Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Kirill Dmitriev Dijuluki Arsitek Bayangan Diplomasi Perang Rusia, Siapa Dia?

    Kirill Dmitriev Dijuluki Arsitek Bayangan Diplomasi Perang Rusia, Siapa Dia?

    Moskow –

    Kirill Dmitriev, kepala dana investasi negara Rusia (Russian Direct Investment Fund/RDIF), dianggap sebagai salah satu arsitek di balik rencana 28 poin Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Ukraina.

    Lulusan Stanford ini tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan menantu Trump, Jared Kushner, tetapi juga dengan para penguasa berpengaruh di dunia Arab.

    Dengan pengalaman bisnis dan jejaringnya dengan keluarga Presiden Rusia Vladimir Putin, rekam jejak ini menjadikannya pilihan ideal sebagai negosiator alternatif Rusia secara tidak resmi.

    Salah satu saluran diplomasi Rusia

    Pentingnya posisi Dmitriev bagi Kremlin meningkat sejak awal masa jabatan kedua Donald Trump sebagai Presiden AS pada Januari 2025, ketika Kirill Dmitriev muncul sebagai salah satu negosiator utama Rusia dalam pembicaraan perdamaian Ukraina serta hubungan Rusia–Amerika yang lebih luas.

    Pada bulan Februari 2025, Putin menunjuknya sebagai utusan khusus presiden untuk investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara asing. Penunjukan ini terjadi hanya beberapa hari setelah pertemuan pertama antara perwakilan Rusia dan AS di Riyadh, di mana Dmitriev turut hadir.

    Hingga kini, Dmitriev berfungsi sebagai salah satu saluran kunci Kremlin untuk diplomasi, demikian menurut mantan diplomat Rusia, Boris Bondarev.

    Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menangani Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Dmitriev dipercayakan mengelola kontak dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff.

    Awal karier Dmitriev

    Kirill Dmitriev, putra dari biolog terkenal Alexander Dmitriev, lahir di Kyiv. Namun ia tampak enggan mengakui asal-usulnya. Dalam wawancara 2021 dengan media independen Rusia, The Bell, negosiator masa depan itu bersikeras ia lahir bukan di Ukraina, melainkan di Uni Soviet.

    Setelah lulus dari Universitas Stanford, ia sempat tinggal singkat di AS, di mana—menurut biografi resminya di situs RDIF—memulai karier di bank investasi Goldman Sachs dan konsultan McKinsey. Akhirnya, ia memilih membangun karier di Rusia dan Ukraina.

    Di Rusia, salah satu pos pentingnya adalah di perusahaan Rusia-Amerika Delta Private Equity Partners, yang mengelola sekitar $500 juta. Di Ukraina, Dmitriev memimpin sebuah dana milik menantu presiden kedua Ukraina, Leonid Kuchma.

    Dmitriev menempati peran saat ini sebagai kepala Russian Direct Investment Fund pada 2011. Organisasi ini dirancang untuk menarik modal Barat ke Rusia. Dalam kapasitas ini, namanya masuk dalam daftar sanksi AS dan Eropa sejak awal perang di Ukraina.

    Jejaring keluarga dengan Vladimir Putin?

    Namun, bukan hanya prestasi profesionalnya yang mendorong Dmitriev ke garis depan urusan internasional. Aset terbesarnya adalah modal sosial: jaringan yang ia bangun dan rawat selama bertahun-tahun.

    Ilya Shumanov, mantan kepala NGO antikorupsi Transparency International Rusia, mengatakan kepada DW bahwa hubungan Dmitriev dengan menantu presiden kedua Ukraina mungkin telah membuka pintu menuju elite politik dan bisnis Rusia.

    “Potongan kunci dalam mosaik hubungan ini adalah Ekaterina Tikhonova—yang diduga sebagai putri Vladimir Putin, dekat dengan istri Dmitriev,” ujar Shumanov.

    Menurutnya, hubungan antara keluarga Dmitriev dan Tikhonova melampaui persahabatan; kedua keluarga sangat terkait. Dmitriev duduk di dewan beberapa perusahaan besar Rusia, termasuk yang dimiliki negara dalam proporsi signifikan.

    Saat Putin memperhatikan Dmitriev

    Peran Dmitriev sebagai perantara mulai terlihat saat masa jabatan pertama Donald Trump. Pada 2020, The Daily Beast menggambarkannya sebagai “orang uangnya Putin” dengan hubungan rahasia ke Jared Kushner.

    Jared Kushner, menantu Trump yang menikah dengan Ivanka Trump, menangani sejumlah urusan kebijakan luar negeri presiden. Meskipun tidak seterlihat publik pada masa jabatan kedua Trump, Kushner baru-baru ini terlibat dalam pembuatan rencana perdamaian Gaza Trump dan menghadiri pembicaraan perdamaian Ukraina di Jenewa.

    Selama masa jabatan pertama Trump, Dmitriev dan Kushner mendiskusikan potensi investasi Amerika di Rusia—pembicaraan yang akhirnya tidak menghasilkan proyek besar.

    Namun Dmitriev benar-benar menorehkan namanya dan menjadi salah satu tokoh paling berharga dalam kebijakan luar negeri Rusia hampir dua tahun setelah perang penuh di Ukraina dimulai, pada Desember 2023, menurut analis politik dan mantan penulis pidato Putin, Abbas Gallyamov.

    “Setelah perang dimulai, Putin hampir tidak bisa bepergian ke mana pun [karena surat perintah pengadilan kriminal internasional- ICC],” papar Gallyamov.

    “Rasa terisolasi ini membuatnya sangat khawatir dan membuat Rusia seluruhnya waswas. Saat itulah Kirill Dmitriev turun tangan sebagai penyelenggara utama perjalanan ini [ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab-UAE].”

    Selain mengatur perjalanan itu sendiri, Dmitriev dan dana investasinya berhasil menarik investasi dari negara-negara tersebut—prestasi mengesankan di tengah keluarnya modal Barat.

    “Dengan kata lain, ia terbukti sangat efektif di panggung internasional,” kata Gallyamov.

    Dmitriev vs. Lavrov

    Gallyamov melihat Dmitriev sebagai sosok yang berorientasi pada penyelesaian perbedaan antara Amerika Serikat(AS) dan Rusia melalui kompromi—berbeda dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, pendukung garis keras.

    “Ketika Putin merasa negosiasi nyata diperlukan, Dmitriev maju,” kata Gallyamov. “Namun dalam banyak situasi, Putin tak ingin bernegosiasi. Lavrov mencerminkan mindset internal itu.”

    Gallyamov menunjukkan bahwa selama kunjungan terbaru utusan khusus AS Steve Witkoff ke Moskow, Putin bertemu Witkoff bersama Dmitriev dan asistennya, Yuri Ushakov—sementara Lavrov tidak hadir.

    Namun, belum jelas apakah pilihan situasional ini menandakan arah masa depan diplomasi Rusia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Jakarta –

    Inggris resmi meluncurkan ajang International Defence Esports Games (IDEG) sebagai sarana melatih kemampuan tempur digital prajurit masa depan.

    Acara ini digelar dengan melibatkan lebih dari 40 negara sekutu mereka dan secara resmi diperkenalkan di London, menyusul keputusan pemerintah Inggris yang mengakui esports sebagai olahraga militer pada 2024.

    IDEG dirancang sebagai arena kolaborasi bagi negara-negara sekutu untuk mengasah keterampilan siber dan pengambilan keputusan digital, yang kini menjadi bagian penting dalam peperangan modern. Pemerintah Inggris menyebut inisiatif ini selaras dengan Plan for Change, program nasional untuk memperkuat keamanan dan kesiapan pertahanan di tengah meningkatnya ancaman digital global.

    Inggris saat ini menghadapi lebih dari 90.000 serangan siber setiap tahun. Lewat IDEG, personel militer dilatih mengembangkan keterampilan kunci seperti memantau banyak ancaman secara bersamaan, mengoordinasikan unit di lapangan, menjaga performa di bawah tekanan ekstrem, hingga menyesuaikan strategi berdasarkan intelijen waktu nyata.

    Beberapa negara yang dipastikan berpartisipasi antara lain Inggris, Kanada, dan Polandia. Ukraina juga menjadi contoh penting dalam pemanfaatan teknologi gaming untuk kebutuhan militer, khususnya dalam pengembangan simulator drone. Melalui game simulasi tersebut, operator drone Ukraina mampu meningkatkan akurasi penargetan dan kecepatan reaksi, sehingga misi di medan tempur menjadi lebih efektif.

    Menteri untuk Veteran dan Personel Inggris, Louise Sandher-Jones, mengatakan bahwa karakter peperangan saat ini sudah berubah dan menuntut adaptasi signifikan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pasukan siap menghadapi medan tempur digital, di mana keterampilan siber dan penguasaan perangkat digital sama pentingnya dengan kemampuan tempur konvensional.

    “Pelajaran dari Ukraina menunjukkan bahwa teknologi gaming dapat digunakan untuk melatih operator drone dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan cepat yang sangat dibutuhkan dalam peperangan modern. IDEG menempatkan Inggris di garis depan transformasi ini dan memastikan angkatan bersenjata siap menghadapi konflik masa depan,” ujar Sandher-Jones, seperti dikutip dari Techspot, Kamis (27/11/2025).

    Final kompetisi IDEG26 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di National Gaming and Esports Arena yang baru dibangun di Sunderland. Acara ini tidak hanya menghadirkan turnamen esports antarpersonel militer, tetapi juga rangkaian forum strategis yang membahas keamanan siber, kecerdasan buatan, dan operasi drone. Seluruh pertandingan akan disiarkan langsung untuk menjangkau komunitas pertahanan dan teknologi global.

    Wakil Komandan Cyber and Specialist Operations Command Inggris, Jenderal Sir Tom Copinger-Symes, menegaskan bahwa IDEG merupakan langkah strategis dalam membangun kesiapan tempur digital. Ia menilai konflik modern telah membuktikan nilai nyata teknologi gaming dalam pelatihan operator drone dan penguatan kemampuan siber militer.

    Sementara itu, Presiden British Esports Chester King menyebut peluncuran IDEG sebagai momen bersejarah bagi dunia esports dan komunitas militer global. Ia juga menekankan peran Sunderland sebagai pusat inovasi digital baru di Inggris melalui fasilitas National Esports Performance Campus.

    Peluncuran IDEG mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis seperti BAE Systems, Babcock International, dan British Forces Broadcasting Service (BFBS) sebagai mitra media resmi. Untuk IDEG26, agensi global M&S Saatchi ikut bergabung sebagai mitra pendiri, memperkuat posisi turnamen ini sebagai ajang kolaborasi antara industri pertahanan, teknologi, dan esports.

    Tonton juga video “Wajah Atlet Timnas Esports Indonesia yang Akan Berjuang di SEA Games 2025”

    (asj/rns)

  • Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Brussels –

    Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

    Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

    “Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

    Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

    Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

    Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

    Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

    Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

    Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

    Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

    Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

    UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

    Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

    Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

    Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

    Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

    Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

    “Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

    Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

    “Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

    “Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

    Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?

    Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

    “AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

    Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

    Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

    “Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

    Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

    “Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

    Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

    “Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Harga Minyak Meroket, Investor Menanti Kesepakatan Damai Rusia-Ukraina

    Harga Minyak Meroket, Investor Menanti Kesepakatan Damai Rusia-Ukraina

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak menguat pada perdagangan Rabu, 26 November 2025 waktu setempat menjelang libur Thanksgiving di Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak ini dipicu investor Amerika Serikat menilai prospek kelebihan pasokan dan perundingan mengenai kesepakatan damai Rusia-Ukraina.

    Mengutip CNBC, harga minyak Brent naik 65 sen atau 1,04% dan ditutup ke posisi USD 63,13 per barel.  Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) menguat 70 sen atau 1,21% dan ditutup ke posisi USD 58,65.

    Sementara itu, Badan Informasi Energi atau the Energy Information Administration atau EIA meyebutkan, persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) naik 2,8 juta barel menjadi 426,9 juta barel pekan lalu seiring impor melonjak. Analis memperkirakan kenaikan sebesar 55.000 barel.

    “Kita jelas berada di jalur menuju kelebihan pasokan yang cukup sehat, tidak diragukan lagi dan peningkatan minyak mentah merupakan indikasi dari hal itu,” ujar Partner with Again Capital, John Kilduff.

    Impor minyak mentah AS meningkat 1,005 juta barel per hari (bph), menurut EIA menjadi 2,84 juta barel per hari, level tertinggi sejak awal September 2025.

    Di sisi lain, perusahaan jasa energi Baker Hughes mengungkapkan, perusahaan-perusahaan energi AS minggu ini memangkas jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi untuk pertama kalinya dalam empat minggu.

    OPEC+ kemungkinan akan mempertahankan tingkat produksi tidak berubah pada pertemuannya Minggu, tiga sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters pada Selasa.

    Investor menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai negosiasi Rusia dan Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan kepada para pemimpin Eropa pada Selasa kalau ia siap untuk memajukan kerangka kerja yang didukung AS untuk mengakhiri perang dengan Rusia, yang mendorong harga minyak mentah Brent dan WTI turun ke level terendah dalam satu bulan.

    “Intinya, masih belum ada perjanjian damai dan akan sulit untuk meyakinkan semua pihak agar mau berunding dan menandatanganinya,” ujar Presiden Lipow Oil Associates, Andrew Lipow,

     

     

  • Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Jakarta –

    Maria Magdalena dan keempat anaknya tinggal di sebuah gubuk kayu di sebuah permukiman kecil di tanah berpasir di Semenanjung Ilha do Cabo, Angola. Dari tempat itu, dia bisa melihat kapal-kapal kargo mengantre panjang untuk masuk ke pelabuhan ibu kota, Luanda.

    Angola kaya akan bahan mentah, tetapi sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Magdalena juga dapat melihat cakrawala kota, tetapi dia tidak mengikuti pertemuan puncak penting yang berlangsung di distrik pemerintahan ibu kota di seberang teluk. Mengurus kehidupan sehari-harinya saja sudah cukup sulit.

    “Saya sangat butuh pekerjaan. Tanpa pekerjaan, saya tidak bisa memberi makan anak-anak saya,” katanya.

    Afrika dan Eropa dalam mode krisis

    Di Luanda, Uni Afrika (UA) dan Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan puncak ketujuh mereka dengan tema “mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui multilateralisme yang efektif.” Bersama-sama, mereka mewakili 82 negara dengan populasi hampir 2 miliar orang.

    Sebelumnya, tidak ada tekanan sebesar ini. “Seperti kita tahu, ketidakpastian mendominasi panggung internasional. Norma geopolitik internasional yang mapan sedang ditantang,” kata Mahmoud Youssouf, Ketua Komisi AU, dalam sebuah pernyataan sebelum konferensi.

    Rusia tengah berperang di Eropa, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan tarif radikal dan merusak aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Cina mendorong penetrasi agresif ke pasar global. Konflik di Afrika juga meningkat, mulai dari perang brutal berkecamuk di Sudan dan ekstremisme jihad menyebar di wilayah Sahel.

    Sebelum memasuki ruang konferensi, Friedrich Merz menghadiri pertemuan informal mendadak dengan para pemimpin UE. Bahkan di Luanda, Afrika, diskusi tentang cara merespons perang Rusia melawan Ukraina juga tetap berlangsung.

    Bagi Merz dan para kepala negara lainnya, ini adalah politik dalam mode krisis, ketika Afrika dan Eropa berusaha merapatkan barisan. Dalam deklarasi akhir pertemuan, mereka menegaskan perlunya tatanan dunia “berdasarkan hukum internasional dan multilateralisme yang efektif.”

    Potensi Afrika dan ketergantungan Eropa

    Uni Eropa adalah mitra dagang dan investor terbesar bagi Afrika. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sepertiga dari seluruh ekspor Afrika ditujukan ke Eropa.

    Banyak negara Afrika memiliki bahan baku penting yang dibutuhkan Eropa untuk transisi energi dan industri, misalnya logam tanah jarang, tembaga, kobalt, dan litium. Namun, persaingan sangat ketat dan Afrika ingin menghindari ketergantungan pada satu pihak.

    “Dunia tidak hanya terdiri dari satu atau dua negara. Kami bekerja sama dengan siapa pun yang terbuka pada kami,” kata Presiden Angola Joao Lourenco, Ketua AU saat ini. “Kami terbuka pada dunia.”

    “Kita tidak ingin membiarkan benua ini dikuasai pihak lain,” ujar Merz, terutama merujuk pada Cina.

    Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), Cina telah berinvestasi dalam pembangunan jembatan, pelabuhan, dan jalan raya di Afrika. Bahkan bandara baru di Luanda dibangun dan dibiayai Cina sebagai proyek prestisius.

    “Cina membantu membangun kembali Angola setelah perang saudara pada 2002 melalui pinjaman dan proyek infrastruktur,” kata Vandre Spellmeier dari Delegasi Industri dan Perdagangan Jerman di Angola (AHK Angola) kepada DW.

    Menurutnya, “belum terlambat bagi Uni Eropa.” Angola kini berusaha membebaskan diri dari beban utang besar kepada Cina, jelasnya.

    Produk lokal, alih-alih ekspor mentah

    “Kerja sama Afrika-Eropa di masa depan harus menekankan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengubah perekonomian lokal Afrika,” kata Hermine Sam, Koordinator Program Selatan di German Marshall Fund, kepada DW.

    Jika tidak, katanya, pola lama akan terus berulang. “Bahan mentah keluar dengan harga murah dan kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga mahal.”

    Olaf Wientzek, kepala dialog pembangunan multinasional di Yayasan Konrad Adenauer di Brussel, melihat ini sebagai titik tumpu. “Memperkuat kapasitas pengolahan lokal, di sinilah Eropa bisa unggul dari Cina,” katanya kepada DW.

    Dia mengakui bahwa prosedur Eropa sering lebih ketat dan lebih lambat. “Namun, Eropa ingin memberikan lebih banyak ruang bagi sektor ekonomi dibanding Cina.”

    Global Gateway: Jawaban Eropa terhadap Cina

    Inisiatif Global Gateway sering dianggap sebagai respons UE terhadap Cina. Program investasi ini mendukung proyek infrastruktur dengan pendanaan UE dan investor swasta.

    Salah satu proyek unggulan Global Gateway sedang dibangun di Angola: Koridor Lobito, sebuah jalur kereta yang menghubungkan wilayah kaya bahan mentah di Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia dengan pantai Atlantik. Di sepanjang jalur ini akan dibangun berbagai bisnis, dari pertanian hingga logistik.

    UE sangat bangga dengan proyek percontohan ini. “Saat kami menghubungkan Afrika dengan pasar global, kami juga mendukung perdagangan di dalam benua Anda. Saya pikir ini cara terbaik bagi perusahaan Afrika untuk berkembang dan bersaing di pasar global,” ujar von der Leyen.

    Kanselir Merz mendukung pernyataannya. “Pasar tunggal Eropa adalah kisah sukses besar dan proyek perdamaian terbesar yang pernah dimiliki Eropa. Kemudian, dengan latar belakang itu, Jerman mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pan-Afrika sejak awal,” katanya.

    Namun, kritik tetap muncul. “Dalam perumusannya, Global Gateway tidak dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan Afrika dan mengabaikan prioritas Afrika,” kata Hermine Sam kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa UE sering dikritik karena “banyak bicara tetapi sedikit hasil, terutama dibanding Cina.”

    Hasil KTT Luanda

    Afrika merupakan benua yang sangat muda, 40% penduduknya berusia di bawah 15 tahun. Mereka membutuhkan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Ini sangat kontras dengan Eropa, di mana hanya 16% penduduk berusia di bawah 15 tahun.

    “Generasi muda Afrika, yang kreatif, dinamis, dan tumbuh dengan sangat cepat, adalah salah satu aset terbesar bagi masa depan bersama kita,” kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.

    Namun, apa yang tersisa setelah dua hari KTT UE-AU di Luanda, yang bahkan dijadikan hari libur nasional karena banyaknya tamu internasional?

    Magdalena, ibu empat anak itu, berkata bahwa dia menghindari politik. Dia sedang menggoreng makanan di atas tungku arang kecil. Magdalena pun memiliki harapan bagi masa depannya.

    “Aku masih muda. Aku sangat butuh pekerjaan, sesegera mungkin.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Jakarta –

    Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang akan membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut, ketika menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip non-nuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata Akira Kawasaki, anggota komite eksekutif NGO Peace Boat yang berbasis di Jepang, sekaligus koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat bahwa Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, “padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki.”

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Tokyo soroti perubahan kebijakan nuklir

    Kontroversi muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip non-nuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971.

    Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran, dengan mengatakan bahwa tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    Pemerintah juga akan meninjau kembali belanja pertahanan dan akan menyusun proposal yang mencakup seluruh aspek keamanan nasional pada akhir April 2026.

    Penolakan terhadap rencana tersebut sangat tegas.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan, “mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi.”

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau “tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius,” dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    “Namun, mengabaikan idealisme Jepang akan menghancurkan puluhan tahun upaya menuju penghapusan senjata nuklir. Hal itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Penyintas pimpin penolakan atas nuklir

    Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi, menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus “memimpin” dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji bahwa dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo, atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H-, juga mengkritik, dengan mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025, menyatakan bahwa mereka “menolak keras” upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan bahwa para penyintas Hiroshima dan Nagasaki “tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.”

    Terumi Tanaka, seorang anggota kelompok tersebut yang berusia 92 tahun, mengatakan kepada Kyodo News Agency bahwa senjata nuklir adalah “alat setan.”

    Menurut Akira Kawasaki, jajak pendapat berulang selama dekade terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% warga Jepang mendukung pemeliharaan tiga prinsip non-nuklir, meskipun ketegangan geopolitik di kawasan tersebut telah meningkat.

    Ketegangan tersebut meningkat lebih tajam baru-baru ini setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang dan akan memerlukan pengerahan Pasukan Pertahanan Jepang.

    Ketegangan politik Cina-Jepang meningkat

    Beijing dan Tokyo sejak saat itu saling melontarkan kritik. Cina mulai menyiarkan video propaganda anti-Jepang, meningkatkan sanksi ekonomi, dan menuduh Tokyo memicu ketegangan regional.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berkomentar secara publik tentang perselisihan antara Cina dan Jepang. Namun, dalam panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin (24/11), Xi mengatakan kepada Trump bahwa “kembalinya Taiwan ke Cina merupakan bagian penting dari visi Beijing terhadap tatanan dunia,” menurut laporan kantor berita resmi Cina, Xinhua.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengunjungi Pulau Yonaguni di barat daya Kepulauan Okinawa dan hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan. Kunjungan itu bertujuan untuk memeriksa lokasi rencana penempatan baterai rudal Surface-to-air missiles (SAM) jarak menengah yang baru.

    Perdebatan nuklir Jepang picu kekhawatiran

    Cina menanggapi dengan menyatakan bahwa penempatan tersebut merupakan upaya untuk “menciptakan ketegangan regional dan memicu konfrontasi militer.”

    Tilman Ruff, seorang profesor di Universitas Melbourne dan co-presiden International Physicians for the Prevention of Nuclear War, mengatakan bahwa Jepang telah lama secara efektif turut serta dalam penerimaan senjata nuklir karena bergantung pada payung nuklir AS dan telah membiarkan AS memiliki senjata nuklir di Jepang, termasuk di atas kapal perang.

    Namun, memiliki kemampuan nuklir sendiri akan menjadi langkah besar melampaui itu.

    “Jika Jepang menempatkan senjata nuklirnya sendiri, itu akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Hal itu akan mengganggu stabilitas seluruh Asia Timur Laut dan bisa memicu gelombang proliferasi yang akan membuat Korea Selatan jauh lebih mungkin untuk menempatkan senjata nuklir, semua hal tersebut akan memperburuk perlombaan senjata regional.”

    “Namun, saya rasa ada kekhawatiran yang cukup besar di kalangan masyarakat Jepang,” katanya.

    “Ada sensitivitas yang sangat kuat di Jepang yang didasarkan pada pemahaman dan penolakan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh senjata nuklir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Prancis Tangkap 3 Orang yang Diduga Mata-mata Rusia

    Prancis Tangkap 3 Orang yang Diduga Mata-mata Rusia

    Paris –

    Otoritas Prancis menangkap tiga orang yang diduga menjadi mata-mata Rusia, seiring meningkatnya kekhawatiran di seluruh Eropa tentang upaya campur tangan Moskow. Ketiga orang yang ditangkap di ibu kota Paris itu juga diduga mempromosikan propaganda pro-Kremlin.

    Para penyidik Prancis, seperti dilansir AFP, Rabu (26/11/2025), mengatakan bahwa penangkapan itu terkait dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan asosiasi Prancis-Rusia yang dikenal sebagai “SOS Donbass”.

    Salah satu tersangka yang ditangkap diidentifikasi sebagai seorang pria Rusia berusia 40 tahun. Tersangka ini terekam kamera CCTV pada September lalu, sedang memasang poster pro-Rusia di Arc de Triomphe di Paris.

    Menurut jaksa penuntut, tersangka itu kemudian menelepon kepala SOS Donbass, yang diidentifikasi sebagai seorang wanita kelahiran Rusia yang berusia 40 tahun.

    Tersangka wanita yang juga ditangkap itu, diduga berupaya memperoleh informasi ekonomi dari para eksekutif di perusahaan-perusahaan Prancis.

    Si tersangka wanita ini telah dipantau badan intelijen domestik Prancis, DGSI, sejak awal tahun ini. Para pejabat Prancis mengatakan bahwa DGSI mendeteksi tindakan yang “kemungkinan merugikan kepentingan fundamental bangsa”, yang mendorong seorang hakim setempat pada Maret lalu memerintahkan penyelidikan formal atas dugaan kolusi dengan kekuatan asing — pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

    SOS Donbass secara terbuka menampilkan diri sebagai organisasi kemanusiaan yang mendukung warga sipil di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur, yang sebagian wilayahnya kini dikuasai pasukan Rusia.

    Tersangka ketiga yang ditangkap adalah seorang pria berusia 63 tahun dari area Seine-Saint-Denis, Paris bagian utara.

    Satu tersangka lainnya, yang berusia 58 tahun, tidak ditempatkan dalam penahanan pra-sidang, tetapi berada di bawah pengawasan ketat pengadilan dan diharuskan wajib lapor ke polisi seminggu sekali.

    Penangkapan para tersangka diduga mata-mata Rusia ini dilakukan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas intelijen Rusia di seluruh kawasan Eropa. Pemerintah negara-negara Barat memperingatkan soal meningkatnya operasi rahasia, kampanye pengaruh, dan sabotase terkait perang Rusia di Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: PM Prancis Sebastien Leconru Mundur”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Harga Minyak Dunia Hari Ini, Brent hingga WTI Kompak Anjlok

    Harga Minyak Dunia Hari Ini, Brent hingga WTI Kompak Anjlok

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak turun pada perdagangan Selasa (Rabu waktu Jakarta), turun lebih dari 1% setelah laporan berita mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa Ukraina telah menyetujui kesepakatan damai.

    Dikutip dari CNBC, Rabu (26/11/2025), harga minyak Brent turun 89 sen atau 1,4% dan ditutup pada harga USD 62,48 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 89 sen atau 1,51% dan ditutup pada USD 57,95.

    ABC News dan CBS News melaporkan bahwa seorang pejabat AS mengatakan Ukraina telah menyetujui persyaratan kesepakatan damai potensial.

    Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv mendukung esensi kerangka kerja perdamaian setelah pembicaraan dengan AS di Jenewa, tetapi beberapa isu paling sensitif dari kerangka kerja tersebut masih harus dibahas antara presiden kedua negara.

    Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rustem Umerov menyatakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dapat mengunjungi AS dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Ukraina dengan Rusia.

    “Beberapa media melaporkan bahwa Ukraina menyetujui kesepakatan damai. Namun, perlu dua pihak untuk berunding, dan masih belum jelas apakah Rusia juga setuju,” kata Analis UBS Giovanni Staunovo.

    Kesepakatan damai Ukraina-Rusia dapat menyebabkan pencabutan sanksi terhadap Moskow, sehingga melepaskan pasokan minyak yang sebelumnya dibatasi ke pasar.

    Kedua patokan harga minyak mentah naik 1,3% pada hari Senin karena meningkatnya keraguan tentang kesepakatan damai mengurangi ekspektasi terhadap aliran pasokan minyak mentah dan bahan bakar Rusia yang tak terkekang.

     

  • AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat menyatakan optimisme atas kemajuan pembicaraan damai Rusia-Ukraina, namun menegaskan masih ada sejumlah isu krusial yang harus dirundingkan di level presiden, di tengah spekulasi bahwa kesepakatan hampir tercapai.

    Menurut seorang sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), pembahasan kesepakatan damai itu, masih harus dinegosiasikan lebih lanjut. Kesepakatan tersebut rencananya akan mencakup permasalahan terkait wilayah dan jaminan keamanan.

    Isu-isu tersebut diperkirakan baru bisa diputuskan pada level presiden. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena pembicaraan bersifat tertutup.

    Presiden AS Donald Trump pada Selasa menyatakan bahwa kedua pihak sangat dekat mencapai kesepakatan, meskipun mengakui proses tersebut tidak mudah.

    “Tapi saya rasa kita akan sampai ke sana,” ujarnya, menambahkan bahwa ia melihat adanya “kemajuan.”

    Pejabat Ukraina sebelumnya mengisyaratkan keinginan untuk mendapatkan undangan bertemu Trump. Namun, hingga Selasa (25/11/2025) belum ada jadwal pertemuan yang ditetapkan, kata seorang pejabat Gedung Putih.

    “Ada beberapa detail yang sensitif, tetapi bisa diselesaikan, yang membutuhkan pembicaraan lanjutan antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam unggahan di media sosial.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang pada Selasa menampik anggapan bahwa Kyiv telah menyetujui kesepakatan potensial untuk mengakhiri invasi penuh Rusia.

    “Komunikasi dengan pihak Amerika terus berlangsung. Saya berterima kasih atas semua upaya Amerika, terutama upaya Presiden Trump,” tutur Zelenskiy melalui X setelah melakukan panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Spekulasi bahwa kesepakatan sudah dekat menguat setelah Trump menyebut adanya kemajuan besar dalam unggahan di media sosial pada Senin. Sebelumnya, Ukraina dikabarkan telah menyetujui draf kesepakatan dengan sejumlah detail minor yang masih harus dibahas, mengutip seorang pejabat AS.

    Namun, setiap momentum menuju kesepakatan AS–Ukraina berpotensi terhambat kembali oleh Rusia.

    “Ini sederhana: tujuan Trump adalah perdamaian jangka panjang. Tujuan Putin adalah kontrol politik atas Ukraina. Kita tidak akan sampai pada titik itu kecuali Putin diyakinkan bahwa tujuannya tidak dapat tercapai,” ujar John Herbst, mantan duta besar AS untuk Ukraina dan Uzbekistan.

    Delegasi AS dan Rusia menggelar pertemuan di Abu Dhabi setelah pembahasan di Jenewa akhir pekan lalu menunjukkan kemajuan dalam meredakan penolakan keras dari Kyiv dan sekutu Eropanya terkait proposal damai 28 poin yang diajukan Gedung Putih pekan lalu.

    Draf awal itu mengejutkan Ukraina dan para sekutunya karena mencantumkan tuntutan agar Kyiv melepaskan keinginan bergabung dengan NATO dan menyerahkan wilayah di Donbas—termasuk area yang belum sepenuhnya dikuasai Rusia.

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak memiliki informasi untuk dilaporkan terkait pembahasan Abu Dhabi, menurut Interfax.

    Kepala intelijen militer Ukraina, Kyrylo Budanov, juga berada di Abu Dhabi untuk menghadiri pertemuan, menurut seorang sumber yang mengetahui agenda tersebut. Pihak intelijen tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg.

    Cetak biru perdamaian itu kemudian dipersempit menjadi 19 usulan dalam pertemuan di Jenewa pada Minggu. Namun, diskusi terkait isu teritorial—yang menjadi inti potensi kesepakatan—harus dibahas langsung dalam pertemuan antara Presiden Ukraina dan Presiden AS, ujar Ihor Brusylo, Wakil Kepala Kantor Presiden Zelenskiy.

    Rustem Umerov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, menyampaikan bahwa delegasi AS dan Ukraina telah mencapai kesepahaman bersama atas substansi utama perjanjian yang dibahas di Jenewa. Ukraina tengah mempersiapkan kunjungan Zelenskiy ke AS secepatnya bulan ini, ujarnya melalui X.

  • Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut kesepakatan damai Ukraina dan Rusia ‘sangat dekat’. Namun para pemimpin Eropa skeptis karena rudal Rusia terus menghujani Ukraina.

    “Kita semakin dekat dengan kesepakatan,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (26/11/2025).

    Trump, yang tampak frustrasi karena gagal memenuhi janjinya saat pemilu tahun lalu bahwa ia dapat segera mengakhiri perang. Rencana awal AS yang sangat menguntungkan Rusia telah digantikan oleh rencana yang lebih memperhatikan kepentingan Ukraina.

    Seorang pejabat Ukraina menyebut bahwa versi baru tersebut jauh lebih baik. Namun, para pejabat AS mengakui bahwa masih ada masalah-masalah rumit.

    Sementara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak gagasan solusi cepat, dengan menyatakan bahwa “jelas tidak ada keinginan Rusia” untuk gencatan senjata atau membahas proposal baru yang lebih bersahabat dengan Ukraina.

    Perundingan terbaru yang melibatkan delegasi AS dan Rusia berlangsung di Abu Dhabi. Para pemimpin dari kelompok 30 negara pendukung Ukraina juga bertemu melalui video pada Selasa kemarin.

    Gedung Putih mengklaim ada kemajuan yang luar biasa dari upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Meskipun diakuinya ada beberapa detail yang rumit tapi bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan.

    Namun perang, yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, terus berlanjut tanpa henti.

    Ledakan dahsyat mengguncang Kyiv mulai sekitar pukul 01.00 (23.00 GMT), ketika drone dan rudal Rusia menghujani, memicu kebakaran di gedung-gedung apartemen. Pejabat kota mengatakan tujuh orang tewas.

    (fas/fas)