Negara: Ukraina

  • Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) meminta Ukraina memberikan akses sumber daya alam (SDA), termasuk mineral yang dianggap harta karun yakni rare earth atau logam tanah jarang (LTJ). Akses sumber daya alam ini diajukan sebagai imbalan bantuan militer yang diberikan AS kepada Ukraina.

    Namun begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum menyetujui permintaan tersebut karena dianggap membebani negaranya. Ukraina sendiri tercatat memiliki cadangan mineral penting sangat besar, yang dipakai untuk industri dirgantara, pertahanan dan nuklir.

    Presiden AS Donald Trump, dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mengakses sumber daya mineral Ukraina sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada China. Namun begitu, Zelensky secara tegas mengatakan, segala bentuk eksploitasi harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina menekan agresi Rusia.

    “Ikatan ekonomi yang mengikat dengan Amerika Serikat akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi,” cetus jubir White House National Security Council, Brian Hughes, dikutip dari detikInet, Jumat (21/2/2025).

    Melalui proposal itu, AS kemungkinan memiliki sumber daya alam senilai US$ 500 miliar di Ukraina, termasuk minyak dan gas. Sementara laporan Reuters mengatakan, AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina.

    Logam Tanah Jarang di Indonesia

    Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki LTJ. Indonesia tercatat memiliki harta karun yang sama dibidik AS. Dalam catatan detikcom, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menerbitkan data Booklet ESDM yang mengolah data Badan Geologi 2020. Potensi LTJ di antaranya tersimpan dalam produk samping timah berupa monasit.

    Dalam booklet tersebut, Indonesia tercatat memiliki sumber daya monasit sebanyak 185.179 ton logam yang tersebar di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan.

    Selain itu, LTJ juga terdapat pada produk samping zircon, red mud bauksit, produk samping nikel laterit, dan produk samping batu bara. Dari total 28 lokasi mineralisasi LTJ yang terungkap, booklet itu juga menyebut baru 9 lokasi yang telah dieksplorasi awal.

    Sementara sekitar 19 lokasi belum dilakukan atau belum optimal dilakukan eksplorasi. Target akselerasi LTJ sendiri terbagi dalam beberapa klaster yakni klaster I dan II Sumatera, klaster III Kalimantan, dan klaster IV Sulawesi.

    Badan Geologi juga sempat melakukan eksplorasi potensi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, Parmonangan, dan Sumatera Utara pada 2022. Kegiatan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni eksplorasi awal, meliputi pemetaan, georadar dan geomagnet, sumur atau parit uji, serta pengeboran.

    Kemudian dilakukan eksplorasi detail melalui pengeboran yang lebih rapat dan uji ekstraksi, meliputi karakterisasi, konsentrasi, dan ekstraksi. Berdasarkan eksplorasi tersebut, tercatat kadar total LTJ tertinggi di Mamuju sebesar 4.571 ppm dan Parmonangan sebesar 1.549 ppm.

    Sepanjang 2022, Badan Geologi juga telah melakukan eksplorasi potensi LTJ di area Lumpur Sidoarjo dengan temuan potensi Lithium sebesar 86-92 ppm, potensi Stronsium sebesar 394-451 ppm, dan LTJ maksimal 111 ppm.

    (hns/hns)

  • Siapa Tri Budi Utomo? Komisaris Utama BUMN yang Baru Diangkat Dulunya Penjaga Jokowi

    Siapa Tri Budi Utomo? Komisaris Utama BUMN yang Baru Diangkat Dulunya Penjaga Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Letjen TNI sekaligus Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Tri Budi Utomo baru saja diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) Perusahaan BUMN, PT Len Industri (Persero). Namanya mendadak menjadi sorotan.

    Setelah gembar-gembor rencana Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengurusi aset 7 perusahaan raksasa BUMN, kementerian ini menjadi topik perbincangan hangat.

    Menyusul ramainya pemberitaan Danantara, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Komut baru dalam perombakan direksi PT Len Industri (Persero).

    Muncul narasi, ada langkah-langkah dwifungsi ABRI dari gelagat pemerintah belakangan, salah satunya dengan tugas fungsi ganda perwira TNI, salah satunya Tri Budi Utomo. Siapakah dia sebenarnya?

    Profil Letjen TNI Tri Budi Utomo

    Mayjen TNI Tri Budi Utomo, menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman sejak 27 Juni 2022. Lalu ia mendapatkan tugas baru sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Penugasan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Dengan tugas barunya, Tri Budi Utomo otomatis mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen).

    Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1994 ini berasal dari Kecabangan Infanteri dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Danpaspampres pada tahun 2021. Pada masa tersebut, ia turut bertugas menjaga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Riwayat Pendidikan Tri Budi Utomo

    Tri Budi Utomo adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1994 dari Kecabangan Infanteri. Selain itu, ia telah mengikuti berbagai program pendidikan militer yang menambah keahlian dan kemampuannya.

    Di antaranya, Susarcab Inf, Lat Komando, Lat Sar PARA, Sus Gultor, Kursus Tugas Staf (Seskoad), Sus Pasi Ops, KIBI AD, Sus Danyon, Sus Dandim, dan Sesko TNI.

    Perjalanan Karier Tri Budi Utomo

    Berikut adalah perjalanan karier militer Mayjen TNI Tri Budi Utomo:

    Danyon 811/Aksus Sat 81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) (2011–2012): Menjadi komandan batalyon dalam pasukan elit Kopassus. Dandim 0410/Kota Bandar Lampung (2012): Memimpin Komando Distrik Militer (Kodim) di Kota Bandar Lampung. Aspers Danjen Kopassus (2015–2016): Menjabat sebagai Asisten Personel Komando Jenderal Kopassus. Komandan Satuan-81/Gultor (2016–2017): Menjadi komandan satuan elite yang memiliki tugas khusus dan pengamanan vital. Komandan Grup A Paspampres (2018–2019): Mengawasi pengamanan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam kunjungannya ke Afghanistan pada 2018, saat negara tersebut sedang berkonflik. Danrem 052/Wijayakusuma (2020): Dipromosikan menjadi Komandan Resor Militer di wilayah Wijayakusuma. Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus (2020–2021): Kembali ke Kopassus dan menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal. Komandan Paspampres (Danpasprampres) (2021): Menggantikan Mayjen TNI Agus Subiyanto, bertanggung jawab atas pengamanan Presiden Jokowi, termasuk persiapan kunjungan ke Ukraina dan Rusia pada Juli 2022 di tengah ketegangan militer antara kedua negara. Pangdam VI/Mulawarman (2022): Setelah pergantian posisi Danpaspampres, Tri Budi Utomo dipromosikan menjadi Pangdam VI/Mulawarman, menggantikan Mayjen Teguh Pujo Rumekso. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) (2024): Mendapatkan tugas baru sebagai Sekjen Kemhan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024.

    Sepanjang kariernya, Tri Budi Utomo juga menjalani penugasan di luar negeri, seperti ke Singapura (1999), India (2007), Malaysia (2007), dan Australia (2011).

    Ia juga terlibat dalam sejumlah operasi militer di Tanah Air, di antaranya Operasi Timor-Timur (1998), Operasi Irian Jaya (2001), Operasi Aceh (2004), dan menjadi Kepala Operasi Nemangkawi TNI pada tahun 2020. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1095: Trump Salahkan Biden dan Zelensky terkait Invasi Moskow – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1095: Trump Salahkan Biden dan Zelensky terkait Invasi Moskow – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1095.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengubah pernyataannya, mengakui Rusia yang menyerang Ukraina terlebih dahulu, namun tetap menyalahkan Joe Biden dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Sementara itu, Trump mengatakan akan segera meneken perjanjian mineral dengan Ukraina.

    Para negosiator AS mengancam Ukraina apabila tidak segera menyetujui kesepakatan mineral langka, maka akan memutus akses ke Starlink.

    Selengkapnya, berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1095 dikutip dari TheGuardian:

    Trump Mengubah Sikap, Akui Rusia Invasi Ukraina

    Dalam wawancara dengan Fox News pada Jumat (21/2/2025), Donald Trump mengakui bahwa Rusia menginvasi Ukraina atas perintah Vladimir Putin. 

    Meski telah mengakui hal tersebut, Trump tetap menyalahkan Presiden AS saat itu, Joe Biden dan Presiden Ukraina, Zelensky karena tidak mencegat invasi tersebut.

    Ia juga mengatakan bahwa Ukraina seharusnya tidak pernah memulai perang tiga tahun lalu, yang menuai kritik internasional.

    Perjanjian Mineral Ukraina-AS

    Trump memperkirakan perjanjian mineral dengan Ukraina akan segera ditandatangani.

    Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, menyebutkan Zelensky diharapkan menandatangani kesepakatan dalam waktu dekat.

    Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa perjanjian itu sedang dibicarakan.

    “Saya berharap, hasil yang adil,” katanya.

    Ancaman Pemutusan Starlink

    Negosiator AS dalam kesepakatan mineral mengancam akan memutus akses Ukraina ke Starlink apabila Zelensky tidak segera menekan perjanjian tersebut.

    Ancaman ini disampaikan dalam pertemuan antara Keith Kellogg dan Zelensky pada Kamis (20/2/2025).

    Perlu diketahui, Starlink sangat penting bagi komunikasi internet Ukraina, termasuk untuk keperluan militer.

    Zelensky menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk lebih aktif dalam memastikan perdamaian di Ukraina.

    Ia yakin bahwa perang dapat diakhiri dengan strategi yang jelas bersama mitra Eropa dan Amerika.

    “Adalah mungkin untuk mengakhiri perang dengan Rusia karena Ukraina dan mitranya di Eropa memiliki “proposal yang jelas,” kata Zelensky.

    Resolusi PBB Mengenai Ukraina

    Sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa As telah memberikan usulan resolusi ke PBB.

    Usulan ini menjelaskan bahwa wilayah Ukraina yang telah diduduki Rusia tidak perlu disebutkan.

    Namun resolusi ini berbeda dari rancangan Ukraina dan sekutunya di Eropa yang menekankan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang.

    Merasa mendapatkan dukungan dari Trump, resolusi AS mendapat sambutan positif dari duta besar Rusia untuk PBB.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 1 Pekerja

    Rusia melancarkan serangan drone ke arah Kyiv.

    Serangan tersebut menewaskan seorang pekerja kereta api di luar Kyiv.

    Tidak hanya itu, serpihan drone jatuh di gedung-gedung di Kyiv, menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

    Pasukan Rusia mengebom kota Huliaipole.

    Serangan ini membuat 3 warga kota tersebut luka-luka.

    Serangan bom berpemandu Rusia tampaknya tidak hanya menghantam tengah kota, desa dekat lokasi kejadian juga terkena dampaknya.

    Di mana satu orang tewas akibat serangan bom Rusia.

    Dalam pertemuan di hari Kamis (20/2/2025), Keith Kellog melontarkan pujian untuk Presiden ukraina.

    Ia memuji Zelensky sebagai pemimpin yang tangguh dan berani.

    Hal ini berbeda dari pernyataan Trump yang menyebut Zelensky sebagai “diktator”.

    Sempat membela Zelensky atas tuduhan yang dilontarkan Trump, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, keduanya akan bertemu minggu depan.

    Starmer akan bertemu Trump dalam kunjungannya ke AS untuk membahas perang Ukraina.

    Rusia bersedia menggunakan 300 miliar USD asetnya yang dibekukan di Eropa untuk rekonstruksi Ukraina.

    Namun, Rusia ingin sebagian dana digunakan di wilayah yang dikuasai pasukan Moskow.

    (Tribunnews.com/Farrah Putri)

    Artikel Lain Terkait Perang Rusia vs Ukraina

  • Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin harus “bersatu” untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Moskow dan Kyiv.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/2/2025), komentar Trump ini menandai perubahan dari sebelumnya saat dia mengkritik Zelensky sebagai “diktator.” Trump sebelumnya mengkritik Zelensky setelah presiden Ukraina itu mengeluh bahwa negaranya — yang diinvasi Rusia pada tahun 2022 — tak diikutsertakan dalam pembicaraan antara pejabat AS dan Rusia.

    “Presiden Putin dan Presiden Zelensky harus bersatu. Karena Anda tahu? Kita ingin menghentikan pembunuhan jutaan orang,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (21/2) waktu setempat.

    Trump juga mengatakan Kyiv “diharapkan dalam waktu yang cukup singkat” akan menandatangani kesepakatan yang memberikan Washington akses istimewa ke cadangan mineral Ukraina.

    “Mereka sangat berani, dalam segala hal yang dapat Anda bayangkan. Namun, kita menghabiskan harta kita di suatu negara yang sangat, sangat jauh,” kata Trump tentang Ukraina.

    Trump ingin Ukraina memberi perusahaan-perusahaan AS akses ke sumber daya alamnya yang melimpah sebagai kompensasi atas puluhan miliar dolar bantuan yang diberikan selama era pendahulunya, Joe Biden.

