Negara: Ukraina

  • Harga Minyak Dunia Anjlok, Imbas Serangan Israel ke Iran? – Page 3

    Harga Minyak Dunia Anjlok, Imbas Serangan Israel ke Iran? – Page 3

    Amerika Serikat (AS) mengungkapkan akan menambah cadangan minyak, ketika harga minyak dunia semakin menurun.

    Mengutip Marketwatch, Selasa (29/10/2024) Departemen Energi AS (DOE) mengeluarkan seruan baru untuk membeli minyak untuk Cadangan Minyak Strategis karena harga semakin turun dari target harga akuisisi USD 79 per barel.

    DOE mengatakan mereka akan menerima tawaran pembelian hingga 3 juta barel minyak untuk pengiriman ke fasilitas Bryan Mound milik SPR di Texas mulai April hingga Mei 2025. Adapun tawaran untuk permintaan terbaru akan jatuh tempo pada 6 November mendatang.

    Departemen tersebut mengatakan mereka telah membeli lebih dari 55 juta barel minyak hingga saat ini untuk mengisi kembali SPR dengan harga rata-rata sekitar USD 76 per barel, dibandingkan dengan USD 95 per barel yang diterima untuk penjualan darurat dari cadangan minyak tersebut pada 2022, untuk menahan biaya minyak bagi konsumen setelah perang Rusia – Ukraina.

    DOE mengatakan bahwa mereka masih berencana membeli minyak pada harga USD 79 per barel atau kurang untuk mengisi kembali cadangan, dengan mempertimbangkan pengembalian kurs yang direncanakan dan perkembangan pasar.

    Harga minyak dunia turun pada Senin, 28 Oktober 2024 setelah serangan balasan Israel terhadap Iran akhir pekan lalu tidak mengenai fasilitas minyak atau nuklir, sehingga mengurangi kekhawatiran di pasar tentang eskalasi konflik yang dapat mengganggu pasokan minyak.

    Minyak mentah West Texas Intermediate, patokan AS, turun 6,1% menjadi USD 67,38 per barel di New York Mercantile Exchange.

    Minyak yang disimpan di SPR mencapai 384,6 juta barel per 18 Oktober, dibandingkan dengan 638,1 juta barel pada awal pemerintahan Biden.

  • Video: Putin Ngamuk, Rusia Bom Pencakar Langit Uni Soviet di Ukraina

    Video: Putin Ngamuk, Rusia Bom Pencakar Langit Uni Soviet di Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menghancurkan pencakar langit Uni Soviet di Ukraina. Serangan dilakukan pasukan Presiden Vladimir Putin dengan bom berpemandu di wilayah Kharkiv, medan utama perang pada Senin waktu setempat.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell di CNBC Indonesia, Selasa (29/10/2024).

  • Kerja Sama Militer Rusia-Korut Ancam Keamanan Global

    Kerja Sama Militer Rusia-Korut Ancam Keamanan Global

    Seoul

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyebut peningkatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara (Korut) menjadi ancaman keamanan global yang besar. Hal itu disampaikan setelah Amerika Serikat (AS), sekutu Korsel, menuduh Korut mengirimkan 10.000 tentaranya untuk berlatih di Rusia.

    “Seiring dengan berlanjutnya perang di Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga, Korea Utara telah melakukan lebih dari sekadar memasok senjata ke Rusia dan bahkan telah mengerahkan pasukan,” ucap Yoon dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024).

    Badan mata-mata Seoul sebelumnya melaporkan bahwa Pyongyang telah mengirimkan ribuan tentaranya, termasuk pasukan khusus elite, ke Rusia. Pada Senin (28/10), Washington melaporkan bahwa 10.000 tentara Korut saat ini sedang berlatih di wilayah Rusia.

    “Kerja sama militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas internasional dan dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional kita,” sebut Yoon.

    “Kita harus benar-benar memeriksa semua kemungkinan dan mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan,” cetusnya.

    Ditambahkan oleh Yoon bahwa “langkah-langkah akan diambil secara aktif selangkah demi selangkah” tergantung pada kemajuan kerja sama militer Rusia-Korut.

    Kerja sama kedua negara itu, menurut Yoon, “secara fundamental mengguncang tatanan internasional yang berdasarkan aturan dan mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan secara global”.

