Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Republik Indonesia akan merayakan 80 tahun kemerdekaannya pada 17 Agustus 2025. Tak hanya Indonesia, ternyata ada sejumlah negara di dunia yang turut merayakan Hari Kemerdekaan mereka di bulan Agustus.

    Menurut data The World Facbook (2021 Archive) yang dilansir Badan Intelijen Pusat (CIA), ada 20 lebih negara di dunia yang merdeka pada bulan Agustus. Berikut ini informasi daftar negara dan hari kemerdekaannya .

    Afghanistan

    – Tanggal: 19 Agustus 1919
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Bahrain

    – Tanggal: 15 Agustus 1971
    – Keterangan: Tanggal kemerdekaan dari Inggris. Namun, Hari Nasional resmi diperingati setiap 16 Desember, bertepatan dengan hari lepas dari status protektorat Inggris.

    Belarus

    – Tanggal: 25 Agustus 1991
    – Keterangan: Tanggal deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet. Hari Nasional resmi diperingati pada 3 Juli, hari pembebasan Minsk dari pasukan Jerman.

    Benin

    – Tanggal: 1 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Bolivia

    – Tanggal: 6 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Spanyol.

    Chad

    – Tanggal: 11 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Republik Kongo

    – Tanggal: 15 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Cook Islands

    – Tanggal: Senin pertama bulan Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Konstitusi sebagai bentuk penetapan pemerintahan sendiri dalam asosiasi dengan Selandia Baru.

    Pantai Gading (Côte d’Ivoire)

    – Tanggal: 7 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Ekuador

    – Tanggal: 10 Agustus 1809
    – Keterangan: Memperingati kemerdekaan kota Quito dari pemerintahan Spanyol.

    Estonia

    – Tanggal: 20 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari deklarasi pemulihan kemerdekaan dari Uni Soviet. (Kemerdekaan pertama- Tanggal: 24 Februari 1918)

    Gabon

    – Tanggal: 17 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Hungaria

    – Tanggal: 20 Agustus 1083
    – Keterangan: Hari Nasional untuk memperingati kanonisasi Raja István (Santo Stephen), pendiri negara Hongaria.

    Indonesia

    – Tanggal: 17 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Proklamasi Kemerdekaan dari penjajahan.

    Jamaika

    – Tanggal: 6 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Korea Selatan

    – Tanggal: 15 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Pembebasan dari penjajahan Jepang.

    Kirgizstan

    – Tanggal: 31 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Liechtenstein

    – Tanggal: 15 Agustus 1940
    – Keterangan: Hari Nasional. Awalnya memperingati hari raya keagamaan (Maria Diangkat ke Surga) dan ulang tahun pangeran, kemudian dijadikan Hari Nasional resmi.

    Malaysia

    – Tanggal: 31 Agustus 1957
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan (Merdeka) dari Inggris, khusus untuk Federasi Malaya. Malaysia Day diperingati terpisah pada 16 September.

    Moldova

    – Tanggal: 27 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Saint Barthélemy

    – Tanggal: 24 Agustus 1572
    – Keterangan: Hari perayaan lokal bernama St. Barthelemy Day.

    Singapura

    – Tanggal: 9 Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Federasi Malaysia.

    Swiss

    – Tanggal: 1 Agustus 1291
    – Keterangan: Hari Nasional Swiss, memperingati pembentukan Konfederasi.

    Trinidad dan Tobago

    – Tanggal: 31 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Ukraina

    – Tanggal: 24 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet. (22 Januari 1918 juga diperingati sebagai Hari Persatuan Ukraina)

    Uruguay

    – Tanggal: 25 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari deklarasi kemerdekaan dari Brasil.

  • Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Jakarta –

    Saat kampanye pemilihannya dulu, Donald Trump pernah menyebut bahwa “tarif adalah kata terindah dalam kamus.” Enam bulan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Trump mulai mewujudkan visinya soal perdagangan global secara nyata.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kebijakan yang mengejutkan banyak pihak, yakni semua barang impor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara lainnya juga akan dikenakan “tarif timbal balik” dengan besaran lebih tinggi, sebagai balasan atas kebijakan dagang yang menurut Trump bersifat tidak adil. Ia menyebut negara-negara tersebut sebagai “pelanggar terburuk.”

    Tarif dasar mulai berlaku segera setelah pengumuman, sementara pemberlakuan tarif timbal balik sempat ditunda selama 90 hari karena menyebabkan gejolak di pasar keuangan. Per 1 Agustus, kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

    Trump menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut tidak akan berubah bahkan memperkuat pernyataannya lewat unggahan di platform media sosial Truth Social:

    “INI TETAP BERLAKU, DAN TIDAK AKAN DIPERPANJANG,” tulisnya dalam huruf kapital. Seraya menyebut, “HARI BESAR UNTUK AMERIKA!!!”

    Sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi. Namun, masih banyak negara lain yang belum mencapai kesepakatan, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Australia, Taiwan, dan Selandia Baru.

    Negara yang sepakat menghindari tarif tambahan AS

    Menjelang tenggat 1 Agustus, sejumlah negara mulai meneken kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump.

    Kesepakatan tersebut, yang masih harus disetujui oleh seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, telah mendapat kritik tajam. Perdana Menteri Prancis, Franois Bayrou, mengatakan pekan ini bahwa Uni Eropa telah menyerah dan menyebut hari Minggu (31/07) sebagai “hari kelam.”

    Inggris menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dagang dengan AS pada Mei lalu. Produk-produk Inggris akan dikenai tarif dasar 10 persen, tetapi beberapa sektor mendapatkan pengecualian. Inggris masih dalam proses negosiasi untuk mendapat pengecualian dari tarif 25 persen yang dikenakan pada baja dan aluminium. Sebagai imbal balik, Inggris setuju untuk membuka pasarnya lebih luas bagi etanol dan daging sapi asal Amerika Serikat.

    Nasib negara di Asia di tengah tarif Trump

    Jepang juga meneken kesepakatan pada Juli. Dalam perjanjian itu, ekspor Jepang ke Amerika Serikat, termasuk sektor otomotif yang menyumbang 30 persen dari total ekspor Jepang ke AS pada 2024, akan dikenai tarif sebesar 15 persen. Namun, tarif sebesar 50 persen untuk baja dan aluminium tetap diberlakukan. Pemerintah AS menyebut bahwa Jepang akan melakukan investasi sebesar 550 miliar dolar ke dalam perekonomian Amerika sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sementara itu, Korea Selatan berhasil menurunkan ancaman tarif 25 persen menjadi tarif dasar 15 persen untuk semua barang ekspor mereka ke AS. Dalam pernyataannya pada Rabu (30/07), Trump menyebut bahwa Korea Selatan juga sepakat berinvestasi sebesar 350 miliar dolar (sekitar Rp5,6 kuadriliun) di berbagai proyek di Amerika, serta membeli produk energi seperti gas alam cair senilai 100 miliar dolar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) dari AS. Selain itu, Korea Selatan juga akan menerima barang-barang asal Amerika, termasuk mobil dan hasil pertanian, tanpa mengenakan tarif masuk. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini menguntungkan semua pihak dan menyebutnya sebagai pencapaian besar.

    Negosiasi juga telah berhasil diselesaikan dengan beberapa negara Asia lainnya. Filipina, eksportir utama produk teknologi tinggi dan pakaian jadi, menyepakati bahwa ekspornya akan dikenai tarif sebesar 19 persen. Vietnam, yang sempat diancam dengan tarif 49 persen, berhasil menegosiasikannya menjadi 20 persen untuk produk utama seperti pakaian dan alas kaki. Meski begitu, AS tetap akan menerapkan tarif sebesar 40 persen untuk barang-barang transshipment, yakni produk dari negara ketiga yang dikirim lewat Vietnam untuk menghindari tarif tinggi. Sebaliknya, produk Amerika akan masuk ke Vietnam tanpa dikenai bea masuk.

    Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 19 persen, tetapi Washington menyebut bahwa hampir seluruh produk Amerika akan masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif.

    Sementara itu, Pakistan, yang semula menghadapi ancaman tarif sebesar 29 persen sebagaimana diumumkan Trump pada 2 April, mengumumkan pada Kamis (31/07) bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian, Amerika Serikat juga akan memberikan dukungan dalam pengembangan cadangan minyak nasional Pakistan.

    Cina menghadapi kasus khusus

    Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, menjadi kasus khusus. Washington dan Beijing saling menaikkan tarif pada produk masing-masing hingga lebih dari 100% sebelum akhirnya menurunkan sementara tarif tersebut untuk periode 90 hari. Masa jeda ini dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus 2025.

    Cina telah mengambil sikap agresif menanggapi ancaman Trump yang sempat ingin menerapkan tarif 145% pada impor dari Cina, dengan membalas melalui tarif balasan atas produk AS serta memblokir penjualan mineral tanah jarang dan komponen penting yang digunakan oleh industri pertahanan dan teknologi tinggi AS.

    Negara-negara yang belum sepakat dengan Trump

    Brasil menjadi salah satu negara yang menghadapi tekanan. Meski Brasil mengalami defisit perdagangan dengan AS, artinya Brasil lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor ke AS, Presiden Trump tetap mengancam akan menerapkan tarif 50% atas produk Brasil, dengan alasan politik.

    Trump menyebut persidangan terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir” dan menuntut agar Bolsonaro dibebaskan. Sebaliknya, Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, menyindir Trump dengan menyebutnya “kaisar”, dan mengatakan ia tidak takut mengkritik Trump secara terbuka.

    India juga masuk dalam daftar negara yang menghadapi sanksi dagang dari AS. Trump menuding India memiliki surplus dagang yang besar dan tetap menjalankan hubungan dagang dengan Rusia. Pada Rabu (30/07), ia mengumumkan tarif sebesar 25% untuk produk India, serta “hukuman tambahan” karena pembelian minyak dari Rusia, yang menurut Trump ikut mendanai perang di Ukraina.

    Meski begitu, Trump masih menyebut India sebagai sekutu. Di platform Truth Social, ia menulis: “India adalah teman kita,” tetapi seraya menambahkan bahwa “tarif India terhadap produk AS terlalu tinggi.”

    Kanada dan Meksiko hadapi ancaman Trump

    Dua mitra dagang utama AS di kawasan Amerika Utara, Kanada dan Meksiko, juga tidak lepas dari tekanan. Padahal, perdagangan ketiga negara ini diatur dalam perjanjian dagang USMCA yang dirundingkan Trump saat masa jabatan pertamanya.

    Awal Agustus, Trump mengancam akan menaikkan tarif atas produk Meksiko dari 25% menjadi 30%, dengan alasan kurangnya kerja sama dari pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum dalam mengamankan perbatasan bersama.

    Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang tarif yang sudah ada selama 90 hari untuk memberi waktu tambahan dalam proses negosiasi.

    Sementara itu, hubungan dagang AS-Kanada juga terguncang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pesimistis akan tercapai kesepakatan baru, terutama setelah Trump mengancam tarif 35% terhadap semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam USMCA.

    Trump telah lebih dulu mengenakan tarif 25% atas mobil dan suku cadangnya pada Maret, disusul tarif 50% untuk baja dan aluminium pada Juni. Tarif 35% baru akan berlaku untuk semua produk lainnya dari Kanada.

    Artikel ini pertama kali terbit bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Bahas Negosiasi Tarif dengan India, Singgung Keanggotaan BRICS” di sini:

    (ita/ita)

  • Panas! Sekutu Putin Ingatkan Trump Soal Kemampuan Serangan Nuklir Rusia

    Panas! Sekutu Putin Ingatkan Trump Soal Kemampuan Serangan Nuklir Rusia

    Jakarta –

    Panas! Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingat bahwa Rusia memiliki kemampuan serangan nuklir era Uni Soviet sebagai pilihan terakhir. Hal ini disampaikan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin itu setelah Trump meminta Medvedev untuk “berhati-hati dengan ucapannya.”

    Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial Truth miliknya, mengkritik tajam Medvedev, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Ini disampaikan Trump setelah Medvedev mengatakan bahwa ancaman Trump untuk menjatuhkan tarif hukuman kepada Rusia dan para pembeli minyaknya adalah “permainan ultimatum”, dan selangkah lebih dekat menuju perang antara Rusia dan Amerika Serikat.

    “Beri tahu Medvedev, mantan Presiden Rusia yang gagal, yang merasa dirinya masih Presiden, untuk berhati-hati dengan ucapannya. Dia memasuki wilayah yang sangat berbahaya!” tulis Trump, dalam peringatannya kepada Medvedev, dilansir kantor berita Reuters, Jumat (1/8/2025).

    Sebelumnya pada 29 Juli, Trump mengatakan Rusia memiliki “10 hari dari hari ini” untuk menyetujui gencatan senjata di Ukraina atau akan dikenakan tarif, bersama dengan para pembeli minyaknya. Moskow, yang telah menetapkan persyaratan perdamaiannya sendiri, sejauh ini belum mengindikasikan akan mematuhi tenggat waktu Trump.

    Dalam postingannya pada hari Kamis (31/7) waktu AS, Trump mengatakan ia tidak peduli apa yang dilakukan India — salah satu pembeli minyak terbesar Rusia bersama China — terhadap Rusia.

    “Mereka bisa bersama-sama menghancurkan ekonomi mereka yang mati, terserah saya. Kita hanya berbisnis sedikit dengan India, tarif mereka terlalu tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia. Demikian pula, Rusia dan AS hampir tidak berbisnis bersama. Mari kita pertahankan seperti itu,” ujarnya.

    Medvedev mengatakan bahwa pernyataan Trump menunjukkan bahwa Rusia harus melanjutkan kebijakannya saat ini.

    “Jika beberapa kata dari mantan presiden Rusia memicu reaksi gugup seperti itu dari presiden Amerika Serikat yang berwibawa, maka Rusia melakukan segalanya dengan benar dan akan terus berjalan di jalurnya sendiri,” kata Medvedev dalam sebuah unggahan di Telegram.

    Trump seharusnya ingat, katanya, “betapa berbahayanya ‘Tangan Mati’ yang legendaris itu,” sebuah referensi terhadap sistem komando semi-otomatis rahasia Rusia yang dirancang untuk meluncurkan rudal nuklir Moskow, jika kepemimpinannya telah dilumpuhkan dalam serangan pemenggalan kepala oleh musuh.

    Medvedev telah muncul sebagai salah satu tokoh garis keras anti-Barat Rusia yang paling vokal sejak Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022. Para kritikus Kremlin mencemoohnya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun beberapa diplomat Barat mengatakan pernyataannya memberikan gambaran pemikiran di kalangan pembuat kebijakan senior Kremlin.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Geram Serangan Rusia di Ukraina Tewaskan 16 Orang, Ancam Sanksi Baru

    Trump Geram Serangan Rusia di Ukraina Tewaskan 16 Orang, Ancam Sanksi Baru

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, geram usai serangan militer Rusia di Ukraina tidak surut di tengah upaya gencatan senjata. Trump menyebut serangan terbaru Rusia di wilayah Zaprizhzhia yang menewaskan 16 orang sebagai tindakan menjijikkan.

    “Rusia — menurut saya menjijikkan apa yang mereka lakukan. Saya pikir itu menjijikkan,” kata Trump dilansir AFP, Jumat (1/8/2025).

    Trump mengatakan segera mengirimkan utusan khususnya, Steve Witkoff, ke Rusia. Witkoff saat ini masih berada di Israel membahas gencatan senjata di Gaza.

    Washington telah memberi Moskow waktu hingga akhir pekan depan untuk menghentikan permusuhan di Ukraina. Trump bahkan telah berjanji akan memberikan sanksi ekonomi berat kepada Rusia jika tidak menghentikan serangan.

    “Kami akan menjatuhkan sanksi. Saya tidak tahu apakah sanksi itu mengganggunya,” kata Trump, merujuk pada Putin.

    Trump sebelumnya mengancam bahwa langkah-langkah baru tersebut dapat berarti “tarif sekunder” yang menargetkan mitra dagang Rusia yang tersisa, seperti Tiongkok dan India. Hal ini akan semakin menekan Rusia, tetapi berisiko menimbulkan gangguan internasional yang signifikan.

    Diberitakan sebelumnya, Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina. Setidaknya 20 orang tewas dan lebih dari 40 orang terluka dalam serangan terbaru Rusia ke sejumlah lokasi di Ukraina.

    Kepala administrasi militer wilayah Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, mengatakan bahwa Rusia melancarkan delapan serangan di wilayah Zaporizhzhia pada Senin (28/7), menghantam sebuah penjara.

    “16 orang tewas, 35 orang terluka,” tulisnya di Telegram, seraya menambahkan bahwa gedung penjara tersebut hancur dan rumah-rumah di sekitarnya rusak.

    Sejumlah orang juga tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan di wilayah Dnipropetrovsk, menurut pejabat pemerintah daerah, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (29/7).

    (ygs/ygs)

  • Zelensky Desak Dunia Dorong Perubahan Rezim di Rusia

    Zelensky Desak Dunia Dorong Perubahan Rezim di Rusia

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dunia harus mendorong “perubahan rezim” di Rusia. Menurutnya, jika itu tidak dilakukan, Presiden Vladimir Putin akan terus mengganggu stabilitas negara-negara tetangga Rusia.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Finlandia, bertepatan dengan peringatan 50 tahun penandatanganan “Undang-Undang Final Helsinki”, sebuah dokumen yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara musuh-musuh Perang Dingin.

    “Saya yakin Rusia dapat didorong untuk menghentikan perang ini. Rusia memulainya, dan Rusia dapat dipaksa untuk mengakhirinya,” ujar Zelensky dalam pidato daring di konferensi tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    “Tetapi jika dunia tidak bertujuan untuk mengubah rezim di Rusia, itu berarti bahkan setelah perang berakhir, Moskow akan tetap mencoba mengganggu stabilitas negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Kepala negara Ukraina itu juga mengatakan sudah waktunya untuk menggunakan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk melawan Rusia.

    “Kita perlu sepenuhnya memblokir mesin perang Rusia … mengerahkan seluruh aset Rusia yang dibekukan, termasuk kekayaan hasil korupsi yang dicuri, untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia,” kata Zelensky.

    “Sudah waktunya untuk menyita aset-aset Rusia, bukan hanya membekukannya, menyitanya, dan menggunakannya untuk perdamaian, bukan perang,” tambahnya.

    Zelensky telah diundang untuk menghadiri konferensi di Helsinki, ibu kota Finlandia tersebut secara langsung, tetapi dia menyampaikan pidatonya secara daring.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pekan lalu bahwa Rusia akan berpartisipasi dalam konferensi itu, tetapi tidak akan mengirimkan perwakilan tingkat tinggi ke pertemuan tersebut.

    Diketahui bahwa pada 1 Agustus 1975, blok Timur dan Barat menandatangani Undang-Undang Final Helsinki di ibu kota Finlandia tersebut.

    Perjanjian bersejarah antara 35 negara tersebut, termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat, menghasilkan pembentukan OSCE, yang saat ini beranggotakan 57 negara.

    Di antara prinsip-prinsip utama yang tercantum dalam perjanjian tersebut adalah kedaulatan negara, tidak menggunakan kekuatan, dan yang terpenting, kekebalan batas negara.

    “Negara-negara peserta menganggap semua batas negara satu sama lain serta batas negara-negara di Eropa tidak dapat diganggu gugat, dan oleh karena itu mereka akan menahan diri, baik sekarang maupun di masa mendatang, untuk tidak menyerang batas-batas ini,” demikian bunyi teks perjanjian tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Rusia Kembali Serang Ibu Kota Ukraina, 6 Orang Tewas-Puluhan Luka

    Rusia Kembali Serang Ibu Kota Ukraina, 6 Orang Tewas-Puluhan Luka

    Jakarta –

    Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan drone ke Kyiv, ibu kota Ukraina pada Kamis (31/7) dini hari waktu setempat. Sedikitnya enam orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia enam tahun, dalam serangan terbaru Rusia itu.

    “Sampai saat ini, pihak berwenang telah mengonfirmasi enam kematian,” ujar Tymur Tkachenko, kepala administrasi militer Kyiv, dalam sebuah unggahan di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Pejabat pemerintah tersebut mengatakan bahwa puluhan orang lainnya luka-luka dalam serangan itu. Kerusakan dilaporkan terjadi pada bangsal anak-anak di sebuah rumah sakit serta sebuah sekolah.

    Serangan tersebut menargetkan setidaknya 10 lokasi di sekitar ibu kota Ukraina tersebut.

    “Malam ini, musuh menyerang ibu kota dengan rudal dan drone. Distrik Sviatoshynsky dan Solomyansky adalah yang paling menderita,” ujar Menteri Dalam Negeri Ukraina, Igor Klymenko, melalui Telegram.

    “Jumlah korban luka di Kyiv telah meningkat menjadi 43 orang. 26 orang di antaranya dirawat di rumah sakit di fasilitas medis ibu kota,” ujar Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, dalam sebuah unggahan di media sosial.

    Jendela bangsal rumah sakit untuk anak-anak di distrik Shevchenkivsky pecah akibat gelombang kejut, kata Klitschko.

    Bangunan-bangunan juga rusak di distrik Golosiivsky, termasuk sebuah sekolah dan taman kanak-kanak, tambahnya.

    Salah satu institusi pendidikan tinggi di ibu kota juga terkena serangan tersebut, menurut layanan darurat negara.

    Serangan ini terjadi setelah serangan Rusia di sebuah kamp pelatihan militer, yang menewaskan sedikitnya tiga tentara Ukraina pada hari Selasa lalu.

    Kyiv telah berupaya menangkis serangan Rusia yang gencar, yang telah membuat kemajuan baru ke wilayah-wilayah yang sebagian besar terhindar sejak dimulainya invasi pada Februari 2022.

    Pemerintah Rusia saat ini berada di bawah tekanan kuat untuk mengakhiri perangnya di Ukraina, yang kini memasuki tahun keempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengeluarkan ultimatum 10 hari kepada Rusia untuk bertindak atau akan menghadapi sanksi-sanksi baru.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Sebut India Menjengkelkan, Kenakan Tarif 25 Persen Mulai 1 Agustus

    Trump Sebut India Menjengkelkan, Kenakan Tarif 25 Persen Mulai 1 Agustus

    JAKARTA – Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 25% atas barang-barang impor dari India mulai 1 Agustus. India juga akan menghadapi denda pada 1 Agustus, tetapi tidak merinci jumlahnya atau untuk apa denda tersebut.

    “Meskipun India adalah sahabat kami, selama bertahun-tahun kami hanya berbisnis relatif sedikit dengan mereka karena Tarif mereka terlalu tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia, dan mereka memiliki Hambatan Perdagangan non-moneter yang paling berat dan menjengkelkan dibandingkan negara mana pun,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social dilansir Reuters, Rabu, 30 Juli.

    “Mereka selalu membeli sebagian besar peralatan militer mereka dari Rusia, dan merupakan pembeli ENERGI terbesar Rusia, bersama dengan China, di saat semua orang ingin Rusia MENGHENTIKAN PEMBUNUHAN DI UKRAINA — SEMUANYA TIDAK BAIK!,” tulis Trump.

    Kementerian Perdagangan India yang memimpin negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Trump memupus harapan akan tercapainya perjanjian perdagangan terbatas antara kedua negara, yang telah dinegosiasikan selama beberapa bulan.

    Negosiator perdagangan AS dan India telah mengadakan beberapa putaran diskusi untuk menyelesaikan isu-isu kontroversial, terutama mengenai akses pasar untuk produk pertanian dan susu Amerika.

    Meskipun ada kemajuan di beberapa bidang, para pejabat India menolak membuka pasar domestik untuk impor gandum, jagung, beras, dan kedelai rekayasa genetika, dengan alasan risiko terhadap mata pencaharian jutaan petani India.

    Tarif baru ini diperkirakan akan berdampak pada ekspor barang India ke AS, yang diperkirakan mencapai sekitar $87 miliar pada tahun 2024, termasuk produk padat karya seperti garmen, farmasi, permata dan perhiasan, serta petrokimia.

    Amerika Serikat saat ini memiliki defisit perdagangan sebesar $45,7 miliar dengan India.

    India kini bergabung dengan daftar negara-negara yang menghadapi tarif lebih tinggi di bawah kebijakan perdagangan “Hari Pembebasan” Trump, yang bertujuan untuk membentuk kembali hubungan perdagangan AS dengan menuntut resiprositas yang lebih besar.

    Gedung Putih sebelumnya telah memperingatkan India tentang tarif rata-rata yang diterapkannya yang tinggi — hampir 39% untuk produk pertanian, dengan tarif naik menjadi 45% untuk minyak nabati dan sekitar 50% untuk apel dan jagung.

    Kemunduran ini terjadi meskipun Perdana Menteri Narendra Modi dan Trump sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan fase pertama perjanjian perdagangan pada musim gugur 2025 dan memperluas perdagangan bilateral menjadi $500 miliar pada tahun 2030, naik dari $191 miliar pada tahun 2024.

    Ekspor manufaktur AS ke India, senilai sekitar $42 miliar pada tahun 2024, serta ekspor energi seperti gas alam cair, minyak mentah, dan batu bara, juga dapat menghadapi tindakan pembalasan jika India memilih untuk membalasnya.

    Para pejabat India sebelumnya telah mengindikasikan mereka memandang AS sebagai mitra strategis utama, terutama dalam mengimbangi China.

    Namun, mereka menekankan perlunya mempertahankan ruang kebijakan di bidang pertanian, tata kelola data, dan subsidi negara.

  • Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengenakan tarif impor 25% bagi India mulai 1 Agustus 2025, dan menyebutnya sebagai salah satu tarif tertinggi di dunia.

    Hal tersebut disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Rabu (30/7/2025). Dia menyebut bahwa India memiliki hambatan perdagangan nonmoneter yang paling berat dan menyulitkan dibandingkan negara mana pun.

    Trump juga menyebut India selalu membeli sebagian besar peralatan militer dari Rusia, juga menjadi pembeli energi terbesar Rusia, bersama dengan China. Dia menekankan hubungan dagang India-Rusia itu dan mengaitkannya dengan sikap banyak negara yang menuntut Kremlin menghentikan serangan ke Ukraina.

    “Karena itu, India akan membayar tarif sebesar 25%, ditambah denda untuk hal-hal di atas, mulai 1 Agustus [2025],” tulis Trump dalam unggahannya, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (30/7/2025).

    Pengumuman Trump muncul menjelang batas waktu 1 Agustus 2025 yang dia tetapkan untuk mengenakan tarif impor baru kepada puluhan mitra dagang. Pungutan itu memupus harapan New Delhi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atas rekan-rekannya di Asia, yang telah mendapatkan tarif berkisar antara 15% hingga 20%.

    India termasuk di antara negara-negara pertama yang melibatkan Washington dalam perundingan, menyusul kunjungan penting Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih pada Februari 2025.

    Menanggapi pengumuman Trump, seorang pejabat India yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan New Delhi tetap terlibat dengan AS untuk memastikan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan. Sebelum pengumuman tarif, para pejabat India mengatakan mereka akan terus bernegosiasi dengan AS untuk kesepakatan perdagangan bilateral pada musim gugur tahun ini.

    Beberapa bulan terakhir, pemerintahan Modi telah mengadopsi pendekatan yang bersifat damai terhadap Trump, merombak struktur tarif India, serta menawarkan beberapa konsesi perdagangan dan imigrasi kepada pemerintah AS. Para pejabat Trump juga telah mengisyaratkan selama berbulan-bulan bahwa kesepakatan dagang dengan India akan segera tercapai.

    Nada pembicaraan tampak berubah dalam beberapa pekan terakhir, dengan New Delhi memperketat pendiriannya karena negosiasi menemui hambatan terkait isu-isu kontroversial seperti pertanian. Trump juga mengancam negara-negara seperti India dan China dengan ‘sanksi sekunder’ karena membeli minyak dari Rusia.

    Washington dan negara-negara lain yang bersekutu dengan Ukraina memandang pembelian minyak tersebut sebagai bentuk dukungan diam-diam bagi Rusia, yang membantu memperkuat ekonominya dan melemahkan sanksi.

    Langkah Trump ini dapat semakin mempererat hubungan kedua negara yang sudah tegang. Presiden AS telah berulang kali menegaskan bahwa dia menggunakan perdagangan untuk menengahi gencatan senjata yang mengakhiri konflik bersenjata empat hari antara India dan Pakistan pada Mei 2025. Modi dan pejabat tinggi India lainnya membantah keras hal itu.

    Keputusan tarif Trump juga berisiko merusak upaya jangka panjang AS di bawah pemerintahan sebelumnya untuk menjadikan India sebagai penyeimbang strategis terhadap ‘kebangkitan’ China.

    Partai oposisi utama India mengatakan pengumuman Trump menunjukkan bahwa hubungan dekat yang digembar-gemborkan antara Modi dan pemimpin AS tersebut tidak membuahkan hasil.

    Nilai tukar rupee India merosot dan harga saham berjangka menurun setelah pengumuman tarif Trump. Kontrak berjangka Nifty 50 yang diperdagangkan di Gujarat International Finance Tec-City menghapus kenaikannya hingga turun hingga 0,5%, sementara rupee India melemah 0,8% menjadi 87,87 per dolar AS dalam perdagangan luar negeri.

    Nilai tukar rupee jatuh ke level terendah dalam lima bulan dalam perdagangan dalam negeri akibat ancaman tarif.

    “Meskipun perundingan dagang tampaknya telah menemui jalan buntu antara kedua negara, yang menyebabkan AS memberikan sanksi kepada India, kami berpendapat bahwa babak dagang dan tawar-menawar kesepakatan belum sepenuhnya berakhir. Ada juga sudut pandang geopolitik global dalam perundingan dagang ini, di luar sudut pandang ekonomi semata,” kata ekonom di Emkay Global Financial Services Ltd., Madhavi Arora.

  • Kapal Admiral Kuznetsov di Ujung Tanduk, Rusia Terancam ‘Pincang’

    Kapal Admiral Kuznetsov di Ujung Tanduk, Rusia Terancam ‘Pincang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib Admiral Kuznetsov, kapal induk legendaris sekaligus simbol kekuatan maritim Rusia, kian suram. Setelah absen dari operasional sejak 2017 dan melalui rangkaian kegagalan perbaikan, pemerintah Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual atau membesituakan kapal tersebut.

    Ketua perusahaan galangan kapal negara Rusia (United Shipbuilding Corporation/USC), Andrei Kostin, menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan yang terus membengkak membuat kelanjutan proyek perbaikan tidak lagi masuk akal.

    “Tidak ada gunanya memperbaikinya lagi. Kapal itu sudah berusia lebih dari 40 tahun, dan harganya sangat mahal,” ujar Kostin kepada Kommersant, dikutip dari Newsweek pada Rabu (30/7/2025).

    Surat kabar Izvestia sebelumnya melaporkan bahwa proses perbaikan telah ditangguhkan. Kapal ini seharusnya kembali aktif pada 2022, namun mengalami berbagai kendala, termasuk insiden tenggelamnya dok kering pada 2018 serta dua kebakaran besar yang menewaskan pekerja pada 2019 dan 2022.

    Biaya perbaikan juga melonjak tajam dari 20 miliar rubel (sekitar Rp4 triliun) menjadi 60 miliar rubel (Rp12 triliun) hanya dalam kurun satu tahun. Hingga kini belum ada kejelasan soal jadwal peluncuran kembali, bahkan USC menyebutkan bahwa belum ada keputusan final apakah kapal akan dijual, dibuang, atau tetap dipertahankan.

    Kapal seberat 59.000 ton ini diluncurkan pertama kali pada 1985 oleh Uni Soviet dan pernah digunakan dalam intervensi militer Rusia di Suriah. Dirancang sebagai aircraft cruiser, kapal ini dapat mengangkut hingga 26 jet tempur dan 24 helikopter, serta lebih dari 2.600 kru.

    Namun secara teknis, kapal ini telah dianggap usang oleh banyak analis militer. The National Interest bahkan menempatkan Admiral Kuznetsov sebagai salah satu kapal induk terburuk di dunia.

    Yörük Işık, analis pertahanan dari Bosphorus Observer, menyatakan bahwa hilangnya kapal tersebut adalah simbol kemunduran angkatan laut Rusia.

    “Dari sisi strategi mungkin tidak signifikan, tetapi secara psikologis sangat besar. Rusia menyerahkan satu-satunya kapal seperti itu berarti kehilangan prestise,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan Ukraina menggunakan drone laut dan rudal jarak jauh telah menggeser wajah peperangan laut modern, dan membuat kapal-kapal besar seperti Kuznetsov rentan serta mahal untuk dipertahankan.

    Mantan Komandan Armada Pasifik Rusia, Laksamana Sergey Avakyants, juga mengakui bahwa kapal induk seperti Kuznetsov kini sudah tidak relevan.

    “Sudah ketinggalan zaman. Struktur besar dan mahal yang dapat dihancurkan dalam hitungan menit oleh senjata modern,” kata Avakyants kepada Izvestia.

    Ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat, jurang kekuatan semakin lebar. AS memiliki 11 kapal induk super dengan teknologi lepas landas berbantuan ketapel, lebih dari 90 kapal perusak dan penjelajah, serta lebih banyak fregat dan kapal selam modern dibandingkan Rusia.

    Sementara itu, Presiden Vladimir Putin dikabarkan berencana memotong anggaran militer pada 2026. Belum jelas apakah Admiral Kuznetsov akan masuk dalam prioritas efisiensi tersebut, tetapi komentar Kostin menunjukkan bahwa peluang kapal ini untuk kembali ke laut sangat kecil.

    Kehilangan Admiral Kuznetsov akan menjadikan Rusia satu-satunya kekuatan besar dunia tanpa kapal induk aktif. Lebih dari sekadar kehilangan aset militer, keputusan ini menandai perubahan arah strategi maritim Rusia di tengah realita geopolitik dan tekanan ekonomi yang makin berat.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maskapai Penerbangan Terbesar Rusia Batalkan 60 Perjalanan Akibat Serangan Siber

    Maskapai Penerbangan Terbesar Rusia Batalkan 60 Perjalanan Akibat Serangan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan nasional Rusia, Aeroflot, membatalkan lebih dari 60 perjalanan serta mengalami keterlambatan parah pada penerbangan lain setelah mengalami serangan siber.

    Mengutip Bleeping Computer, kelompok peretas Ukraina bernama Silent Crow dan Belarusia bernama Cyberpartisans BY mengeklaim sebagai pihak yang melancarkan aksi tersebut.

    Berdasarkan informasi di X dan telegram, pelaku mengaku menyusup ke infrastruktur TI Aeroflot selama lebih dari 1 tahun, memetakan sistem secara mendalam untuk mengidentifikasi seluruh sumber daya yang bernilai, untuk dihancurkan.

    Kedua kelompok tersebut mengaku berhasil mengakses 122 hypervisor, 43 instalasi virtualisasi ZVIRT, sekitar 100 antarmuka iLO yang digunakan untuk manajemen server, serta empat kluster Proxmox.

    Termasuk, menyalin seluruh basis data dari riwayat penerbangan dan workstation karyawan (termasuk eksekutif puncak), server penyadapan yang berisi rekaman percakapan telepon, serta sistem pemantauan personel.

    Pada hari serangan, para peretas mengklaim telah menghapus 7.000 server fisik dan virtual yang meng-host 12TB basis data, 8TB file Windows Share, dan 2TB email korporat.

    Dengan armada 171 pesawat, 33.500 karyawan, dan 104 tujuan penerbangan, Aeroflot merupakan maskapai terbesar di Rusia, dengan pemerintah memegang 74% saham.

    Tahun lalu, perusahaan ini melayani lebih dari 55 juta penumpang, mencakup lebih dari 42% pangsa pasar penerbangan domestik.

    Pembatalan dan penundaan penerbangan dikabarkan masih terjadi hingga saat ini, dan beberapa penerbangan dijadwalkan tetap dilakukan tanpa dukungan sistem komputer.

    Serangan ini bukan kali pertama kelompok Ukraina mengklaim berhasil meretas sektor transportasi udara Rusia.

    Pada November 2023, dinas intelijen Ukraina yang berada di bawah Kementerian Pertahanan mengklaim telah meretas Badan Transportasi Udara Federal Rusia, Rosaviatsia.

    Dalam serangan tersebut, para peretas membocorkan data yang mencerminkan kondisi memburuk akibat sanksi internasional dan kekurangan suku cadang.