Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Kelakuan Putin Ini Bikin Trump Jengkel

    Kelakuan Putin Ini Bikin Trump Jengkel

    Jakarta –

    Konflik Ukraina dan Rusia belum juga selesai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengaku jengkel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa sebabnya?

    Dilansir BBC, Senin (31/3/2025), hal itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan NBC News. Dia mengaku marah karena Putin menyerang kredibilitas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif sebesar 50% kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Putin tidak menyetujui gencatan senjata.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, yang mungkin tidak benar, saya akan mengenakan tarif sekunder pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” katanya.

    Komentar tersebut menandai perubahan nada bicara Trump terhadap Putin dan Rusia. Selama enam minggu terakhir, Trump telah mencerca Zelensky di Ruang Oval dan menuntut banyak konsesi dari Presiden Ukraina.

    Trump juga telah menyanjung Putin dan sebagian besar mengalah pada tuntutan Presiden Rusia. Situasi itu telah membuat pemimpin Eropa khawatir.

    Namun, kondisi sepertinya telah berubah. Ini adalah pertama kalinya Trump secara serius mengancam Rusia dengan konsekuensi karena menunda-nunda negosiasi gencatan senjata yang tampaknya akan mengembalikan bola diplomatik ke tangan Moskow.

    NBC News melaporkan bahwa, dalam wawancara telepon selama 10 menit, Trump mengatakan bahwa dia sangat marah dan kesal ketika Putin mengkritik kredibilitas kepemimpinan Zelensky. Meskipun, Trump sendiri telah menyebut pemimpin Ukraina itu sebagai diktator dan menuntut agar dia menyelenggarakan pemilihan umum di Ukraina.

    “Bisa dibilang saya sangat marah, kesal, ketika Putin mulai menyinggung kredibilitas Zelensky, karena itu tidak tepat sasaran. Kepemimpinan baru berarti Anda tidak akan mendapatkan kesepakatan untuk waktu yang lama,” ujarnya.

    Ancaman Ekonomi dari Trump ke Produk Rusia

    Foto: Donald Trump (dailymail.co.uk)

    Trump mengatakan Kremlin mengetahui kemarahannya, tetapi menyatakan bahwa dia memiliki ‘hubungan yang sangat baik’ dengan Putin dan kemarahan itu akan cepat mereda jika Putin melakukan hal yang benar.

    Jika Rusia tidak menindaklanjuti gencatan senjata, Trump mengancam akan lebih menargetkan ekonominya. Dia mengatakan ada tarif tinggi yang akan diterapkannya terhadap produk-produk Rusia.

    “Akan ada tarif sebesar 25% untuk minyak dan produk lain yang dijual di Amerika Serikat, tarif sekunder,” kata Trump seraya menyatakan bahwa tarif terhadap Rusia akan berlaku dalam waktu 1 bulan tanpa kesepakatan gencatan senjata. Tarif sekunder adalah sanksi terhadap negara-negara yang berbisnis dengan negara lain.

    Tarif tersebut dapat mencapai 50% untuk barang-barang yang masuk ke AS dari negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia. Pembeli terbesar dengan selisih yang besar adalah China dan India.

    Zelensky juga menulis di media sosial setelah wawancara tersebut bahwa ‘Rusia terus mencari alasan untuk memperpanjang perang ini lebih jauh’. Dia mengatakan Putin memainkan permainan yang sama seperti yang telah dilakukannya sejak 2014 ketika Rusia secara sepihak mencaplok semenanjung Krimea.

    “Ini berbahaya bagi semua orang dan harus ada tanggapan yang tepat dari Amerika Serikat, Eropa, dan semua mitra global kita yang mencari perdamaian,” ujar Zelensky.

    Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Saat ini, Rusia telah menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina.

