Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Jakarta –

    Setelah pemilihan parlemen Eropa pada Juni, pemilih Perancis menyaksikan dua perkembangan mengejutkan di dalam negeri. Pertama, mengingat kekalahan yang dideritanya dalam pemilu Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk membubarkan parlemen Prancis, Majelis Nasional, dan menggelar pemilu cepat.

    Sehari kemudian, kelompok kiri politik Perancis, yang biasanya terpecah menjadi beberapa partai kecil, mengumumkan, mereka membentuk aliansi baru, Front Populer Baru / New Popular Front (NFP) untuk mencegah National Rally (RN) yang berhaluan sayap kanan untuk menang dalam pemilu.

    Kelompok kiri tampaknya telah mencapai tujuan tersebut, setelah berhasil memenangkan pemilu putaran kedua pada Minggu (07/7) dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen. “Front Populer Baru siap untuk memerintah,” kata Jean-Luc Melenchon, ketua partai terbesar NFP, partai sayap kiri France Unbowed (LFI), pada Minggu malam.

    Marine Tondelier, presiden Partai Hijau dan salah satu penggagas aliansi NFP, mendukung klaim Melenchon, “Kami menang, dan sekarang, kami akan memerintah,” katanya menanggapi hasil pemilu.

    Dia didukung oleh Olivier Faure, ketua Partai Sosialis, yang mengatakan, “Front Populer Baru harus memimpin babak baru dalam sejarah kita.” Pidatonya juga mengungkapkan hambatan apa yang mungkin ada di depan aliansi kiri. Faure tidak ingin berkolaborasi dengan aliansi ramah bisnis yang didukung oleh kelompok tengah yang diinisiasi Macron, “Together”.

    Siapa yang berada di aliansi kiri?

    Dalam aliansi NFP, Partai Sosialis memiliki pengalaman paling banyak dalam pemerintahan, dengan Francois Mitterrand (1981-1995) dan Francois Hollande (2012-2017), keduanya pernah menjabat sebagai presiden.

    Partai ini juga mempunyai pengalaman memerintah berdasarkan peraturan pembagian kekuasaan yang dikenal di Perancis sebagai “kohabitasi,” dimana partai yang dipimpin oleh presiden tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen dan harus bekerja sama dengan pemerintah oposisi. Hal ini terjadi antara tahun 1997 dan 2002, ketika Perdana Menteri Sosialis Lionel Jospin bertugas di bawah Presiden Konservatif Jacques Chirac.

    Di masa lalu, Melenchon menuai kritik dengan pernyataan tentang operasi militer Israel di Gaza yang ditafsirkan sebagai antisemit. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, ia mengaku memahami klaim Moskow yang merasa terancam oleh perluasan aliansi militer NATO.

    Secara keseluruhan, Melenchon mengkritik komando militer terpadu NATO, dan ia berulang kali merekomendasikan Prancis untuk mundur dari aliansi militer itu.

    Di belakang LFI dan Sosialis, Partai Hijau, yang secara resmi dikenal sebagai Ekologi Eropa – Partai Hijau (EELV), adalah partai terkuat berikutnya dalam aliansi tersebut. Diikuti oleh Partai Komunis Perancis (PCF) dan sejumlah partai kecil lainnya, termasuk sebuah faksi kecil yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah seberang laut Polinesia Prancis di Pasifik Selatan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Akankah aliansi baru ini mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya?

    Aliansi baru ini kini bergabung dengan daftar panjang upaya serupa di masa lalu yang menyatukan kelompok kiri untuk memerintah. Pada tahun 2022, misalnya, Melenchon meminta partai-partai sayap kiri Prancis untuk berkampanye bersama ketika Presiden Macron berhadapan dengan populis sayap kanan Marine Le Pen dari National Rally (RN) dalam pemilu terakhir di negara itu.

    Saat itu, Persatuan Ekologis dan Sosial Populer (NUPES) yang dipimpin Melenchon menjadi kelompok terkuat kedua di parlemen, namun gagal mewujudkan posisinya menjadi kekuatan politik, karena kaum Sosialis, Komunis, dan Hijau terbukti enggan mengorbankan kedaulatan partainya masing-masing untuk bergabung dengan kelompok tersebut yang beraliansi oposisi formal di bawah kepemimpinan Melenchon.

    Namun keadaannya berbeda kali ini. Melenchon tidak lagi menjadi tokoh utama dalam aliansi tersebut. Sebaliknya, para ketua dari masing-masing partai dalam aliansi tersebut telah berkumpul untuk membentuk kepemimpinan kolektif.

    Sophie Pornschlegel, pakar kebijakan di lembaga intelektual Eropa Jacques Delors yang berbasis di Brussels, yakin aliansi baru ini memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya.

    “Mereka mempunyai alasan yang lebih baik untuk tetap bersatu,” jelasnya, “karena mereka sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan kekuasaan eksekutif.” Dia juga menunjukkan bahwa Partai Sosialis telah memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam aliansi tersebut setelah pemilu, dan bahwa generasi muda dari politisi yang tidak terlalu egosentris kini telah mengambil alih kekuasaan di partainya masing-masing.

    Akankah aliansi menjadi koalisi?

    Masih harus dilihat apakah aliansi sayap kiri yang baru akan mampu mengubah keberhasilan pemilu hari Minggu menjadi kekuatan politik yang nyata. Sebelum pemilu, perwakilan dari beberapa partai dalam aliansi tersebut telah berbicara tentang sikap mendukung pemerintahan yang bersatu dengan Macron dan menentang Le Pen.

    Meskipun LFI yang dipimpin Melenchon tampaknya tidak mau berkompromi dengan beberapa tuntutan politiknya, Macron telah memberi isyarat bahwa ia tidak mau bekerja sama dengan Melenchon.

    “Pertanyaannya sebenarnya adalah, siapa yang akan menerima posisi apa di pemerintahan baru,” kata Pornschlegel. “Tidak mungkin [France Unbowed] akan menunjuk perdana menteri berikutnya, karena Macron tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun negosiasi masih berlangsung, jadi masih sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi.”

    Aliansi NFP mengatakan mereka ingin memilih calon perdana menteri minggu ini. Namun Tondelier menambahkan, pertanyaan yang lebih penting adalah, “Kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan baru?” (rs/as)

    (ita/ita)

  • Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Jakarta –

    India banyak menuai kritik dari negara-negara Barat karena memborong minyak Rusia di tengah invasi Ukraina. Pada tahun 2022, impor minyak dari Rusia meningkat sepuluh kali lipat, namun kemudian hanya tumbuh dua kali lipat pada tahun lalu.

    Langkah Kremlin menetapkan diskon tinggi, juga direspons India dengan menambah impor batu bara sebanyak tiga kali lipat dalam periode yang sama.

    Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Moskow, Senin (8/7), merupakan kelanjutan kebijakan tersebut. Lawatan ini merupakan kunjungan luar negeri yang kedua sejak dia memenangkan masa jabatan ketiga di India dalam pemilu legislatif silam.

    Juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan, kedua negara disatukan “keinginan politik bersama,” untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

    India harus menempuh titian yang sulit antara mempertahankan kedekatan dengan Barat dan hubungan perdagangan dengan Moskow, sembari mempertahankan posisi netral dalam konflik di Ukraina.

    DW mengulas kondisi hubungan India-Rusia saat ini dan apa yang kemungkinan akan disepakati kedua pemimpin.

    Lebih dari sekedar kerja sama pertahanan

    Selama Perang Dingin, Uni Soviet dan India membangun kemitraan strategis di bidang pertahanan dan perdagangan yang berlanjut setelah berakhirnya komunisme. Pada tahun 2000, Vladimir Putin, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Rusia, menandatangani deklarasi kerja sama baru dengan New Delhi.

    Selama dua dekade terakhir, Moskow memasok 65 persen sistem persenjataan India, dengan jumlah total penjualan melebihi USD60 miliar, menurut Stockholm International Peace Research Institute.

    Ikatan tersebut bertambah kuat sejak India memborong minyak Rusia yang dijual murah setelah diembargo Barat. Pada bulan April, misalnya, pengiriman minyak mentah Rusia ke India mencatatkan rekor baru sebesar 2,1 juta barel per hari, menurut lembaga riset pasar S&P Global.

    Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai rekor tertinggi hampir USD65,7 miliar pada tahun lalu, berdasarkan angka dari Departemen Perdagangan India. Sebaliknya, Rusia mengekspor barang senilai $61,4 miliar ke sekutunya itu, terutama minyak, pupuk, batu mulia dan logam.

    “Lama kami hanya melihat Rusia dari sudut pandang politik dan keamanan,” kata Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar pada konferensi industri pada bulan Mei lalu. “Tapi ketika Moskow beralih ke arah timur, peluang ekonomi baru mulai muncul. Lonjakan perdagangan dan bidang kerja sama baru ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena musiman.”

    Netralitas jamin keuntungan maksimal

    Meski dikritik soal impor minyak, adalah kebergantungan besar India atas persenjataan Rusia yang membuat gamang negara-negara Barat.

    “New Delhi telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi konflik Rusia-Ukraina, yakni menjaga hubungan baik dengan Moskow dan Barat,” tulis Dr Aleksei Zakharov, peneliti India di Institut Hubungan Internasional Perancis, Ifri, menulis dalam sebuah makalah bulan lalu.

    Kendati demikian, dia mengaku melihat adanya “tantangan struktural yang masih menghalangi kedua belah pihak untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi.”

