Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • 3 Tahun Perang, RDNA4 Perkirakan Biaya Rekonstruksi Ukraina Mencapai 524 Miliar Dolar AS – Halaman all

    3 Tahun Perang, RDNA4 Perkirakan Biaya Rekonstruksi Ukraina Mencapai 524 Miliar Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama tiga tahun sejak 24 Februari 2022.

    Penilaian Cepat Kerusakan dan Kebutuhan (RDNA4) yang dirilis oleh Pemerintah Ukraina, Kelompok Bank Dunia, Komisi Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa total biaya rekonstruksi dan pemulihan Ukraina mencapai 524 miliar dolar Amerika dalam dekade berikutnya (10 tahun ke depan).

    Perkiraan ini sekitar 2,8 kali lipat dari estimasi PDB nominal Ukraina untuk tahun 2024, seperti yang dikutip dari laman resmi PBB.

    Pada 2025, pemerintah Ukraina, dengan dukungan dari donor internasional, telah mengalokasikan 7,37 miliar dolar Amerika untuk sektor-sektor prioritas, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, energi, transportasi, pasokan air, penjinakan ranjau, dan perlindungan sipil.

    Komisaris Uni Eropa untuk Perluasan, Marta Kos, menyatakan bahwa Uni Eropa berperan dalam mendukung rekonstruksi Ukraina dengan memobilisasi investasi swasta melalui Kerangka Investasi Ukraina, serta membantu integrasi negara tersebut ke dalam Pasar Tunggal Uni Eropa.

    Namun, masih ada kesenjangan pembiayaan sebesar 9,96 miliar dolar Amerika yang perlu dipenuhi untuk pemulihan dan rekonstruksi.

    Matthias Schmale, Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB di Ukraina, menekankan bahwa biaya perang sebenarnya tidak hanya diukur dari kerusakan fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan dan mata pencaharian rakyat Ukraina.

    Dikutip dari The Guardian, Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal, mengungkapkan bahwa meskipun serangan Rusia terus berlanjut, pemulihan tetap menjadi fokus utama pemerintah Ukraina.

    Ia mengapresiasi dukungan dari Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB dalam proses ini.

    Tahun ini, pemerintah akan melanjutkan program pemulihan cepat, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur energi dan pembangunan perumahan bagi keluarga Ukraina yang terdampak perang.

    Laporan RDNA4 mencatat bahwa kerusakan yang terjadi di Ukraina hingga 31 Desember 2024 sudah mencapai 176 miliar dolar Amerika.

    Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan 152 miliar dolar Amerika yang tercatat dalam laporan RDNA3 pada Februari 2024. Ini menunjukkan bahwa kerusakan akibat perang di Ukraina terus bertambah.

    Sektor-sektor yang paling terdampak adalah perumahan, transportasi, energi, perdagangan, industri, dan pendidikan.

    Sekitar 13 persen dari total persediaan perumahan telah hancur, yang berdampak pada lebih dari 2,5 juta rumah tangga.

    Sektor energi juga mengalami kerusakan signifikan, dengan peningkatan 70 persen pada pembangkit listrik, transmisi, infrastruktur distribusi, dan pemanas distrik.

    Sektor perumahan menjadi yang paling membutuhkan rekonstruksi, dengan total biaya yang diperkirakan mencapai hampir 84 miliar dolar Amerika, diikuti oleh sektor transportasi (78 miliar dolar Amerika), energi (68 miliar dolar Amerika), perdagangan dan industri (64 miliar dolar Amerika), serta sektor pertanian (55 miliar dolar Amerika).

    Biaya pembersihan dan pengelolaan puing-puing mencapai hampir 13 miliar dolar Amerika.

    Penilaian ini juga menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam pemulihan fisik dan ekonomi serta reformasi yang ambisius di Ukraina.

    Lebih dari 13 miliar dolar Amerika dari kebutuhan rekonstruksi telah dipenuhi melalui bantuan dari pemerintah dan sektor swasta.

    Pada 2024, sekitar 1,2 miliar dolar Amerika telah dicairkan untuk pemulihan sektor perumahan, dengan lebih dari 2.000 kilometer jalan yang telah diperbaiki.

    Sektor swasta telah berperan penting dalam proses pemulihan ini, dengan perusahaan-perusahaan mulai berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur dan solusi energi terdistribusi, seperti pembangkit listrik tenaga gas dan panel surya.

    Sektor swasta diperkirakan dapat memenuhi sepertiga dari total kebutuhan pemulihan, memberikan pelengkap yang penting bagi investasi publik.

    Pemulihan harus memperhatikan penciptaan peluang kerja yang bermartabat, pendidikan, perawatan kesehatan, dan inklusi sosial untuk kelompok rentan.

    RDNA4 juga menyoroti pentingnya investasi dalam pemulihan dan rekonstruksi untuk mendukung Aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan ketahanan jangka panjang.

    Pemulihan ini bukan hanya untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh invasi Rusia, tetapi juga untuk membangun kembali negara dengan solusi dan reformasi inovatif yang sesuai dengan standar Uni Eropa.

    Temuan RDNA4 ini sejalan dengan Rencana Reformasi Ukraina untuk tiga tahun ke depan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Ungkap Zelensky Akan Kunjungi AS Besok

    Trump Ungkap Zelensky Akan Kunjungi AS Besok

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Washington. Trump menyebut Zelensky akan berkunjung Jumat, 28 Februari 2025.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025), Trump mengatakan dirinya akan menerima Volodymyr Zelensky di Washington pada Jumat. Dia menyebut saat ini negosiasi sedang berlangsung mengenai kesepakatan untuk memberikan Amerika Serikat akses ke sumber daya mineral Ukraina.

    “Presiden Zelensky akan datang pada hari Jumat, dan itu kini telah dipastikan,” kata Trump pada hari Rabu dalam rapat kabinet pertamanya.

    Trump, sebelumnya mengatakan bahwa ia mengharapkan Volodymyr Zelenskyy untuk mengunjungi Washington pada hari Jumat (28/2) untuk menandatangani “kesepakatan yang sangat besar.”

    Hal ini terjadi setelah beberapa sumber mengonfirmasi kepada beberapa kantor berita bahwa Ukraina dan Amerika Serikat telah menyetujui rancangan kesepakatan mineral yang luas, guna meredakan ketegangan baru-baru ini antara Trump dan Zelenskyy.

    Kesepakatan tersebut akan membuat AS bersama-sama Ukraina mengembangkan kekayaan mineral, dengan pendapatan yang masuk ke pendanaan baru yang dibagi oleh kedua negara, demikian menurut pejabat senior Ukraina, yang dikutip oleh beberapa kantor berita.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Usai Perundingan di Saudi, Pejabat Rusia-AS Bakal Bertemu Lagi di Turki

    Usai Perundingan di Saudi, Pejabat Rusia-AS Bakal Bertemu Lagi di Turki

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengumumkan pertemuan antara perwakilan Rusia dan Amerika Serikat (AS) di Istanbul, Turki. Pertemuan antara pejabat Rusia dan AS di Turki ini dilakukan usai kedua negara melakukan perundingan di Arab Saudi.

    “Kami mengumumkan bahwa diplomat dan pakar tingkat tinggi kami akan bertemu dan mempertimbangkan masalah sistemik yang telah terakumulasi sebagai akibat dari kegiatan ilegal pemerintahan (AS) sebelumnya untuk menciptakan hambatan buatan bagi kegiatan Kedutaan Besar Rusia, yang tentu saja kami tanggapi dan juga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi pekerjaan Kedutaan Besar Amerika di Moskow,” kata Lavrov dilansir Anadolu Agency, Rabu (26/2/2025).

    Lavrov berharap pertemuan di Istanbul menghasilkan kejelasan sejauh mana para pihak dapat bergerak cepat dan efektif. Lavrov juga bicara soal penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Lavrov mengatakan Moskow sangat khawatir bahwa tentara Israel terus mengambil tindakan yang melampaui perjanjian gencatan senjata, yang menciptakan ketegangan di lapangan.

    “Kami sangat prihatin bahwa setiap hari tentara Israel mengambil langkah-langkah tambahan yang tidak diatur dalam perjanjian dengan Hamas dan Lebanon, dan yang, secara umum, menciptakan fakta-fakta di lapangan yang bertentangan dengan perjanjian dan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai urusan Palestina dan masalah Lebanon,” katanya.

    Menurut Lavrov, Rusia dan Qatar mendukung kemajuan menuju pembentukan negara Palestina, sambil melihat peluang permukiman kembali warga Palestina di wilayah tersebut.

    “Masalah pembentukan Negara Palestina adalah masalah utama,” tegasnya.

    Menurutnya, dialog yang sangat produktif sedang berlangsung antara Rusia dan Liga Arab. Dia mengatakan perlu ada diskusi harian tentang semua masalah yang memerlukan koordinasi, termasuk masa depan Palestina.

    Pihak Rusia juga menaruh harapan besar pada pertemuan puncak Liga Arab mendatang di Kairo, di mana masa depan Jalur Gaza akan dibahas dalam konteks berbagai proposal, termasuk gagasan untuk mengubahnya menjadi zona wisata.

    “Negara-negara Arab berupaya melindungi hak warga Palestina untuk tinggal di tanah mereka. Hal ini belum terwujud. Kami akan memanfaatkan pengaruh kami di panggung internasional, termasuk di dalam PBB, untuk memastikan proses ini berjalan maju secara konstruktif,” katanya.

    Pertemuan gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam pada tanggal 14 Maret di Istanbul akan membahas masalah-masalah ini dalam skala yang lebih luas, membahas hubungan Israel-Palestina, Israel-Lebanon, dan Israel-Suriah.

    “Sama seperti pasukan Israel yang memilih untuk tetap berada di Lebanon selatan, mereka kini telah bergerak lebih jauh ke selatan di Republik Arab Suriah. Hal ini telah menciptakan realitas baru yang mengharuskan pengembangan langkah-langkah konstruktif yang menyeimbangkan kepentingan keamanan dan pembangunan bagi semua negara di kawasan tersebut, tanpa kecuali,” katanya.

    Rusia berkomitmen untuk memastikan perkembangan di Suriah tidak mengarah pada pertikaian sipil. Dia juga mengecam sikap Eropa yang mengaitkan pencabutan sanksi dari Suriah dengan syarat ‘mengusir Rusia’ dari negara tersebut.

    Beralih ke konflik Rusia-Ukraina, Lavrov menyatakan bahwa Rusia menunggu para pemimpin Eropa untuk berhenti berbohong tentang Moskow yang menghalangi negosiasi. Dia berpendapat Eropa terus menjalankan kebijakan yang sangat ketinggalan zaman dan gagal terhadap Ukraina, yang secara aktif menghasut Kyiv untuk memperpanjang konflik.

    “Setiap kali keseimbangan kekuatan politik di Ukraina mulai bergeser, seperti yang terlihat selama pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, Eropa segera mencoba untuk melawan tren ini-mengumumkan paket bantuan militer baru yang besar untuk Kyiv dan mendorongnya untuk terus berperang,” katanya.

    “Rezim Ukraina telah berupaya menghapus identitas Rusia melalui undang-undang yang memengaruhi pendidikan, media, dan budaya. Apa yang tersisa dari Ukraina harus dibebaskan dari undang-undang yang diskriminatif ini,” tambahnya.

    Lavrov mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan Eropa di Ukraina, dengan menyatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron salah menafsirkan pernyataan Presiden AS Donald Trump.

    “Pendekatan yang didorong terutama oleh Prancis, dan juga Inggris, ditujukan untuk meningkatkan konflik daripada meredakannya. Trik seperti menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina tidak akan berhasil. Kunci untuk menyelesaikan konflik terletak pada penanganan akar penyebabnya,” katanya.

    (rfs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS dan Rusia akan Bertemu Lagi di Istanbul, Bahas Apa? – Halaman all

    AS dan Rusia akan Bertemu Lagi di Istanbul, Bahas Apa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov telah mengonfirmasi bahwa diplomat Rusia dan Amerika Serikat akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi di Istanbul pada hari Kamis (27/2/2025), besok.

    Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara, khususnya terkait dengan cara kerja kedutaan besar mereka.

    Sejak menjabat bulan lalu, Presiden AS Donald Trump telah mengubah arah kebijakan luar negeri AS.

    Ia telah menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan memulai kembali pembicaraan tingkat tinggi dengan Moskow, yang merupakan yang pertama dalam lebih dari tiga tahun.

    Fokus Pertemuan Diplomatik

    Lavrov mengatakan pembicaraan akan difokuskan pada penciptaan kondisi yang lebih baik bagi diplomat Rusia di AS dan mitranya di Rusia, setelah serangkaian pertikaian mengenai tingkat staf dan properti kedutaan. 

    Ia menyalahkan situasi ini pada pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden.

    “Para diplomat tingkat tinggi dan pakar kami akan bertemu dan mempertimbangkan masalah sistemik yang telah terakumulasi sebagai akibat dari aktivitas ilegal pemerintahan sebelumnya yang menciptakan hambatan buatan bagi aktivitas kedutaan Rusia.”

    “Tentu saja, kami membalasnya dan juga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi aktivitas kedutaan Amerika di Moskow,” kata Lavrov, dikutip dari The Guardian.

    Pertemuan ini juga akan membahas penyelesaian masalah diplomatik yang telah berlangsung lama, termasuk pengusiran staf kedutaan dari masing-masing negara selama pemerintahan Biden. 

    Langkah ini diharapkan Lavrov dapat menjadi titik balik dalam hubungan bilateral yang lebih baik antara kedua negara.

    Pendekatan Baru dalam Hubungan Rusia-AS

    Sebelumnya, Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah bertemu pada 18 Februari di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. 

    Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memulai pembicaraan terkait perang Ukraina, meskipun tanpa melibatkan Kyiv, dikutip dari Al-Arabiya.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut mengatakan kepada The Associated Press bahwa kedua pihak telah menetapkan tiga tujuan utama.

    Salah satunya adalah membentuk tim tingkat tinggi untuk mendukung perundingan damai Ukraina.

    Kedua tujuan lainnya adalah staf di kedutaan masing-masing dipulihkan kembali, kerja sama ekonomi akan berjalan lagi.

    Meski telah ada kesepakatan tersebut, Rubio menjelaskan bahwa ini barulah awal proses yang panjang dari upaya perdamaian mereka.

    Rubio menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapat mencapai tiga tujuan utama di atas.

    Setelah Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memberikan tanggapannya terkait pertemuan Washington-Moskow ini.

    Menurut Lavrov, pertemuan AS-Rusia ini merupakan pertemuan penting yang membicarakan banyak hal bermanfaat.

    “Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mendengar satu sama lain,” kata Lavrov kepada wartawan.

    Kesepakatan ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan pemerintahan Biden yang sebelumnya berupaya mengisolasi Moskow. 

    Sejak saat itu, hubungan antara Rusia dan AS terlihat semakin dekat, dengan menyingkirkan peran Ukraina dalam diskusi mereka.

    Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil langkah mengejutkan pada Senin lalu dengan berpihak pada Rusia dalam dua pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

    Langkah ini dipandang sebagai upaya Washington untuk menghindari kecaman lebih lanjut terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama tiga tahun.

    Lavrov mengatakan kemajuan dalam hubungan diplomatik sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih menunjukkan “seberapa cepat dan efektifnya kita dapat bergerak.

    Ia berharap dengan adanya pertemuan di Istanbul ini, hubungan antara Rusia dan AS dapat semakin membaik, serta memberikan dampak positif bagi stabilitas geopolitik global.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Amerika Serikat dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Pemilu Jerman: Perubahan Politik dan Pengaruhnya bagi Asia

    Pemilu Jerman: Perubahan Politik dan Pengaruhnya bagi Asia

    Jakarta –

    Partai konservatif Jerman, Uni Kristen Demokrat (CDU) dan mitranya di Bavaria, Uni Kristen Sosial (CSU), memenangkan pemilu nasional pada Minggu (23/02). Kemenangan ini menempatkan pemimpin CDU, Friedrich Merz, dalam posisi kuat untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya, memimpin negara dengan ekonomi terbesar di Eropa.

    Pemilu ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang diperburuk oleh kebijakan Presiden Donald Trump. Kebijakan tersebut mencakup pendekatan agresif terhadap perang Rusia-Ukraina, dukungan terhadap gerakan populis sayap kanan di Eropa, serta rencana tarif impor yang dapat merugikan ekonomi Eropa. Ketegangan ini mendorong seruan bagi Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada Washington dalam hal pertahanan dan merancang strategi geopolitik yang lebih mandiri.

    Merz menyatakan bahwa Eropa harus mencapai “kemerdekaan” dari AS dan menyerukan penguatan kerja sama pertahanan dalam blok Uni Eropa.

    Tantangan dari Cina

    Selain menghadapi hubungan yang tegang dengan AS dan Rusia, pemerintahan Jerman yang baru juga harus berurusan dengan kebijakan Cina yang semakin tegas.

    Sebagai mitra dagang utama Jerman, total perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai €246,3 miliar (Rp4.248 triliun) pada tahun 2024. Namun, Uni Eropa tidak hanya melihat Cina sebagai mitra, tetapi juga sebagai pesaing dan “saingan sistemik.”

    Saat dimintai tanggapan terkait hasil pemilu Jerman, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan kesiapan Beijing untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru guna meningkatkan hubungan bilateral.

    Xuewu Gu, profesor hubungan internasional di University of Bonn, memperkirakan bahwa pemerintahan baru Jerman kemungkinan akan melonggarkan pembatasan terhadap investasi Tiongkok. Ia juga meyakini bahwa Jerman, bersama Uni Eropa, akan mendorong kesepakatan perdagangan dan investasi dengan Beijing.

