Negara: Ukraina

  • Kantor Imigrasi Deportasi 4 WNA di Madiun Sepanjang 2024, Ini Penyebabnya

    Kantor Imigrasi Deportasi 4 WNA di Madiun Sepanjang 2024, Ini Penyebabnya

    Madiun (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun mencatat telah mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) akibat pelanggaran izin tinggal sepanjang tahun 2024.

    Kasubsi Informasi dan Komunikasi, Aditya Yusuf, mengungkapkan bahwa keempat WNA tersebut terdiri dari dua warga negara Malaysia, satu warga negara Korea Selatan, dan satu warga negara Ukraina.

    “Semua WNA tersebut melanggar aturan dengan menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia,” kata Yusuf pada Selasa (14/1/2024).

    Yusuf menjelaskan bahwa para WNA tersebut diketahui tinggal di wilayah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun dalam kurun waktu yang cukup lama. Awalnya, mereka menggunakan bebas visa kunjungan, namun kemudian izin tersebut disalahgunakan.

    “Izin tinggal yang mereka ajukan awalnya adalah untuk kunjungan keluarga, teman, atau saudara. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata izin itu dimanfaatkan untuk keperluan bisnis,” jelasnya.

    Petugas melakukan pengawasan ketat dan mengumpulkan bukti sebelum membawa para pelanggar ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah terbukti melakukan pelanggaran, tindakan tegas berupa deportasi pun dilakukan.

    “Kami mengacu pada Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memungkinkan penerapan sanksi administratif berupa deportasi,” tambah Yusuf.

    Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Juanda. Selain itu, keempat WNA tersebut kini masuk dalam daftar cekal dan dilarang kembali masuk ke Indonesia selama beberapa bulan. [fiq/suf]

  • Badan Intelijen Sebut Donald Trump dan Kim Jong-un Mungkin Dapat Mencapai Kesepakatan

    Badan Intelijen Sebut Donald Trump dan Kim Jong-un Mungkin Dapat Mencapai Kesepakatan

    JAKARTA – Badan intelijen Korea Selatan pada Hari Senin mengatakan, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dapat melakukan pembicaraan langsung, menambahkan, kemungkinan adanya ‘kesepakatan kecil’ mengenai program nuklir Pyongyang.

    Jika AS menyadari bahwa tujuan denuklirisasi penuh Korea Utara tidak dapat dicapai dalam jangka pendek, AS dapat melanjutkan dengan kesepakatan yang lebih kecil, seperti kesepakatan pengendalian senjata atau perjanjian pelucutan senjata dengan Pyongyang, kata Badan Intelijen Nasional (NIS), melansir The Korea Times 13 Januari.

    Trump yang memenangi Pemilu November lalu, mengungguli petahana Wakil Presiden Kamala Harris, akan mengambil sumpah sebagai presiden pada 20 Januari mendatang.

    NIS membagikan informasi tersebut kepada anggota parlemen selama rapat subkomite parlemen tertutup, menurut anggota parlemen Lee Seong-kweun dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, serta Park Sun-won dari oposisi utama Partai Demokrat Korea, keduanya adalah pemimpin Komite Intelijen Majelis Nasional.

    “Trump telah menggembar-gemborkan pembicaraannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai salah satu pencapaian utamanya dari masa jabatan pertamanya, jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan dialog dengan Kim,” kata NIS seperti dikutip oleh para anggota parlemen.

    Lebih lanjut badan mata-mata itu mengatakan, beberapa penunjukan Trump baru-baru ini menunjukkan kemungkinan dialog.

    Diketahui, Trump menunjuk mantan Duta Besar untuk Jerman Richard Grenell, yang dikenal karena sikapnya yang pro-dialog tentang isu-isu Korea Utara, sebagai utusan presidennya untuk misi-misi khusus.

    Berikutnya, ada Alex Wong, yang terlibat dalam pembicaraan nuklir tingkat kerja dengan Korea Utara selama masa jabatan pertama Trump, ditunjuk sebagai wakil penasihat keamanan nasional utama Trump.

    NIS mengatakan, Korea Utara diperkirakan akan fokus pada pengamanan manfaat militer dan ekonomi dengan mengirimkan lebih banyak pasukan dan senjata untuk mendukung perang Rusia di Ukraina.

    Badan itu juga mengatakan, mereka memantau dengan saksama tanda-tanda kemungkinan kunjungan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Rusia.

    “Kim mungkin akan mengunjungi Rusia pada paruh pertama tahun ini,” kata Park.

    Sejumlah analis meyakini kunjungan tersebut bertepatan dengan Hari Pembela Tanah Air Rusia, yang jatuh pada tanggal 23 Februari. Hari libur tahunan tersebut menghormati pasukan militer negara tersebut.

  • Friendly Fire Lagi, Rusia Tak Sengaja Ledakkan Sistem Rudal yang Dikirim oleh Korea Utara – Halaman all

    Friendly Fire Lagi, Rusia Tak Sengaja Ledakkan Sistem Rudal yang Dikirim oleh Korea Utara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia dilaporkan secara tidak sengaja meledakkan salah satu sistem rudal permukaan-ke-udara (SAM) yang diyakini dikirim oleh Korea Utara.

    Insiden friendly fire ini terjadi di wilayah perbatasan Kursk, yang menjadi titik pertempuran terbaru antara pasukan Rusia dan Ukraina.

    Dilansir Newsweek, para blogger militer Rusia di Telegram, awalnya menyatakan bahwa pasukan Rusia menghancurkan sistem yang dipasok ke Ukraina oleh negara-negara Barat.

    Namun, menurut analisis Alexander Kovalenko, seorang analis militer dan politik terkemuka Ukraina, Rusia tampaknya menghancurkan SAM Korea Utara secara tidak sengaja. 

    Laporan ini pertama kali disampaikan oleh Badan Informasi Independen Ukraina.

    Korea Utara dilaporkan telah memasok Rusia dengan rudal balistik berkemampuan nuklir jarak pendek, self-propelled artillery, dan bahkan mengirimkan pasukan untuk digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung.

    Kovalenko menyatakan, pengiriman SAM tersebut, tidak dilaporkan oleh intelijen Barat atau Korea Selatan.

    Hal ini menunjukkan bahwa ada rantai pasokan logistik antara Korea Utara dan Rusia yang belum terdeteksi oleh intelijen dari Barat maupun Korea Selatan.

    “Ini sangat, sangat mengkhawatirkan,” katanya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengendarai mobil limusin Aurus di Pyongyang, Korea Utara pada 19 Juni 2024. (KCNA)

    Kovalenko, yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut di Telegram, mengatakan bahwa seorang operator drone Rusia secara keliru menyerang SAM buatan Korea Utara di wilayah Kursk, karena ia menyangka bahwa sistem tersebut, adalah SAM milik Barat.

    Surat kabar Ukraina, Militarnyi, melaporkan bahwa analisis rekaman dan foto medan perang menunjukkan bahwa sistem Korea Utara yang dihancurkan oleh pasukan Rusia memiliki siluet dan bentuk yang mirip sistem milik Barat yang digunakan oleh pasukan Ukraina di wilayah tersebut.

    Ini bukan pertama kalinya insiden friendly fire terjadi antara pasukan Rusia-Korea Utara melawan pasukan Ukraina.

    Desember tahun lalu, Ukraina mengatakan, pasukan Korea Utara secara tidak sengaja menewaskan 8 tentara Rusia di Kursk, mengutip Business Insider.

    Intelijen Ukraina mengatakan, insiden itu adalah insiden friendly fire yang disebabkan oleh kendala bahasa.

    Ukraina telah berulang kali menuduh Korea Utara memasok Rusia dengan peralatan dan personel untuk membantu dalam perang.

    Pada bulan November, Intelijen Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa Rusia menerima lebih dari 100 rudal balistik jarak pendek berkemampuan nuklir KN-23 dan KN-24 dari Korea Utara.

    “Negara agresor Rusia telah menerima lebih dari 100 rudal semacam itu dari DPRK. Musuh pertama kali menggunakan senjata ini dalam perang melawan Ukraina pada akhir tahun 2023,” ungkap laporan dari Intelijen Pertahanan Ukraina.

    “Bersamaan dengan pengiriman rudal tersebut, Korea Utara juga mengirimkan spesialis militernya ke Rusia untuk memperbaiki peluncur dan berpartisipasi dalam kejahatan perang terhadap Ukraina,” tambahnya.

    Dalam pernyataan di Telegram, Alexander Kovalenko mengatakan:

    “Rusia telah menerima sistem pertahanan udara dari Korea Utara dan menggunakannya.”

    “Hal ini menunjukkan bahwa Rusia sedang menghadapi masalah serius dengan sistem pertahanan udaranya.”

    Sistem rudal permukaan-ke-udara (SAM) Korea Utara, pertama kali terlihat di Pyongyang selama parade ulang tahun ke-75 WPK pada tahun 2020. (X/Osinttechnical)

    “Kita sudah mengetahui bahwa pasukan pendudukan Rusia kekurangan sistem pertahanan udara, dan sekarang kategori ini menjadi salah satu yang paling drastis kekurangannya.”

    “Rusia meminta Korea Utara untuk mengirimkan apa yang paling dibutuhkan, dan pasokan ini mencerminkan kesulitan dalam mengganti kerugian.”

    “Pertama kekurangan peluru, kemudian kekurangan personel, lalu artileri, balistik, dan sekarang pertahanan udara.”

    Korea Selatan, Ukraina, dan Amerika Serikat memperkirakan, Korea Utara telah mengerahkan lebih dari 10.000 tentara untuk memperkuat pasukan Rusia.

    Mengingat hubungan dekat antara kedua negara, dukungan Korea Utara terhadap Rusia dalam perang ini diperkirakan akan terus berlanjut.

    Kedua negara telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama tahun lalu, yang menyatakan bahwa mereka akan saling membantu jika salah satu pihak diserang.

    (Tribunnews.com)

  • Eropa-Inggris-NATO Rapat Mendadak Pertahanan Luar Biasa, Ada Apa?

    Eropa-Inggris-NATO Rapat Mendadak Pertahanan Luar Biasa, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin Uni Eropa (UE) bersama dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, akan berkumpul di Belgia pada 3 Februari mendatang. Melansir AFP mereka akan berkumpul untuk “retret” pertahanan luar biasa.

    Ini dilakukan dua minggu setelah Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Pembicaraan disebut akan berlangsung di titik krusial.

    Para pendukung utama Ukraina dalam perang dengan Rusia itu, akan mengamati janji Trump untuk segera mengakhiri konflik setelah resmi dilantik. Trump juga menuntut anggota NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka.

    “Eropa perlu memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk pertahanannya sendiri,” tulis Kepala Dewan Eropa Antonio Costa pada Senin dalam sebuah surat yang mengundang kepala negara dan pemerintahan UE ke pembicaraan di Kastil Limont, satu jam di luar Brussels, dikutip Selasa (15/1/2025).

    “Saya yakin kita memiliki penilaian yang sama tentang ancaman yang dihadapi Eropa,” kata Costa kepada negara-negara anggota.

    Ia menyebut dengan agresi Rusia terhadap Ukraina yang menandakan kembalinya “perang intensitas tinggi” ke benua itu,  ancaman dari serangan hibrida dan serangan siber terhadap negara-negara anggota juga meningkat. Ia mengingatkan prospek geopolitik untuk blok tersebut akan tetap menantang di masa mendatang.

    “Perdamaian di Eropa bergantung pada Ukraina yang memenangkan perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi,” tambahnya.

    Pembicaraan akan difokuskan pada penentuan prioritas untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Eropa, tentang cara mempercepat pembiayaan swasta dan memobilisasi dana publik yang lebih baik untuk pertahanan. Termasuk cara memperdalam kemitraan termasuk dengan mitra Eropa non-UE.

    Dalam hal kerja sama UE-Inggris, pertahanan dan keamanan dipandang sebagai bidang tempat London dan Brussels dapat bekerja sama lebih erat. Perlu diketahui, Inggris mengincar akses ke program UE untuk meningkatkan produksi senjata.

    “Inggris adalah mitra utama bagi Uni Eropa, khususnya di bidang pertahanan,” tegas Costa.

    (sef/sef)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1056: NATO Sebut Ukraina Masih Lemah untuk Berunding dengan Rusia – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1056: NATO Sebut Ukraina Masih Lemah untuk Berunding dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1056 pada Rabu (14/1/2025).

    Pada tengah malam, sekitar 25 drone terlihat di Ukraina, ledakan terdengar di Kyiv. 

    Sementara itu, serangan besar-besaran juga dilaporkan terjadi di kota-kota Rusia di Bryansk, Tula dan sejumlah wilayah lainnya.

    NATO: Posisi Ukraina Masih Lemah untuk Perundingan Damai dengan Rusia

    Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengatakan Ukraina tidak berada dalam posisi yang cukup kuat untuk melakukan perundingan damai dengan Rusia.

    “Saat ini, jelas Ukraina tidak berada di sana, karena mereka saat ini tidak dapat bernegosiasi dari posisi yang kuat,” kata Mark Rutte kepada anggota parlemen Uni Eropa, Senin (13/1/2025).

    Ia mendorong mitra Eropanya untuk berbuat lebih banyak untuk Ukraina dalam menghadapi Rusia.

    “Kita harus berbuat lebih banyak untuk memastikan dengan mengubah arah konflik, mereka dapat mencapai posisi yang kuat itu,” lanjutnya.

    Mark Rutte yakin Ukraina dapat mencapai perdamaian jangka panjang jika memiliki posisi yang kuat.

    “Kita semua ingin perang ini berakhir, tetapi yang terpenting, kita ingin perdamaian bertahan lama. Perdamaian tidak akan bertahan lama jika Putin berhasil di Ukraina, karena dengan begitu dia akan terus maju,” kata Mark Rutte.

    “Saya yakin bahwa perdamaian hanya dapat bertahan lama jika Ukraina datang ke meja perundingan dari posisi yang kuat,” katanya, seperti diberitakan The Guardian.

    Joe Biden Minta Pemerintah AS dan Sekutu Tak Tinggalkan Ukraina

    Presiden AS Joe Biden mengatakan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya tidak bisa meninggalkan Ukraina.

    Joe Biden sedang bersiap untuk mengundurkan diri minggu depan dan menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih Donald Trump.

    Dalam pernyataannya kemarin, Joe Biden heran pada awal perang di Ukraina bahwa Putin mengira pasukan Rusia akan dengan mudah mengalahkan Ukraina dalam hitungan hari.

    Joe Biden memuji dukungan AS dan internasional untuk Kyiv sejak invasi Moskow tahun 2022 dan menurutnya, Putin telah gagal mencapai tujuan strategisnya tetapi masih banyak yang harus dilakukan.

    “Kita tidak bisa meninggalkan Ukraina,” tegasnya.

    Zelensky Undang PM Slokavia ke Ukraina

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, membalas undangan Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, untuk berkunjung ke Ukraina pada Jumat (17/1/2025).

    Undangan ini disampaikan oleh Zelensky setelah Robert Fico mengundang presiden Ukraina ke Slovakia pada Senin kemarin. 

    Robert Fico menyerukan negosiasi secepat mungkin setelah Ukraina memutuskan untuk memutus pasokan gas murah Rusia yang mengalir melalui kedua negara mereka ke Eropa Barat.

    Hal itu terjadi setelah perjalanan Robert Fico ke Moskow sebelum Natal untuk bertemu Vladimir Putin membuat marah negara-negara Uni Eropa dan protes di dalam negeri terhadap pemerintahan Robert Fico.

    Rusia Mengepung Pokrovsk

    Seorang pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia melewati pusat logistik Pokrovsk di Ukraina timur yang telah mereka rebut selama berbulan-bulan dan memotong jalur pasokan ke sana.

    Juru bicara militer Ukraina, Mayor Viktor Trehubov, mengatakan pasukan Rusia mengepung Pokrovsk yang telah direbut oleh pertahanan Ukraina.

    “Rusia membidik jalan raya yang mengarah dari sana ke kota Dnipro di Ukraina tengah. Rute itu sangat penting untuk pasokan yang akan memasok pasukan Ukraina di seluruh wilayah. Pemotongan lalu lintas jalan raya juga akan sangat melemahkan Pokrovsk,” katanya kepada AP News, Senin.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok – Page 3

    Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok – Page 3

    Sebelumnya, harga emas dunia diperdagangkan dengan sedikit penurunan di sekitar USD 2.690 pada awal sesi di pasar Asia pada Senin (13/1/2025). Penurunan harga emas ini disebabkan oleh penguatan dolar AS yang didorong oleh data ketenagakerjaan AS (Non-Farm Payroll/NFP) yang lebih kuat dari perkiraan.

    Namun, permintaan safe-haven akibat ketidakpastian seputar kebijakan Presiden terpilih Donald Trump dan meningkatnya risiko geopolitik membantu membatasi pelemahan emas.

    Analisis Dupoin Andy Nugraha menjelaskan, kombinasi pola candlestick dan indikator Moving Average yang terbentuk saat ini menunjukkan bahwa trend bullish masih mendominasi pada harga emas.

    “Proyeksi hari ini mengindikasikan bahwa harga emas berpotensi naik hingga USD 2.701 sebagai target terdekat. Namun, jika terjadi reversal, penurunan harga dapat mencapai USD 2.675,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (!3/1/2025).

    Dukungan terhadap harga emas juga datang dari risiko geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina yang terus berlanjut menjadi katalis utama. Serangan Israel yang semakin intensif di Gaza serta laporan serangan di Lebanon selatan meningkatkan permintaan terhadap aset safe-haven.

     

  • Akhirnya Harga Minyak Tembus USD 80, Ini Penyebabnya – Page 3

    Akhirnya Harga Minyak Tembus USD 80, Ini Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak memperpanjang kenaikan untuk sesi ketiga pada perdagangan hari Senin, dengan minyak mentah Brent naik di atas USD 80 per barel ke level tertinggi dalam lebih dari empat bulan. Kenaikan harga minyak dunia ini didorong oleh sanksi Amerika Serikat (AS) yang lebih luas terhadap minyak Rusia dan dampak yang diharapkan terhadap ekspor ke pembeli utama India dan China.

    Mengutip CNBC, Selasa (14/1/2025), harga minyak mentah Brent berjangka naik USD 1,42 atau 1,78% menjadi USD 81,18 per barel pada pukul 1:32 siang ET. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD 2,52 atau 3,29% menjadi USD 79,09 per barel.

    Harga minyak Brent dan WTI telah naik sekitar 6% sejak 8 Januari, melonjak pada hari Jumat setelah Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi yang lebih luas terhadap minyak Rusia.

    Sanksi baru tersebut mencakup produsen Gazprom Neft dan Surgutneftegaz, serta 183 kapal yang telah mengirimkan minyak Rusia, yang menargetkan pendapatan yang telah digunakan Moskow untuk mendanai perangnya dengan Ukraina.

    Para pedagang dan analis melihat ekspor minyak Rusia akan sangat terdampak oleh sanksi baru tersebut, yang mendorong Tiongkok dan India untuk mengambil lebih banyak minyak mentah dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika, yang akan mendongkrak harga dan biaya pengiriman.

    “Ada kekhawatiran nyata di pasar tentang gangguan pasokan. Skenario terburuk untuk minyak Rusia tampaknya merupakan skenario yang realistis,” kata analis PVM Tamas Varga.

    “Namun, tidak jelas apa yang akan terjadi saat Donald Trump menjabat Senin depan.” tambah dia.

    Sanksi tersebut mencakup periode penghentian hingga 12 Maret, jadi mungkin belum ada gangguan besar.

     

  • RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara terkait kelanjutan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Megaproyek GRR Tuban di Jawa Timur saat ini masih mandek. Hal ini tak lepas dari keterlibatan perusahaan asal Rusia, Rosneft dalam proyek tersebut. Rusia selama ini masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina. 

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen belum mau berkomentar banyak terkait bergabungnya RI dengan BRICS terhadap kelanjutan investasi Rosneft pada proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu.

    Dia hanya mengatakan, proyek GRR Tuban saat ini masih digarap bersama Rosneft. Adapun, progres proyek Kilang Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision (FID) dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

    “Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Sejatinya, target perampungan FID Kilang Tuban molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024. 

    Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belakangan membuka opsi mencari investor baru untuk menggarap proyek Kilang Tuban.

    “Opsi bisa saja [cari investor lain]. Karena kita enggak bisa menunggu sampai lama kan. Karena kita harus punya batas limit waktu,” tutur Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Bahlil juga menyebut dirinya akan segera melakukan komunikasi dengan KPI untuk menentukan hal tersebut. Menurutnya, KPI adalah pihak yang paling mengetahui kelanjutan investasi Rosneft. 

    “Pertamina [KPI] kan yang melakukan komunikasi dan punya feeling mereka ini [Rosneft] serius banget atau tidak,” ucap Bahlil.

  • Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum benar-benar memutuskan membeli minyak mentah dari Rusia.

    Potensi pembelian minyak dari Rusia itu semula disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum RI membeli minyak dari Rusia. Maklum, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Memang, kata Fabby, harga minyak Rusia lebih murah karena negara tersebut memberikan diskon. Namun, Indonesia juga perlu melihat sisi lain.

    Dia menuturkan, sanksi kepada Rusia tak hanya kepada negara saja, tetapi Barat juga ikut memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membantu Negeri Beruang Merah.

    Fabby mencontoh industri perkapalan dan asuransi pengapalan ikut kena sanksi karena membantu Rusia mengekspor minyak. Dengan sanksi tersebut, bisa jadi pembeli minyak dari Rusia menjadi cukup mahal.

    “Bisa saja harga minyak Rusia murah, di bawah harga pasar, tapi bagaimana dengan biaya yang lain? Walaupun saya kira masih lebih murah daripada beli internasional ya ujung-ujungnya, tapi ini semuanya harus dihitung,” jelas Fabby kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, sebelum membeli minyak Rusia, Indonesia juga perlu mempertimbangkan implikasi yang mungkin dihadapi. Fabby menjelaskan sanksi embargo kepada Rusia diberikan oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

    Menurutnya, jika Indonesia membeli minyak dari Rusia, bisa saja AS dan Eropa menganggap RI mendukung negara beribu kota Moskow itu. Oleh karena itu, Fabby menilai hal ini bisa mengancam hubungan Indonesia dengan AS dan Eropa.

    Apalagi, diplomasi Indonesia dengan AS dan Eropa cukup luas, mulai dari perdagangan hingga industri keuangan.

    “Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan kita. Apakah dalam jangka panjang hubungan diplomatik kita dengan negara-negara tersebut akan terganggu atau tidak?” kata Fabby.

    “Karena nanti misalnya di internasional saja, Indonesia misalnya menyuarakan untuk kepentingan kita, itu kan harus dapat dukungan dari negara-negara itu juga,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Fabby mengingatkan Indonesia juga harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik minyak Rusia dengan kilang yang dimiliki di Tanah Air.

    Menurutnya, kilang Indonesia memiliki kriteria minyak kadar tertentu agar bisa memberikan hasil yang optimal. Karenanya, kadar atau karakteristik minyak Rusia juga harus menjadi perhatian. Sebab, hal ini pun akan menentukan harga minyak yang dijual kepada masyarakat.

    “Tentunya perlu jadi pertimbangan untuk nanti melihat apakah akhirnya harga produknya kompetitif?” kata Fabby.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan, termasuk membeli minyak Rusia.

    “Ketika kita bangun [kerja sama] dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP: Tinggal Tunggu Waktu

    Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP: Tinggal Tunggu Waktu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya tinggal menyesuaikan waktu dan tempat yang tepat.

    “Tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tinggal mencari waktu dan tempat yang cocok,” ujar Basarah di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Basarah menjelaskan hubungan persahabatan yang terjalin baik antara Megawati dan Prabowo akan mempermudah rencana pertemuan tersebut.

    “Latar belakang hubungan persahabatan yang baik itu, menurut saya, tidak akan menjadi hambatan untuk pertemuan antara kedua tokoh bangsa yang bersahabat ini,” jelasnya.

    Selain hubungan personal, Basarah menambahkan Megawati dan Prabowo memiliki kepedulian yang sama terhadap berbagai isu strategis nasional maupun global. Isu-isu seperti geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan, hingga pemanasan global menjadi perhatian bersama kedua tokoh tersebut.

    “Dalam konteks kerja sama menjalankan ideologi Pancasila yang berintisarikan gotong royong, kemungkinan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat relevan,” tambah Basarah.

    Sebelumnya, potongan video viral Ketua DPP PDIP Puan Maharani memperkuat kemungkinan pertemuan ini. Dalam video tersebut, Puan menyampaikan pesan Presiden Prabowo ingin bertemu langsung dengan Megawati.

    Video tersebut diambil saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1/2025). Dalam video itu, Megawati terlihat didampingi anak-anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Setelah Megawati duduk, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, mendekat untuk menyampaikan pesan.

    Karena Megawati terlihat tidak mendengar dengan jelas, Puan mengulangi pernyataan Sidarto. Dari gerak bibir Puan, terlihat ia mengatakan, “Presiden Prabowo minta waktu ketemu. Minta ketemu. Sama mama”.