Xcloud.id

Negara: Uni Emirat Arab

  • Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Jakarta, Gatra.com – Indonesia menjadi referensi dunia dalam membangun perdamaian dan harmoni di tengah bangsa yang sangat majemuk. Upaya tersebut tidak bisa dianggap remeh, namun harus senantiasa dipelihara dengan terus memperkuat pemahaman tentang literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat.

    Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam sesi penutupan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Institut Leimena pada Kamis, 11 Juli 2024.

    Dian membagikan pengalaman Indonesia dalam membangun kolaborasi multiagama di depan sekitar 160 peserta konferensi yang berasal dari dalam dan luar negeri terdiri dari pejabat lembaga pemerintahan negara lain, pemimpin organisasi internasional, pemuka agama, dan guru.

    Menurutnya, Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya menjadi contoh nyata bangsa dimana komunitas agama dan etnik bisa hidup saling berdampingan dalam perdamaian dan harmoni. “Hal itu tidak bisa dianggap remeh, persatuan nasional dan kohesi sosial kita harus selalu dijaga lewat pembinaan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat,” kata Dian.

    Dian mengingatkan situasi dunia saat ini diwarnai konflik bersenjata, politik yang terpolarisasi, dan krisis multifaset telah menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Krisis-krisis tersebut seringkali diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi digital yang baru, kecerdasan intelijen yang bias dan negatif, stigmatisasi, dan perpecahan yang semakin dalam di masyarakat.

    “Mempromosikan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama sangat penting untuk menciptakan dan membina masyarakat yang toleran dan damai, dimana nilai-nilai kasih sayang, empati, dan saling menghargai, dibagikan dan memandu kehidupan anggotanya,” ujarnya.

    Dian menegaskan upaya mempromosikan toleransi keagamaan menjadi salah satu prioritas utama Indonesia selama keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa. Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah pengusul dua resolusi penting yaitu Resolusi 16/18 tentang pemberantasan intoleransi beragama dan kekerasan dan Resolusi 53/1 tentang pemberantasan kebencian agama. Kedua dokumen politik itu menekankan perlindungan kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai hak asasi manusia (HAM) fundamental.

    Lebih lanjut, Resolusi 16/18 mempromosikan pendidikan dan dialog di antara individu yang berbeda agama dan keyakinan. Selain itu, komitmen kuat Indonesia dalam kolaborasi multiagama juga dilakukan lewat pelaksanaan Jakarta Plurilateral Dialogue tahun 2023 untuk mengarusutamakan Resolusi 16/18.

    “Itu artinya, Indonesia tidak hanya sekadar mempromosikan tapi mempraktikkan kolaborasi multiagama dalam diplomasi kita. Lewat kolaborasi ini, kami mengirimkan pesan penting ke dunia tentang kontribusi berharga dari kerja sama lintas agama dalam mewujudkan HAM, perdamaian, dan pembangunan,” ucap Dian.

    Konferensi Internasional LKLB berlangsung dua hari pada 10-11 Juli 2024 dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, serta dihadiri 22 perwakilan negara asing termasuk enam duta besar, yaitu Duta Besar Austria untuk Indonesia Thomas Loidl, Dubes Jordania untuk Indonesia dan ASEAN Sudqi Atallah Abd Alkader Al Omoush, Dubes Romania Dan Adrian Balanescu, Dubes Spanyol Francisco Aguilera Aranda, Dubes Uni Emirat Arab Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Dubes Takhta Suci Vatikan untuk Republik Indonesia Mgr Piero Pioppo.

    14

  • Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS

    Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia 24 Oktober lalu.

    Selain mendaftar BRICS, RI diketahui kini menjadi mitra resmi blok tersebut. Tak hanya RI, ada 12 negara lain di antaranya Malaysia, Thailand, dan Vietnam serta Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

    Langkah Indonesia yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam KTT BRICS di Kazan, dianggap sebagai simbol dari kepercayaan bahwa BRICS bisa jadi alternatif terhadap sistem Barat, termasuk hegemoni dolar. “Saya kira dengan mengirimkan menteri luar negeri baru ke Kazan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepada beberapa pemimpin terkemuka BRICS, terutama Putin dan Xi, bahwa mereka ‘percaya’ terhadap BRICS untuk menyeimbangkan perekonomian dunia karena BRICS memberikan alternatif bagi perekonomian dunia. Sistem keuangan yang didominasi Barat.”, kata Guru Besar Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie. 

