Negara: Ukraina

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mengatakan akan melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) mengenai konflik Ukraina. Moskow juga menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan negara-negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kremlin mengatakan Moskow dan Washington sedang menganalisis hasil pembicaraan selama 12 jam yang diadakan di Arab Saudi pada Senin.

Berikut update terbaru terkait perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (25/3/2025).

Hasil Kopi Darat Bahas Ukraina antara AS-Rusia di Arab Saudi

Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah menyelesaikan diskusi kedua antara negara itu terkait Ukraina di Riyadh, Arab Saudi pada Senin (24/3/2025). Keduanya terus mempersempit sejumlah hal terkait dengan gencatan senjata dalam peperangan antara Moskow dan Kyiv.

Seorang sumber mengatakan pihak AS dipimpin oleh Andrew Peek, seorang direktur senior di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Michael Anton, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. Rusia diwakili oleh Grigory Karasin, seorang mantan diplomat yang sekarang menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri majelis tinggi Rusia.

Pembicaraan keduanya di tahap ini difokuskan di antara isu-isu lain pada upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata maritim di wilayah Laut Hitam untuk menciptakan iklim ekspor biji-bijian yang aman. Sebuah sumber Gedung Putih mengatakan ‘pengumuman positif’ diharapkan terjadi ‘dalam waktu dekat’.

Seorang sumber Rusia juga mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan telah berakhir pada Senin malam dan rancangan pernyataan bersama telah dikirim ke Moskow dan Washington untuk disetujui. Rencananya, para pihak bermaksud untuk merilisnya pada Selasa.

“Ini terutama tentang keselamatan navigasi. Perjanjian sebelumnya yang didukung PBB tentang pengiriman Laut Hitam telah gagal memenuhi beberapa tuntutan Moskow,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Rudal Rusia Hantam Kota Sumy

Foto: Prajurit Ukraina mengendarai kendaraan militer dari titik penyeberangan di perbatasan dengan Rusia, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di wilayah Sumy, Ukraina, 13 Agustus 2024. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Saat pembicaraan hari Senin diadakan di Riyadh, rudal Rusia menghantam kota Sumy di Timur Laut Ukraina. Beberapa blok perumahan bertingkat tinggi rusak bersama dengan sebuah sekolah dan rumah sakit.

“Anak-anak sekolah itu berada di tempat penampungan saat itu, untuk menghindari korban yang lebih parah,” kata Gubernur wilayah Sumy, Volodymyr Artiukh.

“Moskow berbicara tentang perdamaian sambil melakukan serangan brutal di daerah pemukiman padat penduduk di kota-kota besar Ukraina,” kata menteri luar negeri Ukraina Andrii Sybiha.

“Daripada membuat pernyataan kosong tentang perdamaian, Rusia harus berhenti mengebom kota-kota kita dan mengakhiri perangnya terhadap warga sipil.”

Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024.

Presiden Rusia Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

Presiden Ceko Sebut Rusia Jadi Ancaman Besar

Presiden Ceko Petr Pavel mengatakan Rusia merupakan ancaman terbesar bagi keamanan Eropa, sebuah kenyataan yang sangat disadari oleh mereka yang berada di bagian timur benua tersebut.

“Saya pikir cukup jelas bahwa tanpa perubahan signifikan dalam kepemimpinan Rusia dan pendekatan Rusia terhadap politik internasional, Rusia akan terus menjadi ancaman bagi demokrasi Eropa,” kata Pavel kepada European Pravda, seperti dikutip Al Jazeera.

“Tentu saja, semakin dekat suatu negara dengan Rusia, semakin besar ancaman yang mereka lihat.”

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, meskipun merupakan hambatan potensial bagi perdamaian saat ini, tidak boleh disingkirkan dalam jangka panjang.

“Mari kita jadikan ini sebagai isu terbuka untuk masa depan,” katanya. “Sementara itu, kita semua akan bekerja sama dengan Ukraina dalam rekonstruksi, pada peningkatan interoperabilitas … Semua langkah ini akan membawa Ukraina lebih dekat dengan mitra Eropa, yang pada akhirnya dapat menjadi sekutu.”

Rusia Berencana Gunakan Hak Veto PBB

Foto: REUTERS/POOL
Russian’s Foreign Minister Sergei Lavrov arrives at the G20 Foreign Ministers’ Meeting in Nusa Dua, Bali, Indonesia July 8, 2022. Stefani Reynolds/Pool via Reuters

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow berupaya melibatkan PBB dalam perundingan perdamaian lebih lanjut.

Namun, Serhiy Leshchenko, penasihat kepala staf kepresidenan Ukraina, mengklaim hal ini terjadi karena Rusia memegang hak veto di organisasi tersebut, yang memungkinkannya untuk memaksakan agendanya dengan lebih mudah.

“Jika mereka [Rusia] menggunakan hak veto untuk menghentikan keputusan yang tidak mereka sukai, maka ini akan membuat proses negosiasi menjadi jauh lebih sulit, atau bahkan mustahil. Kami telah mengalami hal ini berkali-kali,” kata Leshchenko.

Rusia Mendukung Prakarsa Laut Hitam yang Baru

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah mengonfirmasi bahwa pengamanan pengiriman yang aman di Laut Hitam telah dibahas selama perundingan AS-Rusia hari Senin di Riyadh.

Moskow mendukung pembaruan Prakarsa Laut Hitam, kesepakatan yang berlaku dari tahun 2022 hingga 2023 yang bertujuan untuk memastikan ekspor gandum yang aman melalui jalur perairan strategis tersebut, tetapi Lavrov mengatakan kesepakatan itu harus disertai dengan “jaminan yang jelas” yang menurut Rusia harus dituntut AS dari Ukraina.

Moskow menarik diri dari inisiatif tersebut pada bulan Juli 2023 karena tuntutannya yang tidak terpenuhi untuk melonggarkan pembatasan ekspor pertanian dan ekspor pupuk.

“Delegasi Rusia memberi tahu AS di Riyadh bahwa Moskow tidak akan menoleransi ambiguitas apa pun pada proposal di sekitar Laut Hitam,” kata Lavrov dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Rusia Tass.

Foto: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (REUTERS/Thomas Peter/File Foto)

Sekitar 60 persen warga Ukraina mengatakan mereka memercayai Zelenskyy, menurut survei yang dilakukan oleh lembaga pemikir Razumkov Centre setelah pertikaian antara presiden Ukraina dan AS di Ruang Oval.

Survei yang dilakukan sejak 28 Februari, hari dimulainya kerusuhan, hingga 6 Maret mengenai kepercayaan publik terhadap sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di Ukraina, menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Rustem Umerov hanya dipercaya oleh 23 persen warga Ukraina dan 88 persen responden tidak mempercayai kepala kantor presiden, Oleksiy Arestovych.

Ia berada di puncak daftar pejabat yang paling tidak dipercaya, termasuk Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko dengan 52 persen.

Di antara lembaga negara dan publik, kepercayaan paling sering diungkapkan untuk angkatan bersenjata (93,5 persen kepercayaan), Layanan Darurat Negara (85,5 persen) dan unit sukarelawan (85,5 persen).

Survei terhadap 2.018 responden berusia 18 tahun ke atas dilakukan secara tatap muka di semua wilayah yang dikuasai pemerintah di Ukraina, tempat tidak ada permusuhan.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tiga pekerja media termasuk di antara mereka yang tewas akibat serangan artileri di wilayah Luhansk, Ukraina timur yang dikuasai Moskow.

Mereka yang tewas pada hari Senin termasuk Alexander Fedorchak, seorang koresponden untuk surat kabar utama pro-Kremlin Rusia, Izvestia; juru kamera Andrei Panov; dan pengemudi mereka Alexander Sirkeli, menurut otoritas Rusia.

Seorang koresponden untuk media Zvezda Rusia, Nikita Goldin, juga dilaporkan mengalami luka parah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan serangan itu menargetkan “kendaraan sipil yang telah ditentukan sebelumnya dengan perwakilan pers”.

Namun otoritas Ukraina belum mengomentari laporan tersebut.

(hsy/hsy)