Negara: Ukraina

  • Kilang Minyak Ryazan Rusia Berhenti Operasi Setelah Serangan Drone Ukraina

    Kilang Minyak Ryazan Rusia Berhenti Operasi Setelah Serangan Drone Ukraina

    JAKARTA – Kilang minyak Ryazan Rusia menghentikan operasinya setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina pada Senin.

    Unit penyulingan minyak mentah utama di kilang tersebut, CDU-6, terbakar dalam serangan tersebut. Pabrik itu lantas menghentikan sepenuhnya pemrosesan minyak, kata sumber kepada Reuters dilansir Senin, 24 Februari.

    Rosneft, pemilik pabrik terebut, tidak menanggapi permintaan tanggapan.

    Militer Ukraina mengatakan pada Senin, beberapa drone mereka telah menghantam kilang minyak Ryazan semalam, dengan lima ledakan terjadi di sekitarnya.

    Gubernur wilayah Ryazan, Pavel Malkov, mengatakan melalui aplikasi pesan Telegram, puing-puing yang jatuh dari drone Ukraina yang hancur telah memicu kebakaran di perusahaan industri di wilayah tersebut.

    Pabrik tersebut mungkin akan kembali beroperasi sebagian dalam beberapa hari, menurut salah satu sumber yang berbicara kepada Reuters.

    Unit CDU-6 memiliki kapasitas sekitar 170.000 barel per hari, atau sekitar 48% dari kapasitas pengilangan Ryazan. Kilang tersebut mungkin akan menyalakan unit distilasi utama CDU-4 dan CDU-3, sementara CDU-6 sedang dalam perbaikan, kata sumber tersebut.

    CDU-4 dan CDU-3 memiliki total kapasitas penyulingan sekitar 145.000 barel per hari, atau sekitar 41% dari kapasitas penyulingan terpasang pabrik tersebut, menurut sumber dan perhitungan Reuters.

    Kilang Ryazan melanjutkan sebagian pemrosesan minyak dan memuat bahan bakar motor ke tangki kereta api pada 11 Februari setelah menganggur selama 18 hari setelah serangan drone Ukraina lainnya pada 24 Januari.

    Kilang Ryazan memproses 13,1 juta metrik ton (262.000 barel per hari), atau hampir 5% dari total produksi penyulingan Rusia pada tahun 2024.

    Ini menghasilkan 2,3 juta ton bensin, 3,4 juta ton solar, 4,2 juta ton bahan bakar minyak dan 1 juta bahan bakar jet, menurut data berdasarkan sumber.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.098 pada Selasa (25/2/2025).

    Pada tengah malam, Rusia meluncurkan 40 pesawat tak berawak ke Ukraina.

    Ukraina melaporkan setelah peluncuran tersebut, dua orang terluka akibat ledakan UAV di Dergachi, Kharkiv.

    Negara-negara Eropa Tingkatkan Bantuan ke Ukraina

    Sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan bantuan militer ke Ukraina di tengah pembicaraan mengenai upaya AS untuk menengahi perundingan yang akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Norwegia mengatakan berencana menggunakan 3,5 miliar kroner Norwegia atau sekitar 315 juta dolar untuk pembelian dari industri pertahanan Ukraina; dan 600 juta kroner untuk membeli pesawat nirawak dan mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk Ukraina.

    Denmark mengatakan menjanjikan bantuan militer sebesar 2 miliar kroner Denmark (280 juta dolar) untuk Ukraina.

    Pemerintah Swedia mengumumkan janji bantuan sebesar 1,2 miliar kronor Swedia (113 juta dolar) untuk pertahanan udara.

    Estonia, negara berpenduduk 1,3 juta orang, mengumumkan akan meningkatkan bantuannya ke Ukraina sebesar 25 persen termasuk membeli 10.000 peluru mortir dengan biaya tambahan 25 juta Euro, di atas 100 juta Euro yang telah dijanjikan dari industri pertahanannya.

    Sedangkan Latvia berjanji tahun ini akan mengirimkan pengangkut personel lapis baja, drone, dan peralatan lainnya ke Ukraina.

    Sebelumnya Latvia telah berinvestasi 500 ribu Euro untuk pertahanan Ukraina dalam tiga tahun terakhir.

    Trump dan Macron Bertemu di Prancis, Bahas soal Ukraina

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan perbedaan mencolok dalam sikap mereka terhadap Ukraina selama pertemuan di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025).

    Macron menegaskan ia tidak setuju dengan Trump pada beberapa isu utama yang menandai tiga tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Trump menolak menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktator, setelah menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai diktator minggu lalu. 

    Sedangkan Macron mengatakan sudah jelas bahwa Rusia adalah agresor dalam perang tersebut.

    PM Ceko: Aset Rusia yang Disita Harus Digunakan untuk Bantu Ukraina

    Perdana Menteri Ceko, Petr Fiala, mengatakan Eropa harus menggunakan uang dari aset Rusia yang dibekukan untuk dukungan militer lebih lanjut bagi Ukraina.

    Ia juga menyerukan kepada negara-negara Eropa agar melonggarkan aturan fiskalnya untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

    Eropa Lebih Banyak Beli Bahan Bakar Rusia daripada Beri Bantuan ke Ukraina

    Uni Eropa masih menghabiskan lebih banyak uang untuk bahan bakar fosil Rusia daripada untuk bantuan keuangan ke Ukraina, berdasarkan sebuah laporan yang menandai ulang tahun ketiga invasi tersebut.