    Menurutnya, BRICS dapat memberikan kemandirian yang jauh lebih besar dari dolar AS , karena organisasi tersebut “menyatukan perekonomian, sumber daya, dan populasi yang besar dan beragam, yang tidak diragukan lagi menawarkan penyeimbang baru dalam perdagangan, keuangan, mata uang, dan kebijakan ekonomi global,” katanya lagi. 

    Profesor  asal Indonesia yang kini dipercaya mengajar di Universitas tertua di Rusia itu menambahkan bahwa dia bertanya-tanya apakah Presiden Indonesia akan berupaya menjadikan BRICS sebagai aliansi keamanan baru jika Indonesia bergabung segera setelah pertemuan Kazan. 

    “Menurut saya, BRICS jika menjadi aliansi keamanan berpotensi mengimbangi aliansi Barat seperti NATO dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada Indonesia dalam masalah keamanan regional dan mengurangi terlalu banyak kekuatan militer Barat di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.

    Pada KTT BRICS ke-16, Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang diakui sebagai negara mitra adalah Malaysia , Thailand dan Vietnam.

    Di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dipandang sebagai langkah signifikan menuju kemandirian global dan kebijakan luar negeri yang aktif. Ini bertujuan untuk menghindari dominasi Barat

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginginkan sekali-kali pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya hal itu akan menjadi pesan bahwa pemerintah yang merupakan simbol negara melindungi keberlangsungan PMI. Dia mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu yang rencananya akan digelar pada November 2024.

    “Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga,” kata Karding setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong agar para pejuang devisa-devisa diberi pelindungan oleh negara secara manusiawi.

    Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat.

    “Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hong Kong, hingga Korea. Menurutnya Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

    Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia pun memastikan bahwa Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun yang tidak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Antara Lawatan Prabowo ke G20, BRICS, hingga Gibran Jadi Plt Presiden

    Antara Lawatan Prabowo ke G20, BRICS, hingga Gibran Jadi Plt Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk sementara akan menggantikan tugas sebagai presiden saat Prabowo Subianto melawat ke luar negeri.

    Seperti diketahui, informasi yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

    Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri dua konferensi tingkat tinggi (KTT) tersebut.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo membenarkan bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan surat untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

    BRICS atau OECD?

    Kunjungan Prabowo ke G20 dan APEC akan berlangsung di tengah proses keanggotaan Indonesia sebagai negara BRICS yang diajukan pada KTT di Kazan, Rusia pekan lalu.

    BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

    Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini. 

    Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut. 

    “Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo.

    Sementara itu, keinginan Prabowo membawa Indonesia ke BRICS bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri pendahulunya yang ingin Indonesia menjadi negara OECD.

    Sebelumnya, pada akhir pemerintahan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD. 

    “Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024). 

    Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD. 

    Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). 

    “Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani. 

    Dikritik CSIS

    Sementara itu, Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi keputusan pemerintah untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS, padahal Indonesia sudah menjadi anggota G20.

    Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang mengikuti jejak tiga negara Asean lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang bergabung ke BRICS. Dia menekankan, level Indonesia sudah di atas Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    “Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota Asean ini, Indonesia itu anggota G20 kok, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk tampil ataupun mempunyai corong di tingkatan global,” ujar Yose dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

    Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya pemerintah cukup fokus ke G20. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa pimpin negara-negara kawasan dengan membawa Asean sebagai organisasi bergabung ke G20.

    “Seperti African Union misalnya, dan itu yang kita bisa coba kembangkan ke depannya, bukan bagian dari satu kelompok yang mungkin sampai sekarang belum ketahuan juga tujuannya untuk apa,” kata Yose.

  • Naim Qassem Ditunjuk Jadi Pemimpin Baru Hizbullah

    Naim Qassem Ditunjuk Jadi Pemimpin Baru Hizbullah

    Beirut –

    Kelompok Hizbullah mengumumkan Naim Qassem, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil pemimpin kelompok itu, sebagai pemimpin baru yang menggantikan mendiang Hassan Nasrallah.

    “Dewan Syura (pemerintahan) Hizbullah setuju untuk memilih… Sheikh Naim Qassem sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah,” demikian diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024).

    Hizbullah menyebut pemimpinnya sebagai Sekretaris Jenderal. Qassem menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, atau wakil Nasrallah, sebelum akhirnya dipilih untuk memimpin kelompok bersenjata di Lebanon yang didukung Iran tersebut.

    Pengumuman pemimpin baru Hizbullah ini disampaikan lebih dari sebulan setelah pembunuhan Nasrallah, yang tewas dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, pada 27 September lalu.

    Qassem sudah beberapa kali menyampaikan pernyataan mewakili Hizbullah sejak kematian Nasrallah. Salah satunya pada 8 Oktober lalu, ketika dia menegaskan kemampuan kelompoknya di Lebanon tetap utuh meski dihujani gempuran militer Israel.

    Qassem, pada saat itu, menyebut para petempur Hizbullah berhasil memukul mundur serangan darat Israel, meskipun ada “pukulan menyakitkan” dari Tel Aviv.

    “Saya ingin meyakinkan Anda — bahwa apa yang musuh (Israel-red) katakan tentang menghancurkan kemampuan kami hanyalah ilusi,” sebut Qassem dalam pidatonya, seperti dilansir Reuters dan media Uni Emirat Arab, The National.

  • 9 Benjamin Netanyahu: Israel Ingin Capai Perjanjian Damai dengan Negara-negara Arab Internasional

    9 Benjamin Netanyahu: Israel Ingin Capai Perjanjian Damai dengan Negara-negara Arab Internasional

    Benjamin Netanyahu: Israel Ingin Capai Perjanjian Damai dengan Negara-negara Arab
    Penulis
    TEL AVIV, KOMPAS.com –
    Perdana Menteri (PM) Israel
    Benjamin Netanyahu
    menyatakan keinginannya untuk mencapai perjanjian damai dengan lebih banyak
    negara Arab
    .
    Menurutnya, harapan itu ingin dia capai setelah perang melawan proksi Iran yakni
    Hamas
    dan
    Hizbullah
    selesai.
    Hal itu dia ungkapkan dalam pidatonya di parlemen Israel pada Senin (28/10/2024).
    “Sehari setelah Hamas tidak lagi menguasai Gaza dan Hizbullah tidak lagi berada di perbatasan utara, kami sedang mengerjakan rencana untuk menstabilkan kedua front tersebut. Namun, hari berikutnya mencakup sesuatu yang sangat penting,” kata Netanyahu, sebagaiman diberitakan
    Reuters
    pada Selasa (29/10/2024).
    Netanyahu bercita-cita untuk melanjutkan proses yang dia pimpin beberapa tahun lalu dalam penandatanganan Perjanjian Abraham yang bersejarah, dan mencapai perdamaian dengan lebih banyak negara Arab.
    Diketahui, Israel di bawah perjanjian 2020 yang ditengahi AS, menormalisasi hubungan dengan empat negara Arab yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
    Sejak saat itu, Israel dengan dukungan AS telah berupaya untuk juga mengikutsertakan negara-negara lain, khususnya Arab Saudi.
    Namun, Riyadh mengatakan tidak akan mengakui Israel tanpa pembentukan negara Palestina.
    “Negara-negara ini, dan negara-negara lain, melihat dengan jelas pukulan yang kami berikan kepada mereka yang menyerang kami, poros kejahatan Iran,” katanya.
    “Mereka bercita-cita seperti kami, yakni untuk
    Timur Tengah
    yang stabil, aman, dan makmur,” harap Benjamin Netanyahu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

    Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

    Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia.Jakarta (ANTARA) –
    Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memandang peran kunci Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah suatu hal yang penting dan negara itu menyambut dengan tangan terbuka keikutsertaan Indonesia dalam mendukung solusi diplomatik atas konflik di kawasan itu.

    “Kami menyambut baik keterlibatan Indonesia. Kami menyambut baik keikutsertaan Indonesia,” katanya kepada ANTARA di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Jakarta, Senin. Ia memimpin delegasi pemerintah Amerika Serikat dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen di Jakarta, sehari sebelumnya (20/10/2024).

    Di dalam delegasi khusus yang diberi mandat mewakili Presiden Amerika Serikat, Joseph Biden, terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

    Baca juga: Presiden Joe Biden ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo

    Greenfield bilang, seperti yang telah mereka sampaikan, dan dia telah sampaikan secara berkala di PBB, mereka ingin mendukung solusi diplomatik yang akan mengarah pada perdamaian, yang akan mengarah pada suatu lingkungan di mana Israel merasa aman dan Palestina memiliki keamanan dalam negara mereka sendiri.

    “Dan semua pihak harus turun tangan untuk mewujudkannya, dan Indonesia kembali memainkan peran kunci. Seperti dalam situasi di Lebanon, pasukan Indonesia adalah anggota aktif di UNIFIL, dan saya menyesalkan adanya tiga tentara Indonesia yang terluka,” katanya.

