Negara: Ukraina

  • 2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Lawan Ukraina di Rusia

    2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Lawan Ukraina di Rusia

    Seoul

    Badan intelijen Korea Selatan (Korsel) melaporkan sekitar 2.000 tentara Korea Utara (Korut) diperkirakan tewas setelah dikerahkan untuk membantu Rusia bertempur melawan Ukraina.

    Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), seperti dilansir AFP, Selasa (2/9/2025), melaporkan pada April lalu bahwa “jumlah korban perang setidaknya 600 perang”.

    “Namun, berdasarkan penilaian terbaru, kini diperkirakan jumlahnya sekitar 2.000 tentara,” kata anggota parlemen Korsel, Lee Seong Kweun, saat berbicara kepada wartawan setelah mendapatkan pengarahan intelijen terbaru dari NIS.

    Badan-badan intelijen Korsel dan Barat mengatakan bahwa Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke wilayah Rusia pada tahun 2024, terutama ke wilayah Kursk. Pyongyang juga diduga telah mengirimkan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Lee mengatakan bahwa NIS meyakini Korut berencana untuk mengerahkan 6.000 tentara dan teknisi tambahan ke Rusia, dengan sekitar 1.000 personel di antaranya telah tiba.

    “Diperkirakan dari rencana pengerahan ketiga 6.000 tentara baru-baru ini, sekitar 1.000 teknisi tempur telah tiba di Rusia,” ungkapnya.

    Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Korut akan mengirimkan pasukan konstruksi dan penjinak ranjau ke wilayah Kursk, yang terletak dekat dengan perbatasan Ukraina.

    Pyongyang baru mengonfirmasi soal pengerahan pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina pada bulan April, dan mengakui bahwa tentara-tentaranya telah gugur dalam pertempuran.

    Sejak saat itu, pemimpin Korut Kim Jong Un telah bertemu dengan keluarga para tentara yang gugur dalam pertempuran bersama Rusia melawan Ukraina. Sang pemimpin tertinggi Korut itu menyampaikan belasungkawa atas “rasa sakit yang tak tertahankan” yang merasa rasakan.

    Media pemerintah Korut merilis foto-foto Kim Jong Un yang emosional memeluk seorang tentara yang kembali dengan selamat dari Rusia. Tentara yang tampak kewalahan itu membenamkan wajahnya di dada sang pemimpin Korut ketika dia dipeluk.

    Dalam foto-foto lainnya, Kim Jong Un terlihat sedang berlutut di depan potret tentara Korut yang gugur untuk memberikan penghormatan dan meletakkan medali serta bunga di samping gambar-gambar para prajurit yang gugur.

    Korut dan Rusia juga menandatangani kesepakatan militer tahun lalu, termasuk klausul pertahanan bersama, dalam kunjungan langka Presiden Vladimir Putin ke Pyongyang.

    Tonton juga Video: Korut Pamer Aksi Militer saat Bantu Rusia Lawan Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • GPS Pesawat Von der Leyen Dijamming, Eropa Tuding Rusia Sebagai Dalang

    GPS Pesawat Von der Leyen Dijamming, Eropa Tuding Rusia Sebagai Dalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rusia diduga menjadi dalang di balik gangguan sistem navigasi pesawat yang membawa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, 

    Pesawat yang ditumpangi von der Leyen tiba-tiba kehilangan sistem navigasi, yang sangat berisiko bagi keselamatan seluruh penumpang pesawat, saat hendak mendarat di Bulgaria. 

    Pilot mengambil inisiatif menggunakan peta kertas sebagai panduan navigasi manual sehingga  von der Leyen dan rombongan mendarat dengan selamat di Bandara Plovdiv.

    Juru bicara Komisi Eropa menjelaskan  otoritas Bulgaria curiga kuat insiden “GPS jamming” ini merupakan aksi nyata gangguan dari Rusia. Sinyal satelit yang menyalurkan informasi navigasi ke sistem GPS pesawat “dinetralisir”, sehingga petugas pengatur lalu lintas udara menawarkan metode pendaratan alternatif berbasis navigasi darat. 

    GPS jamming adalah tindakan mengganggu atau memblokir sinyal GPS (Global Positioning System) menggunakan perangkat khusus yang memancarkan sinyal interferensi pada frekuensi yang sama dengan sinyal GPS.

    Hal ini dapat menyebabkan perangkat GPS tidak dapat menerima sinyal satelit dengan baik, sehingga mengganggu kemampuan perangkat untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan waktu yang akurat.

    Dilansir dari BBC, Selasa (2/9/2025) Kremlin membantah tuduhan ini, menyebut informasi tersebut “tidak benar” menurut juru bicara Dmitry Peskov.

    Menurut Otoritas Lalu Lintas Udara Bulgaria, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, terjadi lonjakan tajam insiden jamming GPS di kawasan Baltik hingga Eropa Timur. Kejadian serupa juga dialami pesawat RAF yang membawa Menteri Pertahanan Inggris pada Maret 2024, dan maskapai Finnair asal Finlandia yang bahkan harus membatalkan penerbangan ke Estonia akibat gangguan sinyal tahun lalu.

    Insiden GPS spoofing dan jamming ini dinilai sangat membahayakan oleh EASA (Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa) dan IATA (Asosiasi Transportasi Udara Internasional), karena bisa memicu risiko kecelakaan serius dan sudah sempat memicu konferensi khusus pada 2024.

    Sebagai tanggapan, Komisi Eropa memastikan akan memperkuat pertahanan digital dan dukungan untuk Ukraina, termasuk penambahan satelit di orbit rendah untuk mengidentifikasi gangguan GPS di masa depan.

    Komisaris Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius memastikan aksi ini sebagai langkah konkrit menjaga keamanan penerbangan di Eropa.

    Walau otoritas penerbangan Inggris menilai gangguan GPS tidak selalu mengancam langsung keselamatan terbang karena sistem navigasi pesawat dinilai cukup redundan, para pakar memperingatkan bahwa jamming di tengah penerbangan dapat meningkatkan risiko tabrakan atau kecelakaan, terutama saat sistem cadangan tidak dapat diandalkan.

    Keir Giles, pakar dari Chatham House, menyebut aksi jamming telah menjadi “fenomena yang semakin normal” di seputar perbatasan Rusia, dan tampaknya belum ada pihak yang mampu membendung perluasan kampanye tersebut.

  • Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengklaim India menawarkan memangkas tarif ke nol setelah Washington memberlakukan bea masuk 50% sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia.

    “Mereka kini menawarkan untuk memangkas tarif ke nol, tetapi sudah terlambat. Seharusnya itu dilakukan bertahun-tahun lalu,” tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Adapun, tidak jelas kapan tawaran itu disampaikan maupun apakah Gedung Putih berencana membuka kembali perundingan dagang dengan India.

    Tarif baru AS menggandakan bea masuk sebelumnya yang sebesar 25% terhadap ekspor India. Kebijakan ini memengaruhi lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS — pasar terbesar India — dan paling menghantam sektor padat karya seperti tekstil dan perhiasan. 

    Sementara itu, produk utama seperti elektronik dan farmasi dibebaskan dari tarif, sehingga untuk sementara menyelamatkan investasi besar Apple Inc. di India.

    Kebijakan tarif mendadak tersebut mengejutkan pejabat India, setelah berbulan-bulan pembicaraan dagang antara New Delhi dan Washington. 

    India termasuk negara pertama yang membuka perundingan dagang dengan pemerintahan Trump, namun tarif tinggi serta kebijakan proteksionis di sektor seperti pertanian dan susu kerap membuat frustrasi negosiator AS.

    Kementerian Luar Negeri India tidak memberikan komentar di luar jam kerja reguler, sementara Gedung Putih maupun Kantor Perwakilan Dagang AS juga belum menanggapi permintaan komentar.

    Trump belakangan semakin geram terhadap India karena terus membeli minyak Rusia, yang menurutnya membantu membiayai perang Presiden Vladimir Putin di Ukraina.

    Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Putin tengah bertemu di China, menegaskan bahwa hubungan erat New Delhi-Moskow tetap terjaga meski ada tekanan berulang dari pemerintahan Trump. Modi pada Senin menegaskan India dan Rusia memiliki hubungan yang spesial.

  • Presiden ECB: Hilangnya Independensi The Fed Berbahaya bagi Ekonomi Global

    Presiden ECB: Hilangnya Independensi The Fed Berbahaya bagi Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) Christine Lagarde memperingatkan bahwa hilangnya independensi Federal Reserve (The Fed) akan menjadi bahaya serius bagi perekonomian dunia.

    Dalam wawancara dengan Radio Classique pada Senin (1/9/2025) waktu setempat, Lagarde menilai Presiden AS Donald Trump akan sangat sulit mengendalikan bank sentral AS tersebut. Hal ini mengingat ada preseden hukum yang melindungi posisi para gubernur The Fed dari pemecatan.

    “Jika dia berhasil melakukannya, saya kira itu akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi ekonomi AS dan ekonomi global,” ujar Lagarde dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Dia melanjutkan, kebijakan moneter jelas berpengaruh bagi AS dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan lapangan kerja optimal di negara tersebut.

    Menurutnya, tanpa independensi, stabilitas ekonomi AS dan dampaknya ke seluruh dunia sebagai ekonomi terbesar global akan sangat mengkhawatirkan.

    Trump belakangan melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap The Fed. DIa berulang kali menuntut penurunan suku bunga yang dianggap terlalu tinggi, serta kerap mengecam Ketua Jerome Powell. 

    Selain itu, Trump juga berupaya memecat Gubernur Lisa Cook atas dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR). Kini, Cook tengah melawan keputusan tersebut di pengadilan.

    Terkait Eropa, Lagarde menyatakan ECB telah berhasil mencapai stabilitas harga dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjaga inflasi kawasan euro tetap terkendali.

    “Tujuan inflasi 2% sudah tercapai, dan kami akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan inflasi terkendali serta harga stabil,” tegasnya.

    Pernyataan Lagarde disampaikan jelang rilis laporan inflasi yang diperkirakan akan mengonfirmasi penilaian ECB bahwa tekanan harga di zona euro tetap terkendali. Survei Bloomberg memproyeksikan inflasi sebesar 2%, sesuai target bank sentral.

    Pembuat kebijakan ECB secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga pada level 2% dalam pertemuan dua pekan mendatang. 

    Pada pertemuan Juli lalu, sebagian besar anggota dewan menilai risiko inflasi secara umum seimbang dan menyoroti ketahanan ekonomi Eropa meski menghadapi hambatan dari tarif AS dan perang Rusia-Ukraina.

    Meski investor mulai meragukan adanya pemangkasan tambahan tahun ini, sejumlah ekonom masih memperkirakan satu kali pemangkasan lagi pada Desember 2025.

    Lagarde juga menekankan bahwa ketidakpastian ekonomi berkurang seiring dengan peningkatan perdagangan antara Uni Eropa dan AS.

  • Putin Sapa Narendra Modi ‘Dear Friend’ di Sela-sela KTT SCO China

    Putin Sapa Narendra Modi ‘Dear Friend’ di Sela-sela KTT SCO China

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan kedekatannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi saat menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Putin bahkan menyapa Modi dengan sebutan ‘dear friend’.

    Dilansir kantor berita Reuters, Senin (1/9/2025), di sela-sela pertemuan SCO di kota pelabuhan Tianjin, Tiongkok, Modi menggandeng tangan Putin saat mereka berjalan menuju Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketiganya tersenyum saat berbicara, dikelilingi para penerjemah.

    Kemudian, Modi mengunggah foto di X yang memperlihatkan dirinya dan Putin di dalam limosin lapis baja Aurus yang digunakan oleh pemimpin Rusia tersebut.

    Putin kerap bepergian dengan Aurus dalam lawatan ke luar negeri dan sesekali menawarkan tumpangan kepada pemimpin negara lain atau bahkan menghadiahkan kendaraan tersebut, seperti yang dilakukannya kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada tahun 2024.

    “Bahkan dalam situasi tersulit sekali pun, India dan Rusia selalu bahu-membahu,” ujar Modi.

    “Kerja sama erat kita penting tidak hanya bagi rakyat kedua negara, tetapi juga bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global,” lanjutnya.

    “Rusia dan India telah menjalin hubungan khusus selama beberapa dekade, bersahabat, dan saling percaya. Ini adalah fondasi bagi pengembangan hubungan kita di masa depan,” imbuhnya.

    Modi mengatakan ia menyambut baik upaya-upaya terbaru yang bertujuan untuk menghentikan perang di Ukraina sesegera mungkin. Pada hari Sabtu, Modi menegaskan kembali dukungannya terhadap penyelesaian damai melalui percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, ungkap kantor Modi.

    “Melakukan pertemuan yang luar biasa dengan Presiden Putin,” ujar Modi pada hari Senin, seraya menambahkan bahwa mereka telah membahas kerja sama “di semua sektor, termasuk perdagangan, pupuk, antariksa, keamanan, dan budaya.”

    “Kemitraan Strategis Khusus dan Istimewa kita tetap menjadi pilar penting stabilitas regional dan global,” kata Modi.

    Lihat juga Video: Sambutan Hangat Putin ke PM India Modi, Sopiri hingga Berpelukan

    (whn/eva)

  • Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Jakarta

    Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

    Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan “informal” — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

    Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi “curah pendapat” tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

    Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

    Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

    Perlu sanksi sekunder

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

    Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi “game-changer” karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

    ‘Tempat berlindung yang aman’: Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

    Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

    Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

    Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

    Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

    Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

    Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

    Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

    “Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini,” ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

    Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. “Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini,” ujarnya. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut.”

    “Satu hal yang sangat jelas,” tambah Kallas: “Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

    Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

    Kallas juga mengatakan ada “dukungan luas” untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah “masalah ayam dan telur” atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

    “Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat,” jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

    Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya.”

    Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

    Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.”

    Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

    Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

    Tidak secepat itu

    Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

    “Yang penting,” kata analis Nissen kepada DW, “adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa.”

    Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • India-China Bangun Blok Baru Lawan Pengaruh Barat

    India-China Bangun Blok Baru Lawan Pengaruh Barat

    Jakarta

    Pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping menjadi pusat perhatian pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin, Cina.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke Cina sejak hubungan kedua negara memburuk akibat bentrokan mematikan antara pasukan di perbatasan Himalaya pada 2020. Dalam sambutan pembuka, Modi menegaskan bahwa hubungan India dan Cina kini bergerak ke arah yang lebih bermakna, dengan suasana perbatasan yang lebih damai.

    Xi, menurut siaran CCTV, mengatakan isu perbatasan tidak seharusnya mendefinisikan keseluruhan hubungan kedua negara. Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya menjadi fokus utama.

    Modi menyatakan India berkomitmen memperkuat hubungan dengan Cina berdasarkan rasa saling menghormati, saling percaya, dan sensitivitas terhadap kepentingan masing-masing. Xi menegaskan kedua negara harus melihat hubungan dari perspektif strategis jangka panjang, terutama karena tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. “India dan Cina adalah mitra, bukan pesaing. Keduanya mewakili peluang pembangunan, bukan ancaman,” kata Xi seperti dikutip Xinhua.

    Pertemuan berlangsung hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 50 persen terhadap produk India terkait pembelian minyak dari Rusia. Sejumlah analis menilai kebijakan itu justru bisa mendorong India semakin mendekat ke Cina.

    Di sela-sela KTT, Xi juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Media pemerintah Rusia menyiarkan video keduanya saling menyapa hangat. Putin dijadwalkan pula bertemu Modi, pada saat hubungan kedua negara mendapat sorotan global setelah tarif tinggi dari Washington mulai berlaku.

    Putin dan sejumlah pemimpin lain diperkirakan tetap berada di Beijing hingga 3 September untuk menghadiri parade militer memperingati berakhirnya Perang Dunia II. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga disebut akan hadir.

    KTT SCO didorong jadi penyeimbang pengaruh Barat

    Dalam jamuan makan malam resmi, Xi Jinping menekankan bahwa SCO kini memikul tanggung jawab lebih besar menjaga perdamaian dan stabilitas regional. “SCO pasti akan memainkan peran lebih besar, memperkuat persatuan antar anggota, menggalang kekuatan Global South, dan mendorong kemajuan peradaban manusia,” ujarnya.

    Xinhua menyebut pertemuan kali ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah organisasi. Forum ini beranggotakan 10 negara, Cina, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus, ditambah 16 negara lain berstatus mitra dialog atau pengamat.

    KTT berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif terhadap berbagai negara. Kebijakan itu mendorong banyak negara mencari mitra dagang baru di tengah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Washington.

    Sejak berdiri pada 2001, SCO berkembang menjadi forum kerja sama ekonomi dan keamanan. Cina memanfaatkan forum ini untuk memperluas pengaruh ekonominya, sementara Rusia menjadikannya sarana menjaga hubungan dengan Asia Tengah. Perang di Ukraina membuat Moskow semakin bergantung pada SCO.

    Bagi India, forum ini juga memberi panggung penting, terutama setelah hubungan dengan AS kembali tegang akibat kebijakan tarif. Kehadiran Modi di Tianjin menandai kunjungan pertamanya ke Cina dalam tujuh tahun terakhir.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang turut hadir menegaskan pentingnya multilateralisme, menyebut Cina sebagai pilar fundamental sistem internasional.

    Rangkaian Pertemuan Bilateral

    Hari pertama KTT juga diwarnai serangkaian pertemuan bilateral. Putin tiba di Tianjin dengan sambutan karpet merah dari pejabat senior Cina. Media pemerintah Cina menggambarkan kunjungan empat harinya sebagai simbol “hubungan terbaik sepanjang sejarah,” paling stabil, dewasa, dan signifikan secara strategis di antara negara besar. Dalam wawancara dengan Xinhua sebelum keberangkatan, ia menegaskan Rusia dan Cina sama-sama menolak sanksi Barat yang dianggap diskriminatif. Ekonomi Rusia sendiri kini berada di ambang resesi akibat perang di Ukraina dan tekanan sanksi internasional.

    Turki menekankan pentingnya investasi perusahaan Cina di negaranya serta membahas isu Gaza, perang di Ukraina, dan pembangunan kembali Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar Assad tahun lalu. Suriah kini tengah berusaha bangkit di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin kelompok Islamis. Menurut Xinhua, Xi menegaskan bahwa Cina dan Turki sama-sama negara besar yang sedang tumbuh dengan semangat independen.

    Azerbaijan menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis komprehensif dengan Beijing, termasuk penguatan jalur transportasi internasional Trans-Kaspia yang menghubungkan barang-barang Cina melalui Azerbaijan serta kerja sama energi dengan memanfaatkan cadangan gas alam. Beijing juga menegaskan dukungan terhadap rencana Azerbaijan bergabung sebagai anggota penuh SCO. Pada 2023, Azerbaijan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang mayoritas penduduknya etnis Armenia, sementara Cina sebelumnya telah mengakui wilayah itu sebagai bagian dari Azerbaijan. Dukungan Baku terhadap prinsip Satu-Cina, termasuk pengakuan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina, memperkuat kedekatan kedua pihak.

    Armenia di sisi lain mengumumkan peningkatan status hubungan dengan Beijing menjadi kemitraan strategis. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menyebut langkah ini akan membuka peluang kerja sama baru. Kedua pihak sepakat memperdalam kolaborasi Belt and Road, memperluas konektivitas, serta pertukaran di bidang pendidikan, teknologi, budaya, dan pariwisata. Yerevan menegaskan komitmennya pada prinsip satu-Cina, sedangkan Beijing menyatakan mendukung Armenia untuk memperluas peran di SCO. Taiwan sendiri tetap memerintah dengan pemerintahannya sendiri meski dianggap Beijing sebagai provinsi, dan Presiden Taiwan William Lai berulang kali menegaskan kedaulatan negaranya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Trump Ancam Naikkan Tarif Impor untuk India gegara Beli Minyak Rusia” di sini:

    (ita/ita)

  • Putin Bela Invasi Rusia ke Ukraina, Salahkan Barat

    Putin Bela Invasi Rusia ke Ukraina, Salahkan Barat

    Tianjin

    Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha membela invasi yang dilancarkan negaranya terhadap Ukraina, saat dia berkunjung ke China. Kunjungan Putin ini dalam rangka menghadiri pertemuan dengan negara-negara sekutu Moskow. Putin menyalahkan Barat sebagai pemicu perang yang berkecamuk selama 3,5 tahun terakhir itu.

    Pembelaan itu, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2025), disampaikan Putin saat menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang digelar di kota Tianjin, China.

    “Krisis ini tidak dipicu oleh serangan Rusia terhadap Ukraina, tetapi merupakan akibat dari kudeta di Ukraina, yang didukung dan diprovokasi Barat,” kata Putin saat menghadiri pertemuan tersebut pada Senin (1/9) waktu setempat.

    Dia merujuk pada revolusi Ukraina yang pro-Eropa pada tahun 2013-2014 lalu, yang menggulingkan presiden pro-Rusia dari kekuasaan atas Kyiv. Moskow pada saat itu merespons dengan menganeksasi Semenanjung Crimea dan mendukung separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina, yang memicu perang sipil.

    “Alasan kedua untuk krisis ini adalah upaya Barat yang terus-menerus untuk menyeret Ukraina ke NATO,” sebut Putin dalam pernyataannya.

    Pernyataan Putin itu disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) SCO yang dihadiri oleh sekutu-sekutu Rusia, termasuk Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Moskow dan Beijing memuji SCO sebagai alternatif bagi blok-blok politik dan keamanan yang dipimpin Barat, termasuk aliansi NATO.

    Tonton juga video “Zelensky Siap Bertemu Putin untuk Akhiri Perang” di sini:

    Putin, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa dunia membutuhkan “sistem yang akan menggantikan model-model Eurosentris dan Euro-Atlantik yang sudah ketinggalan zaman, dan mempertimbangkan kepentingan lingkaran negara-negara terluas”.

    “Kami sangat menghargai upaya dan proposal China, India, dan mitra-mitra strategis kami lainnya, yang bertujuan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan krisis Ukraina,” imbuhnya.

    Meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Rusia dan Ukraina untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang, proposal-proposal perdamaian masih tersendat.

    Putin menolak seruan gencatan senjata, dan justru mengajukan tuntutan teritorial serta tuntutan politik — yang menyerukan Ukraina untuk menyerahkan lebih banyak wilayah dan mencabut dukungan Barat — sebagai prasyarat perdamaian. Kyiv menegaskan tuntutan-tuntutan Moskow itu tidak akan diterima.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat memperdalam kerja sama di tengah tekanan tarif tinggi dari AS.

    Dalam pertemuan di Tianjin, di sela-sela KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Modi mengumumkan dimulainya kembali penerbangan langsung antara kedua negara. 

    Dia menegaskan hubungan bilateral dalam setahun terakhir lebih stabil setelah pasukan dari kedua pihak mundur dari titik gesekan di perbatasan. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke China dalam tujuh tahun terakhir.

    Adapun, Xi menekankan pentingnya kedua negara melihat hubungan dari ketinggian strategis dan perspektif jangka panjang. Dia juga menyerukan penguatan multilateralisme dan lebih banyak demokrasi dalam hubungan internasional. Menurut Xi, situasi global saat ini penuh dinamika dan kekacauan. 

    “Sudah tepat bagi China dan India menjadi tetangga bersahabat, mitra yang saling mendukung, serta menjadikan naga dan gajah menari bersama,” jelasnya dikutip dari Bloomberg, Senin (1/9/2025).

    KTT Tianjin kali ini menyoroti visi Xi tentang tata kelola global di tengah upayanya membangun kemitraan yang menyaingi tatanan dunia yang dipimpin AS. Pertemuan ini juga mempertemukan para pemimpin politik dari Rusia, India, Pakistan, dan Iran di meja yang sama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, menjadikannya pertemuan terbesar SCO.

    Pertemuan dilakukan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington. Pekan lalu, AS resmi mengenakan tarif 50% atas produk India sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia yang dinilai membantu pendanaan perang Moskow di Ukraina. 

    India membela hubungan dagangnya dengan Rusia dan menyebut langkah Presiden Trump itu sebagai tindakan “tidak adil” yang mengancam eksportir India. Tahun lalu, India mengekspor barang senilai US$87 miliar ke AS.

    Pertemuan Xi-Modi terjadi setelah terobosan diplomatik langka pada Agustus lalu, ketika Beijing dan New Delhi sepakat menjajaki penentuan garis perbatasan yang disengketakan. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal menuju dialog setelah bertahun-tahun ketegangan militer.

    India dan China berbagi perbatasan sepanjang 3.488 kilometer tanpa garis demarkasi jelas. Bentrokan pada Juni 2020 menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade dan merusak hubungan kedua negara.

  • Rusia Serang Kapal Perang Ukraina, 2 Tentara Tewas

    Rusia Serang Kapal Perang Ukraina, 2 Tentara Tewas

    Kyiv

    Serangan Rusia menghantam sebuah kapal perang Ukraina, yang tergolong serangan langka selama perang berkecamuk antara kedua negara selama tiga tahun terakhir. Sedikitnya dua tentara Ukraina tewas, dan beberapa tentara lainnya belum diketahui keberadaannya.

    Informasi soal kapal perang Ukraina dihantam serangan Rusia itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), disampaikan oleh juru bicara Angkatan Laut Ukraina Dmytro Pletenchuk dalam pernyataan kepada AFP pada Jumat (29/8).

    Sehari sebelumnya, Rusia mengklaim telah menenggelamkan sebuah kapal pengintai Ukraina, Simferopol, di delta Sungai Danube. Moskow menyebutnya sebagai salah satu serangan pertama yang sukses menggunakan drone angkatan laut.

    Pengakuan Ukraina soal kapal perangnya terkena serangan tergolong hal yang langka, karena baik Kyiv maupun Moskow selama ini enggan mengungkapkan kerugian militer masing-masing.

    “Kami masih mencari beberapa tentara (yang berada di kapal yang menjadi target),” kata Pletenchuk dalam pernyataannya.

    Dia menolak untuk mengonfirmasi laporan yang menyebut kapal perang itu terkena serangan drone atau di mana serangan itu terjadi.

    Beberapa tentara lainnya, sebut Pletenchuk, mengalami luka-luka akibat serangan itu.

    Ukraina, yang memiliki kehadiran maritim yang jauh lebih kecil daripada Rusia sebelum invasi dilancarkan tahun 2022 lalu, telah mengerahkan sejumlah drone angkatan laut dengan dampak yang signifikan selama perang berlangsung.

    Namun bagi Rusia, drone merupakan inovasi yang relatif baru. Kementerian Pertahanan Rusia, pada Kamis (28/8), merilis rekaman video hitam-putih yang diklaim menunjukkan serangan terhadap kapal perang Ukraina tersebut, dengan ledakan besar di atas air terlihat dalam rekaman video tersebut,

    Sebelumnya, serangkaian serangan drone Angkatan Laut Ukraina yang diklaim sukses telah memaksa Rusia untuk memindahkan armadanya dari bagian barat Laut Hitam pada awal konflik.

    Lihat juga Video Zelensky Klaim Serangan Rusia Hancurkan Pabrik Asal AS

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)