Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Jakarta –

    Uni Eropa akan mengirimkan dana tambahan sebesar “1,4 miliar Euro dalam beberapa bulan ke depan dan satu miliar tambahan berikutnya hingga akhir tahun,” kata Utusan Luar Negeri Josep Borrell, dalam sebuah jumpa pers usai KTT Menteri Luar Negeri di Luxemburg, Senin (24/6). Bantuan teranyar untuk Ukraina diniatkan sebagai dana perang, yakni buat pengadaan alutsista dan stimulus untuk industri pertahanan di dalam negeri.

    Duit tersebut merupakan bunga dana simpanan Rusia di Eropa yang telah dibekukan. Setelah lama diusulkan, gagasan mengalihkan keuntungan bunga Rusia untuk Ukraina kini disepakati secara aklamasi oleh Dewan Eropa, kecuali Hongaria. Dana tersebut nantinya dikelola oleh Fasilitas Perdamaian Eropa, EFF, yang bertugas menyalurkan bantuan militer dan pertahanan untuk negara mitra.

    Dari dompet EFF, Ukraina sudah mendapat lebih dari 11 miliar Euro sejak 2022. Menurut Komisi Eropa, dana Rusia yang dibekukan mencapai 210 miliar Euro, dengan keuntungan bunga rata-rata sebesar 2,5 hingga tiga miliar Euro per tahun. Pada 2023 lalu, lembaga keuangan Belgia Euroclear memperkirakan, pendapatan bunga bank dari dana simpanan Rusia berkisar 4,4 miliar Euro per tahun.

    Legitimasi hukum melawan blokade Hongaria

    Borrell juga mengumumkan bahwa pihaknya “telah menyepakati prosedur hukum untuk menghindari blokade” oleh negara anggota UE. Ucapannya itu ramai dipahami sebagai sentilan bagi Hongaria yang menolak pencairan dana untuk Ukraina. Dalam pembuatan keputusan terakhir, misalnya, pemerintah di Budapest tidak lagi dilibatkan setelah bersikap abstain dalam pertemuan sebelumnya.

    Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjártó mengatakan, sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap isolasi sepihak oleh Dewan Eropa, lapor kantor berita Reuters. Menurutnya, UE telah melewati “garis merah” dengan keputusan tersebut, tulis juru bicara pemerintah Hongaria yang mengutip Szijjártó di platform X. Dia mengkritik langkah Dewan Eropa sebagai “pelanggaran aturan umum UE, yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Sikap blokade pemerintahan Viktor Orban di Hongaria terhadap bantuan untuk Ukraina bukanlah hal baru di UE. Budapest berdalih, bantuan militer akan semakin memperparah eskalasi konflik. UE sebaliknya menahan kucuran dana untuk Hongaria karena kebijakan Orban yang diyakini memperlemah supremasi hukum.

    Repotnya, pada 1 Juli 2024 mendatang, Hongaria akan mengambil alih Kepresidenan Dewan UE selama enam bulan. Dalam peran ini, pemerintahan Orban berwenang memimpin pertemuan Dewan Menteri dan menyusun agenda yang bisa diusulkan untuk menjadi proposal legislatif di UE.

    Sanksi baru buat Rusia

    Dalam pertemuan di Luxemburg, menteri luar negeri UE juga memutuskan paket sanksi ke-14 terhadap Rusia. Legislasi teranyar terutama ditujukan untuk menutup celah hukum dari sanksi sebelumnya.

    Meski demikian, Dewan Eropa gagal menutup salah satu kelemahan terbesar rejim embargo karena sikap blokade Jerman. Tadinya, UE ingin mewajibkan perusahaan Eropa ikut mematuhi sanksi dalam membangu rantai suplai di negara ketiga. Tapi menurut keputusan dewan menlu, perusahaan hanya akan diminta melakukan “upaya terbaik” untuk menjauhkan perusahaan atau individu asal Rusia yang terkena embargo.

    Paket sanksi tersebut juga melarang pengiriman gas alam cair Rusia ke UE, yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia. Embargo UE acap dikritik karena dinilai gagal menutup sumber duit Rusia di Eropa.

    Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis, misalnya, mengatakan rejim sanksi UE justru semakin lemah seiring berjalannya waktu. Rusia sendiri menolak paket sanksi baru tersebut karena dianggap “tidak efektif”.

    rzn/as

    (ita/ita)

  • China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    Washington DC –

    Pemerintah China disebut mengkhawatirkan Korea Utara (Korut) akan semakin berani untuk memulai krisis regional setelah kunjungan langka Presiden Rusia Vladimir Putin. Kekhawatiran itu tetap dirasakan Beijing meskipun negara itu merupakan sekutu Pyongyang dan menjalin aliansi publik dengan Moskow.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2024), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengungkapkan bahwa China telah mengindikasikan dalam interaksinya dengan AS jika mereka “cemas” setelah Putin pekan lalu menandatangani pakta pertahanan dengan Pyongyang.

    “Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa China mungkin khawatir jika Korea Utara akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah provokatif yang dapat menyebabkan krisis di Asia Timur Laut,” ucap Campbell saat berbicara dalam forum Dewan Hubungan Luar Negeri.

    Dia merujuk pada peningkatan insiden militer skala kecil yang dilakukan Korut di area perbatasan dengan Korea Selatan (Korsel), serta “bahasa yang sangat provokatif” dan “tekad yang sangat jelas” dari Pyongyang untuk menghindari diplomasi dengan AS.

    Rusia, seperti diyakini oleh Washington, sedang mencari dukungan yang lebih besar untuk Korut, termasuk potensi dalam bidang nuklir.

    “Ini adalah serangkaian perkembangan yang berbahaya dan sedang kami pantau,” ujar Campbell dalam pernyataannya.

    Korut berada di bawah rentetan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir dan rudalnya. Namun negara itu menemukan mitra yang bersemangat, yaitu Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto.

    Pyongyang dilaporkan telah mengirimkan peluru-peluru artileri kepada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

    Saksikan juga ‘Korsel: Parasit Terdeteksi di Balon Sampah yang Dikirim Korut’:

    Dalam kunjungannya pekan lalu, Putin menandatangani perjanjian dengan pemimpin Korut Kim Jong Un yang mencakup pakta bagi kedua negara untuk saling membantu jika diserang — yang tampaknya merupakan kembalinya aliansi era Perang Dingin.

    Sementara China, yang sejak lama menjadi mitra utama Pyongyang namun baru-baru ini menjaga jarak dengan Kim Jong Un, tidak banyak berkomentar secara terbuka mengenai kunjungan Putin.

    AS juga menuduh Beijing telah memicu peningkatan kekuatan militer Rusia melalui ekspor industri, meskipun bukan pengiriman senjata secara langsung.

    Campbell, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa meskipun China dan Rusia bersatu dalam hal antagonisme terhadap Barat, kedua negara itu memiliki pandangan yang berbeda tidak hanya soal Korut tapi juga soal hubungan Beijing dan Moskow.

    “Saya pikir di masa depan, kemungkinan besar akan terjadi kembali ketegangan antara Moskow dan Beijing,” sebut Campbell.

    Namun dalam jangka waktu dekat, menurut Campbell, China akan lebih unggul dan mungkin bisa mendapatkan kapal selam atau teknologi lainnya dari Rusia yang masih lebih canggih dari Moskow.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Jakarta –

    Pada Juli 2023, setelah tiga belas tahun menjabat sebagai perdana menteri (PM) Belanda, Mark Rutte resmi mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa dia akan “pensiun dari dunia politik.” Rutte menjadi PM Belanda terlama sepanjang sejarah. Jadi, apa alasan dia mengundurkan diri?

    Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang liberal-konservatif pimpinan Rutte menganggap pendekatannya terhadap para pencari suaka itu terlalu lunak, sehingga menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya runtuh.

    Selain itu, Geert Wilders yang berhaluan populis sayap kanan memenangkan pemilihan umum (pemilu), membuat Rutte tidak dapat mencegah pergeseran pemerintah ke arah kanan. Hal itu bisa dibilang menandai kekalahan terbesar dalam karier politiknya.

    Sejak saat itu, dia tetap menjabat selama hampir satu tahun dalam perannya sebagai pengawas. Sementara diskusi pemerintah yang rumit dengan Wilders terus berlarut-larut.

    Rencana pensiun ditunda

    Pada Oktober 2023, Rutte yang berusia 57 tahun itu tampaknya telah melupakan sumpahnya untuk pensiun dari dunia politik. Kini, dia justru mengisyaratkan ketertarikannya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Selama berbulan-bulan, Rutte melakukan kampanye satu orangnya secara diam-diam, untuk berupaya memenangkan hati banyak kepala negara dan pemerintahan. Rutte adalah pendukung setia Ukraina, yang dengan cepat berhasil mendapatkan dukungan AS dalam kampanyenya, dan kemudian diikuti oleh sebagian besar negara anggota NATO lainnya.

    Kemenangan PM nasionalis sayap kanan Hungaria Viktor Orban, yang tidak berhubungan baik dengan Rutte, butuh waktu yang lebih lama untuk luluh. Rutte bahkan sampai harus berjanji kepada Orban bahwa Hungaria tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan NATO yang mendukung Ukraina, selama Rutte memimpin aliansi itu. Orban, yang begitu menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia, juga mengesampingkan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Meski begitu, Rutte dikenal karena selera humor dan kecerdasannya. Saat menjabat sebagai PM Belanda, dia sering bersepeda dari rumah ke kantornya. Tidak jarang, banyak warga dapat menyaksikan bakat musiknya, saat Rutte duduk bermain piano di stasiun pusat Den Haag.

    Sebagai bakal calon Sekjen NATO, Rutte mungkin perlu sedikit lebih serius dan diplomatis. Tugas utamanya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dari 32 anggota NATO, sehingga tercipta satu suara bulat dalam aliansi itu.

    Pendahulunya, Jens Stoltenberg dari Norwegia, adalah seorang ahli penyabar yang mampu menyeimbangkan ini. “Tetap berpegang teguh pada pesan Anda” adalah kredo utama Stoltenberg untuk memastikan keberhasilan komunikasi pada blok ini.

    Manajer krisis yang terampil

    “Kepemimpinan sejati butuh kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda,” kata Rutte dalam pidatonya. Sikap ini mungkin dapat membantunya menjalankan tugas sebagai kepala NATO. Bagaimanapun, Rutte adalah “manajer krisis yang terampil,” menurut jurnalis Sheila Sitalsin, kolumnis harian Belanda Volkskrant, yang juga menulis biografi Rutte.

    Banyak warga Belanda yang puas dengan stabilitas politik yang dijamin Rutte selama krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Rutte juga mampu mengatasi skandal-skandal dengan baik. Salah satu julukannya di Belanda adalah “Sang Teflon Rutte”.

    Penjabat PM Belanda ini juga harus siap menghadapi kemungkinan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Rutte dan Trump memiliki hubungan yang sangat positif saat Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump menyebut Rutte sebagai teman. Meski begitu, Rutte dengan keras menentang kebijakan ekonomi proteksionis Trump.

    Rutte dukung bantuan persenjataan ke Ukraina

    Tidak seperti Trump, Rutte mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, bahkan menyediakan howitzer dan pesawat tempur Belanda. Sayangnya, tentara Belanda sendiri kekurangan anggaran selama 13 tahun Rutte berkuasa.

    Baru tahun ini, untuk pertama kalinya, Belanda membelanjakan anggaran 2% dari PDB-nya untuk sektor pertahanan, yang sesuai dengan target pengeluaran NATO.

    Rutte mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Rusia setidaknya perlu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014 lalu. Pesawat Malaysia Airlines yang jatuh itu sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, di mana 300 orang tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Belanda.

    Di Uni Eropa, Rutte justru dipandang sebagai “Tuan Tidak”, kata seorang diplomat Uni Eropa kepada DW. Alasannya, karena Rutte terus menolak gagasan reformasi ambisius yang diusung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Namun, Rutte memiliki hubungan baik dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang pendiam. Dia juga berhubungan baik dengan PM populis sayap kanan Italia, Giorgia Meloni. Bahkan, Rutte dan Meloni telah menyarankan untuk memproses aplikasi suaka di luar Uni Eropa pada negara-negara pihak ketiga.

    Pendekatan Rutte terhadap politik ini memiliki nuansa Houdini, tulis Sitalsing. Rutte mampu melepaskan diri dari hampir semua krisis, yang mungkin berguna saat dia menjabat sebagai Sekjen NATO. (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia ingin membangun “arsitektur keamanan yang dapat diandalkan” di kawasan Asia Pasifik, dalam kunjungan kenegaraannya ke Vietnam pada Kamis (20/06). Kunjungan ini adalah bagian dari lawatan Putin ke Asia, yang dianggap sebagai bentuk perlawanan Rusia terhadap Barat.

    Sehari setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Korea Utara, Putin menerima penghormatan militer di Vietnam, dan Putin terlihat dipeluk oleh Presiden Vietnam To Lam dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

    Kedua pemimpin negara ini menyepakati pertukaran 11 perjanjian dan nota kesepahaman, termasuk kesepakatan di bidang minyak dan gas, ilmu pengetahuan nuklir, dan pendidikan.

    Presiden Vietnam menyebut Putin telah ikut berkontribusi pada “perdamaian, stabilitas, dan pembangunan” di dunia.

    AS kritik kunjungan Putin ke Asia

    Kunjungan Putin ke Asia kali ini menuai kritik dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. AS memprotes bahwa Putin seharusnya tidak diberi panggung untuk membela invasi Rusia di Ukraina.

    Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai berbagai isu termasuk energi, menggarisbawahi poros Moskow ke Asia setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Moskow atas konflik di Ukraina.

    “Kami sangat berkomitmen untuk memperdalam kemitraan strategis yang komprehensif dengan Vietnam, yang tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia,” kata Putin, dikutip dari kantor berita TASS Rusia.

    Dalam sebuah konferensi pers untuk mengakhiri lawatannya di Asia, Putin juga menuduh aliansi militer NATO telah menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia di Asia, lapor TASS.

    Pengadilan Kriminal Internasional pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, tuduhan itu dibantahnya.

    Zachary Abuza, seorang profesor di Sekolah Perang Nasional War AS. Abuza menggarisbawahi adanya kerbersamaan dalam sejarah Komunis antara Vietnam dan Rusia, di mana puluhan ribu kader Vietnam, termasuk anggota biro politik saat ini, pernah dilatih oleh Uni Soviet.

    AS akan perkuat hubungan dengan Vietnam

    Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan diplomatnya akan mengunjungi Vietnam pekan ini untuk menekankan komitmen Washington dalam bekerja sama dengan Vietnam dan memastikan Indo-Pasifik akan tetap bebas dan terbuka.

    Dalam kunjungan asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Daniel Kritenbrink ini “juga akan menegaskan kembali dukungan AS untuk Vietnam yang kuat, mandiri, tangguh, dan sejahtera”, kata departemen itu.

    Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen mengatakan bahwa mempererat kemitraan AS-Vietnam tidak mengharuskan Hanoi untuk memutus hubungannya dengan Rusia atau Cina.

    Seorang juru bicara delegasi Uni Eropa di Vietnam mengatakan bahwa Hanoi memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya sendiri, tetapi juga menegaskan bahwa perang Rusia di Ukraina itu membuktikan bahwa Moskow tidak menghormati hukum internasional.

    “Perjalanan hubungan masyarakat yang sukses”

    Putin telah mengubah kunjungannya ke Asia ini menjadi “perjalanan hubungan masyarakat yang sangat sukses”. Presiden Rusia itu telah berhasil menandatangani perjanjian yang dengan Korea Utara dan Vietnam, kata ilmuwan politik Klaus Larres.

    “Apa yang Putin lakukan ini adalah solusinya untuk mengatasi keterasingan dirinya, yang merupakan sanksi akibat perang di Ukraina, invasi brutalnya ke negara tetangganya itu, dan kurangnya keberhasilan militer Rusia,” kata Larres, Jumat (21/06).

    “Dia benar-benar kehabisan amunisi dan dia bergantung pada negara-negara lain untuk mendapatkan amunisi, peralatan militer, dalam upaya memerangi Ukraina. Dan saya pikir bagi Putin, seluruh perjalanan ini adalah tentang memperkuat militernya dan juga meningkatkan kinerja ekonomi negaranya,” jelasnya.

    Menurut Larres, kunjungan Putin ke Hanoi “tidak akan mengarah ke Vietnam yang anti-Barat”. Justru menurutnya, “Vietnam memiliki kecenderungan untuk mencoba bersikap netral, berteman dengan semua pihak dan juga tidak menjalin aliansi formal dengan pihak mana pun.”

    Sementara lawatan Putin ke Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dalam program senjata nuklir Pyongyang ini justru sangat membingungkan, kata Larres.

    “Kunjungan itu sangat mengancam keamanan global karena Kim dan Korea Utara adalah outlier di dunia. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara berpikir Kim, apa yang akan dia lakukan, dan betapa impulsif dan emosionalnya dia,” ungkap Larres.

    Lebih lanjut, Larres mengatakan bahwa “semua pihak tahu, Rusia bukanlah negara yang didukung oleh AS. Secara struktural bahkan ekonomi negara itu lemah akibat invasinya ke Ukraina. Apakah Rusia akan berhasil dalam perang Ukraina, itu masih diragukan.”

    kp/hp (Reuters)

    (ita/ita)

  • Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Moskow –

    Rusia menyatakan pihaknya telah mencegat dan menghancurkan sedikitnya 114 drone tempur yang diluncurkan oleh militer Ukraina dalam semalam. Sedikitnya satu orang tewas akibat serangan drone Kyiv tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (21/6/2024), Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa drone-drone tempur Ukraina itu terdeteksi mengudara di atas wilayah Krasnodar, Volgograd, Crimea — wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia — dan Laut Hitam.

    “Sistem pertahanan anti-udara Rusia telah mencegat dan menghancurkan 70 drone di atas wilayah Crimea dan Laut Hitam, kemudian 43 drone di atas wilayah Krasnodar dan satu drone di wilayah Volgograd,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat (21/6) waktu setempat.

    Gubernur Daerah Krasnodar, Venyamin Kondratyev, dalam pernyataan via Telegram melaporkan bahwa seorang pegawai stasiun pemanas di wilayahnya tewas ketika sebuah drone menghantam fasilitas di dekat stasiun kereta Yuzhny.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal korban luka akibat serangan-serangan tersebut.

    Beberapa gedung administrasi di kompleks kilang minyak yang ada di distrik Severski, sebut Kondratyev, juga mengalami kerusakan.

    Belum ada pernyataan resmi dari militer Ukraina soal laporan serangan yang menghantam wilayah Rusia itu.

    Namun beberapa bulan terakhir, Ukraina yang telah berperang melawan Rusia selama lebih dari dua tahun terakhir, semakin meningkatkan serangan balasan terhadap Moskow. Serangan Kyiv dilaporkan kerap menargetkan target infrastruktur energi di wilayah Rusia.

    Sementara itu, rentetan serangan rudal dan drone Rusia yang juga ditargetkan terhadap infrastruktur energi Ukraina, telah melumpuhkan kapasitas pembangkit listrik di negara tersebut.

    Bahkan serangan-serangan Moskow memaksa Kyiv untuk memberlakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah dan mengimpor pasokan listrik dari kawasan Uni Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perang di Ukraina Terus Berkecamuk, Arab Saudi Bisa Jadi Mediator?

    Perang di Ukraina Terus Berkecamuk, Arab Saudi Bisa Jadi Mediator?

    Jakarta –

    Pada akhirnya, sama seperti Indonesia, Arab Saudi tidak menandatangani dokumen final konferensi internasional tentang Ukraina di Swiss. Arab Saudi keberatan dengan frasa bahwa Rusia bertanggung jawab atas “perang yang sedang berlangsung melawan Ukraina”, yang terus menyebabkan “penderitaan dan kehancuran manusia yang luas”.

    Selama KTT di Swiss, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al Saud menyatakan keprihatinannya tentang formulasi itu. Arab Saudi menekankan mendukung upaya perdamaian, namun setiap proses yang kredibel memerlukan partisipasi Rusia, demikian tulis Al-Jazeera.

    Beberapa pengamat mengatakan, Rusia mungkin akan diundang dalam konferensi lanjutan. Di mana konferensi lanjutan itu akan dilaksanakan, masih belum ditetapkan. Selain Turki, Arab Saudi dianggap berpotensi menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan dengan partisipasi Rusia.

    Ingin menjadi penengah di panggung internasional

    “Haluan politik Riyadh memang sesuai dengan kepentingan nasionalnya,” kata Sebastian Sons, pengamat politik di Pusat Penelitian Terapan dalam Kemitraan dengan Timur, CARPO, di Bonn. Arab Saudi sejauh ini tidak ingin memihak ke pihak mana pun dalam konflik tersebut dan tidak ingin dianggap pendukung salah satu kubu. “Sebaliknya, Arab Saudi mengandalkan otonomi strategis dan berusaha untuk tetap berhubungan dengan semua pemain dunia dan dengan demikian mendapatkan pengaruh diplomasi,” kata Sons.

    Cinzia Bianco, pakar Arab Saudi di lembaga pemikir Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa ECFR, kurang setuju dengan pandangan itu. “Tentu ada beberapa harapan dari Ukraina terhadap Riyadh,” kata Cinzia, merujuk pada konferensi perdamaian sebelumnya dengan peserta dari lebih dari 40 negara – termasuk Cina – di Jeddah pada Agustus 2023.

    Rangkaian konferensi itu memang tidak membuahkan hasil yang konkrit. Namun menurut Saudi Press Agency, pihak kerajaan setidaknya merumuskan tujuan simbolis mereka, yaitu “menciptakan landasan bersama yang membuka jalan bagi perdamaian.”

    Arab Saudi, yang juga ingin memperbaiki citra negatifnya di panggung internasional mengenai isu hak asasi manusia, bersedia melakukan mediasi tidak hanya terkait dengan Ukraina. Menurut laporan media, menteri luar negeri Saudi mengambil bagian dalam pertemuan virtual dengan rekan-rekannya dari negara-negara lain di kawasan pada tanggal 3 Juni, yang membahas upaya mediasi Qatar, Mesir dan Amerika Serikat dalam perang Gaza. Menteri Luar Negeri Saudi kembali menegaskan kesediaan negaranya untuk mendukung upaya tersebut. Riyadh memelihara kontak tidak hanya dengan Palestina dan “negara-negara saudara” Arabnya, tetapi juga – meskipun masih secara informal – dengan pihak Israel, yang dengannya mereka berupaya melakukan normalisasi.

    Arab Saudi makin percaya diri

    “Namun demikian, inisiatif diplomatik Riyadh menunjukkan seberapa besar kepercayaan diri Saudi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Sebastian Sons. “Pemerintah di Riyadh, tidak lagi ingin dianggap sebagai agen perwakilan dan mitra junior Barat, dan tentu saja bukan Amerika Serikat. Sebaliknya, mereka ingin dihormati sebagai aktor independen yang dapat memainkan peran penting di panggung politik dunia sebagai sebuah negara mediator.”

    Cinzia Bianco berpandangan serupa. Arab Saudi ingin mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan menengah di dunia multipolar, katanya. Artinya, negara ini ingin selalu hadir ketika topik-topik seperti masa depan perdagangan dunia, penggunaan teknologi, energi, dan iklim dibahas di forum-forum penting. “Jika Riyadh memainkan kartunya dengan cerdik dalam perundingan ini, tentu saja setidaknya sebagian tujuannya dapat tercapai,” pungkas Cinzia Bianco.

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Jakarta –

    Amerika Serikat dan beberapa negara barat seperti Prancis, kini mengizinkan Ukraina memakai senjata mereka untuk menyerang target militer di area Rusia. Nah terkait hal itu, sebuah batalion tempur Ukraina yang kontroversial pun menerima senjata dari AS untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

    Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Brigade Azov sekarang diizinkan menggunakan senjata Amerika untuk melawan Rusia. Brigade Azov, yang memiliki akar sayap kanan dan ultra nasionalis, adalah bagian Garda Nasional Ukraina dan evolusi dari batalion yang bertempur selama pendudukan Rusia di Krimea 10 tahun lalu.

    Namun dikutip detikINET dari Sky News, sebagai respons terhadap ideologi neo Nazi yang diusung para pendiri kelompok tersebut, AS telah melarang mereka menggunakan senjata Amerika pada tahun 2014.

    Namun kini, Deplu AS mengatakan mereka tidak menemukan bukti pelanggaran HAM berat oleh Brigade Azov, yang telah dimasukkan ke dalam Garda Nasional Ukraina sebagai Brigade Pasukan Khusus ke-12.

    Anggota kelompok tersebut saat ini memang menolak hubungan dengan kelompok sayap kanan, namun telah ditetapkan sebagai teroris oleh Rusia, yang terus mengatakan mereka adalah formasi bersenjata ultranasionalis.

    Menanggapi pencabutan larangan tersebut, Brigade Azov merasa senang. “Ini adalah halaman baru dalam sejarah unit kami. Azov menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan bahkan lebih berbahaya bagi penjajah,” tulis mereka.

    Adapun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Moskow memandang sangat negatif terhadap keputusan Washington, dan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan AS siap menerima Neo Nazi.

    Hal ini terjadi ketika Walikota Kharkiv Ihor Terekhov mengatakan di Berlin bahwa keputusan AS untuk mencabut sebagian pembatasan penggunaan senjata Barat telah mengurangi jumlah serangan terhadap kota tersebut.

    “Ini telah membantu. Itulah sebabnya mungkin Kharkiv ada di periode tenang dalam beberapa minggu terakhir sehingga tidak ada serangan besar seperti yang terjadi misalnya, pada bulan Mei,” cetusnya.

    Dilaporkan akhir pekan lalu, pesawat perang Ukraina untuk pertama kalinya menembakkan senjata yang mengenai sasaran di wilayah Rusia. Sumber militer Ukraina mengatakan pusat komando Rusia diserang di daerah Belgorod, Rusia barat.

    (fyk/fay)

  • Bertemu di Pyongyang, Putin-Kim Jong Un Sepakat Perkuat Hubungan

    Bertemu di Pyongyang, Putin-Kim Jong Un Sepakat Perkuat Hubungan

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memeluk Presiden Rusia Vladimir Putin saat tiba di Pyongyang pada Rabu (19/5) dini hari waktu setempat. Kedua pemimpin kemudian saling berbagi “pikiran secara mendalam” dan sepakat mengembangkan hubungan kedua negara.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (19/6/2024), Putin sedang melakukan perjalanan pertamanya dalam 24 tahun terakhir ke ibu kota Korut. Kunjungan ini kemungkinan akan mengubah hubungan Rusia dan Korut yang terjalin selama bertahun-tahun, saat kedua negara sama-sama menghadapi isolasi internasional.

    Laporan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut kemitraan kedua negara bagaikan “mesin yang mempercepat pembangunan dunia multi-kutub baru”. Disebutkan KCNA bahwa kunjungan Putin menunjukkan persahabatan dan persatuan kedua negara yang tidak terkalahkan dan kokoh.

    Kim Jong Un menyapa dan menjabat tangan Putin yang mendarat di Pyongyang pada Rabu (19/6) dini hari waktu setempat. Tidak hanya itu, Kim Jong Un dan Putin juga disebut saling berpelukan saat bertemu dan berbicara di dekat pesawat yang membawa Presiden Rusia itu.

    Keduanya kemudian menaiki limusin yang sama yang bergegas menuju Rumah Tamu Negara Kumsusan.

    “Melewati jalan-jalan Pyongyang yang terang benderang pada malam hari, para pemimpin tertinggi saling bertukar pikiran secara mendalam dan membuka pikiran mereka untuk lebih mengembangkan hubungan DPRK-Rusia,” sebut KCNA menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Agenda Putin di Pyongyang pada Rabu (19/6) waktu setempat mencakup diskusi tatap muka dengan Kim Jong Un, kemudian menghadiri konser gala, jamuan kenegaraan, menerima sambutan pengawal kehormatan, penandatanganan dokumen dan menyampaikan pernyataan kepada media.

    Informasi itu disampaikan oleh penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, kepada kantor berita Rusia Interfax.

    Putin dan Kim Jong Un juga berjabat tangan saat bertemu di Pyongyang Foto: Reuters

    Rusia selama kini memanfaatkan hubungan yang menghangat dengan Korut untuk menyerang Amerika Serikat (AS). Sementara Pyongyang yang terjerat sanksi berat telah mendapatkan dukungan politik dan janji dukungan ekonomi serta perdagangan dari Moskow.

    Washington dan sekutu-sekutunya menyampaikan kekhawatiran mereka soal Rusia akan memberikan bantuan untuk program rudal dan nuklir Korut, yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    AS dan sekutunya juga menuduh Pyongyang telah memasok rudal balistik dan peluru artileri yang digunakan Moskow dalam perang di Ukraina. Baik Korut maupun Rusia telah membantah adanya transfer senjata.

    Namun sebagai isyarat bahwa Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, sedang mengkaji ulang seluruh pendekatannya terhadap Korut, Putin memuji Pyongyang menjelang kunjungannya karena menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan dan ancaman ekonomi AS.

    Dalam sebuah artikel yang dimuat halaman depan surat kabar partai berkuasa di Korut, Putin berjanji untuk “mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat” dan “membangun arsitektur keamanan yang setara dan tidak bisa dipisahkan di Eurasia”

    Analis program 38 North di Washington, Rachel Minyoung Lee, menilai artikel media pemerintah Korut soal Putin itu menyiratkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi Pyongyang dalam blok ekonomi anti-Barat yang dipimpin oleh Moskow, yang menjadi pesan yang mungkin menarik bagi Kim Jong Un.

    Putin juga mengeluarkan perintah presiden pada malam kunjungan ke Pyongyang yang isinya menyatakan Rusia ingin menandatangani “perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif” dengan Korut. Ushakov menyebut bahwa hal itu akan mencakup masalah keamanan.

    Ditambahkan oleh Ushakov kesepakatan Rusia-Korut tidak akan ditujukan untuk negara mana pun, namun akan “menguraikan prospek kerja sama lebih lanjut”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Puja Puji Putin Jelang Kunjungan ke Korut Usai 24 Tahun

    Puja Puji Putin Jelang Kunjungan ke Korut Usai 24 Tahun

    Pyongyang –

    Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan pujian ke Korea Utara (Korut) jelang kunjungannya. Kunjungan ke Korut ini jadi yang pertama dilakukan Putin dalam 24 tahun terakhir.

    Dilansir BBC, Selasa (18/6/2024), Putin memuji Korut yang dianggapnya ‘dengan tegas mendukung’ perang di Ukraina. Putin diperkirakan melakukan kunjungan di Korut selama 2 hari, yakni 18 dan 19 Juni.

    Putin juga diprediksi akan bertemu dengan Pemimpin Korut, Kim Jong Un. Kedua pemimpin terakhir kali bertemu pada bulan September 2023 di kosmodrom Vostochny di timur jauh Rusia. Kunjungan Putin ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Pyongyang sejak tahun 2000.

    Dalam surat yang diterbitkan di media pemerintah Korea Utara, Putin berjanji membangun sistem perdagangan dan keamanan dengan Pyongyang ‘yang tidak dikendalikan oleh Barat’.

    Putin juga disebut berjanji mendukung upaya Pyongyang untuk membela kepentingannya meskipun ada apa yang disebutnya sebagai ‘tekanan, pemerasan, dan ancaman militer AS’, dalam artikel yang dicetak di Rodong Sinmun, corong partai berkuasa di Korea Utara. Putin mengatakan kedua negara terus ‘menentang dengan tegas’ apa yang dia gambarkan sebagai ambisi Barat ‘menghalangi pembentukan tatanan dunia multipolarisasi berdasarkan rasa saling menghormati keadilan’.

    Kremlin sendiri menggambarkan kunjungan itu sebagai ‘kunjungan kenegaraan persahabatan’ dengan media Rusia melaporkan bahwa Putin dan Kim mungkin menandatangani perjanjian kemitraan, termasuk mengenai masalah keamanan, dan akan memberikan pernyataan bersama kepada media. Sebuah parade di alun-alun Kim Il Sung sudah disiapkan untuk menyambut Putin.

    Putin juga diperkirakan akan menonton konser dan mengunjungi Gereja Ortodoks Tritunggal Pemberi Kehidupan di Pyongyang, satu-satunya gereja ortodoks di Korea Utara. Ada laporan bahwa Putin akan menginap di wisma Kumsusan di Pyongyang, tempat terakhir kali pemimpin Tiongkok Xi Jinping menginap selama kunjungan kenegaraannya ke Korut pada tahun 2019.

    Putin diperkirakan akan tiba bersama Menteri Pertahanan baru, Andrei Belousov, sementara Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Wakil Perdana Menteri Alexander Novak juga akan menjadi bagian dari delegasi tersebut. Kim mengatakan pekan lalu bahwa hubungan dengan Rusia telah ‘berkembang menjadi hubungan kawan seperjuangan yang tidak dapat dipatahkan’.

    Dalam pertemuan mereka tahun lalu, Putin mengatakan dia melihat ‘kemungkinan’ untuk kerja sama militer dengan Korea Utara, sementara Kim berharap presiden Rusia ‘menang’ di Ukraina.

    Gedung Putih mengaku tak khawatir dengan kunjungan Putin. Namun, AS prihatin dengan hubungan yang lebih erat antara Rusia dan Korut.

    “Kami tidak khawatir dengan perjalanan yang dilakukan Putin,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan pada hari Senin.

    “Yang kami khawatirkan adalah semakin dalamnya hubungan antara kedua negara,” sambungnya.

    Pada awal karir kepresidenannya di tahun 2000, Putin bertemu dengan ayah Kim, Kim Jong Il, yang masih menjadi pemimpin tertinggi Korut. Hubungan antara kedua negara ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Korut diketahui membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi luar angkasa setelah kegagalannya baru-baru ini dalam menempatkan satelit mata-mata kedua ke orbit – serta makanan, bahan bakar, dan mata uang asing. Sementara, Rusia terus menghadapi kekurangan senjata dalam perangnya di Ukraina.

    Washington dan Seoul menuduh Pyongyang memasok artileri dan peralatan lainnya ke Moskow, kemungkinan besar dengan imbalan makanan, bantuan militer, dan teknologi. Baik Korea Utara maupun Rusia menyangkal adanya kesepakatan senjata.

    Penerbangan Jadi Jadi Teka-teki

    Rencana perjalanan Putin, termasuk pesawat yang membawa Putin pun masih menjadi teka-teki. Otoritas Rusia dan Korut belum memberi penjelasan kapan tepatnya pemimpin Rusia itu akan tiba di Pyongyang. Meski demikian, kunjungannya dijadwalkan dimulai pada Selasa malam.

    Pesawat apa yang akan dinaiki Putin juga masih menjadi teka-teki. Hal ini membuat para pengamat di seluruh dunia terus memantau situs pelacak penerbangan.

    Media Rusia mengatakan Putin akan singgah di kota Yakutsk, Rusia, di Siberia timur. Putin diperkirakan akan menghabiskan beberapa jam di sana dan dijadwalkan bertemu dengan kepala daerah Yakutia serta menghadiri berbagai pameran. Dia mungkin berada di RSD201, yang sebelumnya lepas landas dari Moskow.

    Pesawat tersebut kini telah mendarat di Yakutsk dan diperkirakan akan mendarat di Pyongyang dalam waktu sekitar 3 jam. Namun, ada kemungkinan dia berada di dalam pesawat RSD 389, yang juga lepas landas dari Moskow dan kini terbang di atas Rusia. Pesawat itu baru akan tiba di Pyongyang sekitar 6 jam.

    Putin diperkirakan melakukan banyak hal penting di Korut pada Rabu (19/6) besok. Upacara penyambutan resmi antara delegasi kedua negara, di mana Putin juga akan menerima pengawal kehormatan bakal digelar besok.

    Pembicaraan besar akan dimulai setelah itu. Sebagai bagian dari kunjungan dua hari tersebut – Putin akan disuguhi konser gala.

    Dia juga dijadwalkan mengunjungi satu-satunya gereja ortodoks di Korea Utara – Gereja Tritunggal Pemberi Kehidupan – dalam perjalanan kembali ke bandara. Pemimpin Rusia tersebut diperkirakan akan langsung melakukan perjalanan ke Vietnam untuk kunjungan kenegaraan lainnya.

    Pyongyang Bersolek Sambut Putin

    Korut pun telah bersiap menyambut Putin. Foto Putin dan bendera Rusia terlihat menghiasi jalanan di ibu kota Korut, Pyongyang.

    Pyongyang telah didekorasi untuk menyambut Putin. Jalan-jalan di kota dipenuhi bendera Rusia dan potret Putin.

    Gambar dan rekaman yang dibagikan oleh kantor berita milik negara Rusia, RIA Novosti, menunjukkan spanduk menyambut Putin di sepanjang jalan bebas hambatan, dilapisi dengan poster propaganda Korea Utara.

    “Persahabatan antara Korea Utara dan Rusia abadi,” demikian tulisan salah satu spanduk di luar Bandara Internasional Sunan Pyongyang.

    “Kami dengan hangat menyambut Kamerad Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin,” demikian isi spanduk lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)