    Ia baru saja memeriksa bahwa mereka telah kembali ke pangkalan mereka, “Tetapi kami terus mendukung upaya UNIFIL. Kami mendukung PBB dan sekali lagi, kami mendukung negara-negara yang berperan untuk menemukan solusi diplomatik dan cara diplomatik ke depan.”

    Ia katakan, mereka sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Gaza, “Seperti yang saya ketahui juga dialami oleh masyarakat Indonesia, dan kami ingin bekerja untuk menemukan solusi damai secepat mungkin, sehingga warga Palestina dapat hidup, kembali hidup di lingkungan yang aman.”

    Pemerintahan negara itu, kata perempuan diplomat karir itu, ingin melihat para sandera kembali, dan kami tahu bahwa perdamaian tidak akan terwujud tanpa pengembalian para sandera. “Jadi, itu adalah bagian dari upaya diplomatik kami, dan peran apa pun yang dapat dimainkan Indonesia dalam menemukan solusi, menemukan jalan ke depan, akan sangat dihargai.”

    Baca juga: AS tegaskan kembali seruan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza

    Saat ditanya apakah dia akan meminta Indonesia sebagai mitra dialog untuk membantu mengatasi krisis di negara-negara Timur Tengah, dia katakan, “Anda tahu, saya rasa kita tidak perlu meminta. Indonesia telah mengajukan diri. Indonesia telah mengajukan berbagai upaya.”

    “Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia. Itu memang tujuan kita untuk bekerja sama,” kata dia.

    Di dalam pidato pertama kenegaraan Prabowo di Gedung Parlemen, dia menegaskan komitmen tinggi pemerintahannya dalam mendukung Palestina merdeka.

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, telah mengirimkan banyak bantuan untuk rakyat Palestina dan hari ini Indonesia memiliki tim medis yang bekerja di Gaza dan Raffah dengan risiko sangat tinggi. Dokter-dokter dan perawat-perawat kita telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab.

    “Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap mengevakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan (untuk merawat semua) korban, kita siapkan semua rumah sakit dan tentara, dan nanti rumah-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil (itu),” katanya.

    Pewarta: Ade P Marboen
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar.Jakarta (ANTARA) –

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4—5 tahun ke depan.

     

    “Saya yakin paling lambat 4—5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo saat berpidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

     

    Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

    Pada masa krisis, Presiden menyebutkan tidak ada negara yang bersedia menjual bahan-bahan pangan mereka.

     

     

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

     

    Sebanyak 709 dari total 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

     

    Diketahui sekitar 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara itu.

     

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan Tiongkok.

     

    Negara lainnya adalah Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,”Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden RI Periode Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini, sehingga Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang lebih baik.

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,” ucap Surya Paloh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Selain itu, Surya Paloh juga berharap agar pemerintahan Prabowo memiliki kontinuitas dari jalannya pembangunan yang telah ada.

    Di sisi lain, dia menyebut kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada periode sebelumnya telah meninggalkan legasi yang baik.

    “Saya pikir telah dilakukan apa yang terbaik ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Realitanya kita bisa melihat dari perspektif pemikiran yang objektif, banyak kemajuan yang telah kita capai,” tuturnya.

    Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Dia meyakini Prabowo dapat meneruskan hal itu.

    “Saya pikir terus terang saja, output dari kinerja itu sendiri, bekerja dari waktu ke waktu tanpa mengenal batasan waktu, itu saya pikir dengan etos yang perlu kita apresiasi. Bisa, Prabowo juga bisa,” kata dia.

    Baca juga: Prabowo-Gibran ucapkan sumpah jabatan Presiden-Wapres RI
    Baca juga: Meutya Hafid harap pelantikan jadi awal mulusnya pemerintahan ke depan

    Pada hari ini, Minggu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI. Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.

    Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI itu juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin
    Baca juga: Muzani harap Presiden Prabowo terus perjuangkan kemerdekaan Palestina

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Presiden tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad MuzaniJakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

    Iring-iringan kendaraan Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 09.50 WIB disambut oleh pasukan marching band.

    Untuk acara pelantikan tersebut, Presiden mengenakan baju adat Betawi hitam lengkap dengan peci yang juga warna hitam. Sementara, Ibu Negara Iriana mengenakan kebaya putih dipadu dengan selendang cokelat.

    Baca juga: Jokowi lambaikan tangan ke warga saat melintasi Bundaran HI

    Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: Wapres tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan mencakup Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024