Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Trump Salahkan Zelensky Lagi Usai Ukraina Diserang Rusia Besar-besaran

    Trump Salahkan Zelensky Lagi Usai Ukraina Diserang Rusia Besar-besaran

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkaitan dengan serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina. Trump mengatakan pemimpin Ukraina berbagi kesalahan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin atas jatuhnya jutaan korban jiwa dalam konflik tersebut.

    “Anda tidak memulai perang melawan seseorang yang 20 kali lebih besar dari Anda dan kemudian berharap orang-orang memberi Anda beberapa rudal,” katanya di Gedung Putih pada hari Senin (14/4/2025) lalu, dilansir BBC.

    Komentar Trump itu menyusul serangan Rusia di Sumy pada hari Minggu lalu, yang dianggap menjadi serangan paling mematikan terhadap warga sipil tahun ini. Moskow juga menyerang pinggiran kota pada Senin malam.

    Sekjen NATO Mark Rutte diketahui pergi ke Ukraina pada hari Selasa untuk menunjukkan solidaritas dengan Kyiv setelah serangan rudal tersebut. Bergabung dengan Zelensky di Odesa, Rutte mengutuk pola mengerikan serangan terhadap warga sipil dan menganggap Rusia adalah agresor yang memulai perang.

    Trump pada hari Senin pertama kali menggambarkan serangan Sumy sebagai “mengerikan” tetapi mengatakan dia telah memberi tahu Rusia bahwa “melakukan kesalahan”. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Sementara itu, media Ukraina melaporkan bahwa telah ada upacara pemberian medali untuk veteran militer di kota itu pada hari serangan. Zelensky memecat kepala daerah Sumy pada hari Selasa, karena diduga menjadi tuan rumah acara tersebut, media lokal melaporkan.

    Trump pada hari Senin juga menyalahkan pendahulunya Joe Biden atas korban perang, yang diperkirakan mencapai ratusan ribu, bukan jutaan seperti yang dirinya klaim.

    “Sebut saja Putin nomor satu, sebut saja Biden yang tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, nomor dua, dan Zelensky.”

    Diketahui Pemerintahan Trump telah berupaya menjadi penengah gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dan telah mengadakan negosiasi dengan Moskow, yang telah menyingkirkan Kyiv.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli strategi veteran Partai Republik, Douglas Heye, menggambarkan Amerika Serikat (AS) diliputi kecemasan dan ketidakpastian di tengah gelombang tindakan eksekutif terbaru Presiden AS Donald Trump.

    Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan tarif besar-besaran pada impor dari berbagai negara, mencap hari itu sebagai salah satu “kelahiran kembali industri Amerika.”

    Langkah-langkah ini termasuk tarif universal 10 persen pada impor dari hampir semua negara, dengan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti tarif kumulatif 145 persen pada barang-barang China.

    Segera setelah itu, perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Porsche berebut untuk mengimpor barang sebelum penerapan tarif untuk menghindari peningkatan biaya.

    Apple menyewa pesawat kargo untuk menerbangkan sekitar 1,5 juta iPhone dari India, sementara Porsche mengungkapkan bahwa hasil Q1-nya terpengaruh secara negatif oleh pengiriman front-loading untuk mengalahkan tarif 25 persen pada mobil dan suku cadang impor.

    Mengenai kebijakan ini, Douglas Heye menyamakan pendekatan Donald Trump dengan matador, yang dengan cekatan mengalihkan perhatian dan mengendalikan narasi.

    “Donald Trump sebenarnya adalah pembawa pesan yang sangat disiplin ketika dia memilih untuk bersikap demikian,” kata Heye dalam wawancara dengan Al Arabiya News, Selasa (15/4/2025).

    “Dan salah satu hal yang kita ketahui tentang Trump adalah jika keadaan melenceng, jika pembicaraan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia adalah matador, dan dia melambaikan jubah merahnya, dan dia tahu media dan Demokrat akan mengikutinya,” jelasnya.

    Di kalangan Republik, Heye mencatat kontras yang mencolok antara dukungan publik dan perhatian pribadi terkait tindakan Pemerintah AS.

    “Publik sangat terbuka terhadap komentar dari anggota Kongres, Senator yang bersatu di belakang presiden, benar-benar enggan mengatakan sesuatu yang negatif tentang apa yang mereka lakukan,” katanya.

    “Secara pribadi, ada banyak kekhawatiran tentang apa itu Doge, apa dampaknya, dan apa dampaknya di distrik dan negara bagian tertentu,” papar Heye.

    Heye juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota parlemen yang mewakili distrik dengan universitas riset atau industri yang secara langsung terkena dampak tarif.

    “Anda berbicara tentang penelitian medis yang jelas penting, Anda juga berbicara tentang pekerjaan di distrik Anda dan distrik tetangga,” ungkapnya.

    Hubungan pemerintah dengan media juga telah berkembang, dengan Heye mengungkapkan perasaan campur aduk tentang perubahan di ruang pers Gedung Putih.