    Lebih dari 100.000 orang yang berjuang untuk militer Rusia telah tewas saat perang di Ukraina memasuki tahun keempat. Ukraina terakhir kali memperbarui angka korbannya pada Desember 2024, ketika Presiden Volodymyr Zelensky mengakui 43.000 kematian warga Ukraina di antara tentara dan perwira. Analis Barat yakin angka ini merupakan perkiraan yang terlalu rendah.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • VIDEO: Galangan Kapal Eropa Topang Perdagangan Gas Rusia

    VIDEO: Galangan Kapal Eropa Topang Perdagangan Gas Rusia

    Galangan kapal Eropa melakukan kontrak pemeliharaan penting bagi kapal-kapal pengangkut gas Rusia, meski ada tuduhan bahwa keuntungan yang diperoleh Rusia dipakai untuk mendanai perang di Ukraina. Sementara studi baru menunjukkan gas Rusia yang diimpor oleh Uni Eropa meningkat 18 persen tahun lalu.

    Ringkasan

  • Tolak ukur kinerja pemerintah merujuk kepada UUD 45

    Tolak ukur kinerja pemerintah merujuk kepada UUD 45

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/pri.

    Istana: Tolak ukur kinerja pemerintah merujuk kepada UUD 45
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 31 Maret 2025 – 22:19 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan tolak ukur menilai kinerja pemerintah seharusnya merujuk kepada empat tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Senin, menilai jika tolak ukur UUD 45 digunakan, maka kinerja pemerintah sejauh ini masih tetap on track alias sejalan dengan tujuan-tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi.

    Dalam bab pembukaan UUD 45, empat tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

    “Pak Presiden bekerja tanpa letih, secara tekun, untuk memastikan kebijakan yang tepat. Data-data yang ada digunakan sebagai acuan ilmiah agar manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Insyaallah, ketekunan beliau akan terefleksikan dalam peningkatan angka harapan hidup, PNB per kapita, skor PISA, dan posisi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Kalau kita lihat esensinya (bukan superfisialnya), tampak jelas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan bernegara yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasar Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun agar kita tak salah arah,” kata Noudhy.

    Dalam siaran resmi PCO, Noudhy kemudian menjelaskan untuk tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat merujuk kepada angka harapan hidup (AHH) Indonesia.

    “AHH dipengaruhi oleh faktor faktor seperti keamanan negara, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni, memastikan ketahanan dan kemandirian pangan serta melahirkan program MBG (makanan bergizi gratis). Selain itu, pemerintah memberikan layanan CKG (cek kesehatan gratis) bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus membenahi fasilitas rumah sakit dan mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Semua program tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Noudhy.

    Kemudian untuk tujuan kedua, yaitu memajukan kesejahteraan umum, Noudhy menyebut indikatornya ialah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.

    “PNB per kapita menjadi tolak ukur utama Bank Dunia menentukan sebuah negara sudah maju atau belum. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Presiden Prabowo fokus untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui kebijakan yang mendukung sektor ekonomi, seperti pendirian Danantara yang akan memberikan modal bagi pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing,” kata Noudhy.

    Dia melanjutkan pemerintah juga saat ini mempersiapkan Koperasi Desa Merah Putih dan inisiatif lainnya yang bertujuan menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Terkait tujuan bernegara ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Noudhy menyebut Presiden Prabowo berencana merenovasi sekolah-sekolah, kemudian meluncurkan program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

    Kemudian, pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti smart boarding di sekolah-sekolah dan program MBG untuk anak-anak adalah kerja nyata pemerintah untuk mencerdaskan generasi mendatang, termasuk dengan memperhatikan penggunaan gawai anak-anak di sekolah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

    Terakhir, terkait tujuan keempat bernegara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, indikator untuk menilai kinerja pemerintah dapat merujuk kepada posisi Indonesia dalam konflik internasional atau peran dalam memelihara perdamaian
    dunia.

    “Presiden Prabowo aktif terlibat dalam forum internasional dan konferensi tingkat tinggi (KTT), menyuarakan pentingnya perdamaian dan menghentikan perang di Palestina, Ukraina, dan negara-negara lain yang terlibat konflik. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah merumuskan Solusi DMZ Prabowo untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina,” kata Noudhy.

    Dia melanjutkan Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, baik melalui udara maupun laut, untuk rakyat Palestina di Gaza.

    Sumber : Antara

  • Istana Sebut Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Merujuk Pada UUD 1945

    Istana Sebut Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Merujuk Pada UUD 1945

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana menyebut tolok ukur pemerintah seharusnya merujuk pada empat tujuan bernegara sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). 