    “Jika perang dagang dengan AS terjadi, Jerman tidak punya pilihan selain mempererat kerja sama dengan Cina,” kata Gu.

    Stabilitas dalam hubungan India dengan Jerman

    Meskipun Jerman selama ini berfokus pada pasar Cina, hubungan dengan India sebagai mitra ekonomi yang berkembang pesat, semakin menarik perhatian. Nilai perdagangan bilateral antara Jerman dan India mencatat rekor tertinggi sebesar €30,9 miliar (Rp531,6 triliun) pada tahun 2024.

    Pemerintah Jerman juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik tenaga kerja terampil dari India guna mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam negeri.

    Gurjit Singh, mantan duta besar India untuk Jerman, menegaskan bahwa hubungan antara kedua negara telah dibangun dengan kokoh oleh CDU dan SPD (Partai Demokrat Sosial), sehingga seharusnya tidak mengalami perubahan drastis.

    Ia juga menekankan bahwa dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik yang cepat, dengan hubungan antarnegara dipengaruhi oleh dinamika baru.

    “India melihat Jerman dan Eropa sebagai poros penting dalam tatanan multipolar dunia. Dengan hubungan yang sudah terjalin baik, kami tidak mengantisipasi adanya gejolak besar,” ujarnya.

    Gulshan Sachdeva, kepala koordinator Global South Centre of Excellence, menambahkan bahwa Merz dapat memainkan peran penting dalam membentuk Eropa yang lebih independen, terutama di tengah ketegangan trans-Atlantik.

    “Rusia adalah tantangan strategis, sementara kekecewaan Jerman terhadap Cina semakin meningkat. Selain itu, Merz juga mempertanyakan masa depan NATO dan opsi pencegahan nuklir,” jelasnya.

    Sachdeva menilai bahwa situasi ini dapat membuka peluang bagi India untuk memperkuat kemitraan dengan Eropa, terutama jika Jerman dan Uni Eropa mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih otonom.

    Dapatkah Merz bekerja sama dengan Taliban dalam hal migrasi?

    Selama kampanye, Merz berjanji akan melakukan reformasi besar terhadap kebijakan suaka Jerman. Janji ini muncul setelah serangkaian serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh pencari suaka, yang memperkeras sentimen publik terhadap migrasi ilegal.

    Situasi ini turut menguntungkan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD), yang meraih 20,8% suara—hasil tertinggi mereka di tingkat federal.

    Merz berjanji akan memperketat kontrol perbatasan dan mempercepat deportasi pencari suaka yang permohonannya ditolak, termasuk ke Afghanistan. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan Taliban guna memfasilitasi deportasi imigran Afghanistan.

    Mojib Atal, peneliti migrasi di Friedrich-Alexander University Erlangen-Nrnberg (FAU), memperkirakan bahwa pemerintahan baru akan mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

    Namun, beberapa pakar Afghanistan memperingatkan bahwa keterlibatan Jerman dengan Taliban dapat memberikan legitimasi terhadap kelompok fundamentalis tersebut.

    Wazhma Tokhi, aktivis hak-hak perempuan Afghanistan yang kini tinggal di Jerman, mengecam ide negosiasi dengan Taliban.

    “Ini bukan hanya mengkhawatirkan, ini adalah pengkhianatan terhadap perempuan, aktivis, dan pengungsi Afghanistan yang berharap pada komitmen Jerman terhadap hak asasi manusia,” katanya kepada DW.

    Tokhi memperingatkan bahwa setiap dialog dengan Taliban harus disertai tuntutan tegas mengenai hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan.

    “Kurang dari itu berarti Jerman ikut berkontribusi dalam penindasan mereka,” tambahnya.

    Sikap Jerman terhadap Iran dan Israel

    Di Iran, media pemerintah meliput pemilu Jerman secara luas, terutama menyoroti peningkatan suara AfD. Beberapa analis Iran berharap pemerintahan baru Jerman akan mengambil sikap lebih keras terhadap Teheran.

    Di sisi lain, keputusan Merz untuk mengundang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Jerman menarik perhatian. Langkah ini bertentangan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Undangan ini dipandang sebagai sinyal kuat terhadap rezim Iran.

    Bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

    Di Indonesia, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, menilai bahwa pemerintahan baru Jerman kemungkinan tidak akan membawa perubahan besar dalam hubungan bilateral.

    “Jerman telah lama menjadi mitra utama Eropa bagi Indonesia, terutama dalam perdagangan dan isu lingkungan,” ujarnya.

    Namun, ia juga melihat peluang bagi Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan Jerman, terutama di tengah perubahan arah kebijakan luar negeri Eropa yang lebih mandiri dari AS.

    “Eropa selama ini erat dengan AS. Namun, kebijakan Trump yang lebih isolasionis memberi peluang bagi Asia dan Eropa untuk membangun hubungan yang lebih erat,” jelasnya.

    “Jerman fokus pada perdagangan, sementara Asia membutuhkan investasi, teknologi, dan mitra dagang. Ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan,” tambahnya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Eropa Masih Panas, Rusia Tembak Jatuh 128 Drone Ukraina

    Perang Eropa Masih Panas, Rusia Tembak Jatuh 128 Drone Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah menembak jatuh 128 pesawat nirawak Ukraina di atas wilayah Rusia dan Krimea, wilayah Kyiv yang dianeksasi Moskow, Selasa malam waktu setempat.

    “Pasukan pertahanan udara mencegat dan menghancurkan 128 pesawat nirawak udara Ukraina termasuk 30 di atas semenanjung Krimea yang dianeksasi pada tahun 2014,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan pada Rabu (26/2/2025), seperti dikutip AFP.

    Selain wilayah Krasnodar, yang dikenal dengan resor Laut Hitamnya, kementerian tersebut mengatakan serangan pesawat nirawak juga menargetkan wilayah Rusia Bryansk dan Kursk, yang berbatasan dengan Ukraina.

    Tidak ada kerusakan besar yang segera dilaporkan oleh media atau otoritas Rusia.

    Kyiv telah meningkatkan serangan udaranya terhadap fasilitas energi dan militer di wilayah Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Ini merupakan sebuah kampanye sebagai tanggapan atas pemboman gencar Moskow terhadap kota-kota dan infrastruktur energinya.

    Perang antara Rusia dan Ukraina sendiri telah memasuki tahun ketiga. Dalam update lainnya, perdamaian antara kedua negara tetangga tersebut tengah bermasalah akibat Amerika Serikat (AS), yang sekarang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, berubah haluan dengan mendukung Rusia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Namun PBB menolak upaya AS untuk melemahkan sikap Majelis Umum terkait perang Rusia di Ukraina. Hal ini memberikan kemenangan diplomatik bagi Kyiv dan sekutu Eropa.

    Mengutip Reuters, AS terpaksa abstain dalam pemungutan suara atas resolusinya sendiri. Ini setelah negara-negara Eropa berhasil mengubah rancangan Washington dengan menambahkan dukungan eksplisit terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina.

    Dalam pemungutan suara atas rancangan resolusi AS yang telah diamendemen, 93 negara mendukung, 73 abstain, dan 8 negara menolak, termasuk Rusia. Upaya Rusia untuk mengubah teks resolusi AS dengan memasukkan “akar penyebab” konflik juga gagal.

    Keputusan ini muncul di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi perdamaian, yang justru menimbulkan ketegangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena cenderung membela Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga memicu kekhawatiran di antara negara-negara Eropa bahwa mereka akan disingkirkan dari proses perundingan damai.

    (sef/sef)

  • Rusia Serang Ukraina Bagian Timur, 5 Orang Tewas Termasuk Jurnalis

    Rusia Serang Ukraina Bagian Timur, 5 Orang Tewas Termasuk Jurnalis

    Jakarta –

    Rusia kembali menggencarkan serangan ke Ukraina. Serangan terbaru Rusia ini menyebabkan lima orang tewas, termasuk jurnalis.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/2/2025), Pemerintah Ukraina menyebut ada delapan warganya yang mengalami luka-luka akibat serangan itu. Ukraina menyebut serangan itu berpusat di wilayah timur.

    “Setidaknya lima orang tewas dan delapan lainnya luka-luka dalam serangan di Kostyantynivka,” tulis Gubernur Donetsk di media sosial.

    Seperti diketahui, hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas. Rusia dan Ukraina saling meluncurkan ratusan drone hari ini.

    Serangan udara Rusia mengakibatkan kerusakan pada fasilitas energi di Ukraina. Selain itu, satu orang tewas dan sedikitnya empat orang terluka.

    Suara ledakan juga terdengar di Kyiv setelah angkatan udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan rentetan 177 drone berbagai jenis ke negara itu. Otoritas di wilayah Kyiv mengatakan satu orang tewas dan dua orang terluka di pinggiran ibu kota tersebut.

    “Mayat seorang wanita ditemukan selama operasi pemadaman kebakaran di sebuah rumah pribadi berlantai dua di distrik Bucha,” kata gubernur Mykola Kalashnyk.

    Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan dua orang terluka di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, dan satu drone menghantam sebuah gedung hunian berlantai sembilan.

    (whn/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Irlandia Mendesak Negara-negara di Dunia untuk Fokus pada Situasi Tepi Barat yang Memburuk – Halaman all

    Irlandia Mendesak Negara-negara di Dunia untuk Fokus pada Situasi Tepi Barat yang Memburuk – Halaman all

    Irlandia Mendesak Negara-negara di Dunia untuk Fokus pada Situasi Tepi Barat yang Memburuk

    TRIBUNNEWS.COM- Irlandia meminta negara-negara untuk tetap fokus pada eskalasi terkini di Tepi Barat, Anadolu Agency melaporkan.

    Berbicara di segmen tingkat tinggi sesi ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Neale Richmond, menteri negara untuk pembangunan internasional dan diaspora, mengatakan: “Kita harus tetap fokus pada situasi yang memburuk di Tepi Barat.”

    Pernyataan Richmond disampaikan saat Israel mengusir penduduk dari tiga kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki – Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams – sebagai bagian dari operasi militer selama sebulan. 

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan bahwa kamp-kamp tersebut kini “kosong” dan akan diduduki oleh pasukan Israel selama tahun mendatang.

    Terkait konflik Israel-Gaza yang lebih luas, ia berkata: “Kita perlu melihat perjanjian gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya dalam semua tahapannya, termasuk pembebasan semua sandera. Bantuan kemanusiaan dalam skala besar juga harus terus disalurkan, penyediaan layanan dasar, dan kerangka kerja untuk pemulangan mereka yang mengungsi dari rumah mereka di Gaza.”

    Ia menekankan bahwa hanya solusi dua negara yang dapat membawa perdamaian abadi bagi Israel dan Palestina.

    Terkait Ukraina, Richmond mengecam “perang agresi yang brutal dan ilegal” yang dilakukan Rusia dan menegaskan kembali dukungan Irlandia terhadap kedaulatan Ukraina. Ia menyerukan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia.

    Menteri juga menyoroti masalah hak asasi manusia di Sudan, Yaman, dan Afghanistan.

    Richmond mengakhiri dengan mengumumkan tawaran Irlandia untuk mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia untuk periode 2027-2029, berjanji untuk memperjuangkan akuntabilitas, multilateralisme, dan hak asasi manusia untuk semua.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • 2 Peneliti Prancis Jadi Tersangka Ledakan di Konsulat Rusia

    2 Peneliti Prancis Jadi Tersangka Ledakan di Konsulat Rusia

    Paris –

    Dua peneliti Prancis menjadi tersangka dalam insiden ledakan yang mengguncang kompleks Konsulat Rusia di kota Marseille beberapa hari lalu. Kedua peneliti itu mengakui mereka melemparkan peledak rakitan ke Konsulat Rusia tersebut.

    Keterangan kantor kejaksaan setempat, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2/2025), menyebut tiga botol plastik dilemparkan ke area taman di kompleks Konsulat Rusia pada Senin (24/2) waktu setempat. Namun hanya dua botol yang meledak.

    Disebutkan bahwa botol-botol itu berisi campuran nitrogen dan sejumlah zat kimia lainnya.

    Insiden itu terjadi tepat saat peringatan tiga tahun invasi militer Rusia ke Ukraina, yang dimulai sejak Februari 2022.

    Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Tidak ada juga kerusakan yang dilaporkan di area kompleks Konsulat Rusia akibat ledakan itu.

    Identitas dua peneliti yang menjadi tersangka dalam insiden itu tidak diungkap ke publik. Namun menurut kantor kejaksaan Prancis, keduanya bekerja pada badan penelitian utama negara itu, Pusat Penelitian Ilmiah Nasional (CNRS).

    Salah satu tersangka merupakan seorang insinyur, sedangkan satu tersangka lainnya seorang ahli kimia.

    CNRS melakukan penelitian di berbagai bidang, termasuk biologi, matematika, dan kimia. Badan penelitian ini mempekerjakan peneliti dari negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara lainnya.

    Lihat juga Video: Permukiman Mewah di Moskow Diguncang Ledakan,1 Tewas-4 Luka

    Surat kabar setempat, La Provence, melaporkan bahwa kedua tersangka diidentifikasi mengikuti aksi pro-Ukraina yang digelar di depan balai kota Marseille pada Senin (24/2) waktu setempat. Disebutkan oleh La Provence bahwa kedua tersangka yang berjenis kelamin laki-laki itu, berusia 40-an tahun dan 50-an tahun.

    Rusia mengecam ledakan yang melanda kompleks konsulatnya di Marseille itu sebagai “serangan teroris”. Moskow menuntut menuntut penyelidikan penuh oleh otoritas Paris terhadap ledakan tersebut,

    Sementara pemerintah Prancis mengutuknya sebagai “pelanggaran apa pun terhadap keamanan kompleks diplomatik”.

    Kedutaan Besar Rusia di Paris mengatakan pihaknya telah meminta otoritas Prancis, sebelum ledakan terjadi, untuk memperketat keamanan di sekitar misi-misi diplomatik Rusia yang ada di negara tersebut “mengingat kemungkinan provokasi”.

    “Namun demikian, serangan semacam itu telah terjadi,” sebut Kedutaan Besar Rusia dalam pernyataannya via Telegram.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Sebut Zelensky Akan Kunjungi AS untuk Urusan Penting

    Trump Sebut Zelensky Akan Kunjungi AS untuk Urusan Penting

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia mengharapkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk mengunjungi Washington pada hari Jumat (28/02) untuk menandatangani “kesepakatan yang sangat besar.”

    Hal ini terjadi setelah beberapa sumber mengonfirmasi kepada beberapa kantor berita bahwa Ukraina dan Amerika Serikat telah menyetujui rancangan kesepakatan mineral yang luas, guna meredakan ketegangan baru-baru ini antara Trump dan Zelenskyy.

    Kesepakatan tersebut akan membuat AS bersama-sama Ukraina mengembangkan kekayaan mineral, dengan pendapatan yang masuk ke pendanaan baru yang dibagi oleh kedua negara, demikian menurut pejabat senior Ukraina, yang dikutip oleh beberapa kantor berita.

    Rancangan kesepakatan tidak memiliki jaminan keamanan AS untuk Ukraina

    Trump meminta tanah jarang dan mineral lainnya di Ukraina senilai $500 miliar sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan AS kepada Kyiv. Namun, permintaan itu ditolak Zelensky.

    Permintaan Trump itu jauh melebihi bantuan militer AS senilai $60 miliar untuk Ukraina sejak invasi skala penuh Rusia. Permintaan tersebut tidak termasuk dalam rancangan perjanjian.

    Trump memang mengatakan, “Itu bisa menjadi kesepakatan senilai satu triliun dolar, bisa saja.”

    Namun, kesepakatan tersebut tidak memberikan jaminan keamanan yang diinginkan Ukraina. Meskipun rancangan tersebut menyebutkan “keamanan,” rancangan tersebut tidak menyebutkan peran AS. Seorang pejabat mengatakan bahwa kedua presiden akan membahas hal ini saat mereka bertemu.

    Trump menyebutkan bahwa “beberapa bentuk” pasukan penjaga perdamaian akan diperlukan untuk Ukraina.

    Beberapa negara Eropa bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Pada hari Senin (24/02), Trump mengatakan bahwa Moskow akan menyetujui pasukan penjaga perdamaian ini. Namun, Kremlin membantahnya pada hari Selasa (25/02).

    Hubungan AS-Ukraina yang menegangkan

    Ukraina pada hari Senin (24/02) menandai peringatan paling suram sejauh ini, karena negara itu berjuang untuk menangkis invasi Rusia, karena memasuki tahun keempatnya.

    Ukraina berharap kesepakatan mineral akan memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Trump, yang telah memburuk dengan cepat sejak Presiden AS tersebut memulai masa jabatan kedua kalinya.

    Minggu lalu, Trump mencap Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu” yang telah kehilangan dukungan dari rakyat Ukraina. Ia juga mengatakan kepadanya bahwa ia “lebih baik bergerak cepat” untuk menegosiasikan diakhirinya invasi Rusia ke Ukraina atau ia mungkin tidak akan memiliki negara yang tersisa, di antara hal-hal lainnya.

    Zelenskyy sebelumnya menuduh Trump tinggal di “ruang disinformasi” Rusia. Seorang pejabat Ukraina mengatakan Kyiv berharap bahwa penandatanganan perjanjian tersebut akan memastikan aliran dukungan militer AS yang sangat dibutuhkan Ukraina.

    ap/yf (afp/rtr/ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu