Negara: Ukraina

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengusung tema “Seruan Indonesia untuk Harapan”, dengan menekankan solidaritas, keadilan global, hingga solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Dalam kesempatan tersebut, ia berpidato dengan durasi kurang lebih selama 19 menit.

    Berikut isi lengkap pidato Presiden Prabowo Subianto:

    “Yang Mulia, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Delegasi yang terhormat, hadirin sekalian,

    Merupakan kehormatan besar untuk berdiri di Aula Sidang Umum yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia.

    Kita berbeda dalam ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul sebagai satu keluarga manusia.

    Kita hadir di sini pertama-tama sebagai sesama manusia – masing-masing diciptakan setara, dikaruniai hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat atas hidup, kebebasan, dan upaya mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat telah menginspirasi gerakan demokrasi di berbagai benua – termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kebebasan.

    Deklarasi itu juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.

    “Semua manusia diciptakan setara” adalah keyakinan yang membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah ada sebelumnya.

    Namun demikian, di era kemenangan ilmu pengetahuan dan teknologi – sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan – kita juga tetap menghadapi bahaya, tantangan, dan ketidakpastian yang berat.

    Kebodohan manusia, yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid, mengancam masa depan bersama kita.

    Negara saya memahami penderitaan ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih buruk daripada anjing di tanah air kami sendiri.

    Kami orang Indonesia tahu apa artinya ditolak keadilan, tahu bagaimana hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama.

    Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan solidaritas.

    Dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberikan bantuan penting.

    Keputusan-keputusan yang dibuat di sini berdasarkan solidaritas kemanusiaan – oleh Dewan Keamanan dan Majelis ini – memberi Indonesia legitimasi internasional, membuka pintu, dan mendukung pembangunan awal kami melalui UNICEF (Dana Anak-Anak PBB), FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB), WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), dan banyak sekali lembaga PBB lainnya.

    Dan karena itu, hari ini Indonesia berdiri di ambang kemakmuran bersama serta kesetaraan dan martabat yang lebih besar.

    Yang Mulia, dunia kita digerakkan oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam.

    Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional serta martabat kemanusiaan.

    Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, “kita tidak boleh menyerah”. Kita tidak boleh mengorbankan harapan atau cita-cita kita. Kita harus semakin dekat, bukan semakin menjauh. Bersama-sama kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan dan mimpi kita.

    PBB lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta nyawa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua.

    Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini.

    Hari ini, Indonesia semakin dekat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem dan kelaparan – karena bertahun-tahun lalu, ruang sidang inilah yang memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial serta ekonomi.

    Kami tidak akan pernah lupa.

    Dan hari ini kita tidak boleh diam ketika rakyat Palestina ditolak keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini.

    Yang Mulia, Thucydides pernah memperingatkan: “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung.” Kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini.

    Kita harus berdiri untuk semua, yang kuat maupun yang lemah. Benar tidak bisa berarti salah. Benar harus tetap benar.

    Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Kami percaya pada PBB, kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga – bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran di lapangan.

    Jika dan ketika Dewan Keamanan dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap.

    Kami akan mengambil bagian dalam beban itu, bukan hanya dengan putra-putri kami. Kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar PBB dalam mencapai perdamaian.

    Yang Mulia,

    Saya mengajukan kepada majelis ini sebuah pesan harapan dan optimisme – yang berlandaskan pada tindakan dan pelaksanaan nyata. Hari ini kita mendengar pidato Ibu Presiden, Presiden Majelis Umum PBB. Benar apa yang beliau katakan. Tanpa ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional), apakah kita bisa berada di sini hari ini? Apakah kita bisa duduk di aula agung ini? Tanpa PBB, kita tidak bisa merasa aman. Tidak ada negara yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan PBB, dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walaupun kami masih berjuang, kami tahu dunia membutuhkan PBB yang kuat.

    Populasi dunia terus tumbuh. Planet kita berada dalam tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak bangsa.

    Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri kapan pun kami bisa.

    Tahun ini, kami mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah kami. Kami sekarang swasembada beras dan telah mengekspor beras ke negara lain yang membutuhkan, termasuk memberikan beras kepada Palestina. Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi dalam pertanian cerdas iklim untuk memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak kami dan bagi anak-anak dunia. Kami yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami sudah merasakan dampak langsung perubahan iklim, khususnya ancaman kenaikan permukaan laut. Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami meningkat 5 sentimeter setiap tahun. Dapatkah Anda bayangkan dalam sepuluh tahun? Dua puluh tahun?

    Untuk itu, kami terpaksa membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer. Mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang. Oleh karena itu kami memilih menghadapi perubahan iklim – bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah nyata. Kami berkomitmen memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015.

    Kami menargetkan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 dan kami yakin bisa mencapainya lebih cepat.

    Kami bertekad melakukan reforestasi lebih dari 12 juta hektare lahan yang terdegradasi, mengurangi degradasi hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan.

    Indonesia bergerak tegas dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas tambahan pembangkit listrik kami akan berasal dari energi terbarukan.

    Tujuan kami jelas: Mengangkat seluruh warga kami keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi bagi keamanan pangan, energi, dan air.

    Yang Mulia, kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan terdengar paling keras. Namun di balik kebisingan ini ada kebenaran yang lebih tenang: bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, penghormatan, kasih sayang, dan meninggalkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

    Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan-pilihan kita.

    Hari ini, situasi yang mengerikan di Gaza masih berlangsung di depan mata kita. Saat ini juga, orang-orang tak berdosa berteriak minta tolong, minta diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan para perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini juga, menghadapi trauma, kerusakan tubuh yang tak bisa diperbaiki, mereka mati kelaparan.

    Apakah kita bisa tetap diam? Apakah tidak ada jawaban untuk jeritan mereka? Apakah kita akan mengajarkan kepada mereka bahwa keluarga manusia bisa bangkit menghadapi tantangan?

    Yang Mulia, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan itu. Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hanya hak istimewa segelintir orang tetapi hak semua pihak.

    Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak lagi menderita, tetapi hidup dengan keadilan yang mereka layak dapatkan.

    Mari kita lanjutkan perjalanan besar kemanusiaan – aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB.

    Mari kita gunakan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat, bukan untuk menghancurkan. Biarkan bangsa-bangsa yang bangkit membantu bangsa lain untuk bangkit.

    Saya yakin para pemimpin peradaban besar dunia: Barat, Timur, Utara, Selatan. Pemimpin Amerika, Eropa, India, China, dunia Islam, seluruh dunia. Saya yakin mereka akan bangkit menjalankan peran yang dituntut sejarah.

    Kita semua berharap para pemimpin dunia menunjukkan kenegarawanan, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kerendahan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan.

    Para Delegasi yang Terhormat,

    Kami sangat terinspirasi oleh peristiwa beberapa hari terakhir, di mana negara-negara terkemuka dunia telah memilih berpihak pada sejarah – jalan moralitas, jalan kebenaran, jalan keadilan, kemanusiaan, dan menolak kebencian, mengatasi kecurigaan, serta menghindari kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menggertak seluruh keluarga manusia. Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa tertindas, rasa tidak adil, telah terbukti dalam sejarah umat manusia, akan bersatu dengan kekuatan besar yang mampu mengatasi penindasan ini, ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan demikian kita dapat memiliki perdamaian sejati: perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan.

    Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara. Dua keturunan Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha – semua agama. Kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini.

    Apakah ini mimpi? Mungkin. Tetapi inilah mimpi indah yang harus kita upayakan bersama. Mari kita lanjutkan perjalanan kemanusiaan menuju harapan, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, perjalanan yang harus kita sempurnakan.

    Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

    Adapun ini adalah pidato kedua Prabowo di PBB. Sehari sebelumnya, Presiden memberikan pidato Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

    (tfa/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ancaman krisis pangan di depan mata, Prabowo: Kami siap ekspor beras

    Ancaman krisis pangan di depan mata, Prabowo: Kami siap ekspor beras

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam sesi debat terbuka Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Indonesia siap mengekspor beras ke banyak negara yang membutuhkan di tengah ancaman krisis pangan yang dialami sejumlah negara.

    Indonesia, Prabowo melanjutkan, saat ini menuju target swasembada pangan, dan telah mengekspor beras ke beberapa negara, termasuk Palestina.

    “Populasi dunia terus bertambah. Planet kita mengalami banyak tekanan. Krisis pangan, energi, dan air mengancam banyak negara. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini dari dalam negeri kami sendiri, sekaligus membantu negara-negara lain semampu kami,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya dalam sesi debat terbuka Sidang ke-80 Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.

    “Tahun ini, kami mencatat produksi beras tertinggi, dan cadangan beras terbesar dalam sejarah kami. Kami saat ini swasembada beras, dan telah mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk Palestina. Kami juga membangun rantai pasok pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi pada sektor pertanian yang tahan terhadap dampak perubahan iklim untuk anak-anak kami, dan anak-anak lain di berbagai belahan dunia. Kami yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” sambung Presiden Prabowo.

    Ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang diulas dalam pidato Presiden Prabowo dalam Sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo juga menyoroti mengenai ketahanan energi, komitmen Indonesia terhadap aksi global menanggulangi dampak perubahan iklim, dan komitmen Indonesia menjalankan aksi transisi menuju energi bersih.

    Indonesia, dalam pidato Presiden Prabowo, juga teguh pada komitmennya mendukung solusi dua negara, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo, di hadapan seratusan lebih kepala negara dan delegasi negara-negara anggota PBB, mengecam genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. “Jutaan orang, saat ini, selagi kita duduk di sini, mengalami trauma, dan kerusakan permanen pada tubuh mereka. Mereka (rakyat Palestina, red.) sekarat karena lapar. Bisakah kita diam? Akankah tak ada jawaban atas jeritan mereka? Akankah kita mengajarkan mereka bahwa kemanusiaan tak mampu mengatasi tantangan itu?” ujar Presiden.

    Isu lainnya yang juga disampaikan Presiden dalam pidatonya terkait dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia selalu mendukung PBB, karena tanpa PBB dan badan-badan dunia yang dinaungi PBB, tidak ada satu negara pun yang akan merasa aman.

    “Indonesia saat ini merupakan salah satu kontributor terbesar untuk pasukan perdamaian PBB. Kami percaya, PBB akan terus menjalankan tugasnya menjaga perdamaian, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan yang turun langsung ke lapangan,” kata Presiden.

    Presiden melanjutkan jika Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB memberikan mandat, Indonesia siap mengerahkan 20.000 bahkan lebih prajuritnya untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza ataupun wilayah konflik lainnya seperti di Ukraina.

    “Kami ambil bagian kami, tidak hanya dengan anak-anak kami, tetapi kami juga siap berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi menjaga perdamaian yang dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” sambung Presiden Prabowo.

    Sesi debat umum merupakan acara inti Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB.

    Presiden Prabowo naik podium pada urutan ketiga, setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada urutan pertama, dan Presiden AS Donald Trump pada urutan kedua. Tradisinya, Brazil selalu berbicara pada urutan pertama dalam Sidang Majelis Umum PBB, dan AS selalu berbicara pada urutan kedua selaku tuan rumah.

    Kehadiran Presiden Prabowo secara langsung di Markas PBB pada Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB pun menjadi kehadiran pertama kepala negara Indonesia setelah absen selama 10 tahun dalam forum tahunan PBB tersebut.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guncang Podium PBB, Prabowo Suarakan Kemerdekaan Palestina Kenang Derita Dijajah

    Guncang Podium PBB, Prabowo Suarakan Kemerdekaan Palestina Kenang Derita Dijajah

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza atau ke mana pun yang membutuhkan perdamaian, termasuk Ukraina. Pidatonya berfokus pada hubungan sejarah Indonesia, khususnya penderitaan yang dihadapinya di bawah kolonialisme dan sejarah Gaza.

    Ia berulang kali menyinggung situasi di Jalur Gaza. “Negara saya telah merasakan penderitaan ini selama berabad-abad. Rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan, kami diperlakukan lebih rendah dari anjing di Tanah Air kami sendiri,” kata Prabowo saat pidato di Sidang Umum ke-80 PBB, New York, Amerika Serikat, melansir Aljazeera, Selasa (23/9/2025).

    “Kami, rakyat Indonesia, tahu apa artinya diabaikannya keadilan dan apa artinya hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan dan diabaikannya kesempatan yang sama, kami juga tahu apa yang dapat kami lakukan dalam perjuangan kemerdekaan kami, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan,” imbuhnya.

    Prabowo menggarisbawahi peran PBB dalam membantu Indonesia mengamankan kemerdekaan, dan kemudian berkembang, sebelum beralih membahas “genosida dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan kesopanan manusia” yang disaksikan secara global saat ini.

    “Kita tidak akan pernah lupa dan hari ini, kita tidak boleh diam sementara rakyat Palestina dirampas keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini,” ujarnya. 

    Ia menambahkan, PBB ada untuk menolak doktrin ini. “Kita harus membela semua yang kuat dan yang lemah,” tegasnya.

  • Pukau Majelis Umum PBB, Prabowo Siap Turunkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza

    Pukau Majelis Umum PBB, Prabowo Siap Turunkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia.

    Secara rinci, Prabowo menyebut bahwa Indonesia merupakan kontributor besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk stabilitas dunia. Ia mengatakan siap mengirimkan 20 ribu lagi pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, dan Sudan.

    “Kami siap untuk menerjunkan 20 ribu putra-putri kami ke Gaza, Ukraina, ke Sudan bila diminta majelis ini,” tegasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tak akan hanya berkontribusi dalam hal pengiriman pasukan. Ia menyebut Jakarta juga akan berkontribusi secara finansial untuk menjaga perdamaian.

    “Tak hanya dengan pasukan, kami juga siap berkontribusi secara finasial untuk menjaga dan memastikan perdamaian.”

    Lebih lanjut, Prabowo juga mengatakan bahwa peran PBB sangatlah diperlukan untuk menjaga perdamaian dan juga semangat kebersamaan. Ia mencontohkan bagaimana Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), lembaga PBB untuk aviasi, berperan dalam membuat regulasi penerbangan yang memungkinkan para pemimpin dunia hadir di New York untuk mengikuti sidang ini.

    “Tanpa PBB, kita tidak dapat aman. Indonesia butuh PBB dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walau kami juga masih berjuang, tapi kami butuh PBB yang kuat,” tambahnya.

  • Di PBB, Prabowo: Dunia Miliki Palestina Merdeka, Kita Mengakui Israel

    Di PBB, Prabowo: Dunia Miliki Palestina Merdeka, Kita Mengakui Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungannya untuk Gaza dan Palestina. Hal ini disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Hal ini juga perlu dilakukan meski Indonesia pada akhirnya harus mengakui kedaulatan Israel.

    “Dunia harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan demikianlah kita dapat memiliki perdamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian, dan tidak ada lagi kecurigaan,” tegasnya. 

    “Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara ini. Dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, kedamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia.”

    Prabowo kemudian menegaskan juga komitmen untuk menjadi bagian dari mewujudkan visi ini. Ia juga mengajak dunia untuk mewujudkan hal ini bersama.

    “Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan,” paparnya.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia merupakan kontributor besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk stabilitas dunia. Ia mengatakan siap mengirimkan 20 ribu lagi pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, dan Sudan.

    “Kami siap untuk menerjunkan 20 ribu putra-putri kami ke Gaza, Ukraina, ke Sudan bila diminta majelis ini,” jelasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tak akan hanya berkontribusi dalam hal pengiriman pasukan. Ia menyebut Jakarta juga akan berkontribusi secara finansial untuk menjaga perdamaian.

    “Tak hanya dengan pasukan, kami juga siap berkontribusi secara finasial untuk menjaga dan memastikan perdamaian.”

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Awas Perang, Negara NATO Serukan Eropa Siap Lawan Rusia

    Awas Perang, Negara NATO Serukan Eropa Siap Lawan Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara Eropa Barat harus siap melawan Rusia jika mereka menawarkan jaminan keamanan kepada Kyiv sebagai bagian dari potensi penyelesaian konflik Ukraina. Hal ini ditegaskan kata Presiden negara NATO, Finlandia Alexander Stubb.

    Dalam wawancara dengan The Guardian yang dirilis akhir pekan kemarin, Stubb menekankan bahwa jika Barat memutuskan untuk memberikan jaminan apa pun kepada Kyiv, mereka harus tetap berpegang pada sebuah gagasan. Bahwa “jaminan keamanan pada dasarnya merupakan pencegah”.

    Ketika ditanya apakah jaminan tersebut berarti negara-negara Eropa mengatakan mereka siap untuk terlibat secara militer dengan Rusia jika terjadi serangan terhadap Ukraina, Stubb pun menjawab “itulah definisi dari jaminan keamanan”. Ia menambahkan bahwa jaminan tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa kekuatan nyata di belakangnya.

    Ia pun mengatakan bahwa Rusia seharusnya tidak memiliki suara dalam masalah ini. Jadi, tegas dia, bukan masalah apakah Rusia akan setuju dengan jaminan yang diberikan kepada Ukraina atau tidak.

    “Tentu saja mereka tidak akan setuju, tetapi bukan itu intinya,” tambahnya.

    Perdebatan tentang potensi jaminan keamanan untuk Ukraina telah berlangsung selama berbulan-bulan. Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa 26 negara berjanji untuk membentuk “pasukan penenang” baik di darat, laut, dan udara, yang akan dikerahkan ke Ukraina hanya setelah kesepakatan damai atau gencatan senjata tercapai. Macron mengklaim bahwa ‘pasukan’ tersebut tidak akan dirancang untuk berperang melawan Rusia.

    Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan darat AS ke Ukraina.

    Sementara itu, Rusia mengatakan pada prinsipnya tidak menentang jaminan keamanan Barat untuk Kyiv. Tetapi Moskow bersikeras bahwa jaminan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan Rusia dan tidak boleh ditujukan untuk membendung Rusia.

    Para pejabat Rusia juga telah memperingatkan agar tidak mengerahkan pasukan NATO ke Ukraina dengan dalih apa pun. Alasannya pergerakan blok tersebut menuju perbatasan Rusia merupakan salah satu alasan utama konflik tersebut.

    Moskow juga telah memperingatkan bahwa setiap personel militer asing tanpa izin yang ditempatkan di Ukraina akan dianggap sebagai “target yang sah”.

    Finlandia resmi menjadi anggota NATO ke-31 pada April 2023. Hal tersebut menjadi perubahan strategis bersejarah yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Lakukan Penyiksaan Warga Sipil Ukraina

    Rusia Lakukan Penyiksaan Warga Sipil Ukraina

    Jenewa

    Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Rusia telah melakukan penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual, terhadap tahanan sipil di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki pasukannya. PBB menyebut praktik penyiksaan oleh Moskow itu terjadi dalam “cara yang meluas dan sistematis”.

    Laporan yang dirilis kantor hak asasi manusia (HAM) PBB itu, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), menyimpulkan bahwa Rusia, sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, “telah menjadikan tahanan sipil Ukraina sebagai subjek pelanggaran serius dengan pola konsisten” terhadap hukum internasional.

    Laporan terbaru yang dirilis pada Selasa (23/9) itu menyebutkan bahwa para penyelidik PBB telah mewawancarai sebanyak 216 warga sipil yang telah dibebaskan dari penahanan di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Rusia sejak Juni 2023.

    Sebanyak 92 persen dari mereka, menurut laporan kantor HAM PBB itu, telah “memberikan laporan yang konsisten dan detail tentang pengalaman mereka menjadi korban penyiksaan atau penganiayaan selama penahanan mereka”.

    “Pemukulan parah dengan berbagai instrumen, seperti pentungan atau tongkat kayu, sengatan listrik ke berbagai bagian tubuh, dan eksekusi tiruan termasuk di antara metode yang disebutkan,” sebut laporan kantor HAM PBB tersebut.

    Banyak juga yang mengakui mereka telah mendapatkan ancaman pembunuhan dan kekerasan terhadap diri mereka sendiri atau orang tercinta mereka, berbagai bentuk penghinaan, dan “berbagai posisi yang membuat stres”.

    “Banyak orang yang diwawancarai menjadi korban berbagai bentuk penyiksaan atau penganiayaan selama penahanan,” demikian laporan kantor HAM PBB.

    Pada Mei 2025, menurut kantor HAM PBB, otoritas Ukraina melaporkan bahwa sekitar 1.800 warga sipilnya ditahan oleh Rusia. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.

    Laporan kantor HAM PBB itu memperingatkan bahwa Rusia sering mengabaikan perlindungan hukum, ditambah dengan kurangnya akuntabilitas yang parah, telah “menempatkan banyak warga sipil Ukraina di luar perlindungan hukum yang efektif selama penahanan mereka”.

    Kepala HAM PBB Volker Turk menekankan bahwa “orang-orang telah ditangkap secara sewenang-wenang dari jalanan di wilayah pendudukan, didakwa dengan dasar hukum yang berubah-ubah, dan ditahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun”.

    “Sangat penting agar hak asasi manusia para tahanan sipil, yang sangat terdampak oleh konflik mengerikan ini, diprioritaskan dalam setiap perundingan damai,” cetusnya.

    Laporan terbaru itu juga mendokumentasikan “kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk” terhadap warga sipil yang ditahan oleh otoritas Ukraina. Disebutkan bahwa di wilayah-wilayah yang dikuasai, Ukraina menahan banyak warganya sendiri atas tuduhan terkait keamanan nasional, termasuk pengkhianatan dan spionase.

    Warga-warga Ukraina lainnya, menurut laporan itu, menghadapi tuduhan kolaborasi terkait interaksi mereka dengan otoritas pendudukan Rusia.

    Lihat juga Video: Warga Sipil Ukraina Tewas Ribuan Lebih Banyak daripada Laporan PBB

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin Beri Kewarganegaraan Rusia ke Wanita AS Ngaku Dilecehkan Biden

    Putin Beri Kewarganegaraan Rusia ke Wanita AS Ngaku Dilecehkan Biden

    Moskow

    Tara Reade, seorang wanita Amerika Serikat (AS) yang menuduh mantan Presiden Joe Biden melakukan kekerasan seksual pada dirinya tahun 1990-an silam, mendapatkan status kewarganegaraan Rusia. Pemberian kewarganegaraan itu diatur dalam dekrit yang diteken langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dokumen yang dipublikasikan dalam situs web informasi hukum resmi Rusia, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), menyatakan bahwa Reade, yang memiliki nama lengkap “McCabe Alexandra Tara, lahir pada 26 Februari 1964” kini telah menjadi warga negara Rusia.

    Menurut laporan media lokal AS, Reade mengganti namanya menjadi Alexandra McCabe pada tahun 1998 untuk melindungi dirinya dari mantan suaminya, yang dia tuduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

    Pada awal tahun 2020, Reade mengklaim bahwa Biden, yang saat itu mencalonkan diri dalam pilpres, telah melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya di koridor gedung Kongres AS tahun 1993 silam, ketika Biden masih menjadi Senator AS dan Reade bekerja untuknya.

    Tuduhan itu dibantah mentah-mentah oleh Biden, namun sempat menjadi salah satu hambatan dalam kampanye pilpres melawan Donald Trump, yang pada saat itu menjabat periode pertama sebagai Presiden AS.

    Trump sendiri juga menghadapi rentetan tuduhan penyerangan seksual, pelecehan seksual, bahkan tuduhan pemerkosaan dari sejumlah wanita. Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS untuk periode keduanya sejak Januari 2025 lalu.

    Namun tuduhan yang dilontarkan Reade terhadap Biden diwarnai Inkonsistensi, termasuk tidak adanya catatan aduan yang diklaimnya telah disampaikan kepada Kongres AS usai dugaan kekerasan seksual itu.

    Kemudian pada Mei 2023, Reade mengumumkan dalam wawancara dengan media Rusia, Sputnik, bahwa dirinya bermaksud mengajukan permohonan paspor Rusia.

    Pada saat itu dia berbicara dari Moskow, dan mengakui dirinya memutuskan tetap tinggal di Rusia karena khawatir akan keselamatannya di negara asalnya.

    Pada Juli 2024, Reade sempat mengumumkan via media sosial X bahwa dirinya pulang ke AS untuk mengadukan Biden atas tuduhan penyerangan seksual, beberapa hari sebelum Biden yang sedang sakit itu mengundurkan diri dari pencapresannya.

    Lihat juga Video ‘Putin Ungkit Perjanjian Minsk, Salahkan Ukraina Atas Perang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)