Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Tanda Tanya Visa Ratusan Mahasiswa Asing dkk Mendadak Dicabut AS

    Tanda Tanya Visa Ratusan Mahasiswa Asing dkk Mendadak Dicabut AS

    Jakarta –

    Pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Tindakan ini dilakukan di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Berdasarkan laporan CNN setelah meninjau dokumen pengadilan, pernyataan dari pengacara, dan pengumuman dari lebih dari 80 universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, mengonfirmasi bahwa lebih dari 525 mahasiswa, dosen, dan peneliti telah visanya dicabut tahun ini.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

    Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

    Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

    Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

    “Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela,” kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

    Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

    CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

    “Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

    Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

    Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

    “Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil,” ujar Romanovsky.

    Baca imbauan KBRI di halaman berikutnya

    Imbauan KBRI ke Mahasiswa Indonesia

    Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional di AS, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC memberikan imbauan kepada mahasiswa Indonesia. KBRI meminta seluruh mahasiswa Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku di sana.

    Imbauan terhadap mahasiswa Indonesia di AS ini disampaikan oleh KBRI lewat akun Instagram @indonesiaindc, seperti dilihat Minggu (13/4/2025). KBRI mengingatkan WNI di Amerika Serikat untuk selalu menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Sehubungan dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis imbauan KBRI.

    KBRI juga menyampaikan, visa dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran antara lain, melakukan pekerjaan tanpa izin resmi (di luar OPT/CPT), tidak mempertahankan status sebagai mahasiswa penuh waktu (full-time student) dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, baik hukum lokal maupun federal.

    Adapun konsekuensi pencabutan visa F-1 dan J-1 mencakup antara lain: tidak dapat kembali ke Amerika Serikat meskipun form I-20 masih aktif, visa dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan, dan penolakan masuk kembali saat pemeriksaan imigrasi.

    Akibat hal tersebut, KBRI menyampaikan imbauan untuk mahasiswa di AS sebagai berikut:

    1. Segera menghubungi Designated School Official (DSO) apabila terjadi perubahan status atau menghadapi kendala imigrasi
    2. Berkonsultasi dengan pengacara imigrasi profesional apabila diperlukan
    3. Tidak kembali ke AS tanpa visa F-1 atau J-1 yang sah dan masih berlaku
    4. Memastikan status imigrasi dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan internasional atau mengambil keputusan penting
    5. Menghubungi hotline perwakilan RI setempat untuk akses bantuan kekonsuleran, jika menghadapi tindakan dari otoritas imigrasi AS
    6. Kelola Media Sosial dengan Bijak – Hindari unggahan yang bisa disalahartikan dan berdampak hukum.
    7. Aktif di Komunitas Lokal – Gabung Permias/Mata Garuda untuk info, bantuan, & dukungan. Selalu Bawa ID – Wajib saat bepergian di luar tempat tinggal.
    8. Cek & Perbarui Dokumen – Pastikan visa, I-20/DS-2019, dan paspor selalu aktif.
    9. Gunakan Fasilitas Kampus – Konsultasi status imigrasi lewat International Student Services.
    10. Simpan Dokumen Cadangan – Buat salinan digital & cetak dokumen penting.
    11. Hindari Travel Saat Status Tidak Jelas – Bisa berujung penolakan masuk kembali ke AS.
    12. Jaga Kesehatan Mental – Rutin hubungi keluarga/teman di Indonesia.
    13. Lapor ke DSO – Wajib dalam 10 hari untuk perubahan alamat, jurusan, kampus, beasiswa, dll.
    14. Tetap waspada, patuhi aturan dan, dan saling jaga!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dua Rudal Balistik Rusia Hantam Kota Sumy Ukraina 32 Orang Tewas

    Dua Rudal Balistik Rusia Hantam Kota Sumy Ukraina 32 Orang Tewas

    Serangan terhadap Sumy adalah serangan skala besar kedua yang merenggut nyawa warga sipil hanya dalam waktu seminggu, menyusul serangan rudal mematikan di kampung halaman Zelenskyy, Kryvyi Rih, pada 4 April yang menewaskan sekitar 20 orang, termasuk sembilan anak-anak. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

  • AHY Dorong Penguatan Struktur Ekonomi Hadapi Tarif Impor Trump

    AHY Dorong Penguatan Struktur Ekonomi Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025), AHY menyerukan penguatan struktur ekonomi Indonesia agar tetap tangguh di tengah tekanan ekspor global.