    Istana mengeklaim dengan tolok ukur itu, maka kinerja pemerintah sejauh ini masih on the track alias sejalan dengan tujuan-tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan bahwa kinerja pemerintah sejauh ini masih tetap on track alias sejalan dengan tujuan-tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi. 

    Dalam bab pembukaan UUD 45, empat tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

    “Pak Presiden bekerja tanpa letih, secara tekun, untuk memastikan kebijakan yang tepat,” ujarnya kepada wartawan, Senin (31/3/2025) seperti dilansir Antara. 

    Noudhy menyebutkan data-data yang ada digunakan sebagai acuan ilmiah agar manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat.

    “Insyaallah, ketekunan beliau akan terefleksikan dalam peningkatan angka harapan hidup, PNB per kapita, skor PISA, dan posisi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Kalau kita lihat esensinya [bukan superfisialnya], tampak jelas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan bernegara yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasar Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun agar kita tak salah arah,” kata Noudhy.

    Dalam siaran resmi PCO, Noudhy kemudian menjelaskan untuk tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat merujuk kepada angka harapan hidup (AHH) Indonesia.

    “AHH dipengaruhi oleh faktor faktor seperti keamanan negara, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni, memastikan ketahanan dan kemandirian pangan serta melahirkan program MBG [makanan bergizi gratis]. Selain itu, pemerintah memberikan layanan CKG [cek kesehatan gratis] bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus membenahi fasilitas rumah sakit dan mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Semua program tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Noudhy.

    Kemudian untuk tujuan kedua, yaitu memajukan kesejahteraan umum, Noudhy menyebut indikatornya ialah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.

    “PNB per kapita menjadi tolak ukur utama Bank Dunia menentukan sebuah negara sudah maju atau belum. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Presiden Prabowo fokus untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui kebijakan yang mendukung sektor ekonomi, seperti pendirian Danantara yang akan memberikan modal bagi pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing,” kata Noudhy.

    Dia melanjutkan pemerintah juga saat ini mempersiapkan Koperasi Desa Merah Putih dan inisiatif lainnya yang bertujuan menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Terkait tujuan bernegara ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Noudhy menyebut Presiden Prabowo berencana merenovasi sekolah-sekolah, kemudian meluncurkan program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

    Kemudian, pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti smart boarding di sekolah-sekolah dan program MBG untuk anak-anak adalah kerja nyata pemerintah untuk mencerdaskan generasi mendatang, termasuk dengan memperhatikan penggunaan gawai anak-anak di sekolah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

    Terakhir, terkait tujuan keempat bernegara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, indikator untuk menilai kinerja pemerintah dapat merujuk kepada posisi Indonesia dalam konflik internasional atau peran dalam memelihara perdamaian
    dunia.

    “Presiden Prabowo aktif terlibat dalam forum internasional dan konferensi tingkat tinggi (KTT), menyuarakan pentingnya perdamaian dan menghentikan perang di Palestina, Ukraina, dan negara-negara lain yang terlibat konflik. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah merumuskan Solusi DMZ Prabowo untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina,” kata Noudhy.

    Dia melanjutkan Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, baik melalui udara maupun laut, untuk rakyat Palestina di Gaza.

  • PCO: Tolak ukur kinerja pemerintah merujuk kepada UUD 45

    PCO: Tolak ukur kinerja pemerintah merujuk kepada UUD 45

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan tolak ukur menilai kinerja pemerintah seharusnya merujuk kepada empat tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Senin, menilai jika tolak ukur UUD 45 digunakan, maka kinerja pemerintah sejauh ini masih tetap on track alias sejalan dengan tujuan-tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi.

    Dalam bab pembukaan UUD 45, empat tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

    “Pak Presiden bekerja tanpa letih, secara tekun, untuk memastikan kebijakan yang tepat. Data-data yang ada digunakan sebagai acuan ilmiah agar manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Insyaallah, ketekunan beliau akan terefleksikan dalam peningkatan angka harapan hidup, PNB per kapita, skor PISA, dan posisi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Kalau kita lihat esensinya (bukan superfisialnya), tampak jelas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan bernegara yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasar Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun agar kita tak salah arah,” kata Noudhy.

