Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Rusia Bantah Serang PLTN Chernobyl, Tuduh Provokasi Ukraina

    Rusia Bantah Serang PLTN Chernobyl, Tuduh Provokasi Ukraina

    Jakarta –

    Pemerintah Rusia membantah pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal serangan drone Moskow memicu kerusakan pada struktur pelindung di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Chernobyl. Moskow menyebutnya sebagai provokasi dari Kyiv.

    “Provokasi di ‘confinement shelter’ di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl jelas merupakan kelanjutan dari tindakan sembrono dan kriminal rezim Kyiv, yang sepenuhnya menyadari tindakannya,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataan yang dirilis Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Zelensky, pekan lalu, menyebut sebuah drone tempur Rusia dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi menghantam struktur pelindung beton-baja yang membatasi kontaminasi radioaktif dari radiasi pada reaktor nomor 4 pada PTLN Chernobyl, yang hancur dalam bencana nuklir tahun 1986 silam.

    “Kami berulang kali memperingatkan tentang persiapan Kyiv untuk provokasi semacam itu, dan sayangnya, kekhawatiran kami sekali terbukti,” ucap Zakharova.

    “Insiden-insiden ini semakin menunjukkan bahwa teknologi nuklir di tangan rezim kriminal Zelensky memberikan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

    Rekaman CCTV yang diposting oleh Zelensky pekan lalu menunjukkan ledakan terjadi di bagian samping struktur pelindung Chernobyl. Rekaman video CCTV itu tercatat diambil pada Jumat (14/2) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

    Video CCTV itu juga menunjukkan kobaran api kecil dan sebuah lubang di bagian atap struktur pelindung itu, serta menunjukkan momen ketika para petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.

    Tonton juga Video: Zelensky Ogah Ikut Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi

    Zelensky pada saat itu menyebut “tingkat radiasi tidak meningkat” akibat kerusakan itu.

    Sementara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan adanya “ledakan” di lokasi itu, dan menyebut “tingkat radiasi di dalam dan di luar tetap normal dan stabil”.

    IAEA yang mengerahkan tim ke Chernobyl sejak Rusia menginvasi Ukraina, telah berulang kali memperingatkan bahaya pertempuran di sekitar PLTN setelah serangan besar-besaran militer Moskow ke Kyiv pada Februari 2022.

    Tonton juga Video: Zelensky Ogah Ikut Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pejabat AS-Rusia Bertemu di Saudi Bahas Perang Ukraina

    Pejabat AS-Rusia Bertemu di Saudi Bahas Perang Ukraina

    Riyadh –

    Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (18/2) waktu setempat. Pertemuan ini membahas soal perang yang dipicu Moskow di Ukraina, namun tanpa kehadiran langsung para pejabat Kyiv.

    Pejabat kedua negara, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/2/2025), diperkirakan akan membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia. Pembicaraan itu juga bisa membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin nantinya.

    Meski membahas perang Ukraina, para pejabat Kyiv tidak ikut menghadiri pertemuan di Riyadh ini. Otoritas Ukraina sebelumnya menegaskan tidak ada kesepakatan damai yang bisa dibuat atas nama Kyiv di Riyadh.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio memimpin delegasi Washington dalam pertemuan di Riyadh, bersama dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Mike Waltz dan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    Delegasi Moskow dipimpin oleh Menlu Sergey Lavrov, yang didampingi penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov. Kepala dana kekayaan negara Rusia, Kirril Dmitriev, juga turut hadir bersama delegasi Moskow di Riyadh.

    Dijelaskan oleh Ushakov bahwa Dmitriev bergabung dengan delegasi Rusia untuk membahas pertanyaan ekonomi yang mungkin muncul dalam pertemuan itu.

    Dmitriev yang mantan bankir Goldman Sachs lulusan AS ini, berperang dalam kontak awal antara Rusia dan AS pada masa jabatan pertama Trump tahun 2016-2020 lalu. Menjelang pertemuan di Riyadh, dia memuji Trump sebagai “pemecah masalah”.

    Pertemuan di Riyadh ini digelar setelah Trump dan Putin berbicara lewat telepon pekan lalu membahas soal isu Ukraina. Para pejabat AS disebut berupaya menjadikan pembicaraan pada Selasa (18/2) sebagai kontak awal untuk menentukan apakah Rusia serius dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan awal antara Putin dan Presiden Trump mengenai apakah langkah pertama itu mungkin dilakukan, apa kepentingannya, apakah hal ini dapat dilakukan,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, saat berbicara kepada wartawan di Riyadh.

