Negara: Ukraina

  • Bersitegang dengan Rusia, NATO Akan Gelar Latihan Nuklir

    Bersitegang dengan Rusia, NATO Akan Gelar Latihan Nuklir

    Brussels

    Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan menggelar latihan nuklir pekan depan. Latihan tahunan tersebut digelar saat ketegangan dengan Rusia semakin meningkat, setelah rentetan penyerbuan udara oleh Moskow ke wilayah udara negara-negara Eropa.

    Latihan nuklir NATO itu, seperti dilansir AFP, Jumat (10/10/2025), diumumkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte dalam pernyataan video yang dirilis secara online pada Jumat (10/10) waktu setempat.

    Dalam pernyataan video itu, Rutte menekankan bahwa latihan selama dua minggu yang akan dimulai pada Senin (13/10) pekan depan itu merupakan latihan “rutin”, dan NATO mengatakan latihan itu tidak terkait langsung dengan tindakan terbaru Kremlin.

    “Kita perlu melakukan ini karena ini membantu kita memastikan bahwa penangkal nuklir kita tetap kredibel, aman, terjamin, dan seefektif mungkin,” kata Rutte.

    “Ini juga mengirimkan sinyal yang jelas kepada setiap musuh potensial bahwa kita akan dan dapat melindungi, serta membela semua sekutu dari semua ancaman,” tegasnya.

    Para pejabat NATO menyebut latihan tersebut — yang tidak melibatkan senjata nuklir sungguhan — akan melibatkan sekitar 70 pesawat dan 2.000 personel militer dari 13 negara anggota aliansi pertahanan itu.

    Pesawat dan personel militer itu akan diterbangkan dari pangkalan-pangkalan udara di Belanda, Belgia, Inggris, dan Denmark.

    Latihan NATO ini akan digelar di wilayah Laut Utara. Latihan perang ini digelar setelah serangkaian drone misterius mengganggu bandara-bandara dan terdeteksi di lokasi militer di dalam wilayah udara beberapa negara NATO, termasuk Denmark.

    “Drone-drone itu bukanlah ancaman baru bagi kami. Drone tersebut merupakan sesuatu yang kami pahami,” ujar kepala operasi nuklir NATO, Kolonel Amerika Serikat (AS) Daniel Bunch.

    “Serangan yang lebih sering terjadi jelas merupakan sesuatu yang kami waspadai,” sebutnya.

    Latihan ini menjadi yang terbaru digelar oleh aliansi pertahanan tersebut, saat Kremlin semakin meningkatkan retorika nuklir sejak dimulainya perang habis-habisan di Ukraina pada tahun 2022.

    Direktur kebijakan nuklir NATO, Jim Stokes, mengatakan sekutu-sekutu NATO “belum melihat perubahan apa pun dalam postur nuklir Rusia”.

    “Tentu saja, kami akan terus memantau secara berkala semua retorika nuklir Rusia, yang cukup sering terjadi, dan penggunaan rudal berkemampuan ganda di Ukraina,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Jakarta

    Krisis politik di Prancis masih terus berlanjut. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri setelah hanya 27 hari menjabat. Hal ini membuat Prancis akan memiliki perdana menteri kedelapan dalam lima tahun terakhir.

    Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan segera menunjuk perdana menteri baru. Upaya ini bisa mencegah diadakannya pemilihan umum. Namun, ketidakstabilan politik Prancis tetap berdampak besar pada ekonomi negara.

    Seperti yang terjadi pada 2024, anggaran untuk 2026 mungkin tidak akan disetujui tepat waktu. Tahun lalu, karena situasi politik yang kacau, Prancis harus menggunakan anggaran lama sampai anggaran baru disetujui pada Februari.

    Meskipun langkah sementara ini mencegah pemerintah berhenti beroperasi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, masalah ekonomi jangka Panjang, seperti utang dan kondisi keuangan negara, tetap belum terselesaikan.

    Prancis dalam prahara utang

    Setelah pengunduran diri perdana menteri terbaru, lembaga pemeringkat memberikan peringatan baru mengenai masalah fiskal Prancis. Fitch, yang menurunkan peringkat Prancis menjadi A tunggal bulan lalu, mengatakan bahwa situasi politik membuat penyelesaian masalah fiskal negara itu tampak tidak mungkin.

    Sementara itu, S&P Global menekankan perlunya Prancis menerapkan anggaran yang memungkinkannya mematuhi kewajiban traktat Uni Eropa (UE), karena Prancis telah lama melanggar aturan pinjaman dan utang yang ketat dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE.

    Sejak Mei 2017, selama masa jabatan Macron, pengeluaran publik meningkat signifikan, sementara ia juga memberlakukan pemotongan pajak besar. Akibatnya, utang nasional meningkat lebih dari €1 triliun (sekitar Rp19,173 kuadriliun), meskipun pertumbuhan PDB juga meningkat 30% selama periode tersebut.

    Prancis tidak pernah menyeimbangkan anggarannya selama beberapa dekade dan biasanya lebih boros dibandingkan negara OECD lain. Namun, krisis baru-baru ini, seperti pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, dan lonjakan harga energi, telah mendorong pengeluaran meningkat dan memperlebar defisit anggaran.

    Defisit, yang sebesar 3,4% saat Macron menjabat, kini mencapai 5,8% dan terus meningkat. Ketidakstabilan politik yang muncul setelah Macron mengadakan pemilihan mendadak pada musim panas 2024 untuk mencegah partai kanan sayap ekstrem National Rally (RN), membuat penyelesaian masalah fiskal semakin sulit.

    Pemilihan tersebut menghasilkan parlemen yang lebih terpecah, tanpa blok politik yang memiliki mayoritas absolut, sehingga ketidakstabilan semakin kuat.

    Alexandra Roulet, ekonom dari INSEAD Business School, mengatakan bahwa pengeluaran selama krisis baru-baru ini, dikombinasikan dengan pemotongan pajak, adalah alasan utama lonjakan utang.

    “Kebijakan ini terbukti mengecewakan dalam hal efeknya terhadap anggaran Prancis,” katanya kepada DW. “Harapannya adalah mendorong investasi dan meningkatkan ekonomi sedemikian rupa sehingga pendapatan fiskal meningkat meskipun tarif pajak turun, tetapi kita belum melihat hal ini terjadi.”

    “Pekerjaan Italia”

    Jika situasi politik Prancis akhirnya stabil, beberapa ahli melihat Italia sebagai model yang bisa diikuti untuk menata kembali keuangan fiskal.

    Meskipun negara tetangganya masih memiliki rasio utang terhadap PDB lebih tinggi daripada Prancis, yaitu 138%, Melanie Debono, ekonom senior Eropa di Pantheon Macroeconomics, mengatakan situasi fiskal Italia “telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” menyoroti bahwa defisit anggarannya turun menjadi 3,4%, mendekati tingkat 3% yang ditetapkan UE.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia memperkirakan defisit Italia akan turun menjadi 3% dari PDB tahun ini, memungkinkan Roma keluar dari program UE untuk negara dengan defisit berlebih lebih cepat dari perkiraan.

    Berbicara dengan DW, Debono mengatakan pemerintah Meloni telah “hati-hati,” memangkas bonus konstruksi dan berupaya mengumpulkan pajak yang belum dibayar, sambil tetap berhasil memangkas pajak penghasilan dan pajak bisnis.

    Ia melihat kemiripan antara situasi fiskal Italia dan Prancis “dalam hal keduanya menderita tantangan struktural terkait pengeluaran tinggi yang kronis dan meningkat, serta sisi pasokan yang lemah dalam ekonomi yang kesulitan menghasilkan cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang dijanjikan.”

    Namun, sementara situasi Italia membaik, situasi Prancis justru memburuk. “Defisit Prancis semakin melebar karena pengeluaran terus meningkat dan lemahnya pendapatan pajak,” katanya.

    Dalam hal pelajaran langsung dari Italia, ia menilai sistem politik yang berbeda membuat perbandingan menjadi sulit.

    “Tidak jelas bagi kami bahwa stabilitas relatif di Italia dapat dijadikan panduan bagi apa yang seharusnya dilakukan Prancis,” kata Debono. “Prancis tidak dibantu oleh sistem Republik Kelima, di mana presiden dan parlemen mudah bentrok ketika yang terakhir tidak memiliki mayoritas untuk mendukung kebijakan presiden.”

    Namun, ia mencatat bagaimana Italia telah menangani pensiun sejak krisis utang negara pada awal 2010-an, menaikkan usia pensiun tiga bulan setiap dua tahun, kecuali pada tahun-tahun tertentu ketika kenaikan dibekukan.

    Prancis bisa mengikuti contoh ini, kata Debono, tetapi menekankan bahwa Paris membutuhkan lebih dari sekadar reformasi pensiun untuk mendekati target 3% UE.

    “Prancis membutuhkan pemotongan pengeluaran yang radikal dan/atau peningkatan pajak.”

    Italia sebagai model reformasi?

    Selama bertahun-tahun setelah krisis utang zona euro, Italia dianggap sebagai “anak bermasalah” yang berpotensi memicu bencana keuangan berikutnya di Eropa. Pada 2018 dan 2019, kombinasi stabilitas politik yang terus-menerus goyah dan tingkat utang yang membingungkan merupakan kombinasi berbahaya yang kini akrab di telinga orang Prancis.

    Pada saat itu, kekuatan politik ekstrem, seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) dan Lega, terang-terangan bermain dengan ide untuk menarik Italia keluar dari zona euro atau UE secara keseluruhan.

    Akhirnya, Meloni dan partainya, Brothers of Italy, memantapkan kekuasaan dan telah berkuasa sejak Oktober 2022. Pemerintahan Meloni dipuji karena disiplin fiskalnya, mengejutkan banyak pihak dengan bagaimana mereka membalikkan citra Italia dalam pengelolaan keuangan.

    Prancis juga telah menghadapi kekuatan besar dari pihak kanan yang mencoba berkuasa selama bertahun-tahun. Namun, Debono mengatakan jika National Rally akhirnya berkuasa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerapkan disiplin fiskal.

    “RN memang pengurang pajak/pengeluaran sesuai program mereka, tetapi kemungkinan besar mereka hanya akan memotong pajak dan akan sangat sulit memotong pengeluaran,” katanya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Trump Minta NATO Keluarkan Spanyol, Ada Apa?

    Trump Minta NATO Keluarkan Spanyol, Ada Apa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencetuskan agar aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mempertimbangkan untuk mengeluarkan Spanyol dari keanggotaannya. Ada apa?

    Komentar Trump itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/10/2025), rupanya berkaitan dengan perselisihan mengenai anggaran militer negara Eropa Barat tersebut, yang dianggap ketinggalan dibandingkan negara-negara NATO lainnya.

    Negara-negara anggota NATO telah menyepakati pada Juni lalu, untuk meningkatkan anggaran militer mereka secara drastis menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB), demi memenuhi prioritas utama Trump, yang ingin warga Eropa membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan mereka sendiri.

    Namun, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pada saat itu bahwa dirinya tidak akan berkomitmen pada target 5 persen, dengan alasan target itu “tidak sesuai dengan negara sejahtera dan visi dunia kita”.

    Dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih dengan pemimpin salah satu negara anggota terbaru NATO, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Trump mengatakan para pemimpin Eropa perlu membujuk Spanyol untuk meningkatkan komitmennya terhadap aliansi pertahanan tersebut.

    “Kalian harus mulai berbicara dengan Spanyol,” kata Trump kepada Stubb dalam pertemuan pada Kamis (9/10) waktu setempat.

    “Kalian harus menghubungi mereka dan mencari tahu mengapa mereka ketinggalan,” ujarnya

    Trump kemudian menambahkan: “Mereka (Spanyol-red) tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan hal ini, tetapi tidak apa-apa. Mungkin kalian harus menyingkirkan mereka dari NATO, terus terang saja.”

    Menanggapi hal tersebut, seorang sumber pemerintah Spanyol mengatakan negaranya menegaskan kembali komitmennya terhadap aliansi NATO dan meminta semua pihak tetap tenang.

    Ditegaskan oleh sumber pemerintah tersebut bahwa Spanyol merupakan anggota penuh NATO dan telah memenuhi target kemampuannya, sama seperti AS.

    Spanyol bergabung dengan NATO sejak tahun 1982 silam. Aliansi pertahanan kolektif beranggotakan 32 negara itu telah menjadi fokus sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun 2022 lalu dan melancarkan perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra

    Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra

    Jakarta

    Laszlo Krasznahorkai, penulis asal Hungaria, dianugerahi Penghargaan Nobel Sastra 2025. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Akademi Swedia pada Kamis (9/10).

    Krasznahorkai dianugerahi penghargaan ini “atas karya-karyanya yang menggugah dan visioner” yang “di tengah teror apokaliptik” mampu “menegaskan kembali kekuatan seni,” ujar Mats Malm, sekretaris tetap Akademi Swedia.

    Penulis dan penulis skenario berusia 71 tahun ini dikenal lewat gaya pascamodern dan kisah distopia yang menggambarkan kehidupan di kota-kota kecil Hungaria.

    Beberapa novelnya, seperti “Satantango” (1985) dan “The Melancholy of Resistance” (1989), diadaptasi menjadi film-film pemenang penghargaan oleh sutradara legendaris Bela Tarr, kolaborator lama Krasznahorkai.

    Menurut Malm, Krasznahorkai adalah “seorang penulis epik besar dalam tradisi Eropa Tengah yang mengalir dari Kafka hingga Thomas Bernhard, dan dicirikan oleh absurdisme serta kelebihan yang grotesk.”

    Hadiah Nobel Sastra dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi bagi seorang penulis. Krasznahorkai sendiri sudah lama diperkirakan akan menang, namanya kerap muncul sebagai kandidat utama selama satu dekade terakhir.

    “Hidup saya adalah koleksi yang abadi”

    Berbicara kepada Radio Swedia, Krasznahorkai (71) mengatakan bahwa ia awalnya hanya berencana menulis satu buku, tetapi setelah membaca novel debutnya, Satantango, ia ingin memperbaiki tulisannya dengan karya berikutnya.

    Ia menambahkan bahwa inspirasi terbesarnya sebagai novelis adalah “kepahitan.”

    “Saya sangat sedih ketika memikirkan keadaan dunia saat ini, dan itulah inspirasi terdalam saya,” katanya dalam wawancara yang diterbitkan di situs web Nobel pada hari Kamis. Ia berbicara dari Frankfurt, tempat ia sedang menjenguk seorang teman yang sakit.

    Karyanya dikenal memadukan suasana suram dengan humor absurd yang halus. Dalam wawancara setelah kemenangannya di Booker Prize, The Guardian pernah bertanya buku mana yang cocok untuk pembaca baru. Ia menjawab:

    “Jika ada pembaca yang belum membaca buku-buku saya, saya tidak dapat merekomendasikan apa pun untuk mereka baca; sebaliknya, saya akan menyarankan mereka untuk keluar, duduk di suatu tempat, mungkin di tepi sungai, tanpa melakukan apa pun, tanpa memikirkan apa pun, hanya diam seperti batu. Mereka akhirnya akan bertemu seseorang yang sudah membaca buku-buku saya.”

    Kritikus Amerika Susan Sontag menyebutnya sebagai “master of the apocalypse” dalam sastra kontemporer, menurut Akademi Swedia, “sebuah penilaian yang ia buat setelah membaca buku kedua sang penulis, Melancholy of Resistance.”

    Perjalanan hidup dan karya

    Lahir di Gyula pada tahun 1954, Krasznahorkai menempuh pendidikan sastra di Universitas Budapest. Ia pertama kali meninggalkan Hungaria pada 1987 dengan beasiswa DAAD ke Berlin Barat, lalu kembali ke Jerman beberapa tahun kemudian sebagai dosen tamu di Universitas Bebas Berlin.

    Setelah menerbitkan novel debutnya “Satantango” pada 1985, namanya langsung melambung di dunia sastra Hungaria.

    Pasca runtuhnya komunisme, ia banyak bepergian ke Cina. Pengalaman itu melahirkan buku perjalanan “Destruction and Sorrow Beneath the Heavens” (2004) yang mendapat banyak pujian.

    Novel “War & War” (2006) menceritakan seorang arsiparis yang meninggalkan pinggiran Budapest menuju New York City. Saat menulisnya, Krasznahorkai tinggal di apartemen penyair Beat terkenal Allen Ginsberg. Ia kemudian mengatakan bahwa percakapannya dengan Ginsberg sangat mempengaruhi cara menulisnya.

    Karya terbarunya, “Herscht 07769” (terbit pada 2021, diterjemahkan ke bahasa Inggris pada 2024), disebut sebagai “novel Jerman kontemporer yang agung.” Buku ini menggambarkan keresahan sosial di Jerman melalui serangkaian surat panjang kepada Angela Merkel, ditulis oleh seorang pria bernama Florian Herscht yang tinggal di Thuringia, wilayah miskin di bekas Jerman Timur. Kota ini juga merupakan tempat kelahiran Johann Sebastian Bach, dan warisan sang komponis menjadi latar bagi kekacauan sosial di cerita tersebut. Menariknya, novel setebal 400 halaman ini hanya memiliki satu tanda titik penuh.

    Akademi Swedia mencatat bahwa gaya khas Krasznahorkai adalah “kalimat panjang berliku tanpa tanda titik,” yang menciptakan irama mengalir dan mendalam.

    Walau telah meraih banyak penghargaan, termasuk International Booker Prize (2015) dan US National Book Award for Translated Literature (2019), dalam beberapa tahun terakhir Krasznahorkai hidup tenang di pedesaan Hungaria.

    Krasznahorkai menjadi penulis kedua berbahasa Hungaria yang memenangkan Nobel Sastra, setelah Imre Kertesz pada 2002.

    Orban ucapkan selamat kepada kritikus tajamnya

    Sebagai kritikus keras Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Krasznahorkai pernah menyebut pemerintahnya sebagai “kasus psikiatrik” karena sikapnya terhadap perang Ukraina.

    Orban menolak bantuan militer untuk Kyiv dan mengatakan Hungaria harus tetap netral.

    “Bagaimana mungkin sebuah negara bersikap netral ketika Rusia menginvasi negara tetangga?” kata Krasznahorkai dalam wawancara dengan Yale Review pada Februari lalu.

    Menanggapi berita kemenangan itu, Orban menulis pesan singkat di platform X (Twitter):

    “Laszlo Krasznahorkai, peraih Hadiah Nobel Sastra asal Hungaria, membawa kebanggaan bagi bangsa kami. Selamat!”

    Upacara Nobel pada Desember mendatang

    Tidak seperti banyak penghargaan lain, Hadiah Nobel Sastra diberikan untuk keseluruhan karya seorang penulis, bukan hanya satu buku.

    Pemenang tahun lalu adalah Han Kang dari Korea Selatan, dikenal lewat novel-novelnya yang menggambarkan trauma dan kehidupan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Ia adalah perempuan Asia pertama dan orang Korea pertama yang meraih penghargaan ini.

    Upacara penyerahan Nobel akan diadakan pada Desember, disertai hadiah uang sekitar 1,2 juta dolar AS. Penerima penghargaan juga wajib memberikan kuliah khusus pada acara tersebut. Beberapa pemenang sebelumnya sempat enggan melakukannya, seperti Bob Dylan pada 2016, namun uang hadiah baru diberikan setelah ceramah disampaikan.

    Komite Nobel sendiri kerap dikritik karena dianggap lebih banyak memilih penulis laki-laki Barat. Dari seluruh pemenang sejauh ini, hanya 18 orang perempuan, dan mayoritas menulis dalam bahasa Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Rusia Dukung Pencalonan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Rusia Dukung Pencalonan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Moskow

    Kremlin, atau kantor kepresidenan Rusia, mengatakan mendukung pencalonan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

    Trump sebelumnya mengatakan dirinya pantas mendapatkan Nobel Perdamaian yang telah diberikan kepada empat pendahulunya di Gedung Putih. Pemberian Nobel Perdamaian tahun ini akan diumumkan di Norwegia pada Jumat (10/10) waktu setempat.

    Ajudan Kremlin atau ajudan kepresidenan Rusia, Yuri Ushakov, dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir kantor berita TASS dan Reuters, Jumat (10/10/2025), mengatakan Moskow akan menyambut baik jika memang komite penyelenggara memutuskan untuk memberikan Nobel Perdamaian kepada Trump.

    “Saya rasa, iya, kami akan mendukung keputusan itu, jika ditanya,” kata Ushakov saat berbicara kepada saluran Yunashev Live di Telegram.

    Rusia telah berulang kali menyampaikan rasa terima kasih atas upaya Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina, yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun terakhir yang dipicu oleh invasi militer Moskow.

    Peraih Nobel Perdamaian tahun 2025 akan diumumkan oleh Komite Nobel Norwegia pada Jumat (10/10), pukul 09.00 GMT.

    Para pengamat berpengalaman, seperti dilansir Reuters, mengatakan kemungkinan besar Trump tidak akan terpilih untuk menerima Nobel Perdamaian.

    Pernyataan Kremlin tersebut disampaikan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dalam pernyataan pada Kamis (9/10), mengatakan Kyiv akan mencalonkan Trump untuk meraih Nobel Perdamaian jika sang Presiden AS itu berhasil mewujudkan gencatan senjata dalam perang Ukraina.

    Mengomentari Zelensky, Ushakov dalam penyataannya mengaku terkejut dengan apa yang disebutnya sebagai kebodohan Presiden Ukraina tersebut, yang disebutnya mengatakan “bisa melobi Hadiah Nobel untuk Trump jika Presiden AS itu memasok rudal Tomahawk untuk Kyiv.

    “Itu berarti hadiah perdamaian untuk pengiriman senjata. Gagasan itu sendiri menggelikan. Cara berpikir orang menunjukkan kepribadian mereka,” sebut Ushakov.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Harapan Reuni Keluarga Korea Terpisah Perang Kian Menipis

    Harapan Reuni Keluarga Korea Terpisah Perang Kian Menipis

    Jakarta

    Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kembali menyerukan kepada Korea Utara agar mengizinkan pertemuan singkat bagi keluarga yang telah terpisah selama puluhan tahun.

    “Sayangnya, hubungan antar-Korea saat ini diliputi ketidakpercayaan yang dalam. Namun, isu keluarga terpisah tetap menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan bersama,” ujar Lee dalam pidato peringatan hari memorial keluarga terpisah pada Sabtu lalu.

    Lee mendorong adanya “dialog dan kerja sama” untuk menyelesaikan masalah ini.

    Perang besar antara Korea Utara dan Selatan berakhir dengan gencatan senjata tahun 1953 yang membagi Semenanjung Korea. Karena tidak ada perjanjian damai permanen, kedua negara secara teknis masih dalam keadaan perang.

    Dalam pidatonya, Lee berjanji bahwa pemerintahannya akan berupaya maksimal untuk menanamkan perdamaian di Semenanjung Korea dan memastikan “kesedihan keluarga terpisah tidak diwariskan ke generasi berikutnya.”

    Korea Utara “pegang semua kartu”

    Pernyataan Presiden Lee disampaikan menjelang perayaan Chuseok, festival panen tahunan saat keluarga biasanya berkumpul dan menghormati leluhur.

    Korea Utara belum memberikan tanggapan atas seruan Lee terkait reuni keluarga. Pertemuan semacam ini terakhir terjadi pada 2018, ketika 83 warga Korea Utara dipertemukan dengan 89 kerabat mereka dari Selatan setelah puluhan tahun terpisah. Saat itu, peserta tertua dari Korea Selatan berusia 101 tahun.

    “Saya rasa Korea Utara bahkan tidak berniat untuk membalas,” kata Kim Sang-woo, mantan politisi dan kini pengurus di Kim Dae-jung Peace Foundation, kepada DW.

    Menurutnya, Korea Utara kini “memegang semua kartu.” Dengan mempererat hubungan dengan Cina dan Rusia, Pyongyang merasa tidak perlu lagi menuruti keinginan Seoul, meskipun secara politik tetap bergantung pada Beijing. Bahkan, kerja sama dengan Moskow sudah sejauh mengirim pasukan Korea Utara untuk berperang di Ukraina.

    “Jelas Presiden Lee punya niat baik, tapi ini justru menyiksa keluarga yang diberi harapan palsu untuk bertemu kembali, hanya untuk akhirnya kecewa,” ujar Kim.

    Seumur hidup tanpa kabar keluarga

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University di Seoul, telah bertemu banyak warga Korea yang terpisah dari keluarganya sejak perang 1950-an, bahkan tidak tahu apakah kerabat mereka masih hidup.

    “Ini situasi yang benar-benar tragis,” katanya. Pinkston menyinggung seorang pegawai Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang dulu membantu mengatur reuni keluarga. Ayah pegawai itu pernah punya saudara perempuan yang sedang belajar menjadi perawat ketika pasukan Korea Utara menyerbu Seoul pada 1950. Perempuan itu ditawan dan dibawa ke Utara, dan sejak saat itu tak pernah ada kabar.

    Setiap kali Korea Utara menyerahkan daftar nama calon peserta reuni, sang pegawai selalu mencari nama bibinya dengan harapan bisa bertemu kembali. Namun, nama itu tak pernah ada. “Itu sangat menyedihkan, dan hanya satu dari ribuan kisah serupa,” ujar Pinkston.

    Menurutnya, kecil kemungkinan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengindahkan permintaan Presiden Lee. “Kenapa Kim harus memberi keuntungan politik bagi Selatan? Seoul kini tak lagi punya pengaruh yang dulu berupa tawaran bantuan ekonomi atau lainnya,” ujarnya.

    Propaganda Korea Utara terancam runtuh oleh reuni keluarga

    Faktor lain yang mungkin dipertimbangkan Korea Utara adalah bahwa jika reuni keluarga benar-benar terjadi, hal itu bisa memicu perasaan nasionalisme dan keinginan emosional untuk bersatu kembali.

    “Ada risiko nyata reuni memicu sentimen nasionalis dan keinginan emosional untuk reunifikasi. Itu bertentangan dengan kebijakan Pyongyang dalam setahun terakhir yang menegaskan Utara dan Selatan adalah dua negara bermusuhan,” kata Dan Pinkston.

    Kim Sang-woo menambahkan, ada jebakan propaganda bagi rezim jika reuni terjadi. “Rezim selama ini mengendalikan rakyat dengan semacam mantra yang mereka ciptakan. Selama generasi mereka menanamkan keyakinan bahwa Selatan itu korup, budak Amerika Serikat, tidak merdeka, penuh kekacauan, dan di ambang kehancuran,” ujarnya.

    “Untuk menjaga citra itu, mereka tidak bisa membiarkan kontak antara rakyatnya dengan keluarga di Selatan,” tegas Kim. “Ini memang sangat menyedihkan, tetapi saya tidak melihat Utara akan mengubah sikapnya dalam waktu dekat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Mardani PKS: Keberadaan Israel Wajib Ditolak hingga Ada Perdamaian di Palestina – Page 3

    Mardani PKS: Keberadaan Israel Wajib Ditolak hingga Ada Perdamaian di Palestina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, langkah pemerintah tidak memberi visa pada atlet Israel sangat tepat. Ia menyebut keberadaan Israel memang wajib ditolak.

    Diketahui, pemerintah Indonesia disebut tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    “Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak. Sebagai bagian tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).

    Tak hanya pada atlet senam, dia juga berharap federasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA juga memberikan sanksi pada Israel, seperti pada Rusia.

    “Sama seperti FIFA memberi sanksi pada Rusia karena serangannya ke Ukraina,” ungkap Mardani.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril, Kamis (9/10) seperti dilansir Antara.

  • Serangan Besar-besaran, Rudal Rusia Hantam Infrastruktur Energi Ukraina

    Serangan Besar-besaran, Rudal Rusia Hantam Infrastruktur Energi Ukraina

    Jakarta

    Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Kyiv, yang salah satunya menyasar ke infrastruktur energi. Ukraina mengatakan serangan ini menyerang jaringan energi nasional.

    “Ibu kota negara ini sedang diserang rudal balistik musuh dan serangan besar-besaran oleh pesawat nirawak musuh,” kata angkatan udara Ukraina, dilansir AFP, Jumat (10/10/2025).

    Warga Kyiv diminta untuk tetap berada di tempat perlindungan. Sementara itu, wartawan AFP di Kyiv melaporkan terdengar beberapa ledakan dahsyat di kota tersebut. Selain itu terjadi pemadaman listrik di pemukiman di berbagai distrik di ibu kota.

    Wali Kota Vitali Klitschko mengatakan pasukan Rusia telah menargetkan “infrastruktur kritis”. Serangan tersebut juga melukai sedikitnya sembilan orang, lima di antaranya dibawa ke rumah sakit.

    “Tepi kiri ibu kota tanpa listrik. Ada juga masalah dengan pasokan air,” kata Klitschko di platform Telegram.

    Selain itu, Menteri Energi Ukraina, Svitlana Grynchuk, mengatakan pasukan Rusia “melakukan serangan besar-besaran” terhadap jaringan listrik.

    “Segera setelah kondisi keamanan memungkinkan, para pekerja energi akan mulai mengklarifikasi konsekuensi dari serangan dan melakukan restorasi,” katanya.

    Selain menyerang infrastrutur energi, Rusia juga menyerang wilayah tenggara Zaporizhzhia dengan setidaknya tujuh serangan pesawat tak berawak. Serangan itu menurut Ivan Fedorov, Kepala Administrasi Militer Regional, juga melukai setidaknya tiga orang.

    Diketahui, Rusia telah meningkatkan serangan udara terhadap fasilitas energi dan sistem kereta api Ukraina selama beberapa minggu terakhir.

    Pada Kamis, sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Moskow berusaha “menciptakan kekacauan” dengan menyerang fasilitas energi dan jalur kereta api.

    Ukraina telah meningkatkan serangan pesawat nirawak dan rudalnya sendiri ke wilayah Rusia sebagai tanggapan, sebuah taktik yang menurut Zelensky telah menunjukkan “hasil” dan mendorong kenaikan harga bahan bakar di Rusia.

    (yld/idn)

  • Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata Gaza, Harga Minyak Mentah Mendingin

    Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata Gaza, Harga Minyak Mentah Mendingin

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terpantau melemah setelah Israel dan kelompok Hamas menandatangani perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Melansir Reuters pada Jumat (10/10/2025), harga minyak berjangka Brent turun US$1,03 atau 1,6% menjadi US$65,22 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS terkoreksi US$1,04 atau 1,7% ke level US$61,51 per barel.

    Dalam kesepakatan yang dimediasi AS, Israel dan Hamas menyetujui penghentian pertempuran, penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, serta pembebasan seluruh sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan ratusan tahanan Palestina di Israel. 

    Perjanjian ini menjadi fase awal dari inisiatif Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Kontrak berjangka minyak berada dalam fase koreksi seiring meredanya konflik Israel–Hamas,” ujar Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading BOK Financial.

    Claudio Galimberti, Chief Economist Rystad Energy, menilai perjanjian damai ini sebagai terobosan besar dalam sejarah modern Timur Tengah dengan implikasi luas terhadap pasar energi. 

    “Mulai dari berkurangnya potensi serangan Houthi di Laut Merah hingga meningkatnya peluang tercapainya kesepakatan nuklir dengan Iran,” jelasnya dalam catatan riset.

    Sementara itu, OPEC+ pada Minggu lalu menyepakati kenaikan produksi minyak mulai November, meski lebih kecil dari ekspektasi pasar sehingga meredakan kekhawatiran kelebihan pasokan.

    Sebelumnya, harga minyak sempat naik sekitar 1% pada Rabu (8/10/2025) ke level tertinggi sepekan, dipicu kekhawatiran sanksi terhadap Rusia masih akan berlanjut akibat mandeknya perundingan damai Ukraina. Rusia saat ini merupakan eksportir minyak terbesar kedua di dunia.

    Dari sisi lain, dinamika politik AS juga menjadi sorotan. Rancangan undang-undang Partai Demokrat dan Republik untuk mendanai pemerintah federal serta mengakhiri penutupan sebagian layanan belum memperoleh cukup suara di Senat. 

    Shutdown berkepanjangan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi AS sekaligus melemahkan permintaan minyak.

    Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bahwa ia berbicara dengan Presiden Trump pada Kamis untuk membahas kemajuan negosiasi dagang kedua negara. 

    Trump diketahui telah memberlakukan tarif tinggi terhadap sebagian besar ekspor India, termasuk barang-barang yang dikenakan bea masuk 25%, sebagai respons atas keputusan New Delhi yang tetap mengimpor minyak dari Rusia.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi kepada sekitar 100 individu, perusahaan, dan kapal—termasuk sebuah kilang independen serta terminal di China—yang dianggap membantu perdagangan minyak dan petrokimia Iran.

  • Serangan Drone Rusia di Kota Kramatorsk, Ukraina Wajibkan Evakuasi Anak-anak

    Serangan Drone Rusia di Kota Kramatorsk, Ukraina Wajibkan Evakuasi Anak-anak

    Jakarta

    Rusia meluncurkan drone tempur ke Kota Kramatorsk, Ukraina. Pemerintah Ukraina mewajibkan warga setempat untuk melakukan evakuasi terutama anak-anak.

    Dilansir AFP Kamis (9/10/2025), Kramatorsk, wilayah yang berpenduduk sekitar 147.000 jiwa sebelum perang, terletak sekitar 20 kilometer (12 mil) dari garis depan di wilayah Donetsk, tempat Kremlin memusatkan kekuatan tempurnya sejak menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Pada bulan September tahun yang sama, Kremlin mengklaim telah mencaplok kawasan industri tersebut bersama tiga kawasan lainnya meskipun tidak memiliki kendali militer penuh atas kawasan-kawasan tersebut.

    “Karena memburuknya situasi keamanan di beberapa wilayah di komunitas kota Kramatorsk, evakuasi wajib bagi keluarga dengan anak-anak telah diumumkan,” kata dewan kota di media sosial.

    “Warga permukiman ini, terutama keluarga dengan anak-anak yang sayangnya masih tinggal di sana, harus segera meninggalkan daerah tersebut didampingi oleh perwakilan layanan evakuasi,” tambahnya.

    Kramatorsk adalah pusat sipil dan kota garnisun terbesar di wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Kota ini sempat direbut oleh separatis yang didukung Kremlin pada tahun 2014.

    (eva/dek)