Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Apjati Minta Badan Legislasi DPR Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Jaminan Deposito – Halaman all

    Apjati Minta Badan Legislasi DPR Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Jaminan Deposito – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI tengah menyusun Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Salah satu pasal yang disoroti dalam revisi RUU itu oleh para pengusaha pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Asosiasi P3MI yaitu Pasal 55 tentang Kenaikan Jaminan Usaha berupa deposito senilai Rp 3 miliar, naik 100 persen dari  Rp 1,5 miliar.

    Demikian dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Said Saleh Alwaini, MM, MIM saat dikonfirmasi awak media pada Jumat 7 Maret 2025.

    Menurut dia  kebijakan itu akan sangat memberatkan para pengusaha pelaku penempatan  tenaga kerja dalam situasi dan kondisi usaha  yang selama ini tidak sedang baik-baik saja.

    “Ditambah situasi global yang tidak menentu serta dampak geopolitic dunia yang diperparah akibat Perang Rusia Vs Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Gaza dan Laut China Selatan,” ujar Said.

    Masih kata Said, apabila ketentuan pasal ini ditetapkan maka akan berdampak buruk bagi dunia Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

    Khususnya yang dilaksanakan oleh swasta akan banyak Perusahaan Penempatan PMI yang  akan gulung tikar.

    Tentunya berdampak pula pada target Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diharapkan Menteri Abdul Kadir Karding sebanyak 400 – 500 ribu pekerja sepanjang tahun 2025.

    “Serta berpotensi merugikan perekonomian nasional dan menghambat Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Selain itu dia mengatakan tidak terbukti adanya korelasi peningkatan deposito dengan Penurunan Penguatan Perlindungan PMI.

    “Justru hanya membuat situasi semakin sulit bagi P3MI yang sudah menghadapi berbagai tantangan Regulasi dan Pasar Global,” kata Said.

    Oleh karena itu pihaknya memohon kepada Anggota Badan Legislasi DPR-RI dan Pemerintah untuk meninjau kembali rencana Kenaikan Deposito agar regulasi yang dibuat tetap berpihak pada keberlangsungan Industrial Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta kesejahteraan para Pekerja Migran Indonesia.

     

     

  • Ukraina Keringat Dingin! Setelah AS Bekukan Bantuan, Kini Uni Eropa Ikut Batal Beri Bantuan – Halaman all

    Ukraina Keringat Dingin! Setelah AS Bekukan Bantuan, Kini Uni Eropa Ikut Batal Beri Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina gagal mendapatkan paket bantuan militer baru dari Uni Eropa.

    Setelah sebelumnya AS bekukan bantuan, kini Ukraina harus gigit jari saat Uni Eropa gagal sepakat untuk pengiriman paket bantuan militer senilai €30 miliar atau setara Rp529 triliun.

    Kegagalan Uni Eropa untuk mengirimkan paket bantuan militer untuk Ukraina ini terjadi ketika adanya pertemuan darurat Dewan Eropa di Brussels, Belgia, Kamis (6/3/2025).

    Dalam pertemuan itu, Hongaria memveto keputusan tersebut, meskipun mendapatkan dukungan luas dari 26 anggota Uni Eropa lainnya.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memblokir pernyataan para pemimpin tersebut, sehingga menunda bantuan lebih lanjut ke Kyiv.

    Dikutip dari Russia Today, kesepakatan lima poin yang diusulkan mencakup jaminan keamanan bagi Ukraina, komitmen bahwa tidak akan ada perundingan dengan Rusia tanpa Kyiv, dan janji untuk menegakkan integritas teritorial Ukraina.

    Namun, Orban menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan sikap Hongaria.

    “Ia berbicara tentang perlunya Ukraina diperkuat agar dapat bertempur lebih jauh. Dan Hongaria, tentu saja, tidak mendukungnya karena hal ini sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami yang mendukung perdamaian,” kata Orban.

    Menurut pernyataan konklusif yang dipublikasikan di situs web Dewan Eropa, keputusan akhir mengenai dukungan Ukraina telah ditunda hingga pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa berikutnya, yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret.

    Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa mengisyaratkan bahwa UE sedang mencari cara untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina meskipun ada keberatan dari Hongaria.

    “Hongaria memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Ukraina; artinya, Hongaria terisolasi dalam 27 negara anggota UE – dan 26 negara anggota lebih dari satu,” kata Costa.

    Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, juga mengisyaratkan rencana alternatif, dengan mengatakan bahwa blok tersebut tengah menggodok “koalisi yang bersedia” yang akan memungkinkan negara-negara anggota untuk terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina tanpa memerlukan persetujuan bulat.

    Pertemuan darurat itu diadakan di tengah meningkatnya kekhawatiran di antara para pemimpin Uni Eropa atas dampak perubahan kebijakan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini terhadap Ukraina.

    Berbagai laporan media menunjukkan bahwa Trump telah membekukan bantuan militer baru ke Kyiv.

    Ia juga mendesak Uni Eropa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas upaya perang Ukraina dan pertahanannya sendiri.