    Namun Kremlin menyebut pembicaraan itu akan mencakup “seluruh kompleks” hubungan AS-Rusia, serta mempersiapkan pembicaraan mengenai kemungkinan penyelesaian mengenai Ukraina dan pertemuan antara kedua presiden.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB – Halaman all

    Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB – Halaman all

    Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB

    TRIBUNNEWS.COM- Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengisyaratkan bahwa “fase panas” krisis Ukraina akan segera berakhir, dengan mengutip perubahan upaya diplomatik global setelah pemerintahan Republik berkuasa di Amerika Serikat.

    Rusia telah menegaskan kembali posisinya bahwa Ukraina harus menjadi negara yang didemiliterisasi, netral, dan tetap berada di luar aliansi militer mana pun, menurut Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia. Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Senin, Nebenzia menyatakan:

    “Ukraina di masa depan seharusnya menjadi negara yang didemiliterisasi, netral, dan tidak tergabung dalam blok atau aliansi mana pun.”

    Komentarnya muncul di tengah meningkatnya diskusi internasional mengenai masa depan perang di Ukraina, karena pembicaraan diplomatik mendapatkan momentum menyusul perubahan politik di Washington.

    Rusia Melihat Berakhirnya Pertempuran, Namun Tidak Ada Jaminan Perdamaian
    Nebenzia menyarankan bahwa “fase panas” krisis Ukraina dapat segera berakhir, dengan mengutip upaya diplomatik global yang berubah setelah pemerintahan Republik berkuasa di Amerika Serikat. Ia berkomentar:

    “Kita semua melihat proses apa yang sedang berlangsung di dunia saat ini setelah Pemerintahan Republik di Amerika Serikat berkuasa. Seperti yang telah kita serukan selama beberapa bulan terakhir, diplomasi akhirnya terlibat aktif dalam permainan ini. Ada kemungkinan bahwa fase panas krisis Ukraina akan segera berakhir.”

    Meski demikian, Nebenzia memperingatkan bahwa gencatan senjata atau pembekuan konflik di sepanjang garis depan saat ini tidak akan cukup untuk memastikan resolusi yang langgeng.

    Moskow Nyatakan Wilayah Ukraina “Hilang Tak Terelakkan”

    Rusia juga menegaskan kembali kedaulatan atas beberapa bekas wilayah Ukraina, dengan Nebenzia menyatakan bahwa Ukraina telah kehilangan kendali secara permanen atas wilayah yang dianeksasi Moskow setelah invasi tahun 2022.

    “Ukraina kini telah kehilangan tidak hanya Krimea, tetapi juga Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang menjadi bagian dari Rusia. Oleh karena itu, perlu untuk memperbaiki situasi di wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kendali Kiev.”

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak bermaksud merundingkan status wilayah tersebut, sehingga semakin mempersulit prospek perundingan damai.

    Ketegangan Diplomatik Meningkat di Tengah KTT Keamanan Paris
    Sikap baru Kremlin muncul saat para pemimpin Eropa bertemu di Paris untuk membahas keamanan Ukraina dan masa depan strategi pertahanan Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendesak negara-negara Eropa untuk meningkatkan upaya mereka, dengan memperingatkan bahwa perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap Ukraina berarti Eropa harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanannya sendiri.

    Kekhawatiran utama di antara para pemimpin Eropa adalah bahwa Washington telah setuju untuk mengadakan perundingan dengan Rusia di Arab Saudi tanpa melibatkan perwakilan Eropa atau Ukraina. Hal ini telah memicu kekhawatiran bahwa Moskow dapat memaksakan tuntutannya agar NATO menarik diri dari Eropa Timur, sementara tidak melibatkan Kyiv dalam proses pengambilan keputusan.

    Pada saat yang sama, negara-negara Eropa sedang memperdebatkan kemungkinan pengerahan 25.000 hingga 30.000 personel militer ke Ukraina, meskipun mereka tidak akan ditempatkan di dekat garis depan. Usulan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post , diharapkan akan dibahas pada pertemuan puncak Paris, di mana Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya sedang mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan keamanan Ukraina.

    Swedia juga telah mengisyaratkan keterbukaannya untuk mengirim pasukan sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian setelah kesepakatan resmi tercapai. Menteri Luar Negeri Maria Malmer Stenergard menyatakan:

    “Pertama-tama, kita harus sepakat tentang perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati hukum internasional dan Ukraina … Begitu perdamaian ini tercapai, kita harus memastikan bahwa perdamaian itu dipertahankan. Dalam hal ini, pemerintah kita tidak mengesampingkan apa pun.”

    Rusia Menolak Kehadiran Militer Barat di Ukraina

    Moskow telah bereaksi negatif terhadap setiap diskusi mengenai pasukan Barat yang dikerahkan di Ukraina, dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) sebelumnya mengklaim bahwa Barat sedang mempersiapkan untuk mengirim 100.000 tentara dengan kedok penjaga perdamaian.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa misi penjagaan perdamaian apa pun harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ia menyatakan pada bulan November:

    “Pengerahan pasukan penjaga perdamaian hanya mungkin dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Hari Presiden AS yang diperingati setiap Senin ketiga di bulan Februari atau 17 Februari 2025 waktu setempat, ribuan pengunjuk rasa menentang sebagian besar agenda Presiden Trump.

