Negara: Ukraina

Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak? Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

Kyiv –

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dirinya siap untuk melakukan pertukaran tanah dalam perundingan dengan Rusia. Tawaran ini disampaikan Zelensky menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Munich, Jerman.

Tawaran itu menandai pergeseran posisi Zelensky, yang di masa lalu menolak untuk menyerahkan wilayah apa pun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

Dalam wawancara terbaru dengan media terkemuka Inggris, The Guardian, pada Selasa (11/2), Zelensky mengatakan Kyiv siap untuk melakukan pembicaraan serius menjelang pertemuan dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

Sosok Vance dikenal sebagai pengkritik vokal untuk dukungan militer AS terhadap Ukraina.

“Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” ucap Zelensky dalam wawancara tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

Dia menambahkan bahwa dirinya siap untuk menukarkan tanah di Kursk, Rusia — yang direbut pasukan Ukraina dalam serangan mendadak tahun lalu.

Zelensky juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan dapat menikmati jaminan keamanan hanya dengan mitranya di Eropa.

“Jaminan keamanan tanpa Amerika bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” sebutnya.

Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina pada masa jabatan keduanya, yang kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika yang diberikan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, untuk memaksa Kyiv memberikan konsesi teritorial.

Warga AS Dibebaskan, Trump Puji Rusia

Tawaran Zelensky itu disampaikan setelah Rusia membebaskan seorang warga AS bernama Marc Fogel yang ditahan di negara tersebut sejak tahun 2021 atas tuduhan narkoba. Trump memuji langkah Moskow itu sebagai isyarat niat baik untuk mengakhiri perang.

Pembebasan itu dilakukan setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Rusia, yang menjadi kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke negara tersebut.

“Kita diperlakukan dengan sangat baik oleh Rusia. Sebenarnya saya berharap itu adalah awal dari sebuah hubungan di mana kita bisa mengakhiri perang tersebut,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan membahas pembebasan Fogel oleh Rusia.

Gedung Putih menggambarkan pembebasan Fogel sebagai bagian dari “pertukaran”, dan Trump pada Selasa (11/2) malam menyebut tahanan kedua akan dibebaskan pada Rabu (12/2) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 13:29
Rusia Tuduh Prancis Dukung Neo-Nazi di Ukraina: Telah Berubah Jadi Terorisme, Kini Bermutasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rusia menuduh Prancis mendukung elemen pasukan neo-Nazi di Ukraina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menegaskan bahwa Prancis secara aktif mendukung pasukan tersebut.

Maria Zakharova juga menyatakan bahwa neo-Nazisme di Ukraina telah berkembang menjadi terorisme.

“Paris, omong-omong, secara resmi dan dengan beberapa kekuatan yang luar biasa, gila, mendukung neo-Nazisme, yang telah berkembang di Ukraina. Selain itu, neo-Nazisme di Ukraina ini telah berubah menjadi terorisme, yaitu, telah bermutasi,” kata Zakharova.

Lebih lanjut dirinya menggambarkan kepemimpinan Ukraina berfungsi seperti sel teroris internasional.

Zakharova juga menegaskan bahwa gerakan neo-Nazi Ukraina sering melakukan serangan yang menargetkan warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua.

Zakharova menuduh Prancis mempertahankan gerakan neo-Nazi dengan bantuan militer, keuangan, dan politik, mengutip Al Mayadeen, Rabu (12/2/2025).

Dirinya juga mengkritik keputusan Prancis yang telah mengirim jet tempur Mirage 2000 ke Ukraina, dengan alasan bahwa tindakan seperti itu hanya akan mendorong Kiev dan pendukung Baratnya ke dalam kebuntuan.

Prancis baru-baru ini mengirimkan batch pertama jet tempur Mirage 2000 ke Ukraina, bersama F-16 dari Belanda.

Selain itu, Prancis telah melatih brigade militer Ukraina yang baru.

Dan telah menyarankan kemungkinan mengirim instruktur Eropa ke Ukraina untuk tujuan pelatihan.

Para pejabat Prancis berpendapat bahwa langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan Ukraina daripada meningkatkan konflik dengan Rusia.

Moskow secara konsisten membingkai bantuan militer Barat ke Ukraina sebagai kontribusi langsung terhadap konflik yang sedang berlangsung.

Terkait tuduhan neo-Nazi di Ukraina, negara-negara Barat telah menolak tuduhan Rusia tersebut.

Negara-negara barat memandang gerakan di Ukraina itu sebagai upaya untuk membenarkan tindakan militer.

Namun dilaporkan, ada bukti terdokumentasi dari kelompok nasionalis dan sayap kanan di Ukraina (dugaan neo-Nazi), sebuah titik yang telah diakui dalam berbagai laporan dan analisis.

Prancis pun belum menanggapi pernyataan Zakharova.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

12/02/2025 08:15
Donald Trump: Ukraina Mungkin Suatu Hari Nanti Menjadi Milik Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengisyaratkan bahwa Ukraina “mungkin suatu hari nanti menjadi milik Rusia.”

Komentar ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada Senin (10/2/2025).

Di kesempatan tersebut, Trump berbicara tentang upayanya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun, setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.

Ia menanggapi pertanyaan terkait masa depan Ukraina dalam perang ini.

“Mereka mungkin membuat kesepakatan, mereka mungkin tidak membuat kesepakatan,” ujar Trump, dikutip dari Al Jazeera.

“Mereka mungkin menjadi Rusia suatu hari nanti, atau mereka mungkin bukan Rusia suatu hari nanti,” lanjutnya.

Pernyataan ini kembali menimbulkan keraguan tentang komitmen Gedung Putih terhadap kemerdekaan Ukraina.

Selain itu, Trump menegaskan kembali kalau ia ingin AS mendapatkan kompensasi dari Ukraina atas bantuan militer dan keuangan yang telah diberikan.

Menurut Trump, kompensasi tersebut bisa berupa akses kepada mineral tanah jarang yang dimiliki Ukraina, CNN melaporkan.

“Ukraina memiliki tanah yang sangat berharga dalam hal tanah jarang, minyak, gas, dan sumber daya lainnya,” kata Trump.

“Saya ingin uang kita aman,” tambahnya.

Trump bahkan menyebutkan angka yang cukup besar, yaitu senilai $500 miliar untuk tanah jarang yang dimiliki Ukraina.

“Jika kita memberikan bantuan, kita harus mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Kita tidak bisa terus memberikan uang ini tanpa mendapatkan apa-apa,” jelas Trump.

Pernyataan ini menunjukkan pendekatannya yang lebih transaksional dalam kebijakan luar negeri dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.

Meskipun Trump mendesak agar AS mendapatkan kompensasi, Ukraina tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan AS dalam kesepakatan tersebut.

Biden dan pejabat AS lainnya menekankan dukungan mereka terhadap Ukraina didasarkan pada prinsip hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Mereka juga menegaskan bahwa prinsip negara tidak dapat mengubah batas wilayah negara lain dengan kekerasan harus dijaga.

Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak mengatakan bahwa Ukraina “berminat untuk bekerja sama” dengan AS dalam kesepakatan yang melibatkan bantuan serta jaminan keamanan.

Zelensky juga menyampaikan kalau Ukraina berharap adanya jaminan keamanan yang lebih ketat sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia.

Kesepakatan semacam ini, menurut Zelensky, akan mencegah Rusia untuk menyerang kembali setelah gencatan senjata diterapkan.

Kendati demikian, Kyiv khawatir bahwa gencatan senjata yang tidak melibatkan komitmen militer yang kuat, seperti keanggotaan NATO atau pengerahan pasukan penjaga perdamaian, hanya akan memberi waktu bagi Rusia untuk mempersiapkan serangan baru.

Kekhawatiran ini semakin besar mengingat intensitas pertempuran yang masih berlangsung di Ukraina timur dan serangan udara yang terus dilakukan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina.

Komentar Trump mengenai kemungkinan Ukraina menjadi bagian dari Rusia ini kemungkinan akan disambut baik oleh Kremlin.

Trump sendiri mengisyaratkan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan gencatan senjata.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa sebagian besar warga Ukraina ingin bergabung dengan Rusia.

Peskov menegaskan bahwa fakta bahwa Ukraina telah menjadi bagian dari Rusia sudah tidak dapat disangkal lagi.

Pada 2023, Rusia mengadakan referendum di empat wilayah yang mereka duduki—Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson—sebagai upaya untuk melegitimasi aneksasi wilayah-wilayah tersebut.

Meskipun hasil referendum tersebut dianggap ilegal oleh dunia internasional, Peskov tetap mengklaim bahwa sebagian besar warga di wilayah tersebut mendukung keinginan untuk bergabung dengan Rusia.

Moskow belum mengonfirmasi adanya pembicaraan tersebut.

Kondisi di Lapangan

Sebaliknya, pihak Rusia menegaskan bahwa gencatan senjata hanya mungkin dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan mereka.

Di lapangan, kekerasan terus berlanjut, terutama di wilayah timur Ukraina, dengan pasukan Rusia terus bergerak maju.

Setiap malam, serangan udara dilakukan oleh Rusia, seringkali menargetkan infrastruktur energi kritis Ukraina.

Pada Selasa (11/2/2025), serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia menghantam fasilitas produksi gas alam di wilayah Poltava, Ukraina tengah.

Sementara itu, Rusia melaporkan kebakaran besar di fasilitas industri di wilayah Saratov setelah serangan tersebut.

Ukraina mengklaim bahwa mereka telah menyerang sebuah kilang minyak di wilayah Rusia yang dikuasai.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

12/02/2025 05:11
Trump Bilang Ukraina Mungkin Jadi Bagian Rusia Suatu Hari Nanti Trump Bilang Ukraina Mungkin Jadi Bagian Rusia Suatu Hari Nanti

Washington DC –

Lagi-lagi komentar tidak biasa dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Yang terbaru, Trump melontarkan gagasan bahwa Ukraina “mungkin akan menjadi bagian Rusia suatu hari nanti”.

Hal itu, seperti dilansir AFP, Selasa (11/2/2025), dikatakan oleh Trump menjelang pertemuan antara Wakil Presiden AS JD Vance dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada akhir pekan ini.

“Mereka mungkin membuat kesepakatan, mereka mungkin tidak membuat kesepakatan. Mereka (Ukraina-red) mungkin menjadi bagian Rusia suatu hari nanti, atau mereka mungkin tidak akan menjadi bagian Rusia suatu hari nanti,” kata Trump saat membahas konflik Rusia-Ukraina dalam wawancara dengan Fox News yang disiarkan pada Senin (10/2) waktu setempat.

Trump juga menekankan keuntungan atas investasi dengan bantuan AS ke Ukraina, dan menyarankan perdagangan sumber daya alam Kyiv, seperti mineral langka.

“Kita akan mendapatkan semua uang di sana, dan saya katakan saya menginginkannya kembali. Dan saya katakan kepada mereka bahwa saya menginginkan uang yang setara, seperti logam tanah langka senilai US$ 500 miliar,” sebut Trump.

“Dan mereka pada dasarnya setuju untuk melakukan hal itu, jadi setidaknya kita tidak merasa bodoh,” ucapnya.

Dalam wawancara tersebut, Trump juga mengonfirmasi bahwa dirinya akan segera mengirimkan utusan khususnya, Keith Kellogg, ke Ukraina, yang bertugas menyusun proposal untuk menghentikan pertempuran.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Trump mendesak agar konflik segera diakhiri, sedangkan Zelensky menyerukan jaminan keamanan yang ketat dari Washington sebagai bagian dari kesepakatan apa pun dengan Rusia.

Kyiv mengkhawatirkan jika penyelesaian apa pun yang tidak mencakup komitmen militer yang tegas — seperti keanggotaan NATO atau pengerahan pasukan penjaga perdamaian, hanya akan memberikan waktu kepada Kremlin untuk mengumpulkan pasukannya kembali dan mempersenjatai mereka kembali untuk melancarkan serangan baru.

Juru bicara Zelensky, Sergiy Nikiforov, mengatakan kepada AFP bahwa sang Presiden Ukraina akan bertemu dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang, di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

Menjelang pertemuan itu, Zelensky menyerukan “perdamaian nyata dan jaminan keamanan yang efektif” untuk Ukraina.

“Keamanan masyarakat, keamanan negara kita, keamanan hubungan ekonomi dan, tentu saja, keberlanjutan sumber daya kita: tidak hanya untuk Ukraina, tapi untuk seluruh dunia yang bebas. Semua ini sedang diputuskan sekarang,” cetus Zelensky dalam pernyataan video yang dipublikasikan di media sosial.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

11/02/2025 18:19
Putin Ngamuk, 83 Drone Rusia Picu Kebakaran Hebat di Ukraina

FOTO Internasional

Putin Ngamuk, 83 Drone Rusia Picu Kebakaran Hebat di Ukraina

News

32 menit yang lalu

11/02/2025 05:01
Kapal Armada Bayangan Rusia Meledak Dekat ‘Sarang’ Putin, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Ledakan dilaporkan terjadi di atas kapal tanker minyak yang diyakini digunakan oleh armada bayangan Rusia yang berlabuh di Ust-Luga di Rusia barat laut, dekat kota asal Presiden Vladimir Putin, St. Petersburg.

Badan Federal Rusia untuk Transportasi Laut dan Perairan Pedalaman, Rosmorrechflot, mengatakan “ledakan terjadi di ruang mesin” kapal Koala pada Minggu (9/2/2025) pagi. Insiden ini memaksa awak kapal untuk mengungsi.

Rosmorrechflot juga mengatakan penyelidikan atas insiden tersebut sedang berlangsung.

“Pada pagi hari tanggal 9 Februari, di pelabuhan Ust-Luga, sebuah insiden buatan manusia terjadi pada kapal tanker Koala saat menghidupkan mesin, yang mengakibatkan ruang mesin rusak,” kata Gubernur wilayah Leningrad Alexander Drozdenko via Telegram, seperti dikutip Newsweek, Senin (10/2/2025).

“Kapal tanker itu ditambatkan di tempat berlabuhnya. Tidak ada ancaman tumpahan minyak. Awak kapal telah dievakuasi, tidak ada korban jiwa,” tambahnya. “Tindakan sedang diambil untuk memeriksa ruang mesin dan memastikan penyebab kecelakaan.”

Beberapa media, termasuk Baza, yang terkait dengan dinas keamanan Rusia, dan Fontanka dari St. Petersburg mengatakan sebanyak tiga ledakan terjadi di ruang mesin kapal. Baza mengatakan ledakan terjadi saat kapal bersiap untuk berlayar.

Media Rusia, Important Stories, mengatakan kapal yang dibangun pada tahun 2023 itu sedang menuju Mesir. Media tersebut mengatakan Greenpeace menggolongkan Koala sebagai bagian dari armada bayangan Rusia.

Kapal tersebut, yang menurut Kyiv Post membawa 130.000 ton bahan bakar minyak, sedang berlabuh di pelabuhan Ust-Luga, sekitar 100 mil dari kota asal presiden Rusia, St. Petersburg, saat ledakan terjadi.

Pejabat NATO telah menyuarakan kekhawatiran tentang armada bayangan Rusia dan juga menuduh Moskow menggunakan kapal-kapal tersebut untuk melakukan sabotase terhadap infrastruktur penting seperti kabel bawah laut.

Rusia menyusun armada bayangan untuk menghindari pembatasan ekspor minyaknya sebagai tanggapan atas sanksi Barat yang dijatuhkan setelah invasi besar-besaran Putin ke Ukraina pada tahun 2022.

Armada ini beroperasi di Laut Baltik dan terdiri dari kapal-kapal tua yang sering beroperasi dengan kepemilikan yang tidak jelas dan tidak memiliki asuransi yang memadai, sehingga sering kali mengubah registrasi bendera mereka. Kapal-kapal ini mencakup sekitar 17 persen dari kapal tanker minyak di seluruh dunia.

Bulan lalu, Washington mengumumkan sanksi baru terhadap “jumlah kapal pengangkut minyak yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang banyak di antaranya merupakan bagian dari armada bayangan.

(luc/luc)

10/02/2025 21:30
Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

Jakarta –

Politik dalam negeri Jerman mendominasi duel TV pertama antara Olaf Scholz dan Friedrich Merz, Minggu (9/2). Pertukaran kedua calon kanselir Jerman itu sempat diselingi sejumlah isu internasional, beberapa menit tentang perang Ukraina dan Presiden AS Donald Trump.

Selama 90 menit, Scholz dari Partai Sosialdemokrat, SPD, dan Merz, kandidat dari partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, saling beradu gagasan bagaimana mengatasi masalah terbesar, kelesuan ekonomi, pertahanan dan arus migrasi.

Sentimen publik sedang tidak berpihak kepada petahana dan partai SPD. Kendati hari pencoblosan pada tanggal 23 Februari sudah dekat, dukungan bagi SPD enggan beranjak dari kisaran 15%, menurut sejumlah jajak pendapat teranyar.

Padahal, Scholz memenangkan pemilu legislatif terakhir pada September 2021 dengan lebih dari 25 persen suara. Pemilu kali ini sebabnya menjadi ujian bagi masa depannya di SPD. Jika, sebagaimana yang diprediksi, Friedrich Merz memenangkan kekanseliran, Scholz dipastikan bakal pensiun dini.

Momentum bagi partai konservatif

Koalisi konservatif CDU/CSU saat ini memimpin dalam jajak pendapat dengan sekitar 30 persen. Dukungan tidak menyusut setelah CDU turut mengandalkan suara partai radikal kanan demi mengetatkan kebijakan keimigrasian yang akhirnya gagal di parlemen. Buntutnya, ratusan ribu orang berdemonstrasi di depan kantor CDU di Berlin, di München jumlah demonstran bahkan berkisar 250.000 orang.

SPD dan Scholz menuduh Merz melakukan “pelanggaran tabu,” dan “ingkar janji,” karena pernah bersumpah tidak akan bekerja sama dengan partai ekstremis Alternatif untuk Jerman, AfD. Di Jerman, sikap tersebut sudah menjadi konsensus umum di antara partai-partai moderat di parlemen.

“Kami mendengar dari Merz tahun lalu bahwa tidak akan ada kerja sama dengan AfD – dan sekarang sudah ada.” Menurutnya, kini tidak lagi bisa dipastikan, apakah Merz akan teguh memegang janjinya tersebut, kata Scholz dalam debat TV akhir pekan kemarin.

Merz bantah ingkar

Dalam pertukaran tersebut, Merz kembali menegaskan betapa realita politik tidak mengizinkan adanya kerja sama dengan AfD. “Kita sangat berbeda dalam berbagai isu, terutama yang menyangkut Eropa, NATO, mata uang euro, Rusia, Amerika – tidak ada titik temu antara AfD dan CDU, dalam koalisi apa pun, dalam level toleransi apa pun.”

Namun titik temu tersebut muncul dalam pengetatan kebijakan keimigrasian yang dikampanyekan Merz. Menurut program CDU, Jerman harus kembali mengontrol dan mengusir pengungsi di perbatasan. Bagi Scholz, kedua kebijakan tidak hanya melanggar hukum Eropa, tapi juga berpeluang tipis untuk bisa diloloskan.

“Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa sangat bodoh. Kebijakan ini mengancam semua yang telah diupayakan Jerman dalam mereformasi sistem suaka di Uni Eropa, dan semua itu untuk sebuah kebijakan, yang bisa dipastikan akan ditolak Mahkamah Eropa dan pengadilan administrasi,” kata dia.

Merz menjawab bahwa pengusiran pencari suaka dimungkinkan oleh konstitusi. “Kami memperoleh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Hasil jajak pendapat juga menunjukkan peningkatan. Jadi, ini tidak mungkin sepenuhnya salah.” Bahkan, “kami mendapat ratusan anggota baru” di CDU, kilahnya.

Serangan personal

Scholz dan Merz tidak pernah menyukai satu sama lain, atau berhemat kata pedas ketika melayangkan kritik. “Anda tidak mampu,” pekik Merz dalam berbagai pidato di parlemen. Penampilan kanselir dianggapnya “memalukan,” dan betapa Scholz tidak lebih dari sekedar “makelar kekuasaan.”

Scholz sebaliknya membalas dengan menyebut Merz dengan sebutan “Fritze”, singkatan nama Friedrich yang juga berarti “seorang tukang,” yang gemar menceritakan “omong kosong,” tukasnya dalam dialek Jerman Utara.

Ketika ditanya, bagaimana rivalitas kedua figur akan berdampak pada perundingan koalisi paskapemilu, Merz mengatakan, “Saya tidak merasa terhina dengan ucapan kanselir, saya beranggapan begitu pula sebaliknya, bahwa dia tidak menganggap personal apa yang saya katakan.”

“Saya yakin, sudah lazim dalam demokrasi bahwa kami saling berdebat,” kata Scholz.

Ramai isu Domestik

Kedua partai terutama terbelah soal rem utang bagi pemerintah, yang tertanam di dalam konstitusi demi mencegah belanja berlebihan demi kepentingan politik satu golongan. SPD ingin melonggarkan batasan utang demi membiayai investasi masa depan, terutama modernisasi militer yang kian genting. Pandangan serupa dikampanyekan Partai Hijau.

CDU dan Partai Liberal Demokrat, FDP, menolak penambahan utang baru, dan sebaliknya menjanjikan dana tambahan investasi dan belanja militer lewat pertumbuhan ekonomi dan pengetatan anggaran sosial. Menurut Merz, jika pemerintah berhasil mendorong 400.000 pengangguran untuk kembali bekerja, negara akan berhemat enam miliar Euro.

Salah satu cara yang digagas CDU adalah dengan menyusun mekanisme sanksi bagi penerima bantuan negara yang menolak bekerja.

Wara-wiri koalisi

Dua pekan jelang pencoblosan, Merz yang merupakan calon favorit, sudah harus menjawab pertanyaan wartawan seputar pembentukan koalisi. Tanpa AfD, CDU hanya memiliki FDP di spektrum kanan, yang sejauh ini belum berhasil melampaui ambang batas lima persen.

Merz sebabnya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan kedua partai kiri-tengah, SPD dan Partai Hijau. Dia menyaratkan, koalisi pemerintah di masa depan harus mampu menghasilkan kebijakan politik yang mencegah menguatnya AfD, yang berarti pengetatan kebijakan kemigrasian.

“Siapapun yang ingin memerintah bersama kami, harus mau bergerak dan berkompromi,” kata dia. “Setelah tanggal 23 Februari nanti, kita harus bisa saling berdialog secara bijak dan mencari solusi atas masalah di Jerman. Jika kita berhasil, maka saya akan sangat puas,” imbuhnya setelah acara debat.

Siapa pemenang duel?

Survei yang dilakukan setelah acara debat di televisi menempatkan Olaf Scholz sebagai pemenang duel dengan dukungan 37 persen, sementara 34 persen memilih Friedrich Merz. Adapun sebanyak 29 persen responden tidak melihat perbedaan.

Keduanya mengaku puas atas hasil debat televisi, yang menurut Merz merupakan “pelajaran bagi demokrasi.” Bagi Scholz, demokrasi berarti bertukar pandangan pada posisi yang berbeda dan saya pikir saya mampu mengemukakan beberapa poin yang sangat bagus.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

10/02/2025 17:35
Pelibatan TNI dalam Urusan Pangan Butuh Keputusan Politik Negara

loading…

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka meninjau program Serbuan Teritorial (Serter) TNI. Foto/Dok Puspen TNI

JAKARTA – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam urusan pangan membutuhkan keputusan politik negara. Pemerintah dan DPR harus menyepakati ide pelibatan TNI dalam urusan ketahanan pangan.

Diketahui, dalam Rapim TNI AD, Presiden Prabowo Subianto meminta TNI terlibat dalam menyukseskan agenda ketahanan pangan . TNI diharapkan dapat membantu urusan ketahanan pangan agar menguntungkan semua pihak.

Menurut pengamat militer Anton Aliabbas, sejatinya isu keterlibatan TNI terkait ketahanan pangan bukanlah hal baru. Sejak 2012, Kementerian Pertanian dan TNI AD telah meneken nota kesepahaman tentang program ketahanan pangan.

Anton mengatakan, secara normatif, setidaknya ada tiga alasan yang memungkinkan adanya keterlibatan TNI dalam urusan non-militer termasuk pangan. Pertama, tugas pokok militer pada umumnya adalah menjadi kekuatan utama dalam menghadapi peperangan bersenjata. “Sementara, ketika di masa damai, maka kekuatan militer akan bersifat idle. Atas dasar ini, ruang pengerahan dan penggunaan militer untuk urusan sipil dibuka,” ujar Anton kepada SindoNews, Senin (10/2/2025).

Kedua, lanjut Anton, di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu dan dampak perubahan iklim, sektor pangan adalah yang signifikan rentan terdisrupsi. Saat konflik Rusia-Ukraina meletus, rantai pasok pangan sempat terganggu.

“Tidak mengherankan kemudian, banyak negara termasuk Indonesia menyiapkan program ketahanan pangan. Apalagi, Laporan Global tentang Krisis Pangan 2024 telah mengidentifikasi krisis pangan telah melanda di 73 negara. Dengan kata lain, krisis pangan telah menjadi ancaman serius bagi sebuah negara.”

Ketiga, secara spesifik, ide melibatkan TNI untuk urusan non-militer memang dimungkinkan. “Pasal 7 ayat (2) UU No. 34/2004 tentang TNI membuka ruang pelibatan TNI untuk urusan sipil melalui payung Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Oleh karena itu, pelibatan militer dalam menunjang program ketahanan pangan hendaknya ditetapkan melalui keputusan politik negara.”

Dalam hal ini, kata Anton, pemerintah dan DPR harus menyepakati ide pelibatan TNI dalam urusan ketahanan pangan. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat ketentuan lebih lanjut dan rinci terkait hal yang terkait dengan pelibatan tersebut seperti unsur, durasi, dan pembiayaan. “Payung hukum ini menjadi penting sebagai pegangan sekaligus panduan TNI bekerja dan DPR dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Selain itu, pelibatan TNI dalam urusan ketahanan pangan hendaknya tetap ditempatkan dalam konteks tugas perbantuan. Hal ini mengingat urusan pangan merupakan domainnya sipil dan kompetensi militer tidak dibangun untuk melaksanakan program ketahanan pangan secara komprehensif. Konsekuensinya, pelibatan ini hendaknya bersifat temporer atau sementara.

10/02/2025 16:19
Trump Mau Desak Rusia Akhiri Perang, Zelensky Setuju Beri AS Imbalan Mineral Langka di Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan ia berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengenai kemungkinan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Sebagai pendonor militer terbesar Ukraina, Donald Trump memberikan tawaran kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, agar AS menjadi penengah untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak 24 Februari 2022.

“Saya telah melakukan percakapan telepon dengan Putin,” kata Donald Trump kepada wartawan di Air Force One, Minggu (9/2/2025).

Donald Trump mengungkapkan Putin tidak ingin melihat lebih banyak orang-orang mati dalam perang.

“Ia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat. Semua orang yang meninggal. Orang-orang muda, muda, dan cantik. Mereka seperti anak-anak Anda, dua juta jumlahnya – dan tanpa alasan,” katanya.

Ia kemudian kembali mengatakan, Rusia tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika dirinya menjadi Presiden AS saat itu.

Menurutnya, hubungan baiknya dengan Putin dapat mencegah perang itu terjadi, tidak seperti hubungan pendahulunya, Joe Biden, dengan Putin.

“Saya harap ini cepat. Setiap hari orang-orang meninggal. Perang ini sangat buruk di Ukraina. Saya ingin mengakhiri semua ini,” kata Donald Trump.

Beralih ke penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz, yang bersamanya di Air Force One, Donald Trump berkata, “Mari kita adakan pertemuan-pertemuan ini .”

“Mereka ingin bertemu. Setiap hari orang-orang meninggal. Tentara muda yang tampan terbunuh. Pemuda, seperti anak-anakku. Di kedua belah pihak. Di seluruh medan perang,” kata Donald Trump.

Meski mengungkapkan banyak hal, Donald Trump menolak untuk mengungkapkan durasi percakapan mereka.

“Lebih baik saya tidak mengatakannya,” kata Donald Trump kepada wartawan.

AS Minta Imbalan Mineral Langka di Ukraina

Keinginan Donald Trump untuk menengahi pembicaraan antara Rusia dan Ukraina tidak datang secara gratis, melainkan AS sedang berupaya mendapatkan akses terhadap mineral langka di Ukraina sebagai imbalannya.

Pada Jumat (7/2/2025) lalu, Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk menegosiasikan kesepakatan senilai $500 juta dengan Ukraina untuk akses ke mineral tanah dan gas langka dengan imbalan jaminan keamanan sebagai bagian dari setiap penyelesaian perdamaian potensial dengan Rusia.

“Kami ingin membuat kesepakatan dengan Ukraina, di mana mereka akan menyediakan apa yang kami berikan kepada mereka, yakni mineral tanah langka dan hal-hal lainnya,” kata Donald Trump.

Mineral-mineral ini dibutuhkan untuk membuat telepon pintar, baterai, magnet, laser, dan teknologi modern lainnya.

Meskipun disebut tanah langka, sebenarnya tidak terlalu langka, tetapi sulit diekstraksi dan dimurnikan, termasuk litium, grafit, uranium, dan titanium.

Sementara itu, Zelensky mengatakan Donald Trump harus bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Putin.

“Kunjungan Utusan Khusus AS untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, diperkirakan akan dilakukan pada bulan Februari,” kata Andriy Yermak, kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, pada Jumat lalu.

Sementara itu minggu ini, Wakil Presiden AS JD Vance diperkirakan akan bertemu dengan Zelensky di Konferensi Keamanan Munich, Jerman.

PRESIDEN UKRAINA – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari website resmi Presiden Ukraina pada Sabtu (8/2/2025) malam, memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato dan mengatakan Rusia bersiap untuk memperpanjang perang dengan memperluas industri senjata. Zelensky setuju untuk memberi AS akses terhadap mineral langka di Ukraina. (Kantor Presiden Ukraina)

Zelensky Setuju dengan Tawaran Donald Trump

Zelensky menyetujui tawaran AS untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina dengan imbalan akses AS terhadap mineral langka di Ukraina.

Ia menekankan Ukraina tidak hanya menyerahkan sumber dayanya namun juga kemitraan dan investasi, bahkan kepada mitra strategis, merujuk pada AS.

“Kami memiliki mineral. Itu tidak berarti kami memberikannya kepada siapa pun, bahkan kepada mitra strategis. Ini tentang kemitraan—investasikan uang Anda, berinvestasilah dalam pembangunan,” kata Zelensky kepada Reuters.

“Kita perlu mengembangkan sektor ini bersama-sama dan menghasilkan pendapatan. Yang terpenting, ini menjamin keamanan dunia Barat dan benua Eropa, mencegah sumber daya ini jatuh ke tangan pencuri—Rusia dan sekutunya,” kata Zelensky seperti diberitakan Rubryka, Minggu.

Zelensky menekankan Ukraina memiliki cadangan titanium dan uranium terbesar di dunia, menekankan nilai ekonominya yang sangat besar.

“Sumber daya ini bernilai miliaran, bahkan triliunan. Itulah sebabnya kami bekerja sama dengan AS, dengan mengatakan, ‘Buka bisnis di sini. Mari kita gali dan olah sumber daya ini bersama-sama. Mari kita hasilkan uang bersama.’ Kami menyambut investasi dari mereka yang membantu membela negara kita karena niat Putin jelas,” kata Zelensky.

Presiden Ukraina menekankan menjaga sumber daya alam Ukraina adalah masalah keamanan nasional.

Ia mengatakan 20 persen wilayah Ukraina yang diduduki Rusia memiliki sumber daya mineral yang lebih rendah dan Rusia berhasil mengeruk cadangan batu bara.

Zelensky mengatakan Ukraina memiliki cadangan titanium terbesar di Eropa, selain memiliki emas, batu bara, dan bijih mangan.

“Amerika Serikat membutuhkan bahan-bahan ini untuk kemajuan dalam penerbangan, industri luar angkasa, dan kedokteran,” tambah Zelensky.

Zelensky juga mengonfirmasi ia telah menyerahkan peta lokasi sumber daya tersebut di Ukraina kepada tim Donald Trump.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

10/02/2025 09:46
Trump Telepon Putin, Ungkap Pembicaraan Ingin Perang Rusia-Ukraina Berakhir

Jakarta –

Presiden AS Donald Trump mengaku telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya membahas terkait diakhirinya perang di Ukraina.

Hal itu disampaikan Trump dalam sebuah wawancara di atas Air Force One pada Jumat (7/2). Trump mengatakan dia “lebih baik tidak mengatakannya,” ketika ditanya berapa kali kedua pemimpin tersebut telah berbicara.

“Dia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat,” kata Trump kepada New York Post seperti dilansir Reuters, Minggu (9/2/2025),

Trump mengatakan bahwa ia mungkin akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy minggu depan untuk membahas berakhirnya perang.

Trump mengatakan bahwa ia “selalu memiliki hubungan yang baik dengan Putin”. Trump memiliki rencana konkret untuk mengakhiri perang. Namun ia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

“Saya harap ini cepat,” kata Trump.

“Setiap hari orang-orang meninggal. Perang ini sangat buruk di Ukraina. Saya ingin mengakhiri hal terkutuk ini,” tambahnya.

Sementara itu Kremlin dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar di luar jam kerja.

Sebelumnya pada akhir Januari, Juru Bicara Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan Putin siap untuk melakukan panggilan telepon dengan Trump. Moskow mengatakan menunggu kabar dari Washington bahwa mereka juga siap.

Perang yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina itu akan menandai ulang tahunnya yang ketiga pada tanggal 24 Februari. Ribuan orang, sebagian besar dari mereka adalah warga Ukraina, telah tewas selama konflik tersebut.

(yld/idn)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

09/02/2025 17:06