Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Sudah Dikecewakan Tak Diajak Rundingan di Arab, AS Kini Tinggalkan Ukraina di Pemungutan Suara PBB – Halaman all

    Sudah Dikecewakan Tak Diajak Rundingan di Arab, AS Kini Tinggalkan Ukraina di Pemungutan Suara PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) membuat langkah mengejutkan dengan memilih untuk meninggalkan Ukraina dalam pemungutan suara yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai invasi Rusia ke Ukraina.

    Keputusan ini semakin memperburuk hubungan antara AS dan sekutunya di Eropa.

    Pada Senin (24/2/2025) kemarin, PBB mengadakan pemungutan suara terkait tiga resolusi sebagai upaya mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini di Ukraina.

    Resolusi tersebut disahkan dengan hasil 93 suara setuju, 8 menentang, dan 73 abstain.

    Ukraina memilih untuk mendukung resolusi ini, tetapi AS memilih abstain, sementara Rusia menolak.

    Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, serta negara-negara Eropa lainnya, mendukung resolusi ini, kecuali Hongaria yang menentang.

    Yang mengejutkan, AS memilih untuk abstain dalam pemungutan suara tersebut.

    Sebuah langkah yang membuat Ukraina merasa terpukul dua kali.

    Sebelumnya, Ukraina merasa dikecewakan karena AS tidak mengundangnya dalam pembicaraan perdamaian dengan Rusia yang berlangsung di Arab Saudi.

    Sementara itu, Rusia mengajukan amandemen yang menyarankan untuk menangani “akar penyebab” konflik, yang akhirnya disetujui.

    Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menegaskan Ukraina memiliki hak untuk membela diri setelah invasi Rusia yang jelas melanggar Piagam PBB.

    Dalam peringatan tiga tahun invasi Rusia, Betsa menyerukan kepada negara-negara dunia untuk mendukung perdamaian yang adil dan abadi, serta berdiri teguh pada prinsip-prinsip Piagam PBB.

    Teguran dari Inggris dan Denmark

    Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, memperingatkan bahwa jika Rusia dibiarkan menang, dunia akan memasuki era di mana batas-batas negara bisa digambar ulang dengan kekerasan.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Denmark, Lotte Machon, menegaskan bahwa dalam perundingan perdamaian, “tidak ada yang namanya Ukraina tanpa Ukraina, tidak ada yang namanya keamanan Eropa tanpa Eropa.”

    Namun, wakil duta besar AS, Dorothy Shea, menanggapi bahwa resolusi-resolusi PBB sebelumnya yang mengecam Rusia tidak berhasil menghentikan perang.

    Menurutnya, perang ini telah menimbulkan kerugian besar bagi Ukraina, Rusia, dan negara-negara sekitarnya.

    Shea mengatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah resolusi yang menunjukkan komitmen semua negara PBB untuk mengakhiri perang secara langgeng.

    Dewan Keamanan Terkunci oleh Veto Rusia

    Di Dewan Keamanan PBB, Rusia menggunakan hak vetonya untuk memblokir amandemen Eropa terhadap resolusi AS, yang dianggap tidak efektif.

    Resolusi yang disetujui hanya berisi permintaan agar konflik segera diakhiri dan mendesak perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia.

    Meskipun demikian, Dorothy Shea menyebut resolusi tersebut sebagai “langkah pertama, namun langkah yang sangat penting” menuju perdamaian.

    Majelis Umum PBB kini menjadi badan yang lebih penting bagi Ukraina karena Dewan Keamanan terhalang oleh hak veto Rusia.

    Komitmen Terhadap Kedaulatan Ukraina

    Majelis Umum PBB telah mengesahkan beberapa resolusi yang menuntut Rusia untuk segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.

    Resolusi terbaru ini menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan Ukraina, dengan menyatakan bahwa “tidak ada perolehan wilayah yang sah melalui ancaman atau penggunaan kekuatan.”

