Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Trump Akan Bertemu Putin Bahas Perang Ukraina, Zelensky Diajak?

    Trump Akan Bertemu Putin Bahas Perang Ukraina, Zelensky Diajak?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas tentang Ukraina. Akankah Trump mengajak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky?

    Dilansir AFP, Jumat (8/8/2025), Trump mengatakan tetap akan bertemu Putin meskipun Putin belum mau duduk bersama dengan Zelensky. Diketahui, pertemuan Putin-Zelensky adalah syarat munculnya diskusi tersebut, Trump sempat memberi tenggat waktu kepada Moskow bertemu dengan Zelensky untuk mencapai gencatan senjata atau memberikan sanksi kepada Rusia.

    “Itu terserah (Putin), kita lihat saja apa yang akan dia katakan,” kata Trump ketika ditanya wartawan mengenai ‘apakah batas waktu untuk Rusia masih berlaku atau tidak’.

    Ketika Trump ditanya apakah Putin diharuskan bertemu Zelensky sebelum pertemuan puncak, Trump hanya menjawab “Tidak”.

    Sementara itu, Kremlin mengatakan bahwa Putin akan menghadiri pertemuan dengan Trump “beberapa hari mendatang”. Tetapi, pemimpin Rusia itu pada dasarnya tidak ingin keikutsertaan Zelensky.

    Zelensky sendiri telah menyatakan bahwa ia harus terlibat dalam perundingan apapun.

    Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa dirinya mungkin akan bertemu dengan Putin “segera”. Hal ini dikatakan sang Presiden AS menyusul apa yang disebutnya sebagai pembicaraan yang sangat produktif di Moskow antara utusan khususnya dan sang pemimpin Rusia.

    Kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Rusia untuk berdialog dengan Putin itu dilakukan saat AS bersiap menjatuhkan sanksi-sanksi sekunder, termasuk kemungkinan terhadap China, untuk menekan Moskow agar segera mengakhiri perangnya di Ukraina.

    Potensi pertemuan puncak tersebut telah dibahas dalam percakapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang, menurut sumber senior di Kyiv, juga menyertakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte dan para pemimpin Inggris, Jerman serta Finlandia.

    (zap/eva)

  • Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Industri pertahanan bukan sekadar kebutuhan strategis, melainkan juga pilar penting pembangunan ekonomi.

    Karena itu, Tiko sapaan akrabnya bilang PT Pindad (Persero) berperan penting dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, sekaligus sebagai motor penggerak industrialisasi manufaktur nasional.

    Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke fasilitas PT Pindad (Persero) di Bandung sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi BUMN dalam mendorong industri pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

    “Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan China menempatkan industri pertahanan sebagai kontributor utama ekonomi mereka. Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis, 7 Agustus.

    Tiko mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah melakukan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan dalam penguatan kapabilitas militer, khususnya dalam menjawab tantangan geopolitik kawasan. Belanja pertahanan ditargetkan mencapai 1,3 hingga 1,6 persen dari PDB.

    “Dulu kita melihat pertahanan sebagai sektor yang berada di belakang. Namun hari ini, di tengah tantangan global pasca COVID-19, konflik Ukraina, dan ketegangan regional, pertahanan telah menjadi kebutuhan pokok setara dengan pangan, papan, dan sandang,” ujarnya.

    Karena itu, Tiko menilai pengembangan rantai pasok industri pertahanan akan turut mendorong pertumbuhan industri baja, ban, komponen, hingga elektronik.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar BUMN dalam membangun supply chain baja untuk keperluan pertahanan.

    “Tiga sektor manufaktur yang saat ini menjadi fokus Kementerian BUMN adalah industri pertahanan, perkeretaapian, dan baterai. Ketiganya menjadi lokomotif baru industrialisasi nasional. Pindad menempati posisi sentral dalam strategi ini, sebagai sektor strategis, pelopor adopsi teknologi, dan penggerak ekosistem manufaktur nasional,” tegasnya.

  • Raksasa NATO Ini Mendadak Beri Pesan soal Nuklir, Sebut Ancaman Rusia

    Raksasa NATO Ini Mendadak Beri Pesan soal Nuklir, Sebut Ancaman Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jerman kembali mengutarakan sikapnya soal ketegangan nuklir yang melibatkan dua kekuatan besar, Rusia dan aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) NATO. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul dalam peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Rabu (7/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, ia menyebut perang nuklir tak bisa dimenangkan dan tidak mampu dilawan bila terjadi. Ia juga mengkritik Rusia yang selalu memberikan sinyal ancaman perang nuklir untuk menyikapi ketegangannya dengan NATO akibat perang di Ukraina.

    “Sayangnya, kami melihat negara seperti Rusia yang terlibat dalam pemerasan nuklir, yang mana hal ini mempertanyakan kembali aturan nuklir dan fungsinya sebagai pilar sentral keamanan global,” ujarnya dikutip Newsweek.

    Wadephul juga menyampaikan dedikasi Jerman untuk memastikan Iran tidak memegang senjata nuklir. Menurutnya, perlu ada upaya untuk mempromosikan perdamaian global dengan tidak melibatkan nuklir sebagai ancaman.

    “Untuk melindungi perdamaian dan keamanan, kita harus terus meningkatkan kemampuan menghambat dan melindungi, dan terus bekerja dalam dasar meneguhkan aturan internasional.”

    Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di NATO bahwa stabilitas nuklir global sedang terkikis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Dengan Rusia, hal ini disebabkan bantuan NATO kepada Ukraina, yang saat ini berada dalam perang dengan Moskow.

    Kekhawatiran internasional telah muncul atas program nuklir Iran. Teheran menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan untuk penggunaan energi sipil, tetapi pengamat internasional yakin negara tersebut telah memperkaya uranium melebihi kebutuhan untuk tujuan non-nuklir. Iran telah meminta dukungan dari Rusia setelah serangan udara AS dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya.

    Wadephul menegaskan kembali komitmen Jerman bersama Prancis dan Inggris untuk memperkuat Perjanjian Non-Proliferasi dan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

    Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yang ditandatangani pada tahun 1968, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Dengan hampir 200 pihak, perjanjian ini merupakan perjanjian non-proliferasi nuklir yang paling banyak dipatuhi.

    Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi baru-baru ini mengatakan kepada Financial Times bahwa negaranya memiliki teknologi untuk memulai kembali pengayaan uranium meskipun ada kerusakan pada fasilitasnya pasca serangan AS dan Israel.

    “Bangunan dapat dibangun kembali. Mesin dapat diganti karena teknologinya sudah ada. Kami memiliki banyak ilmuwan dan teknisi yang dulu bekerja di fasilitas kami,” ujarnya. “Namun, kapan dan bagaimana kami memulai kembali pengayaan bergantung pada keadaan.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • India Ngotot Beli Minyak Rusia, Trump Langsung Naikkan Tarif Jadi 50%!

    India Ngotot Beli Minyak Rusia, Trump Langsung Naikkan Tarif Jadi 50%!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25% terhadap barang-barang dari India lantaran membeli minyak mentah Rusia. Alhasil, total tarif yang dikenakan Trump ke India naik menjadi 50%, dari sebelumnya 25%

    “Saya mendapati bahwa Pemerintah India saat ini secara langsung atau tidak langsung mengimpor minyak dari Rusia,” kata Presiden Donald Trump dalam sebuah perintah eksekutif, dikutip dari CNBC International, Kamis (7/8/2025).

    “Oleh karena itu, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, barang-barang dari India yang diimpor ke wilayah Amerika Serikat akan dikenakan tarif bea masuk tambahan sebesar 25%,” bunyi perintah eksekutif tersebut.

    Kebijakan ini diteken Trump pada Rabu (6/8/2025) waktu setempat. Tambahan pungutan bea masuk tersebut akan mulai berlaku efektif 21 hari setelah 7 Agustus. Sementara, tarif sebelumnya sebesar 25% tetap berlaku pada Kamis (7/8).

    Tarif baru Trump terhadap India ini menjadi salah satu pungutan tertinggi terhadap semua mitra dagang AS. Ini menjadi tanda bahwa Trump serius terhadap ancaman yang akan menaikkan tarif bagi negara manapun yang masih membeli minyak dari Rusia.

    Tarif terhadap India diberlakukan saat Utusan Khusus Trump, Steve Witkoff, bertemu dengan Putin pada Rabu di Moskow. Pertemuan tersebut berlangsung beberapa hari sebelum batas waktu yang ditetapkan Trump bagi Rusia untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pertemuan itu berjalan dengan baik. Menurut dia, tambahan tarif yang diancamkan Trump terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia diperkirakan akan diterapkan pada Jumat.

    Menanggapi pungutan yang tinggi itu, India menyayangkan keputusan tersebut diambil hanya demi kepentingan AS sendiri. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri India menjelaskan India telah memperjelas posisi negaranya mengenai isu tersebut.

    “Fakta bahwa impor kami didasarkan pada faktor pasar dan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keamanan energi bagi 1,4 miliar penduduk India. Kami tegaskan kembali bahwa tindakan ini tidak adil, tidak beralasan, dan tidak masuk akal,” kata Jubir Kemenlu India dalam sebuah pernyataan.

    (rea/hns)

  • Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Brasilia –

    Akhir Juli lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif resiprokatif baru yang akan diberlakukan pada 67 negara. Tarif impor mulai diberlakukan Kamis (7/8) dengan besaran berbeda-beda untuk tiap negara. Negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS dari pada mengimpor barang ke AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10%.

    Dalam sebuah pernyataannya Gedung Putih, Trump mengatakan, “kondisi yang tercermin dalam defisit perdagangan barang AS setiap tahun merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS, hal ini bersumber sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari luar AS.”

    Mitra dagang utama AS seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif 15%. Negara-negara tersebut sebelumnya melakukan negosiasi perdagangan dengan Washington. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia, akan dikenakan tarif antara 19% hingga 20%.

    Tarif dagang yang jauh lebih tinggi dikenakan pada negara dengan berpendapatan rendah, seperti Suriah yang baru saja terlepas dari perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade (41%, tertinggi dalam daftar tarif), Myanmar yang masih dalam situasi perang saudara (40%), Laos (40%), dan Irak (35%).

    Meskipun merupakan mitra dagang yang signifikan, Swiss dikenakan tarif sebesar 39%, meningkat 8% dari tarif yang dikenakan sebelumnya. Swiss sedang menegosiasikan penurunan tarif ini. Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (6/8), namun sejauh ini belum ada indikasi perubahan tarif.

    Brasil dikenakan tarif tertinggi

    Presiden AS memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap lebih dari sepertiga ekspor Brasil ke AS. Jauh dari alasan ekonomi, tarif besar-besaran yang dikenakan Trump ini merupakan respons atas penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.

    Trump menyebut penangkapan Bolsonaro sebagai “witch hunt’ (istilah yang menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Tarif 50% yang mulai diberlakukan kepada Brasil pada Rabu (6/8), menjadi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Trump terhadap negara-negara yang ada di dunia.

    Beli Minyak Rusia, India ‘digenjot’ tarif tambahan

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Rabu (6/8) mengenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sebesar 25% yang diberlakukan sebelumnya pada barang-barang ekspor asal India. Hal ini diakibatkan pembelian minyak asal Rusia. Tarif tambahan ini mulai diberlakukan pada 28 Agustus 2025, memberi jeda 22 hari bagi India-Rusia melakukan negosiasi.

    Sekitar 35%-40% impor minyak India berasal dari Rusia, naik sebesar 3% pada tahun 2021, setahun sebelum Rusia melancarkan invasi atas Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah utama untuk India. India pun tidak bergabung dengan negara-negara barat yang menetapkan sanksi terhadap Rusia.

    India telah menyatakan, tarif tersebut “tidak beralasan dan tidak wajar” dan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi “kepentingan nasional dan keamanan ekonomi” negaranya. Tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap India, untuk menghentikan impor minyak dari Rusia serta mematuhi sanksi terhadap Iran, telah memperburuk hubungan Washington dan New Delhi, yang selama puluhan tahun menjalin kemitraan strategis yang kuat.

    Presiden Donald Trump mengatakan, AS dapat memberlakukan tarif serupa terhadap China senilai 25%, seperti yang diberlakukan pada India terkait pembelian minyak dari Rusia.

    “Bisa saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan tanpa memberikan rincian tentang tarif yang mungkin diberlakukan. “Mungkin terjadi … Saya belum bisa memberitahu sekarang,” kata Trump. “Kami melakukannya dengan India. Kami mungkin melakukannya dengan beberapa negara lain. Salah satunya bisa jadi China.”

    Namun cengkeraman China atas pasokan mineral tanah jarang dapat berfungsi sebagai ‘kartu as’ yang digunakan Beijing untuk meredam tarif Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “LPS Sebut RI Tak Rugi soal Nego Tarif AS 19%, Ini Alasannya” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Putin-Trump Bertemu Beberapa Hari Lagi, Tempat Telah Ditentukan

    Putin-Trump Bertemu Beberapa Hari Lagi, Tempat Telah Ditentukan

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengatakan bahwa pertemuan puncak antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan digelar “dalam beberapa hari mendatang”. Kremlin menyebut kedua negara telah “secara prinsip” menyepakati tempat pertemuan kedua pemimpin.

    Pertemuan ini akan menjadi yang pertama antara Presiden Rusia dan AS setelah pertemuan terakhir mantan Presiden Joe Biden dengan Putin di Jenewa, Swiss, pada Juni 2021, sebelum invasi Rusia ke Ukraina dilakukan. Pertemuan ini juga terjadi di tengah upaya Trump untuk menengahi penghentian perang di Ukraina.

    Tiga putaran perundingan langsung antara Moskow dan Kyiv gagal menghasilkan kemajuan menuju gencatan senjata, dengan kedua negara berselisih dalam tuntutan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun ini.

    Trump mengatakan pada Rabu (6/8) bahwa dirinya kemungkinan akan bertemu tatap muka dengan Putin “segera”. Kremlin, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), kemudian membenarkan rencana pertemuan penting itu dalam waktu dekat.

    “Atas saran pihak Amerika, kesepakatan telah dicapai secara prinsip untuk mengadakan pertemuan puncak bilateral dalam beberapa hari mendatang,” kata ajudan Kremlin, Yuri Ushakov, seperti dikutip kantor berita pemerintah Rusia.

    “Kami sekarang mulai menyusun detailnya bersama dengan rekan-rekan Amerika kami,” ucapnya.

    Kremlin juga mengatakan bahwa tempat pertemuan kedua pemimpin telah disepakati “pada prinsipnya”. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal di mana pertemuan puncak antara Putin dan Trump itu akan digelar.

    “Pekan depan telah ditetapkan sebagai tanggal target,” imbuh Ushakov dalam pernyataannya.

    Tonton juga video “Kremlin: Perundingan Damai di Ukraina Rumit, Mustahil Ada Keajaiban” di sini:

    Pernyataan Kremlin soal pertemuan Putin-Trump ini disampaikan sehari setelah utusan khusus AS, Steve Witkoff, bertemu dan berdialog dengan Putin di Moskow. Witkoff, sebut Ushakov, mengusulkan pertemuan trilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, namun Rusia tidak menanggapi usulan itu.

    “Pihak Rusia sama sekali tidak berkomentar mengenai opsi ini,” ujarnya.

    Zelensky kembali menyerukan pertemuan tatap muka dengan Putin, yang disebutnya sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan menuju perdamaian.

    “Kami di Ukraina telah berulang kali mengatakan bahwa mencari solusi nyata dapat benar-benar efektif di level para pemimpin. Penting untuk menentukan waktu yang tepat untuk format seperti itu dan cakupan isu yang akan dibahas,” kata Zelensky dalam pernyataan via media sosial.

    “Yang terpenting bagi Rusia, yang memulai perang ini, adalah mengambil langkah nyata untuk mengakhiri agresinya,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Zelensky Kembali Serukan Pertemuan Tatap Muka dengan Putin

    Zelensky Kembali Serukan Pertemuan Tatap Muka dengan Putin

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyerukan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang yang berkecamuk lebih dari tiga tahun terakhir. Seruan ini disampaikan setelah utusan khusus Amerika Serikat (AS) melakukan pembicaraan dengan Putin di Moskow.

    Presiden Donald Trump sebelumnya memuji pembicaraan yang dilakukan utusannya, Steve Witkoff, dan Putin sebagai pembicaraan yang “sangat produktif”. Meskipun para pejabat Washington tetap berjanji untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap mitra-mitra dagang Moskow, termasuk China.

    Zelensky, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), mengatakan bahwa dirinya telah berbicara via telepon dengan Trump, dengan para pemimpin Eropa juga berpartisipasi dalam percakapan telepon itu. Trump, menurut Zelensky, mengatakan bahwa dirinya dapat bertemu dengan Putin “segera”.

    “Kami di Ukraina telah berulang kali mengatakan bahwa mencari solusi nyata dapat benar-benar efektif di level para pemimpin,” tulis Zelensky dalam pernyataan via media sosial.

    “Penting untuk menentukan waktu yang tepat untuk format seperti itu dan cakupan isu yang akan dibahas,” cetusnya.

    Zelensky sudah beberapa kali menyatakan kesiapan untuk melakukan pertemuan langsung dengan Putin, namun Kremlin menyebutnya sebagai “omong kosong”.

    Dalam pernyataan terbarunya, Zelensky menilai Rusia kini tampaknya lebih terbuka untuk gencatan senjata. Namun dia juga memperingatkan agar Ukraina dan AS untuk tidak tertipu oleh Moskow.

    “Tekanan (terhadap Rusia) tampaknya berhasil. Tetapi yang terpenting adalah mereka tidak menipu kita dalam hal detail — baik kita maupun AS,” ucapnya.

    Tonton juga video “Kremlin: Perundingan Damai di Ukraina Rumit, Mustahil Ada Keajaiban” di sini:

    “Ukraina pasti akan mempertahankan kemerdekaannya. Kita semua membutuhkan perdamaian yang langgeng dan dapat diandalkan. Rusia harus mengakhiri perang yang dimulainya sendiri,” tegas Zelensky dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    Dikatakan juga oleh Zelensky bahwa dirinya berencana melakukan sejumlah pembicaraan sepanjang Kamis (7/8), termasuk dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, serta para pejabat Prancis dan Italia.

    “Juga akan ada komunikasi di tingkat penasihat keamanan nasional,” ucapnya.

    “Yang terpenting bagi Rusia, yang memulai perang ini, adalah mengambil langkah nyata untuk mengakhiri agresinya,” tegas Zelensky.

    Tonton juga video “Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Impor Minyak Rusia, India Kena Hantam Tarif 50% dari Trump – Page 3

    Impor Minyak Rusia, India Kena Hantam Tarif 50% dari Trump – Page 3

    Menanggapi kebijakan baru ini, pemerintah India menyatakan keberatan.

    “Sangat disayangkan bahwa AS memilih untuk memberlakukan tarif tambahan… atas tindakan yang juga dilakukan oleh banyak negara lain demi kepentingan nasional mereka,” demikian pernyataan resmi India.

    “Kami telah menjelaskan posisi kami, termasuk bahwa impor kami didasarkan pada pertimbangan pasar dan bertujuan untuk menjamin ketahanan energi bagi 1,4 miliar penduduk India,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India.

    Trump juga menginstruksikan para pejabatnya untuk mengkaji apakah negara lain juga masih mengimpor minyak Rusia, serta mempertimbangkan tindakan lanjutan terhadap negara-negara tersebut.

    “Kami menegaskan kembali bahwa tindakan ini tidak adil, tidak berdasar, dan tidak rasional,” tambahnya.

    India Jadi Sasaran Tarif AS, Rusia Turut Membela

    Pekan lalu, Presiden Donald Trump menyatakan barang-barang asal India akan dikenakan tarif sebesar 25%, ditambah dengan “hukuman” atas pembelian peralatan militer dan energi dari Rusia. Namun saat itu belum jelas bentuk pasti dari hukuman yang dimaksud.

    Pada Selasa lalu, Trump memberikan sinyal  akan menaikkan tarif terhadap India “secara signifikan dalam 24 jam ke depan, karena mereka membeli minyak Rusia, mereka mendanai mesin perang.”

    “Kalau mereka tetap melakukannya, saya tidak akan senang,” ujar Trump dalam wawancaranya di program Squawk Box di CNBC.

    India menilai pihaknya sedang menjadi sasaran dari Amerika Serikat dan Uni Eropa karena tetap mengimpor minyak dari Rusia sejak pecahnya konflik di Ukraina.

     

     

  • Trump Segera Bertemu Putin untuk Bahas Perang Ukraina

    Trump Segera Bertemu Putin untuk Bahas Perang Ukraina

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dirinya mungkin akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin “segera”. Hal ini dikatakan sang Presiden AS menyusul apa yang disebutnya sebagai pembicaraan yang sangat produktif di Moskow antara utusan khususnya dan sang pemimpin Rusia.

    Kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Rusia untuk berdialog dengan Putin itu dilakukan saat AS bersiap menjatuhkan sanksi-sanksi sekunder, termasuk kemungkinan terhadap China, untuk menekan Moskow agar segera mengakhiri perangnya di Ukraina.

    Potensi pertemuan puncak tersebut telah dibahas dalam percakapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang, menurut sumber senior di Kyiv, juga menyertakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte dan para pemimpin Inggris, Jerman serta Finlandia.

    “Ada kemungkinan besar akan ada pertemuan segera,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, ketika dirinya ditanya soal kapan akan bertemu pemimpin Rusia dan Ukraina, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025).

    Trump tidak memberikan indikasi lebih lanjut soal di mana pertemuan dengan Putin akan berlangsung. Namun pertemuan tersebut nantinya akan menjadi pertemuan puncak pertama antara kepemimpinan AS dan Rusia sejak mantan Presiden Joe Biden bertemu Putin di Jenewa, Swiss, pada Juni 2021 lalu.

    Laporan media terkemuka AS, seperti New York Times dan CNN, yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui rencana pertemuan itu, menyebutkan bahwa Trump berencana untuk bertemu Putin terlebih dahulu paling cepat pekan depan, sebelum melakukan pertemuan tiga pihak dengan Putin dan Zelensky.

    Gedung Putih saat ditanya soal prospek pertemuan tersebut, mengatakan Trump sangat terbuka untuk bertemu dengan pemimpin Rusia dan Ukraina.

    “Rusia menyatakan keinginan mereka untuk bertemu dengan Presiden Trump, dan Presiden terbuka untuk bertemu dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Percakapan telepon antara Trump dan Zelensky itu dilakukan setelah Witkoff berkunjung ke Moskow dan bertemu langsung dengan Putin pekan ini. Kremlin menyebut pembicaraan dengan Witkoff sebagai pembicaraan yang “produktif”.

    Kunjungan Witkoff ke Rusia itu dilakukan saat tenggat waktu dari Trump semakin dekat, di mana dia mengancam akan menjatuhkan sanksi baru atas perang Rusia di Ukraina jika Moskow tidak juga mengakhiri perang.

    “Kemajuan besar telah dicapai!” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, sembari menambahkan bahwa setelah itu dirinya memberikan pengarahan kepada beberapa sekutu Eropa.

    “Semua orang sepakat bahwa perang ini harus segera berakhir, dan kami mengupayakannya dalam beberapa hari dan beberapa pekan ke depan,” cetusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Rusia dan China yang Kian Mesra

    Rusia dan China yang Kian Mesra

    Jakarta –

    Hubungan Rusia dan China semakin mesra. Patroli gabungan yang digelar oleh kapal-kapal perang dari Angkatan Laut Rusia dan China di perairan kawasan Asia-Pasifik menjadi sinyal kuat atas kedekatan mereka.

    Relasi kedua negara semakin akrab kala Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke Moskow dan melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin. Saat itu, Xi mengatakan kepada Putin bahwa kedua negara harus menjadi ;sahabat baja’ dalam melawan pengaruh Amerika Serikat (AS). Kedua pemimpin berjanji untuk meningkatkan kerja sama ke level yang baru dan ‘secara tegas’ melawan pengaruh AS.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan di Kremlin, kedua pemimpin negara mengatakan akan memperdalam hubungan di semua bidang, termasuk hubungan militer, dan “memperkuat koordinasi untuk secara tegas melawan tindakan Washington yang melakukan ‘dual containment’ terhadap Rusia dan China”.

    Kini kapal-kapal perang dari Rusia dan China akan melakukan patroli bersama. Patroli gabungan itu akan dilakukan setelah Angkatan Laut kedua negara menggelar latihan militer bersama di Laut Jepang pada 1-5 Agustus lalu.

    “Para awak Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) China akan membentuk satuan tugas baru untuk melaksanakan misi patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik,” demikian pernyataan layanan pers Armada Pasifik Rusia, seperti dikutip Interfax dan dilansir Reuters, Rabu (6/8/2025).

    Latihan bersama itu mencakup latihan penembakan artileri, latihan misi anti-kapal selam dan pertahanan udara, serta peningkatan operasi pencarian dan penyelamat di laut.

    Selama fase akhir latihan bersama itu, kapal anti-kapal selam milik Rusia, Laksamana Tributs, dan kapal korvet Gromky, bersama dengan kapal-kapal penghancur China, Shaoxing dan Urumqi, melakukan latihan tembak langsung dan para awak berlatih mencari dan melumpuhkan kapal selam tiruan musuh.

    Armada Pasifik Rusia sebelumnya mengatakan bahwa latihan bersama itu bersifat defensif dan tidak menargetkan negara-negara manapun.

    Rusia dan China selama ini menggelar latihan rutin untuk melatih koordinasi antara angkatan bersenjata mereka dan mengirimkan sinyal pencegahan kepada musuh-musuh.

    Kedua negara telah menandatangani kemitraan strategis “tanpa batas” sesaat sebelum Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran terhadap Ukraina, negara tetangganya, pada tahun 2022 lalu.

    Menlu Rusia Bertemu Xi Jinping

    Pada 15 Juli lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan digelar di sela-sela kunjungan diplomat tertinggi Rusia tersebut untuk menghadiri pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

    Xi menerima Lavrov di Beijing “sebagai bagian dari partisipasinya dalam pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO)”, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025).

    Kementerian mengatakan bahwa sejumlah isu kontak politik bilateral di tingkat tertinggi dan tingkat tinggi dibahas, termasuk persiapan kunjungan pemimpin Rusia Vladimir Putin ke China untuk menghadiri KTT SCO dan perayaan peringatan Perang Dunia II.

    Kantor berita Rusia, TASS melaporkan bahwa Xi bertemu Lavrov setelah presiden China tersebut mengadakan “pertemuan umum” dengan para menteri luar negeri SCO.

    Menurut kantor berita pemerintah China, Xinhua, dalam pertemuan dengan Lavrov pada Selasa (15/7), Xi mengatakan bahwa negara mereka harus “memperkuat dukungan timbal balik di forum-forum multilateral”.

    Beijing dan Moskow harus bekerja sama untuk “menyatukan negara-negara di belahan bumi selatan dan mendorong perkembangan tatanan internasional ke arah yang lebih adil dan masuk akal”, kata Xi, menurut Xinhua.

    Diketahui bahwa Beijing, sekutu diplomatik dan ekonomi Moskow, mengklaim netral dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Namun, China tidak pernah mengecam kampanye militer Rusia di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun atau menyerukan penarikan pasukannya.

    Halaman 2 dari 3

    (knv/knv)