    Dalam siaran resmi PCO, Noudhy kemudian menjelaskan untuk tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat merujuk kepada angka harapan hidup (AHH) Indonesia.

    “AHH dipengaruhi oleh faktor faktor seperti keamanan negara, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni, memastikan ketahanan dan kemandirian pangan serta melahirkan program MBG (makanan bergizi gratis). Selain itu, pemerintah memberikan layanan CKG (cek kesehatan gratis) bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus membenahi fasilitas rumah sakit dan mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Semua program tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Noudhy.

    Kemudian untuk tujuan kedua, yaitu memajukan kesejahteraan umum, Noudhy menyebut indikatornya ialah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.

    “PNB per kapita menjadi tolak ukur utama Bank Dunia menentukan sebuah negara sudah maju atau belum. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Presiden Prabowo fokus untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui kebijakan yang mendukung sektor ekonomi, seperti pendirian Danantara yang akan memberikan modal bagi pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing,” kata Noudhy.

    Dia melanjutkan pemerintah juga saat ini mempersiapkan Koperasi Desa Merah Putih dan inisiatif lainnya yang bertujuan menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Terkait tujuan bernegara ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Noudhy menyebut Presiden Prabowo berencana merenovasi sekolah-sekolah, kemudian meluncurkan program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

    Kemudian, pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti smart boarding di sekolah-sekolah dan program MBG untuk anak-anak adalah kerja nyata pemerintah untuk mencerdaskan generasi mendatang, termasuk dengan memperhatikan penggunaan gawai anak-anak di sekolah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

    Terakhir, terkait tujuan keempat bernegara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, indikator untuk menilai kinerja pemerintah dapat merujuk kepada posisi Indonesia dalam konflik internasional atau peran dalam memelihara perdamaian
    dunia.

    “Presiden Prabowo aktif terlibat dalam forum internasional dan konferensi tingkat tinggi (KTT), menyuarakan pentingnya perdamaian dan menghentikan perang di Palestina, Ukraina, dan negara-negara lain yang terlibat konflik. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah merumuskan Solusi DMZ Prabowo untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina,” kata Noudhy.

    Dia melanjutkan Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, baik melalui udara maupun laut, untuk rakyat Palestina di Gaza.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengapa Zelensky Menolak Kesepakatan Logam Tanah Jarang dari Trump? – Halaman all

    Mengapa Zelensky Menolak Kesepakatan Logam Tanah Jarang dari Trump? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Minggu, 30 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeklaim bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berusaha untuk menarik diri dari kesepakatan terkait logam tanah jarang.

    Apa yang menyebabkan situasi ini menjadi begitu kompleks?

    Apa Itu Kesepakatan Logam Tanah Jarang?

    Kesepakatan yang diusulkan ini melibatkan permintaan Gedung Putih agar Ukraina memberikan bagian dari pendapatan dari sumber daya mineralnya selama bertahun-tahun, disertai dengan bunga, sebagai imbalan atas bantuan militer yang diterima Ukraina.

    Trump menegaskan, jika Zelensky menolak kesepakatan ini, dia akan menghadapi masalah besar.

    Pernyataan ini mencuat saat Trump bertemu dengan beberapa anggota Kongres AS.

    Meskipun Zelensky dikatakan terbuka terhadap kesepakatan tersebut, ia tampak berhati-hati dengan ketentuan yang diajukan.

    Pada konferensi keamanan di Munich pada 14 Februari, Zelensky secara tegas menolak untuk menandatangani perjanjian yang akan memberikan 50 persen dari cadangan logam tanah jarang Ukraina kepada AS.

    Keputusan ini diambil setelah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin AS, sebagaimana dilaporkan oleh The Washington Post.

    Apa Reaksi Zelensky Terhadap Kesepakatan Ini?

    Zelensky, dalam pernyataannya di media sosial, mengungkapkan bahwa meskipun ada niat untuk melanjutkan diskusi, ia merasa perlu untuk melakukan peninjauan mendalam terhadap kesepakatan yang diajukan.

    Ia mengingatkan bahwa timnya akan terus bekerja pada dokumen tersebut dan menekankan pentingnya mencapai perdamaian yang nyata dan terjamin.

    “Saya rasa dia tidak suka diberi sesuatu yang hanya bisa diterima atau ditolak,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

    Menurut laporan dari Reuters, Zelensky juga mengusulkan kesepakatannya sendiri yang dianggap lebih sesuai dengan konstitusi Ukraina.

    Mengapa Kesepakatan Ini Menjadi Kontroversial?

    Sejumlah sumber menyebut bahwa rancangan kesepakatan yang diajukan oleh AS dinilai terlalu berat sebelah.

    Namun, detail mengenai masalah ini tidak dijelaskan lebih lanjut.

    Dalam pernyataan resmi, kantor Zelensky mengkonfirmasi bahwa Ukraina dan AS sepakat untuk melanjutkan penyusunan dokumen tentang kemitraan ekonomi, tetapi tetap menegaskan tuntutan Ukraina atas jaminan keamanan yang nyata.

    Zelensky juga bertemu dengan delegasi anggota DPR AS yang dipimpin oleh Perwakilan Michael Turner.

    Pertemuan ini difokuskan pada situasi di medan perang dan ancaman dari keterlibatan Korea Utara dalam konflik yang sedang berlangsung.

    Dalam konteks ini, Zelensky menekankan perlunya jaminan keamanan yang dapat diandalkan.

    Kesimpulan: Apa Langkah Selanjutnya untuk Ukraina dan AS?

    Ketika proses negosiasi berjalan, pertanyaan penting yang muncul adalah:

    bagaimana kedua negara akan menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan?

    Sementara Zelensky menunjukkan ketelitian dalam menangani kesepakatan ini, banyak pihak yang berharap agar hubungan antara Ukraina dan AS dapat terus terjalin demi keamanan dan stabilitas di kawasan.

    Dengan situasi yang masih dinamis, perhatian kini beralih pada langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh kedua belah pihak.

    Apakah mereka mampu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, atau apakah ketegangan akan terus berlanjut?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Kesal dan Akhirnya Serang Putin, Siapkan ‘Bom’ Ini

    Trump Kesal dan Akhirnya Serang Putin, Siapkan ‘Bom’ Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sangat marah pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 25% hingga 50% pada semua minyak yang keluar dari Rusia jika menghalangi upayanya untuk mendamaikan perang di Ukraina.

    Trump mengatakan bahwa ia sangat marah setelah Putin mengkritik kredibilitas kepemimpinan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, minggu lalu saat wawancara bersama NBC News.

    Sejak menjabat pada Januari, Trump telah mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Rusia. Hal ini sontak membuat sekutu Barat waspada saat ia mencoba menengahi berakhirnya perang tiga tahun antara Rusia dan Ukraina.

    Komentar tajamnya tentang Putin pada seolah mencerminkan rasa frustrasinya yang semakin besar tentang kurangnya kemajuan dalam gencatan senjata.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia … saya akan mengenakan tarif sekunder pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump, dikutip Senin (31/3/2025).

    “Itu artinya, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25% untuk semua minyak, tarif 25 hingga 50 poin untuk semua minyak,” kata Trump.

    Rusia telah menyebut berbagai sanksi dan pembatasan Barat sebagai ilegal dan dirancang agar Barat mengambil keuntungan ekonomi dalam persaingannya dengan Rusia.

    Trump mengatakan kepada NBC News bahwa ia berencana untuk berbicara dengan Putin pada minggu ini.

    “Kedua pemimpin telah melakukan dua panggilan telepon yang diumumkan secara publik dalam beberapa bulan terakhir tetapi mungkin memiliki lebih banyak kontak,” menurut pernyataan Kremlin dalam rekaman video minggu lalu.

    Meski demikian, Amerika Serikat belum berkomentar kapan panggilan tersebut akan dilakukan, atau apakah Trump juga akan berbicara dengan Zelensky. Trump sangat fokus untuk mengakhiri apa yang disebutnya perang konyol yang dimulai ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, tetapi belum membuat banyak kemajuan.