    Resolusi ini juga menuntut de-eskalasi, penghentian permusuhan, dan penyelesaian damai perang, dengan harapan perang ini dapat berakhir tahun ini.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Jadi Mata-mata Ukraina, Pria Rusia Divonis 16 Tahun Bui

    Jadi Mata-mata Ukraina, Pria Rusia Divonis 16 Tahun Bui

    Moskow –

    Pengadilan militer Rusia menjatuhkan vonis hukuman 16 tahun penjara terhadap seorang pria yang dituduh menjadi mata-mata Ukraina. Pria Rusia ini dituduh memberikan data soal situs militer di dekat Moskow kepada Ukraina dan mempersiapkan serangan di negara tersebut.

    Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2025), menyebut pria yang tidak disebut identitasnya itu memfilmkan sistem pertahanan udara di area Podolsk, yang berjarak sekitar 40 kilometer sebelah selatan Moskow, pada April tahun lalu.

    Pria itu kemudian mengirimkan gambar-gambar sistem pertahanan udara itu, yang disertai data geografis, sebut Komite Investigasi Rusia, kepada “mentornya di Ukraina untuk memandu serangan drone terhadap situs militer ini”.

    Komite Investigasi Rusia mengatakan bahwa pria yang diadili itu juga membawa senjata dari Ukraina ke wilayah Rusia tahun 2017 lalu, untuk mempersiapkan serangan di beberapa wilayah, termasuk Bryansk, Kursk, dan Belgorod, yang semuanya berbatasan dengan Ukraina.

    Pengadilan militer Rusia juga memutuskan pria itu bersalah atas dakwaan mempersiapkan serangan, penyelundupan senjata, dan keterlibatan dalam aktivitas teroris.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Rusia telah melancarkan tindakan keras terhadap pihak-pihak yang mengkritik apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus Moskow di Ukraina sejak Februari 2022 lalu.

    Para pengkritik itu disidang atas berbagai tuduhan, mulai dari pengkhianatan, terorisme, ekstremisme, sabotase, hingga spionase. Semakin hari, persidangan terhadap para pengkritik operasi militer atau invasi Rusia ke Ukraina itu semakin meningkat.

    Sejak tahun 2022, ribuan orang telah dijatuhi sanksi, diancam atau dijebloskan ke penjara di berbagai wilayah Rusia karena menunjukkan perlawanan mereka terhadap invasi yang dipicu Moskow di Ukraina.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video: China & Rusia Mesra – RI Kuasai Ekspor Wafer-Mie Instan Dunia

    Video: China & Rusia Mesra – RI Kuasai Ekspor Wafer-Mie Instan Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden China Xi Jinping memuji upaya positif Moskow dalam meredakan perang dengan Ukraina. Pujian itu diutarakan langsung Xi Jinping saat berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Korea Selatan tengah dilanda masalah krisis populasi. Semakin banyaknya generasi muda yang enggan menikah dan punya anak, menyebabkan angka kelahiran yang sangat rendah hingga menyentuh rekor.

    Indonesia tercatat sebagai pemain eksportir untuk beberapa produk turunan terigu seperti wafer dan mi instan. Direktur Eksekutif Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Loppies mengungkapkan hal itu terjadi karena Indonesia bisa memproduksi dengan harga murah.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 25/02/2025) berikut ini.

  • 10 SBY Ingatkan TNI Aktif Tidak Berpolitik, Kemenhan: Tidak Ada Niat Mengembalikan Dwifungsi ABRI Nasional

    10 SBY Ingatkan TNI Aktif Tidak Berpolitik, Kemenhan: Tidak Ada Niat Mengembalikan Dwifungsi ABRI Nasional

    SBY Ingatkan TNI Aktif Tidak Berpolitik, Kemenhan: Tidak Ada Niat Mengembalikan Dwifungsi ABRI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Pertahanan
    (Kemhan) menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menghidupkan kembali dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
    Hal ini disampaikan menyusul pernyataan mantan Presiden RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ) agar jenderal aktif tidak terlibat dalam politik.
    “Kementerian Pertahanan dan
    TNI
    itu tidak ada sama sekali niat untuk yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwifungsi TNI atau mengembalikan
    dwifungsi ABRI
    ,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas, di Kemenhan, pada Selasa (25/2/2025).
    Frega menambahkan bahwa hingga saat ini, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.
    “Ya, sementara sih memang beliau belum ada
    statement
    khusus ya. Tapi, kalau kita melihatkan, tentunya ini terkait dengan apa yang disampaikan Pak SBY kemarin, pandangan beliau sebagai mantan Presiden dan juga sebagai mantan militer,” ujar dia.
    Ia menegaskan bahwa fokus utama Kemhan dan TNI adalah menjaga kedaulatan negara, yang kini mencakup aspek fisik, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, digital, dan kognitif.
    Menurut Frega, penugasan perwira aktif di berbagai lembaga negara dilakukan atas pertimbangan strategis dan permintaan dari instansi terkait.
    “Ketika ada permintaan dari kementerian atau pemerintah, semuanya dilakukan secara prosedural dan melalui kajian mendalam. TNI berdiri di atas politik negara dan menjalankan kebijakan pemerintah,” ujar dia.
    Ia juga menekankan bahwa ancaman terhadap Indonesia kini bersifat multidimensional dan berbeda dari era ketika UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dibuat.
    “Dulu ada deklarasi perang sebelum konflik terjadi. Sekarang kita melihat konflik seperti Rusia-Ukraina atau Israel-Iran berlangsung tanpa deklarasi. Ancaman bukan hanya fisik, tetapi juga ekonomi dan budaya,” papar dia.
    Diberitakan sebelumnya, SBY mengungkapkan, larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI.
    Sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI, ia dan tim merancang aturan yang mewajibkan anggota militer untuk mundur jika ingin berkarier di dunia politik.
    “Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun,” ujar SBY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prancis Macron Tiba di Gedung Putih, Bakal Bahas Nasib Ukraina dengan Trump

    Presiden Prancis Macron Tiba di Gedung Putih, Bakal Bahas Nasib Ukraina dengan Trump

    JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Gedung Putih untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan  diharapkan membahas prospek mengakhiri perang Ukraina di tengah perbedaan pendapat mengenai cara melanjutkannya.

    Macron menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak dia kembali berkuasa sebulan lalu.

    Dilansir Reuters, Senin, 24 Februari, kedua pemimpin akan berpartisipasi dalam panggilan G7, mengadakan pembicaraan bilateral dan kemudian memimpin konferensi pers bersama yang dijadwalkan pada pukul 14.00 waktu setempat, Senin, 24 Februari.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan mengunjungi Trump akhir pekan ini, di tengah kekhawatiran di Eropa atas sikap keras Trump terhadap Ukraina dan tawaran kepada Moskow mengenai konflik tiga tahun tersebut.

    Macron dan Starmer diperkirakan akan mencoba meyakinkan Trump untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan cara apa pun, tetap melibatkan Eropa, dan mendiskusikan jaminan militer kepada Ukraina.

    Trump dan timnya telah merundingkan perjanjian bagi hasil dengan Ukraina untuk mendapatkan kembali sebagian uang yang telah dikirim oleh pemerintahan Biden sebelumnya ke Kyiv dalam bentuk senjata untuk mengusir Rusia.

    Trump mengatakan pada akhir pekan, dia yakin kesepakatan akan segera tercapai.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu lalu menolak permintaan AS sebesar $500 miliar kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali bantuan Washington pada masa perang.

    Kyiv mengatakan sejauh ini AS belum memberikan pasokan yang mendekati jumlah tersebut dan tidak menawarkan jaminan keamanan khusus dalam perjanjian tersebut.

    Macron mencoba memanfaatkan hubungan dengan Trump yang dibangun selama masa jabatan presiden pertama mereka. Ia mengatakan bahwa menyetujui kesepakatan yang buruk berarti menyerah pada Ukraina dan menandakan kelemahan musuh-musuh AS, termasuk Tiongkok dan Iran.

    “Saya akan mengatakan kepadanya: jauh di lubuk hati Anda tidak boleh lemah di hadapan Presiden (Putin). Itu bukan Anda, ini bukan apa yang Anda buat dan itu bukan demi kepentingan Anda,” katanya dalam sesi tanya jawab selama satu jam di media sosial menjelang kunjungan ke Gedung Putih pada Senin.

  • Sudah Dikecewakan Tak Diajak Rundingan di Arab, AS Kini Tinggalkan Ukraina di Pemungutan Suara PBB – Halaman all

    Trump Minta Zelensky Balikin Bantuan AS, Ukraina Menolak dan Tuntut Jaminan Suplai Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat  (AS), Donald Trump, meminta Ukraina untuk mengembalikan miliaran dolar bantuan untuk membantu memerangi invasi Rusia.

    “Kami berusaha mendapatkan kembali uang itu, atau setidaknya mengamankannya,” ucap Trump saat berpidato di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) yang diadakan dekat Washington.

    “Saya ingin mereka memberi kami sesuatu sebagai imbalan atas semua uang yang telah kami keluarkan,” imbuhnya.

    “Kami meminta mineral tanah langka dan minyak—apa pun yang bisa kami dapatkan,” jelasnya.

    Komentar Trump ini muncul di tengah berlangsungnya negosiasi antara Washington dan Kyiv terkait akses terhadap tambang mineral tanah langka.

    Ukraine menolak desakan tersebut dan menuntut jaminan suplai militer untuk memerangi Rusia.

    Tanah langka adalah sumber daya mineral yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri.

    Lebih lanjut, Trump menginginkan akses ke mineral langka sebagai kompensasi atas bantuan yang diberikan kepada Ukraina selama konflik dengan Rusia.  

    Beberapa jam sebelum pidato Trump, sebuah sumber yang berbicara kepada AFP mengungkapkan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, “belum siap” untuk menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai akses ke tambang tanah langka.

    Zelensky Belum Siap

    Utusan khusus Trump, Keith Kellogg, yang bertemu dengan Zelensky pekan ini, mengatakan Presiden Ukraina memahami betul pentingnya kesepakatan dengan AS.  

    “Menandatangani kesepakatan dengan AS adalah hal yang krusial,” kata Kellogg.  

    Sementara itu, menurut data resmi yang dirilis oleh pemerintah AS, sejak invasi Rusia dimulai, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari $60 miliar dalam bentuk bantuan militer kepada Ukraina.

    Angka ini menjadikannya sebagai pemberi bantuan terbesar kepada Ukraina, meskipun masih jauh dari angka yang diklaim oleh Trump.  

    Institut Kiel, sebuah lembaga riset ekonomi di Jerman, juga melaporkan bahwa sejak 2022 hingga akhir 2024, total bantuan yang diberikan oleh AS kepada Ukraina—termasuk bantuan finansial, kemanusiaan, dan militer—bernilai 114,2 miliar euro ($119,8 miliar).  

    Meskipun bantuan tersebut sangat besar, sumber Ukraina menyatakan bahwa Kyiv masih membutuhkan jaminan lebih lanjut terkait bantuan tersebut.

    Selain itu, menurut data resmi yang dilansir AFP, mantan Presiden AS Joe Biden telah menyalurkan lebih dari 500 miliar dolar AS (sekitar Rp 8,13 kuadriliun) dalam bentuk bantuan militer kepada Ukraina sejak invasi Rusia.  

    Menurut informasi yang dilaporkan oleh Reuters pada Senin (24/2/2025), Zelensky sempat menolak untuk menandatangani kesepakatan pekan lalu yang mengharuskan Ukraina menyerahkan 50 persen dari mineral penting yang dimilikinya kepada Washington.  

    Mineral-mineral yang dimaksud mencakup grafit, uranium, titanium, dan litium, yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri global.  

    “Saya tidak akan menandatangani kesepakatan yang harus dibayar oleh sepuluh generasi Ukraina berikutnya,” ucap Zelensky, dikutip dari CNN.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Eropa Usulkan Pasukan Perdamaian di Ukraina, Trump Bilang Putin Setuju

    Eropa Usulkan Pasukan Perdamaian di Ukraina, Trump Bilang Putin Setuju

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima gagasan Eropa untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata nantinya.

    Pernyataan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (25/2/2025), disampaikan Trump saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkunjung ke Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (24/2) waktu setempat.

    Macron menambahkan bahwa Eropa siap untuk membantu mewujudkan gagasan tersebut.

    Trump dan Macron menguraikan upaya-upaya untuk menegosiasikan diakhirinya perang Ukraina dalam pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, setelah keduanya melakukan video conference dengan para pemimpin G7 lainnya untuk menandai peringatan tiga tahun perang Ukraina, yang dipicu invasi militer Rusia.

    “Ya, dia akan menerimanya,” kata Trump ketika ditanya soal apakah Putin akan menerima kehadiran pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Saya secara khusus menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia tidak mempermasalahkannya,” ujar Trump.

    Meskipun berbeda pandangan, Trump dan Macron menyepakati untuk bekerja bersama dalam mewujudkan perdamaian di Ukraina. Macron menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak dia kembali ke Gedung Putih bulan lalu.

    Dalam pertemuan itu, Macron mengatakan bahwa dirinya dan Trump sama-sama menginginkan “perdamaian jangka panjang yang solid”. Dia juga menyebut Eropa memiliki peran dalam memberikan jaminan keamanan.

    Menurut Macron, pertama-tama, gencatan senjata perlu dinegosiasikan, dan kemudian perjanjian damai yang didukung oleh jaminan keamanan diwujudkan.

    “Kami siap dan bersedia memberikan jaminan keamanan, yang mungkin mencakup pasukan, tapi mereka akan berada di sana untuk menjaga perdamaian,” cetus Macron saat menjawab pertanyaan wartawan bersama Trump di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Pasukan itu tidak akan berada di garis depan. Mereka tidak akan menjadi bagian dari konflik apa pun. Mereka akan berada di sana untuk memastikan perdamaian dihormati,” tegasnya.

    Ditambahkan Marcon bahwa dirinya juga menginginkan keterlibatan AS yang “kuat” dalam rencana tersebut.

    “Saya kira kita bisa mengakhirinya dalam beberapa minggu — jika kita cerdas. Jika kita tidak cerdas, hal ini akan terus berlangsung,” ucap Trump dalam pertemuan dengan Macron tersebut, seperti dilansir AFP.

    Selain Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer juga mengatakan negaranya siap mengerahkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina jika ada kesepakatan. Starmer dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih dan bertemu Trump pada Kamis (27/2) mendatang.

    Baik Macron maupun Starmer dinilai berupaya meyakinkan Trump untuk tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Putin dengan cara apa pun, juga untuk tetap melibatkan Eropa dan mendiskusikan jaminan militer untuk Ukraina.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Tawarkan Harta Karun Tanah Jarang Rusia ke Amerika

    Putin Tawarkan Harta Karun Tanah Jarang Rusia ke Amerika

    Moskow –

    Presiden Donald Trump meminta Ukraina memberikan akses ke mineral penting di negaranya termasuk logam tanah jarang, sebagai imbalan bantuan militer. Kini, Presiden Rusia Vladimir Putin juga terbuka terhadap kemungkinan kerja sama dengan AS dalam eksplorasi energi dan tanah jarang di negaranya.

    Komentar Moskow muncul setelah Trump mengatakan sedang berdiskusi serius dengan Rusia tentang mengakhiri perang dengan Ukraina dan berusaha melakukan beberapa kesepakatan pembangunan ekonomi dengan Moskow, termasuk soal deposit tanah jarang yang sangat besar.

    Putin mengatakan Moskow siap bekerja dengan perusahaan AS untuk menambang deposit tanah jarang di Rusia dan area Ukraina yang diduduki Rusia. Sementara utusan khusus untuk investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara asing Kirill Dmitriev, menyebut Rusia terbuka bekerja sama ekonomi dalam hal-hal termasuk energi.

    “Saya ingin menekankan bahwa kami tentu memiliki lebih banyak sumber daya seperti itu daripada Ukraina,” kata Putin tentang deposit tanah jarang Rusia, dikutip detikINET dari CNN.

    “Rusia adalah salah satu negara terkemuka dalam hal cadangan logam langka. Ngomong-ngomong, untuk wilayah baru, kami juga siap menarik mitra asing, ada cadangan tertentu di sana juga,” kata Putin, yang tampaknya merujuk pada wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    Ia juga menambahkan Rusia akan bersedia menjual sekitar 2 juta ton aluminium ke AS jika AS mencabut sanksi yang membatasi impor logam Rusia. Putin menyinggung pendekatan Trump terhadap Rusia dan Ukraina tidak terlalu didasarkan pada emosi melainkan pada pada pendekatan rasional terhadap situasi saat ini.

    Sementara itu, Dmitriev menyebut Rusia terbuka untuk kerja sama ekonomi AS-Rusia dan percaya kerja sama tersebut adalah kunci bagi ekonomi global yang lebih tangguh. Tahap pertama kerja sama akan mencakup energi, tap iai tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    “Saya telah berbicara dengan Presiden Putin, dan orang-orang saya terus-menerus berurusan dengannya, dan khususnya orang-orangnya, dan mereka ingin melakukan sesuatu,” kata Trump saat konferensi di Gedung Putih.

    “Maksud saya, itulah yang saya lakukan. Saya membuat kesepakatan. Seluruh hidup saya adalah kesepakatan. Itu saja yang saya tahu, kesepakatan. Dan saya tahu kapan seseorang ingin membuatnya dan kapan seseorang tidak,” tambah Trump.

    (fyk/fay)

  • Prabowo sambut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka

    Prabowo sambut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kedatangan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang.

    Shoigu bersama jajarannya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.39 WIB dengan diiringi suara terompet dari jajaran Pasukan Cordon.

    Kedatangan Shoigu disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di serambi Istana Merdeka.

    Selanjutnya, Presiden mengajak Shoigu menuju ke Ruang Kredensial, yaitu bangsal pertama yang dicapai setelah memasuki pintu utama Istana Merdeka dari arah serambi depan.

    “Terima kasih atas kedatangan Anda,” kata Presiden saat bersalaman dengan Shoigu di Ruang Kredential.

    Usai keduanya berfoto untuk sesi pemotretan di hadapan awak media Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo dan Shoigu langsung menuju ke ruang pertemuan bilateral.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengemukakan adanya kemungkinan kerja sama bilateral RI-Rusia dalam pertemuan itu.

    “Mungkin. Nanti kita lihat seperti apa hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan delegasi Rusia,” kata Arrmanatha saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Sergei К. Shoigu ke Indonesia dalam rangka membahas masalah keamanan dan pertahanan.

    Shoigu sedang melakukan kunjungan ke Indonesia dan Malaysia yang akan berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    Informasi ini disampaikan kantor berita Rusia, RIA, yang mengutip pernyataan dari kantor pers Dewan Keamanan Rusia, seperti dilaporkan oleh Reuters pada Senin (24/2).

    Selama kunjungan tersebut, Shoigu dijadwalkan membahas berbagai isu penting dalam hubungan bilateral antara Rusia dengan Indonesia dan Malaysia. Topik pembicaraan meliputi keamanan dan pertahanan, serta peluang pengembangan kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

    Shoigu adalah seorang figur politik Rusia yang menjabat dalam pemerintahan Rusia sebagai sekretaris Dewan Keamanan Rusia sejak 13 Mei 2024. Sebelumnya, ia menjadi Menteri Pertahanan sejak 2012 hingga 2024 dan pernah menjabat sebagai Gubernur Oblast Moskwa pada 2012.

    Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia menghadapi berbagai sanksi dari negara-negara Barat yang mendukung Kyiv. Kondisi ini membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin fokus mempererat hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Tolak Sebut Putin ‘Diktaktor’ setelah Juluki Zelensky ‘Diktaktor Ukraina’ – Halaman all

    Trump Tolak Sebut Putin ‘Diktaktor’ setelah Juluki Zelensky ‘Diktaktor Ukraina’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak untuk menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktaktor, julukan yang sebelumnya ia pakai untuk menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Trump mengatakan ia tidak sembarangan menggunakan julukan tersebut.

    “Saya tidak menggunakan kata-kata itu dengan sembarangan,” kata Trump kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Senin (24/2/2025).

    Sebelumnya, wartawan bertanya apakah Trump akan menyebut Putin sebagai diktator, sama seperti ketika ia menyebut Presiden Volodymyr Zelensky ‘diktaktor’ pada 19 Februari 2025.

    Trump lalu mengatakan harapannya terhadap rencana perundingan Rusia dan Ukraina yang bertujuan mengakhiri perang.

    “Saya pikir kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan,” katanya.

    “Ada peluang tercapainya penyelesaian yang benar-benar baik antara berbagai negara,” lanjutnya.

    Pekan lalu, Trump menyebut Zelensky seorang diktator dan mengatakan ia harus bertindak cepat jika Ukraina ingin bertahan hidup sebagai sebuah negara.

    Zelensky kemudian mengatakan dia tidak tersinggung dengan pernyataan tersebut, seperti diberitakan Pravda.

    Trump Siap Bertemu Zelensky

    Dalam konferensi pers dengan Macron, Trump mengatakan ia siap bertemu Zelensky minggu ini atau minggu depan di Gedung Putih untuk menandatangani perjanjian sumber daya mineral.

    “Faktanya, dia mungkin akan datang minggu ini atau minggu depan untuk menandatangani perjanjian (tentang sumber daya mineral). Itu akan menyenangkan. Saya ingin sekali bertemu dengannya. Kita akan bertemu di Ruang Oval,” kata Zelensky.

    Trump mengatakan AS dan Ukraina sangat dekat dengan kesepakatan akhir mengenai perjanjian logam tanah jarang dan lainnya.

    “Saya pikir mereka harus mendapatkan persetujuan dari dewan atau siapa pun yang mungkin menyetujuinya, saya yakin itu akan terjadi,” kata Trump, dikutip dari Kyiv Independent.

    Donald Trum berulang kali meminta Ukraina untuk memberikan imbalan atas bantuan senilai 500 miliar dolar yang diberikan AS kepada Ukraina sejak perangnya dengan Rusia pada tahun 2022.

    Trump mengklaim Ukraina pada dasarnya menyetujui kesepakatan sumber daya senilai 500 miliar dolar.

    Namun, Zelensky meminta AS untuk memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina sebelum menandatangani perjanjian sumber daya.

    Permintaan Zelensky menyusul upaya Donald Trump yang mengatakan ingin menengahi perundingan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang.

    Sebelum perang berakhir, Zelensky ingin memastikan keamanan Ukraina dengan meminta jaminan keamanan dari AS, selain dari negara-negara sekutunya di Eropa.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina