Negara: Ukraina

  • 10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi menjadi salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai skandal besar mencuat dan membuka mata dunia tentang betapa luas serta dalamnya jaringan korupsi dapat bekerja saat pengawasan melemah.

    Fenomena ini menunjukkan korupsi tidak mengenal batas wilayah maupun tingkat kemajuan ekonomi. Baik negara maju maupun negara berkembang dapat terjerat dalam praktik gelap yang melibatkan pejabat tinggi, korporasi besar, hingga lembaga internasional.

    Dampak destruktif yang ditimbulkan membuat setiap pengungkapan kasus selalu menjadi perhatian global dan sering kali mendorong perubahan kebijakan besar-besaran.

    Berikut ini skandal korupsi terbesar di dunia yang pernah terungkap serta bagaimana kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi upaya pemberantasan korupsi global.

    Daftar Skandal Korupsi Terbesar di Dunia

    Transparency International merangkum berbagai skandal besar yang terjadi sejak 1993 hingga 2019. Beragam kasus tersebut menyeret politisi, pejabat pemerintahan, bahkan pengusaha besar, hingga menjatuhkan rezim di beberapa negara.

    Banyak di antaranya menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat menyebar luas dan merusak tata kelola negara.

    1. Skandal suap Siemens – Jerman

    Kasus korupsi Siemens pada 2008 menjadi salah satu skandal korporasi terbesar di dunia. Perusahaan teknologi raksasa ini diketahui membayar suap sebesar US$ 1,4 miliar kepada pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak bisnis.

    Investigasi otoritas Jerman dan Amerika Serikat (AS) menemukan praktik ini berlangsung bertahun-tahun di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, listrik, transportasi, hingga alat medis. Suap dilakukan secara sistematis dan terstruktur di banyak lini perusahaan.

    Pada akhir 2008, Siemens mengakui kesalahan dan menyetujui pembayaran denda sebesar US$ 1,6 miliar salah satu denda penindakan korupsi terbesar dalam sejarah.

    2. Sani Abacha menguras aset Nigeria

    Sani Abacha, presiden Nigeria (1993–1998), dikenal sebagai salah satu tokoh paling korup di Afrika. Ia dan kroninya menguras miliaran dolar dari kas negara melalui kontrak fiktif, pencucian uang, dan pengalihan dana bantuan internasional.

    Dana hasil korupsi disimpan melalui jaringan bank internasional dan perusahaan cangkang di Swiss, Luksemburg, hingga Kepulauan Cayman.

    Setelah Abacha meninggal pada 1998, pemerintah Nigeria dan komunitas internasional menelusuri aset yang digelapkan dan menemukan nilai penyelewengan mencapai US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar. Sebagian dana berhasil dipulangkan, meski jumlahnya masih jauh dari total yang hilang.

    3. Korupsi dan pelanggaran HAM era Alberto Fujimori – Peru

    Alberto Fujimori, presiden Peru (1990–2000), dicatat sebagai salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah modern. Selain pelanggaran HAM, ia dituduh menggelapkan sekitar US$ 600 juta.

    Tokoh penting lainnya dalam skandal ini adalah Vladimiro Montesinos, penasihat keamanan Fujimori, yang terbukti terlibat dalam praktik suap besar-besaran. Skandal memuncak ketika video Montesinos menyuap anggota parlemen bocor ke publik pada 2000.

    Fujimori melarikan diri ke Jepang sebelum akhirnya ditangkap di Chili dan diekstradisi ke Peru. Pada 2007, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

    4. Dana rahasia Ramzan Kadyrov – Chechnya, Rusia

    Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya sejak 2007, menjadi sorotan internasional karena dugaan korupsi dan pelanggaran HAM. Ia disebut menerima dana US$ 648 juta–US$ 864 juta per tahun dari pungutan tidak resmi masyarakat.

    Sebagian dana digunakan untuk pembangunan, tetapi sebagian lainnya dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk pesta mewah dan hadiah untuk tokoh ternama. Meski mendapat kritik tajam, Kadyrov tidak pernah diadili.

    5. Monopoli bisnis keluarga Ben Ali – Tunisia

    Pada masa pemerintahan Presiden Ben Ali (1987–2011), Tunisia dikuasai secara ekonomi oleh 220 bisnis milik keluarganya. Pemerintah menerapkan aturan izin khusus bagi perusahaan, sehingga banyak usaha lokal maupun internasional terhambat.

    Keluarga Ben Ali menguasai berbagai sektor industri dan mengumpulkan kekayaan hingga US$ 13 miliar. Setelah Ben Ali digulingkan pada 2011, pemerintah bergerak menyita dan melelang aset keluarga tersebut.

    6. Penyelewengan dana oleh Viktor Yanukovych – Ukraina

    Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang terguling pada 2014, dituduh menggelapkan dana negara sebesar US$ 40 miliar. Uang tersebut dialirkan melalui perusahaan cangkang yang tersebar di berbagai negara.

    Hingga kini, pemerintah Ukraina baru memulihkan sekitar US$ 1,5 miliar, sementara sebagian besar dana masih sulit dilacak.

    7. Skandal Ricardo Martinelli – Panama

    Ricardo Martinelli, presiden Panama (2009–2014), diekstradisi pada 2018 karena tuduhan penyalahgunaan dana publik, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan wewenang.

    Ia diduga memanipulasi tender proyek pemerintah serta menggunakan dana negara untuk memata-matai lebih dari 150 tokoh publik, termasuk jurnalis dan oposisi.

    8. Skandal 1MDB – Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu korupsi keuangan terbesar di Asia. Lembaga investasi ini dibentuk pada 2009 oleh Najib Razak namun kemudian terbukti disalahgunakan.

    Investigasi internasional menemukan penyelewengan lebih dari US$ 4,5 miliar melalui transaksi ilegal yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan pelaku industri keuangan. Kasus ini mengguncang politik Malaysia hingga Najib akhirnya dijatuhi hukuman penjara pada 2020.

    9. Skema pencucian uang Russian Laundromat – Rusia

    Russian Laundromat merupakan skema pencucian uang lintas benua dengan nilai hingga US$ 20 miliar–US$ 80 miliar. Modusnya menggunakan perusahaan cangkang di Inggris serta jalur bank di Moldova dan Latvia sebelum dana masuk ke Eropa Barat. Kasus ini memicu penyelidikan internasional dan menyeret sejumlah bank besar.

    10. Skandal korupsi Gurtel – Spanyol

    Skandal Gurtel pada 2009 melibatkan jaringan besar yang melakukan suap, penggelapan dana publik, dan transaksi ilegal dalam skala luas. Tokoh utama, Francisco Correa, dijatuhi 51 tahun penjara, sementara mantan bendahara Partai Rakyat Luis Bárcenas, dihukum 33 tahun penjara.

    Daftar korupsi terbesar di dunia menunjukkan betapa kompleks dan sistematisnya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai negara. Dari skema pencucian uang lintas benua hingga penyelewengan dana publik oleh pejabat tinggi, setiap kasus membuktikan korupsi merusak perekonomian, demokrasi, dan kepercayaan masyarakat.

  • Harga Minyak Amblas Hari Ini 10 Desember 2025, Sentuh Level Segini

    Harga Minyak Amblas Hari Ini 10 Desember 2025, Sentuh Level Segini

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak turun pada hari Selasa (Rabu waktu Jakarta). Hal ini memperpanjang kerugian dari penurunan 2% pada sesi sebelumnya, dengan pasar mengawasi dengan ketat pembicaraan damai untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan keputusan yang akan datang mengenai suku bunga AS.

    Dikutip dari CNBC, Rabu (10/12/2025), harga minyak mentah Brent berjangka turun 55 sen, atau 0,88%, menjadi USD 61,94 per barel. Sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup pada USD 58,25, turun 63 sen atau 1,07%.

    Kedua patokan harga minyak dunia tersebut turun lebih dari USD 1 per barel pada hari Senin setelah Irak memulihkan produksi di ladang minyak West Qurna 2 milik Lukoil, salah satu yang terbesar di dunia.

    “Penurunan harga minyak Brent kembali ke level USD 62 sejalan dengan narasi Desember yang lebih luas,” kata Analis Pasar Senior Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

    “Kebisingan seputar potensi gangguan Irak mereda semalam, dan pasar dengan cepat kembali ke tema utamanya, yaitu pasokan yang melimpah dan ekspektasi permintaan yang hati-hati,” lanjut dia.

    Ukraina akan berbagi rencana perdamaian yang direvisi dengan AS setelah pembicaraan di London antara Presiden Volodymyr Zelenskiy dan para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris.

    “Harga minyak berada dalam kisaran perdagangan yang ketat sampai kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang arah pembicaraan damai,” kata Kepala Analis Pasar KCM Trade, Tim Waterer.

    “Jika perundingan gagal, kami memperkirakan harga minyak akan naik, atau jika ada kemajuan, dan ada kemungkinan pasokan Rusia ke pasar energi global kembali pulih, harga diperkirakan akan turun,” tambahnya.

     

  • Ukraina Ogah Serahkan Wilayah ke Rusia

    Ukraina Ogah Serahkan Wilayah ke Rusia

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya ogah menyerahkan wilayah kepada Rusia. Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan mengambil seluruh wilayah Donbas, Ukraina.

    Zelensky menyampaikan penolak menyerahkan wilayah dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv. Perang telah berlangsung hampir 4 tahun terakhir.

    “Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” kata Zelensky dalam konferensi pers terbaru seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

    Zelensky mengatakan Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini. Dia menyebut Rusia merupakan pihak yang bersikeras merebut wilayah.

    “Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

    “Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” sambungnya.

    Seorang pejabat senior yang enggan disebut namanya, namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang ‘paling problematik’ dalam negosiasi. Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

    “Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Setelah menghadiri pertemuan di London, Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa. Zelensky mengatakan para pejabat Ukraina dan Eropa ‘akan membahas 20 poin’ yang diterima dari pihak AS.

    Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

    Putin Tetap Ingin Ambil Alih Donbas

    Di sisi lain, Putin menegaskan Rusia akan mengambil kendali penuh atas wilayah Donbas, Ukraina dengan paksa. Dia meminta pasukan Ukraina mundur.

    Putin mengerahkan pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 setelah 8 tahun pertempuran antara para separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina di Donbas. Wilayah Donbas itu yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk.

    “Kami bebaskan wilayah-wilayah ini dengan kekuatan senjata atau pasukan Ukraina meninggalkan wilayah-wilayah ini,” kata Putin kepada media India Today, Kamis (4/12) menjelang kunjungannya ke New Delhi, India, dilansir Al Arabiya, Kamis (4/12).

    Rusia saat ini menguasai 19,2 persen wilayah Ukraina, termasuk Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014, seluruh Luhansk, lebih dari 80 persen wilayah Donetsk, sekitar 75 persen wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, serta sebagian kecil wilayah Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk.

    Sekitar 5.000 Km persegi (1.900 mil persegi) wilayah Donetsk masih berada di bawah kendali Ukraina. Dalam pembicaraan dengan AS mengenai garis besar kemungkinan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang, Rusia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk menguasai seluruh Donbas.

    Rusia juga meminta AS secara informal mengakui kendali Moskow atas wilayah itu. Putin telah menerima kunjungan utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Kremlin pada Selasa lalu, dan mengatakan Rusia telah menerima beberapa proposal AS terkait Ukraina, dan bahwa perundingan harus dilanjutkan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Ukraina akan Berbagi Rencana Perdamaian yang Direvisi dengan AS Hari Ini

    Ukraina akan Berbagi Rencana Perdamaian yang Direvisi dengan AS Hari Ini

    JAKARTA – Ukraina akan berbagi rencana perdamaian yang direvisi dengan Amerika Serikat pada hari Selasa yang bertujuan untuk mengakhiri perang Rusia, setelah perundingan di London antara Presiden Volodymyr Zelensky dengan para pemimpin Prancis, Jerman dan Inggris Hari Senin.

    Menjelang empat tahun perang, Kyiv, di bawah tekanan Gedung Putih untuk segera menyetujui penyelesaian damai, ingin menyeimbangkan rancangan yang didukung AS yang secara luas dianggap menguntungkan Moskow.

    Pertemuan yang diatur antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Zelensky bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina.

    Presiden Zelensky mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan, rencana yang direvisi tersebut terdiri dari 20 poin, tetapi masih belum ada kesepakatan mengenai masalah penyerahan wilayah – yang didorong oleh Moskow.

    “Semangat Amerika, pada prinsipnya, adalah untuk menemukan kompromi,” katanya, melansir Al Arabiya dari Reuters (9/12).

    “Tentu saja, ada masalah kompleks terkait wilayah tersebut, dan belum ada kompromi yang ditemukan di sana,” tandasnya.

    Dalam kesempatan tersebut Ia menegaskan kembali, Ukraina tidak dapat menyerahkan sebidang tanah pun.

    Sebelumnya, sebuah sumber Pemerintah Inggris mengatakan, pertemuan Hari Senin akan berfokus pada penggunaan aset-aset Rusia yang dibekukan di Barat.

    Para pemimpin dari Estonia, Finlandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Polandia dan Swedia mendesak Uni Eropa untuk segera menindaklanjuti proposal yang tertunda untuk menggunakan aset-aset tersebut guna menyediakan dana bagi Ukraina.

    PM Starmer, Presiden Macron, Kanselir Merz dan Presiden Zelensky juga berupaya mendapatkan jaminan keamanan AS untuk membantu mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia, yang melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.

    Publikasi rencana gencatan senjata AS bulan lalu telah cukup berhasil memusatkan perhatian para pemimpin Eropa, yang khawatir Kyiv akan dipaksa untuk menerima banyak tuntutan Rusia, yang menurut beberapa pihak dapat mengganggu stabilitas benua tersebut.

    Meskipun para pejabat AS mengatakan mereka berada di tahap akhir mencapai kesepakatan, sejauh ini hanya ada sedikit tanda bahwa Ukraina maupun Rusia bersedia menandatangani kerangka kerja kesepakatan yang disusun oleh para negosiator Trump.

    “Kami mendukung Ukraina dan, jika ingin ada gencatan senjata, itu harus gencatan senjata yang adil dan langgeng,” kata PM Starmer setelah menyambut para pemimpin di kediamannya di Downing Street No. 10.

    Presiden Macron dan Kanselir Merz juga menyatakan tekad mereka untuk melanjutkan rencana yang tegas, di saat yang digambarkan oleh kanselir Jerman sebagai “penentu bagi kita semua.”

    Presiden Zelensky menyoroti langkah penyeimbangan yang rumit yang perlu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan Eropa saat mereka mencoba menegosiasikan persyaratan yang lebih baik untuk rencana AS yang diusulkan.

    “Ada beberapa hal yang tidak dapat kita kelola tanpa Amerika, hal-hal yang tidak dapat kita kelola tanpa Eropa; itulah mengapa kita perlu membuat beberapa keputusan penting,” katanya.

    Diketahui, Ukraina sedang mengalami salah satu periode terberat dalam perang ini. Pasukan Rusia terus bergerak maju di timur, dan kota-kota di Ukraina mengalami pemadaman listrik selama berjam-jam akibat serangan Rusia yang semakin intensif terhadap jaringan energi dan infrastruktur penting lainnya.

    Utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner, membawa rencana revisi ke Moskow pekan lalu, kemudian mengadakan pembicaraan beberapa hari lagi dengan para pejabat Ukraina di Miami, yang berakhir pada Hari Sabtu tanpa ada kemajuan.

    Presiden Zelensky menyebut diskusi tersebut konstruktif tetapi tidak mudah. ​​Trump mengatakan pada Hari Minggu bahwa ia “kecewa” dengan Presiden Ukraina, menuduhnya belum membaca proposal terbaru yang didukung oleh AS.

  • Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan sumber serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terbesar pada kuartal III/2025.

    Laporan terbaru Cloudflare menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh sumber serangan terbesar berasal dari Asia, dengan Indonesia masih memimpin daftar tersebut.

    Menurut data Cloudflare, dikutip Selasa (9/12/2025), Indonesia telah bertahan di posisi pertama selama satu tahun penuh, terhitung sejak kuartal III 2024. Bahkan pada kuartal II 2024, Indonesia sempat naik ke posisi kedua setelah sebelumnya berada jauh di bawah pada tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam lima tahun terakhir, sejak kuartal III/2021, persentase permintaan serangan HTTP DDoS yang berasal dari Indonesia melonjak hingga 31.900%, sebuah peningkatan yang dinilai sangat mengejutkan.

    Sumber serangan DDoS dunia

    Daftar negara yang masuk peringkat 10 besar sumber serangan DDoS antara lain:

    1. Indonesia

    2. Thailand

    3. Bangladesh

    4. Ekuador

    5. Rusia

    6. Vietnam

    7. India

    8. Hong Kong

    9. Singapura

    10. Ukraina

    Para penyerang DDoS banyak mengincar sektor mineral bumi langka, pertambangan, serta industri mineral dan logam. Serangan terhadap sektor ini meningkat signifikan pada kuartal III 2025, seiring memanasnya isu tarif kendaraan listrik (EV), ekspor logam tanah jarang, hingga keamanan siber menjelang KTT perdagangan Uni Eropa–Tiongkok ke-25.

    Industri otomotif juga menjadi sasaran empuk para pelaku serangan. Sektor ini mencatat lonjakan terbesar, naik 62 peringkat hanya dalam satu kuartal, menjadikannya industri ke-6 yang paling sering diserang di dunia. 

    Selain itu, perusahaan keamanan siber pun tak luput dari serangan. Ironisnya, industri yang bertugas menjaga keamanan digital ini justru mengalami peningkatan serangan DDoS yang signifikan, naik 17 peringkat menjadi industri ke-13 yang paling sering diserang di dunia.

    Lebih lengkapnya ini dia urutan industri teratas yang mengalami serangan tertinggi pada kuartal III 2025, sektor Teknologi Informasi & Layanan berada di posisi teratas industri paling banyak diserang, disusul Telekomunikasi serta Perjudian & Kasino. 

    Sementara itu, industri otomotif mencatat lonjakan drastis secara kuartalan, diikuti peningkatan serangan terhadap sektor Media, Produksi & Penerbitan. Adapun industri Perbankan & Jasa Keuangan, Ritel, dan Elektronik Konsumen juga masuk dalam daftar yang mengalami peningkatan signifikan.

    Serangan DDoS terhadap perusahaan AI melonjak 347%

    Pada September 2025, survei Tony Blair Institute menunjukkan bahwa masyarakat Inggris melihat AI lebih sebagai risiko ekonomi daripada peluang. Situasi ini memicu diskusi besar mengenai otomatisasi dan kepercayaan publik. 

    Pada waktu yang sama, Komisi Hukum Inggris meluncurkan tinjauan terkait penggunaan AI dalam pemerintahan. Cloudflare mencatat kenaikan sebesar 347% dalam lalu lintas serangan HTTP DDoS terhadap perusahaan AI generatif, berdasarkan sampel beberapa layanan AI terbesar di dunia. (Nur Amalina)

  • Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak memiliki hak hukum maupun hak moral untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia, dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv yang berlangsung hampir empat tahun terakhir.

    “Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” tegas Zelensky dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

    Zelensky mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS), yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia, sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini.

    “Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

    “Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” ujar Zelensky.

    Sebelumnya, seorang pejabat senior, yang enggan disebut namanya namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang “paling problematik” dalam negosiasi.

    Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

    “Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Setelah menghadiri pertemuan di London, ibu kota Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa.

    “Kemudian, pada malam hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat atau tengah malam, saya akan pergi ke Italia,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Zelensky mengatakan bahwa para pejabat Ukraina dan Eropa “akan membahas 20 poin ini” yang diterima dari pihak AS. Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eropa Menuju ke Arah yang Sangat Buruk

    Eropa Menuju ke Arah yang Sangat Buruk

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan bahwa Eropa sedang menuju arah yang sangat buruk. Trump meminta Eropa untuk berhati-hati.

    Dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), Trump juga mengecam denda sebesar $140 juta oleh Uni Eropa terhadap jejaring sosial X milik taipan teknologi Elon Musk. Namun Trump mengakui bahwa ia tidak tahu banyak tentang denda tersebut.

    “Lihat, Eropa harus sangat berhati-hati. (Mereka) melakukan banyak hal. Kami ingin Eropa tetap menjadi Eropa,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

    “Eropa sedang menuju ke arah yang buruk. Ini sangat buruk, sangat buruk bagi rakyatnya. Kami tidak ingin Eropa berubah begitu banyak. Mereka sedang menuju ke arah yang sangat buruk,” imbuhnya.

    Komentar Republikan ini menyusul kritik dalam strategi keamanan nasional AS yang baru dirilis minggu lalu yang menyebut Eropa terlalu diatur dan menghadapi “penghapusan peradaban” akibat migrasi.

    Trump dan Eropa juga semakin berselisih mengenai rencana AS untuk mengakhiri perang di Ukraina. Eropa khawatir bahwa Washington bertujuan untuk memaksa Kyiv menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Posisi Trump terhadap Eropa menggemakan posisi Musk, mantan sekutu presiden, yang telah berulang kali melontarkan klaim yang menghasut tentang migrasi di Uni Eropa.

    Musk mengatakan setelah X didenda karena melanggar aturan digital Uni Eropa, blok tersebut harus “dihapuskan.” Brussels menepis pernyataannya sebagai “benar-benar gila.”

    Ketika ditanya tentang denda tersebut, Trump mengatakan bahwa “Saya rasa itu tidak benar” sebelum mengklarifikasi bahwa “Elon belum menghubungi saya untuk meminta bantuan terkait hal itu” dan mengatakan ia akan mendapatkan detail lebih lanjut nanti.

    Lihat juga Video Trump Mau Ikutan Nimbrung Polemik Netflix Akuisisi Warner Bros

    (lir/lir)

  • Harga Minyak Hari Ini 8 Desember Masih Bertahan pada US$ 63,79

    Harga Minyak Hari Ini 8 Desember Masih Bertahan pada US$ 63,79

    Singapura, Beritasatu.com – Harga minyak dunia bertahan di level tertinggi dalam dua pekan pada perdagangan Senin (8/12/2025) seiring ekspektasi investor terhadap pemangkasan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

    Penurunan suku bunga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi, di tengah meningkatnya risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu pasokan dari Rusia dan Venezuela.

    Kontrak berjangka Brent naik 4 sen atau 0,06% ke level US$ 63,79 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat 7 sen atau 0,12% menjadi US$ 60,15 per barel.

    Berdasarkan data LSEG, pasar memproyeksikan peluang sebesar 84% bank sentral AS memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan besok hingga lusa.

    Kebijakan ini diperkirakan menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pelaku pasar mencermati arah kebijakan serta dinamika internal The Fed.

    Di Eropa, perkembangan perundingan perdamaian Ukraina masih berjalan lambat. Perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan bagi Kyiv dan status wilayah yang diduduki Rusia masih belum mencapai titik temu. Analis ANZ menilai, hasil perundingan tersebut akan sangat memengaruhi pergerakan harga minyak global.

    “Berbagai potensi hasil dari dorongan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang dapat memicu fluktuasi pasokan minyak global lebih dari 2 juta barel per hari,” tulis analis ANZ dalam catatannya seperti dilansir dari Reuters.

    Sementara itu, negara-negara Group of Seven (G7) dan Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk mengganti kebijakan pembatasan harga minyak Rusia dengan larangan penuh layanan maritim. Langkah ini berpotensi memangkas pasokan dari produsen minyak terbesar kedua di dunia.

    Amerika Serikat juga meningkatkan tekanan terhadap Venezuela melalui serangan terhadap kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba, serta ancaman aksi militer untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
     

  • Ada Hari Apa Saja yang Diperingati Setiap 8 Desember? Yuk Cari Tahu!

    Ada Hari Apa Saja yang Diperingati Setiap 8 Desember? Yuk Cari Tahu!

    Berdasarkan catatan Liputan6.com, Uni Soviet memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, dengan wilayah kekuasaan dari Laut Baltik dan Finlandia di barat, Samudera Pasifik hingga mendekati Alaska di timur, Laut Kaspia dan Iran di selatan, serta melewati lingkaran Arktik di utara.

    Namun, pada dekade ketujuh, kerajaan poliglot terakhir di muka bumi itu runtuh dan akhirnya dibubarkan pada 1991, dikutip dari Chicago Tribune. Keputusan pada Minggu, 8 Desember 1991 oleh Rusia, Ukraina, dan Belarusia untuk membentuk persemakmuran negara-negara merdeka (commonwealth) mengakhiri kekaisaran itu.

    Sebenarnya, Uni Soviet telah ‘sekarat’ selama setengah dekade sebelumnya, sejak reformasi Presiden Mikhail Gorbachev melonggarkan otoritas pusat yang memegang tempat-tempat beragam seperti Latvia dan Uzbekistan, Ukraina, dan Tadzhikistan secara bersamaan.

    Negara adikuasa (superpower) yang menjadi musuh Perang Dingin Barat adalah sebuah bangsa yang disatukan — sering kali dengan paksaan dan intimidasi — dan disebut Rusia sebagai Tsar (kekaisaran).

    Negara yang dikenal sebagai Union of Soviet Socialist Republics (USSR) lahir pada 30 Desember 1922, dengan penandatanganan perjanjian membentuk konfederasi Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Republik Kaukasia — Azerbaijan, Armenia, dan Georgia.

    Dibangun oleh sistem komunis yang berakar pada gagasan Bolshevik tentang revolusi dunia, inti negara itu berkembang dengan cepat hingga mencakup republik-republik Asia Tengah di Uzbekistan, Kazakhstan, Tadzhikistan, Turkmenia, dan Kirgizia di akhir tahun 1920-an.

    Terlepas dari ukurannya, Uni Soviet mencakup wilayah yang lebih sedikit daripada kekaisaran Tsar dari Dinasti Romanov yang mendahuluinya ketika didirikan.

    Vladimir Lenin, pendiri negara Soviet, juga sempat memberikan kemerdekaan atau kehilangan kendali atas Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, wilayah kekaisaran Polandia, bagian barat Ukraina dan Belarusia, serta Bessarabia di tempat yang sekarang disebut Moldavia.

    Selama dua dekade berikutnya, dekade di mana diktator Josef Stalin dengan kejam memaksakan visinya pada serikat pekerja, negara pun berkembang.