    Sementara keputusan mengenai bantuan Ukraina tertunda, para pemimpin Uni Eropa, termasuk Orban, menyetujui inisiatif terpisah untuk meningkatkan anggaran pertahanan Eropa hingga €800 miliar atau setara Rp14 kuadriliun.

    Rencana tersebut, yang dikenal sebagai ReArm Europe, diluncurkan awal minggu ini oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang mengatakan bahwa ia akan mengajukan proposal hukum dalam dua minggu ke depan.

    Hongaria Adakan Referendum

    Pemerintah Hongaria akan mengadakan referendum mengenai apakah Ukraina boleh bergabung dengan Uni Eropa atau tidak.

    “Saya pikir kita harus menanggapi masalah keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dengan serius,” kata Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, dikutip dari TASS.

    “Tidak mungkin membuat keputusan yang bertanggung jawab saat ini, dan saya tidak ingin keputusan ini dibuat tanpa sepengetahuan rakyat,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Orban telah berulang kali mengatakan bahwa pada titik ini, keanggotaan Ukraina di UE akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pertanian dan ekonomi Eropa secara umum.

    Selain itu, pemerintah Ukraina gagal menghormati hak-hak minoritas Hongaria di wilayahnya dan melanjutkan tindakannya yang mengancam keamanan energi Hongaria.

    Pada saat yang sama, Orban tidak mengesampingkan kemungkinan untuk akhirnya membawa Ukraina ke dalam UE, jika memenuhi semua persyaratan kandidat dan memenuhi semua prasyarat.

    (*)

  • Jadwal MPL ID Season 15, 7 Maret 2025: NAVI Debut, RRQ Hoshi Siap Tempur! – Page 3

    Jadwal MPL ID Season 15, 7 Maret 2025: NAVI Debut, RRQ Hoshi Siap Tempur! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pecinta esports Mobile Legends, bersiaplah! MPL ID Season 15 week 1 resmi dimulai pada 7 Maret 2025, menandai awal pertarungan sengit sembilan tim esports terbaik Indonesia. Menngutip Antaranews, Jumat (7/3/2025), season reguler MPL ID Season 15 akan berlangsung selama sembilan pekan hingga akhirnya mengerucut ke babak play off. 

    Pertandingan pembuka akan menyajikan laga panas antara dua tim kuat, NAVI yang baru bergabung melawan runner up MPL ID Season 14, RRQ Hoshi, serta laga EVOS Holy melawan Team Liquid ID (TLID). 

    Sekadar informasi, sembanyak sembilan tim esports akan bertarung memperebutkan gelar juara MPL ID musim ini. Salah satunya adalah Natus Vincere (NAVI), esports berbasis Ukraina yang mengakuisisi tim esports Indonesia Rebellion Esports pada awal baru, guna masuk ke skena olahraga elektronik Tanah Air melalui MPL ID. 

    Adapun pada pertandingan pertama MPL ID Season 15 pada hari Jumat, 7 Maret 2025, akan dimulai pukul 15.15 WIB dengan pertarungan NAVI melawan RRQ Hoshi. 

    Laga ini sangat dinantikan, mengingat NAVI merupakan pendatang baru dan RRQ Hoshi yang dikenal sebagai tim kuat dan konsisten. 

    Selanjutnya jadwal MPL ID, pukul 18.30 WIB, EVOS Holy akan berhadapan dengan juara bertahan, TLID. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat dan menegangkan, mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang dan sejarah rivalitas yang panjang.

  • Trump Makin Beringas, Ancam Bakal Deportasi 240 Ribu Warga Ukraina yang Cari Perlindungan ke AS – Halaman all

    Trump Makin Beringas, Ancam Bakal Deportasi 240 Ribu Warga Ukraina yang Cari Perlindungan ke AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mendeportasi atau mencabut status hukum sementara untuk sekitar 240.000 orang Ukraina yang melarikan diri ke AS.

    Rencana Trump diungkap seorang pejabat senior Trump dan tiga sumber yang akrab dengan masalah tersebut pada Kamis (6/3/2025).

    Deportasi massal akan mulai dilakukan Trump paling cepat pada April 2025, sebagai bagian dari kebijakan luas pemerintahan Trump untuk mengakhiri program pembebasan bersyarat kemanusiaan yang diberikan Presiden  sebelumnya Joe Biden terhadap warga Ukraina.

    “Ini bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk mencabut status hukum lebih dari 1,8 juta migran yang diizinkan memasuki AS di bawah program pembebasan bersyarat kemanusiaan sementara yang diluncurkan di bawah pemerintahan Biden,” kata salah satu sumber, dikutip dari New York Post.

    Sebelum kebijakan deportasi diberlakukan, pada era presiden Joe Biden, Gedung Putih sempat membuka program pembebasan bersyarat bagi warga Ukraina yang ingin tinggal sementara di AS selama perang dengan Rusia berlangsung.

    Program ini mulai dibuka sejak 2022 silam, memungkinkan lebih dari 1,8 juta warga Ukraina untuk memasuki AS dengan status perlindungan sementara.

