Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • TNI AD ubah syarat usia dan tinggi badan bagi calon prajurit

    TNI AD ubah syarat usia dan tinggi badan bagi calon prajurit

    Tapi bukan berarti kami mengurangi kualitas ya, karena kalau orang tinggi kan belum tentu lebih kuat dari yang pendek

    Jakarta (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengubah syarat usia maksimal menjadi 24 tahun dari 22 tahun serta tinggi badan minimal menjadi 158 cm dari 163 cm bagi calon prajurit Bintara dan Tamtama.

    Saat ditemui di Jakarta, Rabu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengungkapkan persyaratan baru tersebut seiring dengan kebutuhan pasukan yang lebih banyak pada TNI AD.

    “Tapi bukan berarti kami mengurangi kualitas ya, karena kalau orang tinggi kan belum tentu lebih kuat dari yang pendek,” ujar Jenderal Tandyo.

    Ia menyebutkan perubahan persyaratan itu dilakukan utamanya pada TNI AD lantaran saat ini Angkatan Darat cenderung lebih banyak dibangun, khususnya terkait Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    Adapun BTP merupakan satuan infanteri baru yang dibentuk oleh TNI AD untuk mendukung pembangunan nasional, terutama dalam program ketahanan pangan, di samping menjaga pertahanan negara.

    BTP akan ditempatkan di setiap kabupaten/kota, memiliki lahan seluas 30 hektar, dan dilengkapi prajurit yang memiliki kemampuan tempur serta keterampilan di bidang pertanian, perikanan, konstruksi, dan kesehatan.

    Tandyo menuturkan Indonesia menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang membutuhkan banyak pasukan apabila terdapat potensi perang.

    Indonesia, kata dia, belajar dari perang Ukraina dengan Rusia, yang cenderung merekrut tentara bayaran, sehingga terlihat tidak siap dengan adanya ancaman.

    “Jadi kami harus mempersiapkan karena ancaman bisa datang setiap saat. Meski sekarang kan enggak, tapi kita harus siap,” tuturnya.

    TNI AD kembali membuka rekrutmen Bintara Gelombang II dan Tamtama Gelombang 3 pada tahun 2025.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi TNI AD mulai 11 September 2025 dan validasi pada 15 September 2025. Penutupan validasi atau daftar ulang akan disampaikan melalui laman maupun media sosial resmi TNI AD.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Jakarta –

    Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan koalisi Jerman menurun drastis cuma lima bulan setelah dilantik. Survei “ARD-Deutschlandtrend” terbaru menunjukkan hanya 22% responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz dari partai konservatif CDU/CSU bersama mitra koalisinya Partai Sosialdemokrat (SPD).

    Buntutnya, situasi politik di dalam negeri banyak mendominasi agenda retret anggota kabinet di Villa Borsig, Berlin.

    Krisis pemilihan hakim MK

    Situasi internal koalisi sempat memanas, khususnya saat pemilihan hakim baru Mahkamah Konstitusi yang menjadi jatah SPD.

    Parlemen Jerman Bundestag akhirnya memilih tiga hakim baru, dua perempuan dan satu laki-laki, dengan suara dua pertiga mayoritas, tapi proses tersebut baru berhasil dalam putaran kedua.

    Pada bulan Juli, proses pencalonan gagal setelah muncul keberatan dari sayap konservatif CDU/CSU terhadap kandidat yang diajukan SPD, Frauke Brosius-Gersdorf. Kejadian ini dinilai sebagai ujian atas soliditas koalisi.

    Kanselir Merz sendiri juga baru terpilih pada pemungutan suara putaran kedua, setelah terjadi perbedaan suara dari dalam partai koalisi.

    Tekanan terhadap kas negara

    Merz sedianya berkampanye dengan janji mempertahankan disiplin fiskal. Tidak heran, dia dihujani kritik dari barisan sendiri setelah mendukung pelonggaran “rem utang”—kebijakan kaum konservatif—demi membiayai ekspansi belanja negara.

    CDU/CSU sebabnya kini mendorong penghematan, sementara SPD mendorong belanja melalui peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kenaikan pajak.

    Naik turun pajak

    Sengketa klasik antara SPD dan CDU/CSU kembali mencuat. Partai SPD melihat kesenjangan sosial, dan ingin membaginya lebih adil melalui pajak warisan dan penghasilan tinggi. Namun, partai CDU/CSU menolak pendekatan ini, dengan dalih imbas buruk bagi pertumbuhan ekonomi.

    Namun, belakangan muncul celah kompromi, menyusul dukungan dari sebagian anggota CDU bagi pajak warisan. Potensi tawar-menawar politik pun muncul, misalnya, SPD memberi kelonggaran kepada CDU, dengan menyetujui penghematan tunjangan sosial yang dikenal dengan nama Brgergeld alias uang rakyat.

    Polemik uang tunjangan

    CDU/CSU tidak hanya menolak mekanisme pemberian tunjangan bagi pengangguran, tetapi juga nama yang digunakan. Program bantuan sosial ini diperkenalkan pada 2023 oleh pemerintahan SPD sebagai jaminan dasar bagi pencari kerja. CDU/CSU menilai nama tersebut memberi kesan bantuan negara adalah hak otomatis, serta menurunkan motivasi penerima untuk bekerja.

    Kaum konservatif juga menyoroti, hampir separuh penerima Brgergeld adalah warga negara asing. SPD menolak tuduhan adanya penyalahgunaan sistem secara sistematis, serta menolak pemangkasan besar atau pengetatan persyaratan.

    Namun begitu, kedua belah pihak sepakat untuk memberantas penipuan terorganisir, yang dikeluhkan oleh Badan Tenaga Kerja Federal.

    Tekanan pada jaminan sosial

    Akibat populasi yang menua, ditambah menyusutnya jumlah pekerja, sistem jaminan hari tua, asuransi kesehatan, dan perawatan di Jerman menghadapi tekanan berat. CDU/CSU ingin memangkas biaya, termasuk kemungkinan menaikkan usia pensiun. SPD sebaliknya ingin mempertahankan tingkat manfaat dari dana pensiun.

    Benih perpecahan juga muncul antara CDU dan CSU dalam hal tambahan dana pensiun bagi ibu yang anaknya lahir sebelum 1992. Usulan CSU itu diterima meski mendapat keberatan dari kader CDU. Organisasi pemuda CDU, Junge Union, sebaliknya mendorong reformasi pensiun dengan tujuan mengurangi beban bagi generasi muda.

    Pertarungan politik di Jerman sebabnya diprediksi akan semakin tajam dalam isu jaminan kesehatan dan perawatan.

    Migrasi: Antara target koalisi dan tekanan elektoral

    Meningkatnya dukungan terhadap partai ekstrem kanan AfD menunjukkan bahwa pembatasan imigrasi menjadi isu penting. Koalisi pemerintahan telah meningkatkan kontrol perbatasan, dan menolak sebagian pencari suaka. Menteri Dalam Negeri CSU, Alexander Dobrindt, menyatakan “migrasi ilegal” telah menurun signifikan.

    Pembatasan migrasi tidak sepenuhnya disokong SPD. Gagasan dari Perdana Menteri Bayern, Markus Sder, untuk mencabut tunjangan sosial bagi pengungsi Ukraina ditolak SPD dan bahkan juga oleh CDU. Perbedaan utama antara SPD dan CDU/CSU dalam isu migrasi lebih terlihat dalam nada dan pendekatan kebijakan.

    Dinas Militer: Wajib atau sukarela?

    Kedua pihak sepakat memperkuat militer dan meningkatkan anggaran pertahanan. Perbedaan muncul dalam isu wajib militer. Pemerintah saat ini sedang mengajukan rancangan undang-undang untuk mengenalkan sistem dinas militer baru berbasis sukarela.

    Menteri Pertahanan SPD, Boris Pistorius, menyatakan, jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi, maka kewajiban dinas militer akan dipertimbangkan. CDU/CSU ingin agar ada mekanisme otomatis yang mengaktifkan kembali wajib militer, jika kebutuhan tak tercapai.

    Namun SPD telah secara resmi menolak ide pemberlakuan otomatis wajib militer dalam kongres partai bulan Juni lalu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Bunga Matahari Bakal Ditanam di Cikande untuk Serap Radioaktif, Pernah Dipakai di Chernobyl

    Bunga Matahari Bakal Ditanam di Cikande untuk Serap Radioaktif, Pernah Dipakai di Chernobyl

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemkab Serang dikabarkan akan menanam bunga matahari di sekitar wilayah yang terpapar radiasi Cesium 137 di Cikande.

    Hal ini karena bunga matahari memiliki kemampuan dalam membersihkan limbah radioaktif dari lingkungan.

    Itulah sebabnya bunga matahari pernah ditanam secara massal setelah bencana Chernobyl tahun 1986.

    “Bunga matahari sangat pandai menyerap isotop radioaktif tertentu,” jelas ilmuwan tanah Michael Blaylock dilansir dari IFL science.

    Tanaman-tanaman berwarna cerah ini bukan hanya membuat indah lingkungan, namun juga menyimpan sebagian besar biomassanya di daun dan batang, sehingga bahan radioaktif yang diserap tanaman dapat dibuang tanpa harus menggali akarnya. Inilah kenapa bunga matahari bisa menyerap limbah radioaktif dan membersihkan lingkungan dari paparannya.

    Fitoremediasi, atau penggunaan tanaman untuk membersihkan racun dari lingkungan, merupakan kesuksesan besar di Chernobyl, di mana bencana nuklir meninggalkan tanah dan air di sekitarnya yang sarat dengan unsur radioaktif cesium dan strontium.

    Proses ini berhasil karena isotop “meniru” nutrisi yang diserap bunga matahari secara alami cesium meniru kalium, yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis, dan strontium berperan sebagai kalsium, yang memberikan dukungan struktural.

    Awal mula Bunga Matahari jadi ‘obat’ penghilang radiasi

    Dilansir dari UA magazine, banyak teknologi yang dikembangkan sejak kecelakaan Chernobyl pada tahun 1986 menggunakan mesin dan bahan kimia canggih; namun, beberapa perusahaan dan ilmuwan telah mengalihkan perhatian mereka kepada sahabat dan penolong tertua kita: tumbuhan.

    Para ilmuwan telah menyelidiki spesies tumbuhan yang tidak dianggap untuk dikonsumsi untuk membantu menghilangkan radionuklida yang dilepaskan setelah kecelakaan nuklir. Proses ini disebut fitoremediasi.

    Penggunaan fitoremediator telah dimulai puluhan tahun yang lalu. Namun, dari ribuan tanaman yang dipertimbangkan, kultivar bunga matahari Helianthus annuus L telah dinyatakan sebagai pemenang yang jelas.

    Pada tahun 1986, ahli biologi tanaman Ilya Rasking dan kelompok penelitiannya di Universitas Rutgers menemukan bahwa budidaya hidroponik spesies bunga matahari ini dengan cepat mengakumulasi logam berat dan radionuklida. Mereka melakukan eksperimen dengan air yang terkontaminasi uranium di Ohio, dan melaporkan bahwa, setelah 24 jam, konsentrasi uranium dalam air menurun hingga 94%.

    Pada tahun 1994, sebuah upaya multinasional berhasil menggunakan bunga matahari untuk membersihkan 137Cs dan strontium 90Sr dari air di Chernobyl, Ukraina. Ladang bunga matahari yang luas ditanam di area terdampak, sedekat satu kilometer dari reaktor nuklir yang rusak.

    Menurut perusahaan Phytotech, fitoremediasi mengurangi biaya pembersihan hingga sepuluh persen dibandingkan dengan metode lain seperti perawatan kimia.

    Spesies bunga matahari Helianthus annuus L juga terbukti mampu menghilangkan logam beracun lainnya, seperti Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+, dan Zn2+, dari larutan air secara efektif.

    Bunga matahari efektif di dalam air dalam eksperimen dan di Chernobyl, tetapi tidak demikian halnya di dalam tanah.

    Para peneliti dari Universitas Purdue di AS menyelidiki fitoremediator lain seperti mustard dan tembakau. Profesor botani Mary Alice Webb melakukan eksperimen dengan bibit tembakau untuk menyerap kalsium.

    Secara mengejutkan, eksperimennya menunjukkan bahwa tembakau juga mampu menyerap isotop 90Sr, dan menyadari bahwa tembakau juga dapat membantu membersihkan tanah dari kontaminan nuklir ini. Dalam hal ini, yang terjadi adalah 90Sr meniru kalsium yang mengalir ke tanaman.

  • Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, Hari Kesaktian Pancasila 2025 hingga TVRI dapat hak siar Piala Dunia. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Hari Kesaktian Pancasila 2025: Tema, susunan upacara, dan link panduan

    Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk mengenang kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Salah satu tradisi yang selalu digelar adalah upacara bendera, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga satuan pendidikan. Untuk tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman resmi sebagai acuan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Airlangga: Program magang nasional Siap Kerja meluncur 15 Oktober

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa program magang nasional Siap Kerja resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Ramai baliho Israel, Kemlu RI tegaskan tidak ada normalisasi

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Trump umumkan rencana damai Gaza

    Utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut tercapainya perdamaian di Gaza dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik lain, termasuk di Ukraina.

    Gedung Putih pada Senin merilis rencana damai 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza, usulan paling rinci sejak perang pecah. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Komisi VII imbau TVRI untuk berbenah usai dapat hak siar Piala Dunia

    Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mengimbau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk banyak berbenah usai mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sehingga maksimal melayani masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola tersebut.

    Menurut dia, kehadiran TVRI sebagai televisi publik yang dipercaya menayangkan turnamen akbar tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat, agar mendapatkan akses pertandingan tim nasional tanpa hambatan izin siar. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, Hari Kesaktian Pancasila 2025 hingga TVRI dapat hak siar Piala Dunia. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Hari Kesaktian Pancasila 2025: Tema, susunan upacara, dan link panduan

    Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk mengenang kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Salah satu tradisi yang selalu digelar adalah upacara bendera, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga satuan pendidikan. Untuk tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman resmi sebagai acuan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Airlangga: Program magang nasional Siap Kerja meluncur 15 Oktober

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa program magang nasional Siap Kerja resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Ramai baliho Israel, Kemlu RI tegaskan tidak ada normalisasi

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Trump umumkan rencana damai Gaza

    Utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut tercapainya perdamaian di Gaza dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik lain, termasuk di Ukraina.

    Gedung Putih pada Senin merilis rencana damai 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza, usulan paling rinci sejak perang pecah. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Komisi VII imbau TVRI untuk berbenah usai dapat hak siar Piala Dunia

    Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mengimbau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk banyak berbenah usai mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sehingga maksimal melayani masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola tersebut.

    Menurut dia, kehadiran TVRI sebagai televisi publik yang dipercaya menayangkan turnamen akbar tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat, agar mendapatkan akses pertandingan tim nasional tanpa hambatan izin siar. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    Jakarta –

    Barangkali tak ada isyarat diplomatik yang lebih jelas ketimbang sebuah undangan ke Gedung Putih.

    Pekan lalu, dua tokoh utama Pakistan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, datang ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Mereka membicarakan sejumlah agenda, terutama soal ekonomi dan keamanan.

    Gedung Putih membagikan foto-foto dari pertemuan di Oval Office, yang memperlihatkan Munir menyerahkan sekotak logam tanah jarang kepada Trump. Ini merupakan kunjungan kedua sang jendral ke Amerika Serikat tahun ini.

    Trump, dengan caranya yang khas, ikut mengamankan restu Islamabad atas rencananya menyulap damai di Jalur Gaza, sebagai satu-satunya adidaya nuklir di dunia muslim.

    Sharif sebaliknya membawa pulang janji kelonggaran tarif dan janji investasi AS di sektor energi, pertambangan dan pertanian, ke negeri yang sedang didekap krisis ekonomi itu.

    Yang mencolok adalah seloroh yang dilontarkan Trump, bahwa Pakistan punya cadangan minyak yang berukuran “masif.” Saat mengumumkan kesepakatan pada Juli lalu, dia bahkan mengatakan India mungkin “suatu hari nanti akan membeli minyak Pakistan”.

    Banjir pujian bagi sang ‘juru damai’

    Dalam kunjungannya, Sharif menyebut Trump sebagai “tokoh perdamaian”, dan memuji peran sang presiden dalam memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan usai konflik singkat pada Mei lalu, yang dipicu oleh serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir India. Munir bahkan mengatakan bahwa Trump layak menerima Nobel Perdamaian.

    Kebangkitan pamor Pakistan di Gedung Putih terlihat kontras dengan hubungan AS dan India yang mendingin. Padahal, kedua negara sempat dibayangkan akan semakin dekat di masa jabatan kedua Trump, melalui hubungan pribadinya dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Secara geopolitik, AS dan India selama bertahun-tahun membangun hubungan strategis, terutama dalam menghadapi Cina, sembari menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    Tapi dalam lanskap global yang digambar ulang usai invasi Rusia ke Ukraina, India malah dikenai tarif 50 persen oleh AS, antara lain akibat keteguhannya membeli minyak dari Moskow.

    Strategi jangka panjang India

    Di India, kedekatan baru antara AS dan Pakistan memicu kekhawatiran terhadap loyalitas Washington sebagai mitra strategis.

    Harsh Pant, Kepala Program Studi Strategis di lembaga pemikir Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan kepada DW bahwa Pakistan sebagai episentrum strategi AS, bisa menjadi titik balik dalam kebijakan India di kawasan.

    “Jika India meragukan komitmen jangka panjang Washington, hal itu akan mengubah secara fundamental bagaimana India merespons tantangan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Pant, yang juga profesor hubungan internasional di King’s College London.

    “Perkembangan itu tidak hanya akan merombak pendekatan India terhadap kawasan, tetapi juga berdampak pada strategi Indo-Pasifik AS secara keseluruhan, kemitraan Quad, serta berbagai upaya kolaboratif antara India dan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China yang terus meningkat,” tambah Pant, merujuk pada forum kerja sama empat kekuatan Indo-Pasifik: India, AS, Australia, dan Jepang, yang digadang-gadang Washington sebagai penyeimbang pengaruh Beijing di kawasan.

    Gurita diplomasi Pakistan

    Potret geopolitik kawasan semakin rumit, karena Pakistan tak hanya bermain di satu meja. Islamabad belum lama ini juga menandatangani pakta pertahanan dengan Arab Saudi—sekutu lama Amerika di Timur Tengah. Pakta tersebut memuat klausul pertahanan bersama, bahwa “setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya”.

    Bagi India, kenyataan bahwa musuh bebuyutannya menjalin aliansi dengan kekuatan utama di Timur Tengah menjadi perhatian strategis. Namun begitu, Ajay Bisaria, mantan Duta Besar India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa New Delhi belum merasa terancam.

    “Mengingat kondisi ekonomi Pakistan yang sulit, mereka terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap relevan bagi tiga donor utama: AS, Cina, dan Arab Saudi,” kata mantan dubes itu.

    Menurutnya, India paham Pakistan sedang berusaha memetik keuntungan ekonomi dari posisinya “dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang berubah dan membangun hubungan transaksional. India melihat manuver Pakistan sebagai upaya bertahan agar tetap relevan secara global,” ujar mantan dubes itu.

    Bisaria menambahkan, para pemimpin India yakin kedekatan AS–Pakistan punya masa kadaluwarsa.

    “India waspada terhadap manuver ini, tapi tidak terlalu khawatir mengingat rapuhnya upaya Pakistan menyeimbangkan ragam kepentingan, dan fakta bahwa hubungan AS–Pakistan akan mengecewakan dalam jangka panjang,” lanjutnya.

    Trump yang transaksional

    Meera Shankar, mantan Duta Besar India untuk AS, mengatakan kepada DW, Trump memandang India dan Pakistan dari lensa yang bersifat transaksional dan berfokus pada keuntungan ekonomi.

    Kedua negara, menurut Shankar, “dipandang melalui sudut padang persaingan ekonomi, bukan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi India sebenarnya bukan pesaing AS, melainkan bersifat melengkapi, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan AS,” kata Shankar.

    Diplomat itu memperingatkan, Pakistan telah belajar memanfaatkan prioritas-prioritas AS dengan menawarkan konsesi kecil secara bertahap, agar tetap dipandang berguna. Namun dia pun mencatat, relasi ini bukan kemitraan sejati, bukan hubungan yang dibangun atas kepercayaan.

    “Hubungan AS–Pakistan kini dibentuk oleh apa yang bisa ditawarkan Pakistan—seperti kerja sama kontra-terorisme secara transaksional—dan bukan oleh kemitraan yang berlandaskan kepercayaan atau nilai jangka panjang,” ujarnya.

    Pasang surut hubungan AS–Pakistan

    Amitabh Mattoo, Dekan Fakultas Studi Internasional Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi mengatakan, pasang-surut relasi Washington dan Islamabad adalah fenomena yang berulang.

    “Fenomena ini adalah ciri khas geopolitik Asia Selatan sejak era Perang Dingin. Setiap kali AS kembali mendekati Pakistan, hal itu lebih karena alasan yang bersifat instrumental,” kata Mattoo kepada DW.

    Mulai dari “Perang Dingin melawan Uni Soviet, kemudian ‘perang melawan teror’, dan kini, mungkin, kebutuhan akan akses logistik serta pengaruh taktis di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah yang bergejolak,” tambahnya.

    Menurut Mattoo, Washington kini lebih sadar tentang sikap ganda Pakistan dalam misi kontra-terorisme dan tetap berkomitmen pada India sebagai mitra strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

    “Dalam konteks ini, pendekatan Washington terhadap Islamabad bukan berarti meninggalkan New Delhi, melainkan bagian dari strategi ‘hedging’ di kawasan yang tidak stabil—meski pemerintahan Trump semakin sulit ditebak,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    Moskow –

    Pemerintah Rusia memberikan respons keras untuk kemungkinan Amerika Serikat (AS) mengirimkan pasokan rudal jarak jauh Tomahawk ke Ukraina, yang akan memampukan Kyiv untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Jika pengiriman semacam itu dilakukan AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), Moskow memperingatkan soal eskalasi tajam yang mungkin terjadi dalam konflik yang berkecamuk selama 3,5 tahun terakhir.

    Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan pada Minggu (28/9) bahwa Washington sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan pasokan rudal Tomahawk. Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, dan Trump berhati-hati untuk tidak memicu eskalasi perang Ukraina menjadi konfrontasi langsung dengan Rusia.

    Namun demikian, fakta bahwa Trump sekarang mempertimbangkan langkah semacam itu menunjukkan seberapa besar frustrasi yang dirasakannya terhadap penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata.

    Bagi Kremlin, risiko eskalasi keterlibatan AS sudah jelas jika rudal jarak jauh semacam itu ditembakkan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Dalam pernyataannya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sedang melakukan “analisis mendalam” terhadap berbagai skenario.

    “Pertanyaannya… adalah: siapa yang dapat meluncurkan rudal-rudal ini…? Apakah hanya Ukraina yang dapat meluncurkannya, atau apakah tentara-tentara Amerika harus melakukannya?” kata Peskov kepada wartawan saat ditanya soal pernyataan terbaru Wapres AS.

    “Siapa yang menentukan penargetan rudal-rudal ini? Pihak Amerika atau Ukraina sendiri?” tanyanya.

    Peskov mengatakan bahwa “analisis yang sangat mendalam” diperlukan untuk situasi tersebut.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer — cukup jauh untuk menghantam langsung Moskow dan sebagian besar wilayah Rusia di dekat Eropa jika ditembakkan dari Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini memperingatkan para pejabat Kremlin bahwa mereka harus “mengetahui di mana tempat perlindungan bom berada” jika perang tidak juga diakhiri.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana atau melalui negara mana rudal Tomahawk akan dipasok, jika nantinya AS mengabulkan permintaan Kyiv. Zelensky sebelumnya meminta Washington untuk menjualnya ke negara-negara Eropa yang kemudian akan mengirimkannya ke Ukraina.

    Putin sebelumnya memperingatkan bahwa Rusia berhak menyerang instalasi militer di negara-negara yang membiarkan Ukraina menggunakan rudal mereka untuk menyerang Rusia.

    Namun, terlepas dari itu, Peskov juga mengatakan bahwa penggunaan rudal Tomahawk tidak akan mengubah situasi dalam perang.

    “Bahkan jika ini terjadi, tidak ada obat mujarab yang dapat mengubah situasi di garis depan bagi rezim Kyiv sekarang… Dan baik itu Tomahawk maupun rudal-rudal lainnya, mereka tidak akan mampu mengubah dinamika,” tegasnya, merujuk pada kemajuan perlahan tapi pasti yang diraih Rusia di Ukraina bagian timur.

    Tonton juga video “Panas! Rusia-Ukraina Saling Melancarkan Serangan Besar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gelombang Protes di Jerman Menentang Perang-Penguatan Militer

    Gelombang Protes di Jerman Menentang Perang-Penguatan Militer

    Jakarta –

    Lebih dari 10.000 orang berkumpul di depan monumen bersejarah Brandenburger Tor Berlin menyerukan “Hentikan genosida di Gaza” juga tema lain seperti Perang Rusia terhadap Ukraina yang melanggar hukum internasional.

    Politisi Sahra Wagenknecht menjadi salah satu penggagas demonstrasi 13 September lalu. Pada Januari 2024 ia mendirikan partai seturut namanya, Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). Selain politisi, beberapa selebritis nampak di atas panggung, termasuk musisi Peter Maffay.

    Menyerukan negosiasi damai, menentang pengiriman senjata

    Kelompok yang beragam menuntut pemerintah federal untuk “secara aktif dan kredibel mendukung negosiasi perdamaian, baik di Timur Tengah maupun di Ukraina”. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian pengiriman senjata ke daerah perang secara umum.

    “Kita semua ada di sini karena kita bersuara menentang perang yang tidak manusiawi di dunia ini,” kata Wagenknecht. “Kami juga mengutuk pembantaian mengerikan yang dilakukan Hamas dan penyanderaan.” Namun, tidak ada yang bisa membenarkan “pemboman, pembunuhan, kelaparan, dan pengusiran terhadap dua juta orang di Jalur Gaza, setengahnya adalah anak-anak”.

    Demonstrasi (13/09) adalah awal dari serangkaian demonstrasi yang terjadi di Berlin. Pada Sabtu (27/09) demonstrasi besar digelar di Berlin. Menurut pihak kepolisian diikuti sekitar 50.000 sebagai aksi solidaritas untuk Palestina dan Gaza, dengan tuntutan utama menghentikan perang di Gaza, mengakhiri ekspor senjata Jerman ke Israel, dan mendorong Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Israel atas dugaan pelanggaran HAM.

    Demonstrasi ini diorganisir oleh aliansi luas kelompok pro-Palestina, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International Jerman dan Medico International, partai kiri Die Linke, serta komunitas diaspora Palestina dan kelompok budaya. Aksi tersebut diklaim sebagai salah satu protes terbesar di Jerman di tahun 2025.

    Demo masih terfragmentasi

    Mungkinkah aksi demonstrasi di Jerman ini mampu memobilisasi massa dan mempengaruhi perubahan politik? Seperti yang terjadi pada 1980-an, ketika Jerman yang saat itu masih terpecah antara barat dan timur, sekitar setengah juta orang berdemonstrasi di Bonner Hofgarten mengkhawatirkan terjadinya perang nuklir atau seperti pada tahun 2003, setengah juta orang di Berlin orang turun ke jalan memprotes perang Irak.

    “Ini berbeda dengan, misalnya, mobilisasi melawan perang Irak atau gerakan perdamaian yang ada sebelumnya. Saat ini masih relatif terfragmentasi. Namun, itu tidak berarti bahwa hal ini tidak dapat berkembang,” kata Grimm.

    Berupaya menyatukan banyak orang dalam isu wajib militer

    Wagenknecht yang memimpin orasi 13 September lalu sempat menuai kontroversi. Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman, Josef Schuster, menuduhnya memicu “kebencian terhadap Israel di Jerman” dengan “sikap politis yang cenderung populis”.

    Ketua Partai Kiri, Jan van Aken mengkritik demonstrasi yang digagas BSW, “Menurut saya, kerja politik harus melibatkan sebanyak mungkin orang. Dan bagi saya, hanya mengandalkan beberapa nama saja bukanlah kerja politik.”

    Van Aken dan partainya ingin melakukan hal yang berbeda dalam demonstrasi (27/09), “Kami telah membentuk aliansi khusus dengan organisasi non-pemerintah, dengan organisasi Palestina. Kita harus menyatukan semuanya: orang Israel yang kritis, orang Israel yang beragama Yahudi.”

    Besar dalam gerakan perdamaian di tahun 1980-an, van Aken merasa salah satu isu yang dapat memobilisasi banyak orang adalah pertanyaan tentang wajib militer, “Ini bisa menjadi isu besar karena secara langsung mempengaruhi banyak kaum muda, yang mungkin akan turun ke jalan untuk memprotesnya.”

    Van Aken berharap protes di internet dapat berlanjut ke jalanan. Di internet petisi telah dimulai seorang pemuda: “Tidak ada wajib militer tanpa hak suara bagi kaum muda!”. Hingga 26 September, lebih dari 70.000 orang telah menandatangani petisi tersebut.

    “Jerman adalah negara yang pasifis”

    Partai Kiri menganggap perdebatan wajib militer sebagai salah satu isu terpenting, “Ini akan turut menentukan masa depan militer Jerman,” jelas van Aken. Selama 40 tahun terakhir, kekuatan militer selalu berhasil ditahan. “Jerman adalah negara pasifisme (menolak perang dan kekerasan). Namun saat ini, situasinya berubah,” katanya dengan cemas.

    Peneliti perdamaian dan konflik Jannis Grimm juga berpendapat bahwa protes yang semakin meningkat terhadap gerakan militer, khususnya terhadap kembalinya wajib militer adalah hal yang mungkin terjadi.

    Awalnya, Partai Hijau yang berhaluan pasifislah yang bahkan mendukung pembubaran Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) namun kini Partai Kiri dan BSWlah yang mengambil posisi tersebut saat Partai Hijau mulai berubah arah. Banyak anggota Partai Hijau mengatakan, “Menolak segala bentuk kekerasan bersenjata dan militer juga bukan cara untuk melindungi hak asasi manusia dan hukum internasional di dunia.”

    Gerakan perdamaian yang dulunya homogen dan bersatu kini terpecah belah. Yang paling aktif adalah kelompok kiri dan aliansi yang memisahkan diri dari mereka, Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). “Hal ini menyebabkan situasi di mana tidak ada satu pun partai yang secara jelas memiliki keterkaitan dengan aksi di jalanan,” menurut Grimm.

    Protes diperkirakan semakin meningkat. Puncaknya mungkin akan tercapai pada 3 Oktober di Hari Unifikasi Jerman. Pada hari itu, demonstrasi besar-besaran akan berlangsung bersamaan di Berlin dan Stuttgart. Lebih dari 400 inisiatif, organisasi, dan partai menyerukan “Tidak ada lagi perang! Mari berjuang untuk perdamaian!”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menlu Jerman Soroti Kondisi Gaza: Perang Ini Harus Diakhiri!” di sini:

    (ita/ita)

  • AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    AS Siap Kirim Rudal Canggih Tomahawk ke Ukraina, Rusia: Percuma

    Jakarta –

    Amerika Serikat sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina atas rudal jarak jauh Tomahawk. Tomahawk adalah salah satu rudal canggih dan legendaris andalan militer aS.

    Wakil Presiden AS JD Vance menyebut bahwa Presiden Donald Trump akan membuat keputusan akhir terkait hal ini. Ukraina telah lama meminta mitra Baratnya untuk menyediakan senjata yang dapat menghantam kota-kota besar Rusia yang jauh. Hal itu akan membantu Ukraina melemahkan industri militer Rusia dan mengakhiri perang.

    “Jika biaya melanjutkan perang bagi Moskow terlalu tinggi, Moskow akan terpaksa memulai perundingan damai,” kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Ivan Havryliuk yang dikutip detikINET dari BBC.

    Menanggapi kemungkinan hadirnya Tomahawk, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut bahwa tidak ada obat mujarab yang dapat mengubah situasi di garis depan bagi rezim Kyiv. “Baik itu Tomahawk atau rudal lainnya, mereka tidak akan mampu mengubah dinamika,” cetusnya.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan sekitar 2.500 km, yang akan menempatkan Moskow dalam jangkauan Ukraina. Utusan khusus AS untuk Ukraina, Keith Kellogg, tampaknya mengisyaratkan bahwa Trump telah mengizinkan serangan jauh ke wilayah Rusia.

    Ketika ditanya di Fox News apakah Washington telah mengizinkan Kyiv untuk melakukan serangan jarak jauh di wilayah Rusia dalam kasus-kasus tertentu, Kellogg berkata: “Jawabannya adalah ya, gunakan kemampuan untuk menyerang jauh,” cetusnya.

    Komentar Vance dan Kellogg sejalan dengan perubahan nada pemerintah AS baru-baru ini terkait perang tersebut, di mana sekarang pemerintahan Trump tampaknya akan sepenuhnya membantu Ukraina. Terlebih, belakangan ini terjadi pemboman terus-menerus yang dilakukan Moskow terhadap kota-kota Ukraina.

    Spek Tomahawk

    Tomahawk, peluru kendali strategis terbang rendah buatan perusahaan Raytheon, dapat diluncurkan dari kapal angkatan laut atau kapal selam untuk menyerang sasaran di darat.

    Rudal ini terbang di ketinggian rendah untuk menyerang sasaran tetap, seperti lokasi komunikasi dan pertahanan udara, di lingkungan berisiko tinggi di mana pesawat berawak mungkin rentan terhadap rudal permukaan ke udara.

    Tomahawk adalah senjata jarak jauh tanpa awak sepanjang 5,6 meter dan memiliki jangkauan hingga sekitar 2.500 km. Ia dapat melaju secepat 885 km per jam.

    Tomahawk diluncurkan secara vertikal dari kapal, dapat pula diluncurkan secara horizontal dari tabung torpedo pada kapal selam penyerang atau dari peluncur eksternal yang terpasang pada lambung kapal selam.

    Rudal ini ditenagai oleh propelan padat selama fase peluncurannya. Setelah itu ditenagai oleh mesin turbofan yang tidak mengeluarkan banyak panas sehingga menyulitkan pendeteksian infra merah. Ia juga dapat menghindari deteksi radar karena beroperasi pada ketinggian rendah.

    Setelah mencapai daratan, Tomahawk menggunakan panduan radar inersia dan pencocokan kontur medan (TERCOM), di mana peta yang disimpan di komputer rudal terus dibandingkan dengan medan sebenarnya untuk menemukan target. Saat TERCOM memindai lanskap, rudal Tomahawk mampu berputar seperti pesawat tempur yang menghindari radar, melintasi lanskap pada ketinggian hanya 30-90 meter.

    Rudal Tomahawk pertama kali digunakan pada tahun 1991 selama Perang Teluk Persia sebagai bagian dari Operasi Badai Gurun. Saat itu, rudal ini menghancurkan sasaran seperti lokasi rudal permukaan ke udara, pusat komando dan kendali, istana kepresidenan Irak di Bagdad, dan pembangkit listrik.

    (fyk/fyk)

  • Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

    Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

    Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

    Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”.

    Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

    Netanyahu kemudian mengatakan Israel “akan menyelesaikan tugasnya” jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka “memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra” guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

    Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

    Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

    Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

    Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

    Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.

    AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

    Disebutkan bahwa sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump.

    Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.

    Sir Tony menyebut rencana tersebut “berani dan cerdas”.

    Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

    Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

    “Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

    “Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa,” ujar Sir Keir.

    Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

    “Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara,” kata Macron.

    Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, “baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun”.

    Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

    Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil”.

    Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

    Bagaimana komentar Hamas?

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, “Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha.”

    Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

    Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

    Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: “Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut.”

    “Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.”

    Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada “rencana pembangunan ekonomi” untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana tersebut menyatakan “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza” dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

    Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

    Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.”

    Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

    Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

    Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

    Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan,” ujarnya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

    “Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan,” papar Prabowo.

    Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

    Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo “meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.”

    Tonton juga video “Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza” di sini:

    (ita/ita)