Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • iPhone Bakal Terhubung Langsung ke Jaringan Starlink, Tanpa Menara Telekomunikasi

    iPhone Bakal Terhubung Langsung ke Jaringan Starlink, Tanpa Menara Telekomunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — T- Mobile, perusahaan telekomunikasi asal Jerman, menyampaikan bahwa iPhone akan menjadi salah satu ponsel pintar yang dapat terhubung langsung ke akses konektivitas satelit Starlink.

    T-Mobile dan SpaceX tengah melakukan uji coba layanan langsung Starlink ke smartphone atau direct to cell. 

    Pada November 2024, T-Mobile dan SpaceX milik Elon Musk mendapat persetujuan dari Komisi Komunikasi Federal (FCC) atau regulasi yang khusus menangani industri telekomunikasi di Amerika Serikat. Uji coba tersebut menawarkan ‘teks via satelit’, sementara fitur suara dan data akan ditambahkan pada masa mendatang. 

    Dilansir dari Reuters, Kamis (30/1/2025) T-Mobile awalnya hanya mencantumkan beberapa ponsel pintar Android sebagai perangkat yang memenuhi syarat untuk menguji jaringan tersebut, tetapi kini telah menambahkan perangkat iPhone dengan pembaruan perangkat lunak iOS 18.3 terbaru.

    Bloomberg News pertama kali melaporkan pada hari Selasa bahwa Apple, SpaceX, dan T-Mobile telah bekerja secara diam-diam untuk menambahkan dukungan bagi jaringan tersebut dalam perangkat lunak iPhone terbarunya. Apple dan SpaceX tidak segera menanggapi permintaan Reuters. 

    Sementara itu, Kyivstar dan Starlink telah menjalin kerja sama, untuk memperkenalkan konektivitas satelit langsung ke seluler di Ukraina. Kesepakatan tersebut dilakukan antara SpaceX dan perusahaan induk Kyivstar, VEON Group.

    Starlink di luar angkasaPerbesar

    CEO Kyivstar Oleksandr Komarov mengatakan Kyivstar telah menjadi tulang punggung ketahanan Ukraina selama perang, dan perusahaan berkomitmen untuk tidak melewatkan satu hal pun untuk menjaga Ukraina tetap terhubung. 

    “Kolaborasi kami dengan Starlink merupakan pengubah permainan dalam perjalanan kami untuk mencapai ambisi ‘LTE di mana-mana’, dan perusahaan yang menghadirkan kemampuan tak ternilai dari raksasa teknologi global kepada masyarakat Ukraina melalui kemitraan internasional kami,” kata Komarov.

    Satelittoday melaporkan pada Jumat (3/1/2024) bahwa kesepakatan ini akan menjadikan Ukraina sebagai salah satu negara pertama yang memiliki layanan langsung ke seluler Starlink. 

  • Ekonomi Jerman Mundur, Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintahan Baru? – Halaman all

    Ekonomi Jerman Mundur, Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintahan Baru? – Halaman all

    Energi yang lebih murah, pajak yang lebih rendah, lebih banyak insentif keuangan untuk investasi, undang-undang ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, lebih sedikit birokrasi – itulah antara lain yang dituntut oleh para pebisnis Jerman dari pemerintahan berikutnya setelah pemilu 23 Februari mendatang.

    “Perekonomian sedang menyusut. Pengangguran meningkat. Jerman menjadi tidak menarik bagi investor,” kata Rainer Dulger, presiden Gabungan Asosiasi Pengusaha Jerman, BDA, ketika menyimpulkan situasi saat ini pada konferensi pengusaha yang terakhir Oktober 2024.

    Karyawan yang terlatih dan berketerampilan telah menjadi langka. Peraturan dan birokrasi, kata Rainer Dulger, makin banyak seiring dengan meningkatnya beban lain yang ditanggung perusahaan – seperti biaya produksi di Jerman. Ini membuat Jerman tidak kompetitif lagi secara global, tambahnya.

    Kekuatan ekonomi Jerman sampai saat ini sangat bergantung pada industri, yang bertanggung jawab atas sekitar seperempat Produk Domestik Brutto (PDB). Setelah dua tahun resesi, Federasi Industri Jerman BDI menghitung bahwa hasil produksi sekarang jauh lebih rendah daripada lima tahun lalu. Karena lebih sedikit barang yang diproduksi dan dibangun di Jerman, lebih sedikit juga yang dibeli dan dikonsumsi.

    Selama puluhan tahun, model bisnis Jerman yang sukses didasarkan pada formula sederhana: membeli bahan mentah dan suku cadang dari luar negeri dengan harga murah, menggunakan kapasitas teknologi Jerman dan energi murah untuk memproduksi barang-barang “made in Germany “.

    Tapi invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan lonjakan harga energi dan inflasi. Selain itu, transisi menuju ekonomi netral iklim juga menyulitkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan banyak energi.

    Perusahaan 2bunyikan alarm” pada tanggal 29 Januari

    Para pebisnis menuntut turunnya harga energi secara signifikan agar Jerman kembali kompetitif. Tapi tuntutan utama kalangan bisnis adalah pengurangan biaya birokrasi yang lebih besar lagi. Menurut lembaga penelitian ekonomi Ifo di München, bisnis Jerman menghabiskan 65 miliar euro setiap tahunnya untuk dokumentasi dan laporan wajib yang terkait dengan proses perencanaan dan sertifikasi.

    Suasana bisnis di Jerman makin suram dan ketidakpastian tentang perkembangan ekonomi meningkat. Daripada berinvestasi di dalam negeri, banyak perusahaan sekarang mencari basis produksi yang lebih menarik di luar negeri. Presiden BDI Peter Leibinger memperingatkan bahwa “fondasi” Jerman sebagai tempat berbisnis tengah terancam.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sebuah aliansi yang terdiri dari sekitar 100 asosiasi ekonomi dan lobi menyerukan perubahan kebijakan ekonomi yang menyeluruh oleh pemerintahan Jerman berikutnya. Untuk itu, BDI menyerukan aksi nasional pada tanggal 29 Januari. Pada hari itu, para pebisnis di seluruh negeri akan menyampaikan masalah dan tuntutan mereka, dengan demonstrasi besar-besaran yang akan diadakan di Gerbang Brandenburg di Berlin. Penyelenggara mengatakan bisnis akan menggunakan demonstrasi ini untuk “mengirimkan SOS” kepada politisi.

    “Situasinya serius. Kita berada di titik kritis ekonomi dan sedang mengalami pendarahan hebat pada substansi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” demikian bunyi “seruan untuk politik” di situs web khusus. Halaman yang dibuat oleh penyelenggara aksi nasional ini juga mengklaim bahwa pemilihan umum di Jerman pada tanggal 23 Februari mendatang akan menentukan “nasib” Jerman selanjutnya.

    Tugas berat pemerintahan mendatang

    Dalam surat mendesak kepada para pemimpin partai di Jerman, Presiden BDA Rainer Dulger dan para ketua federasi bisnis besar lainnya meminta para politisi untuk membantu membuat daerah pedesaan lebih menarik bagi perusahaan. Di antara hal-hal yang dianggap paling penting dalam hal ini adalah infrastruktur digital, transportasi, dan energi yang memadai dan komprehensif untuk perumahan, kesehatan, dan mobilitas, serta untuk lembaga pendidikan, budaya, dan sosial.

    Hal itu akan memberi tekanan lebih besar kepada pemerintahan berikutnya untuk mengambil langkah-langkah guna membuat Jerman kembali menarik sebagai tempat berinvestasi. Partai Kristen Demokrat CDU bersama aliansinya CSU telah berjanji untuk memangkas pajak perusahaan serta mengurangi biaya energi secara signifikan. Partai Sosialdemokrat SPD mengusulkan “bonus investasi”, dan mengatakan bahwa pemulihan dan modernisasi infrastruktur pedesaan sangat dibutuhkan. Namun semua itu akan memakan biaya cukup besar.

    Pemerintahan berikutnya harus berpikir kreatif untuk mencari cara menangani kondisi suram ini. Misalnya dengan reformasi keuangan untuk mengizinkan pinjaman lebih besar bagi investasi, sehingga Jerman bisa kembali jadi lokasi menarik untuk berbisnis.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

  • 10 Negara Termiskin di Dunia

    10 Negara Termiskin di Dunia

    Jakarta –

    Beberapa negara masih menderita kemiskinan hingga masuk ke dalam kategori negara termiskin di dunia. Negara-negara ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya alam (SDA) hingga ketidakstabilan politik.

    Indikator untuk mengukur negara-negara termiskin maupun terkaya biasanya mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. PDB per kapita sendiri kerap dijadikan indikator kemakmuran, dengan perhitungan total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk.

    Namun PDB per kapita tidak cukup untuk menentukan peringkat tersebut. Biaya hidup dan tingkat inflasi dapat sangat bervariasi di setiap negara sehingga perlu Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) yang berperan untuk membuat perbandingan lebih adil.

    Negara-negara berukuran kecil dan kurang kuat di kawasan yang penuh tantangan termasuk di antara 10 negara dengan ekonomi terbawah. Liberia dan Chad menghadapi kendala seperti sumber daya yang terbatas, sektor keuangan yang lemah, dan rezim pajak yang tidak menguntungkan, yang menghambat investasi dan pertumbuhan asing.

    Bahkan negara-negara yang lebih besar seperti Republik Demokratik Kongo dan Mozambik berjuang melawan kemiskinan karena konflik internal, ketidakstabilan politik, dan infrastruktur yang tidak memadai, yang menghambat kemajuan ekonomi mereka.

    Dikutip dari Forbes India, Rabu (29/1/2025), berikut adalah negara-negara termiskin di dunia berdasarkan PDB per kapita dan PPP, sebagaimana diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) per 16 Januari 2025.

    1. Sudan Selatan
    PDB per kapita:US$ 960,24

    Sudan Selatan, negara termuda di dunia, memperoleh kemerdekaan pada tahun 2011 tetapi menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ketidakstabilan politik, konflik yang sedang berlangsung, dan infrastruktur yang terbatas menghambat kemajuannya. Dengan mayoritas mengandalkan pertanian tradisional, kekerasan dan peristiwa iklim ekstrem sering mengganggu pertanian.

    2. Burundi
    PDB per kapita: US$ 1.010

    Burundi, negara kecil yang terkurung daratan di Afrika Timur, menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk ketidakstabilan politik, konflik, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai.

    Perjuangan ekonomi negara dan kesulitan yang dihadapi warganya semakin diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang cepat. Dengan sekitar 80% populasi bergantung pada pertanian subsisten, kerawanan pangan sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara Afrika sub-Sahara lainnya.

    3. Republik Afrika Tengah

    PDB per kapita: US$ 1.310

    Republik Afrika Tengah bergulat dengan tantangan ekonomi yang mendalam karena ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kekayaan negara dalam bentuk emas, minyak, uranium, dan berlian sangat kontras dengan kemiskinan yang dialami warganya. Kombinasi kenaikan harga barang-barang pokok setelah perang di Ukraina, siklus banjir, serta kekeringan parah semakin memperburuk ekonomi CAR.

    4. Malawi
    PDB per kapita: US$ 1.760

    Meskipun memiliki bentang alam yang indah, Malawi, yang terletak di Afrika tenggara, bergulat dengan tantangan ekonomi yang signifikan. Negara ini sangat bergantung pada pertanian tadah hujan, sehingga rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

    5. Mozambik

    PDB per kapita: US$ 1.790

    Mozambik, bekas koloni Portugis yang kaya sumber daya, menghadapi kemiskinan karena bencana alam, penyakit, pertumbuhan populasi yang cepat, produktivitas pertanian yang rendah, dan ketimpangan kekayaan. Negara ini termasuk salah satu yang termiskin di dunia, diperburuk oleh serangan kelompok pemberontak Islam di wilayah utara yang kaya gas.

    6. Somalia

    PDB per kapita: US$ 1.900

    Perang Saudara Somalia menghancurkan tulang punggung ekonomi negara tersebut. Perang ini menyebabkan keruntuhan negara secara total, dengan kerugian besar pada sumber daya manusia dan fisik. Negara paling timur di benua Afrika ini sebagian besar bergantung pada ekonomi informal yang berbasis pada peternakan, kiriman uang dari warga Somalia yang tinggal di luar negeri, dan telekomunikasi.

    7. Republik Demokratik Kongo

    PDB per kapita: US$ 1.910

    Republik Demokratik Kongo, atau DRC, negara terbesar di Afrika Sub-Sahara, menghadapi tantangan ekonomi yang besar meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam seperti kobalt dan tembaga. Sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan, dengan sekitar 62% hidup dengan kurang dari US$ 2,15 per hari. Malnutrisi, keterbatasan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan tingkat kelahiran yang tinggi semakin memperburuk kondisi.

    8. Liberia

    PDB per kapita: US$ 2.000

    Kemiskinan yang berkepanjangan di Liberia bermula dari konflik kekerasan, termasuk perang saudara dan wabah seperti Ebola, yang menyebabkan infrastruktur tidak stabil dan layanan terbatas. Migrasi paksa mengganggu pertanian, yang berkontribusi pada kerawanan pangan.

    9. Yaman

    PDB per kapita: US$ 2.020

    Perang saudara selama bertahun-tahun, ketidakstabilan politik, dan keruntuhan ekonomi telah menghancurkan Yaman. Konflik tersebut telah menyebabkan jutaan orang mengungsi di dalam perbatasan Yaman, melumpuhkan infrastruktur, dan mengganggu produksi pertanian. Kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan langka dan jutaan orang bergantung pada bantuan kemanusiaan seperti PBB untuk bertahan hidup.

    10. Madagaskar

    PDB per kapita: US$ 2.060

    Madagaskar adalah negara kepulauan di pantai tenggara Afrika. Sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, negara ini telah mengalami banyak krisis politik dan kudeta militer. Stabilitas politik yang relatif baik dan konstitusi saat ini dibentuk pada tahun 2014.

    Meskipun negara ini kaya akan sumber daya politik, ketidakstabilan internal, campur tangan eksternal, dan pemanfaatan sumber daya ini secara terbatas tetap ada. Pertambangan dan pariwisata adalah dua faktor besar yang berkontribusi terhadap PDB negara tersebut.

    (shc/hns)

  • Putin: Tanpa Campur Tangan AS, Perang Rusia-Ukraina Bisa Berakhir dalam Hitungan Minggu – Halaman all

    Putin: Tanpa Campur Tangan AS, Perang Rusia-Ukraina Bisa Berakhir dalam Hitungan Minggu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan perang Rusia di Ukraina akan berakhir dalam hitungan minggu jika Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat tidak ikut campur.

    Menurut Putin, bantuan militer dari AS dan sekutunya di negara-negara Barat membuat perang Ukraina sejak Februari 2022 masih berlangsung hingga saat ini.

    “Mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa sponsor Barat. Mereka tidak akan bertahan sebulan jika uang dan amunisi habis,” kata Vladimir Putin dalam wawancara dengan jurnalis VGTRK, Pavel Zarubin, di Moskow pada Selasa (28/1/2025).

    “Semuanya bisa berakhir dalam waktu satu setengah hingga dua bulan. Ukraina praktis tidak memiliki kedaulatan, dalam hal itu,” imbuh presiden Rusia.

    Ia mengatakan jika AS dan negara Barat yang mendukung Ukraina menginginkan perdamaian maka harus mempertimbangkan syarat dari Rusia.

    “Ini sangat mudah dilakukan,” katanya, seperti diberitakan Aawsat.

    Putin menegaskan Ukraina dapat melakukan perundingan dengan Rusia jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membatalkan dekritnya.

    “Kyiv dapat mengisyaratkan kesediaannya untuk berunding dengan membatalkan dekrit yang melarang semua perundingan dengan Rusia,” kata Putin. 

    Menurutnya, tanpa langkah tersebut, setiap perundingan yang diusulkan akan sama tidak sahnya dengan Zelensky yang masa jabatan presidennya berakhir pada 20 Mei tahun lalu.

    Sementara itu Asisten Presiden Rusia, Nikolai Patrushev, mengatakan Barat tertarik untuk memperpanjang perang di Ukraina untuk memastikan aktivitas dan keuntungan dari komplek industri militernya tetap berjalan.

    Surat kabar Ouest France pada Selasa kemarin menerbitkan laporan yang mengindikasikan AS mampu meningkatkan keuntungan dari penjualan senjata pada tahun 2024 berkat perang di Ukraina.

    “Persentase peningkatan keuntungan Amerika dari penjualan tersebut senjata mencapai 29 persen, dan mencapai 318,7 miliar dolar,” bunyi laporan tersebut.

    AS dan pendukung Ukraina lainnya telah menyalurkan lebih dari $200 miliar bantuan ke Ukraina, mulai dari senjata, peralatan, dan amunisi.

    Rusia telah menunjuk dukungan ini sebagai upaya menjadikan Barat secara de facto terlibat dalam perang, yang secara resmi dibantah oleh Washington dan Brussels.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Volodymyr Zelensky Mengatakan Banyak Proyek Dihentikan karena AS Membekukan Bantuan untuk Ukraina – Halaman all

    Volodymyr Zelensky Mengatakan Banyak Proyek Dihentikan karena AS Membekukan Bantuan untuk Ukraina – Halaman all

    Volodymyr Zelensky Mengatakan Banyak Proyek Dihentikan karena AS Membekukan Bantuan untuk Ukraina

    TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky meyakinkan warga bahwa pemerintahannya akan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pada hari Selasa bahwa pemerintahnya akan turun tangan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan mendesak yang ditinggalkan oleh penangguhan bantuan luar negeri AS baru-baru ini, yang telah mengganggu berbagai inisiatif kemanusiaan di seluruh negeri.

    Keputusan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membekukan hampir semua bantuan asing minggu lalu telah memengaruhi beberapa program di Ukraina, termasuk yang mendukung anak-anak, veteran, dan media lokal. 

    Langkah tersebut juga memengaruhi proyek-proyek yang bertujuan melindungi infrastruktur penting.

    “Hari ini saya menginstruksikan pejabat pemerintah untuk melaporkan program-program dukungan AS yang saat ini ditangguhkan. Ini adalah program-program kemanusiaan,” kata Zelensky dalam pidatonya malam itu.

    Pemimpin Ukraina meyakinkan warga bahwa pemerintahannya akan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. “Ada banyak proyek. Kami akan menentukan mana yang penting dan butuh solusi sekarang. Kami dapat menyediakan sebagian dana ini melalui keuangan publik kami,” katanya.

    Zelensky mencatat bahwa pemerintah akan fokus pada program-program yang secara langsung menguntungkan kelompok rentan dan upaya pemulihan negara. 

    “Kami pasti akan mendukung hal-hal yang menjadi prioritas, yang menyangkut anak-anak Ukraina, para veteran kami, dan program-program untuk melindungi infrastruktur kami,” imbuhnya.

    Dampak Pembekuan Bantuan

    Penghentian bantuan, yang merupakan bagian dari peninjauan 90 hari yang diperintahkan oleh pemerintahan Trump, telah menyebabkan penutupan layanan utama.

    Misalnya, Veteran Hub, sebuah organisasi yang menawarkan dukungan kepada para veteran, terpaksa menutup pusatnya di Vinnytsia dan menghentikan hotline dukungannya karena kekurangan dana.

    Pengumuman Zelensky muncul di tengah meningkatnya pengawasan dari donatur internasional.

    Meskipun bantuan militer AS ke Ukraina tidak terpengaruh oleh pembekuan tersebut, kekhawatiran tetap ada tentang bagaimana dana tersebut dialokasikan dan dikelola.

    Audit Pentagon baru-baru ini mengungkap bahwa bantuan militer AS senilai $1,1 miliar tidak dipertanggungjawabkan secara memadai, dengan sebagian dana dilaporkan dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak terkait di Eropa.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Uni Eropa Bakal Kenakan Tarif untuk Produk Pertanian dari Rusia dan Belarusia

    Uni Eropa Bakal Kenakan Tarif untuk Produk Pertanian dari Rusia dan Belarusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa atau European Commission mengusulkan pengenaan tarif pada lebih banyak produk pertanian dan pupuk berbasis nitrogen tertentu dari Rusia dan Belarusia. Langkah ini ditempuh untuk mencegah potensi gangguan ketahanan pangan Uni Eropa akibat ketergantungan pasokan dari kedua negara tersebut.

    Mengutip Reuters pada Rabu (29/1/2025), lembaga eksekutif Uni Eropa itu telah menaikkan tarif pada impor biji-bijian dari kedua negara pada tahun lalu. 

    Tarif baru tersebut akan menyasar 15% impor pertanian dari Rusia yang pada 2023 tidak dikenakan kenaikan bea.

    Komisi Eropa menuturkan, tarif untuk pupuk berbasis nitrogen tertentu akan mendukung produksi dalam negeri dan memungkinkan diversifikasi pasokan dari tempat lain.

    Dalam sebuah pernyataan, Komisi Eropa mengatakan, mereka ingin menekan pendapatan ekspor Rusia dan kemampuan Moskow untuk berperang melawan Ukraina serta mengurangi ketergantungan pada impor dari kedua negara.

    “Impor semacam itu, khususnya pupuk, membuat UE rentan terhadap potensi tindakan pemaksaan oleh Rusia dan dengan demikian menimbulkan risiko bagi ketahanan pangan UE,” jelas Komisi Eropa.

    Kenaikan tarif pupuk ini akan mencakup langkah-langkah mitigasi jika petani Uni Eropa mengalami kenaikan harga yang substansial.

    Selain itu, Komisi Eropa menuturkan keputusan ini tidak akan memengaruhi transit ekspor pertanian dan pupuk Rusia ke negara-negara pihak ketiga.

    Uni Eropa sebelumnya menghindari penerapan sanksi terhadap produk pertanian dan pupuk Rusia agar tidak mengganggu pasokan global, khususnya ke negara-negara berkembang.

    Proposal Komisi akan mulai berlaku setelah persetujuan yang diharapkan oleh pemerintah Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Tahun lalu, tarif baru tersebut membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mulai berlaku.

  • Jam Kiamat 89 Detik Menuju Tengah Malam, Bumi di Ambang Kehancuran

    Jam Kiamat 89 Detik Menuju Tengah Malam, Bumi di Ambang Kehancuran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para ilmuwan internasional yang tergabung dalam Bulletin of the Atomic Scientists kembali memperingatkan bahwa dunia berada dalam ancaman besar. Panel tersebut telah menggeser Jam Kiamat (Doomsday Clock) lebih dekat ke tengah malam dibandingkan sebelumnya, sebagai simbol meningkatnya risiko bencana global yang dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia.

    Jarum Jam Kiamat diatur pada 89 detik sebelum tengah malam, lebih dekat satu detik dibandingkan tahun lalu. Keputusan ini mencerminkan meningkatnya risiko nuklir akibat invasi Rusia ke Ukraina, ketegangan di Timur Tengah dan Asia, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia militer. Selain itu, krisis iklim yang semakin parah juga menjadi faktor utama yang mendorong keputusan ini.

    Menurut Daniel Holz, ketua dewan sains dan keamanan Bulletin of the Atomic Scientists, ancaman nuklir tetap menjadi faktor utama dalam keputusan tahun ini.

    “Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tahun ini-risiko nuklir, perubahan iklim, penyalahgunaan teknologi biologi, dan berbagai kemajuan teknologi lainnya seperti kecerdasan buatan-sebenarnya bukan hal baru. Namun, kita telah melihat bahwa upaya untuk mengatasinya masih belum cukup, bahkan dalam banyak kasus justru semakin memburuk,” kata Holz, dilansir Reuters, Rabu (29/1/2025).

    Rusia masih menjadi perhatian utama setelah invasi ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Perang tersebut menjadi konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II dan menimbulkan risiko penggunaan senjata nuklir.

    “Perang di Ukraina tetap menjadi sumber risiko nuklir yang besar. Konflik ini bisa meningkat menjadi perang nuklir kapan saja, baik karena keputusan yang gegabah maupun karena kesalahan perhitungan,” tambah Holz.

    Kekhawatiran ini makin meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin pada November 2023 mengumumkan kebijakan baru yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir. Doktrin baru ini memberi Putin lebih banyak alasan untuk menggunakan arsenal nuklir terbesar di dunia sebagai tanggapan terhadap serangan konvensional dari Barat.

    Selain itu, Rusia juga menolak negosiasi perjanjian baru dengan Amerika Serikat untuk menggantikan New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) yang akan berakhir pada 2026. Moskow menuntut agar perjanjian semacam itu diperluas untuk mencakup negara-negara lain.

    Ketegangan di Timur Tengah dan Asia Timur

    Selain konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah juga makin mengkhawatirkan. Perang antara Israel dan Hamas di Gaza, serta ketegangan yang melibatkan Iran dan negara-negara lain di kawasan itu, berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut.

    “Kami memantau dengan cermat dan berharap gencatan senjata di Gaza akan bertahan. Namun, ketegangan di Timur Tengah, termasuk dengan Iran, masih sangat berbahaya dan tidak stabil,” kata Holz.

    Di Asia, China makin meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat tempur di sekitar pulau yang diklaimnya sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu, Korea Utara terus melakukan uji coba rudal balistik yang dapat membawa hulu ledak nuklir, yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan.

    “Ada banyak titik panas potensial di dunia, termasuk Taiwan dan Korea Utara. Jika salah satu dari konflik ini meletus, negara-negara berkekuatan nuklir bisa terlibat, yang akan membawa dampak tak terduga dan sangat menghancurkan,” kata Holz.

    Krisis Iklim yang Kian Memburuk

    Selain risiko geopolitik, krisis iklim juga menjadi faktor utama yang mendorong semakin dekatnya Jam Kiamat ke tengah malam. Menurut data dari Organisasi Meteorologi Dunia PBB, 2024 mencatatkan rekor sebagai tahun terpanas dalam sejarah,

    “Selama 10 tahun terakhir, dunia mengalami dekade terpanas dalam sejarah. Meskipun ada peningkatan dalam penggunaan energi angin dan surya, langkah-langkah global masih belum cukup untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim,” jelas Holz.

    Para ilmuwan memperingatkan bahwa jika dunia gagal mengendalikan pemanasan global, bencana seperti gelombang panas ekstrem, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan naiknya permukaan air laut akan semakin sering terjadi dan memperparah ketidakstabilan global.

    Panel ilmuwan juga menyoroti risiko dari kecerdasan buatan (AI) dalam dunia militer, yang makin berkembang pesat tanpa regulasi yang jelas. Kemajuan AI dalam sistem persenjataan dapat meningkatkan potensi perang otomatis, di mana keputusan untuk menyerang atau bertahan bisa diambil tanpa intervensi manusia, menimbulkan risiko eskalasi yang tidak terkendali.

    Peringatan Keras untuk Pemimpin Dunia

    Dengan hanya 89 detik tersisa sebelum tengah malam, para ilmuwan meminta para pemimpin dunia untuk bertindak lebih tegas dalam menangani ancaman-ancaman global ini.

    “Mengatur Jam Kiamat pada 89 detik sebelum tengah malam adalah peringatan bagi seluruh pemimpin dunia,” tegas Holz.

    Meskipun peringatan ini telah disampaikan setiap tahun, dunia masih belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi risiko bencana nuklir, krisis iklim, maupun tantangan teknologi baru seperti AI. Jika langkah nyata tidak segera diambil, dunia bisa makin mendekati titik kehancuran yang tidak dapat dibalikkan.

    (luc/luc)

  • Rezim Joe Biden Ingin Bunuh Putin saat Perang Rusia-Ukraina

    Rezim Joe Biden Ingin Bunuh Putin saat Perang Rusia-Ukraina

    GELORA.CO – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden diduga pernah berupaya membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina.

    Dugaan itu disampaikan oleh Tucker Carlson, seorang jurnalis dan mantan pembawa acara Fox News, dalam wawancara hari Senin, (27/1/2025).

    Carlson menyebut ada banyak pejabat AS dan mantan pejabat AS yang cemas karena Presiden AS saat ini, Donald Trump, ingin mendeklasifikasi banyak dokumen pemerintah. Mereka menyebut upaya Trump itu sangat membahayakan.

    “Saya pikir ini salah satu alasan [eks Menteri Luar Negeri] Antony Blinken sangat mendorong adanya perang nyata, berupaya membunuh Putin, sebagai contoh. Pemerintahan Biden melakukannya, mereka berusaha membunuh Putin,” ujar Carlson dikutip dari Russia Today.

    Dia tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai dugaan rencana pembunuhan tersebut.

    Namun, dia menyebut upaya itu adalah sesuatu “gila” karena membahayakan keamanan dunia.

    “Siapa yang akan mengambil alih Rusia? Apa yang terjadi pada senjata-senjata nuklir di sebuah negara yang sangat kompleks sehingga orang luar bahkan tidak bisa memahaminya. Akan gila sekali jika kalian masih berpikir tentang hal seperti itu.”

    Para pejabat AS tak pernah mengakui ada rencana untuk membunuh Putin atau pemimpin Rusia lainnya.

    Meski demikian, media AS Newsweek pada bulan September 2022 melaporkan para pejabat pertahanan AS pernah membahas suatu “serangan pemenggalan kepala” apabila Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina.

    Di sisi lain, Rusia sudah berulang kali membantah bahwa senjata nuklir menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil. Menurut Rusia, tidak ada target di Ukraina untuk senjata seperti itu.

    Adapun Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menafsirkan “serangan pemenggalan kepala” itu sebagai ancaman pembunuhan terhadap kepala negara Rusia.

    “Jika gagasan seperti itu sungguh dipertimbangkan, mereka yang terlibat harus berpikir dengan hati-hati mengenai dampak yang bisa terjadi,” kata Lavrov pada saat itu.

    Sementara itu, Rusia pada bulan Mei 2023 sempat menuding Ukraina berupaya membunuh Putin di Kremlin dengan serangan drone kendati drone itu bisa dilumpuhkan.

    Ukraina membantah terlibat dalam serangan itu. Adapun Blinken mengklaim saat itu AS tak tahu akan ada serangan.

    Carlson pada bulan Februari 2024 pernah pergi Rusia untuk mewawancarai Putin. Pada bulan Desember tahun yang sama dia pergi lagi Rusia, kali ini untuk mewawancarai Lavrov.

  • Putin Mau Berunding dengan Pemerintah Ukraina, tapi Tidak dengan Zelensky

    Putin Mau Berunding dengan Pemerintah Ukraina, tapi Tidak dengan Zelensky

    Jakarta –

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan pemerintahnya membuka peluang berunding dengan pemerintah Ukraina dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan menolak jika harus berunding dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    “Jika (Zelensky) ingin berpartisipasi dalam perundingan, saya akan mengalokasikan orang-orang untuk ambil bagian dalam perundingan,” kata Putin dilansir AFP, Rabu (29/1/2025).

    Putin menilai jabatan Zelensky tidak sah. Menurutnya, posisi Zelensky sebagai Presiden Ukraina telah berakhir pada masa darurat militer.

    “Jika ada keinginan untuk bernegosiasi dan menemukan kompromi, biarkan siapa pun yang memimpin negosiasi di sana. Tentu saja, kami akan mengupayakan apa yang cocok untuk kami, sesuai dengan kepentingan kami,” tambahnya.

    Putin juga mengklaim pertempuran akan berakhir dalam waktu dua bulan atau kurang jika negara-negara Barat menghentikan dukungannya terhadap Kyiv.

    “Mereka tidak akan ada selama sebulan jika uang dan, dalam arti luas, pelurunya habis. Semuanya akan berakhir dalam satu setengah atau dua bulan,” kata Putin.

    Perang Ukraina dan Rusia telah berlangsung selama tiga tahun. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada pekan lalu mengatakan Zelensky ingin menegosiasikan kesepakatan untuk menghentikan pertempuran.

    Para pejabat Rusia mengatakan pada hari Senin (27/1) bahwa tidak ada seorang pun di tim Trump yang bersedia mengadakan pertemuan dengan Putin, namun kedua belah pihak tampaknya siap untuk melakukan pertemuan tersebut.

    Kyiv telah memperingatkan agar tidak diikutsertakan dalam perundingan perdamaian dan menuduh Putin ingin “memanipulasi” Trump.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jurnalis Terkenal AS: Rezim Joe Biden Ingin Bunuh Putin saat Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    Jurnalis Terkenal AS: Rezim Joe Biden Ingin Bunuh Putin saat Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden diduga pernah berupaya membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina.

    Dugaan itu disampaikan oleh Tucker Carlson, seorang jurnalis dan mantan pembawa acara Fox News, dalam wawancara hari Senin, (27/1/2025).

    Carlson menyebut ada banyak pejabat AS dan mantan pejabat AS yang cemas karena Presiden AS saat ini, Donald Trump, ingin mendeklasifikasi banyak dokumen pemerintah. Mereka menyebut upaya Trump itu sangat membahayakan.

    “Saya pikir ini salah satu alasan [eks Menteri Luar Negeri] Antony Blinken sangat mendorong adanya perang nyata, berupaya membunuh Putin, sebagai contoh. Pemerintahan Biden melakukannya, mereka berusaha membunuh Putin,” ujar Carlson dikutip dari Russia Today.

    Dia tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai dugaan rencana pembunuhan tersebut.

    Namun, dia menyebut upaya itu adalah sesuatu “gila” karena membahayakan keamanan dunia.

    “Siapa yang akan mengambil alih Rusia? Apa yang terjadi pada senjata-senjata nuklir di sebuah negara yang sangat kompleks sehingga orang luar bahkan tidak bisa memahaminya. Akan gila sekali jika kalian masih berpikir tentang hal seperti itu.”

    Para pejabat AS tak pernah mengakui ada rencana untuk membunuh Putin atau pemimpin Rusia lainnya.

    Meski demikian, media AS Newsweek pada bulan September 2022 melaporkan para pejabat pertahanan AS pernah membahas suatu “serangan pemenggalan kepala” apabila Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina.

    Di sisi lain, Rusia sudah berulang kali membantah bahwa senjata nuklir menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil. Menurut Rusia, tidak ada target di Ukraina untuk senjata seperti itu.

    Adapun Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menafsirkan “serangan pemenggalan kepala” itu sebagai ancaman pembunuhan terhadap kepala negara Rusia.

    “Jika gagasan seperti itu sungguh dipertimbangkan, mereka yang terlibat harus berpikir dengan hati-hati mengenai dampak yang bisa terjadi,” kata Lavrov pada saat itu.

    Sementara itu, Rusia pada bulan Mei 2023 sempat menuding Ukraina berupaya membunuh Putin di Kremlin dengan serangan drone kendati drone itu bisa dilumpuhkan.

    Ukraina membantah terlibat dalam serangan itu. Adapun Blinken mengklaim saat itu AS tak tahu akan ada serangan.

    Carlson pada bulan Februari 2024 pernah pergi Rusia untuk mewawancarai Putin. Pada bulan Desember tahun yang sama dia pergi lagi Rusia, kali ini untuk mewawancarai Lavrov.