    “Ketika ekspor tertekan, pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata AHY.

    AHY juga mengutip pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa krisis global dapat menjadi peluang untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Menanggapi dampak tarif impor Trump terhadap perdagangan global, AHY mengajak Indonesia untuk aktif dalam diversifikasi pasar ekspor ke kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South. Menurutnya, sistem perdagangan global harus tetap nondiskriminatif dan saling menguntungkan.

    AHY juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan diplomasi dua jalur (dual track diplomacy) dengan mengirim tim negosiasi ke Washington DC serta membangun komunikasi intensif dengan ASEAN dan pemimpin dunia lainnya.

    “Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif, dan juga tanggap diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” puji AHY.

    AHY memperingatkan bahwa kebijakan proteksionis Amerika berpotensi menciptakan fragmentasi blok-blok ekonomi dan politik baru, yang tidak hanya memicu konflik dagang, tetapi juga ketegangan militer dan strategis di kawasan seperti Asia Pasifik, Ukraina, Gaza, Iran, hingga Laut Tiongkok Selatan.

    “Ini bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” kata AHY terkait dampak tarif impor Trump.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.145 pada Minggu (13/4/2025).

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145:
    Serangan Drone Rusia Rusak Struktur Penahan di Chernobyl, Ukraina Bergegas Cari Solusi

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Kerusakan itu terjadi setelah serangan drone pada 14 Februari 2025 yang menimbulkan lubang besar di bagian luar struktur penahan dan menyebabkan ledakan di bagian dalam.

    Menteri Lingkungan Hidup Ukraina, Svitlana Hrynchuk, mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan langkah pemulihan terbaik.

    “Kami secara aktif mengerjakan ini,” ujar Hrynchuk, seperti dikutip Reuters pada Sabtu (12/4/2025).

    Ia menekankan bahwa memulihkan struktur penahan—yang juga dikenal sebagai “lengkungan”—merupakan prioritas utama demi mencegah potensi kebocoran radiasi.

    “Karena memastikan keselamatan nuklir dan radiasi adalah tugas utama,” tambahnya.

    Struktur lengkungan itu sendiri dipasang pada tahun 2019 untuk menutupi sarkofagus lama yang dibuat secara darurat pascabencana nuklir Chernobyl pada 1986.

    Sarkofagus tersebut telah mengalami kebocoran, sehingga struktur baru diperlukan untuk menahan radiasi lebih efektif.

    Serangan drone bulan Februari lalu menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keamanan situs nuklir bersejarah ini, yang hingga kini masih memerlukan pengawasan ketat.

    Rusia dan Ukraina Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata Energi

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Kesepakatan sementara yang ditengahi Amerika Serikat itu bertujuan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi di kedua negara.

    Namun, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menuduh Rusia tetap melanjutkan serangan harian meskipun telah menyetujui jeda terbatas.

    Sybiha menyebut sejak gencatan disepakati, Rusia telah menembakkan hampir 70 rudal, lebih dari 2.200 drone peledak, dan lebih dari 6.000 bom udara berpemandu ke wilayah Ukraina, sebagian besar menyasar warga sipil.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, membantah tudingan tersebut.

    Ia menegaskan bahwa Moskow tetap mematuhi ketentuan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa Ukraina justru melakukan lima serangan terhadap infrastruktur energi Rusia hanya dalam satu hari terakhir.

    Lavrov Puji Trump Soal Konflik Ukraina

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memuji Donald Trump karena dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konflik Ukraina dibandingkan pemimpin Barat lainnya.

    Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam Forum Diplomasi Antalya di Turki selatan pada Sabtu (12/4).

    “Presiden Trump adalah yang pertama dan, sejauh ini, hampir satu-satunya di antara para pemimpin Barat yang berulang kali dan dengan keyakinan menyatakan bahwa menarik Ukraina ke NATO adalah kesalahan besar,” kata Lavrov, dikutip dari The Guardian.

    Trump sebelumnya memang pernah menyatakan bahwa kecil kemungkinan Ukraina bisa merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia.

    Ia juga mengatakan dirinya “OK” jika Ukraina tidak menjadi anggota NATO.

    Pernyataan ini sejalan dengan sikap Rusia yang sejak lama menolak perluasan aliansi militer Barat ke wilayah bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina.

    Utusan AS Bantah Dukung Pemisahan Ukraina

    Utusan khusus Amerika Serikat untuk Ukraina, Keith Kellogg, membantah bahwa dirinya mendukung gagasan pemisahan Ukraina sebagai bagian dari solusi damai.

    Klarifikasi ini muncul setelah pernyataannya dalam wawancara dengan The Times disorot tajam.

    Dalam wawancara tersebut, Kellogg mengatakan bahwa Ukraina bisa saja dibagi “hampir seperti Berlin setelah Perang Dunia Kedua”.

    Pernyataan itu memicu spekulasi bahwa Washington membuka peluang bagi pembagian wilayah Ukraina dalam proses negosiasi damai.

    Namun, lewat unggahan di platform X (dulu Twitter), Kellogg menegaskan bahwa komentarnya telah disalahartikan.

    Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah soal penempatan pasukan ketahanan pasca-gencatan senjata untuk mendukung kedaulatan Ukraina.

    Menurut Kellogg, di bawah rencana tersebut, pasukan Rusia akan tetap berada di wilayah yang kini dikuasai Moskow.

    Sementara itu, pasukan Inggris dan Prancis akan ditempatkan di Kyiv dan sejumlah wilayah lain di Ukraina.

    Pernyataan ini dilaporkan oleh The Times dan dikutip kembali oleh sejumlah media internasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Tanpa Alasan Jelas, Visa 500 Mahasiswa hingga Peneliti Asing di AS Dicabut

    Tanpa Alasan Jelas, Visa 500 Mahasiswa hingga Peneliti Asing di AS Dicabut

    Jakarta –

    Warga negara Rusia, Kseniia Petrova, yang bekerja sebagai peneliti di Harvard Medical School ditahan lantaran membawa embrio katak ‘non-berbahaya’ tanpa mendeklarasikannya di formulir bea cukai saat kembali ke Amerika Serikat (AS) dari Prancis. Alih-alih dikenai denda, visa kunjungan pertukaran miliknya dicabut dan dia dibawa ke tahanan.

    Dilansir CNN, Minggu (13/4/2025), pengacara Petrova, Greg Romanovsky menyebut tindakan yang dilakukan otoritas AS itu sebagai hukuman yang tidak sebanding. Greg mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanya sebagai kesalahan yang tidak disengaja.

    CNN meminta tanggapan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait hal tersebut namun tidak memberikan komentar. Kendati demikian, departemen tersebut menyampaikan kepada pesan ABC News mengenai alasan penahanan Petrova.

    “Pesan-pesan yang ditemukan di ponsel (Petrova) mengungkap bahwa ia berencana menyelundupkan material tersebut melewati bea cukai tanpa mendeklarasikannya,” tulis pesan tersebut.

    Saat ini Petrova mendekam di fasilitas tahanan Imigrasi dan Bea Cukai di Louisiana. Menurut catatan ICE, dia menunggu sidang pada 9 Juni yang bisa berakhir dengan deportasinya ke Rusia.

    Menurut pengacaranya, Petrova kemungkinan akan segera ditangkap karena sikap vokalnya menentang invasi Rusia ke Ukraina.

    “Penahanannya tidak hanya tidak perlu, tapi juga tidak adil,” ujar Romanovsky.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio bulan lalu mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri, di bawah kepemimpinannya, telah mencabut lebih dari 300 visa, sebagian besar adalah visa mahasiswa.

    Kasus-kasus yang pertama kali menjadi sorotan publik menarget individu yang dituduh mendukung organisasi teroris, seperti penangkapan Mahmoud Khalil setelah aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia.

    Namun saat ini semakin banyak ancaman deportasi terhadap mahasiswa terjadi karena alasan yang relatif sepele-seperti pelanggaran kecil yang sudah lama terjadi, menurut pengacara imigrasi-atau bahkan tanpa alasan yang jelas.

    Penargetan terhadap warga negara asing yang terafiliasi dengan universitas-universitas ternama AS ini terjadi di tengah tindakan keras imigrasi yang lebih luas oleh pemerintahan Trump, termasuk penggunaan kewenangan luas untuk menyatakan sejumlah migran sebagai anggota geng dan mendeportasi mereka tanpa sidang.

    “Semua instrumen dalam undang-undang imigrasi sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang digunakan dengan cara yang menimbulkan kepanikan massal, kekacauan, dan ketakutan, dengan harapan para mahasiswa tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan pada akhirnya akan meninggalkan negara ini secara sukarela,” kata Jeff Joseph, presiden terpilih Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika.

    Lihat juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

    (knv/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Itu Antalya Diplomacy Forum 2025? Konferensi Global yang Dihadiri Prabowo di Turki – Page 3

    Apa Itu Antalya Diplomacy Forum 2025? Konferensi Global yang Dihadiri Prabowo di Turki – Page 3

    Antalya Diplomacy Forum (ADF) adalah konferensi diplomasi internasional tahunan yang diselenggarakan di Antalya, Turki, sejak tahun 2021. Forum ini diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu, dan bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pembuat kebijakan, diplomat, akademisi, dan perwakilan dari berbagai sektor untuk berdiskusi mengenai isu-isu global.

    ADF biasanya berlangsung selama beberapa hari dan dihadiri oleh ribuan peserta dari seluruh dunia. Topik-topik yang dibahas sangat beragam, mencakup diplomasi, kebijakan energi, keamanan global, dan perkembangan di berbagai kawasan, termasuk Afrika, Amerika Latin, Karibia, dan Asia-Pasifik.

    Pada tahun-tahun sebelumnya, ADF telah menjadi tempat pertemuan penting bagi para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu krusial. Sebagai contoh, pada tahun 2022, ADF menjadi tempat pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Rusia, Ukraina, dan Turki untuk membahas negosiasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

    ADF 2025 diharapkan akan menjadi forum yang sama pentingnya, mengingat tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Kehadiran para pemimpin dunia, termasuk Presiden Prabowo, akan memberikan kesempatan berharga untuk membahas solusi bersama dalam menghadapi tantangan global.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.143: AS dan Rusia Pertukaran Tahanan Dibantu Arab – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.143: AS dan Rusia Pertukaran Tahanan Dibantu Arab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.143 pada Jumat (11/4/2025).

    Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah melakukan pertukaran tahanan yang difasilitasi di Arab Saudi.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh pemerintah Tiongkok menutup mata terhadap keterlibatan warganya dalam perang Ukraina.

    Belum lama ini disebut lebih dari 150 orang warga Tiongkok ikut berperang di pihak Rusia.

    Zelensky Tuduh Warga Tiongkok Direkrut untuk Berperang bagi Rusia di Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh pemerintah Tiongkok menutup mata terhadap keterlibatan warganya dalam perang Ukraina, setelah diketahui lebih dari 150 orang warga Tiongkok ikut berperang di pihak Rusia.

    Dalam wawancara yang dilansir oleh NBC News, Zelensky menyebut pihaknya telah memperoleh data paspor dari setidaknya 155 warga negara Tiongkok yang diduga ikut terlibat dalam konflik bersenjata di Ukraina.

    Meski ia tidak yakin pemerintah Tiongkok secara langsung memberi perintah kepada warganya untuk bergabung, Zelensky menegaskan bahwa Beijing mengetahui keberadaan mereka di medan perang.

    Zelensky juga menyebut bahwa Rusia memanfaatkan media sosial, termasuk TikTok, sebagai alat untuk merekrut pejuang asing.

    Menurutnya, banyak perekrutan dilakukan secara digital, yang memungkinkan penyebaran

    China Bantah Tuduhan Zelensky soal Warganya Direkrut Rusia untuk Berperang di Ukraina

    Pemerintah Tiongkok membantah keras tuduhan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyebut warganya direkrut untuk bertempur di pihak Rusia dalam perang Ukraina.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri China menyebut klaim tersebut “tidak berdasar” dan bertentangan dengan upaya Beijing untuk mendorong solusi damai atas konflik yang sedang berlangsung.

    “Pemerintah China selalu meminta warganya untuk menjauh dari zona konflik,” ujar juru bicara kementerian, dikutip dari NBC News, Jumat (11/4/2025).

    Hingga saat ini, pihak Rusia belum memberikan komentar terkait tuduhan bahwa mereka melibatkan warga negara Tiongkok sebagai pejuang dalam perang melawan Ukraina.

    Sebelumnya, Zelensky mengklaim bahwa pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 155 warga China yang ikut bertempur di pihak Rusia

    Ia menyebut Beijing mengetahui keberadaan mereka, meskipun tidak secara langsung memerintahkan.

    Zelensky juga menyoroti penggunaan media sosial, termasuk TikTok, yang diduga dimanfaatkan Rusia untuk merekrut pejuang asing.

    Presiden Ukraina itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk menukar tentara Tiongkok yang tertangkap dengan tentara Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

    Pernyataan ini memicu ketegangan baru antara Kyiv dan Beijing di tengah upaya internasional mencari jalan keluar damai dari konflik yang telah berlangsung sejak 2022.

    Zelensky Desak Barat Kirim 10 Sistem Rudal Patriot untuk Ukraina

    Zelensky kembali mendesak negara-negara Barat untuk segera mengirimkan sistem pertahanan udara, khususnya 10 unit sistem rudal Patriot, guna menangkal serangan rudal balistik Rusia yang semakin intensif.

    Permintaan itu disampaikan hanya beberapa hari menjelang KTT pertahanan internasional di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman, yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini.

    “Kami telah berulang kali mengangkat isu ini dengan pihak Amerika dan dengan semua orang di Eropa yang berada dalam posisi untuk membantu,” tulis Zelensky dalam pernyataan di platform media sosial X, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/4/2025).

    Zelensky menyebut kebutuhan mendesak terhadap sistem rudal Patriot menjadi sangat krusial, mengingat meningkatnya ancaman serangan udara dari Rusia di berbagai wilayah Ukraina.

    Ia juga menambahkan bahwa Ukraina kini sangat bergantung pada keputusan strategis dari para mitra internasional dalam pertemuan di Ramstein.

    Pertemuan puncak ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen baru dalam pengiriman bantuan militer, termasuk sistem pertahanan udara yang mampu melindungi infrastruktur penting dan warga sipil Ukraina dari serangan Rusia.

    AS-Rusia Tukar Tahanan di Arab Saudi: Siapa Ksenia Karelin dan Artur Petrov?

    Amerika Serikat dan Rusia telah melakukan pertukaran tahanan yang difasilitasi di Arab Saudi.

    Pertukaran ini dikonfirmasi oleh Direktur CIA John Ratcliffe, sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal.

    Amerika Serikat memulangkan Ksenia Karelin, seorang warga negara dengan kewarganegaraan ganda AS-Rusia, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Rusia.

    Karelin ditangkap pada Januari 2024 saat mengunjungi keluarganya di Rusia.

    Ia ditahan di bandara setelah aparat keamanan Rusia memeriksa telepon genggamnya.

    Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuduh Karelin melakukan pengkhianatan tingkat tinggi karena menyumbangkan dana kepada organisasi amal asal Amerika, Razom for Ukraine, yang dinilai mendukung kepentingan Ukraina.

    Departemen Luar Negeri AS menyebut penahanan Karelin sebagai tindakan “melanggar hukum”.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Presiden Donald Trump menjamin pembebasan Karelin.

    “Warga negara Amerika Ksenia Karelin akan kembali ke Amerika Serikat dengan pesawat. Rusia menahannya secara keliru selama lebih dari setahun, dan Presiden Trump telah menjamin pembebasannya. Presiden akan terus berupaya membebaskan SEMUA warga Amerika,” kata Rubio.

    Sebagai gantinya, Rusia menerima Artur Petrov, seorang warga negara Jerman-Rusia yang ditangkap di Siprus pada 2023 atas permintaan Amerika Serikat.

    Petrov dituduh menyelundupkan mikroelektronika buatan AS ke Rusia.

    Menurut dokumen pengadilan AS, Petrov berhasil mengirimkan komponen senjata senilai sekitar 225.000 dolar AS.

    Ia menghadapi 11 dakwaan pidana, termasuk pelanggaran undang-undang pengendalian ekspor AS, penyelundupan, pencucian uang, penipuan, dan konspirasi.

    Jika terbukti bersalah, Petrov bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Prabowo tegaskan RI, Turki satu suara soal Palestina, Ukraina, Suriah

    Prabowo tegaskan RI, Turki satu suara soal Palestina, Ukraina, Suriah

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,”

    Jakarta/Ankara (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki satu suara terhadap isu-isu seperti kemerdekaan Palestina, stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina.

    Presiden Prabowo, saat menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menyebut dua negara juga sepakat untuk saling membantu memperjuangkan sikap-sikap dua negara terhadap situasi di Palestina, Suriah, dan Ukraina.

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4) waktu setempat.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Erdogan, terutama saat mereka bertemu empat mata (tête-à-tête) di Istana Kepresidenan Turki.

    “Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo melanjutkan dirinya dan Presiden Erdogan menyadari Indonesia dan Turki merupakan negara-negara yang memimpin Global South, sehingga keduanya perlu bekerja sama menciptakan dunia yang lebih adil.

    “Sebagai pemimpin Global South, Indonesia dan Turki juga akan terus bekerja sama mendorong tata kelola dunia yang lebih adil, dan berpihak kepada semua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menyambangi Istana Kepresidenan Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan, setelah Presiden Erdogan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 12 Februari 2025.

    Dalam rangkaian kunjungan, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan bertemu empat mata, kemudian keduanya memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah RI dan Pemerintah Turki.

    Dua pemimpin itu kemudian menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki, dan menyampaikan pernyataan bersama.

    Delegasi Pemerintah RI yang mendampingi Presiden Prabowo di Ankara, terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Presiden Erdogan juga didampingi oleh menteri-menterinya, salah satunya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo dan Erdogan Sepakat Dukung Kemerdekaan Palestina – Halaman all

    Presiden Prabowo dan Erdogan Sepakat Dukung Kemerdekaan Palestina – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Rabu (9/4/2025). Keduanya sepakat mendukung kemerdekaan Palestina.

    Tayang: Jumat, 11 April 2025 00:56 WIB

    /Biro Pers Setpres

    Presiden RI Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turkiye, Rabu (9/4/2025). Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Rabu (9/4/2025). Keduanya sepakat mendukung kemerdekaan Palestina. (Biro Pers Setpres) 

    Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Rabu (9/4/2025). Keduanya sepakat mendukung kemerdekaan Palestina.

    TRIBUNNEWS.COM, ANKARA – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan diplomasi dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki pada Rabu (9/4/2025)waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo sempat berbincang mengenai permasalahan geopolitik dunia. Dia bilang, kedua kepala negara sepakat untuk menjaga perdamaian dunia.

    “Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan salah satu yang disoroti Turki dan Indonesia adalah upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Termasuk, kata Presiden Prabowo, pihaknya juga mendukung stabilitas keamanan di Suriah dan Ukraina. 

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah dan perdamaian di Ukraina. Kedua pihak bersepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,” ungkapnya.

    ERDOGAN SAMBUT PRABOWO – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Istana Kepresidenan Turkiye di Ankara, pada Kamis, (10/4/2025). ((Sekretariat Presiden).)

    Di sisi lain, Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut kedua negara juga mendorong tata kelola dunia agar bisa adil kepada semua negara.

    “Sebagai pemimpin Global South Indonesia dan Turkiye juga akan terus bekerjasama mendorong tata kelola dunia yang lebih adil dan berpihak kepada semua negara,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bersiap Hadapi Serangan AS-Israel, Iran Akan Bangun Pangkalan Baru Armada Drone – Halaman all

    Bersiap Hadapi Serangan AS-Israel, Iran Akan Bangun Pangkalan Baru Armada Drone – Halaman all

    Bersiap Hadapi Serangan AS-Israel, Iran Akan Bangun Pangkalan Baru Armada Drone

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Iran berencana membangun pangkalan pesawat tak berawak baru di negara itu, seorang pejabat militer negara tersebut.

    Pernyataan itu muncul sebagai komentarnya dalam menanggapi kabar kalau Amerika Serikat (AS) dan Iran akan bertemu guna membahas program nuklir Teheran.

    Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim melaporkan pada Rabu (9/4/2025) kalau komandan Angkatan Darat Iran, Brigjen Kioumars Heidari, mengungkapkan rencana untuk mendirikan fasilitas baru yang berfokus pada kendaraan tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) termasuk di wilayah perbatasan.

    “Dengan pertolongan Tuhan, Angkatan Darat kini berkontribusi pada Kementerian Pertahanan dalam pengembangan dan produksi pesawat tanpa awak, menjadi bagian integral angkatan bersenjata negara ini,” kantor berita semi-resmi Iran, Mehr News, mengutip pernyataan Heideri.

    Ia menyoroti produksi UAV Iran, dengan mengatakan “berkat kemampuan produksi dalam negeri kami, saat ini kami memproduksi UAV yang memenuhi berbagai kebutuhan operasional Angkatan Darat.”

    Komentar itu muncul saat pejabat AS dan Iran bertemu di Oman untuk membahas kemungkinan kesepakatan mengenai program nuklir Iran, menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump akan mengebom negara itu jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

    DRONE IRAN – Kendaraan udara nirawak (UAV) buatan Iran, Shahed-136, terlihat selama pawai militer di pusat kota Teheran, Iran, pada 10 Januari 2025.

    Maksud Iran Bangun Pangkalan Drone

    Analis militer, Ryan Bohl, dilansir situs militer BD, mengatakan kalau pernyataan sang jenderal IRGC itu mencerminkan kalau Iran, “melakukan sesuatu untuk mengamankan dirinya bahkan dalam menghadapi Israel dan AS yang lebih agresif.

    “(Rencana pembangunan pangkalan drone ini juga dimaksudkan untuk) mengembangkan kemampuan di luar negeri untuk terus memengaruhi negara-negara tetangga tanpa harus mengerahkan IRGC [Korps Garda Revolusi Islam] atau pasukan lain di lapangan,” kata analis tersebut.

    Bohl, analis senior Timur Tengah dan Afrika Utara di jaringan RANE, mengatakan militer Iran selama bertahun-tahun dipaksa berinovasi dengan anggaran yang ketat.

    “Pesawat tanpa awak muncul sebagai “salah satu cara yang lebih layak” untuk mengikuti “kekuatan pesawat tanpa awak yang lebih besar dan lebih maju” milik IRGC,” kata Bohl.

    Sina Azodi, profesor tambahan di Universitas George Washington dan pakar pertahanan, menambahkan kalau perluasan penyebaran militer Iran “berkaitan dengan simbolisme menjadikan Iran sebagai salah satu dari sedikit negara dengan kapasitas luas untuk memiliki armada pesawat tanpa awak.”

    Produksi pesawat nirawak dalam negeri Iran menjadi berita utama beberapa bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, setelah pasukan Rusia terbukti telah menggunakan platform buatan Iran secara ekstensif dalam pertempuran itu.

    Drone Shahed buatan Iran (Fakty.com.ua)

    Iran juga menggunakan pesawat nirawak serang dalam dua serangan yang sebagian besar gagal terhadap Israel pada tahun 2024.

    Drone Pelengkap Rudal Balistik

    Laporan berita Iran tidak menyebutkan secara pasti jenis pesawat nirawak apa yang akan dikerahkan di seluruh negeri atau apa misinya.

    Namun Azodi menduga kalau pesawat nirawak tersebut dapat “melengkapi program rudal balistik dalam hal kemampuan ofensifnya” dan dapat digunakan di sepanjang perbatasan untuk membantu operasi antipenyelundupan.

    Bohl mengatakan pangkalan-pangkalan baru itu dapat memungkinkan Iran untuk memposisikan dirinya “untuk kemungkinan pembalasan terhadap target-target di luar negeri di GCC [Dewan Kerjasama Teluk], Irak, Azerbaijan, dan Teluk Persia sendiri.

    “Ini adalah salah satu cara yang lebih cepat dan murah bagi Iran untuk membangun pencegah konvensional, meskipun secara keseluruhan Iran masih kalah dari AS dan Israel,” katanya menganalisis cara Iran mengimbangi potensi serangan Israel dan AS.

    Media Iran juga tidak merinci lokasi pangkalan yang akan didirikan di perbatasan Iran, tetapi Azodi memperkirakan pangkalan-pangkalan itu akan didirikan di masing-masing perbatasan barat, timur, dan selatan.

    “Masing-masing punya arti penting: barat untuk akses cepat ke Irak dan Israel, selatan untuk memperluas kekuasaan di Teluk Persia dan Selat Hormuz, timur [dekat] Pakistan dan Afghanistan,” ujarnya dilansir BD.

     

     

    (oln/bd/*)