    Eropa diperkirakan membeli bahan bakar fosil senilai 22 miliar Euro dari Rusia pada tahun 2024 tetapi hanya memberikan 19 miliar Euro untuk mendukung Ukraina, menurut laporan baru oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang diterbitkan pada Senin kemarin.

    Sebelumnya, Eropa dikabarkan mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar dari Rusia, meski jumlah tersebut masih lebih besar daripada jumlah bantuan mereka untuk Ukraina.

    Eropa akan Beri Jaminan Keamanan untuk Ukraina

    Presiden Prancis, Emmanual Macron, mengatakan Eropa siap memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina jika terjadi gencatan senjata termasuk pasukan penjaga perdamaian.

    Ia menegaskan pasukan penjaga perdamaian tersebut tidak akan dikirim ke garis depan.

    Sebelumnya dalam konferensi dengan Macron di Gedung Putih kemarin, Presiden AS Donald Trump mengklaim Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina.

    Presiden Turki: Ukraina Harus Berpartisipasi dalam Perundingan

    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mengatakan Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun terkait perang Rusia-Ukraina.

    “Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun,” kata Erdoğan, pada hari Senin.

    “Jika hasil dari proses baru ini ingin diperoleh, Ukraina harus diikutsertakan dalam proses ini dan perang ini harus diakhiri melalui perundingan bersama,” tambahnya.

    Sejak invasi Rusia di Ukraina, ia dengan tegas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

    Rusia akan Evakuasi Warganya dari Kursk

    Rusia mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina dan Palang Merah untuk mengevakuasi penduduknya dari wilayah Kursk, yang sebagian wilayahnya telah direbut oleh Ukraina.

    Warga Kursk yang sudah berada di Sumy di Ukraina akan dibawa melalui negara tetangga Belarus dan kemudian ke Rusia.

    Palang Merah hanya mengatakan bahwa mereka mendukung warga sipil yang dievakuasi di wilayah Sumy, tanpa mengonfirmasi kesepakatan apa pun.

    Dewan Keamanan PBB Adopsi Resolusi AS

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi AS mengenai perang Ukraina yang didukung oleh Rusia karena tidak mengandung kritik terhadap invasi ilegal tersebut.

    Ada 10 suara yang mendukung dan tidak ada yang menentang; lima abstain termasuk Prancis dan Inggris, yang dapat memveto resolusi tersebut.

    Sebelumnya, AS dipaksa untuk abstain karena majelis umum PBB yang jauh lebih besar mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

    Sekutu Eropa Temui Zelensky di Ukraina

    Ukraina menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Eropa untuk menandai tiga tahun perang habis-habisan dengan Rusia pada Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, para pejabat tinggi AS tidak hadir di tengah perubahan haluan pemerintah AS terhadap Ukraina, sejak Donald Trump kembali berkuasa.

    “Para otokrat di seluruh dunia tengah mengamati dengan saksama apakah ada impunitas jika Anda melanggar batas internasional atau menyerang tetangga Anda, atau apakah ada pencegahan yang sesungguhnya,” Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan di Kyiv, seperti diberitakan Le Monde.

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berjanji akan meningkatkan lebih banyak bantuan untuk Ukraina.

    Beberapa jam setelah peringatan tersebut, Trump mengatakan ia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan potensial untuk mengakhiri perang.

    Secara terpisah, Putin mengisyaratkan negara-negara Eropa dapat menjadi bagian dari penyelesaian, tetapi ia belum membahas penyelesaian perang secara rinci dengan Donald Trump.

    Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan agar AS menjadi penengah dalam perundingan Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Presiden Prancis Emmanuel Macron Kesal Trump Bohong Soal Ukraina, Hubungan AS-Eropa Retak? – Halaman all

    Presiden Prancis Emmanuel Macron Kesal Trump Bohong Soal Ukraina, Hubungan AS-Eropa Retak? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menegangkan terjadi ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump di Gedung Putih, Senin (24/2/2025) waktu setempat.

    Saat menghadiri konferensi pers di Gedung Putih, nampak Emmanuel Macron dan Donald Trump bersitegang.

    Hal itu terjadi ketika Donald Trump mengklaim bahwa negara-negara Eropa hanya memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina.

    “Sebagai informasi, Eropa meminjamkan uang kepada Ukraina. Mereka akan mendapatkan kembali uang mereka,” kata Trump, dikutip dari The Mirror.

    Mendengar hal tersebut, Macron pun tampak kesal dengan menyela omongan Trump.

    “Tidak, sejujurnya, kami yang membayar,” tegas Macron.

    “Kami membayar 60 persen dari total biaya. Seperti di AS: pinjaman, jaminan, hibah,” ungkap Macron.

    Selama pembicaraan, Macron juga menanggapi pernyataan Trump tentang aset Rusia yang dibekukan di Eropa, dan menepis anggapan bahwa aset tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Ukraina.

    “Kami memiliki aset senilai $230 miliar yang dibekukan di Eropa, aset Rusia.”

    “Namun, ini bukan agunan pinjaman karena bukan milik kami. Jadi, aset tersebut dibekukan,” kata Presiden Prancis tersebut.

    Trump tampak tidak terpengaruh oleh interupsi tersebut, namun memberikan tanggapan yang meremehkan.

    “Jika Anda percaya itu, saya tidak keberatan. Mereka mendapatkan kembali uang mereka, sedangkan kami tidak. Namun sekarang kami mendapatkannya,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Saat pembicaraan dengan Presiden Prancis berlanjut, Trump sekali lagi menekankan permintaannya agar Ukraina menandatangani hak mineral senilai ratusan miliar dolar untuk membayar kembali bantuan militer AS.

    “Uang yang dikeluarkan sangat besar dan kami tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan,” katanya.

    Teguran diplomatik secara langsung yang dilakukan oleh Macron kepada Trump jarang terjadi di Gedung Putih.

    Hal ini menyoroti ketegangan yang mendasari dalam diskusi kedua pemimpin meskipun nada bicara mereka tampak ramah.

    AS Tolak Salahkan Rusia dalam Perang Ukraina

    AS kembali menunjukkan sikap politiknya yang berubah drastis semenjak Donald Trump menjabat kembali.

    Terbaru, AS berpisah dengan sekutu-sekutunya di Eropa dengan menolak menyalahkan Rusia atas invasinya ke Ukraina dalam pemungutan suara pada tiga resolusi PBB, Senin (24/2/2025).

    Perpecahan yang makin besar ini menyusul keputusan Trump untuk membuka negosiasi langsung dengan Rusia guna mengakhiri perang, yang membuat Ukraina dan para pendukungnya di Eropa kecewa karena mengecualikan mereka dari pembicaraan pendahuluan minggu lalu.

    Di Majelis Umum PBB, AS bergabung dengan Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi Ukraina yang didukung Eropa yang menyerukan agresi Moskow dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia.

    AS kemudian abstain dari pemungutan suara atas resolusinya sendiri setelah negara-negara Eropa, yang dipimpin oleh Prancis, berhasil mengubahnya untuk memperjelas bahwa Rusia adalah agresor.

    Pemungutan suara tersebut dilakukan pada peringatan tiga tahun invasi Rusia dan saat Trump menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington.

    Dikutip dari AP News, kejadian ini merupakan kemunduran besar bagi pemerintahan Trump dalam badan dunia beranggotakan 193 orang, yang resolusinya tidak mengikat secara hukum tetapi dipandang sebagai barometer opini dunia.

    AS kemudian mendorong pemungutan suara atas rancangan aslinya di Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat, di mana resolusi mengikat secara hukum dan memiliki hak veto bersama dengan Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis.

    Pemungutan suara di dewan yang beranggotakan 15 orang itu menghasilkan 10-0 dengan lima negara Eropa abstain – Inggris, Prancis, Denmark, Yunani, dan Slovenia.

    Resolusi yang saling bertentangan tersebut juga mencerminkan ketegangan yang muncul antara AS dan Ukraina.

    Majelis Umum pertama-tama memberikan suara 93-18 dengan 65 abstain untuk menyetujui resolusi Ukraina.

    Hasil tersebut menunjukkan sedikit penurunan dukungan untuk Ukraina, karena pemungutan suara majelis sebelumnya memperlihatkan lebih dari 140 negara mengutuk agresi Rusia, menuntut penarikan segera, dan pembatalan aneksasinya terhadap empat wilayah Ukraina.

    Majelis kemudian beralih ke resolusi yang dirancang AS, yang mengakui “hilangnya nyawa secara tragis selama konflik Rusia-Ukraina” dan “memohon diakhirinya konflik dengan segera dan selanjutnya mendesak perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia”, tetapi tidak pernah menyebutkan agresi Moskow.

    Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Prancis mengusulkan tiga amandemen, yang didukung oleh lebih dari negara-negara Eropa, yang menambahkan bahwa konflik tersebut merupakan hasil dari “invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Federasi Rusia”.

    Amandemen tersebut menegaskan kembali komitmen majelis terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina, dan menyerukan perdamaian yang menghormati Piagam PBB.

    Rusia juga mengusulkan amandemen yang menyerukan penanganan “akar penyebab” konflik.

    Semua amandemen disetujui dan resolusi tersebut disahkan dengan perolehan suara 93-8 dan 73 abstain, dengan Ukraina memberikan suara “ya”, AS abstain, dan Rusia memberikan suara “tidak”. (*)

  • Putin: AS Tak Memihak Rusia dan Kami Ingin Ukraina Jadi Negara Bersahabat – Halaman all

    Putin: AS Tak Memihak Rusia dan Kami Ingin Ukraina Jadi Negara Bersahabat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan posisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bukanlah untuk kepentingan Rusia, tetapi untuk kepentingan Ukraina.

    Putin mengatakan dalam pernyataannya, Donald Trump ingin memperbaiki situasi politik di Ukraina dan menciptakan kondisi untuk kelangsungan hidupnya.

    “Menurut saya, posisi Presiden AS (Donald Trump) tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ini adalah kepentingan kita, kepentingan Rusia,” kata Putin saat menjawab pertanyaan jurnalis VGTRK, Pavel Zarubin, Senin (24/2/2025).

    “Hal ini kemungkinan besar dilakukan demi kepentingan Ukraina, negara Ukraina, dengan tujuan mempertahankan status kenegaraan Ukraina,” lanjutnya.

    Putin mengatakan Rusia tidak menentang upaya untuk mengakhiri perang Ukraina, namun ia ingin memastikan bahwa Ukraina tidak menjadi wilayah yang akan menjadi batu loncatan untuk menyerang Rusia.

    Pernyataan ini merujuk pada upaya Ukraina sebelumnya untuk bergabung dengan NATO, yang jika disetujui maka akan menempatkan NATO berada lebih dekat dengan Rusia.

    Putin menyatakan harapannya agar Ukraina menjadi negara yang bersahabat dengan Rusia.

    “Kami juga tidak menentang hal ini. Meskipun, tentu saja, kami tidak ingin wilayah ini (Ukraina) digunakan sebagai batu loncatan untuk menyerang Federasi Rusia, tidak digunakan sebagai batu loncatan untuk memusuhi kami. Sehingga pada akhirnya berubah menjadi negara tetangga yang bersahabat,” tegas Putin.

    Menyinggung situasi di garis depan, Putin mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan perintah tidak masuk akal yang menyebabkan kerugian besar yang tidak dapat dibenarkan.

    “Dia (Zelensky) menjadi racun bagi masyarakat secara keseluruhan,” kata Putin, seperti diberitakan RIA Novosti.

    “Hal ini dibuktikan dengan pemungutan suara hari ini di Rada untuk memperluas kekuasaannya,” tegasnya.

    Putin yakin bahwa jika pemilihan presiden diumumkan di Ukraina, Volodymyr Zelensky tidak memiliki peluang untuk terpilih kembali.

    Negosiasi Rusia-AS

    Perwakilan Rusia sebelumnya bertemu dengan perwakilan AS di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (18/2/2025) untuk membahas hubungan bilateral, usulan Trump soal upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina dan negosiasi lainnya.

    Putin mengatakan, Rusia dan AS melakukan negosiasi terkait pengeluaran pertahanan kedua negara yang akan dikurangi 50 persen melalui kesepakatan bersama.

    “Kita bisa mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat – Amerika Serikat akan memangkas [pengeluaran pertahanan] sebesar 50 persen, dan kami akan memangkas sebesar 50 persen. Dan Republik Rakyat Tiongkok (China) akan bergabung jika menginginkannya. Kami rasa usulan itu bagus dan kami siap membahasnya,” kata Putin.

    Pada saat yang sama, Putin mencatat keputusan untuk mengurangi anggaran pertahanan di Tiongkok adalah masalah Republik Rakyat Tiongkok.

    “Saya tidak bisa mengomentari bagaimana Republik Rakyat Tiongkok akan bereaksi terhadap hal ini,” jelas presiden.

    Putin juga mengatakan bahwa ada berbagai pendekatan dari pihak Amerika mengenai senjata ofensif strategis dan isu-isu lain yang sangat serius.

    Negara Eropa Boleh Ikut Negosiasi Rusia-Ukraina

    Dalam pernyataannya, Putin mengatakan negara-negara Eropa mungkin dapat berpartisipasi dalam negosiasi mengenai upaya mengakhiri perang Ukraina, namun Putin menilai mereka menolak berkomunikasi dengan Rusia.

    “Saya tidak melihat ada yang salah dengan partisipasi Eropa dalam negosiasi mengenai Ukraina, tetapi pihak Eropa sendiri menolak untuk berkomunikasi dengan kami,” kata Putin, seperti diberitakan Anadolu Agency.

    Menurutnya, para pemimpin negara-negara Eropa saat ini berkomitmen pada “rezim Kyiv” dan sekarang tidak dapat “menjauh” dari posisi ini tanpa kehilangan muka.

    Ia juga menjawab kekhawatiran Eropa setelah mereka menggelar rapat darurat ketika perwakilan Rusia dan AS bertemu di Arab Saudi.

    Menurutnya, Rusia-AS tidak mengundang Eropa karena Rusia dan AS membahas hubungan bilateral kedua negara serta pendekatan terkait perang Ukraina.

    Pada Senin (24/2/2025), Donald Trump mengatakan ia yakin perang di Ukraina akan segera berakhir, mungkin dalam beberapa minggu.

    Ia menekankan kepada para pemimpin G7 sepakat tentang perlunya mengakhiri perang di Ukraina, dan mencatat pasukan Eropa dapat pergi ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian.

    Trump menjelaskan dengan mengatakan ia sedang mengadakan diskusi serius dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencapai kesepakatan.

    “Kami membantu Ukraina sebagaimana belum pernah ada yang membantunya sebelumnya,” kata Donald Trump.

    Sebelumnya pada 12 Februari lalu, Donald Trump menelepon Putin setelah ia menyatakan usulannya agar AS menengahi perundingan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Pengusaha Satelit Minta Prabowo Terapkan Persaingan yang Adil Lokal vs Starlink

    Pengusaha Satelit Minta Prabowo Terapkan Persaingan yang Adil Lokal vs Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA —Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) meminta pemerintah turun tangan untuk menerapkan peta persaingan yang adil antara pemain lokal dan Starlink.

    Adapun saat ini Starlink telah hadir di Indonesia lebih dari 9 bulan. Sejauh ini kualitas layanan satelit tersebut mengalami sedikit penurunan.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho mengatakan penurunan kecepatan internet Starlink merupakan hal yang wajar imbas jumlah pengguna yang makin padat dan cuaca. 

    “Mengingat makin banyaknya pelanggan starlink di Indonesia, dan juga cuaca beberapa bulan terakhir di Indonesia yang kurang kondusif untuk teknologi yang digunakan oleh starlink,” kata Firdaus kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025). 

    Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel. 

    Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024. 

    Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar  di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya. Hal ini kemudian dinilai sebagai ‘karpet merah’ oleh sejumlah pihak, karena Starlink mengeruk untung di Indonesia hanya dengan menggelontorkan sedikit dana.

    Berbeda dengan investasi yang telah dilakukan oleh pemain lokal, yang telah membangun kantor, menyerap pekerja, hingga memberi masukan kepada negara, setelah 9 bulan beroperasi di Indonesia tidak nampak tambahan investasi yang digelontorkan Elon Musk.

    Peluncuran StarlinkPerbesar

    Asosiasi berharap pemerintah menerapkan perlakuan yang setara antara Starlink dengan penyelenggara satelit. Pemerintah juga seharusnya berpihak pada penyelenggara existing yang sudah memberikan komitmen pembangunannya.

    Sebagaimana diketahui, penyelenggara telekomunikasi memiliki komitmen pembangunan terhadap pemerintah, yang memiliki dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. 

    “Komitmen ini akan sulit diwujudkan jika ekosistem satelit tidak kita jaga bersama,” kata Firdaus.

    Alat AS

    Sementara itu,  Amerika Serikat (AS) mengancam menutup akses sistem internet satelit milik Elon Musk, Starlink, di Ukraina jika kesepakatan mengenai mineral penting tidak tercapai.

    Reuters melaporkan, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut menyampaikan bahwa negosiator AS yang mendesak Kyiv untuk mengakses mineral penting Ukraina telah mengumumkan kemungkinan pemotongan akses Ukraina ke Starlink.

    “Akses berkelanjutan Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkat dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal awal dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent,” kata sumber tersebut, melansir Reuters, Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Starlink menyediakan konektivitas internet bagi Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung. 

    Masalah tersebut kembali muncul selama pertemuan antara utusan khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg dan Zelenskiy pada Kamis (20/2/2025) waktu setempat.

    Selama pertemuan tersebut, AS menyebut bahwa pihaknya akan menghentikan layanan Starlink dalam waktu dekat jika tidak mencapai kesepakatan mineral penting jika tidak mencapai kesepakatan mengenai mineral penting. 

    Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya itu, kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak bagi Starlink, mengingat sistem internet satelit milik Elon Musk.

    “Ukraina menggunakan Starlink. Kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak,” ujar sumber tersebut.

    Usai Reuters mengunggah beritanya, Musk melalui unggahannya pada platform media sosial X menyebut bahwa artikel tersebut salah dan menyebut Reuters berbohong. Namun saat dihubungi oleh Reuters, Musk tidak segera menanggapi.

    Sementara itu, Zelensky telah menolak tuntutan pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar $500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan selama perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada Jumat (21/2/2025), Zelensky mengatakan bahwa tim AS dan Ukraina sedang menggodok kesepakatan dan Trump mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Adapun, Musk segera mengirimkan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk menggantikan layanan komunikasi yang dihancurkan Rusia setelah invasinya pada Februari 2022. 

    Musk yang saat itu dipuji sebagai pahlawan di Ukraina, kemudian membatasi akses setidaknya satu kali pada musim gugur 2022 karena dia menjadi lebih kritis terhadap penanganan perang oleh Kyiv.

  • Xi Jinping Bicara dengan Putin Lewat Telepon di Peringatan 3 Tahun Invasi Ukraina

    Xi Jinping Bicara dengan Putin Lewat Telepon di Peringatan 3 Tahun Invasi Ukraina

    JAKARTA – Presiden China Xi Jinping berbicara dengan sekutunya Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon pada Senin di hari peringatan 3 tahun invasi Rusia ke Ukraina.

    China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan strategis “tanpa batas”, beberapa hari sebelum Putin mengirimkan puluhan ribu pasukan ke Ukraina pada Februari 2022.

    Dilansir Reuters, Senin, 24 Februari, Xi telah bertemu Putin lebih dari 40 kali dalam satu dekade terakhir dan Putin dalam beberapa bulan terakhir menggambarkan Tiongkok sebagai “sekutu”.

    Beijing menolak untuk mengutuk Moskow atas perannya dalam perang tersebut, sehingga memperburuk hubungan mereka dengan Eropa dan Amerika Serikat.

    Ini adalah pembicaraan kedua yang dilakukan kedua pemimpin tahun ini, setelah mereka membahas cara membangun hubungan dengan Presiden AS Donald Trump, serta prospek perjanjian damai untuk mengakhiri perang di Ukraina, pada Januari.

    Trump mendorong tercapainya kesepakatan cepat untuk mengakhiri perang di Ukraina, memperingatkan sekutu Washington di Eropa dengan tidak melibatkan mereka dan Ukraina dalam pembicaraan awal dengan Rusia.

    Trump lantas menyalahkan Ukraina atas invasi Rusia pada tahun 2022, yang dianggap hadiah politik bagi Moskow yang juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar.

  • Trump-Putin Bahas Kesepakatan Ekonomi ‘Besar’ Demi Akhiri Perang Ukraina

    Trump-Putin Bahas Kesepakatan Ekonomi ‘Besar’ Demi Akhiri Perang Ukraina

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang membahas kesepakatan ekonomi ‘besar’. Hal ini dalam rangka diskusi untuk mengakhiri perang yang dimulai oleh invasi Moskow ke Ukraina.

    “Saya sedang dalam diskusi serius dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia mengenai berakhirnya Perang, dan juga transaksi Pembangunan Ekonomi besar yang akan terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembicaraan berjalan dengan sangat baik!” kata Trump memposting di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Selasa (25/2/2025).

    Trump mengeluarkan pernyataan tersebut setelah bergabung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih untuk panggilan konferensi dengan para pemimpin G7 lainnya.

    Sekutu-sekutu Washington di Eropa sedang berjuang untuk bereaksi terhadap perubahan mendadak dalam kebijakan AS sejak Trump menjabat bulan lalu.

    Setelah tiga tahun dukungan AS dan Eropa yang baik untuk perjuangan Ukraina melawan Rusia, Trump telah memasuki pembicaraan dengan Moskow mengenai penyelesaiannya. Namun Trump tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh Ukraina dan negara-negara Eropa dalam membentuk ketentuan-ketentuan tersebut.

    Rusia telah berada di bawah sanksi internasional yang menghancurkan yang dipelopori oleh pemerintahan mantan presiden Joe Biden sebagai tanggapan atas serangan militernya terhadap negara tetangga Ukraina.

    Tindakan hukuman tersebut harus diakhiri sebuah kemenangan besar bagi Putin agar potensi”transaksi AS dan Rusia yang disebut-sebut oleh Trump dapat terus berlanjut.

    Dalam unggahannya, Trump mengatakan bahwa ia juga telah menyoroti kepada para pemimpin G7 lainnya tujuannya untuk membuat Ukraina menandatangani perjanjian yang memberikan AS akses ke sumber daya alamnya sebagai imbalan atas dukungan AS dalam penyelesaian damai apa pun.

    “Saya menekankan pentingnya ‘Kesepakatan Mineral Kritis dan Tanah Jarang’ yang vital antara Amerika Serikat dan Ukraina, yang kami harap akan segera ditandatangani!” tulis Trump.

    “Kesepakatan ini, yang merupakan ‘Kemitraan Ekonomi’, akan memastikan rakyat Amerika memperoleh kembali Puluhan Miliar Dolar dan Peralatan Militer yang dikirim ke Ukraina, sekaligus membantu ekonomi Ukraina tumbuh saat Perang Brutal dan Biadab ini berakhir,” tambahnya

    Panggilan G7 dan kunjungan Macron ke Washington terjadi saat Trump berulang kali meragukan komitmennya terhadap aliansi bersejarah AS, termasuk NATO, yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mempertahankan Eropa Barat dari ekspansi Soviet.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Rusia-Ukraina Genap Tiga Tahun, Sekjen PBB: Cukup Sudah

    Perang Rusia-Ukraina Genap Tiga Tahun, Sekjen PBB: Cukup Sudah

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan pada Hari Senin, negara-negara harus bekerja untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, menyerukan perdamaian yang adil dan abadi, saat invasi Rusia ke Ukraina genap tiga tahun.

    “Kita harus mengerahkan segala upaya untuk mengakhiri konflik ini, dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum,” katanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, melansir Reuters 24 Februari.

    Itu disampaikan Sekjen Guterres jelang pertemuan Majelis Umum PBB mengenai Ukraina pada Hari Senin di New York, Amerika Serikat.

    AS mendesak Majelis Umum untuk mendukung resolusinya yang menurutnya difokuskan untuk mengakhiri perang, mengadunya dengan teks tandingan oleh Ukraina dan sekutu Eropa. Usulan tersebut mengulangi tuntutan PBB agar Rusia menarik pasukannya dan menghentikan permusuhan.

    Sementara dalam cuitannya di media sosial X Sekjen Guterres menuliskan, menegaskan kembali kebutuhan mendesak perdamaian yang adil, berkelanjutan dan menyeluruh, menjunjung tinggi kedaulatan, kemerdekaan serta integritas teritorial Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum.

    “Sejak hari pertama perang, PBB telah berdiri dalam solidaritas penuh dengan rakyat Ukraina, memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa kepada jutaan orang yang membutuhkan dan mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang,” cuit Sekjen Guterres.

    Sekjen Guterres menambahkan, perang di Ukraina merupakan ancaman serius tidak hanya bagi perdamaian dan keamanan Eropa, tetapi juga bagi fondasi dan prinsip-prinsip dasar PBB.

    “Sudah cukup. Setelah tiga tahun kematian dan kehancuran, saya sekali lagi menyerukan de-eskalasi yang mendesak dan segera mengakhiri permusuhan,” serunya.

    “Saya menyambut semua upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan inklusif. PBB siap mendukung upaya tersebut,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina dengan tujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi pada 24 Februari 2022.

    Pergerakan pasukan Rusia terhambat di dekat Kyiv, menjadikan perang berkepanjangan, dengan Agustus tahun lalu Ukraina mampu melakukan serangan lintas batas ke wilayah Rusia di Kursk, serangan lintas batas pertama di wilayah negara itu sejak Perang Dunia II.

    Beberapa waktu lalu, Presiden AS Donald Trump bergerak menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan kemudian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan keduanya menginginkan perdamaian.

    Langkah itu disusul pertemuan delegasi tingkat tinggi Washington dan Moskow di Riyadh, Arab Saudi pekan lalu untuk membahas sejumlah masalah, dan direncanakan pertemuan kedua negara akan kembali dilakukan pekan ini.

  • Rusia Sambut Era Baru Amerika di Tangan Trump Usai Bersitegang dengan Zelenskyy

    Rusia Sambut Era Baru Amerika di Tangan Trump Usai Bersitegang dengan Zelenskyy

    JAKARTA – Kremlin memuji pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump  karena berupaya memahami “akar penyebab” konflik Ukraina.

    Pernyataan tersebut adalah salah satu pengakuan paling jelas dari Kremlin mengenai perubahan besar dalam kebijakan perang AS sejak Trump menjabat lima minggu lalu.

    Membalikkan upaya AS selama tiga tahun untuk menghukum dan mengisolasi Moskow di bawah pemerintahan Joe Biden, Trump bergerak cepat untuk memperbaiki hubungan dengan Presiden Vladimir Putin dan mendukung sebagian narasi Kremlin mengenai konflik tersebut.

    Pekan lalu Trump menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai “diktator” dan menyatakan Kyiv-lah yang memulai perang, yang dimulai tepat tiga tahun lalu ketika Putin mengumumkan “operasi militer khusus” dan mengirim pasukannya ke Ukraina.

    Ketika ditanya tentang komentar Trump yang menyalahkan Zelenskyy dan Biden, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pemerintahan Trump sendiri menegaskan pihaknya sedang mengubah pendekatannya terhadap Rusia.

    “Kedua, kami berharap Washington akan menganalisis sepenuhnya akar penyebab konflik Ukraina – ini sebenarnya yang kami coba agar lawan-lawan kami di Eropa perhatikan, dan apa yang selalu mereka tolak, sama seperti pemerintahan Washington sebelumnya,” kata Peskov dilansir Reuters, Senin, 24 Februari.

    Rusia telah lama berpendapat mereka terpaksa melancarkan perang untuk melindungi penutur bahasa Rusia di Ukraina dan mempertahankan diri dengan memastikan Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO.

    Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan hal ini adalah dalih untuk melakukan perampasan tanah bergaya kolonial.

    “Tanpa analisis dan pemahaman mendalam tentang akar penyebab konflik di sekitar Ukraina, pada dasarnya mustahil untuk mencapai penyelesaian (perdamaian) dengan baik,” kata Peskov.

    “Dan di sini kita melihat upaya Washington untuk benar-benar memahami apa yang menyebabkan konflik ini, dan kami berharap analisis ini akan membantu upaya dalam konteks penyelesaian konflik,” papar Peskov.

    Sebaliknya, Peskov mengatakan saat ini tidak ada dasar bagi Rusia untuk melanjutkan dialog dengan negara-negara Eropa, yang pada hari Senin menjatuhkan paket sanksi lain kepada Moskow, termasuk larangan impor aluminium. Dia menyebut sanksi tersebut “sepenuhnya dapat diprediksi”.

    Kritikus terhadap Trump menuduhnya menjual Ukraina dengan mengakui poin-poin penting negosiasi bahkan sebelum pembicaraan dimulai.

    Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa khawatir akan kesepakatan Putin-Trump yang tergesa-gesa yang akan mengesampingkan dan melemahkan keamanan mereka.

    Para pejabat Trump mengatakan pendekatan AS hanya mengakui realitas situasi dan bertujuan menghentikan pertumpahan darah.

    Peskov mengatakan kontak berikutnya dengan pihak AS, yang diharapkan terjadi pada akhir pekan ini, akan fokus pada mengatasi “hal-hal yang mengganggu” dalam hubungan bilateral dan “membuka blokir” pekerjaan kedutaan mereka, yang telah dirundung perselisihan mengenai properti diplomatik dan jumlah staf.

    Dia mengatakan Kementerian Luar Negeri Rusia akan segera mengumumkan di mana dan kapan perundingan berikutnya akan diadakan.

  • Rusia Upayakan Perdamaian Jangka Panjang dengan Ukraina, Ogah Gencatan Senjata Tergesa-gesa – Halaman all

    Rusia Upayakan Perdamaian Jangka Panjang dengan Ukraina, Ogah Gencatan Senjata Tergesa-gesa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama tiga tahun, Senin (24/2/2025).

    Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengungkapkan Moskow ingin mencapai perdamaian berkelanjutan dengan Ukraina.

    Menurut Ryabkov, Rusia fokus pada penyelesaian akar penyebab perang, bukan hanya menghentikan pertempuran sementara, seperti yang disarankan oleh Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan ini disampaikan oleh Ryabkov dalam wawancara yang diterbitkan pada Senin (24/2/2025), yang juga menandai tiga tahun sejak dimulainya perang di Ukraina.

    Ryabkov menegaskan perdamaian yang tahan lama lebih penting bagi Rusia daripada gencatan senjata yang tergesa-gesa, Al Mayadeen melaporkan.

    Katanya, hal itu justru bisa memicu pertempuran baru dan memperburuk situasi.

    “Amerika Serikat sepertinya ingin segera mencapai gencatan senjata, tetapi hal itu tanpa penyelesaian yang menyeluruh bisa berbahaya,” ujar Ryabkov, seperti yang dikutip dari RIA.

    Dia memperingatkan, tanpa solusi jangka panjang, gencatan senjata dapat merusak hubungan Rusia dengan Amerika.

    Sayangnya, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai rencana perdamaian dari pihak Amerika Serikat.

    Pembicaraan terbaru antara Rusia dan AS di Riyadh bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan mempersiapkan negosiasi lebih lanjut mengenai Ukraina.

    Meskipun demikian, Ryabkov mengatakan diskusi tersebut belum memberikan penjelasan mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

    Ryabkov mengulangi alasan Rusia untuk melancarkan apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus” karena ekspansi NATO yang terus bergerak ke arah timur.

    Selain itu, Rusia juga menuduh Ukraina menekan hak-hak warga berbahasa Rusia di wilayah mereka.

    Meski Rusia terus mendorong perjanjian perdamaian yang lebih permanen, ketegangan tetap tinggi dan perang memasuki tahun keempat tanpa solusi yang jelas.

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dijadwalkan mengunjungi Turki pada Senin (24/2/2025) untuk mengadakan pembicaraan dengan mitranya, Hakan Fidan, mengenai perang dan masalah lainnya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengonfirmasi Lavrov akan segera mengunjungi Turki untuk membahas berbagai topik penting.

    Turki tetap menegaskan perannya sebagai fasilitator perdamaian, seperti yang telah mereka lakukan pada tahun 2022 dengan menjadi tuan rumah negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

    Belum lama ini, Turki juga menjadi tuan rumah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Turki akan menjadi tempat yang ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Zelensky Siap Mundur Jika Ukraina Jadi Anggota NATO

    Pada konferensi pers yang diadakan pada Minggu (23/2/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kesiapan untuk mundur dari jabatannya.

    Dengan catatan, jika hal itu dapat membantu Ukraina mencapai perdamaian atau bisa membuat Kyiv menjadi anggota NATO.

    Zelensky menekankan ia tidak berambisi untuk berkuasa lama dan lebih memprioritaskan keamanan negara Ukraina.

    “Saya tidak berniat berkuasa selama beberapa dekade. Ini adalah prioritas utama saya sekarang,” kata Zelensky, dikutip dari Ukrainska Pravda.

    Zelensky menjelaskan keanggotaan NATO dianggap sebagai langkah yang paling efektif dan ekonomis untuk memastikan keamanan Ukraina.

    “Kami akan membahasnya dengan mitra kami, karena ini adalah masalah keamanan,” papar Zelensky.

    “Kami harus menyadari bahwa meja perundingan ini adalah milik kami, karena perang terjadi di Ukraina,” ungkap Zelensky.

    Ia menegaskan Eropa dan Amerika Serikat (AS) harus terlibat langsung dalam perundingan untuk memastikan perdamaian dan keamanan bagi Ukraina.

    Dukungan dari Pemerintah Biden vs Trump

    Terkait dengan hubungan Ukraina dan Amerika Serikat, Zelensky menyatakan perbedaan mencolok antara pemerintahan Trump dan pemerintahan Joe Biden, Al Jazeera melaporkan.

    Dikutip dari Time, Trump, yang sebelumnya menyerang Zelensky dengan menyebutnya sebagai “diktator,” dipandang oleh Zelensky sebagai kurang mendukung Ukraina dalam perdamaian.

    Ia berharap Trump dapat menjadi mitra yang lebih aktif dalam proses perdamaian, bukan hanya sekadar mediator.

    Dalam pembahasan lain, Zelensky juga menanggapi klaim bahwa Ukraina berutang 500 miliar dolar  kepada AS.

    Ia menegaskan bantuan AS diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman dan klaim tersebut tidak relevan serta tidak akan tercantum dalam perjanjian akhir.

    Kanada Umumkan Paket Bantuan Militer Baru untuk Ukraina

    Kanada mengumumkan akan mengirimkan 25 kendaraan tempur LAV III tambahan untuk mendukung Angkatan Bersenjata Ukraina.

    Dua kendaraan lapis baja pertama akan segera dikirim, Suspilne melaporkan.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dalam pertemuan puncak “Dukung Ukraina” yang berlangsung di Kyiv pada 24 Februari.

    Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dunia.

    Selain kendaraan tempur, Angkatan Udara Ukraina juga akan menerima simulator penerbangan.

    Trudeau menambahkan bahwa bantuan ini belum termasuk jutaan amunisi, pesawat nirawak, dan perlengkapan pertolongan pertama.

    Kanada juga telah mendistribusikan bantuan tahap pertama sebesar 5 miliar dolar Amerika untuk Ukraina, yang berasal dari aset Rusia yang dibekukan.

    Bantuan tersebut juga mencakup hibah untuk membantu Ukraina menjaga keamanan energinya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)