  • Pengamat nilai Kemenko Polkam konsolidasikan pertahanan nasional

    Pengamat nilai Kemenko Polkam konsolidasikan pertahanan nasional

    Presiden RI Prabowo Subianto memiliki analisis yang kuat terkait lingkungan strategis terkini.Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai terbentuknya Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) merupakan upaya mengonsolidasikan agenda pertahanan dan keamanan nasional.

    “Ini memberi keuntungan untuk meningkatkan efektivitas dalam penangkalan, pencegahan, penindakan, dan penanganan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang muncul,” kata Simon, sapaan akrab Ngasiman, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Kemenko Polkam menjadi terobosan baru yang mengoordinasikan dua lembaga pada bidang tersebut, yaitu TNI dan Polri, dengan seluruh jajarannya, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kejaksaan Agung.

    Simon mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki analisis yang kuat terkait lingkungan strategis terkini.

    Dalam konteks geopolitik, Simon menyoroti bahwa Indonesia dapat menjadi sasaran empuk dari para pihak yang sedang berkonflik.

    Misalkan, lanjut dia, perang China dengan Amerika Serikat, China dengan Taiwan, perang Palestina dengan Israel, bahkan perang Ukraina dengan Rusia.

    “Mereka bakal memperkuat dukungan baik politik maupun ekonomi untuk kebutuhan konflik mereka,” ucap Simon.

    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita
    Baca juga: Kemenko Polkam fokus dukung program 100 hari Prabowo-Gibran

    Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia rentan untuk menjadi sasaran empuk adalah indikator strategis yang dimiliki oleh Indonesia seperti jumlah penduduk yang banyak dan negara yang besar.

    Oleh karena itu, apabila Indonesia tidak memperkuat diri dari sisi pertahanan dan keamanan, Simon khawatir Indonesia akan sulit melakukan perlawanan.

    Dengan demikian, untuk 100 hari ke depan, Simon mengatakan yang harus menjadi fokus bagi Kemenko Polkam adalah merumuskan ulang strategi pertahanan dan keamanan nasional selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Mulai dari penguatan militernya, kepolisian, intelijen secara kelembagaan, hingga program-program penguatan kapasitas dan kapabilitas personel dan persenjataan,” kata Simon.

    Prioritas kedua, kata dia, adalah penguatan pasukan siber untuk pertahanan dan keamanan, entah matra tersendiri di TNI atau unit tersendiri di Polri.

    Ia menyoroti teknologi canggih yang dapat melakukan serangan tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata bagi masyarakat.

    “Kemampuan untuk menghalau dan menangani serangan siber ini diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada jajaran negara yang disegani dunia,” kata Simon.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korut Bantah Kirim Tentara ke Rusia untuk Berperang di Ukraina

    Korut Bantah Kirim Tentara ke Rusia untuk Berperang di Ukraina

    New York

    Korea Utara (Korut) membantah laporan yang menyebut pihaknya mengirimkan tentara ke Rusia untuk mendukung sekutunya itu dalam perang di Ukraina. Pyongyang menyebut klaim yang dilontarkan Korea Selatan (Korsel), negara tetangganya, sebagai “rumor yang tidak berdasar”.

    Badan intelijen Korsel, pada Jumat (18/10), menyebut Korut telah mengirimkan pasukan dalam “skala besar” untuk membantu Rusia. Seoul mengklaim sekitar 1.500 tentara dari pasukan khusus Korut sudah berada di Rusia untuk pelatihan dan penyesuaian diri, dan akan segera dikirimkan ke garis depan pertempuran di Ukraina.

    Perwakilan Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Selasa (22/10/2024), menegaskan negaranya tidak pernah mengirimkan tentara ke Rusia untuk membantu Moskow bertempur melawan Kyiv.

    “Mengenai apa yang disebut sebagai kerja sama militer dengan Rusia, delegasi saya tidak merasa perlu mengomentari rumor stereotip yang tidak berdasar tersebut,” tegas salah satu perwakilan Korut dalam PBB, yang tidak disebut namanya, saat berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    Perwakilan Korut itu menyebut klaim yang dilontarkan Korsel baru-baru ini “bertujuan untuk mencoreng citra DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea – nama resmi Korut) dan merusak hubungan yang sah, bersahabat, dan kooperatif antara dua negara yang berdaulat”.

    Pyongyang dan Moskow semakin menjalin hubungan erat sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada tahun 2022 lalu.

    Seoul dan sekutunya, AS, mengklaim pemimpin Korut Kim Jong Un telah mengirimkan pasokan senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Klaim ini juga telah dibantah oleh Pyongyang.

    Soal laporan pengiriman pasukan Korut, Rusia tidak mengonfirmasi juga tidak membantahnya. Dalam pernyataannya, Moskow membela kerja sama militer dengan Pyongyang.

    Sementara itu, Korsel baru saja memanggil Duta Besar Rusia di Seoul, Georgiy Zinoviev, pada Senin (21/10) untuk menyampaikan kritikan atas keputusan Korut mengirimkan tentaranya untuk mendukung perang Rusia di Ukraina. Otoritas Seoul menyerukan penarikan segera tentara-tentara Korut itu.

    Kepada Zinoviev, menurut Kementerian Luar Negeri Korsel, Wakil Menteri Luar Negeri Kim Hong Kyun menyatakan “kekhawatiran besar Seoul mengenai pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia baru-baru ini dan sangat mendesak penarikan segera pasukan Korea Utara dan penghentian kerja sama terkait”.

    Kim Hong Kyun mengingatkan Zinoviev bahwa pengiriman senjata dan pasukan oleh Korut ke Rusia untuk berperang di Ukraina “merupakan ancaman keamanan yang signifikan tidak hanya bagi Korea Selatan tapi juga bagi komunitas internasional”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gelar KTT BRICS, Putin Ingin Saingi Hegemoni Barat

    Gelar KTT BRICS, Putin Ingin Saingi Hegemoni Barat

    Jakarta

    Pertemuan puncak para pemimpin negara anggota BRICS yang digelar di Rusia mulai Selasa (22/10) juga akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara mitra dagang Rusia.

    Ini adalah pertemuan terbesar di Rusia sejak negara itu menginvasi Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menunjukkan bahwa upaya Barat untuk mengisolasi Moskow telah gagal.

    Pemimpin Cina Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan di Kota Kazan dari tanggal 22 hingga 24 Oktober.

    Xi sedang dalam perjalanan menuju pertemuan tersebut, kantor berita pemerintah Cina, Xinhua, melaporkan pada hari Selasa.

    Di Kazan, Putin akan bertemu secara terpisah dengan Modi dan Xi, serta para pemimpin Afrika Selatan dan Mesir pada hari Selasa, diikuti oleh pembicaraan terpisah dengan Erdogan dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada hari Rabu (23/10).

    Agenda Putin: Konflik Timteng dan saingi SWIFT

    Moskow telah menjadikan perluasan kelompok BRICS (akronim dari nama anggota inti yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) sebagai pilar kebijakan luar negerinya.

    Isu-isu utama dalam agenda tersebut mencakup gagasan Vladimir Putin untuk konflik di Timur Tengah dan alternatif sistem pembayaran bersama untuk menyaingi SWIFT. Jaringan keuangan internasional ini memblokir bank-bank Rusia pada tahun 2022.

    Pada awal September, Turki mengumumkan ingin bergabung dengan BRICS. Sementara Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mendadak membatalkan rencananya ke pertemuan ini setelah ia mengalami cedera kepala yang menyebabkan pendarahan otak ringan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Amerika Serikat menolak gagasan bahwa BRICS dapat menjadi saingan geopolitik. Namun AS di sisi lain menyatakan kekhawatiran tentang Moskow yang memamerkan kekuatan diplomatiknya, di tengah masih berlangsungnya perang di Ukraina.

    Moskow belakangan ini terus maju di medan perang di Ukraina timur, sambil memperkuat hubungannya dengan Cina, Iran, dan Korea Utara, ketiga negara yang selama ini membuat Washington “sakit kepala”.

    Dengan mengumpulkan kelompok BRICS di Kazan, Kremlin “bertujuan untuk menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya tidak terisolasi, tetapi juga memiliki mitra dan sekutu,” kata analis politik yang berbasis di Moskow, Konstantin Kalachev, kepada AFP.

    “Kali ini Kremlin ingin menunjukkan, alternatif terhadap tekanan Barat dan bahwa dunia dapat bersifat multipolar,” kata Kalachev, merujuk pada upaya Moskow untuk mengalihkan kekuasaan dari Barat ke kawasan lain.

    Kremlin mengatakan, menghendaki urusan global dipandu oleh hukum internasional, “bukan pada aturan yang ditetapkan oleh masing-masing negara, khususnya Amerika Serikat.”

    “Kami percaya bahwa BRICS adalah prototipe multipolaritas, sebuah struktur yang menyatukan belahan bumi Selatan dan Timur berdasarkan prinsip kedaulatan dan rasa hormat satu sama lain,” kata petugas urusan luar negeri Kremlin, Yuri Ushakov.

    “Apa yang dilakukan BRICS adalah secara bertahap, membangun jembatan menuju tatanan dunia yang lebih demokratis dan adil,” tambahnya.

    Ukraina protes rencana keharidan Sekjen PBB

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diberitakan akan melakukan perjalanan pertamanya ke Rusia sejak April 2022 untuk menghadiri pertemuan ini. Ia akan bertemu dengan Putin pada hari Kamis (24/10), menurut program yang dibagikan oleh Ushakov.

    Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam rencana tersebut, dan mengungkit bahwa Sekjen PBB tidak mendatangi “pertemuan puncak perdamaian” yang digelar pada bulan Juni mengenai perang di Ukraina.

    “Sekretaris Jenderal PBB menolak undangan Ukraina ke Pertemuan Puncak Perdamaian Global pertama di Swiss,” kata kementerian tersebut dalam sebuah unggahan di platform media sosial X.

    “Namun, ia menerima undangan ke Kazan dari penjahat perang Putin. Ini adalah pilihan yang salah yang tidak memajukan tujuan perdamaian. Itu hanya merusak reputasi PBB.”

    KTT perdamaian di sebuah resor pegunungan Swiss pada pertengahan Juni lalu mempertemukan lebih dari 90 negara, mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan mencari cara untuk mengakhiri konflik.

    Menjelang pertemuan puncak BRICS itu, wartawan AFP di Kazan melaporkan peningkatan langkah pengamanan dan kehadiran personel polisi. Pergerakan di sekitar pusat kota juga dibatasi, penduduk disarankan untuk tetap tinggal di rumah, dan mahasiswa pindah dari asrama mereka.

    ae/as (AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Jerman Berupaya Benahi Sistem Layanan Kesehatan

    Jerman Berupaya Benahi Sistem Layanan Kesehatan

    Jakarta

    Menteri Kesehatan (Menkes) Jerman Karl Lauterbach menyebut upaya ini ibaratnya sebuah “revolusi”.

    Dalam pidatonya pada konferensi para dokter awal Mei 2024, Lauterbach mengungkapkan rencana reformasi kementeriannya yang telah dikerjakan selama dua tahun, dan menandai itu sebagai “Zeitenwende” (pergantian era) dalam sistem pelayanan kesehatan Jerman. Istilah itu merupakan sitiran dari perombakan militer Jerman yang diumumkan Kanselir Olaf Scholz setelah invasi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Undang-undang restrukturisasi sektor rumah sakit ini telah disahkan oleh parlemen, Bundestag, pada tanggal 17 Oktober 2024. Kini, aturan itu masih harus disetujui majelis perwakilan negara bagian Jerman, Bundesrat.

    Cara baru membayar tagihan rumah sakit

    Reformasi rumah sakit dalam dua jalur ini, akan mengubah pembiayaan rumah sakit di Jerman dan memberlakukan standar perawatan baru.

    Jerman memiliki total tempat tidur rumah sakit per kapita tertinggi di Uni Eropa, yakni 7,9 tempat tidur per 1.000 penduduk, di mana rata-rata Uni Eropa hanya sekitar 5,3. Namun, biaya untuk mengelola rumah sakit juga mahal.

    Menurut Lauterbach, biaya yang tinggi itu menyebabkan banyak rumah sakit berada di ambang kebangkrutan. Akibatnya, banyak pasien yang dirawat di rumah sakit padahal tidak perlu, hanya agar rumah sakit dapat membebankan biaya tambahan kepada asuransi kesehatan, di mana pada gilirannya itu akan meningkatkan biaya kesehatan secara keseluruhan dan menaikkan tarif kontribusi asuransi .

    Reformasi ini berarti bahwa rumah sakit tidak akan lagi dibayar per pelayanan perawatan. Sebagai gantinya, rumah sakit akan mendapatkan jaminan pendapatan untuk menyediakan layanan kesehatan tertentu. Hal ini diharapkan akan mengurangi tekanan keuangan pada rumah sakit, untuk melakukan sebanyak mungkin operasi dan pelayanan kesehatan yang mereka bisa, meski mereka tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukannya.

    Karena pasien akan memiliki peluang lebih besar untuk sembuh, dan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi korban malpraktek, di mana staf rumah sakit tidak perlu terlalu terburu-buru dan tidak terlalu terbebani banyak pekerjaan. Lauterbach mengklaim, reformasi ini akan menyelamatkan puluhan ribu nyawa per tahun.

    Terlalu banyak rumah sakit

    “Reformasi rumah sakit ini benar dan esensial,” kata Dirk Heinrich, seorang dokter spesialis telinga-hidung-tenggorokan, sekaligus ketua asosiasi dokter Virchowbund, kepada DW.

    “Kita memiliki terlalu banyak layanan rawat inap pasien, tetapi apa yang dilakukan saat ini terlalu sedikit. Mereformasi rumah sakit tanpa reformasi pelayanan rawat jalan yang komprehensif, dan tanpa reformasi pelayanan darurat, tidak akan membuat perbedaan,” jelasnya.

    Eugen Brysch, ketua organisasi perlindungan pasien, Deutsche Stiftung Patientenschutz, juga skeptis akan hal itu. “Di bidang perawatan medis rawat jalan, orang lanjut usia, orang yang sakit kronis dan orang yang bergantung pada perawatan, akan merasakan nyaris tidak mungkin menemukan dokter baru,” katanya.

    Jerman juga mengalami masalah kurangnya klinik dengan dokter di daerah pedesaan, karena semakin sedikit dokter yang mau tinggal di sana. Kemenkes ingin mengatasi masalah ini dengan menawarkan uang tambahan bagi klinik-klinik di daerah pedesaan. Sekali lagi, Brysch menanggapinya dengan sangat berhati-hati.

    “Fakta bahwa peluang penghasilan yang lebih baik kini sedang digarap, tidak dengan sendirinya akan memicu lebih banyak dokter di daerah pedesaan. Bagaimanapun juga, faktor lokasi juga berperan,” kata ketua organisasi perlindungan pasien itu.

    Satu masalah telah terpecahkan dalam reformasi baru ini, yakni batas upah pembayaran bagi dokter umum. Para dokter telah lama mengeluhkan batas anggaran tersebut, dan beberapa kali melakukan aksi mogok kerja, karena menurut mereka batas upah ini sering kali memaksa para dokter ini untuk merawat pasien secara gratis.

    Lauterbach berharap, penghapusan batas upah ini akan memberikan insentif bagi para dokter untuk menerima lebih banyak pasien. Heinrich menyambut baik langkah ini, tetapi sekali lagi, ia mengatakan bahwa langkah ini jangkauannya belum cukup luas.

    “Ini ibarat berhenti di tengah jalan, karena anggaran untuk dokter spesialis tidak disiapkan,” kata Heinrich. “Tidak ada gunanya bagi pasien jika mereka mendapatkan giliran pemeriksaan lebih cepat dengan dokter umum, tetapi kemudian harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan giliran pemeriksaan dokter spesialis.”

    Reformasi rumah sakit dan langkah-langkah ke depannya

    “Beberapa ratus rumah sakit akan ditutup,” kata Lauterbach kepada tabloid Bild am Sonntag, setelah undang-undang reformasi ini disahkan oleh Bundestag pada Kamis (17/10). Tidak ada cukup permintaan medis untuk rumah sakit-rumah sakit itu, tambahnya, seraya menjelaskan bahwa sepertiga dari semua tempat tidur rumah sakit itu kosong, dan masih banyak kekurangan pekerja perawat terampil.

    “Kami memiliki sistem yang tidak efisien, tidak ada negara lain di Eropa Barat yang memiliki angka harapan hidup lebih rendah daripada di Jerman,” kata Lauterbach, dan mengajukan alasan “sentralisasi akan meningkatkan kualitas perawatan.”

    Reformasi ini masih memerlukan persetujuan dari Bundesrat, majelis yang mewakili 16 negara bagian di Jerman. Reformasi ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.

    Iuran asuransi kesehatan juga akan naik tahun depan karena reformasi ini. Namun, Lauterbach mengatakan kepada Bild am Sonntag, ia tidak memperkirakan adanya kenaikan lebih lanjut pada tahun berikutnya, jika proposal reformasi kesehatan ini mulai diimplementasikan.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    (ita/ita)

  • Mendag: Penurunan impor September 2024 seiring dengan kontraksi PMI

    Mendag: Penurunan impor September 2024 seiring dengan kontraksi PMI

    indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia periode September 2024 yang masih berada di zona kontraktif sebesar 49,2Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan penurunan impor Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 18,82 miliar dolar AS atau turun 8,91 persen dibandingkan Agustus 2024 seiring dengan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang terkontraksi pada periode sama.

    “Penurunan impor seiring dengan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia periode September 2024 yang masih berada di zona kontraktif sebesar 49,2,” ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Pelemahan impor September 2024 terjadi baik pada sektor nonmigas sebesar 9,55 persen maupun sektor migas sebesar 4,53 persen dari bulan sebelumnya.

    Pada September 2024, seluruh impor golongan penggunaan barang turun. Impor bahan baku/penolong turun paling dalam, yaitu sebesar 9,69 persen, diikuti barang modal yang tercatat turun sebesar 7,15 persen dan barang konsumsi yang turun 6,37 persen.

    Secara kumulatif, pada periode Januari-September 2024, total impor Indonesia tercatat sebesar 170,87 miliar dolar AS. Nilai ini naik 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Kenaikan ini terutama didorong naiknya impor non migas sebesar 3,87 persen dan migas sebesar 3,80 persen secara tahunan.

    Beberapa produk impor non migas dengan kontraksi terdalam secara bulanan pada September 2024 ini, antara lain, bahan bakar mineral yang turun 43,98 persen, logam mulia dan perhiasan/permata 23,10 persen, bahan kimia organik 22,77 persen, barang dari besi dan baja 21,31 persen, serta ampas dan sisa industri makanan 19,14 persen.

    Berdasarkan negara asal, impor non migas Indonesia didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan AS dengan total pangsa 49,35 persen dari total impor nonmigas September 2024.

    Beberapa negara asal impor non migas dengan penurunan terdalam pada September 2024, di antaranya adalah Swedia yang turun 51,57 persen, Ukraina 40,09 persen, Federasi Rusia 36,57 persen, Prancis 35,32 persen, dan Kanada turun 33,45 persen secara bulanan.

    Baca juga: Kemenperin sebut aturan SNI mampu bendung gempuran barang impor
    Baca juga: Bahlil ungkap upaya menekan biaya impor energi Rp500 triliun
    Baca juga: BPS: Impor Indonesia turun 8,91 persen pada September 2024

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dinas Rahasia Peringatkan Disinformasi Rusia Banjiri Jerman

    Dinas Rahasia Peringatkan Disinformasi Rusia Banjiri Jerman

    Jakarta

    Jerman tetap menjadi target utama mesin disinformasi Rusia. Kampanye online yang didukung pemerintah di Kremlin meluas dan semakin intensif.

    Peringatan tersebut dikeluarkan pejabat keamanan senior dan anggota parlemen minggu ini selama sesi publik komisi keamanan dan intelijen di parlemen Jerman.

    “Kami telah lama menyadari ancaman terhadap Jerman dari pengaruh asing dan perang hibrida, terutama dari Rusia,” kata Konstantin von Notz, anggota parlemen Partai Hijau dan ketua komite tersebut.

    “Namun, kami sekarang menyaksikan tingkat intensitas baru, dan perkembangan ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua.”

    Jerman dianggap ‘musuh’ oleh Kremlin

    Pimpinan badan intelijen Jerman menggemakan sentimen von Notz.

    Karena gencarnya dukungan untuk Ukraina dalam melawan invasi Rusia, Kremlin melihat Jerman “sebagai musuh,” kata Bruno Kahl, presiden badan intelijen luar negeri Jerman, Bundesnachrichtendienst, BND.

    Kahl menjelaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah lama melancarkan “perang hibrida” terhadap negara-negara Barat untuk “menciptakan tatanan dunia baru.”

    Pada saat yang sama, serangan siber hanyalah salah satu metode yang digunakan Rusia untuk menegaskan pengaruhnya.

    Thomas Haldenwang, presiden badan intelijen domestik federal, memperingatkan terhadap “operasi pembentukan opini” demi mempengaruhi publik melalui disinformasi pro-Rusia.

    Dia mengutip contoh salah satu kampanye semacam itu, yang dijuluki “Doppelgnger,” yang baru-baru ini terungkap dan melibatkan situs web kloning, artikel palsu, dan unggahan media sosial menyesatkan yang meniru media Eropa yang mapan untuk mendorong narasi pro-Rusia.

    Membesarnya dukungan bagi Rusia di Eropa

    Para peneliti mengatakan mayoritas kampanye disinformasi pro-Kremlin yang menargetkan audiens Jerman memiliki satu dari tiga tujuan, yakni melemahkan dukungan untuk Ukraina, mencoreng citra NATO, atau memperkuat suara pro-Rusia di seluruh Jerman.

    “Kami melihat bahwa strategi ini secara bertahap mencapai tujuannya, dan debat publik di Jerman semakin bergeser ke arah yang melayani kepentingan Kremlin,” kata Felix Kartte, analis politik dan peneliti senior di Mercator Foundation Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Dua partai yang mewakili posisi pro-Kremlin, AfD dan Aliansi Sahra Wagenknecht, sekarang juga mendapat perhatian signifikan di media tradisional,” katanya kepada DW.

    Baik partai sayap kanan AfD, Alternatif untuk Jerman, maupun nasionalis sayap kiri Aliansi Sahra Wagenknecht, BSW, meraih hasil yang memecahkan rekor dalam pemilihan negara bagian baru-baru ini.

    Cara memerangi pengaruh Rusia

    Sejauh ini, pemerintah Jerman gagal mengembangkan “strategi komprehensif yang mengenali, menganalisis, dan secara efektif menangkal kampanye” yang diluncurkan oleh Rusia, kata Kartte.

    Dia menekankan bahwa strategi semacam itu untuk melawan operasi pengaruh Rusia perlu mengatasi masalah tersebut di berbagai tingkatan.

    “Hal ini akan mencakup regulasi yang lebih baik terhadap platform daring, memperkuat media independen, khususnya jurnalisme lokal, dan analisis yang lebih baik terhadap dukungan finansial tokoh-tokoh pro-Kremlin terkemuka di Jerman oleh badan keamanan dan intelijen,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Dimediasi UEA, Rusia-Ukraina Saling Tukar 190 Tahanan Perang

    Dimediasi UEA, Rusia-Ukraina Saling Tukar 190 Tahanan Perang

    Jakarta

    Rusia dan Ukraina melakukan pertukaran 190 tahanan perang. Setiap negara menukar 95 tentara yang ditawan yang ditengahi oleh Uni Emirat Arab (UEA).

    “Sebagai hasil dari proses negosiasi, 95 prajurit Rusia dikembalikan dari wilayah yang dikuasai oleh rezim Kyiv,” kata kementerian Pertahanan Rusia, dilansir AFP, Sabtu (19/10/2024).

    “Sebagai imbalannya, 95 tawanan perang tentara Ukraina diserahkan,” sambungnya. Kyiv belum mengonfirmasi pertukaran tersebut.

    Meskipun permusuhan terus berlanjut, Rusia dan Ukraina telah menukar ratusan tahanan sejak peluncuran ofensif Moskow pada tahun 2022, sering kali dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, atau Turki.

    Pertukaran terakhir yang dilaporkan terjadi bulan lalu, ketika 206 tawanan perang dipertukarkan, dalam kesepakatan yang juga dimediasi oleh UEA.

    Sebelumnya pada hari Jumat, Kyiv mengatakan telah menerima jenazah 501 tentara yang tewas saat melawan pasukan Rusia, terutama di Ukraina timur, sebagai hasil dari tindakan pemulangan.

    Anggota parlemen Rusia Shamsail Saraliyev mengatakan kepada media RBK bahwa Rusia menerima 89 jenazah tentaranya sebagai balasan.

    (taa/taa)