    Sebagai imbalannya, Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat untuk menandatangani hak-hak yang berharga tersebut.

    Zelensky — yang menolak perjanjian tersebut — mengatakan pada hari Jumat bahwa ia mengharapkan “hasil yang adil.”

    Sebelumnya, Trump minggu ini menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan” dan secara keliru menyalahkan Ukraina karena memulai perang.

    “Saya telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Putin, dan saya tidak melakukan pembicaraan yang begitu baik dengan Ukraina. Mereka tidak memiliki kartu apa pun,” kata Trump di Gedung Putih.

    Seruannya agar Zelensky dan Putin bekerja sama tersebut muncul meskipun ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News, bahwa tidak “sangat penting” bagi Zelensky untuk terlibat dalam pembicaraan AS-Rusia.

    Trump pun kembali menolak untuk menyalahkan Rusia atas invasi Februari 2022, dengan mengatakan bahwa Putin memang “menyerang tetapi mereka seharusnya tidak membiarkannya menyerang.”

    Sementara itu, dengan Eropa yang terguncang oleh sikap baru AS terhadap konflik tersebut, Ukraina mendapat dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    “Kami tidak akan meninggalkan Ukraina sendirian dan memutuskan hal-hal di luar sepengetahuan mereka,” katanya pada hari Jumat (21/2) di acara kampanye besar terakhirnya sebelum pemilihan umum akhir pekan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS. 

    Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain. 

    AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.

    Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.

    Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.

    Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.

    Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

  • Harga Minyak Dunia Anjlok, Catat Kerugian Mingguan – Page 3

    Harga Minyak Dunia Anjlok, Catat Kerugian Mingguan – Page 3

    Namun, fokus pedagang juga pada gangguan pasokan minyak, yang membatasi beberapa kerugian. Rusia mengatakan aliran minyak Caspian Pipeline Consortium, rute utama untuk ekspor minyak mentah dari Kazakhstan, berkurang 40% pada hari Selasa setelah serangan pesawat nirawak Ukraina di sebuah stasiun pompa.

    Namun, kantor berita Rusia Interfax melaporkan pada hari Jumat, aliran minyak dari ladang minyak Tengiz Kazakhstan melalui CPC tidak terganggu.

    Kazakhstan telah memompa volume minyak tertinggi yang pernah tercatat meskipun jalur ekspor CPC melalui Rusia mengalami kerusakan, kata sumber industri pada hari Kamis. Tidak jelas bagaimana Kazakhstan mampu memompa volume minyak tersebut.

    Investor ketakutan setelah perusahaan membukukan laba yang lebih rendah dan mencatat kerugian penurunan nilai sebesar USD 2,3 miliar.

    analis di StoneX Alex Hodes dalam sebuah catatan pada hari Jumat menuliskan bahwa serangan pesawat nirawak Ukraina membantu mendukung harga minyak mentah minggu ini.

    Ini juga menunjuk pada ekspektasi analis bahwa OPEC+ akan menunda pemangkasan produksinya sekali lagi, mengingat harga minyak mentah tetap di bawah USD 80 per barel.

     

  • Cuaca Indonesia Akhir Pekan, Sabtu 22 Februari 2025: Hujan Ringan di Beberapa Wilayah – Page 3

    Cuaca Indonesia Akhir Pekan, Sabtu 22 Februari 2025: Hujan Ringan di Beberapa Wilayah – Page 3

    Analis rantai pasokan memperkirakan cuaca ekstrem akan menyebabkan fluktuasi harga pangan yang tidak stabil sepanjang tahun 2025. Hal ini terjadi setelah harga kakao dan kopi meningkat lebih dari dua kali lipat dalam setahun terakhir.

    Penelitian oleh konsultan Inverto menemukan kenaikan tajam harga sejumlah komoditas pangan pada tahun hingga Januari yang berkorelasi dengan cuaca yang tidak terduga, mengonfirmasi peringatan bahwa kerusakan iklim dapat menyebabkan kekurangan pangan.

    Beberapa otoritas menyatakan tahun 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat dan tren menuju suhu yang lebih tinggi diyakini berlanjut hingga tahun 2025. Inverto mengatakan tren jangka panjang menuju peristiwa cuaca yang lebih ekstrem akan terus menghantam hasil panen di berbagai wilayah, yang menyebabkan lonjakan harga.

    Menurut penelitian tersebut, kenaikan harga tertinggi terjadi pada kakao dan kopi, masing-masing naik 163 persen dan 103 persen karena kombinasi curah hujan dan suhu yang lebih tinggi dari rata-rata di daerah penghasil.

    Harga minyak bunga matahari meningkat 56 persen setelah kekeringan menyebabkan hasil panen yang buruk di Bulgaria dan Ukraina, yang juga terpengaruh oleh invasi Rusia. Komoditas pangan lain yang mengalami lonjakan harga termasuk jus jeruk dan mentega, yang naik lebih dari sepertiga, serta daging sapi yang naik lebih dari seperempat.

    “Produsen pangan dan pengecer harus mendiversifikasi rantai pasokan dan strategi pengadaan mereka untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu wilayah yang terdampak gagal panen,” kata Katharina Erfort dari Inverto, seperti dikutip dari The Guardian, Minggu 16 Februari 2025.

  • Di Era Presiden Prabowo, Fadli Zon Yakin Indonesia Capai Swasembada Pangan seperti Orba – Halaman all

    Di Era Presiden Prabowo, Fadli Zon Yakin Indonesia Capai Swasembada Pangan seperti Orba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, menyatakan keyakinannya bahwa target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai, seperti yang pernah diraih pada era Orde Baru.

    Dia menilai, kesempatan untuk mencapainya semakin terbuka di bawah kepemimpinan Prabowo yang memiliki komitmen kuat terhadap sektor pertanian.

    Hal itu disampaikannya dalam acara Pembukaan Sekolah Tani Muda II di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    “Saya yakin ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kita bisa mewujudkan swasembada pangan, seperti yang pernah kita capai di masa lalu,” kata Fadli.

    Fadli mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencatatkan swasembada pangan pada tahun 1984, di mana Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) atas pencapaian tersebut.

    Penghargaan FAO merupakan prestasi tertinggi dalam bidang pangan dan pertanian.

    “Pada tahun 1984, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil meraih swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO. Namun, pencapaian tersebut belum dapat diulang secara berkelanjutan,” ujar Fadli.

    Fadli optimis bahwa pemerintahan Prabowo dapat mengulang kesuksesan tersebut, mengingat komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

    Namun, ia juga menyadari bahwa tantangan untuk mencapai swasembada pangan tidaklah mudah, terutama dengan adanya perubahan iklim global yang semakin tidak menentu.

    “Pencapaian swasembada pangan sangat penting, apalagi di tengah tantangan global yang luar biasa. Salah satunya adalah perubahan iklim yang semakin sering terjadi dan membawa ketidakpastian,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Selain perubahan iklim, Fadli juga mengingatkan tentang tantangan global lainnya, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang turut memengaruhi ketersediaan pangan dan ketahanan pangan global.

    Kendati demikian, Fadli tetap optimis bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut dan mewujudkan swasembada pangan di masa depan.

  • Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski begitu, mulai ada tanda-tanda kelemahan dari Kyiv, khususnya setelah penyokong nomor satunya, Amerika Serikat (AS), mengambil langkah untuk menghentikan intervensinya dalam perang itu.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025):

    1. Zelensky Tipu Trump?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menipu Presiden AS Donald Trump. Hal ini terkait dengan potensi mineral yang ada di Ukraina, yang sempat dijadikan bahan jaminan Kyiv untuk membayar senjata yang diberikan Washington untuk perangnya dengan Rusia.

    Mengutip Russia Today, Zelensky mengklaim bahwa Ukraina memiliki deposit titanium terbesar di Eropa, sementara Perdana Menteri Denis Shmigal menulis dalam sebuah opini untuk Politico bahwa lapisan tanah bawah negara itu mengandung “22 dari 30 mineral yang terdaftar sebagai penting bagi Uni Eropa.

    Namun hal ini tidaklah benar menurut anggota Verkhovna Rada Ukraina, Artyom Dmitruk. Ia menjelaskan bahwa taktik Zelensky itu menipu.

    “Ini adalah masalah di mana Zelensky sekali lagi membodohi seluruh dunia, dan, lebih khusus lagi, Donald Trump dan timnya,” kata Dmitruk.

    “Pertama, semua sumber daya ini, mineral tanah jarang, saat ini terletak di wilayah dengan pertempuran aktif. Kedua, tidak seorang pun dapat mengatakan berapa harga untuk mengekstraksi sumber daya ini,” imbuhnya.