    Trump mengatakan kepada NBC bahwa Putin tahu dia marah, tetapi mengatakan bahwa dia memiliki “hubungan yang sangat baik dengannya” dan “kemarahan itu akan cepat mereda… jika dia melakukan hal yang benar.”

    (luc/luc)

  • Mengapa Trump Marah kepada Putin dan Mengancam Tarif Minyak Rusia? – Halaman all

    Mengapa Trump Marah kepada Putin dan Mengancam Tarif Minyak Rusia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengungkapkan kemarahannya terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Dia mengancam akan mengenakan tarif sebesar 25 persen pada minyak Rusia jika Moskow tidak mau menyetujui gencatan senjata untuk menghentikan konflik di Ukraina.

    Apa yang Memicu Kemarahan Trump?

    Dalam wawancara dengan NBC pada 30 Maret 2025, Trump menegaskan bahwa tarif ini dapat diberlakukan kapan saja, tergantung pada respons Rusia terhadap upaya damai. “Jika Rusia dan saya tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya menganggap itu kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” ujar Trump.

    Trump menjelaskan rencananya untuk berdialog dengan Putin dalam minggu ini.

    Dia merasa marah ketika Putin meragukan legitimasi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan membahas kemungkinan pergantian kepemimpinan di Ukraina.

    Bagaimana Respons Rusia?

    Sementara itu, Putin mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara di Ukraina yang berada di bawah pengawasan PBB.

    Namun, usulan tersebut ditolak secara tegas oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

    Pejabat Rusia menganggap jabatan Zelensky tidak sah, mengingat Ukraina belum mengadakan pemilu sejak masa jabatannya berakhir dan konstitusi negara tersebut melarang pemilu selama masa darurat militer yang berlaku sejak invasi Rusia tiga tahun lalu.

    Hingga saat ini, Rusia belum memberikan tanggapan resmi terhadap ancaman Trump.

    Pemerintah Rusia juga menganggap sanksi Barat sebagai tindakan ilegal yang bertujuan untuk menguntungkan negara-negara Barat dalam persaingan global.

    Apa Dampak dari Ancaman Tarif Terhadap Minyak Rusia?

    Dikutip dari Al Jazeera, ancaman Trump terhadap minyak Rusia ini muncul kurang dari seminggu setelah pemerintahannya memberlakukan tarif serupa terhadap impor dari negara mana pun yang membeli minyak atau gas dari Venezuela.

    Jika ancaman tarif ini diterapkan pada Rusia, dampaknya akan sangat besar, terutama bagi China dan India, yang merupakan dua pembeli utama minyak Rusia.

    Trump mengeluarkan pernyataan ini setelah pertemuan dengan Presiden Finlandia, Alexander Stubb, yang menyarankan agar batas waktu ditetapkan untuk mencapai gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dengan target tanggal 20 April, di mana Trump sudah menjabat selama tiga bulan.

    Apa yang Terjadi dengan Perjanjian Mineral Ukraina?

    Sementara itu, pejabat Amerika Serikat terus mendorong Ukraina untuk menyetujui perjanjian mineral yang mengharuskan negara tersebut menyerahkan pendapatan dari sumber daya alamnya selama bertahun-tahun.

    Zelensky menyatakan bahwa pengacara Kyiv masih meninjau draf tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi.

    Trump, dalam penerbangan Air Force One, mengungkapkan bahwa dia merasa Zelensky berusaha menarik diri dari kesepakatan. “Jika dia melakukan itu, dia akan menghadapi masalah yang sangat besar,” tegas Trump.

    Bagaimana Hubungan Trump dan Putin ke Depan?

    Meskipun mengungkapkan kemarahan, Trump mengaku masih memiliki hubungan baik dengan Putin, dan dia percaya bahwa kemarahannya dapat mereda jika Putin melakukan tindakan yang benar.

    Hal ini menunjukkan dinamika hubungan internasional yang kompleks di tengah ketegangan yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

    Dalam konteks ini, tindakan Trump mungkin akan memiliki dampak signifikan terhadap geopolitik dan ekonomi global, terutama jika tarif tersebut benar-benar diberlakukan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1132: China dan India Ketar-ketir Kena Dampak Ancaman Sanksi Trump – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1132: China dan India Ketar-ketir Kena Dampak Ancaman Sanksi Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.132 pada Senin (31/3/2025).

    China dan India berpotensi terkena dampak jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif sebesar 25-50 persen terhadap negara-negara yang membeli minyak dari Rusia.

    Beberapa bank China, misalnya, telah membatasi transaksi dengan perusahaan Rusia karena takut dilarang masuk ke dalam sistem perbankan internasional.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.132:

    Ancaman Sanksi Trump terhadap Pembeli Minyak Rusia Bisa Berdampak pada China dan India

    China dan India berpotensi terkena dampak jika Trump memberlakukan tarif sebesar 25-50 persen terhadap negara-negara yang membeli minyak dari Rusia.

    Menurut para analis dan pejabat, kebijakan ini dapat memberikan tekanan besar pada ekonomi kedua negara tersebut, yang merupakan pembeli utama minyak Rusia.

    Dan Sabbagh melaporkan bahwa dalam wawancaranya dengan NBC, Trump menyatakan akan menerapkan tindakan tersebut dalam waktu satu bulan “jika kesepakatan tidak tercapai dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia”.

    Pernyataan ini muncul di tengah rasa frustrasi Trump terhadap taktik menunda-nunda Vladimir Putin serta upaya untuk mendiskreditkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.

    Kekhawatiran China dan India

    Beberapa negara, termasuk China dan India, tidak berpartisipasi dalam sanksi internasional terhadap minyak Rusia.

    Namun, penerapan sanksi sekunder atau tarif oleh AS dapat semakin membatasi akses Putin terhadap pendapatan minyak untuk mendanai perang.

    Meskipun tidak bergabung dalam sanksi, China tetap berhati-hati agar tidak melanggarnya demi menghindari hukuman sekunder.

    Beberapa bank China, misalnya, telah membatasi transaksi dengan perusahaan Rusia karena takut dilarang masuk ke dalam sistem perbankan internasional.

    Jika diterapkan, kebijakan ini bisa memicu ketegangan ekonomi global dan memperumit hubungan perdagangan antara AS, China, dan India.

    Dampaknya juga bisa meluas ke pasar energi internasional, mengingat China dan India adalah konsumen besar minyak dunia.

    Meski demikian, masih belum jelas apakah kebijakan ini benar-benar akan diberlakukan atau hanya sebagai strategi negosiasi Trump dalam menekan Rusia.

    Kata Analis UBS soal Dampak Kebijakan Trump terhadap Minyak Rusia

    Analis UBS, Giovanni Staunovo, menyebut bahwa menargetkan pembeli minyak dapat berdampak pada negara seperti Tiongkok dan India.

    Hal ini merujuk pada langkah Trump yang menerapkan kebijakan serupa terhadap minyak Venezuela.

    “Namun, kita perlu menunggu pengumuman resmi dalam beberapa hari mendatang untuk melihat bagaimana kebijakan ini akan berjalan,” ujar Staunovo.

    India kini telah melampaui Tiongkok sebagai pembeli terbesar minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut.

    Pada tahun 2024, impor minyak mentah dari Rusia mencakup sekitar 35persen dari total impor minyak India.

    Sejak awal perang, muncul kekhawatiran bahwa India dapat menjadi “pintu belakang” bagi ekspor minyak Rusia.

    Serangan Baru di Distrik Kyivskyi, Kharkiv

    Ledakan kembali mengguncang Kharkiv.

    Menurut laporan koresponden Suspilne, serangan terbaru terjadi di distrik Kyivskyi di kota tersebut.

    Wali Kota Kharkiv, Igor Terekhov, mengonfirmasi bahwa serangan ini dilakukan oleh personel militer Rusia.

    Situasi di wilayah tersebut masih berkembang, dan otoritas setempat terus memantau dampaknya.

    Rusia Klaim Kuasai Permukiman Zaporizhzhia di Donetsk

    Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menguasai permukiman Zaporizhzhia di wilayah Donetsk, Ukraina.

    Desa tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, yang berada di wilayah lain.

    Menurut laporan Reuters, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.

    Desa yang dimaksud berjarak sekitar 7 kilometer dari perbatasan wilayah Dnipropetrovsk di Ukraina bagian tengah.

    Wilayah Donetsk sendiri berbatasan dengan Dnipropetrovsk di sebelah timur.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Ngaku Sangat Marah ke Putin gegara Perundingan Gencatan Senjata Alot

    Trump Ngaku Sangat Marah ke Putin gegara Perundingan Gencatan Senjata Alot

    Washington –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya sangat marah dan jengkel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia mengaku marah karena perundingan gencatan senjata di Ukraina telah berlangsung berminggu-minggu.

    Dilansir BBC, Senin (31/3/2025), hal itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan NBC News. Dia mengaku marah karena Putin menyerang kredibilitas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif sebesar 50% kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Putin tidak menyetujui gencatan senjata.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, yang mungkin tidak benar, saya akan mengenakan tarif sekunder pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” katanya.

    Komentar tersebut menandai perubahan nada bicara Trump terhadap Putin dan Rusia. Selama enam minggu terakhir, Trump telah mencerca Zelensky di Ruang Oval dan menuntut banyak konsesi dari Presiden Ukraina.

    Trump juga telah menyanjung Putin dan sebagian besar mengalah pada tuntutan Presiden Rusia. Situasi itu telah membuat pemimpin Eropa khawatir.

    Namun, kondisi sepertinya telah berubah. Ini adalah pertama kalinya Trump secara serius mengancam Rusia dengan konsekuensi karena menunda-nunda negosiasi gencatan senjata yang tampaknya akan mengembalikan bola diplomatik ke tangan Moskow.

    NBC News melaporkan bahwa, dalam wawancara telepon selama 10 menit, Trump mengatakan bahwa dia sangat marah dan kesal ketika Putin mengkritik kredibilitas kepemimpinan Zelensky. Meskipun, Trump sendiri telah menyebut pemimpin Ukraina itu sebagai diktator dan menuntut agar dia menyelenggarakan pemilihan umum di Ukraina.

    Trump mengatakan Kremlin mengetahui kemarahannya, tetapi menyatakan bahwa dia memiliki ‘hubungan yang sangat baik’ dengan Putin dan kemarahan itu akan cepat mereda jika Putin melakukan hal yang benar.

    Jika Rusia tidak menindaklanjuti gencatan senjata, Trump mengancam akan lebih menargetkan ekonominya. Dia mengatakan ada tarif tinggi yang akan diterapkannya terhadap produk-produk Rusia.

    “Akan ada tarif sebesar 25% untuk minyak dan produk lain yang dijual di Amerika Serikat, tarif sekunder,” kata Trump seraya menyatakan bahwa tarif terhadap Rusia akan berlaku dalam waktu 1 bulan tanpa kesepakatan gencatan senjata. Tarif sekunder adalah sanksi terhadap negara-negara yang berbisnis dengan negara lain.

    Tarif tersebut dapat mencapai 50% untuk barang-barang yang masuk ke AS dari negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia. Pembeli terbesar dengan selisih yang besar adalah China dan India.

    Zelensky juga menulis di media sosial setelah wawancara tersebut bahwa ‘Rusia terus mencari alasan untuk memperpanjang perang ini lebih jauh’. Dia mengatakan Putin memainkan permainan yang sama seperti yang telah dilakukannya sejak 2014 ketika Rusia secara sepihak mencaplok semenanjung Krimea.

    “Ini berbahaya bagi semua orang dan harus ada tanggapan yang tepat dari Amerika Serikat, Eropa, dan semua mitra global kita yang mencari perdamaian,” ujar Zelensky.

    Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Saat ini, Rusia telah menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina.

    Lebih dari 100.000 orang yang berjuang untuk militer Rusia telah tewas saat perang di Ukraina memasuki tahun keempat. Ukraina terakhir kali memperbarui angka korbannya pada Desember 2024, ketika Presiden Volodymyr Zelensky mengakui 43.000 kematian warga Ukraina di antara tentara dan perwira. Analis Barat yakin angka ini merupakan perkiraan yang terlalu rendah.

    Saksikan juga Sosok: Terang Tanpa Mata

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini