Jakarta, CNBC Indonesia –Duta Besar Amerika Serikat untuk Nato, Matthew Whitaker menyebut akan ada lebih banyak negara yang siap menggelontorkan dana untuk membeli perlengkapan militer dan amunisi buatan Amerika Serikat bagi Ukraina. Khususnya melalui sebuah mekanisme baru yang kini tengah disiapkan.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (05/08/2025).
“Tentu ini akan mempengaruhi terhadap apa yang kita rasakan saat ini, terutama sekali bapak/ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana pertarungan dagang dan persaingan dagang yang kita hadapi saat ini,”
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengingatkan perkembangan geopolitik dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Sebab, kata dia, terdapat pergeseran dan persaingan kekuatan antarnegara berpengaruh, perkembangan teknologi, serta persaingan ekonomi dan teknologi saat ini.
“Tentu ini akan mempengaruhi terhadap apa yang kita rasakan saat ini, terutama sekali bapak/ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana pertarungan dagang dan persaingan dagang yang kita hadapi saat ini,” kata Ace dalam Upacara Penutupan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, dirinya menegaskan Lemhannas terus memberikan perhatian terhadap kondisi perkembangan geopolitik global maupun regional, serta pengaruhnya terhadap kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia.
Menurutnya, ketahanan nasional merupakan kondisi yang selalu dinamis, sehingga memerlukan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan seluruh pihak untuk mengembangkan berbagai kekuatan yang dimiliki.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mampu terus memperhatikan dan memperkuat semua dimensi atau gatra yang ada, baik yang terkait dengan bidang sumber kekayaan alam, geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan keamanan.
“Yang kesemuanya ini tentu diharapkan dapat menghadapi berbagai permasalahan yang ada,” tuturnya.
Berbagai situasi dan kondisi yang muncul akibat geopolitik dan geo-ekonomi global, kata dia, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina, perang antara Israel-Palestina, ketegangan di Timur Tengah, konflik Israel-Iran, hingga permasalahan Thailand-Kamboja telah membawa dampak kepada kondisi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang pengaruhnya dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk itu, dikatakan bahwa konsep ketahanan nasional menjadi sangat penting dan harus terus dijaga dan dipertahankan.
“Ketahanan nasional merupakan jembatan penghubung atau connecting bridge yang berfungsi menghubungkan kita dalam menggapai cita-cita dan tujuan kita, yaitu Indonesia Emas 2045,” ungkap Ace.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025")
Ilustrasi – Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/am.
Rupiah menguat seiring potensi `rebound` PDB Indonesia kuartal II-2025
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Selasa, 05 Agustus 2025 – 12:15 WIB
Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring potensi rebound data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2025.
“Investor menantikan data PDB Q2 (quartal) Indonesia hari ini yang diharapkan akan menunjukkan rebound dari kontraksi -0,98 persen di Q1 menjadi tumbuh 3,7 persen di Q2,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal II-2025 pada hari ini. Lukman menilai peluang penguatan PDB dipengaruhi faktor belanja pada hari raya Idul Fitri. Kemudian juga didukung peningkatan investasi, belanja negara, permintaan ekspor, dan beberapa stimulus pemerintah.
Di samping itu, sentimen terhadap rupiah juga berasal dari kekhawatiran peningkatan tensi antara AS dengan India. Mengutip Kyodo, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor India “secara substansial” dari nilai 25 persen yang berlaku setelah menuduh India terus membeli dan menjual ulang minyak dari Rusia.
Meski AS memandang India sebagai mitra strategis untuk menandingi China, Trump, yang juga semakin resah akibat mandeknya upaya menghentikan perang di Ukraina, mengklaim bahwa India meraup “keuntungan besar” saat menjual ulang minyak dari Rusia tersebut ke pasar terbuka.
Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif tinggi terhadap setiap negara mitra dagang dengan AS yang berlaku Kamis. Sebelum AS menyatakan penangguhan implementasi “tarif resiprokal” beberapa waktu yang lalu, Trump dan pemerintah AS berulang kali mengisyaratkan bahwa India akan menjadi salah satu negara yang paling pertama meneken kesepakatan dagang dengan AS.
Namun, tak seperti mitra dagang kunci AS lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, India tak kunjung meneken kesepakatan dagang dengan AS hingga penangguhan implementasi tarif berakhir pada Jumat (1/8). Trump pun secara sepihak menetapkan tarif 25 persen terhadap produk India.
Merespons kritik dari AS, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India pada Senin (4/8) menyatakan bahwa tindakan Trump “tak dapat dibenarkan dan tak beralasan”. India menyebut bahwa AS pun masih mengimpor produk Rusia, seperti uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya serta bahan-bahan kimia dan produk pupuk.
Harapan penguatan kurs rupiah juga masih disebabkan data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah. Mengutip Anadolu, NFP AS tercatat mencapai 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 106 ribu. Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu menjadi 14 ribu dari 147 ribu.
Untuk tingkat pengangguran, naik tipis menjadi 4,2 persen pada bulan Juli dari 4,1 persen pada Juni, sesuai perkiraan. Jumlah pengangguran sedikit berubah di angka 7,2 juta pada bulan Juli, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 62,2 persen.
Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 31 poin atau 0,19 persen menjadi Rp16.370 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.401 per dolar AS.
Sumber : Antara
Investor menantikan data PDB Q2 (quartal) Indonesia hari ini yang diharapkan akan menunjukkan rebound dari kontraksi -0,98 persen di Q1 menjadi tumbuh 3,7 persen di Q2,
Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring potensi rebound data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II-2025.
“Investor menantikan data PDB Q2 (quartal) Indonesia hari ini yang diharapkan akan menunjukkan rebound dari kontraksi -0,98 persen di Q1 menjadi tumbuh 3,7 persen di Q2,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal II-2025 pada hari ini.
Lukman menilai peluang penguatan PDB dipengaruhi faktor belanja pada hari raya Idul Fitri. Kemudian juga didukung peningkatan investasi, belanja negara, permintaan ekspor, dan beberapa stimulus pemerintah.
Di samping itu, sentimen terhadap rupiah juga berasal dari kekhawatiran peningkatan tensi antara AS dengan India.
Mengutip Kyodo, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor India “secara substansial” dari nilai 25 persen yang berlaku setelah menuduh India terus membeli dan menjual ulang minyak dari Rusia.
Meski AS memandang India sebagai mitra strategis untuk menandingi China, Trump, yang juga semakin resah akibat mandeknya upaya menghentikan perang di Ukraina, mengklaim bahwa India meraup “keuntungan besar” saat menjual ulang minyak dari Rusia tersebut ke pasar terbuka.
Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif tinggi terhadap setiap negara mitra dagang dengan AS yang berlaku Kamis.
Sebelum AS menyatakan penangguhan implementasi “tarif resiprokal” beberapa waktu yang lalu, Trump dan pemerintah AS berulang kali mengisyaratkan bahwa India akan menjadi salah satu negara yang paling pertama meneken kesepakatan dagang dengan AS.
Namun, tak seperti mitra dagang kunci AS lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, India tak kunjung meneken kesepakatan dagang dengan AS hingga penangguhan implementasi tarif berakhir pada Jumat (1/8)
Trump pun secara sepihak menetapkan tarif 25 persen terhadap produk India.
Merespons kritik dari AS, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India pada Senin (4/8) menyatakan bahwa tindakan Trump “tak dapat dibenarkan dan tak beralasan”.
India menyebut bahwa AS pun masih mengimpor produk Rusia, seperti uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya serta bahan-bahan kimia dan produk pupuk.
Harapan penguatan kurs rupiah juga masih disebabkan data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah.
Mengutip Anadolu, NFP AS tercatat mencapai 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 106 ribu. Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu menjadi 14 ribu dari 147 ribu.
Untuk tingkat pengangguran, naik tipis menjadi 4,2 persen pada bulan Juli dari 4,1 persen pada Juni, sesuai perkiraan.
Jumlah pengangguran sedikit berubah di angka 7,2 juta pada bulan Juli, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 62,2 persen.
Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 31 poin atau 0,19 persen menjadi Rp16.370 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.401 per dolar AS.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
JAKARTA – Di tengah perang dengan Rusia, pengadaan drone dan peralatan pengacau sinyal militer Ukraina rupanya dikorupsi. Enam orang termasuk anggota parlemen dan pejabat pemerintah didakwa atas kasus penggelapan dana.
Kyiv mengandalkan pasokan drone dan sistem peperangan elektronik yang stabil untuk melawan invasi Moskow dan juga sedang melancarkan tindakan keras terhadap korupsi yang krusial bagi masa depannya di Uni Eropa.
Otoritas antikorupsi mengatakan pihaknya mengungkap skandal korupsi drone militer Ukraina yang melibatkan legislator, satu pejabat saat ini, satu pejabat yang dipecat, seorang komandan Garda Nasional dan dua pengusaha, yang memberikan suap untuk pembelian dengan harga yang meningkat.
“Pada periode 2024-2025, sebuah kelompok kriminal terorganisir secara sistematis menyalahgunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan pertahanan,” kata Biro Anti-Korupsi Nasional dalam pernyataan dilansir Reuters, Senin, 4 Agustus.
Total suap drone militer Ukraina mencapai sekitar 30% dari nilai kontrak.
Kontrak drone tersebut bernilai $240.000 dengan inflasi sekitar $80.000, kata biro tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memuji proses hukum setelah bertemu dengan para pimpinan badan antikorupsi tersebut.
Selain anggota parlemen tersebut, mereka yang didakwa pada Senin termasuk mantan gubernur dan kepala pemerintahan daerah, kepala pemerintahan militer kota, komandan Unit Garda Nasional, serta direktur dan pemilik produsen drone.
Jakarta –
Korea Selatan (Korsel) mengajak Korea Utara (Korut) baikan. Korsel melangkah pelan-pelan demi berbaikan dengan tetangganya itu.
Dirangkum detikcom, Senin (4/8/2025), Korsel pelan-pelan mengajak baikan Korut dengan mencopot speaker atau pengeras suara propaganda. Di mana pengeras suara itu menyiarkan berita dan musik K-pop, di area perbatasan dengan Korut.
Kedua Korea secara teknis masih berperang karena Perang Korea tahun 1950-1953 silam diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Militer Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, menyebut kedua negara telah menghentikan siaran propaganda di area perbatasan, tepatnya di sepanjang zona demiliterisasi setelah terpilihnya Presiden Lee Jae Myung dalam pemilu awal Juni lalu.
Disebutkan oleh militer Korsel, pada Juni lalu, bahwa Pyongyang telah berhenti menyiarkan suara-suara aneh dan meresahkan di sepanjang perbatasan, yang selama ini menjadi gangguan besar bagi penduduk lokal Korsel, sehari setelah speaker Korsel tidak lagi berfungsi.
“Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Lee Kyung Ho, kepada wartawan pada Senin (4/8) waktu setempat.
“Ini adalah langkah praktis yang bertujuan untuk membantu meredakan ketegangan dengan Korea Utara, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan kesiapan militer,” imbuhnya.
Lee mengatakan bahwa semua pengeras suara yang dipasang di sepanjang perbatasan kedua Korea akan dibongkar pada akhir minggu ini. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti pengeras suara yang dibongkar.
Presiden Lee Jae Myung telah memerintahkan militer Korsel untuk menghentikan siaran propaganda di perbatasan dalam upaya untuk “memulihkan kepercayaan”.
Hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Seoul mengambil sikap keras terhadap Pyongyang, yang semakin dekat dengan Moskow setelah invasi militer Rusia ke Ukraina.
Pemerintah Korsel sebelumnya memulai siaran propaganda di perbatasan sejak tahun lalu sebagai tanggapan atas rentetan balon berisi sampah yang diterbangkan ke selatan oleh Korut.
Namun, Presiden Lee Jae Myung berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Korut dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.
Terlepas dari upaya diplomatik Korsel, Korut menolak untuk berdialog dengan negara tetangganya itu.
“Jika ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel)… berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu,” tegas Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, pekan lalu.
Presiden Lee Jae Myung mengatakan dirinya akan mengupayakan perundingan dengan Korut tanpa prasyarat, menyusul pembekuan yang mendalam di bawah pendahulunya.
Halaman 2 dari 3
(whn/dek)
Jakarta –
Setelah memicu kontroversi sengit pembatasan kewenangan Biro Anti Korupsi Nasional (NABU) dan Kejaksaan Khusus Antrikorupsi (SAPO) Ukraina pada akhir Juli lalu, para penyidiknya berhasil mengungkap “skandal korupsi skala besar” di sektor pertahanan yakni “penggelapan anggaran sistematis” dana publik untuk militer, serta “penerimaan dan pemberian keuntungan secara ilegal dalam skala sangat besar.”
Empat orang telah ditangkap terkait kasus ini, termasuk anggota parlemen Oleksiy Kuznetsov yang berasal dari Partai Sluha Narodu, atau partai “Pelayan Rakyat” dari Presiden Volodymyr Zelenskyy. Keanggotaan Kuznetsov sebagai anggota fraksi di parlemen untuk sementara ditangguhkan selama masa penyelidikan.
Tudingan korupsi ini juga menyasar sejumlah pemimpin pemerintahan kota dan wilayah, anggota Garda Nasional Ukraina, dan manajer perusahaan alat utama sistem pertahanan.
Para tersangka diduga telah menandatangani kontrak pembelian peralatan militer, termasuk suku cadang drone, dengan harga yang “di mark up” jauh lebih tinggi. Mereka diduga menerima suap sebesar 30 persen. Sejauh ini tidak ada informasi lebih lanjut terkait total kerugian anggaran negara.
Zelenskyy: Tidak ada toleransi terhadap korupsi
Presiden Zelenskyy menyatakan berterima kasih kepada otoritas antikorupsi atas kerja keras mereka. “Tidak ada toleransi terhadap korupsi, kerja sama tim yang jelas untuk mengungkap kasus suap ini, dan pada akhirnya, vonis yang adil,” tegas kepala negara Ukjraina itu. “Penting bagi para pejuang antikorupsi untuk bekerja secara independen,”imbuhnya. Undang-undang yang disahkan Kamis(31/7) lalu memperlengkapi otoritas dengan “semua perangkat yang diperlukan” untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.
Sebelumnya, pada 24 Juli lalu, Zelenskyy telah meneken UU anti korupsi yang membatasi kewenangan lembaga antikorupsi NABU dan SAPO dan menempatkan lembaga itu di bawah Kejaksaan Agung. Dengan itu, secara faktual otonomi kedua lembaga anti rasuah itu berakhir. Karena Jaksa Agung yang ditunjuk presiden dapat mengakses semua kasus korupsi yang diusut NABU, memberi instruksi kepada penyidik NABU, hingga memindahkan atau menghentikan kasus tanpa transparansi yang jelas.
Kasus penyuapan dan penggelapan anggaran merupakan masalah serius yang meluas di Ukraina. Indeks korupsi Transparency International saat ini menempatkan Ukraina pada peringkat 105 dari 180 negara. Dana Barat yang dimaksudkan untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan agresi Rusia berulang kali lenyap tanpa terlacak.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Editor: Agus Setiawan
(ita/ita)
Seoul –
Otoritas Korea Selatan (Korsel) mulai mencopot speaker atau pengeras suara propaganda, yang menyiarkan berita dan musik K-pop, di area perbatasan dengan Korea Utara (Korut). Langkah ini menyusul tekad pemerintahan baru Korsel untuk meredakan ketegangan dengan negara tetangganya tersebut.
Kedua Korea secara teknis masih berperang karena Perang Korea tahun 1950-1953 silam diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Militer Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (4/8/2025), menyebut kedua negara telah menghentikan siaran propaganda di area perbatasan, tepatnya di sepanjang zona demiliterisasi setelah terpilihnya Presiden Lee Jae Myung dalam pemilu awal Juni lalu.
Disebutkan oleh militer Korsel, pada Juni lalu, bahwa Pyongyang telah berhenti menyiarkan suara-suara aneh dan meresahkan di sepanjang perbatasan, yang selama ini menjadi gangguan besar bagi penduduk lokal Korsel, sehari setelah speaker Korsel tidak lagi berfungsi.
“Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Lee Kyung Ho, kepada wartawan pada Senin (4/8) waktu setempat.
“Ini adalah langkah praktis yang bertujuan untuk membantu meredakan ketegangan dengan Korea Utara, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan kesiapan militer,” imbuhnya.
Lee mengatakan bahwa semua pengeras suara yang dipasang di sepanjang perbatasan kedua Korea akan dibongkar pada akhir minggu ini. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti pengeras suara yang dibongkar.
Presiden Lee Jae Myung telah memerintahkan militer Korsel untuk menghentikan siaran propaganda di perbatasan dalam upaya untuk “memulihkan kepercayaan”.
Hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Seoul mengambil sikap keras terhadap Pyongyang, yang semakin dekat dengan Moskow setelah invasi militer Rusia ke Ukraina.
Pemerintah Korsel sebelumnya memulai siaran propaganda di perbatasan sejak tahun lalu sebagai tanggapan atas rentetan balon berisi sampah yang diterbangkan ke selatan oleh Korut.
Namun, Presiden Lee Jae Myung berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Korut dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.
Terlepas dari upaya diplomatik Korsel, Korut menolak untuk berdialog dengan negara tetangganya itu.
“Jika ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel)… berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu,” tegas Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, pekan lalu.
Presiden Lee Jae Myung mengatakan dirinya akan mengupayakan perundingan dengan Korut tanpa prasyarat, menyusul pembekuan yang mendalam di bawah pendahulunya.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirim utusan khususnya Steve Witkoff ke Rusia minggu depan. Witkoff dikirim ke Rusia menjelang berakhirnya tenggat waktu yang diminta AS agar Rusia mengakhiri perang dengan Ukraina.
“Saya rasa minggu depan, Rabu atau Kamis,” kata Trump saat ditanya kapan Witkoff ke Rusia seperti dilansir AFP, Senin (4/8/2025).
Trump mengatakan ada dua kapal selam nuklir yang dikerahkannya. Dua kapal nuklir itu disebut sudah berada di kawasan Rusia.
Meski begitu, Trump belum mengatakan tentang dua kapal nuklir itu, belum diketahui jelas maksud Trump itu kapal selam bertenaga nuklir atau bersenjata nuklir. Ia juga tidak merinci lokasi penempatan yang tepat, yang dirahasiakan oleh militer AS.
Kecaman terhadap nuklir ini muncul di tengah tenggat waktu yang ditetapkan Trump pada akhir minggu depan bagi Rusia untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri perang Ukraina atau menghadapi sanksi baru yang tidak ditentukan.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Witkoff beberapa kali di Moskow, sebelum upaya Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Kremlin terhenti.
Tuntutan tersebut termasuk agar Ukraina meninggalkan wilayahnya dan mengakhiri ambisi untuk bergabung dengan NATO.
Sebelumnya, Trump memberikan Putin waktu untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia memastikan akan ada sanksi baru yang lebih berat jika Putin tidak mematuhi.
Dilansir AFP, Selasa (29/7), Trump menyampaikan ultimatum itu saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Skotlandia. Ia menegaskan akan ada sanksi baru yang lebih berat bagi Putin jika tidak mengindahkan ultimatumnya.
Trump, yang duduk bersama Starmer di resor golf mewah milik pemimpin AS tersebut di Turnberry, selatan Glasgow, mengatakan ia “sangat kecewa” dengan Putin atas serangan yang terus berlanjut terhadap target sipil Ukraina.
Ia mengumumkan bahwa ia mengurangi tenggat waktu 50 hari yang sebelumnya ditetapkan pada 14 Juli bagi Putin untuk mengakhiri konflik Ukraina menjadi “sekitar 10 atau 12 hari”, dimulai segera.
“Tidak ada alasan untuk menunggu,” kata Trump, menambahkan bahwa ia pikir Putin ingin mengakhiri semuanya dengan cepat.
Trump juga menuding Putin telah membunuh orang. Ia tidak tertarik untuk berbicara lagi dengan Putin.
“Saya benar-benar merasa ini akan berakhir. Tapi setiap kali saya berpikir ini akan berakhir, dia membunuh orang. Saya tidak begitu tertarik untuk berbicara (dengannya) lagi,” ucap dia.
(zap/yld)
Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) sepakat untuk menaikkan produksi minyak sebesar 547.000 barel per hari (bph) mulai September 2025.
Dikutip melalui Reuters pada Minggu (3/8/2025), keputusan ini diambil dalam pertemuan virtual singkat yang dihadiri oleh delapan negara anggota, dan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk mengembalikan pangsa pasar, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan yang berkaitan dengan konflik Rusia.
Langkah ini sekaligus menjadi pembalikan penuh dan dipercepat dari pemangkasan produksi terbesar OPEC+ sebelumnya, ditambah peningkatan produksi khusus untuk Uni Emirat Arab, yang secara total mencapai sekitar 2,5 juta bph, atau setara dengan 2,4 persen dari permintaan minyak dunia.
Dalam pernyataan resmi, OPEC+ menyebutkan bahwa kondisi ekonomi global yang sehat dan stok minyak yang rendah menjadi dasar keputusan tersebut.
Sementara itu, pertemuan dilakukan di tengah tekanan dari Amerika Serikat terhadap India untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington untuk membawa Moskow ke meja perundingan guna mengakhiri perang di Ukraina. Presiden AS, Donald Trump sebelumnya menyatakan keinginannya agar kesepakatan damai tercapai sebelum 8 Agustus 2025.
OPEC+, yang mencakup 10 negara produsen non-OPEC termasuk Rusia dan Kazakhstan, telah membatasi produksi selama beberapa tahun untuk menjaga stabilitas harga minyak. Namun tahun ini, mereka mulai membalik arah kebijakan dengan meningkatkan produksi sebagai respons terhadap permintaan global dan tekanan politik dari negara-negara konsumen besar.
Kenaikan produksi dimulai pada April dengan tambahan 138.000 bph, diikuti lonjakan yang lebih besar pada bulan-bulan berikutnya: 411.000 bph pada Mei, Juni, dan Juli, serta 548.000 bph di Agustus. Dengan tambahan 547.000 bph untuk September, total kenaikan sejak April cukup signifikan.
Meski produksi terus naik, harga minyak tetap tinggi. Harga Brent crude ditutup mendekati USD 70 per barel pada Jumat lalu, naik dari titik terendah tahun ini di angka USD 58 per barel pada April, didorong oleh kenaikan musiman permintaan energi.
OPEC+ dijadwalkan menggelar pertemuan lanjutan pada 7 September, di mana mereka kemungkinan akan mempertimbangkan kembali pemangkasan produksi sukarela sekitar 1,65 juta bph, yang masih berlaku hingga akhir 2026. Selain itu, pemangkasan 2 juta bph lainnya juga masih diterapkan di seluruh anggota OPEC+ hingga periode yang sama.