    “Jika sumber daya berharga ini dapat ditambang dengan mudah dan dalam skala besar seperti yang dijanjikan Zelensky, dan jika itu menguntungkan, perusahaan-perusahaan di Ukraina pasti sudah mulai melakukannya sejak lama. Itu adalah kebohongan lain, lelucon lain yang coba dieksploitasi Zelensky.”

    2. Trump Bekukan Senjata ke Ukraina

    AS telah menghentikan penjualan senjata ke Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh anggota parlemen senior Roman Kostenko, yang menjabat sebagai sekretaris Komite Pertahanan Verkhovnaya Rada.

    Washington telah menjadi sumber bantuan militer terbesar bagi Ukraina sejak meningkatnya konflik dengan Rusia pada awal tahun 2022, termasuk melalui pengiriman senjata dan peralatan serta dukungan finansial. Sebagian dari bantuan finansial tersebut telah digunakan untuk membayar produsen senjata AS untuk mendapatkan senjata baru bagi tentara Ukraina atau mengganti senjata lama yang sebelumnya disediakan.

    “Menurut informasi saya, senjata yang akan dijual telah dihentikan. Perusahaan-perusahaan yang siap mentransfer senjata ini sekarang menunggu karena belum ada keputusan (dari Washington),” kata jurnalis Natalia Moseychuk.

    Ia mengklaim bahwa penangguhan tersebut terkait dengan pemulihan hubungan yang sedang berkembang antara Washington dan Moskow, yang mengadakan negosiasi langsung pertama mereka di tingkat senior dalam tiga tahun di Arab Saudi minggu ini. Menurut Kostenko, fakta bahwa Ukraina tidak diundang ke pembicaraan tersebut telah memicu ketidakpastian di antara produsen senjata AS tentang pengiriman ke Kyiv.

    3. Potensi Perdamaian

    Gencatan senjata di Ukraina dapat dicapai tahun ini meskipun posisi kedua belah pihak ‘sangat bertentangan’. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama (HUR) Ukraina, Kirill Budanov.

    Dalam pernyataannya, Budanov menyebut potensi itu sangat terbuka. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat mengingat satu pun konflik di mana pengerahan pasukan penjaga perdamaian, seperti yang sebelumnya diusulkan Inggris, terbukti efektif.

    “Ini adalah situasi yang paradoks: meskipun posisi awal kedua belah pihak sangat bertentangan, saya percaya bahwa kita akan mencapai gencatan senjata tahun ini. Berapa lama itu akan berlangsung dan seberapa efektif itu adalah pertanyaan lain,” kata Budanov kepada kantor berita Hromadske pada hari Kamis.

    Bulan lalu, laporan media menyebutkan bahwa Budanov mengatakan dalam sebuah rapat tertutup di parlemen bahwa Ukraina mungkin tidak akan bertahan kecuali perundingan dengan Rusia dimulai pada musim panas ini. HUR telah membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan yang dituduhkan itu salah dan diambil di luar konteks.

    Menurut Budanov, tidak ada kerangka kerja, selain keanggotaan NATO, yang dapat dianggap sebagai jaminan keamanan sejati bagi Ukraina. Menurutnya, semua pilihan lain harus dianggap hanya sebagai “komitmen untuk mendukung”.

    4. Putin Mesra dengan Trump soal Ukraina

    Kremlin menawarkan dukungan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertikaiannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia menuduh presiden Ukraina itu melontarkan pernyataan yang “tidak dapat diterima” tentang para pemimpin dunia.

    “Retorika Zelensky dan banyak perwakilan rezim Kyiv masih jauh dari kata memuaskan. Fakta bahwa peringkat Zelensky menurun adalah tren yang sangat jelas,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

    Kembalinya Trump ke kursi kepresidenan telah mulai menghangatkan hubungan AS-Rusia yang sedang sekarat, yang jatuh ke titik terendah sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 di bawah Joe Biden, pendahulu Trump, karena perang Moskow di Ukraina.

    Sebaliknya, hubungan Kyiv dengan Washington, yang penting untuk pertahanan medan perangnya melawan Rusia, telah mulai retak di bawah Trump. Ketegangan muncul pada potensi kesepakatan AS untuk mengeksploitasi sumber daya alam Ukraina dan atas keputusan AS untuk mengadakan pembicaraan dua arah dengan Rusia tentang Ukraina tanpa Kyiv.

    Zelensky pada hari Rabu menuduh Trump hidup dalam “gelembung disinformasi” setelah Trump menyebutnya “seorang diktator” dan menepis klaim Trump bahwa peringkat popularitasnya hanya 4% sebagai pernyataan yang salah. Kremlin pun mendukung Trump.

    Peskov mengatakan dia tidak ingin membahas detail angka ketika membahas popularitas Zelensky, yang menurut jajak pendapat diUkraina menunjukkan di atas 50%. Ia menuduh Ukraina menghabiskan uang pembayar pajak asing dengan cara yang tidak terkendali dan menolak upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang dihabiskan di masa lalu.

    “Sering kali perwakilan rezim Ukraina, terutama dalam beberapa bulan terakhir, membiarkan diri mereka mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima tentang kepala negara lain,” kata Peskov, tanpa memberikan contoh.

    “Kami melihat ada perbedaan tertentu antara Washington dan Kyiv,” imbuhnya. 

    5. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS “telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina,” mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    6. AS Tolak Resolusi PBB 

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini menjadi sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya. Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas, tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    7. Good Bye Zelensky?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan kalah dari mantan panglima tertingginya, Valery Zaluzhny, dengan selisih suara yang besar jika pemilihan umum diadakan di Ukraina hari ini. Hal ini terungkap dari jajak pendapat yang dilakukan The Economist.

    “Banyak orang Ukraina jelas frustrasi dengan pemimpin perang mereka,” tulis laman itu.

    “Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, Zelensky akan kalah dalam pemilihan umum mendatang sebesar 30% hingga 65% dari Valery Zaluzhny, jika mantan komandan tersebut mencalonkan diri untuk jabatan. Zaluzhny saat ini menjabat sebagai duta besar Ukraina untuk Inggris,” lapor media itu dikutip RT.

    The Economist lebih lanjut mengklaim bahwa, sangat kontras dengan popularitas 90% yang konon dinikmatinya selama hari-hari awal konflik pada tahun 2022, peringkat kepercayaan Zelensky mencapai titik terendah sebesar 52% bulan lalu.

    Pada hari Kamis, media Ukraina Strana UA, yang dianggap beroposisi terhadap pemerintah, mengutip survei terbaru yang dilakukan oleh Socis yang menunjukkan bahwa hanya 15,9% yang akan memilih Zelensky. Sementara Zaluzhny memperoleh dukungan dari 27,2% responden.

    (sef/sef)

  • 5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan sejumlah kebijakan baru terhadap sejumlah negara dunia. Hal ini merupakan langkahnya untuk menstabilkan neraca perdagangan dan memperbaiki keuangan Negeri Paman Sam.

    Sejumlah langkah pun telah diambil oleh Trump. Berikut perkembangan terbarunya dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Trump Siapkan Rencana untuk Asia

    Pemerintahan Trump dilaporkan tengah membangun rencana baru untuk Asia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan gas di negara-negara benua terbesar di dunia itu.

    Mengutip Reuters, rencana ini terkuak saat Trump menggelar makan siang dengan mitranya dari Jepang, Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba, bulan ini. Dalam acara tersebut, Ishiba disebutkan berbicara terkait proposal pembukaan ladang gas di Alaska untuk dikirimkan ke sekutu AS di Asia.

    “Trump dan raja energinya, Doug Burgum, membingkai usaha tersebut sebagai cara bagi Jepang untuk mengganti pengiriman energi Timur Tengah dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangannya dengan AS,” ujar dua pejabat yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tertutup tersebut.

    “Ishiba, yang ingin memastikan pertemuan pertama yang positif dan mencegah tarif AS yang merusak, menyampaikan nada optimis tentang proyek LNG Alaska. Ia memberi tahu Trump dan Burgum bahwa ia berharap Jepang dapat berpartisipasi dalam proyek senilai US$ 44 miliar (Rp 717 triliun) tersebut,” jelasnya.

    Trump berulang kali menyebutkan proyek tersebut dalam pernyataan publiknya setelah makan siang. Ishiba tidak menyebutkannya, dan tidak ada referensi tentangnya dalam pembacaan resmi pembicaraan tersebut.

    Wawancara Reuters dengan lebih dari selusin orang, termasuk pejabat AS dan Asia saat ini dan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump bergerak untuk mengubah hubungan ekonomi dengan Asia Timur. Ia akan mengikat sekutu regional itu melalui peningkatan investasi dalam bahan bakar fosil Amerika, khususnya LNG.

    Reuters menemukan bahwa promosi penjualan AS berupaya untuk memanfaatkan kekhawatiran di ibu kota Asia tentang tarif dan keamanan jalur laut yang membawa impor energi mereka. Rincian pertukaran di balik layar dan hal-hal spesifik tentang pendekatan AS belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Sementara proposal LNG Alaska menghadapi kendala biaya dan logistik, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan negara-negara lain menerima gagasan untuk meningkatkan impor gas AS secara lebih luas. Ini ditanggapi sebagai langkah memperkuat ekonomi AS dan melemahkan pengaruh China dan Rusia.

    Keterlibatan Jepang dalam strategi Trump yang sedang berkembang akan sangat penting. Jepang adalah pembeli LNG nomor 2 di dunia, investor utama dalam infrast

    Sruktur energi, dan pusat perdagangan dengan kelebihan pasokan LNG yang dapat membantu membuka pasar baru bagi gas AS di Asia Tenggara.

    “AS memproduksi beberapa LNG terbersih di dunia dan kami yakin Jepang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membeli minyak dan gas Amerika yang melimpah,” kata Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes.

    2. Negara Muslim Ini Jadi Korban Baru Trump

    Keputusan Trump untuk menerapkan embargo pada lembaga bantuan Washington, USAID, telah memicu dampak bagi sejumlah negara dunia yang bergantung dari donornya. Salah satunya adalah Pakistan, yang menggunakan dana dari lembaga itu untuk menangkal perubahan iklim.

    Mengutip AFP, pada tahun 2012, USAID berkomitmen memberikan hibah sebesar US$ 66 juta (Rp 1 triliun) untuk meningkatkan layanan kota Sind. Ini termasuk renovasi utama pabrik pemompaan dan pemurnian air dari kanal sejauh 22 kilometer (14 mil).

    Namun, lembaga nirlaba Pakistan yang bekerja sama dengan USAID, HANDS, mengatakan embargo bantuan Trump telah memblokir US$ 1,5 juta (Rp 24 miliar) yang dialokasikan untuk membuat skema tersebut layak dalam jangka panjang. Ini kemudian membahayakan proyek tersebut ‘dalam beberapa bulan’ ke depan.

    Proyek tersebut sebenarnya ditargetkan menyalurkan 1,5 juta galon (5,7 juta liter) setiap hari dan melayani sekitar 350.000 orang di Jacobabad, kota tempat kemiskinan yang parah merupakan hal yang biasa. Penghentian bantuan ini pun telah menimbulkan keresahan di antara warga kota itu

    “Ini telah mengubah hidup kami. Jika pasokan air terputus, akan sangat sulit bagi kami. Bertahan hidup akan menjadi tantangan, karena air adalah hal terpenting bagi kehidupan,” tandas warga wilayah Jacobabad bernama Tufail Ahmed.

    Tak hanya Tufail, aktivis sosial lokal berusia 47 tahun bernama Abdul Ghani memohon agar pekerjaan lembaga tersebut dilanjutkan. Pasalnya, jika pasokan dihentikan, masyarakat akan sangat terpengaruh.

    “Kemiskinan tersebar luas di sini dan kami tidak mampu mencari alternatif,” kata Ghani

    HANDS mengatakan bahwa mereka menemukan pembekuan bantuan asing selama 90 hari oleh Trump melalui laporan media tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini pun membuat operasional lembaga itu terganggu.

    Layanan tersebut kemungkinan akan berhenti berfungsi dalam beberapa bulan ke depan. CEO HANDS Shaikh Tanveer Ahmed menyebutkan proyek tersebut akan menjadi kegagalan total kecuali jika ada penyandang dana lain yang turun tangan.

    “Karena semuanya ditangguhkan, kami harus menarik staf kami dan kami harus menarik semua layanan untuk proyek air ini. Empat puluh tujuh staf, termasuk para ahli yang mengelola pemurnian air dan melayani infrastruktur, telah dipulangkan,” kata Ahmed, kepada AFP.

    3. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina”. Ini mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    4. Melunak ke Rusia

    AS diketahui mulai mengambil langkah lunak kepada Rusia. Hal ini terjadi setelah pertemuan delegasi Washington dan Moskow di Arab Saudi, Selasa lalu.

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak. Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan belum sampai ke arah sana.

    5. Trump Tolak Dukung Resolusi PBB soal Kedaulatan Ukraina

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya.

    Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan “saat ini, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut”.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    (sef/sef)