Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • China Ngamuk ke Ukraina, Warning Zelensky

    China Ngamuk ke Ukraina, Warning Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – China memperingatkan pihak-pihak dalam perang Ukraina agar tidak membuat “pernyataan tidak bertanggung jawab”. Ini setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Beijing tahu warganya direkrut oleh Rusia untuk berperang dalam konflik tersebut.

    Zelensky mengatakan pada hari Rabu bahwa Kyiv memiliki rincian 155 warga negara China yang telah dikerahkan untuk membantu invasi Moskow. Pernyataan itu dibuat sehari setelah mengklaim tentara Ukraina telah menangkap dua tentara China di wilayah Donetsk timur.

    Mengutip AFP, Kementerian Luar Negeri China mengatakan meminta “pihak-pihak terkait” untuk “menahan diri dari mengungkapkan pernyataan tidak bertanggung jawab”. Ini ditegaskan kementerian saat diminta konfirmasi soal pernyataan Zelensky, Kamis (10/4/2025).

    “Kami akan menyarankan pihak-pihak terkait untuk mengakui peran China dengan benar dan jelas,” kata juru bicara kementerian Lin Jian dalam jumpa pers rutin, tanpa menyebut nama Ukraina atau Zelensky.

    China telah menggambarkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam perang yang telah berlangsung tiga tahun tersebut. Namun ada kritik dari pemerintah Barat bahwa hubungan dekatnya dengan Rusia telah memberi Moskow dukungan ekonomi dan diplomatik yang krusial.

    Sebelumnya Zelensky mengatakan pada bahwa keterlibatan terbuka warga negara China dalam operasi tempur Rusia merupakan langkah yang disengaja. Ini untuk memperluas perang.

    “Mereka menyeret negara lain ke dalam perang,” kata Zelensky tentang Rusia.

    “Saya yakin bahwa mereka sekarang menyeret China ke dalam perang ini,” tambahnya.

    Lin mengatakan Beijing selalu mengharuskan warga negaranya menghindari keterlibatan diri dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun. China, tegasnya, bukanlah pencipta atau pihak dalam krisis Ukraina.

    “Kami adalah pendukung setia dan promotor aktif resolusi damai,” katanya.

    (sef/sef)

  • Pakai Taktik Baru Bawah Tanah, Pasukan Rusia Maju di Tujuh Wilayah Garis Depan Perang Ukraina – Halaman all

    Pakai Taktik Baru Bawah Tanah, Pasukan Rusia Maju di Tujuh Wilayah Garis Depan Perang Ukraina – Halaman all

    Pakai Taktik Baru, Pasukan Rusia Maju di Tujuh Wilayah Garis Depan Perang Ukraina

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Rusia baru-baru ini dilaporkan bergerak maju di tujuh wilayah garis depan dalam perang melawan Ukraina.

    Demikian pengamatan sebuah lembaga pemikir, Institut Studi Perang ( ISW ) yang berpusat di Amerika Serikat (AS) soal perkembangan terbaru Perang Ukraina, awal pekan ini.

    Lembaga think tank AS itu menyatakan, kemajuan Pasukan Rusia dicapai di wilayah perbatasan Rusia di Belgorod; dekat kota Siversk, Toretsk, Pokrovsk, dan Velyka Novosilka di wilayah Donetsk di Ukraina timur; dan di wilayah Zaporizhzhia di Ukraina.

    Perkembangan ini menjadi informasi penting yang dinilai bisa menjadi penentu jalannya konflik yang sedang berlangsung.

    Baik Ukraina maupun Rusia tengah berupaya mengamankan keunggulan di medan perang di tengah gagalnya upaya perdamaian yang dipimpin AS, dan Ukraina tengah bersiap menghadapi serangan musim semi Rusia yang baru.

    Rusia berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan dan peralatan Ukraina yang memasuki wilayah Kursk, menurut klaim Komandan Pasukan Khusus Rusia, Akhmat Alaudinov. Situasi di wilayah Kursk telah terkendali. (Sputnik)

    Rusia Pakai Taktik Baru, Bergerak di Bawah Tanah

    Pasukan Rusia menggunakan taktik baru untuk membuat kemajuan dalam perang, menurut militer Ukraina.

    “Dalam asessment terbarunya, ISW menyebut, dengan mengutip rekaman geolokasi, kalau pasukan Rusia baru-baru ini maju di beberapa lokasi utama: pusat Demidovka, barat laut Kota Belgorod; utara Verkhnokamyanske (timur Siversk); di arah Toretsk dan Pokrovsk; di arah Velyka Novosilka; dan di wilayah Zaporizhzhia,” tulis laporan NW, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Victor Tregubov, juru bicara pasukan kelompok Khortytsia pro-Ukraina mengatakan kepada Kyiv Independent pada 31 Maret kemarin kalau pasukan Rusia berusaha melewati posisi Ukraina di Toretsk dengan cara ‘bergerak di bawah tanah’.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan kalau Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bersiap untuk melancarkan serangan baru ke negara tersebut.

    BERJALAN DI PARIT – Tentara Ukraina berjalan di parit pertempuran dekat kota Svitlodarsk di bagian timur. Dalam perkembangan terbaru pertempuran, pasukan Rusia dilaporkan merangsek di tujuh titik garis depan.

    Zelensky mencatat bahwa serangan ini telah tertunda selama delapan bulan, sebagian karena serangan Kyiv ke wilayah Kursk milik Rusia, yang berbatasan dengan Ukraina.

    Situasi di lapangan berubah secara signifikan pada bulan Maret, ketika pasukan Rusia hampir sepenuhnya mengusir pasukan Ukraina dari wilayah tersebut.

    “Kita harus melihat situasi ini dengan mata terbuka lebar. Putin sedang mempersiapkan serangan baru, terutama di wilayah Sumy dan Kharkiv,” kata Zelensky dalam wawancara dengan Le Figaro yang diterbitkan pada 26 Maret.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa Putin tengah berupaya mendapatkan waktu dan tengah mempersiapkan serangan musim semi. Kami melihat persiapan untuk operasi mendatang ini,” imbuh presiden.

    Tank Abrams Amerika Serikat, Tank ini dikabarkan sudah sampai di Ukraina dan siap diterjunkan ke medang perang melawan Rusia. (U.S. Army National Guard)

    AS Pindahkan Pasukan dan Pusat Logistik

    Di sisi lain, Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan memindahkan pasukan dan peralatan dari pusat logistik utama di perbatasan Polandia-Ukraina, ke lokasi lain di negara itu, kata Angkatan Darat AS di Eropa dan Afrika dalam siaran pers.

    “Transisi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengoptimalkan operasi militer AS, meningkatkan tingkat dukungan kepada Sekutu dan mitra sekaligus meningkatkan efisiensi,” kata siaran pers tersebut.

    Masalah itu “dibahas di tingkat aliansi,” kata Presiden Polandia Andrzej Duda kepada wartawan, mengacu pada NATO .

    “Pekerjaan penting untuk memfasilitasi bantuan militer ke Ukraina melalui Jasionka akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Polandia dan NATO, didukung oleh peran militer AS yang efisien,” kata Angkatan Darat AS untuk Eropa dan Afrika.

    “Polandia dan sekutunya akan mempertahankan infrastruktur perlindungan yang kuat di sekitar lokasi kritis ini.”

    5 Juta Warga Rusia Akan ‘Menghuni Kembali’ Wilayah yang Diduduki

    Terkait invasi Moskow, Rusia bermaksud memfasilitasi pemukiman kembali lebih dari lima juta warga Rusia di wilayah pendudukan Ukraina pada tahun 2030, kata penasihat Wali Kota Mariupol, Petro Andryushchenko, di saluran Telegramnya.

    Ia mengatakan masalah tersebut dibahas oleh pejabat Rusia pada tanggal 4 April selama forum yang disebut “Integrasi-2025,” yang diadakan di Rostov-on-Don.

    Klaim tersebut belum bisa diverifikasi secara independen.

    Rusia telah lama berupaya membenarkan kepada masyarakat internasional atas aneksasinya terhadap wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia milik Ukraina pada September 2022, dan telah menuntut agar Ukraina menyerahkan wilayah tersebut sebagai bagian dari kesepakatan damai.

    Sebagai informasi, pembicaraan saat ini sedang berlangsung antara AS, Rusia, dan Ukraina, untuk berpotensi mengakhiri konflik.

    Meski begitu, di lapangan, pertempuran terus berlangsung antara pasukan Kiev dan Moskow di garis depan.

     

    (oln/nw/*)

              

  • China Kecam Pernyataan Zelensky soal Keterlibatan Warganya dalam Perang Rusia Lawan Ukraina – Halaman all

    China Kecam Pernyataan Zelensky soal Keterlibatan Warganya dalam Perang Rusia Lawan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah China mengecam pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang menyebut Beijing mengetahui bahwa sejumlah warga negaranya direkrut oleh Rusia untuk bertempur melawan Ukraina. 

    Tuduhan ini memicu ketegangan baru dalam hubungan antara Kyiv dan Beijing.

    Dalam pernyataannya pada Rabu, Zelensky mengungkap bahwa Ukraina memiliki data rinci mengenai 155 warga negara China yang telah bergabung bersama pasukan Rusia.

    Ia menyebut bahwa informasi ini didukung oleh dokumen paspor serta bukti keterlibatan mereka di medan tempur. 

    Bahkan, dua orang tentara asal Tiongkok disebut telah ditangkap oleh pasukan Ukraina di wilayah Donetsk timur.

    Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan keberatan keras terhadap pernyataan Zelensky. 

    Dalam konferensi pers reguler pada Kamis (10/4/2025), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, meminta semua pihak untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami menyarankan pihak-pihak terkait untuk mengakui peran Tiongkok dengan benar dan jernih,” ujar Lin, tanpa secara langsung menyebut nama Ukraina ataupun Presiden Zelensky, dikutip dari Channel News Asia.

    Lin juga membantah keras tuduhan bahwa Beijing mengirimkan warganya untuk membantu Rusia dalam perang.

    “Klaim tersebut tidak berdasar pada fakta. Posisi Tiongkok terkait masalah krisis Ukraina sangat jelas dan diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Pihak Ukraina perlu melihat dengan benar upaya dan peran konstruktif Tiongkok dalam penyelesaian politik krisis Ukraina. Mengenai pertanyaan Anda tentang apakah kedua pihak telah berkomunikasi satu sama lain, saya tidak memiliki informasi untuk diberikan mengenai hal itu.” kata Lin, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok atau fmprc.gov.en.

    Ia menegaskan bahwa China selalu mengimbau warganya untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun.

    “Tiongkok bukan pencipta maupun pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina. Kami adalah pendukung setia dan promotor aktif penyelesaian damai,” kata Lin.

    Sementara itu, Zelensky memperkuat klaimnya dengan merilis sebuah video di media sosial X yang memperlihatkan interogasi terhadap dua orang tentara asal China yang ditangkap.

    Dalam video tersebut, keduanya berbicara dalam bahasa Mandarin dan mengisahkan bagaimana mereka direkrut, dilatih, dan akhirnya terjun ke medan perang, dikutip dari BBC.

    Salah satu dari mereka mengaku ini adalah pengalaman pertama dalam bertugas dan dalam pertempuran.

    Ia juga menyatakan bahwa dirinya ditangkap bersama seorang tentara Rusia. 

    Sementara yang lain menyebut bahwa ia berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga tentara China lainnya, namun kemudian terpisah saat terjadi kekacauan.

    Zelensky menegaskan bahwa perekrutan warga China dilakukan secara terbuka melalui media sosial dan bahwa otoritas Beijing mengetahui hal tersebut.

    “Keterlibatan terang-terangan warga negara Tiongkok dalam permusuhan di wilayah Ukraina selama perang agresi merupakan langkah yang disengaja menuju perluasan perang,” tegas Zelensky.

    Menurut laporan media Ukraina, Ukrainska Pravda, salah satu tawanan membayar sekitar 3.480 USD kepada perantara di Tiongkok untuk bergabung dengan tentara Rusia, dengan tujuan mendapatkan kewarganegaraan Rusia. 

    Ia disebut menerima pelatihan di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia, bersama dengan kelompok warga Tiongkok lainnya yang dikabarkan memiliki masalah hukum di negara asalnya.

    China selama ini mengklaim netralitas dalam konflik Rusia-Ukraina, meskipun negara-negara Barat menuduh Beijing mendukung Moskow secara tidak langsung melalui kerja sama ekonomi dan teknologi. 

    Amerika Serikat, misalnya, menuding China membantu Rusia memproduksi amunisi, kendaraan lapis baja, hingga rudal.

    Namun, China menegaskan bahwa mereka tidak menjual senjata mematikan dan selalu berhati-hati dalam mengekspor teknologi dengan kegunaan ganda yang dapat digunakan secara sipil maupun militer, seperti chip komputer dan drone.

    “Tiongkok telah berkomitmen untuk mengakhiri konflik dan mempromosikan perundingan perdamaian. Hal ini sangat jelas dan diakui oleh masyarakat internasional,” tambah Lin Jian.

    Tuduhan keterlibatan warga negara China dalam perang Ukraina menambah kompleksitas di tengah upaya diplomatik internasional untuk mengakhiri konflik.

    Sementara Beijing bersikukuh pada posisi netralnya, Kyiv tampaknya terus mendesak agar keterlibatan tidak langsung China dalam mendukung agresi Rusia mendapat perhatian dunia.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait China, Volodymyr Zelensky dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

    Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

    Jakarta –

    Kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz mengatakan, koalisi partainya CDU/CSU, telah menyepakati pembentukan pemerintahan baru Jerman dengan Partai SPD. Kedua partai besar Jerman tersebut meluncurkan perjanjian koalisi berisi 114 halaman kontrak paket program yang antara lain menjanjikan pemotongan pajak, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, serta sejumlah prioritas lainnya.

    Dalam perjanjian koalisi tersebut, terdapat komitmen di bidang perdagangan. Mereka berniat untuk merampungkan penjanjian perdagangan bebas jangka menengah dengan Amerika Serikat (AS), seraya menghindari konflik dagang dan mengurangi tarif impor resiprokal dalam jangka pendek. Targetnya, adalah percepatan kesepakatan Uni Eropa (UE) dengan blok Amerika Latin Mercosur dan Meksiko.

    Dalam bidang energi dan iklim, perjanjian itu merencanakan pemotongan harga listrik sebesar 5 sen lewat pengurangan pajak listrik dan ongkos jaringan, ditambah peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas. Sementara mereka menyiapkan juga paket legislatif untuk carbon capture and storage. Juga disepakati pembatalan regulasi kontroversial pemanas ruang, untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber penghangat ruangan di musim dingin. Koalisi ini juga akan mendorong percepatan target iklim UE, yakni mengurangi emisi keseluruhan sebanyak 90% hingga 2040.

    Sektor fiskal dan pajak juga tak luput jadi bagian kesepakatan. Koalisi sepakat membentuk komisi ahli reformasi “rem utang” Jerman yang sangat ketat yang membatasi pinjaman publik. Tarif pajak perusahaan dijadwalkan turun mulai 2028, diikuti penurunan pajak pertambahan untuk makanan dan restoran.

    Dari sisi ketenagakerjaan, upah lembur akan dibebaskan dari pajak, dan insentif pajak diberikan untuk pekerja yang melebihi usia pensiun. Tunjangan pengangguran direformasi dengan sanksi lebih ketat bagi pihak yang menolak untuk bekerja. Serta, pada tahun 2026 mulai berlaku upah minimum sebesar 15 euro per jam.

    Koalisi itu juga sepakat untuk meningkatkan “secara signifikan” pengeluaran pertahanan untuk memenuhi target NATO. Hal itu meliputi pengadaan pasukan dan persenjataan. Akan ada pemberlakuan sistem wajib militer baru, yang saat ini masih berbentuk sukarela. Dukungan untuk Ukraina tetap menjadi prioritas. Juga akan disusun regulasi untuk mempercepat dan mempermudah pembelian dan pengadaan alat utama sistem pertahanan, serta melakukan kerjasama standardisasi peralatan militer bersama mitra negara-negara Eropa.

    Pemerintahan baru Jerman juga akan memperketat kebijakan imigrasi, misalnya menghentikan reunifikasi keluarga untuk imigran berstatus perlindungan subsider. Kemudian menghentikan semua program federal untuk penerimaan para pengungsi. Pencari suaka lewat jalur darat akan ditolak di perbatasan, dan Jerman akan mulai mendeportasi warga ke Suriah dan Afganistan, dimulai dengan para pelaku tindak kriminal dan mereka yang berpotensi membahayakan.

    Kemungkinan komposisi jabatan penting di kabinet

    Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan, diduga kuat akan dijabat oleh Lars Klingbeil, salah satu ketua partai SPD . Dengan menjabat posisi kunci itu, artinya dia punya peluang kuat untuk mencalonkan diri sebagai kanselir di masa yang akan datang.

    Lars Klingbeil yang berusia 47 tahun telah menjadi sosok vokal di SPD setelah gelaran pemilu Februari lalu. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Kanselir Olaf Scholz yang akan segera pensiun.

    Untuk Menteri Luar Negeri, beberapa pihak memperkirakan jabatan diplomat tertinggi ini akan diserahkan kepada Johann Wadephul, yang merupakan Wakil Ketua fraksi CDU/CSU di parlemen. Politisi berusia 62 tahun ini dikenal karena mendorong agar Ukraina diizinkan menyerang target-target di dalam Rusia dengan senjata pasokan Barat.

    Pesaingnya adalah Armin Laschet, lelaki berusia 64 tahun ini merupakan eks pemimpin CDU, dan juga juga pernah maju sebagai kandidat kanselir pada pemilu 2021.

    Jabatan Menteri Dalam Negeri kemungkinan akan diberikan kepada tokoh politik negara bagian Bayern, Alexander Dobrindt dari Partai CSU. Dia digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet sebagai menteri dalam negeri, salah satu kementerian utama yang akan diberikan kepada CSU, yang mitra CDU di negara bagian Bayern. Namun, belum ada kepastian dari niat Alexander Dobrindt untuk mengisi posisi ini.

    Menteri Pertahanan dalam kabinet saat ini, Boris Pistorius dari SPD diproyeksikan akan tetap memegang jabatan ini, setelah menuai dukungan untuk tetap menjabat menteri pertahanan dari politisi lain dan rakyat Jerman. Sosok politisi berusia 65 tahun ini, dalam jajak pendapat sering terpilih sebagai politisi terpopuler di Jerman , saat meningkatnya kegelisahan soal ancaman Rusia. Namun, Pistorius juga berpotensi untuk menjadi Wakil Kanselir, jika Klingbeil menolak tawaran mengisi jabatan tersebut.

    Pembagian jatah kursi menteri

    Dalam perjanjian koalisi, SPD direncanakan mendapat jabatan pada setidaknya tujuh kementerian dalam pemerintahan baru. Jumlah ini terbilang lebih banyak dibanding CDU, yang hanya mendapat enam kementerian.

    Namun jika ditotal, CDU mendapat kursi kanselir dan sembilan pos kementerian dengan mitranya CSU, yang mendapat tiga jatah menteri.

    Rinciannya, CDU akan memimpin Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Digitalisasi.

    Sementara SPD akan mengambil alih Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan yang juga mencakup Perlindungan Iklim, Kementerian Bantuan Pembangunan dan Kementerian Perumahan, Tata Kota serta Konstruksi.

    Sementara, CSU kemungkinan akan mengambil alih Kementerian Penelitian, Teknologi dan Luar Angkasa, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

    Respons partai-partai di Jerman

    Partai Kiri Jerman mengecam kebijakan tersebut dengan mengatakan, perjanjian koalisi akan membawa Jerman ke arah yang salah. Mereka mengkritik tajam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa pemerintah baru mengabaikan berbagai masalah seperti tingginya harga sewa rumah, harga-harga yang terus melambung tinggi, runtuhnya kohesi kemasyarakatan dan kehancuran planet.

    “Koalisi yang tidak peduli dan putus asa ini menampilkan dirinya sebagai koalisi yang benar-benar pengecut, tidak memiliki imajinasi, dan tanpa kompas sosial,” ujar salah satu pemimpinnya, Ines Schwerdtner.

    Sementara Partai Hijau mengkritik perjanjian ini dengan menyebutnya sebagai “kekecewaan besar” terhadap masalah yang dihadapi dunia saat ini.

    Salah satu pemimpin Partai Hijau Felix Banaszak menyebutkan, koalisi tersebut tidak memiliki “sedikit pun jawaban” atas tantangan lingkungan, misalnya penurunan target iklim, hingga penundaan penghentian penggunaan batu bara.

    Pemimpin Partai AfD Alice Weidel mengkritik tajam kesepakatan koalisi dan menuduh Friedrich Merz melakukan penipuan, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak menepati janji pemilu mereka.”

    “Dokumen itu memiliki ciri khas dari pecundang pemilu, SPD.”

    Partai CDU/CSU, katanya, telah “menipu dan membohongi warga dengan janji-janji pemilu yang tidak benar.”

    Prinsip “bisnis seperti biasa” ada “dalam setiap kalimat perjanjian koalisi,” kata Weidel, terutama dalam hal migrasi dan keuangan.

    Terlalu banyak uang pembayar pajak yang “dihambur-hamburkan untuk kebijakan yang salah dan merugikan,” kata pemimpin partai AfD itu. “Kebijakan fiskal dan pajak adalah bencana yang akan semakin memperburuk krisis,” pungkas Weidel.

    Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

    Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

    Pemeriksa: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Trump Tunda Pemberlakuan Tarif, Kecuali untuk China

    Presiden Trump Tunda Pemberlakuan Tarif, Kecuali untuk China

    Anda tengah menyimak Dunia Hari Ini dari ABC Indonesia, yang merangkum sejumlah informasi utama dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

    Kita akan mengawali edisi hari ini, Kamis, 10 April 2025, dengan berita dari Amerika Serikat.

    AS tunda tunda pemberlakukan tarif

    Presiden Donald Trump menunda pemberlakukan tarif “timbal balik” selama 90 hari, hanya beberapa jam setelah diberlakukan kepada negara-negara yang memasukkan produknya ke Amerika Serikat.

    Semua mitra dagang, kecuali China, sekarang akan dikenakan tarif “dasar” yang sama sebesar 10 persen, bukan tarif tambahan yang diumumkan oleh Trump pada “hari pembebasan” minggu lalu.

    Dalam unggahan media sosialnya, Presiden Trump mengatakan kembali menaikkan tarif pada barang-barang China, kali ini menjadi 125 persen dan berlaku segera.

    Presiden Trump memutuskan untuk menunda sementara kebijakan tarif ini atas dasar ada lebih dari 75 negara yang berusaha “untuk merundingkan solusi”, dan mereka tidak “melakukan pembalasan dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun.”

    Kunjungan dadakan Raja dan Ratu Inggris ke Paus Fransiskus

    Raja Charles III dan Ratu Camilla secara mendadak mengunjungi Paus Fransiskus selama kunjungan kenegaraan mereka ke Italia.

    Raja berusia 76 tahun itu seharusnya melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Vatikan, tetapi menunda rencananya setelah dokter meminta Paus untuk istirahat selama dua bulan setelah mengalami serangan pneumonia.

    Sebuah pernyataan Vatikan menyebutkan Paus bertemu dengan Raja dan Ratu Inggris di Casa Santa Marta dan menyampaikan harapan terbaiknya untuk ulang tahun pernikahan ke-20 mereka, yang mereka rayakan pada hari Rabu.

    Istana Buckingham juga mengatakan pasangan kerajaan Inggris “senang Paus cukup sehat untuk menjamu mereka, dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapan terbaik mereka secara langsung.”

    Julie Bishop melakukan perjalanan pertama ke Myanmar

    Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Julie Bishop, yang juga mantan politisi Australia, melakukan kunjungan pertamanya ke Myanmar.

    Myanmar baru saja dilanda gempa bumi yang menewaskan lebih dari 3.600 orang, dan Julie bertemu Menteri Luar Negeri Than Swe dan pejabat lainnya di area tenda darurat, Rabu kemarin.

    Mantan menteri luar negeri Australia dan kanselir Universitas Nasional Australia tersebut ditunjuk sebagai utusan sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar pada bulan April tahun lalu.

    Laporan MRTV mengatakan kedatangan Julie untuk membahas koordinasi antara Myanmar dan PBB mengenai bantuan bagi orang-orang yang terkena dampak gempa, tetapi tidak merincinya lebih lanjut.

    Ukraine sebut 155 warga China bertempur untuk Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan ia memiliki informasi intelijen yang menunjukkan 155 warga negara China bertempur untuk Rusia di wilayah negaranya.

    Klaim tersebut muncul sehari setelah Zelenskyy mengumumkan militernya sudah menangkap dua pria China yang bertempur dengan unit Rusia di Ukraina timur.

    Informasi tersebut kemudian didukung oleh pejabat tinggi Amerika Serikat

    China belum menanggapi klaim terbaru Presiden Zelenskyy, tapi juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan negaranya sedang mempelajari informasinya serta sudah melarang warganya bepergian ke zona perang.

  • Drone Rusia Kembali Hantam Ibu Kota Ukraina, 12 Orang Luka

    Drone Rusia Kembali Hantam Ibu Kota Ukraina, 12 Orang Luka

    Jakarta –

    Serangan drone-drone Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kyiv, dan kota Mykolaiv di Ukraina selatan. Otoritas Ukraina mengatakan bahwa serangan tersebut melukai sedikitnya 12 orang.

    Dilansir Reuters dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025), dua wanita terluka di Kyiv akibat serangan drone Rusia pada Rabu (9/4) malam waktu setempat itu. Drone-drone tersebut juga memicu kebakaran di fasilitas penyimpanan dan merusak bangunan tempat tinggal di Kyiv, kata administrasi militer kota Kyiv.

    Pihak berwenang mencatat 30 drone di wilayah udara di atas ibu kota, 16 di antaranya hancur dan sisanya meninggalkan wilayah udara atau “hilang.”

    Serangan itu juga melukai 10 orang di kota Mykolaiv, kata gubernur wilayah tersebut, Vitalii Kim.

    Serangan drone Rusia itu juga merusak sembilan gedung apartemen, 30 garasi, dan sebuah gedung administrasi, tambah Kim.

    Dalam serangan-serangannya, Rusia membantah menargetkan warga sipil, tetapi ribuan orang telah tewas dan terluka dalam invasinya ke Ukraina.

    Rusia terus membombardir Ukraina, meskipun pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menggelar beberapa putaran perundingan dengan para pejabat Ukraina dan Rusia, dengan harapan dapat menghentikan pertempuran. Sejauh ini, upaya pemerintahan Trump belum membuahkan hasil yang nyata.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dituduh Ukraina Bantu Pasukan Rusia, China Ogah Disamakan dengan AS yang Kirim Bantuan Militer – Halaman all

    Dituduh Ukraina Bantu Pasukan Rusia, China Ogah Disamakan dengan AS yang Kirim Bantuan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – China ogah disamakan dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat setelah dituduh mengirim pasukan ke Rusia untuk berperang melawan Ukraina.

    Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pihaknya telah menangkap dua warga negara China yang berperang untuk Rusia.

    “Militer kami menangkap dua warga negara Tiongkok yang sedang bertempur di tentara Rusia,” kata Zelensky melalui akun Telegramnya, Zelenskiy / Official, Selasa (8/4/2025).

    Menanggapi pernyataan Zelensky, Kementerian Luar Negeri China mendesak warganya untuk menghindari zona konflik dan menahan diri dari berpartisipasi dalam perang.

    “Pihak Tiongkok sedang memverifikasi informasi yang relevan dengan pihak Ukraina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian, dikutip dari AFP.

    “Pemerintah Tiongkok selalu meminta warganya untuk menjauh dari wilayah konflik bersenjata (dan) menghindari keterlibatan dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun,” lanjutnya.

    Lin Jian menegaskan bahwa posisi China terkait krisis di Ukraina sudah sangat jelas dan tegas.

    Ukraina, kata Lin Jian, harus memandang dengan benar upaya dan peran konstruktif China dalam mendorong penyelesaian konflik.

    Beijing menegaskan bahwa mereka adalah pihak netral dalam konflik tersebut dan menyangkal mengirim bantuan mematikan ke kedua pihak.

    Bahkan, China enggan disamakan dengan AS dan sekutu Baratnya yang sering mengirimkan senjata mematikan kepada pihak-pihak yang berseteru.

    Zelensky Buat Tuduhan Baru

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa Kyiv memiliki rincian setidaknya 155 warga negara China yang dikerahkan ke garis depan oleh tentara Rusia.

    Zelensky menambahkan bahwa Beijing tahu Rusia sedang merekrut warganya untuk berperang di Ukraina.

    Klaim tersebut muncul beberapa jam setelah Beijing menolak gagasan bahwa warga negara China telah direkrut dalam jumlah besar untuk berperang dengan Rusia.

    “Masalah ‘China’ serius. Ada 155 orang dengan nama dan rincian paspor yang berperang melawan Ukraina di wilayah Ukraina,” kata Zelensky kepada wartawan di Kyiv, dikutip dari France24.

    Sebuah dokumen yang dibagikan oleh seorang pejabat senior Ukraina berisi dugaan nama dan rincian paspor dari 168 warga negara China yang menurut Kyiv telah direkrut oleh tentara Rusia, menurut intelijennya.

    Zelensky mengatakan ia yakin ada “lebih banyak lagi” dan informasi lebih lanjut sedang dikumpulkan.

    “Jelas bagaimana mereka merekrut orang-orang Rusia. Salah satu skemanya adalah melalui media sosial, khususnya TikTok dan jejaring sosial Tiongkok lainnya, tempat orang-orang Rusia mendistribusikan iklan,” kata Zelensky.

    Presiden Ukraina mengatakan Rusia berusaha “menyeret” China ke dalam perang di Ukraina, seraya mencatat bahwa Moskow telah memperluas konflik dengan merekrut pasukan Korea Utara untuk berperang di pihaknya.

    “Ini adalah kesalahan kedua Rusia. Yang pertama adalah Korea Utara. Mereka menyeret negara lain ke dalam perang.”

    “Saya yakin mereka sekarang menyeret China ke dalam perang ini,” kata Zelensky.

    Ia menambahkan bahwa Ukraina siap menukar dua tawanan perang China dengan tentara Ukraina yang ditangkap.

    (*)

  • Diundang Erdogan, Prabowo Bakal Hadiri Antalya Diplomatic Forum Turki

    Diundang Erdogan, Prabowo Bakal Hadiri Antalya Diplomatic Forum Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan Antalya Diplomatic Forum (ADF) bersama Presiden Recep Tayyip Erdogan di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan terbang ke Antalya setelah merampungkan agendanya di Ankara, Kamis (10/4/2025). 

    “Presiden dijadwalkan akan menghadiri ADF. ADF ini Antalya Diplomatic Forum. Forum yang akan dilaksanakan di Antalya,” kata Yusuf Permana Dilansir Antara, Kamis (10/4/2025).

    Dua agenda utama Presiden Prabowo di Ankara dijadwalkan berlangsung pada Kamis siang, yang diawali dengan berpidato di gedung parlemen Turki, kemudian kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Turki.

    Kunjungan kenegaraan Prabowo, lanjutnya, direncanakan mulai pukul 15.30 waktu Ankara — 4 jam lebih lambat daripada waktu Jakarta.

    Dari Ankara, Presiden kemudian melanjutkan rangkaian lawatannya ke Antalya, Turki, untuk memenuhi undangan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan menghadiri Antalya Diplomatic Forum.

    Presiden Erdogan juga dijadwalkan terbang ke Kota Antalya untuk membuka ADF 2025 dan memberikan pidato pembukaan, Jumat.

    “Di situ, saya akan lakukan konsultasi dengan beliau (Presiden Erdogan, red.) tentang beberapa hal, geopolitik, geoekonomi, kerja sama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers sebelum terbang meninggalkan Jakarta, Rabu (9/4) dini hari.

    Antalya Diplomatic Forum merupakan forum diskusi panel tingkat tinggi yang mempertemukan pemimpin-pemimpin negara dari berbagai kawasan di dunia untuk duduk bersama membahas berbagai tantangan global dan peluang merajut kerja sama. Forum itu digelar pertama kali pada 2021, dan menjadi agenda tahunan yang rutin digelar di Turki.

    Beberapa isu yang diangkat dalam Antalya Diplomatic Forum 2025, di antaranya mengenai krisis kemanusiaan akibat genosida militer Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza, kemudian perang Rusia-Ukraina, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, tantangan perubahan iklim, tantangan keamanan, dan isu-isu lainnya.

    Di lokasi acara, pada sela-sela rangkaian ADF tahun ini, menteri luar negeri dari negara-negara Muslim juga dijadwalkan akan berkumpul dan membahas solusi mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza.

    Di Kota Antalya, Presiden Prabowo didampingi oleh dua orang kepercayaannya, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dari Antalya, Turki, Presiden Prabowo direncanakan lanjut terbang ke Kairo, Mesir untuk bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Sabtu (12/4). Kemudian, Presiden meneruskan lawatannya ke Doha, Qatar, dan ditutup dengan terbang ke Amman, Yordania. 

  • Presiden dijadwalkan hadiri Antalya Diplomatic Forum di Turki 11 April

    Presiden dijadwalkan hadiri Antalya Diplomatic Forum di Turki 11 April

    Jakarta/Ankara (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan Antalya Diplomatic Forum (ADF) di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana saat ditemui wartawan di Ankara, Turki, Rabu (9/4) malam waktu setempat, menjelaskan Presiden bakal terbang ke Antalya setelah merampungkan agendanya di Ankara, Kamis.

    “Bapak Presiden dijadwalkan akan menghadiri ADF. ADF ini Antalya Diplomatic Forum. Forum yang akan dilaksanakan di Antalya,” kata Yusuf Permana.

    Dua agenda utama Presiden Prabowo di Ankara dijadwalkan berlangsung pada Kamis siang, yang diawali dengan berpidato di gedung parlemen Turki, kemudian kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Turki.

    Kunjungan kenegaraan itu direncanakan mulai pukul 15.30 waktu Ankara — 4 jam lebih lambat daripada waktu Jakarta.

    Dari Ankara, Presiden kemudian melanjutkan rangkaian lawatannya ke Antalya, Turki, untuk memenuhi undangan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan menghadiri Antalya Diplomatic Forum.

    Presiden Erdogan juga dijadwalkan terbang ke Kota Antalya untuk membuka ADF 2025 dan memberikan pidato pembukaan, Jumat.

    “Di situ, saya akan lakukan konsultasi dengan beliau (Presiden Erdogan, red.) tentang beberapa hal, geopolitik, geoekonomi, kerja sama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers sebelum terbang meninggalkan Jakarta, Rabu (9/4) dini hari.

    Antalya Diplomatic Forum merupakan forum diskusi panel tingkat tinggi yang mempertemukan pemimpin-pemimpin negara dari berbagai kawasan di dunia untuk duduk bersama membahas berbagai tantangan global dan peluang merajut kerja sama. Forum itu digelar pertama kali pada 2021, dan menjadi agenda tahunan yang rutin digelar di Turki.

    Beberapa isu yang diangkat dalam Antalya Diplomatic Forum 2025, di antaranya mengenai krisis kemanusiaan akibat genosida militer Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza, kemudian perang Rusia-Ukraina, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, tantangan perubahan iklim, tantangan keamanan, dan isu-isu lainnya.

    Di lokasi acara, pada sela-sela rangkaian ADF tahun ini, menteri luar negeri dari negara-negara Muslim juga dijadwalkan akan berkumpul dan membahas solusi mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza.

    Di Kota Antalya, Presiden Prabowo didampingi oleh dua orang kepercayaannya, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dari Antalya, Turki, Presiden Prabowo direncanakan lanjut terbang ke Kairo, Mesir untuk bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Sabtu (12/4). Kemudian, Presiden meneruskan lawatannya ke Doha, Qatar, dan ditutup dengan terbang ke Amman, Yordania.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025