    Para pengunjuk rasa itu turun ke jalan di seluruh Amerika Serikat, menjuluki Trump sebagai “raja” pada Hari Presiden atas upayanya memberhentikan ribuan pekerja federal dan memecat jaksa penuntut dan pengawas independen dalam pemerintahan federal.

    Pada hari Sabtu, Trump mengisyaratkan di media sosial bahwa ia tidak akan mengindahkan kekhawatiran bahwa tindakannya yang besar-besaran dapat melanggar hukum, dengan mengunggah petikan kalimat yang sering dikaitkan dengan Napoleon Bonaparte, ia mengatakan bahwa mereka yang menyelamatkan negaranya tidak melanggar hukum apa pun.

    “Tidak ada raja, tidak ada mahkota, kami tidak akan mundur,” teriak mereka yang berkumpul beberapa ratus kaki dari Gedung DPR AS di National Mall di Washington.

    Penentangan terhadap Trump

    Banyak pengunjuk rasa yang menentang agenda Trump memeluk simbol-simbol patriotisme, mengibarkan bendera dan mengenakan anting-anting berbentuk hati dan beanie yang dihiasi dengan bendera AS. Para anggota kelompok a cappella menyanyikan lagu kebangsaan di dekat Capitol Reflecting Pool.

    “Itu lagu kebangsaan kita. Itu bendera kita. Itu milik kita,” kata Shawn Morris, presiden Gay Men’s Chorus of Washington, D.C.

    Morris mengatakan dia sangat terganggu oleh langkah Trump untuk mengeluarkan orang transgender dari militer dan menghapus penyebutan mereka dari situs web pemerintah federal. Dia menyatakan kekhawatiran bahwa perlindungan untuk pernikahan sesama jenis dapat terancam selanjutnya.

    “Tidak ada yang lebih patriotik daripada melawan tirani,” kata Kat Duesterhaus, yang melakukan perjalanan dari Miami untuk bergabung dengan protes di Washington.

    “Kita di sini karena kita adalah patriot,” lanjutnya.

    Krisis Konstitusional

    Kaitlin Robertson, seorang peserta protes yang melakukan pekerjaan advokasi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, membawa bendera Amerika yang terbalik dan mengatakan negara itu berada dalam “krisis konstitusional,” sebuah istilah yang menurut beberapa pakar hukum sesuai dengan ruang lingkup pernyataan otoritas eksekutif pemerintahan Trump dalam menghadapi tantangan hukum.

    “Itu adalah simbol kesusahan,” katanya tentang bendera terbalik, yang juga diadopsi oleh para pendukung Trump dalam upayanya untuk membatalkan pemilihan 2020 yang kalah.

    Kelompok utama yang mengorganisasi protes tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan 50501, sebuah upaya akar rumput untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai keterlaluan Trump pada masa jabatan kedua dalam membentuk kembali pemerintahan.

    Pelampiasan Rasa Frustrasi

    Sarah Parker, direktur eksekutif organisasi anggota 50501, Voices of Florida, mengatakan protes nasional tersebut dipicu oleh sebuah unggahan di Reddit. Unggahan tersebut mendapat perhatian karena semakin banyak orang yang mencari cara untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintahan Trump.

    Kekhawatiran terhadap agenda Trump di antara para pengunjuk rasa beragam, termasuk kebijakan luar negerinya. Joseph Schiarizzi, seorang pengunjuk rasa yang memegang bendera NATO dan menggambarkan dirinya sebagai penganut paham libertarian, mengatakan pemerintahan Trump telah berusaha untuk membubarkan dan menyabotase aliansi militer dengan menenangkan Rusia terkait Ukraina.

    Unjuk rasa serupa dengan berbagai ukuran dan nama, beberapa disebut sebagai “Bukan Hari Presiden Saya” dan yang lainnya disebut “Hari Tanpa Raja,” terjadi di seluruh negeri, termasuk di Union Square di New York; kantor pos di Nantucket, di Massachusetts; Gedung Federal Poff di Roanoke, Va.; dan Gedung DPR Negara Bagian California di Sacramento.

    Departemen Kepolisian Sacramento memperkirakan jumlah massa di Gedung DPR sekitar 1.200 hingga 1.500 orang.

    Di New York, ribuan orang berbaris dari Union Square ke Washington Square Park pada Senin sore. Di bawah lengkungan itu, mereka mengibarkan bendera Amerika dan plakat-plakat tulisan tangan seperti “Hentikan Kudeta” dan “Tidak Ada Raja Miliarder,” yang merujuk pada peran miliarder teknologi Elon Musk dalam upaya Trump untuk mengecilkan dan membangun kembali tenaga kerja federal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh pada hari Senin (17/2/2025).

    Pemimpin Saudi berusia 39 tahun itu berada di persimpangan serangkaian konflik yang membentang dari Ukraina hingga Gaza yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Di Ukraina, Arab Saudi telah muncul sebagai mediator yang nyaman bagi pemerintahan Donald Trump, mencerminkan seberapa cepat kebijakan luar negeri AS berubah di Eropa Timur.

    Arab Saudi menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya pada tahun 2023 ketika pemerintahan Joe Biden melobi para mitra untuk menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Sekarang, dengan Donald Trump menjabat dan sekutu NATO AS dikesampingkan.

    Riyadh menjadi tempat netral yang disukai Kremlin dan Washington untuk mulai membahas diakhirinya perang di Ukraina, pembicaraan bersejarah yang menurut para analis dapat mengubah arsitektur keamanan Eropa.

    Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff akan bertemu delegasi pejabat Rusia.

    Termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat Putin Yuri Ushakov, di Riyadh pada hari Selasa.

    Namun, di panggung lain, Putra Mahkota Mohammed bin Salman merupakan peserta aktif dan secara resmi berselisih dengan pemerintahan Trump.

    Rubio tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengah yang lebih luas dengan pemberhentian pertama di Israel. 

    Di sana, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan rencana kontroversial Trump agar AS “mengambil alih” Gaza dan mengubahnya menjadi pembangunan mewah setelah menggusur paksa penduduk Palestina di sana.

    “Setelah perang di Gaza, tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina. Saya berkomitmen pada rencana Presiden AS Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda,” kata Netanyahu pada hari Senin.

    Arab Saudi dengan Tegas Menolak Rencana Imigrasi Sukarela

    Sebagai tanda bahwa Israel terus maju dengan upaya untuk mengosongkan Jalur Gaza dari warga Palestina, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pada hari Senin sebuah direktorat telah ada untuk memfasilitasi “imigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza melalui darat, laut dan udara.

    Arab Saudi dengan tegas menolak rencana tersebut. 

    Bahkan, setelah Trump melontarkan gagasan pengambilalihan oleh AS, Riyadh menegaskan kembali prasyaratnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut hanya akan terjadi setelah negara Palestina didirikan.

    Dorongan Netanyahu bahwa Palestina dapat mendirikan negara di kerajaan Teluk itu disambut dengan tanggapan marah dari media yang dikendalikan pemerintah Saudi.

    Di Israel, Rubio membela rencana Trump sebagai “berani”, tetapi dalam wawancara sebelumnya, ia mengatakan bahwa jika negara-negara Arab menentang usulan Trump, mereka harus mengajukan tawaran, dengan menyatakan, “Seseorang harus menghadapi orang-orang itu [Hamas].  Bukan tentara Amerika yang akan melakukannya. Dan jika negara-negara di kawasan itu tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka Israel harus melakukannya.”

    Bahkan beberapa sekutu terdekat Trump di AS mempertanyakan mengapa seorang presiden Amerika yang berkampanye untuk melepaskan AS dari perang asing ingin “memiliki” Gaza.

    Dalam kunjungannya ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan pada hari Selasa bahwa ada “sangat sedikit keinginan” bagi AS untuk mengambil alih Gaza “dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun”. 

    Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Raja Yordania Abdullah telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel. 

    Sky News Arabia melaporkan pada hari Senin bahwa Hamas setuju untuk menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina di bawah tekanan dari Mesir. 

    Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Netanyahu Omer Dostri menjawab di X, “Tidak akan terjadi.”

    Ketegangan Saudi-Trump? 

    Putra Mahkota Mohammed bin Salman memiliki hubungan dekat dengan lingkaran dalam Donald Trump selama masa jabatan pertamanya. 

    Ia menjalin persahabatan dengan penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, dan kemudian berinvestasi di grup ekuitas swasta miliknya, Affinity Partners. 

    Kushner mengusulkan penggusuran paksa warga Palestina dari Gaza sebelum Trump dan mengalokasikannya sebagai investasi real estat.

    Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak multilateral Arab pada hari Kamis untuk membahas proposal bagi Gaza pascaperang. 

    Tetangga Teluk Arab Saudi sekaligus “musuh bebuyutannya”, UEA, telah memutuskan hubungan. Duta Besar UEA untuk AS mengatakan ia tidak melihat “alternatif” untuk rencana Trump.

    Arab Saudi semakin dekat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, sebuah kesepakatan yang ingin disegel oleh pemerintahan Trump, tetapi putra mahkota Saudi telah berubah pikiran.

    Para diplomat dan analis mencoba menguraikan seberapa besar retorika sang putra mahkota ditujukan untuk konsumsi dalam negeri atau posisi tawar-menawar. 

    Sang putra mahkota secara terbuka mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Dalam kemungkinan adanya ketegangan antara AS dan Arab Saudi, siaran pers dari kedua negara tersebut tidak seperti biasanya, singkat. 

    Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan peran mediator Arab Saudi dengan Rusia – sebuah rahasia yang ingin digembar-gemborkan oleh Saudi – dan juga tidak menyebutkan rakyat Palestina.

    Arab Saudi mengeluarkan video pendek putra mahkota dan Rubio yang sedang berbicara.

    Pemerintahan Trump tidak senang dengan Arab Saudi dalam beberapa hal, kata seorang pejabat keamanan nasional AS kepada Middle East Eye.

    Kerajaan itu mengabaikan seruan Trump untuk memompa lebih banyak minyak bulan lalu. Jika seruan itu hanya gertakan, keputusan Arab Saudi untuk terus mencegah AS melancarkan serangan terhadap Houthi Yaman dari pangkalan udara adalah titik yang menyakitkan dalam hubungan tersebut.

    Trump kembali menunjuk Houthi sebagai organisasi teroris asing pada bulan Januari atas serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial. 

    AS mengatakan Rubio dan putra mahkota membahas “keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi”. Arab Saudi sebagian besar telah menghentikan perangnya terhadap Houthi dan sedang dalam perundingan damai.

    Israel juga melobi pemerintahan Trump untuk mendukung serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran telah sangat dilemahkan oleh perang regional yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sebagai tanda berkurangnya pengaruhnya, pemerintah baru Lebanon yang pro-AS melarang penerbangan dari Iran tanpa batas waktu pada hari Senin. Hizbullah adalah pencegah utama Iran terhadap serangan langsung Israel.

    Meskipun Arab Saudi mendukung langkah pemerintahan Trump untuk meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018, sejak itu Arab Saudi berupaya mengelola hubungan dengan Republik Islam melalui diplomasi, bahkan ketika berupaya menggantikannya di Suriah dan Lebanon.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Dihantam Embargo dan Krisis Ekonomi, Warga Rusia Serbu Barang Bekas

    Dihantam Embargo dan Krisis Ekonomi, Warga Rusia Serbu Barang Bekas

    Jakarta –

    Masyarakat Rusia kini semakin mengandalkan toko barang bekas dan bengkel reparasi sebagai alternatif pembelian barang baru. Menurut para ahli, kondisi ekonomi yang tidak stabil mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk memangkas pengeluaran, termasuk dalam hal perjalanan, hiburan, dan barang mewah.

    Tingkat inflasi Rusia pada 2024 mencapai 9,52 persen, yang melampaui perkiraan bank sentral yang mematok angka maksimal 8,5 persen. Upaya pemerintah untuk meredam lonjakan harga, termasuk menaikkan suku bunga, sejauh ini belum efektif.

    Ekonom Rusia, Igor Lipsiz, bahkan meyakini bahwa inflasi riil jauh lebih tinggi dari angka resmi. Dia membandingkan kondisi ekonomi Rusia saat ini dengan era Soviet, di mana anggaran negara lebih dialokasikan untuk kebutuhan militer, sementara isu sosial menjadi prioritas kedua. Dalam kondisi seperti ini, layanan reparasi dan penjualan barang bekas justru mendapat keuntungan.

    Barang mewah bekas

    Tren penjualan barang bekas berlabel mewah juga terus meningkat. Andrej Fedotowskij, pemilik butik “Komilfo” dan ketua Asosiasi Toko Barang Bekas Rusia, menyebut bahwa fenomena ini sebenarnya sudah muncul sebelum situasi ekonomi memburuk. Namun, sanksi Barat dan hengkangnya merek-merek besar dari Rusia akibat perang di Ukraina mempercepat perkembangannya.

    Menurut Fedotowskij, banyak pemilik barang mewah kini memilih menjual koleksi pribadi untuk mendapatkan kembali sebagian dari uang yang telah dibelanjakan.

    Di sisi lain, konsumen melihat ini sebagai peluang untuk memiliki barang bermerek dengan harga lebih terjangkau. Meskipun harga di toko barang bekas ikut naik sekitar 8 hingga 9 persen, angka ini tetap lebih rendah dibanding lonjakan harga barang baru yang diimpor secara tidak resmi ke Rusia.

    Selain alasan ekonomi, tren ini juga sejalan dengan gaya hidup berkelanjutan yang semakin populer secara global. Bahkan, kelompok masyarakat Rusia yang mapan secara finansial pun kini mulai beralih ke ekonomi sirkular dengan membeli barang bekas daripada yang baru.

    Fedotowskij juga mencatat bahwa permintaan terhadap barang mewah bekas paling tinggi terjadi di daerah yang mengalami lonjakan pendapatan, seperti kota-kota dengan industri pertahanan. “Di beberapa wilayah, gaji bulanan telah naik menjadi sekitar 2.000–3.000 euro,” ujarnya.

    Reparasi jadi pilihan

    Lonjakan harga barang baru, terutama barang impor, mendorong masyarakat Rusia untuk lebih memilih memperbaiki perangkat lama daripada membeli yang baru. Animo ini menyebabkan meningkatnya permintaan layanan reparasi, yang secara tidak langsung mengurangi limbah dan dampak lingkungan.

    Platform e-commerce Avito, yang awalnya berfokus pada jual beli antarindividu, kini menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan daring di Rusia dengan pendapatan mencapai sekitar 19 miliar euro pada 2023. Avito mencatat peningkatan tajam dalam permintaan barang bekas serta layanan reparasi.

    Menurut data Avito, jumlah iklan jasa reparasi perangkat rumah tangga naik 45 persen pada 2022 dan melonjak hingga 64 persen pada 2023. Permintaan untuk perbaikan mesin cuci dan pengering bahkan meningkat drastis hingga 181 persen. Namun, permintaan reparasi komputer turun 30 persen, diduga akibat kesulitan impor suku cadang akibat sanksi Barat.

    Tren ramah lingkungan atau adaptasi ekonomi?

    Organisasi lingkungan di Rusia menyambut baik meningkatnya minat terhadap barang bekas dan perbaikan perangkat sebagai langkah menuju konsumsi yang lebih berkelanjutan. Menurut asosiasi lingkungan “Razdelnyj Sbor” atau “Pemilahan Sampah”, lebih dari 78 persen tekstil yang dibuang di Rusia sebenarnya masih layak didaur ulang atau digunakan kembali.

    Irina Schasminowa dari “Razdelnyj Sbor” menyebut bahwa sekitar 20 persen keluarga di Rusia tidak mampu membeli pakaian baru, sementara di kota-kota besar, ratusan kilogram pakaian terbuang setiap harinya. Organisasi ini juga mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam bursa tukar pakaian amal yang mereka selenggarakan.

    Namun, dampak krisis ekonomi terhadap sektor daur ulang masih menjadi tantangan besar. Anna Garkuscha dari “Razdelnyj Sbor” menyatakan bahwa banyak perusahaan pengolahan limbah menghadapi kesulitan memperbaiki peralatan mereka akibat sanksi. Beberapa pusat daur ulang bahkan terpaksa tutup karena masalah finansial dan kurangnya dukungan pemerintah.

    Menurut Garkuscha, situasi ekonomi justru meredam minat masyarakat terhadap isu lingkungan. “Daur ulang sering kali lebih mahal dibanding produksi baru, yang akhirnya membuat harga produk jadi lebih tinggi,” ujarnya. Ia pun berpendapat bahwa lonjakan minat terhadap barang bekas dan jasa reparasi lebih dipicu oleh faktor ekonomi ketimbang meningkatnya kesadaran lingkungan.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Zelensky Kunjungi Arab Saudi Usai Pertemuan Pejabat Rusia-AS di Saudi

    Zelensky Kunjungi Arab Saudi Usai Pertemuan Pejabat Rusia-AS di Saudi

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi pada hari Rabu (19/2/2025), sehari setelah pertemuan di kerajaan tersebut antara para pejabat tinggi Rusia dan Amerika Serikat.

    Zelensky telah mengumumkan rencana kunjungan itu beserta persinggahan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki minggu lalu, tanpa menyebutkan tanggalnya. Pemimpin Ukraina itu menambahkan bahwa ia tidak punya rencana untuk bertemu dengan para pejabat Rusia atau AS di Saudi.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/2/2025), juru bicara Zelensky, Sergiy Nykyforov mengatakan Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi bersama istrinya, sebagai bagian dari kunjungan resmi yang “telah direncanakan sejak lama”.

    Perjalanannya ke Saudi akan dilakukan satu hari setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan pejabat-pejabat AS, sebagai bagian dari apa yang dikatakan Kremlin sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Moskow dengan Washington.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendarat pada hari Senin lalu di Arab Saudi, di mana ia akan berbicara dengan para pejabat Saudi tentang Gaza.

    Sementara itu, Zelensky mengatakan pada hari Senin lalu, bahwa ia telah mengadakan “percakapan yang berarti dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi.” UEA telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran tahanan Rusia dan Ukraina. Zelensky mengatakan mediasi UEA tersebut telah “menyelamatkan banyak nyawa.”

    Ia juga mengatakan kedua pihak telah menandatangani dokumen kerja sama ekonomi dan membahas isu-isu kemanusiaan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Jakarta –

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengakhiri lawatannya ke Prancis pekan dengan mengunjungi Marseille, kota pelabuhan di Mediterania. Presiden Prancis Emmanuel Macron mempromosikan Marseille sebagai pintu gerbang utama Eropa bagi Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa, IMEC.

    IMEC, yang diumumkan pada KTT G20 2023 di New Delhi, adalah proyek jalur rel dan maritim yang bertujuan meningkatkan perdagangan antara India dan Eropa melalui Israel, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Koridor ini disebut-sebut sebagai pesaing potensial bagi inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, milik Cina.

    Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Joe Biden, memimpin inisiatif ini dengan dukungan Prancis, Italia, dan Jerman yang bergabung bersama India, Arab Saudi, serta UEA sebagai penandatangan perjanjian.

    “Marseille bisa menjadi pintu masuk utama ke pasar Eropa,” kata Macron, menggambarkan IMEC sebagai “katalis luar biasa” bagi proyek investasi dan kerja sama konkret.

    Di Marseille, Modi menghadiri presentasi CMA CGM Group, perusahaan logistik dan perkapalan Prancis yang ingin berkontribusi dalam merealisasikan IMEC.

    “Saat India memperluas jaringan perdagangan dan maritimnya, kerja sama dengan para pemimpin industri akan berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, rantai pasokan, dan pertumbuhan ekonomi,” tulis Modi di media sosial.

    Prancis Incar Peran Sentral

    Tahun lalu, Macron menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperkuat peran Prancis dalam proyek ini.

    Namun, analis India Swasti Rao mengatakan bahwa meskipun Prancis bisa menjadi jalur utama perdagangan India dengan Uni Eropa, Marseille bukan satu-satunya opsi.

    “Pelabuhan Marseille memang memiliki kapasitas besar, tetapi India juga mempertimbangkan opsi lain, seperti Pelabuhan Trieste di Italia,” katanya kepada DW.

    Italia bahkan dikabarkan akan menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperdalam keterlibatannya dalam proyek ini.

    IMEC Hadapi Tantangan Besar

    Para ahli menilai IMEC menghadapi berbagai tantangan, mengingat pembangunan sepanjang 4.800 kilometer jalur pelabuhan, rel, dan infrastruktur transportasi lainnya yang melewati zona geopolitik sensitif.

    Arab Saudi telah mengumumkan investasi senilai USD20 miliar Namun, jumlah itu dinilai belum cukup untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Hingga kini, Uni Eropa belum mengalokasikan dana untuk proyek ini.

    Koridor IMEC dirancang untuk mengangkut barang dari India melalui Pelabuhan Khalifa di UEA, kemudian diteruskan dengan kereta melalui Arab Saudi dan Yordania ke Pelabuhan Haifa di Israel, sebelum dikirim ke Eropa melalui Laut Mediterania. Namun, banyak jalur rel di Timur Tengah masih belum tersedia.

    Saat ini, Cina adalah eksportir terbesar ke UE, sementara India berada di peringkat kesembilan. India masih sangat bergantung pada impor dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa rantai pasokannya tetap terhubung dengan ekonomi Cina, membuat negara-negara Eropa tetap rentan terhadap dominasi pasokan dari Beijing.

    Perang Israel-Hamas yang berkecamuk sejak serangan Hamas pada 7 Oktober telah menghambat upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, menimbulkan keraguan atas kelangsungan IMEC melalui Timur Tengah.

    Prancis Jadi Mitra Strategis India di Eropa

    Meskipun IMEC menghadapi banyak tantangan, kunjungan Modi ke Prancis menunjukkan bahwa India tetap berupaya memperkuat hubungan bilateral dan perdagangan dengan Prancis.

    “Dari perspektif India, IMEC adalah cara ideal untuk membuka jalur perdagangan baru. Namun, situasi di Timur Tengah mengubah strategi,” kata analis Rao.

    “Kini India berupaya memperkuat konektivitas dengan Eropa, baik melalui IMEC maupun jalur lainnya,” tambahnya.

    „Prancis adalah pusat strategis India di Eropa,” ujarnya, menegaskan bahwa kerja sama bilateral bertujuan meningkatkan perdagangan India dengan UE, terlepas dari apakah IMEC benar-benar terwujud.

    India Incar Jet Tempur Prancis

    Selain perdagangan, kerja sama pertahanan juga menjadi pilar utama hubungan India-Prancis.

    Sumber DW melaporkan bahwa India berencana membeli 26 jet tempur Rafale buatan Prancis, menambah 33 unit yang sudah dimiliki Angkatan Udara India, IAF.

    India juga tengah mempertimbangkan pembelian tiga kapal selam Scorpene dari Prancis, melengkapi enam unit yang telah dibeli sebelumnya. Total nilai kontrak pertahanan ini mencapai €10,6 miliar.

    “Militer India tidak lagi tertarik pada peralatan Rusia,” ujar analis pertahanan Rahul Bedi dari New Delhi, merujuk pada dampak perang Ukraina terhadap reputasi senjata Rusia.

    Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, tahun lalu, Prancis kini menjadi eksportir senjata terbesar kedua di dunia, menggeser Rusia ke posisi ketiga.

    Pada KTT Kecerdasan Buatan (AI) di Paris, Modi duduk di antara Macron dan Wakil Presiden AS JD Vance, menegaskan persaingan Prancis dan AS dalam menjual peralatan militer ke India, yang merupakan pengimpor senjata terbesar di dunia.

    Setelah meninggalkan Prancis, Modi bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, yang mengumumkan rencana peningkatan penjualan senjata AS ke India senilai miliaran dolar, termasuk jet tempur.

    Namun, analis India menilai New Delhi lebih memilih peralatan militer Prancis, meskipun harganya lebih mahal.

    “Peralatan Prancis lebih mahal dibanding buatan AS, tetapi memiliki lebih sedikit pembatasan,” kata Bedi.

    “Amerika Serikat menerapkan banyak protokol mengenai di mana dan terhadap siapa peralatan dapat digunakan. Prancis jauh lebih fleksibel,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina,” ungkap Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dalam sebuah laporan, disebutkan bahwa Pejabat senior Pemerintah AS akan bertemu dengan para pejabat Rusia untuk membahas perdamaian Ukraina.

    Mereka yang akan mewakili AS di antaranya Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Utusan Khusus Timur Tengah Steve Witkoff akan menuju Arab Saudi untuk bertemu pejabat senior Rusia.

    Menurut sumber tersebut, pertemuan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelumnya pada Rabu (12/2), Presiden AS Donald Trump mengatakan setuju untuk segera memulai perundingan yang mengakhiri perang selama tiga tahun di Ukraina, usai berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga membahas hal tersebut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa menuntut agar dilibatkan dalam perundingan apa pun mengenai masa depan Ukraina. Namun, utusan Khusus Trump untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan Eropa kemungkinan tidak akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

    “Belum ada detail mengenai perundingan karena masih tahap awal, meski kemungkinan besar tidak akan melibatkan Inggris maupun EU (European Union/Uni Eropa),” ucap Lukman.

    Di samping itu, indeks dolar sendiri terpantau data di tengah perdagangan yang sepi karena Hari President di AS.

    Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dia memperkirakan kurs rupiah berkisar Rp16.150-Rp16.250 per dolar AS.

    “(Untuk) sentimen dalam negeri belum bagus, walau data (neraca) perdagangan kemarin (Senin 17/2) menunjukkan surplus yang lebih besar, namun hal ini disebabkan oleh impor yang jauh di bawah perkiraan mencerminkan permintaan domestik yang lemah.

    Demikian juga ekspor yang juga di bawah harapan, mencerminkan permintaan eksternal yang juga lemah,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.237 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Macron Ingin Perdamaian di Ukraina Langgeng, Harap Ada Jaminan Keamanan

    Macron Ingin Perdamaian di Ukraina Langgeng, Harap Ada Jaminan Keamanan

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui telepon. Macron berharap perdamaian di Ukraina harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel.

    “Kami menginginkan perdamaian yang kuat dan langgeng di Ukraina. Untuk mencapainya, Rusia harus mengakhiri agresinya, dan ini harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel bagi Ukraina,” kata Macron di platform media sosial X, dilansir AFP, Selasa (18/2/2025).

    “Jika tidak, ada risiko bahwa gencatan senjata ini akan berakhir seperti perjanjian Minsk,” katanya, merujuk pada pakta yang berupaya mengakhiri konflik di Ukraina timur pada tahun 2014 dan 2015.

    Panggilan telepon dengan Zelensky dilakukan setelah Macron menggelar pertemuan darurat di Paris dengan para pemimpin Eropa untuk membahas respons terhadap perubahan kebijakan AS terhadap Ukraina yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump.

    Para pemimpin Eropa khawatir Trump ingin berdamai dengan Rusia dalam pembicaraan yang tidak akan melibatkan Kyiv, apalagi Uni Eropa.

    Sementara itu, Zelensky menyebut Macron menyampaikan kepadanya tentang isi pembicaraan dengan para pemimpin Eropa. Zelensky menilai pemimpin Eropa memiliki “visi bersama” tentang cara mencapai perdamaian.

    “Kami memiliki visi bersama: jaminan keamanan harus kuat dan dapat diandalkan,” katanya di X.

    “Keputusan lain apa pun tanpa jaminan tersebut-seperti gencatan senjata yang rapuh-hanya akan menjadi tipuan lain oleh Rusia dan awal dari perang Rusia baru melawan Ukraina atau negara-negara Eropa lainnya,” tambahnya.

    (yld/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu