Negara: Ukraina

  • Asia Makin Panas, Jepang & Eropa Keluarkan Tanda Siap Perang

    Asia Makin Panas, Jepang & Eropa Keluarkan Tanda Siap Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang dan Uni Eropa (UE) akan mengumumkan kemitraan keamanan baru pada Jumat (1/11/2024). Menurut laporan media lokal, pakta ini akan mencakup lebih banyak latihan militer bersama, dialog tingkat senior, dan kerja sama industri pertahanan.

    Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell akan bertemu dengan mitranya dari Jepang Takeshi Iwaya. Ia mengatakan kepada wartawan minggu ini bahwa pakta tersebut muncul “saat Jepang dan UE menghadapi lingkungan keamanan yang semakin menantang”.

    Sebenarnya, ia tidak menyebut China. Tetapi Jepang sebelumnya menyebut tetangganya sebagai tantangan keamanan terbesarnya saat Beijing membangun kapasitas militer di kawasan tersebut.

    “Kunjungan saya ke dua mitra terdekat kami di Indo-Pasifik merupakan tonggak penting dalam upaya kami selama lima tahun terakhir untuk memperkuat keterlibatan aktif UE,” kata Borrell dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, seperti dikutip AFP.

    “Kami telah mengamankan keselarasan pada isu-isu geopolitik dan memajukan nilai-nilai yang kami miliki bersama,” katanya, menjanjikan “babak baru dalam hubungan kami yang semakin dekat”.

    Setelah pembicaraan Tokyo, Borrell akan menuju Korea Selatan (Korsel) untuk membahas Korea Utara (Korut) sebagai agenda utama. Amerika Serikat (AS) sebelumnya mengatakan ribuan tentara Korea Utara berada di Rusia dan siap bertempur di Ukraina.

    Pyongyang juga menguji coba salah satu rudal terbarunya dan terkuat pada hari Kamis. Ini menunjukkan ancamannya terhadap daratan AS beberapa hari menjelang pemilihan umum.

    Sementara Iwaya pada Selasa mengatakan Kemitraan Keamanan dan Pertahanan Jepang-UE diumumkan bertujuan untuk lebih mengembangkan, memperdalam, dan memperkuat kerja sama dan dialog di semua bidang keamanan dan pertahanan. Secara khusus, ia membayangkan kerja sama di bidang keamanan maritim, ruang angkasa, keamanan siber, dan ancaman hibrida, termasuk disinformasi dan campur tangan asing.

    “Keamanan kawasan Asia-Pasifik tidak dapat dipisahkan dari keamanan Eropa dan Atlantik”, tambah Iwaya.

    Jepang telah meningkatkan pengeluaran pertahanan ke standar NATO sebesar dua persen dari PDB pada tahun 2027. Sebagian untuk melawan China, yang meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan.

    Beijing mengklaim pulau yang diperintah sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan kekerasan untuk menguasainya. Jepang, yang selama beberapa dekade bergantung pada AS untuk perangkat keras militer, juga sedang mengembangkan jet tempur baru dengan anggota UE Italia dan Inggris yang akan mengudara pada tahun 2035.

    (sef/sef)

  • Korut Janji Terus Dukung Rusia hingga Menang di Ukraina

    Korut Janji Terus Dukung Rusia hingga Menang di Ukraina

    Moskow

    Pemerintah Korea Utara (Korut) menegaskan akan terus mendukung Rusia hingga “kemenangannya” di Ukraina. Penegasan ini disampaikan saat kekhawatiran meningkat soal Pyongyang akan terlibat dalam konflik di Ukraina tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (1/11/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) Korut Choe Son Hui menyampaikan penegasan itu setelah melakukan pembicaraan dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Moskow pekan ini.

    Dia berada di Moskow ketika negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS), menyebut ribuan tentara Korut kini berada di Rusia dan kemungkinan akan dikerahkan dalam perang yang berkecamuk di Ukraina.

    “Kami mengulangi kembali bahwa kami akan selalu berdiri teguh bersama kawan-kawan Rusia kami hingga hari kemenangan,” ucap Choe Son Hui dalam pernyataannya, menurut terjemahan bahasa Rusia, seperti dikutip AFP.

    “Kami sama sekali tidak ragu bahwa di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang terhormat, tentara dan rakyat Rusia pasti akan meraih kemenangan besar dalam perjuangan suci mereka untuk mempertahankan hak kedaulatan dan keamanan negara mereka,” tegasnya.

    Lavrov, dalam pernyataannya, memuji hubungan erat antara militer dan dinas khusus Rusia dan Korut. Moskow telah menandatangani pakta pertahanan dengan Pyongyang pada musim panas tahun ini.

    “Hubungan yang sangat erat telah terjalin antara militer dan dinas khusus kedua negara. Hal ini juga akan memungkinkan pencapaian tujuan keamanan yang signifikan bagi warga negara kami dan warga negara Anda,” sebutnya.

  • Korut-Rusia Kian Erat Picu Kekhawatiran AS, China Bilang Gini

    Korut-Rusia Kian Erat Picu Kekhawatiran AS, China Bilang Gini

    Beijing

    Hubungan yang semakin erat antara Korea Utara (Korut) dan Rusia memicu kekhawatiran Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Washington mengingatkan bahwa 8.000 tentara Korut sudah berada di area perbatasan Rusia dan siap bertempur melawan pasukan Ukraina.

    Pemerintah China, menanggapi kekhawatiran tersebut, menegaskan bahwa hubungan yang terjalin antara Korut dan Rusia bukan menjadi urusan Beijing.

    “Korea Utara dan Rusia merupakan dua negara berdaulat yang independen. Cara mereka mengembangkan hubungan bilateral adalah urusan mereka sendiri,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, seperti dilansir AFP, Jumat (1/11/2024).

    Dalam mengupayakan keuntungan dalam invasi besar-besaran ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendatangkan pasukan dan perangkat keras militer dari Korut. Ini menjadi momen pertama kalinya, selama lebih dari satu abad terakhir, bagi Moskow mengundang pasukan asing ke wilayahnya.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, dengan mengutip intelijen Washington, menyebut sekitar 8.000 tentara Korut di antaranya, dari 10.000 tentara yang diyakini kini berada di wilayah Rusia, telah bergerak menuju ke wilayah perbatasan Kursk.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam apa yang disebutnya sebagai sikap diam dari sekutu-sekutunya soal pengerahan pasukan Korut ke Rusia. Zelensky bahkan mengakui dirinya terkejut dengan “bungkamnya” China.

    “Posisi China yang mengharapkan berbagai pihak akan mendorong diredakannya situasi dan mengupayakan solusi politik terhadap krisis Ukraina, tidak berubah,” tegas Lin dalam pernyataannya.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Resesi Seks Makan Korban Baru: Jerman

    Resesi Seks Makan Korban Baru: Jerman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena resesi seks melanda Jerman. Ekonomi terbesar di Eropa tersebut baru-baru ini merilis penurunan angka kelahiran secara besar-besaran dalam rentang waktu di bawah 10 tahun.

    Mengutip Newsweek, Kantor Statistik Federal Jerman merilis bahwa pada awalnya, antara tahun 2011 dan 2016, angka fertilitas di seluruh Jerman meningkat dari 1,38 menjadi 1,59 anak per wanita. Hal ini dipengaruhi hasil dari kondisi kerangka kerja yang lebih baik bagi keluarga dengan anak-anak dan imigran.

    Namun pada 2022, angka fertilitas turun 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan turun lagi 7% pada tahun 2023 menjadi hanya 1,35 anak per wanita.

    Data sementara untuk kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan kelanjutan tren ini. Sejumlah faktor, utamanya yang memukul ekonomi Negeri Rhein itu, menjadi alasan penurunan ini terus terjadi.

    “Krisis virus corona, pecahnya perang di Ukraina, dan penurunan pendapatan riil akibat inflasi yang tinggi jelas telah mendorong banyak keluarga muda untuk menunda memiliki anak untuk sementara waktu,” kata Joachim Ragnitz dari cabang Dresden dari Institut Ifo, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 23 Oktober.

    “Perilaku melahirkan, yang dinyatakan dengan angka kelahiran, telah berubah secara besar-besaran dalam tiga tahun terakhir. Saat ini hanya 1,35 anak per wanita, dibandingkan dengan 1,58 anak per wanita pada tahun 2021.”

    Ifo mengatakan bagian penting lainnya dari teka-teki tersebut adalah semakin sedikitnya jumlah wanita berusia antara 27 dan 36 tahun di Jerman Timur. Diketahui, kelompok usia ini merupakan yang terbanyak menjadi ibu baru di wilayah tersebut.

    “Secara keseluruhan, hampir 80.000 anak lebih sedikit yang lahir pada tahun 2022 dan 2023 daripada yang diperkirakan,” ungkap Ragnitz.

    Secara total, negara tersebut mencatat 692.989 kelahiran pada tahun 2023, dengan rata-rata usia ibu 30,3 tahun saat melahirkan anak pertama mereka. Sementara itu, pada tahun 2022, persentase wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak mencapai 20%. Angka ini tetap stabil di Jerman sejak tahun 2012.

    Sejauh ini, Ragnitz menyebutkan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan apakah perubahan angka kelahiran baru-baru ini bersifat sementara atau permanen.

    “Politisi sebaiknya memantau perkembangan ini lebih cermat, juga untuk menghindari kemungkinan keputusan yang salah saat memperluas tempat penitipan anak dan sekolah,” tambahnya.

    (luc/luc)

  • Penampilan Terkini Steven Seagal pada Usia 72, Nyaris Tak Bisa Dikenali setelah Tinggalkan Hollywood

    Penampilan Terkini Steven Seagal pada Usia 72, Nyaris Tak Bisa Dikenali setelah Tinggalkan Hollywood

    Los Angeles, Beritasatu.com – Aktor laga veteran Steven Seagal tampak hampir tidak dapat dikenali dalam foto terbarunya yang diterbitkan pada awal minggu ini.

    Aktor Amerika, yang secara terbuka mendukung invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 itu, muncul dalam film dokumenter TV Rusia baru, yang fotonya ditayangkan perdana oleh The Daily Mail pada Kamis (31/10/2024).

    Sejumlah fotonya memperlihatkan, aktor film laga Under Siege dan Above The Law ini sedang menjelajahi wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Foto-fotonya memperlihatkan berat badan Seagal semakin bertambah sejak terakhir kali ia terlihat di depan umum.

    Penampilan Steven Seagal di film Above The Law (1988). – (Youtube.com/MNE Clips)

    Bintang film Hard to Kill ini mengukir namanya di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an sebagai aktor yang membawa latar belakangnya dalam seni bela diri ke layar lebar. Bertahun-tahun setelah membuat gebrakan di Hollywood, Seagal berupaya memperoleh kewarganegaraan Rusia, yang diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2016.

    Dua tahun setelah memperoleh kewarganegaraan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia mengangkat Seagal sebagai perwakilan khusus untuk hubungan budaya Rusia-AS, sebuah posisi sukarela yang mana Seagal ditugaskan untuk memperkuat kontak langsung, saling pengertian dan kepercayaan antara warga Rusia dan AS.

    Seagal telah dianugerahi Order of Friendship, sebuah medali khusus yang diterimanya langsung dari Putin pada upacara yang diadakan di Kremlin awal tahun ini. Seagal diakui atas kontribusinya yang besar terhadap pengembangan kerja sama budaya dan kemanusiaan internasional, demikian dilaporkan kantor berita Rusia TASS.

  • Rusia Denda Google US,5 Desiliun, Lebih Besar dari Kekayaan Seluruh Manusia

    Rusia Denda Google US$2,5 Desiliun, Lebih Besar dari Kekayaan Seluruh Manusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Rusia telah mendenda Google sebesar 20 undecillion rubel atau sebesar US$2,5 desiliun karena menghapus saluran YouTube milik negara dan pemerintah Rusia setelah invasi negara tersebut ke Ukraina pada 2022.

    Mengutip Fortune pada Jumat (1/11/2024), kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa Google berutang kepada Rusia sejumlah 36 digit karena melanggar kode pelanggaran administratif negara tersebut dengan melarang saluran YouTube. 

    Laporan tersebut menambahkan bahwa jika Google gagal membayar denda dalam waktu sembilan bulan, denda tersebut akan berlipat ganda setiap hari setelahnya, tanpa batas atas angka akhir. Google akan diblokir dari Rusia sampai membayar denda. 

    Outlet berita Rusia, RBC, pertama kali melaporkan pada hari Selasa bahwa seorang hakim Rusia sedang mempertimbangkan “kasus yang banyak sekali angka nolnya” setelah menghitung nilai klaim yang diajukan oleh 17 saluran YouTube terhadap raksasa teknologi tersebut.

    Adapun, hingga saat ini perwakilan Google tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Dalam laporan kuartal II/ 2024, Google mengakui tekanan yang dihadapi dari otoritas Rusia. 

    “Misalnya, keputusan perdata yang mencakup hukuman tambahan telah dijatuhkan kepada kami sehubungan dengan perselisihan mengenai penghentian akun, termasuk perselisihan pihak-pihak yang terkena sanksi. Kami tidak yakin masalah hukum yang sedang berlangsung ini akan berdampak buruk secara material,” kata Google.

    Keluhan pribadi diajukan ke pihak berwenang pada tahun 2021 ketika saluran TV Tsargrad dan RIA FAN diblokir dari YouTube karena sanksi AS. Namun, hal ini berubah menjadi masalah negara ketika Google memblokir kantor berita negara Rusia RT dan Sputnik setelah Rusia menginvasi Ukraina pada  2022.

    Hitung-hitungan Pembayaran Denda

    Bahkan jika mereka cenderung menerima penilaian meragukan dari otoritas Rusia, Google, yang memiliki nilai pasar sebesar US$2,24 triliun, jelas tidak akan mampu membayar denda sedikit pun. Google tercatat menghasilkan laba sebesar US$73,7 miliar secara global tahun lalu.

    Berdasarkan keuntungan tersebut, Google memerlukan waktu 33,8 triliun tahun untuk membayar denda saat ini, jangka waktu yang akan terus bertambah dua kali lipat jika semakin lama denda tidak dibayarkan.

    Denda tersebut juga jauh lebih besar dibandingkan keseluruhan nilai perekonomian global, yang berjumlah sekitar US$105 triliun.

    Dalam postingannya di X, Nigel Gould-Davies, peneliti senior untuk Rusia dan Eurasia di International Institute for Strategic Studies menggambarkan jumlah tersebut sebagai “angka yang tidak masuk akal,” dan menjelaskan bahwa jumlah tersebut setara dengan 1,9 x 10 hingga 15 kali lebih besar dari PDB global saat ini.

    “Sekitar 5 x 10 hingga 12 hari telah berlalu sejak awal mula alam semesta. Jadi meskipun Google memberi Rusia segala yang diproduksi dunia pada tahun ini, setiap hari sejak alam semesta diciptakan, mereka hanya akan membayar sekitar 3% dari denda tersebut,” tulisnya.

    Pada Oktober 2023, anak perusahaan Google di Rusia dinyatakan bangkrut oleh pengadilan Moskow. Perusahaan tersebut awalnya mengajukan kebangkrutan pada musim panas 2022 setelah pihak berwenang Rusia menyita rekening banknya, yang berarti perusahaan tersebut tidak dapat membayar staf atau vendor. 

    Negara ini telah memberikan tekanan pada Google atas apa yang dianggap Moskow sebagai konten ilegal. Namun, Rusia belum memblokir penggunaan Google di kalangan warganya.

    Denda yang dikenakan pada raksasa teknologi di masa lalu biasanya dikenakan sebagai persentase dari pendapatan tahunan perusahaan. Misalnya, UE mengenakan denda maksimum sebesar 10% dari omzet tahunan bagi perusahaan yang melanggar peraturan tertentu.

  • Ukraina Ungkap 3 Nama Jenderal Korut yang Dampingi Pasukannya di Rusia

    Ukraina Ungkap 3 Nama Jenderal Korut yang Dampingi Pasukannya di Rusia

    Kyiv

    Pemerintah Ukraina mengungkapkan nama tiga jenderal militer Korea Utara (Korut) yang kini mendampingi ribuan tentara Pyongyang yang dikerahkan ke Rusia untuk membantu perang di Ukraina. Salah satu jenderal Korut itu merupakan seorang jenderal senior yang memimpin komando pasukan khusus.

    Dalam pernyataan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir Reuters, Jumat (1/11/2024), delegasi Ukraina mengatakan ketiga jenderal Korut itu termasuk di antara 500 perwira Tentara Rakyat Korea (KPA) — nama resmi militer Korut — yang dikirimkan ke Rusia.

    Dibeberkan oleh Kyiv bahwa pasukan Korut itu direncanakan untuk dibentuk menjadi setidaknya lima formasi, yang masing-masing terdiri atas 2.000 tentara hingga 3.000 tentara, dan diintegrasikan ke dalam unit pasukan Rusia untuk menyembunyikan kehadiran mereka.

    Ukraina mengidentifikasi salah satu jenderal Korut di Rusia sebagai Kolonel Jenderal Kim Yong Bok, yang merupakan seorang jenderal senior dengan komando pasukan khusus termasuk Korps XI, yang juga dikenal sebagai Korps Badai, yang menurut intelijen Korea Selatan (Korsel), telah dikirim ke Rusia.

    Pakar kepemimpinan Korut dari Stimson Center di Amerika Serikat (AS), Michael Madden, menyebut peran Kim Yong Bok tampaknya lebih besar, dengan mengelola Biro Bimbingan Pelatihan Infanteri Ringan KPA, yang mencakup Korps Xi dan unit infanteri ringan yang dikerahkan ke unit korps KPA dan diperbantukan untuk misi khusus bagi Biro Umum Pengintaian, yang merupakan agen mata-mata utama Korut.

    Sosok Kim Yong Bok telah muncul di sebanyak tujuh acara bersama pemimpin Korut Kim Jong Un sepanjang tahun ini, termasuk latihan pasukan khusus.

    “Ini adalah pengerahan KPA dalam jumlah besar dan hampir belum pernah terjadi sebelumnya,” sebut Madden, yang meyakini Kim Yong Bok berada di Rusia sebagai perwakilan Kim Jong Un.

  • Uni Eropa Berharap Kamala Harris Jadi Presiden AS

    Uni Eropa Berharap Kamala Harris Jadi Presiden AS

    Jakarta

    Jika orang Eropa memilih presiden AS pada pemilu 5 November, hasilnya akan sangat jelas. Di Eropa Barat, 69% akan memilih kandidat Demokrat Kamala Harris, di Eropa Timur 46%. Kandidat Partai Republik Donald Trump hanya menerima dukungan dari 16% pemilih di Eropa Barat, dan 36% di Eropa Timur, menurut survei Pollsters Novus dan Gallup International yang dilakukan pada bulan Oktober.

    Kamala Harris memiliki peringkat tertinggi di Denmark (85%) dan Finlandia (82%) sementara Donald Trump memiliki penggemar terbanyak di Serbia (59%) dan Hungaria (49%), dua negara yang belakangan cenderung makin otokratis.

    Hungaria sesuai aturan rotasi saat ini menjabat kepresidenan Dewan Uni Eropa (UE). Pemimpin Hungaria Viktor Orban telah menyebabkan kemarahan di UE, ketika pada awal masa jabatannýa ia berkunjung ke Moskow, Beijing dan ke rumah Donald Trump di Palm Beach.

    Viktor Orban mengatakan, dia percaya Donald Trump dapat mengakhiri perang Rusia di Ukraina hanya dalam beberapa hari. Dia juga mengatakan bahwa kemenangan Donald Trump akan menjadi alasan bagus untuk membuka beberapa botol sampanye. Viktor Orban adalah satu -satunya kepala pemerintahan negara anggota UE dan NATO yang berpandangan begini.

    “Tetapi banyak politisi sayap kanan dan nasionalis dari Belanda, Jerman dan Italia-yang tentu saja setuju dengan Orban,” kata Steven Blockman, peneliti senior di Center for European Policy Studies yang berbasis di Brussels.

    Kebijakan Harris lebih mudah diprediksi

    Sebagian besar kepala pemerintahan di UE mendukung Kamala Harris. “Saya mengenalnya dengan baik, dia pasti akan menjadi presiden yang baik,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam sebuah wawancara televisi. Kamala Harris akan “berpegang teguh pada apa yang penting bagi kami,” tambah Scholz, merujuk pada kerja sama trans-Atlantik.

    Jadi bagaimana reaksi Eropa jika Kamala Harris menang? “Bernapas lega secara kolektif, tentu saja,” kata Seteven Blockman kepada DW.

    “Amerika Serikat juga menjadi pendukung utama Ukraina dalam perang melawan Rusia. Dan dengan merosotnya pemasokan energi Rusia ke Eropa, kawasan itu lebih bergantung pada ekspor gas dari AS,” kata Blockman.

    Eropa siap menghadapi Trump

    Kepala Komite Urusan Luar Negeri di Parlemen Eropa, David McAllister dari kubu konservatif Jerman, memperingatkan agar tidak terlalu banyak mengharapkan. Seorang Presiden Trump atau Presiden Harris di masa depan akan punya tuntutan lebih banyak kepada UE.

    “Kita perlu bersiap untuk kedua kemungkinan hasil pemilihan ini. Adalah kepentingan kita sendiri bahwa kita menjaga hubungan dekat dengan Amerika Serikat, terlepas dari siapa yang duduk di Gedung Putih,” katanya kepada DW. “Nadanya akan berbeda, tapi saya yakin pemerintahan Harris juga akan meminta orang Eropa untuk berbuat lebih banyak untuk keamanan dan pertahanan kita sendiri.”

    Diplomat UE dari 27 negara anggota dan Komisi Uni Eropa di Brussels telah berada dalam kelompok kerja tertutup selama berminggu -minggu, membahas bagaimana menangani hasil pemilihan AS, siapa pun yang menjadi presiden. Misalnya, jika Trump memberlakukan tarif hukuman pada barang -barang dari Eropa setelah menjabat.

    “Kami tidak mau melepaskan kepentingan kami tanpa perlawanan. Kami telah secara signifikan memperluas instrumen kami,” kata Bernd Lange, politisi Jerman dan ketua Komite Perdagangan Internasional di Parlemen Eropa, kepada DW. “Saya yakin bahwa setelah pemilihan kami akan menggunakan instrumen ini untuk memerangi hal -hal yang sudah salah, seperti tarif ilegal pada baja atau subsidi dari Undang -Undang Penyesuaian Inflasi (di AS).”

    Bernd Lange mengatakan, dia mengharapkan kebijakan perdagangan AS menjadi lebih menantang bagi UE, tidak peduli siapa yang memenangkan pemilihan ini. “Saya akan mengatakan AS beralih dari pendekatan multilateral ke domestik dalam kebijakan ekonomi, saya menyebutnya ekonomi ‘tanah air’. Tidak ada perbedaan besar antara Partai Republik dan Demokrat [tentang itu],” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

  • 8 Ribu Tentara Korut Sudah Sampai di Dekat Ukraina

    8 Ribu Tentara Korut Sudah Sampai di Dekat Ukraina

    Moskow

    Sebanyak 8 ribu dari 10 ribu tentara Korea Utara sudah sampai di dekat Ukraina. Tentara Kim Jong-Un dikerahkan Rusia untuk menyerang tetangganya itu.

    Dilansir AFP, Jumat (1/11/2024), informasi kedatangan 8 ribu pasukan Korea Utara ini disampaikan pihak intelijen Amerika Serikat (AS), disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.

    “Kami belum melihat pasukan ini dikerahkan dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina, tetapi kami memperkirakan itu akan terjadi dalam beberapa hari mendatang,” kata Blinken dalam konferensi pers setelah pembicaraan empat arah dengan menteri luar negeri dan pertahanan Korea Selatan.

    Posisi 8 ribu tentara Pyongyang itu sudah sampai di Kursk, kota di Rusia yang berada di sebelah timur laut Ukraina. Bagi Rusia, ini adalah pertama kalinya sejak satu abad bahwa negara tersebut mengundang tentara asing untuk bertempur.

    Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan bahwa pasukan Korea Utara dipasok dengan seragam buatan Rusia.

    “Jangan salah, jika pasukan Korea Utara ini terlibat dalam operasi tempur atau dukungan tempur terhadap Ukraina, mereka akan menjadikan diri mereka sebagai target militer yang sah,” kata Austin.

    Rusia telah melatih pasukan Korea Utara dalam artileri, pesawat tanpa awak, operasi artileri dasar, dan pembersihan parit. Menurut AS, Rusia bermaksud menempatkan tentara-tentara dari Asia ini sebagai pasukan garis depan.

    (dnu/zap)

  • Rusia Minta Google Bayar Denda yang Jumlahnya Tidak Masuk Akal

    Rusia Minta Google Bayar Denda yang Jumlahnya Tidak Masuk Akal

    Jakarta

    Google sudah tidak asing lagi menghadapi denda miliaran dolar dari regulator. Tapi baru-baru ini pengadilan Rusia meminta Google membayar denda yang jumlahnya bahkan sulit dihitung menggunakan kalkulator.

    Denda ini merupakan penalti yang dijatuhkan pengadilan Rusia setelah media Tsargrad TV dan RIA FAN menggugat Google pada tahun 2020 karena memblokir konten mereka di YouTube. Jumlah denda yang harus dibayar Google terus menumpuk, apalagi setelah 15 channel asal Rusia lainnya juga ikut menggugat Google.

    Lantas, berapa jumlah denda yang dikumpulkan Google sejak tahun 2020 hingga sekarang? Jumlah denda yang belum dibayar Google di Rusia saat ini menggelembung hingga 2 undecillion rubel Rusia.

    Sebagai gambaran betapa besarnya denda ini, 2 undecillion rubel setara dengan 2 miliar rubel diikuti dengan 27 nol di belakangnya. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya setara dengan Rp 323 miliar diikuti 27 nol.

    Kantor berita Ukraina RBC melaporkan denda tersebut mulai dari 100.000 rubel per hari dan bertambah dua kali lipat setiap minggu karena Google gagal membayar. Hal itu yang menyebabkan jumlah dendanya membengkak hingga 2 undecillion rubel.

    Sebagai perbandingan, denda terbesar yang pernah dijatuhkan kepada Google saat ini adalah 4,34 miliar euro (Rp 73,9 triliun), yang dikeluarkan Uni Eropa pada tahun 2018 terkait pelanggaran antimonopoli Android.

    Google kemungkinan besar tidak akan bisa membayar denda ini karena mereka tidak punya uangnya. Sebagai perusahaan terbesar keempat di dunia, Alphabet, perusahaan induk Google, memiliki kapitalisasi pasar sebesar USD 2 triliun.

    Selain itu, pemerintah Rusia juga membekukan aset anak perusahaan Google di Rusia senilai lebih dari USD 100 juta pada tahun 2022, yang mengakibatkan anak perusahaan itu bangkrut. Google menggugat balik sejumlah media Rusia untuk mencegah mereka mengejar aset perusahaan di negara lain, termasuk Afrika Selatan, Turki, Serbia, dan Kirgizstan.

    Google mulai memblokir channel YouTube milik Tsargrad TV, RIA FAN, dan media pro-Rusia lainnya pada tahun 2020 karena melanggar aturan sanksi dan perdagangan setelah pemiliknya dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2014.

    Situasinya memburuk setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. YouTube memblokir sejumlah channel yang dioperasikan pemerintah Rusia, termasuk Sputnik, Russia 24, RT, dan lain-lain. Pemblokiran ini mendorong 17 stasiun TV Rusia menggugat Google.

    (vmp/afr)