    Joe Biden merancang program pembebasan bersyarat ini untuk memberikan jalur hukum sementara guna mencegah imigrasi ilegal dan memberikan bantuan kemanusiaan. 

    Alasan Trump Depak Warga Ukraina

    Akan tetapi buntut perseteruan panas yang terjadi antara Presiden Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada pekan lalu, Trump kini semakin keras dengan Ukraina.

    Meski begitu, Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Tricia McLaughlin dengan tegas menolak pernyataan yang menyebut Trump melakukan deportasi karena ada kaitannya dengan adu mulut yang terjadi dengan Zelensky.

    Lantaran pencabutan perlindungan bagi warga Ukraina sedang berlangsung sebelum Trump secara terbuka berselisih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky minggu lalu.

    Hal tersebut dilakukan sesuai perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari, meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk menghentikan semua program yang terkait perlindungan era Biden.

    Termasuk mencabut pembebasan bersyarat bagi warga Ukraina.

    Tak hanya itu deportasi juga akan diberlakukan bagi 530.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang tiba di AS pada Mei 2023 dan menetap di DeWitt, Iowa.

    Menurut email internal Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), migran yang kehilangan status pembebasan bersyaratnya dapat menghadapi deportasi cepat tanpa batasan waktu tertentu.

    Adapun imigran yang dimaksud ialah mereka Mereka yang memasuki AS melalui jalur resmi tetapi tanpa status penerimaan resmi.

    Kebijakan Trump Picu Kekhawatiran

    Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan imigran yang sebelumnya dilindungi oleh kebijakan Biden.

    Bahkan banyak dari mereka kini menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum mereka di AS.

    Seperti Liana Avetisian, salah satu warga Ukraina yang kabur ke AS bersama suaminya, dan putrinya yang berusia 14 tahun.

    Avetisian kini tengah dibayangi ketidakpastian. Avetisian yang bekerja di bidang real estate di Ukraina dan suaminya bekerja konstruksi melarikan diri dari Kyiv pada Mei 2023.

    Ia memutuskan untuk memulai kehidupan baru di AS dan membeli rumah di kota kecil DeWitt, Iowa.

    Namun saat ini mereka terancam harus angkat kaki dari AS padahal telah menghabiskan sekitar 4.000 dolar AS untuk biaya pendaftaran guna memperbarui pembebasan bersyarat dan mencoba mengajukan program lain yang dikenal sebagai Status Perlindungan Sementara.

    “Kami tidak tahu harus berbuat apa, saya merasa pusing karena khawatir dengan situasi ini,” kata Avetisian.

    Kekhawatiran serupa juga diungkap Rafi, mantan perwira intelijen Afghanistan yang memasuki AS secara legal pada Januari 2024 melalui aplikasi CBP One.

    Ia memperoleh status pembebasan bersyarat selama dua tahun. Namun, pada 13 Februari, saat menghadiri pertemuan rutin di kantor ICE, statusnya dicabut dan ia langsung ditahan.

    Rafi telah mengajukan permohonan suaka dan dijadwalkan menghadiri sidang pada April.

    Pengacaranya meminta ICE untuk membebaskannya, menekankan bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki kasus suaka aktif terkait pekerjaannya dengan militer AS di Afghanistan. 

    Namun, ICE menolak permintaan tersebut, dengan menyatakan bahwa kebijakan prioritas imigrasi saat ini berakhir pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan pelantikan Trump.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • NATO Mulai ‘Pecah’ dari Dalam, Negara Saling Curiga-Intelijen Ditutupi

    NATO Mulai ‘Pecah’ dari Dalam, Negara Saling Curiga-Intelijen Ditutupi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kecurigaan mulai muncul di antara sekutu aliansi militer Barat, NATO. Sejumlah pihak menyebutkan adanya ancaman penutupan pembagian informasi intelijen di antara para anggota kelompok itu.

    Mengutip Politico, Kamis (6/3/2025), ketidakpercayaan antara anggota aliansi itu sebenarnya telah terjadi antara negara tradisional Barat dan pendatang baru dari Timur bekas komunis. Hal itu makin memburuk setelah serangan Rusia terhadap Ukraina, ketika Hungaria dan Slovakia yang pro-Rusia, dianggap tidak dapat diandalkan.

    Namun kini fokus ketegangan telah bergeser ke dalam dinamika Amerika Serikat (AS) dan Rusia di bawah Presiden Donald Trump, yang mengguncang inti aliansi. Hal ini kemudian mendorong negara-negara untuk bertanya-tanya tentang risiko pembagian informasi intelijen dengan Washington.

    Kebingungan seputar keandalan AS memburuk minggu ini. Muncul laporan bahwa AS untuk sementara waktu menghentikan pembagian informasi intelijen dengan Ukraina demi menekan Kyiv agar datang ke meja perundingan dengan Rusia.

    “Ada banyak bisik-bisik di NATO tentang masa depan pembagian intelijen dalam aliansi,” kata Julie Smith, duta besar AS untuk NATO di bawah Joe Biden hingga November, seraya menambahkan bahwa ia telah “mendengar kekhawatiran dari beberapa sekutu” tentang apakah Washington akan terus membagi intelijen dengan aliansi tersebut.

    Menurut Daniel Stanton, mantan pejabat di Dinas Intelijen Luar Negeri Kanada, pada saat mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak intelijen, akan ada lebih sedikit yang membahasnya.

    “Ada lebih sedikit konsensus tentang siapa musuh bersama” dan “orang-orang akan lebih enggan untuk berbagi,” kata Stanton.

    Pilihan Trump untuk direktur intelijen nasional, Tulsi Gabbard, juga menimbulkan kekhawatiran. Hal ini disebabkan Gabbard yang mengambil pendekatan lebih dekat terhadap Rusia dan sekutunya seperti mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad.

    “Gabbard telah menggemakan pokok bahasan Rusia mengenai perang di Ukraina dan Suriah, dan ia bertemu dengan mantan Presiden Suriah Bashar Assad, yang telah diisolasi oleh masyarakat internasional karena penggunaan senjata kimia terhadap warganya sendiri,” ujar Gustav Gressel, seorang analis di National Defense Academy Vienna dan mantan rekan European Council on Foreign Relations.

    Sang Pengendali Intelijen

    Pembagian informasi intelijen di antara 32 anggota NATO tidak pernah sedekat sekutu Five Eyes, yang terdiri dari AS, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran akan kebocoran dan kecurigaan bahwa beberapa badan intelijen nasional dapat ditembus oleh Rusia.

    “Sekutu tidak benar-benar membagi harta karun mereka dalam hal format seperti itu … Kami tahu mereka didambakan oleh badan-badan yang bermusuhan,” ungkap Stanton, mantan pejabat intelijen Kanada.

    Bulan lalu, Financial Times melaporkan bahwa pejabat tinggi Gedung Putih Peter Navarro tengah berupaya untuk menyingkirkan Kanada dari jaringan berbagi intelijen Five Eyes. Hal ini disebabkan sikap Ottawa yang seringkali sama dengan sikap Eropa Barat dan bukan sejalan dengan Trump.

    Pembagian informasi intelijen bisa sangat kuat, seperti yang terjadi ketika pemerintahan Biden mengumumkan tentang persiapan Rusia untuk menyerang Ukraina. Hal ini kemudian memainkan peran penting dalam memberi tahu sekutu dan menggalang tanggapan.

    Namun tiga tahun kemudian, dan dengan pergeseran politik yang menentukan di bawah Trump, peran intelijen AS di masa depan dipertanyakan.

    “Pertanyaannya sekarang adalah apakah pembagian informasi intelijen akan tetap menjadi fitur utama kerja transatlantik di NATO, mengingat pertanyaan yang diajukan sekutu tentang apakah AS bersikap netral dalam penanganan perang di Ukraina dan negosiasi di masa mendatang,” tambah Julie Smith, yang merupakan mantan Duta Besar NATO.

    (luc/luc)

  • Lavrov: Rusia Tolak Pasukan Eropa di Ukraina dan Macron Sebar Kebohongan soal Kami – Halaman all

    Lavrov: Rusia Tolak Pasukan Eropa di Ukraina dan Macron Sebar Kebohongan soal Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia menolak penempatan pasukan asing di Ukraina.

    Ia menegaskan Rusia siap berdialog dengan Ukraina dan membahas akar penyebab perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Sergei Lavrov juga mengomentari pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Uni Eropa di Brussels, Belgia pada Rabu (5/3/2025).

    “Krisis di Ukraina dapat diselesaikan dalam beberapa minggu jika Barat berhenti memasok senjata ke Kyiv,” kata Sergei Lavrov dalam pernyataannya di Moskow pada Kamis (6/3/2025).

    “Beberapa negara Barat melihat perdamaian di Ukraina lebih buruk daripada perang,” imbuhnya, seperti diberitakan RIA Novosti.

    Ia juga mengomentari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan Rusia adalah ancaman.

    “Siapa yang percaya bahwa Rusia saat ini akan berhenti di Ukraina?” kata Macron dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu malam.

    Macron mengindikasikan bahwa Rusia sedang mempersiap untuk memperluas invasinya di Eropa.

    Lavrov mengatakan pernyataan itu hanyalah omong kosong.

    Ia kembali menekankan bahwa tidak ada ruang untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina jika perang berakhir.

    Rusia, kata Lavrov, akan menganggap pasukan penjaga perdamaian Eropa sebagai kehadiran NATO di Ukraina.

    “Pengerahan pasukan militer Eropa di Ukraina berarti perang langsung oleh negara-negara Eropa melawan Rusia,” tegasnya.

    Selain itu, Lavrov juga mengkritik pernyataan Macron ketika bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025) lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, Macron mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin melanggar semua perjanjian dengan Ukraina di masa lalu.

    “Aneh sekali mendengar bahwa Tuan Macron, dengan cara yang agresif, melanjutkan pekerjaan Napoleon, yang ingin menaklukkan Rusia, tetapi menutupi niatnya yang sebenarnya, tidak perlu dijelaskan, ia juga mulai berbicara dan mengkritik Putin,” katanya.

    “Macron memutuskan untuk mengikuti jalan Zelensky, yang saat berada di Ruang Oval, berbohong tanpa rasa malu,” lanjutnya, merujuk pada pertemuan Macron dengan Presiden AS Donald Trump pada 24 Februari lalu.

    Menurutnya, pesan-pesan seperti itu dibutuhkan oleh para pemimpin negara Barat untuk menjelaskan dan membenarkan dukungan mereka terhadap perang di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Info Telik Sandi dari AS Tak Lagi Dibagi ke Ukraina

    Info Telik Sandi dari AS Tak Lagi Dibagi ke Ukraina

    Jakarta –

    Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Ukraina memburuk usai adu mulut Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih pekan lalu. AS bahkan telah “menangguhkan” aktivitas berbagi informasi intelijen dengan Ukraina.

    Dilansir AFP, Kamis (6/3/2025), langkah menghentikan sementara aktivitas berbagi informasi intelijen ini diambil oleh Washington setelah sebelumnya menghentikan pengiriman bantuan militer yang penting untuk Kyiv, yang selama ini membantu dalam melawan invasi militer Rusia.

    Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) John Ratcliffe mengonfirmasi bahwa aktivitas berbagi informasi intelijen antara AS dan Ukraina telah dibekukan.

    “Presiden Trump mempunyai pertanyaan yang nyata tentang apakah Presiden Zelensky berkomitmen terhadap proses perdamaian,” kata Ratcliffe saat berbicara kepada media terkemuka AS, Fox News.

    Ratcliffe mengatakan penghentian aktivitas berbagi informasi “di bidang militer dan intelijen” itu hanya bersifat sementara, dan AS akan kembali “bekerja bahu-membahu dengan Ukraina”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Trump, saat berpidato dalam sidang gabungan Kongres AS pada Selasa (4/3), mengungkapkan bahwa Zelensky mengirim surat kepada dirinya, yang isinya menyatakan kesediaan untuk datang ke meja perundingan guna mengakhiri perang Ukraina-Rusia, dan siap menyelesaikan kesepakatan mineral dengan AS.

    “Surat itu berbunyi, ‘Ukraina siap untuk datang ke meja perundingan sesegera mungkin untuk membawa perdamaian semakin dekat. Tidak ada yang lebih menginginkan perdamaian selain rakyat Ukraina’,” kata Trump mengutip isi surat Zelensky, seperti dilansir Reuters.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Trump juga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan “pembicaraan serius dengan Rusia” dan “menerima sinyal kuat bahwa mereka siap untuk perdamaian”.

    Zelensky sendiri berupaya memperbaiki situasi usai cekcok dengan Trump. Dalam pernyataannya pada Selasa (4/3), Zelensky menyatakan keinginan untuk “memperbaiki” hubungan dengan Trump, setelah apa yang digambarkannya sebagai bentrokan dengan Trump di Ruang Oval Gedung Putih yang “disesalkan”.

    Dia juga mengatakan Kyiv akan bekerja sama di bawah “kepemimpinan kuat” Trump dalam mewujudkan perdamaian abadi di Ukraina. Zelensky bahkan menyatakan siap “kapan saja dan dalam format apa pun yang nyaman” untuk penandatanganan perjanjian mineral, yang gagal diteken pekan lalu.

  • Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Adu mulut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Ruang Oval, Gedung Putih, pekan lalu telah memberikan keuntungan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.

    AS, yang baru dipimpin oleh Trump selama beberapa bulan terakhir, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai terlihat mendukung Moskow.

    Putin dan sekutunya di media pemerintah bersukacita setelah pertengkaran publik antara Trump dan Zelensky, sementara juru bicara Kremlin bersorak bahwa kebijakan luar negeri Gedung Putih sekarang “sebagian besar sejalan dengan visi kami.”

    Pertikaian Trump di Ruang Oval dengan Zelensky mungkin merupakan titik terendah dalam serangkaian langkah yang telah diambil pemerintahan yang, menurut setidaknya beberapa analis geopolitik dan pakar Rusia, merupakan gambaran yang jelas tentang kapitulasi Amerika kepada Moskow.

    Berikut beberapa kebijakan Trump yang telah memberikan keuntungan tersendiri bagi Rusia, seperti dikutip Newsweek, Kamis (6/3/2025).

    Rusia Bersorak atas Pemotongan Dana USAID

    Perubahan hubungan tersebut dimulai segera setelah Trump menjabat, ketika Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) mulai membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) secara sistematis.

    Trump dan Musk telah berulang kali menyebut USAID sebagai contoh pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan uang pajak Amerika. Sedikit lebih dari 1% dari total belanja federal pada tahun 2023 digunakan untuk bantuan luar negeri.

    Di antara inisiatif USAID adalah program yang dirancang untuk membantu Ukraina pulih dari serangan berulang Rusia yang ditargetkan terhadap jaringan listriknya.

    Moskow telah menggunakan Ukraina sebagai semacam tempat pengujian senjata siber selama lebih dari satu dekade, sebelum perang, dan dukungan AS sangat penting dalam menjaga jaringan energi Kyiv tetap beroperasi, yang berpotensi menyelamatkan jutaan warga sipil dari kematian akibat kedinginan di musim dingin yang keras.

    Departemen Luar Negeri AS diam-diam menutup inisiatif tersebut minggu lalu, menurut NBC News.

    Rusia menyambut baik pemotongan anggaran tersebut, dengan menyebut USAID, yang utamanya menyediakan makanan, obat-obatan, dan layanan lain untuk populasi miskin – dan dengan demikian bertindak sebagai proyeksi kekuatan lunak Amerika di seluruh dunia – sebagai “mesin untuk mencampuri urusan internasional … mekanisme untuk mengubah rezim, tatanan politik, struktur negara.”

    DOJ Membatalkan Gugus Tugas

    Trump juga menargetkan FBI dan CIA, dua badan intelijen dan kontraintelijen utama, untuk pemotongan besar-besaran. Di Departemen Kehakiman (DOJ), salah satu hal pertama yang dilakukan Jaksa Agung Pam Bondi setelah dikukuhkan adalah membubarkan Gugus Tugas Pengaruh Asing FBI, sebuah inisiatif era Joe Biden yang bertujuan untuk melawan pengaruh asing dalam pemilihan umum Amerika.

    Bondi juga mempersempit cakupan penegakan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing oleh DOJ, yang digunakan jaksa untuk mengejar pelobi asing yang tidak terdaftar, termasuk mantan ketua kampanye Trump, Paul Manafort. Trump mengampuni Manafort sesaat sebelum meninggalkan jabatannya untuk masa jabatan pertamanya.

    Dalam anugerah lain bagi Putin dan pasukan pro-Rusia, Bondi memutuskan untuk menutup KleptoCapture, unit pemerintah khusus yang diarahkan untuk menegakkan sanksi terhadap Rusia dan menyita aset oligarki Rusia.

    “Tak satupun dari tindakan ini dapat dianggap buruk bagi Rusia,” kata seorang pejabat Departemen Kehakiman, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS bergabung dengan Rusia, Korea Utara, dan Belarus dalam pemungutan suara menentang resolusi yang mengutuk invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022.

    Pemungutan suara, yang dilakukan pada ulang tahun ketiga invasi tersebut, merupakan pertama kalinya sejak 1945 Washington berpihak pada Moskow dalam masalah keamanan Eropa di PBB.

    Hegseth Mencoret NATO dari Daftar Perundingan

    Sementara itu, selama kunjungan ke markas NATO bulan lalu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara efektif menyingkirkan sisa pengaruh militer Ukraina terhadap Rusia dari meja perundingan. Ia mengatakan Ukraina bergabung dengan NATO bukanlah “hasil realistis dari penyelesaian yang dinegosiasikan.”

    Dalam pukulan lain bagi Kyiv, Hegseth mengatakan AS tidak akan mengerahkan pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan, menambahkan bahwa pasukan penjaga perdamaian Eropa yang dikirim ke Ukraina harus dikerahkan sebagai bagian dari “misi non-NATO,” yang berarti Pasal 5, perjanjian pertahanan kolektif aliansi, tidak akan melindungi mereka.

    Kunjungan Hsgseth ke Eropa mengawali beberapa minggu yang penuh gejolak yang membawa perubahan terbesar dalam kebijakan Amerika sejak tatanan internasional berbasis aturan pasca-Perang Dunia II dibuat.

    Pada hari-hari berikutnya, Trump menelepon Putin untuk menegosiasikan gencatan senjata di Ukraina, yang secara efektif mengakhiri kebijakan AS untuk mengisolasi Rusia di panggung dunia.

    Di mata Ukraina, Trump secara efektif menyingkirkan Zelensky dari pembicaraan tentang masa depan negaranya, yang semakin memperburuk keadaan.

    (luc/luc)

  • Bertemu Pemimpin Uni Eropa usai Cekcok dengan Trump, Zelensky Akui Bersyukur: Kami Tidak Sendirian – Halaman all

    Bertemu Pemimpin Uni Eropa usai Cekcok dengan Trump, Zelensky Akui Bersyukur: Kami Tidak Sendirian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin Uni Eropa (UE) pada Kamis (6/3/2025).

    Volodymyr Zelensky merasa bersyukur karena Uni Eropa berdiri di sisi Ukraina, saat blok tersebut memulai pembicaraan krisis untuk menghadapi perubahan sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dari Kyiv.

    Kunjungan Zelensky ke Brussels dilakukan saat ia berusaha keras untuk kembali terlibat dengan Washington setelah perselisihan di Gedung Putih.

    Zelensky menyatakan dirinya siap untuk bekerja menuju kesepakatan damai di bawah “kepemimpinan kuat” Trump dan untuk menyelesaikan kesepakatan mengenai akses AS ke sumber daya mineral Ukraina.

    Pertemuan puncak hari Kamis mempertemukan semua 27 pemimpin Uni Eropa untuk pertama kalinya sejak pertemuan yang menegangkan minggu lalu antara Trump dan Zelensky.

    Sejak itu, Washington telah menangguhkan bantuan militer dan pembagian informasi intelijen yang telah membantu Kyiv melawan invasi Rusia.

    “Kami sangat bersyukur bahwa kami tidak sendirian. Dan ini bukan sekadar kata-kata,” ujar Zelensky kepada wartawan saat pembicaraan dimulai, berdiri di samping para pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Antonio Costa, dilansir Al Arabiya.

    Dengan komitmen jangka panjang Amerika terhadap keamanan Eropa yang kini diragukan, blok tersebut berada di bawah tekanan untuk bangkit pada saat ini.

    Minggu ini, calon pemimpin Jerman berikutnya telah berjanji untuk mengubah haluan pertahanan secara historis.

    “Ini adalah momen penting bagi Eropa,” kata von der Leyen, yang telah menyusun rencana yang bertujuan memobilisasi 800 miliar euro untuk “mempersenjatai kembali Eropa” dalam menghadapi ancaman dari Rusia.

    “Eropa menghadapi bahaya yang nyata dan nyata, dan oleh karena itu Eropa harus mampu melindungi dirinya sendiri,” kata kepala komisi tersebut kepada wartawan.

    “Ini juga merupakan momen penting bagi Ukraina,” imbuhnya.

    “Kita harus menempatkan Ukraina pada posisi yang mampu melindungi dirinya sendiri dan mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan langgeng,” lanjut dia.

    Kebutuhan Keamanan yang Mendesak

    Diberitakan AP News, awal minggu ini, Trump memerintahkan penghentian sementara pasokan militer AS ke Ukraina saat ia berupaya menekan Zelensky agar terlibat dalam negosiasi untuk mengakhiri perang dengan Rusia, sehingga membawa urgensi baru pada pertemuan puncak hari Kamis.

    Pertemuan hari Kamis kemungkinan besar tidak akan membahas kebutuhan Ukraina yang paling mendesak.

    Pertemuan ini tidak ditujukan untuk segera menambah senjata dan amunisi guna mengisi kekosongan pasokan yang disebabkan oleh pembekuan AS.

    Semua negara juga tidak akan setuju untuk membuka blokir aset Rusia yang dibekukan senilai sekitar 183 miliar euro ($196 miliar) yang disimpan di lembaga kliring Belgia, sejumlah uang tunai yang dapat disita.

    Meski begitu, orang Eropa menggarisbawahi pentingnya momen tersebut.

    Namun mungkin tantangan terbesar bagi UE adalah mengambil sikap bersatu di saat UE terpecah belah, karena sebagian besar tindakan blok tersebut memerlukan dukungan bulat.

    Hongaria mengancam akan memveto sebagian pernyataan KTT tentang Ukraina, seperti halnya Perdana Menteri Slowakia Robert Fico.

    “Kita harus mengambil keputusan, tidak peduli satu atau dua pihak yang berseberangan setiap saat,” kata Presiden Lithuania Gitanas Nauseda.

    “Jika tidak, sejarah akan menghukum kita dan kita akan membayar harga yang sangat mahal,” jelasnya.

    EROPA DUKUNG ZELENSKY – Tangkap layar diambil dari media sosial X Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer pada Senin (3/2/2025), memperlihatkan para pemimpin Eropa yang tengah menghadiri pertemuan di London, Inggris pada Minggu (2/3/2025) untuk membahas rencana negosiasi perdamaian perang Ukraina usai Zelensky terlibat cekcok dengan Presiden AS Donald Trump. (Tangkap layar X Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer)

    Pertemuan puncak hari Kamis kemungkinan tidak akan menghasilkan keputusan langsung mengenai pengeluaran untuk Ukraina atau pertahanannya sendiri.

    Pertemuan puncak Uni Eropa lainnya yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keputusan akan diadakan pada 20-21 Maret.

    Sebagai informasi, Donald Trump terlibat cekcok dengan Volodymyr Zelensky selama pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih di depan pers, Jumat (28/2/2025) lalu.

    Ketika berada di Gedung Putih, Volodymyr Zelensky mempertanyakan kecondongan Donald Trump ke arah Rusia.

    Trump lantas menuduh Zelensky bersikap tidak sopan saat perbedaan pendapat di antara mereka meletus menjadi adu mulut.

    Trump bersikeras Zelensky kalah dalam perang Ukraina dan berkata, “orang-orang sekarat, kalian kekurangan tentara.”

    Meski begitu, Zelensky mengatakan hubungannya dengan Amerika Serikat masih dapat diperbaiki.

    Ia tetap optimis, bahkan setelah Donald Trump meneriakinya dalam kemarahan di Gedung Putih, dan menuduhnya menolak berdamai dengan Rusia.

    “Tentu saja,” kata Zelensky saat ditanya dalam wawancara Fox News apakah hubungan dengan Trump dapat diselamatkan, Jumat.

    “Hubungan AS-Ukraina melibatkan lebih dari dua presiden,” katanya.

    Zelensky menambahkan, Ukraina sangat membutuhkan bantuan Washington dalam perang melawan militer Rusia yang jauh lebih besar dan lebih bersenjata.

    “Akan sulit tanpa dukungan Anda,” kata Zelensky di Fox — saluran berita favorit Trump.

    Sementara itu, selama kunjungannya dengan Trump, Zelensky diharapkan menandatangani kesepakatan yang memungkinkan AS memperoleh akses lebih besar ke mineral tanah jarang Ukraina dan mengadakan konferensi pers bersama.

    Namun, rencana itu dibatalkan setelah perbincangan sengit antara para pemimpin di depan awak media.

    Tidak jelas apa arti kegagalan itu bagi kesepakatan yang menurut Trump penting untuk membayar AS atas lebih dari $180 miliar bantuan Amerika yang dikirim ke Kyiv sejak dimulainya perang.

    Pemimpin Ukraina diminta meninggalkan Gedung Putih oleh penasihat utama Trump tak lama setelah Trump meneriakinya, menunjukkan penghinaan terbuka.

    “Anda mempertaruhkan Perang Dunia III, dan apa yang Anda lakukan sangat tidak menghormati negara ini, negara yang telah mendukung Anda jauh lebih banyak daripada yang dikatakan banyak orang,” kata Trump kepada Zelensky, masih dari AP News.

    Diketahui, tujuan utama Zelensky dalam aksi duduk itu adalah untuk menekan Trump agar tidak meninggalkan negaranya dan memperingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Sebaliknya, ia malah dibentak-bentak sementara Trump tampak mempermainkan drama di depan kamera.

    Trump telah membuat Kyiv dan sekutu Eropa khawatir dengan perubahan kebijakan AS yang tiba-tiba, menampilkan dirinya sebagai mediator antara Putin dan Zelensky dan menolak untuk mengutuk invasi Rusia.

    Trump menyebut Zelensky sebagai “diktator” minggu lalu dan mengatakan dia percaya Putin akan “menepati janjinya” mengenai gencatan senjata.

    Trump mengatakan kepada Zelensky, sebagai mediator, dia tidak dapat mengkritik salah satu pihak utama.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Dubes Ukraina Tuding AS Sedang Hancurkan Tatanan Dunia

    Dubes Ukraina Tuding AS Sedang Hancurkan Tatanan Dunia

    Jakarta –

    Duta Besar Ukraina untuk Inggris, Valerii Zaluzhnyi, menyebut Amerika Serikat (AS) sedang menghancurkan tatanan dunia. Hal itu disampaikannya usai Ukraina mencoba memperbaiki hubungan dengan AS setelah pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump berujung pertikaian.

    Dilansir CNN, Kamis (6/3/2025), Zaluzhnyi yang diberhentikan sebagai kepala militer Ukraina tahun lalu juga memperingatkan agar AS tidak mencoba bertemu Rusia di tengah jalan.

    Setelah pertukaran kemarahan di Washington DC, AS menghentikan bantuan militer ke Ukraina dan menghentikan pembagian intelijen. Dia juga menggarisbawahi kekhawatiran di Kyiv bahwa pemerintahan Trump mendukung Rusia.

    “Bukan hanya ‘poros kejahatan’ dan Rusia yang mencoba merevisi tatanan dunia, tetapi AS akhirnya menghancurkan tatanan ini,” kata Zaluzhnyi saat berbicara di sebuah panel di lembaga pemikir Inggris, Chatham House.

    Zaluzhnyi mengatakan pemerintah AS telah mempertanyakan persatuan dunia Barat. Dia mengungkit pemerintahan Trump yang membuka perundingan dengan Rusia, tetapi mengesampingkan Ukraina dan Eropa.

    “Sekarang Washington mencoba mendelegasikan masalah keamanan ke Eropa tanpa partisipasi AS,” katanya.

    Dia meragukan masa depan aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Menurutnya, NATO bisa saja berhenti.

    Eropa tengah berusaha keras untuk memastikan kemampuan pertahanannya setelah pembalikan dramatis kebijakan AS oleh Trump. Kebijakan itu memicu kekhawatiran bahwa Eropa mungkin tidak dapat mengandalkan dukungan AS di tengah ancaman yang selalu ada dari Rusia.

    Sekutu Ukraina di Eropa telah bersatu di sekitar Zelensky setelah pertikaiannya dengan Trump di Ruang Oval, yang berpuncak pada pengusiran dari Gedung Putih. Sejak saat itu, Zelensky berupaya meredakan ketegangan dengan pemerintahan Trump dengan mengatakan bahwa pertemuan yang memanas itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia menggambarkannya pertemuan itu sangat disesalkan dan mencatat bahwa Ukraina siap berunding untuk mengakhiri konflik.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa telah berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak darurat di Brussels pada hari Kamis, di mana mereka telah menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Ukraina sambil berupaya memperoleh kursi di meja perundingan.

    Lihat Video ‘Detik-detik Rudal Rusia Hantam Kampung Halaman Zelensky’:

    (azh/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu