Negara: Ukraina

  • Ngerinya Rusia Sampai Anak Sekolah Dilatih Persiapan Perang

    Ngerinya Rusia Sampai Anak Sekolah Dilatih Persiapan Perang

    Kompetisi

    Para siswa sekolah menengah, menurut Kementerian Pendidikan, juga akan diajari menggunakan peluru tajam ‘di bawah bimbingan perwira atau instruktur unit militer yang berpengalaman secara eksklusif di garis depan pertempuran.

    Program yang sedang diuji tahun ini dan akan diperkenalkan tahun 2024 mendatang itu, dirancang untuk menanamkan kepada para siswa ‘pemahaman dan penerimaan terhadap estetika seragam militer, ritual militer dan tradisi tempur’.

    Survei ekstensif yang dilakukan CNN terhadap media lokal dan media sosial di Rusia mendapati bahwa anak-anak berusia 7-8 tahun telah menerima pelatihan dasar militer.

    Members of Russia’s Youth Army military-patriotic movement and other participants attend a demonstration lesson that is part of an extracurricular educational program, which involves weapon training, first aid treatment, camping skills and other courses, in Sevastopol, Crimea, May 19, 2023. REUTERS/Alexey Pavlishak Foto: REUTERS/Alexey Pavlishak

    Pada Juli lalu, contohnya, anak-anak di Belgorod — wilayah Rusia dekat perbatasan Ukraina — berpartisipasi dalam latihan yang mencakup penggunaan senjata otomatis, merakit senapan mesin dan melewati halang rintangan ala militer.

    Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov bahkan menyarankan untuk menggelar latihan bersama dengan anak-anak sekolah dan pra-sekolah secara rutin.

    Tidak hanya itu, digelarnya kompetisi para remaja yang disebut Pertandingan Olahraga Militer Kaum Muda mengindikasikan generasi berikutnya di Rusia sedang dipersiapkan untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Moskow.

    Sebanyak 180 atlit dari 14 tim, termasuk wilayah Ukraina yang dianeksasi secara ilegal, ikut serta dalam berbagai kompetisi ala militer mencakup lempar granat, latihan fisik, halang rintang dan merakit senapan serbu Kalashnikov hingga mengikuti kuis sejarah militer.

    Selanjutnya, Zelensky pernah bilang begini:

  • Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Kanada dalam kunjungan untuk menggalang dukungan bagi negaranya saat melawan invasi Rusia. Dia tiba di Kanada pada Kamis (21/9) malam waktu setempat usai kunjungan ke Amerika Serikat.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/9/2023), Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menyambut Zelensky saat dia turun dari pesawatnya di Ottawa, seperti yang terlihat di TV Kanada, dalam perjalanan dari Washington. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kanada sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022.

    Sebelumnya di Washington, Zelensky bertemu dengan Presiden Joe Biden dan para pemimpin Kongres AS.

    Kanada adalah rumah bagi komunitas besar Ukraina, dan pemerintahan Trudeau telah menjanjikan dukungan tegas dan abadi bagi Ukraina saat negara itu memerangi pasukan Rusia.

    Pada hari Jumat (22/9), Zelensky akan mengadakan pembicaraan formal dengan Trudeau dan memberikan pidato di depan parlemen Kanada.

    Dia dan Trudeau juga akan melakukan perjalanan ke Toronto untuk bertemu dengan para pemimpin bisnis dan anggota komunitas warga Kanada asal Ukraina.

    Sebelumnya, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

  • Rudal Rusia Hantam Fasilitas Energi Ukraina, 18 Orang Luka

    Rudal Rusia Hantam Fasilitas Energi Ukraina, 18 Orang Luka

    Kyiv

    Pasukan Rusia menggempur sejumlah fasilitas energi di beberapa wilayah Ukraina dalam serangan rudal terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 18 orang, termasuk seorang bocah perempuan berusia sembilan tahun, mengalami luka-luka akibat serangan rudal Moskow itu.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (22/9/2023), para pejabat Kyiv melaporkan apa yang mereka lihat sebagai tembakan salvo pertama dalam gempuran Moskow yang menargetkan jaringan listrik nasional negara tersebut pada Kamis (21/9) waktu setempat.

    Pemadaman listrik dilaporkan terjadi di sedikitnya lima wilayah Ukraina yang ada di bagian barat, tengah dan timur. Situasi ini mengingatkan pada rentetan serangan udara Rusia terhadap infrastruktur penting Ukraina pada musim dingin lalu yang memicu pemadaman listrik besar-besaran bagi jutaan orang.

    Laporan para pejabat Ukraina menyebut sedikitnya 18 orang mengalami luka-luka akibat rentetan serangan Rusia itu, dengan salah satu korban luka diidentifikasi sebagai seorang anak perempuan yang baru berusia sembilan tahun.

    “Musim dingin akan tiba. Malam ini (Rusia) kembali melancarkan serangan rudal terhadap infrastruktur energi Ukraina,” sebut anggota parlemen Ukraina, Andrii Osadchuk, dalam pernyataan via media sosial X.

    Operator jaringan listrik Ukraina, Ukrenergo, melaporkan bahwa serangan ini menjadi yang pertama dari Rusia yang menargetkan infrastruktur listrik dalam enam bulan terakhir. Ukrnergo melaporkan kerusakan terjadi pada fasilitas mereka yang ada di wilayah barat dan tengah Ukraina.

    Serangan Moskow itu, menurut Ukrenergo, memicu pemadaman listrik di wilayah Rivne, Zhytomyr, Kyiv, Dnipropetrovsk dan Kharkiv.

  • Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Washington

    Presiden Ukraina Volodmyr Zelensky tiba di Gedung Putih, Washington, Amerika Serita (AS). Zelensky bertemu dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Dilansir dari AFP, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

    “Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk memerangi teror Rusia, sungguh teror,” kata Zelensky kepada Biden di Oval Office.

    Zelensky duduk bersama Biden di bawah potret mantan presiden George Washington dan Abraham Lincoln dan membaca sambutan yang telah disiapkan dari kartu, Zelensky juga berterima kasih kepada Kongres atas “dukungan yang sangat besar.”

    Biden memuji “keberanian luar biasa” rakyat Ukraina saat mereka melawan invasi Rusia, dan menambahkan bahwa “rakyat Amerika bertekad untuk memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan dunia mendukung Anda.”

    “Kami mendukung perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina,” katanya.

    Kunjungan Zelensky yang kedua pada masa perang ke Washington menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit dibandingkan ketika ia disambut sebagai pahlawan pada bulan Desember 2022.

    Dan di Kongres, para pemimpin Partai Republik dan Demokrat terjebak dalam pertarungan belanja yang sengit yang dapat memicu penutupan pemerintahan AS, dan paket bantuan senilai $24 miliar untuk Ukraina juga terancam.

    (aik/aik)

  • Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Jakarta

    Pidato Presiden Volodymyr Zelensky dalam Sidang Majelis Umum PBB yang menyindir soal larangan impor biji-bijian membuat Polandia dan Ukraina terlibat perselisihan. Hal ini bahkan membuat Polandia memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/9/2023), Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian. Namun dia menyebut adanya ‘drama politik’ yang hanya membantu Rusia.

    Tidak hanya itu, Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kyiv.

    Komentar itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia, yang mengecam pernyataan Zelensky itu ‘tidak bisa dibenarkan soal Polandia. Terlebih Polandia telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang’.

    Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka.

    Situasi ini berawal ketika Uni Eropa, pada Jumat (15/9) pekan lalu, mengumumkan diakhirinya larangan impor biji-bijian Ukraina di lima negara anggotanya.

    Pengumuman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak yang ditanggapi Kyiv dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyl Zvarych untuk menyampaikan protes mereka.

    “Memberikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes Zvarych.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pawel Jablonski telah ‘menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden V Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia’.

    Simak Video “Video: Rusia Klaim Serang ‘Bengkel’ Drone-Area Perakitan Peralatan Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    New York

    Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

    Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

    Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

    Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    “Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

    Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

    Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

    Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

    Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

    Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

    Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

    Erosi kekuatan Barat

    Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

    Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

    “KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

    Inisiatif Jerman

    Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

    Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

    Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

    (bh/ha)

    (nvc/nvc)

  • Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    New York

    Rusia menanggapi seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar hak veto Moskow dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dicabut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov menegaskan hak veto yang dimiliki Rusia merupakan ‘alat yang sah’ dalam hubungan internasional.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), Lavrov yang menghadiri forum Dewan Keamanan PBB pada Rabu (20/9) setelah Zelensky pergi meninggalkan ruangan, mencemooh gagasan dicabutnya hak veto Rusia dan menggambarkannya sebagai cara untuk mengendalikan kekuatan Barat.

    “Penggunaan veto adalah alat yang sah sebagaimana tercantum dalam Piagam (PBB) dengan tujuan mencegah keputusan yang dapat menyebabkan perpecahan organisasi,” tegas Lavrov dalam tanggapannya.

    Dalam pidatonya di hadapan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam forum yang sama, Lavrov menuduh Barat memicu perselisihan internal di Ukraina selama bertahun-tahun, mempersenjatai Kyiv dan mendorong negara itu ke arah konflik militer melawan Rusia.

    “Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri telah diinjak-injak berkali-kali,” sebut Lavrov.

    Lavrov juga menyatakan Rusia terbuka untuk merundingkan jalan keluar dari krisis Ukraina dan mengecam Zelensky, yang berupaya merebut kembali wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, karena tidak melakukan perundingan.

    “Ketika menyangkut perundingan, kami tidak menolak untuk melakukan perundingan. Tetapi saya ingin mengingatkan Menteri Luar Negeri yang terhormat bahwa Presiden Zelensky telah menandatangani dekrit yang melarang perundingan dengan pemerintahan (Presiden Vladimir) Putin,” tuduhnya.

    Lihat juga Video ‘Zelensky Yakin Kalahkan Rusia Usai Terima Bantuan Jet Tempur F-16’:

  • Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Berlin

    Jerman menghadapi kesulitan untuk menerima lebih banyak migran, demikian diungkapkan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sebelum berangkat ke Italia pada hari Rabu (20/09).

    “Jerman, seperti halnya Italia, berada pada batas kapasitasnya,” kata Steinmeier dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera. Ia memaparkan, Jerman telah menerima sepertiga dari semua permohonan suaka yang diajukan di Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2023.

    Steinmeier mengakui bahwa Italia dan Jerman menerima “beban berat yang harus ditanggung” dan menyerukan “distribusi yang adil” atas beban migrasi di Eropa.

    Steinmeier menyerukan “kontrol yang lebih kuat’ di perbatasan eksternal

    Steinmeier memulai kunjungan tiga harinya ke Italia pada hari Rabu (20/09), di mana ia bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan mengunjungi Pulau Sisilia di selatan Italia.

    Pihak berwenang Italia baru-baru ini mulai memindahkan sejumlah migran ke Sisilia dari pulau kecil Lampedusa, yang kewalahan dengan jumlah kedatangan pencari suaka, yang memecahkan rekor. Sekitar 8.500 orang tiba di Lampedusa dengan menggunakan 199 kapal antara hari Senin dan Rabu pekan lalu.

    Untuk membatasi jumlah orang yang datang ke Eropa, Steinmeier mengatakan bahwa ‘kontrol dan pengawasan yang lebih kuat di perbatasan eksternal’ diperlukan.

    Italia dan Jerman berselisih mengenai penerimaan migran

    Presiden Jerman menekankan keyakinannya bahwa Italia tidak boleh dibiarkan sendirian dalam masalah migrasi dan berterima kasih kepada negara itu karena telah menunjukkan ‘begitu banyak tanggung jawab kemanusiaan.’

    Pemerintah sayap kanan Italia telah dikritik karena mengeluarkan dekrit yang mengekang hak-hak migran dan menghalangi misi penyelamatan nirlaba di laut.

    Steinmeier juga mendesak pemerintah Italia dan Jerman untuk merundingkan kesepakatan atas perselisihan mereka mengenai masalah ini.

    Pekan lalu, Jerman menangguhkan penerimaan migran secara sukarela dari Italia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri Italia mengatakan Italia sendiri menolak untuk menerima kembali orang-orang yang proses suakanya menjadi tanggung jawab pemerintahan di Roma di bawah hukum Uni Eropa.

    Perdebatan di Jerman mengenai ‘batas migrasi’ kembali memanas

    Beberapa politisi Jerman baru-baru ini mengusulkan pembatasan jumlah migran dan pencari suaka setiap tahunnya.

    Pemimpin kubu oposisi konservatif Friedrich Merz mengatakan jumlah migran harus ditetapkan sebesar 200.000 orang per tahun. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menolak pembatasan tersebut.

    Menurut data resmi, Jerman telah menerima sekitar 175.000 permohonan suaka pada tahun 2023, tidak termasuk dari Ukraina. Pada akhir Agustus sudah ada lebih dari 200.000. Angka tersebut 77% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sebanyak 70% pendaftar suaka adalah laki-laki. Jerman telah menerima lebih dari satu juta pengungsi dari Ukraina, melalui proses suaka khusus Uni Eropa, sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, pemerintah Jerman sedang berusaha untuk menarik para migran untuk mengisi sekitar dua juta lapangan pekerjaan. Para anggota parlemen Jerman pada bulan Juni lalu telah memberikan suara untuk mereformasi undang-undang imigrasi pekerja terampil.

    Berapa jumlah migran di Jerman?

    Sekitar 20,2 juta orang di Jerman bermigrasi ke negara itu atau lahir dari orang tua yang pindah ke sana, demikian data dari tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Federal, Destatis.

    Angka tersebut meningkat 6,3% dari angka tahun 2021 dan jumlahnya mewakili 24,3% dari total populasi 83,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 15,3 juta atau 18,4% penduduk pindah ke Jerman dari luar negeri pada suatu saat dalam hidup mereka.

    Tercatat lebih dari enam juta orang bermigrasi ke Jerman dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu antara tahun 2013 hingga 2022.

    Meningkatnya migrasi dari wilayah konflik seperti Ukraina, Suriah, dan Afganistan pada tahun 2022, meningkatkan jumlah orang yang bermigrasi sendiri lebih cepat, lebih dari 7,3% pada tahun lalu.

    ap/yf (dpa, AP)

    Lihat juga Video ‘Angkatan Laut Sri Lanka Gagalkan 78 Orang yang Kabur Naik Perahu’:

    (nvc/nvc)

  • China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    Beijing

    China dibuat naik pitam oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock yang menyebut Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator. Beijing menilai sebutan yang diberikan oleh Baerbock itu ‘absurd’ dan merupakan ‘provokasi politik terbuka’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (18/9/2023), komentar kontroversial itu dilontarkan Baerbock dalam wawancara langsung dengan media Amerika Serikat (AS), Fox News, pekan lalu ketika dia ditanya soal perang yang dipicu Rusia di wilayah Ukraina.

    “Jika (Presiden Vladimir) Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi para diktator lainnya di dunia, seperti Xi, seperti Presiden China?” ucap Baerbock secara terang-terangan menyebut nama Xi dalam wawancara itu.

    Protes keras telah dilayangkan secara resmi oleh pemerintah Beijing terhadap otoritas Berlin, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut pernyataan Baerbock itu ‘sangat absurd’ dan jelas-jelas telah melanggar martabat politik China.

    “Itu merupakan provokasi politik terbuka,” sebut Mao dalam konferensi pers saat menanggapi pernyataan Menlu Jerman soal Presiden China tersebut.

    Baerbock dikenal sebagai pengkritik keras China. Pada Agustus lalu, Baerbock menyebut Beijing memberikan tantangan terhadap ‘dasar-dasar bagaimana kita hidup bersama di dunia ini’.

    Sebelumnya, dia menggambarkan aspek-aspek kunjungannya ke China sebagai sesuatu yang ‘lebih dari sekadar mengejutkan’ dan mengatakan bahwa Beijing semakin menjadi saingan sistemik dibandingkan mitra dagang.

  • Tentara Rusia Dibui 13 Tahun karena Tak Mau Berperang di Ukraina

    Tentara Rusia Dibui 13 Tahun karena Tak Mau Berperang di Ukraina

    Jakarta

    Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada seorang tentara karena meninggalkan unitnya untuk menghindari pertempuran di Ukraina.

    Tentara tersebut akan dikirim ke penal colony atau koloni hukuman berpengamanan maksimum. Koloni hukuman di Rusia pada dasarnya adalah sebuah kamp kerja paksa di mana para tahanan ditempatkan di barak, bukan di sel individual.

    Moskow sebelumnya telah menjatuhkan sejumlah hukuman berat bagi desersi selama mobilisasi militer – yang memicu gelombang emigrasi tahun lalu – dan kepada tentara-tentara yang menolak berperang di Ukraina.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/9/2023), pengadilan militer di pulau Sakhalin di wilayah timur jauh Rusia mengatakan tentara tersebut, Maxim Kochetkov, meninggalkan unitnya “untuk menghindari dikirim ke operasi militer khusus” di Ukraina.

    Dia ditangkap pada bulan Juli lalu di Pulau Sakhalin oleh polisi.

    Kochetkov awalnya dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena desersi, namun hukumannya diperberat seiring proses pidana karena telah meninggalkan unitnya tanpa izin pada Februari tahun lalu.

    Pengadilan mengatakan dia akan menjalani hukuman 13 tahun di “koloni lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum.”

    Secara terpisah, pengadilan yang didirikan Moskow di wilayah pendudukan Donetsk di Ukraina timur, menjatuhkan hukuman 26 tahun penjara kepada seorang tawanan perang Ukraina dari resimen Azov, media pemerintah Rusia melaporkan.

    Resimen Azov mempertahankan pertahanan kota pelabuhan Mariupol di Ukraina, sebelum jatuh ke tangan pasukan Rusia pada musim semi lalu

    Pengadilan menuduh tentara Ukraina, Ruslan Kolodyazhny tersebut membunuh dua warga sipil di Mariupol pada April 2022, menurut kantor berita Rusia, RIA Novosti.

    Kantor berita tersebut mengutip pernyataan pengadilan yang mengatakan tentara tersebut akan menjalani hukumannya di “fasilitas pemasyarakatan dengan keamanan maksimum”.

    (ita/ita)