    Menurutnya, kerja sama pertahanan antara Rusia dan India saat ini “dalam keadaan terkatung-katung,” karena embargo Barat yang menyita sebagian besar kapasitas produksi untuk menopang invasi di Ukraina.

    Hambatan perdagangan pangkas pangsa senjata

    India berulangkali mendapat pengalaman negatif dalam berbisnis dengan industri pertahanan Rusia. Kesepakatan tahun 2004 untuk membeli kapal induk era Soviet, yang seharusnya diremajakan oleh Rusia, berulangkali mengalami penundaan dengan tambahan biaya berlipat ganda.

    Militer India saat ini sedang menunggu dua dari lima sistem pertahanan udara S-400 dan sebuah kapal fregat buatan Rusia sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2018, lapor media India pada bulan April lalu.

    Tapi meski tetap menjadi tujuan utama transfer senjata antara tahun 2017 dan 2022, pangsa ekspor pertahanan Rusia ke India turun dari 65 persen menjadi 36 persen pada periode yang sama, menurut data SIPRI.

    Berkurangnya kapasitas ekspor senjata d Rusia dan embargo Barat diyakini memaksakan perubahan strategi di New Delhi, yang menguntungkan produsen senjata Perancis dan Jerman.

    Ambisi India untungkan Rusia?

    Kunjungan Modi ke Moskow usai pemilu di India ramai dipahami sebagai isyarat betapa pentingnya relasi kedua negara. Namun dengan berkurangnya perdagangan senjata, India melirik bidang ekonomi lain untuk digenjot dengan Rusia.

    Salah satunya adalah inisiatif “Made in India” yang digencarkan Modi untuk mempromosikan India sebagai pusat manufaktur. Proyek raksasa itu membuka peluang bagi Rusia untuk menjual bahan baku atau memindahkan sarana produksi senjata ke India.

    Moskow juga sudah mengisyaratkan tertarik untuk memperluas Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional, INSTC, sebuah proyek jalan raya, laut, dan kereta api yang menghubungkan Rusia ke India melalui Iran. Rusia mengirimkan tahap pertama ekspor batu bara melalui INSTC bulan lalu.

    Dengan hambatan ekonomi yang dihadapi Rusia akibat sanksi Barat, INSTC kini menjadi prioritas perdagangan utama bagi Kremlin.

    Proyek lain adalah Koridor Maritim Chennai-Vladivostok, yang pertama kali diusulkan pada tahun 2019. Rute laut sepanjang 10.300 kilometer dari Timur Jauh Rusia itu dapat membantu mengamankan pasokan energi dan bahan mentah ke India.

    Koridor ini diharapkan dapat mengurangi waktu pengiriman dari 40 menjadi 24 hari, dibandingkan dengan rute umum melalui Terusan Suez.

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Rusia Bantah Gempur Rumah Sakit Anak di Ukraina

    Rusia Bantah Gempur Rumah Sakit Anak di Ukraina

    Moskow –

    Otoritas Rusia membantah serangan rudalnya menghantam sebuah rumah sakit anak di Kyiv, ibu kota Ukraina. Moskow menuding rudal yang diluncurkan Ukraina sendiri, yang dimaksudkan untuk mencegat rudal Rusia, yang telah menghantam rumah sakit anak tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/7/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya menyebut rudal permukaan-ke-udara NASAMS yang diluncurkan pasukan Ukraina yang telah menghantam sebuah rumah sakit anak di Kyiv pada Senin (8/7) waktu setempat.

    Otoritas Ukraina sebelumnya menyebut Rusia menyerang rumah sakit anak utama di Kyiv dengan rudal Kh-101 Kalibr dan menghujani kota-kota Ukraina lainnya dengan lebih banyak rudal, hingga menewaskan sedikitnya 41 warga sipil. Serangan rudal Moskow itu tercatat sebagai yang paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir.

    Dalam pernyataan pada Selasa (9/7), Kremlin mengatakan bahwa tembakan anti-rudal Ukraina, bukan rudal Rusia, yang menghantam rumah sakit anak di Kyiv.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Namun dia menegaskan kepada wartawan di Moskow bahwa Rusia tidak menyerang target sipil di Ukraina.

    “Saya bersikeras, kami tidak melancarkan serangan terhadap target-target sipil,” tegas Peskov dalam pernyataannya.

    Saat ditanya lebih lanjut, dalam konferensi pers harian, soal bagaimana Rusia meyakini pihaknya tidak menyerang target sipil setelah tragedi di rumah sakit anak tersebut, Peskov kembali menegaskan rudal Ukraina yang diluncurkan untuk mencegat rudal Moskow-lah yang menghantam rumah sakit itu.

    “Saya mendorong Anda untuk berpedoman pada pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, yang benar-benar mengecualikan adanya serangan terhadap target-target sipil dan menyatakan bahwa kami sedang berbicara tentang sistem anti-rudal (Ukraina) yang jatuh,” ucapnya.

    “Kami terus bersikeras menyatakan bahwa kami tidak menyerang target-target sipil. Serangan dilancarkan terhadap fasilitas infrastruktur penting, terhadap target-target militer yang secara satu sama lain terkait dengan potensi militer rezim (Ukraina),” tegas Peskov.

    Ribuan warga sipil Ukraina terbunuh selama perang berkecamuk sejak Rusia mengirimkan pasukan militer ke Kyiv pada Februari 2020 lalu.

    Sejumlah kecil warga sipil tewas dalam rentetan serangan yang melanda wilayah Rusia dan wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai dan diklaim Moskow sebagai bagian wilayahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Memanas! Serangan Ukraina Tewaskan 4 Orang di Perbatasan Rusia

    Memanas! Serangan Ukraina Tewaskan 4 Orang di Perbatasan Rusia

    Jakarta –

    Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Serangan Ukraina di wilayah perbatasan Rusia, Belgorod menewaskan sedikitnya empat orang selama 24 jam terakhir.

    “Ini adalah 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. Empat orang meninggal, 20 orang terluka, 17 orang masih berada di fasilitas medis, dua di antaranya dalam kondisi serius,” kata Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov dalam sebuah unggahan di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/7/2024).

    Walikota Belgorod, ibu kota administratif wilayah tersebut, sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah melancarkan serangan semalaman di seluruh wilayah tersebut.

    “Angkatan Bersenjata Ukraina terus menyerang permukiman di wilayah Belgorod,” tulis Valentin Demidov di Telegram.

    Para pejabat Rusia lainnya melaporkan serangan di wilayah Rusia barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov dan Astrakhan.

    Serangan Ukraina itu terjadi setelah Rusia melancarkan rentetan serangan rudal ke Ukraina pada hari Senin (8/7). Serangan tersebut menewaskan lebih dari tiga lusin orang dan menghancurkan sebuah rumah sakit anak-anak di Kyiv, ibu kota Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa setidaknya 37 orang tewas, termasuk tiga anak-anak, dan lebih dari 170 orang terluka akibat serangan tersebut.

    Serangan tersebut merusak hampir 100 bangunan, termasuk beberapa sekolah dan rumah sakit bersalin, tambahnya.

    Angkatan Udara Ukraina mengatakan sistem pertahanan udara telah menembak jatuh 30 proyektil.

    Zelensky menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai serangan tersebut dan mendesak sekutu Ukraina untuk memberikan “respon yang lebih kuat terhadap pukulan yang sekali lagi dilakukan Rusia terhadap penduduk kami, tanah kami, dan anak-anak kami.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Rusia Hancurkan 38 Drone Ukraina di Dekat Perbatasan

    Rusia Hancurkan 38 Drone Ukraina di Dekat Perbatasan

    Moskow –

    Pasukan militer Rusia menghancurkan sedikitnya 38 drone yang diluncurkan Ukraina semalam di berbagai wilayah dekat perbatasan kedua negara. Otoritas Rusia menyebut sebagian besar serangan Kyiv itu berhasil dihalau.

    Rentetan serangan drone Ukraina menghujani Rusia setelah serangan rudal besar-besaran Moskow menewaskan sedikitnya 41 orang di beberapa kota di wilayah Ukraina pada Senin (8/7) waktu setempat. Serangan rudal Rusia itu tercatat sebagai yang paling mematikan di Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

    “Sistem pertahanan udara yang bertugas telah menghancurkan dan mencegat tiga UAV (drone) di wilayah Belgorod, tujuh UAV di wilayah Kursk, dua UAV di wilayah Voronezh, 21 UAV di wilayah Rostov dan lima UAV di wilayah Astrakhan,” sebut Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir AFP, Selasa (9/7/2024).

    Gubernur Astrakkan, Igor Babushkin, dalam pernyataannya menyebut Ukraina telah melancarkan “upaya besar-besaran untuk menyerang target-target dengan drone” di wilayah utara negara tersebut. Dia menegaskan bahwa serangan-serangan drone itu “berhasil dihalau”.

    Baik Rusia maupun Ukraina telah menggunakan drone, termasuk pesawat yang bisa meledak sendiri dengan jangkauan ratusan kilometer, secara luas selama konflik berlangsung, yang dimulai pada Februari 2022 ketika Moskow mengirimkan pasukannya menginvasi Kyiv.

    Ukraina telah meningkatkan serangannya terhadap wilayah Rusia sepanjang tahun ini. Rentetan serangan Kyiv kebanyakan menargetkan lokasi infrastruktur energi, yang disebut sebagai penyedia bahan bakar untuk pasukan Rusia, juga menargetkan kota-kota dan desa-desa di seberang perbatasan.

    Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan darat terbaru secara besar-besaran di wilayah Kharkiv, Ukraina bagian timur laut, pada Mei lalu. Operasi militer itu dimaksudkan untuk menciptakan zona penyangga dan mendorong mundur pasukan Ukraina untuk melindungi wilayah perbatasan Belgorod dari gempuran.

    Rentetan serangan drone Ukraina ini terjadi sehari setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa kota sekaligus di wilayah Ukraina. Serangan rudal Moskow yang terjadi pada siang hari bolong itu menewaskan sedikitnya 41 orang, termasuk beberapa anak-anak.

    Gedung permukiman hingga rumah sakit anak utama di wilayah Kyiv, ibu kota Ukraina, dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Rusia tersebit.

    Laporan Reuters menyebut para orang tua tampak bingung dan menangis sembari menggendong bayi mereka di jalanan di luar rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat serangan rudal. Kaca-kaca jendela pecah dan panel-panelnya terkoyak akibat serangan tersebut.

    Presiden Volodymyr Zelensky menyebut sedikitnya 37 orang, termasuk tiga anak, tewas akibat serangan Rusia itu. Lebih dari 170 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Namun laporan korban jiwa di area-area yang dihantam serangan menyebut sedikitnya 41 orang tewas akibat rentetan gempuran rudal Moskow tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Citra Satelit Ungkap Iran Perluas Fasilitas Produksi Rudal

    Citra Satelit Ungkap Iran Perluas Fasilitas Produksi Rudal

    Teheran –

    Sejumlah citra satelit terbaru menunjukkan perluasan besar-besaran pada dua fasilitas rudal balistik utama Iran. Perluasan itu, dinilai oleh para peneliti Amerika Serikat (AS), bertujuan untuk meningkatkan produksi rudal Teheran.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/7/2024), analisis para peneliti AS telah dikonfirmasi oleh tiga pejabat senior Iran yang berbicara kepada media, namun enggan disebut identitasnya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada publik.

    Menurut para pejabat AS, yang juga tidak disebut namanya, perluasan fasilitas produksi rudal Iran itu menyusul kesepakatan pada Oktober 2020 ketika Teheran setuju untuk memasok rudal kepada Rusia, yang membutuhkan rudal dalam perang melawan Ukraina.

    Iran juga disebut memasok rudal ke kelompok Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon — kedua kelompok itu merupakan anggota Poros Perlawanan yang didukung Teheran dalam melawan Israel.

    Citra satelit yang diambil oleh perusahaan satelit komersial Planet Labs itu menunjukkan situasi di pangkalan militer Modarres pada Maret lalu dan kompleks produksi rudal Khojir pada April lalu. Disebutkan bahwa lebih dari 30 bangunan baru terdeteksi di kedua lokasi yang sama-sama terletak dekat Teheran itu.

    Hasil analisis Reuters terhadap citra satelit itu menunjukkan banyak bangunan dikelilingi oleh tanggul tanah yang besar.

    Analisis yang dilakukan oleh Jeffrey Lewis dari Middlebury Institute of International Studies pada Monterey menyebutkan bahwa pekerjaan penggalian tanah semacam itu terkait dengan produksi rudal dan dirancang untuk menghentikan ledakan di satu gedung agar tidak memicu ledakan material yang mudah terbakar di bangunan yang ada di dekatnya.

    Dijelaskan oleh Lewis bahwa berdasarkan citra satelit itu, aktivitas perluasan di kompleks Khojir dimulai pada Agustus tahun lalu, sedangkan di kompleks Modarres dimulai pada Oktober tahun lalu.

    Kompleks Shahid Modarres dan Khojir diketahui diawasi oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), pasukan elite yang memainkan peran sentral dalam program rudal dan nuklir Teheran. IRGC juga mengendalikan sebagian besar perekonomian Iran dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

    Dua peneliti AS lainnya, dalam wawancara terpisah, menyatakan tidak bisa diketahui secara jelas dari citra satelit terbaru soal jenis rudal yang akan diproduksi di fasilitas baru yang masih dalam tahap pembangunan tersebut.

    Pasokan persenjataan Iran, menurut para pakar, telah menjadi yang terbesar di kawasan Timur Tengah, dengan diperkirakan ada lebih dari 3.000 rudal, termasuk model yang dirancang untuk membawa hulu ledak konvensional dan nuklir.

    Tiga pejabat senior Iran, yang enggan disebut identitasnya karena tidak berwenang untuk bicara kepada publik, membenarkan bahwa kompleks Modarres dan Khojir sedang diperluas untuk meningkatkan produksi rudal balistik konvensional.

    “Kenapa tidak?” ucap salah satu pejabat senior Iran tersebut.

    Seorang pejabat senior Iran lainnya mengungkapkan beberapa bangunan baru di kompleks itu akan memungkinkan peningkatan produksi drone sebanyak dua kali lipat. Menurut sumber pejabat Teheran itu, drone dan komponen rudal akan dijual ke Rusia, sedangkan drone dipasok ke Houthi dan rudal dipasok ke Hizbullah.

    Reuters tidak bisa secara independen mengkonfirmasi pernyataan para pejabat Iran tersebut. Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum menanggapi permintaan komentar soal laporan perluasan fasilitas produksi rudal tersebut.

    Teheran sebelumnya membantah telah memasok drone dan rudal ke Rusia juga Houthi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dirundung Ancaman Rasis, Anggota Parlemen Jerman Mendadak Mundur

    Dirundung Ancaman Rasis, Anggota Parlemen Jerman Mendadak Mundur

    Jakarta –

    Di titik tertentu, Karamba Diaby merasa muak. Sebulan lalu, politisi SPD dari Halle ini mempublikasikan pesan kebencian yang ditujukan terhadap dirinya dan karyawannya di akun Instagramnya. Baginya, ancaman pembunuhan adalah garis batas berbahaya yang telah dilanggar.

    Empat minggu kemudian, Diaby mengumumkan pengunduran diri dari politik di tingkat federal dan tidak akan lagi mencalonkan diri untuk Bundestag dalam pemilu mendatang. Dalam wawancara dengan Deutsche Welle (DW), Diaby menegaskan ada alasan pribadi dan bukan politik di baliknya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Ini adalah keputusan pribadi yang telah disepakati dengan keluarga. … Perlu dicatat juga bahwa saya akan berusia 64 tahun pada akhir masa jabatan legislasi ini dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk menempuh jalan baru, dan yang paling penting, memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mengambil alih tanggung jawab.”

    Komentar kebencian, ancaman pembunuhan, dan pembakaran

    Karamba Diaby adalah orang kulit hitam pertama yang lahir di Afrika yang masuk Bundestag sebelas tahun lalu. Pada tahun 2021 ia bahkan menduduki puncak daftar kandidat SPD untuk negara bagian Sachsen-Anhalt sebagai kandidat teratas.

    Lahir di Senegal dan datang ke Halle, Jerman Timur, Diaby dianggap sebagai politisi teladan bagi Jerman yang baru, kosmopolitan, dan toleran. Mungkin inilah alasan mengapa Diaby semakin sering menjadi sasaran serangan rasis dalam beberapa tahun terakhir. Serangan ini bukan hanya mengarah kepadanya, tetapi juga timnya.

    “Mereka ditekan atau diancam supaya berhenti bekerja untuk saya. Ini adalah metode yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Saya hanya bisa menegaskan, saya tidak akan goyah. Jangan terintimidasi, karena saya tahu sebagian besar orang mendukung saya, saya mendapat solidaritas yang luar biasa.”

    Namun ada juga kebencian bersifat rasis yang semakin intens. Pada tahun 2020, terjadi penembakan di kantor daerah pemilihannya dan Diaby menerima surat ancaman pembunuhan.

    Pada 2023, seorang pria yang berulang kali menghina politisi SPD tersebut melakukan serangan pembakaran terhadap kantornya di Halle. Diaby juga menganggap AfD sebagai pihak yang bertanggung jawab karena pidato mereka di Bundestag penuh dengan kebencian dan fitnah terhadap migran dan kelompok minoritas lainnya. Baginya, ini adalah cikal bakal berkembang biaknya kebencian dan kekerasan di jalanan.

    “Ada sekelompok kecil orang di negara ini yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. Tujuan mereka adalah mengintimidasi masyarakat agar tidak melakukan tugasnya. Hal ini juga kita alami di negara ini. Badan Bantuan Teknis, Palang Merah Jerman, hingga petugas polisi juga diserang. Saya pikir itu tidak seharusnya menjadi lumrah di negara ini, kita perlu mendiskusikan masyarakat seperti apa yang ingin kita miliki.”

    Masalah di seluruh Jerman, dibesarkan oleh media sosial

    Di Jerman, semakin berkembang kekhawatiran bahwa intimidasi terhadap politisi yang tidak populer adalah bagian dari kenyataan baru. Pada awal Mei, politisi SPD Matthias Ecke dipukuli hingga harus dirawat di rumah sakit di Dresden setelah memasang poster partainya dalam kampanye pemilu Eropa.

    Apakah ini hanya terjadi di Jerman bagian timur? Lotta Rahlf, mahasiswa doktoral di Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), membantah anggapan ini.

    “Ketika aktor-aktor sayap kanan secara aktif berbicara tentang perasaan kewalahan, bekerja dengan narasi yang disederhanakan, dan mengobarkan kebencian terhadap elit politik atau negara, Anda dapat melihat bahwa situasi ancaman di sana agak lebih kuat. Namun pada dasarnya hal ini merupakan masalah di seluruh Jerman.”

    Rahlf mencermati besarnya rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap politik dan negara di tengah masyarakat. Hal ini karena beberapa krisis yang menerpa bertubi-tubi. Mulai dari pandemi corona, perang agresi Rusia terhadap Ukraina, dan meningkatnya biaya hidup. Sebagai akibatnya, permusuhan verbal atau bahkan kekerasan akan dipandang sebagai cara yang sah untuk menghilangkan perasaan tidak berdaya tersebut.

    “Di jejaring sosial, kebrutalan bahasa menjadi semakin normal. Sangat mudah untuk mengekspresikan diri Anda dengan cara tertentu di Internet dan menerima konfirmasi. Kita juga berurusan dengan platform di mana laporan palsu menyebar dengan sangat cepat, di mana gambar-gambar teman dan musuh muncul dan hal ini kemudian diperkuat lagi.”

    Fondasi demokrasi dikhawatirkan runtuh

    Namun bagaimana jika semakin banyak politisi seperti Diaby dan relawan yang berkomitmen menarik diri dari masyarakat karena mereka letih dengan serangan-serangan tersebut atau karena proyek yang mendorong demokrasi tidak lagi dibiayai?

    Sehubungan dengan negosiasi anggaran, 180 organisasi masyarakat sipil menulis surat terbuka kepada Kanselir Olaf Scholz dan memperingatkan: Jika proyek-proyek ini dibiarkan berakhir, masyarakat sipil akan melemah selama beberapa dekade dan budaya demokrasi akan terkikis.

    “Konsekuensinya adalah ancaman terhadap demokrasi. Dan hal ini tentu saja menjadi masalah, terutama dalam bidang politik lokal, karena hal ini juga merupakan landasan demokrasi kita, di mana banyak jabatan politik dipegang secara sukarela. Jika semakin banyak orang yang mundur, fondasi demokrasi akan hancur,” ujar Rahlf.

    (ae/hp)

    (ita/ita)

  • Adik Kim Jong Un Kecam Latihan Tembak Korsel, Ancam Pembalasan!

    Adik Kim Jong Un Kecam Latihan Tembak Korsel, Ancam Pembalasan!

    Pyongyang –

    Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, mengecam keras Korea Selatan (Korsel) terkait latihan tembak di dekat perbatasan kedua negara baru-baru ini. Kim Yo Jong menyebut Seoul sama saja ingin bunuh diri dan memperingatkan adanya “bencana mengerikan” sebagai konsekuensi.

    Seperti dilansir AFP, Senin (8/7/2024), setelah Pyongyang mengirimkan ratusan balon sampah melintasi perbatasan, Seoul bulan lalu menangguhkan sepenuhnya kesepakatan militer untuk mengurangi ketegangan dan melanjutkan latihan tembak di pulau perbatasan dan zona demiliterasi yang memisahkan kedua negara.

    Kim Yo Jong, yang merupakan juru bicara penting rezim Korut, menyebut latihan tembak Korsel itu sebagai “latihan perang yang tidak disamarkan dan sebuah provokasi yang tidak bisa dimaafkan dan eksplisit yang memperburuk situasi”.

    Dia juga menyebut latihan di perbatasan oleh Korsel itu sebagai “histeria bunuh diri, yang membuat mereka harus menanggung bencana yang mengerikan”.

    “Jelas bagi semua orang… risiko dari latihan tembak langsung yang sembrono yang dilakukan pasukan ROK (Korsel-red) yang semakin mendekati perbatasan DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea),” ucap Kim Yo Jong dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).

    Jika latihan tembak yang dilakukan Korsel melanggar kedaulatan Korut, Kim Yo Jong memperingatkan: “Angkatan bersenjata kami akan segera melaksanakan misinya”.

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal “misi” yang disebutnya itu.

    Hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pyongyang meningkatkan uji coba senjata seiring semakin dekatnya hubungan negara itu dengan Rusia.

    Korsel dan Amerika Serikat (AS) menuduh Korut memasok senjata ke Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina — yang melanggar sanksi yang diberlakukan terhadap kedua negara tersebut.

    Awal tahun ini, Korut menyatakan Korsel sebagai musuh utamanya dan membubarkan lembaga-lembaga yang dirancang untuk melakukan interaksi dan diplomasi dengan Seoul, sembari meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan.

    Sejumlah tentara Korut, beberapa pekan terakhir, melintasi perbatasan Korsel sedikitnya tiga kali dalam insiden yang dinilai oleh Seoul sebagai tidak disengaja.

    Insiden itu disebut terjadi saat tentara-tentara Korut itu bertugas memasang ranjau, membersihkan dedaunan dan kemungkinan membangun penghalang anti-tank.

    Kim Yo Jong, dalam pernyataannya, juga mengkritik latihan trilateral yang dilakukan AS, Korsel dan Jepang, yang disebutnya sebagai “puncak histeria konfrontatif”.

    “Genderang perang jelas menunjukkan bahwa manuver gegabah AS dan pasukan musuh lainnya demi hegemoni militer di kawasan telah melanggar garis merah,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia Mau Bangun Stasiun Luar Angkasa Tahun 2030

    Rusia Mau Bangun Stasiun Luar Angkasa Tahun 2030

    Jakarta –

    Rusia berencana membangun stasiun luar angkasanya sendiri pada tahun 2030. Menariknya pada tahun yang sama stasiun luar angkasa internasional (ISS) akan mulai berhenti beroperasi.

    Yuri Borisov, kepala badan antariksa Rusia (Roscosmos) menyetujui jadwal ini bersama direktur dari 19 perusahaan yang terlibat dalam pembangunan stasiun luar angkasa baru. Setidaknya akan ada empat modul yang akan dibangun pada tahun 2030.

    Roscosmos mengatakan akan meluncurkan modul saintifik dan energi pada tahun 2027. Setelah itu mereka akan menerbangkan tiga modul pada tahun 2030 dan dua lainnya antara tahun 2031 dan 2033.

    Saat ini ada dua stasiun luar angkasa yang beroperasi di orbit yaitu International Space Station yang dikelola NASA dan Roscosmos serta stasiun luar angkasa Tiangong yang dioperasikan China. Tiangong sudah mulai beroperasi sejak Juni 2022, sedangkan ISS rencananya akan dipensiunkan pada akhir tahun 2030.

    Hingga saat ini Rusia bermitra dengan Amerika Serikat dan negara lainnya di ISS. Namun setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, hubungan mereka dengan AS meregang dan berdampak hingga kemitraan di ISS.

    Menjelang akhir masa operasional ISS, Rusia sudah mengumumkan rencananya untuk mundur dari kemitraan tersebut pada tahun 2022 untuk kemudian membangun stasiun luar angkasanya sendiri.

    Awalnya Rusia mengatakan mereka akan keluar dari ISS pada tahun 2024, namun tahun lalu mereka mengatakan akan memperpanjang partisipasinya hingga tahun 2028, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (5/7/2024).

    Selain desain dan produksi modul stasiun luar angkasa, Roscosmos mengatakan pihaknya juga akan menguji coba kapsul berawak generasi baru serta membangun roket dan infrastruktur pendukung di Bumi.

    Rusia termasuk salah satu negara adidaya di luar angkasa sejak era Uni Soviet setelah kosmonaut Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang terbang ke luar angkasa. Namun mereka sempat mengalami kegagalan besar tahun lalu setelah misi antariksanya ke Bulan gagal mendarat dan menabrak permukaan.

    (vmp/vmp)

  • Drone Ukraina Serang Pabrik Mesiu Rusia

    Drone Ukraina Serang Pabrik Mesiu Rusia

    Kyiv –

    Serangan pesawat tak berawak (drone) Ukraina menargetkan pabrik mesiu di Rusia bagian barat. Sumber keamanan Ukraina mengatakan serangan ini bertujuan untuk merusak logistik militer Rusia.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), Kyiv telah meningkatkan serangan udara terhadap fasilitas militer dan energi di Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Serangan ini dengan harapan melumpuhkan kemampuan Moskow untuk menyerang kota-kota Ukraina atau mendapatkan lebih banyak wilayah di kawasan industri timur.

    Sebuah sumber dari sektor pertahanan Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu dilakukan menggunakan drone peledak. Sumber itu mengklaim salah satunya drone berhasil menghantam fasilitas militer di kota Kotovsk di wilayah Tambov, Rusia.

    Daerah tersebut kira-kira berjarak 350 kilometer dari perbatasan Ukraina. Tingkat kerusakan dan informasi mengenai kerugian musuh masih dikaji, menurut sumber tersebut.

    Sebuah outlet media lokal Rusia menerbitkan dugaan video insiden tersebut. AFP belum dapat memastikan keaslian rekaman tersebut.

    Sebelumnya, gubernur setempat Maxim Egorov dari Tambov mengatakan melalui Telegram bahwa dua drone telah dilaporkan di wilayah tersebut dan keduanya telah ‘hancur’, tanpa menimbulkan kerusakan atau korban jiwa.

    Sumber pertahanan Ukraina mengatakan situs tersebut memproduksi amunisi dan bubuk mesiu untuk senjata ringan dan telah menjadi sasaran drone pada bulan Januari dan November.

    Serangan ini terjadi ketika Rusia meluncurkan kampanye serangan sistematis yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Serangan itu menyebabkan kerusakan permanen pada fasilitas-fasilitas penting dan memicu dilakukannya pemadaman listrik terjadwal.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta sekutu Kyiv untuk memasok lebih banyak sistem pertahanan udara untuk menggagalkan serangan rudal dan drone Rusia.

    Zelensky mengatakan serangan sistematis Rusia terhadap fasilitas energi telah mengurangi separuh produksi listrik Ukraina dibandingkan tahun lalu.

    (lir/lir)