    “Pada beberapa tingkatan, ya, pada beberapa tingkatan, tidak,” katanya.

    “Orang-orang mengonsumsi berita dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan lima tahun lalu, tentu saja 10, 15 tahun lalu. Banyak di antaranya adalah teknologi, sebagian lagi bersifat politis,” imbuh Heye.

    Para Pemimpin Dunia Kritik Tarif Trump

    Keputusan Donald Trump untuk mengenakan tarif baru pada semua barang yang masuk ke AS merupakan “pukulan besar bagi ekonomi dunia,” kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Komentarnya senada dengan komentar sejumlah negara lain, termasuk Tiongkok, yang telah menyatakan penentangannya terhadap langkah tersebut dan telah memperingatkan akan mengambil “tindakan balasan yang tegas” terhadap AS.

    Peringatan mereka muncul setelah Trump mengumumkan tarif universal sebesar 10 persen untuk semua impor ke AS mulai 5 April.

    Sekitar 60 negara juga akan dikenakan tarif yang lebih tinggi mulai 9 April.

    Diberitakan BBC, Trump mengatakan tindakan tersebut merupakan balasan atas kebijakan perdagangan yang tidak adil, seraya menambahkan bahwa ia telah “sangat baik” dalam mengambil keputusan.

    Trump mengatakan tarif akan digunakan untuk meningkatkan manufaktur AS, dan mengatakan pada hari Rabu bahwa langkah tersebut akan “membuat Amerika kaya kembali”.

    Giorgia Meloni dari Italia, sekutu Trump, mengatakan keputusan itu “salah” tetapi dia akan berupaya mencapai kesepakatan dengan AS untuk “mencegah perang dagang”.

    Rekannya dari Spanyol Pedro Sánchez mengatakan Spanyol akan “terus berkomitmen pada dunia yang terbuka”.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (15/4/2025) dari Facebook The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk ketika menyambut kunjungan Presiden El Salvador Nayib Bukele (tidak terlihat di foto) di Ruang Oval pada Senin (14/4/2025). (Facebook The White House)

    Sementara di Irlandia, Taoiseach Micheál Martin mengatakan keputusan Trump “sangat disesalkan” dan tidak menguntungkan siapa pun.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tarif tersebut sebagai “keputusan yang brutal dan tidak berdasar” yang akan berdampak besar pada ekonomi Eropa, seraya menambahkan bahwa ekonomi dan konsumen AS akan muncul “lebih miskin dan lebih lemah”.

    Kemudian, Hongaria menyalahkan Uni Eropa, yang merupakan negara anggotanya, atas tarif yang dikenakan.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko mengatakan negaranya “berusaha untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik”, dan menambahkan bahwa negaranya “memiliki banyak hal untuk ditawarkan”.

    Di luar Eropa, Tiongkok – salah satu negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk” oleh Presiden AS – dikenakan tarif sebesar 34 persen atas barang, di samping pungutan sebesar 20 persen yang sudah ada, sehingga total bea masuk menjadi sedikitnya 54 persen.

    Kementerian Perdagangan Tiongkok mendesak AS untuk “segera membatalkan” tarif tersebut, seraya menambahkan bahwa Tiongkok akan “dengan tegas mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri.”

    Taiwan, yang akan menghadapi tarif sebesar 32 persen untuk ekspor ke AS, menyebut langkah tersebut “sangat tidak masuk akal”.

    Pejabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan perang dagang global “telah menjadi kenyataan” dan pemerintahnya akan mencari cara untuk “mengatasi krisis perdagangan” setelah negara Asia Timur itu dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Jepang mengatakan tarif sebesar 24 persen tersebut “sangat disesalkan” dan dapat melanggar Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian AS-Jepang, sementara Thailand mengatakan akan menegosiasikan tarif sebesar 36 persen.

    Perdana Menteri Vietnam Ông Phạm Minh Chính mengatakan dia sedang membentuk satuan tugas untuk menangani tarif AS.

    Pejabat ekonomi di Israel, yang telah membatalkan semua tarif impor Amerika sebelum pengumuman tersebut, dikatakan berada dalam “kejutan total” atas tarif sebesar 17 persen tersebut, media lokal melaporkan.

    Pejabat Gedung Putih mengatakan pungutan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap negara-negara seperti Tiongkok, yang menurutnya mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang AS, memberlakukan hambatan “non-tarif” pada perdagangan AS, atau bertindak dengan cara lain yang menurut pemerintah dapat merusak tujuan ekonomi Amerika.

    Para pemimpin negara yang dikenai tarif dasar 10 persen juga bereaksi terhadap tindakan Trump, dengan Anthony Albanese dari Australia mengatakan warga Amerika akan membayar harga terbesar untuk apa yang disebutnya “tarif yang tidak dapat dibenarkan”.

    Pemerintahnya tidak akan memaksakan tindakan balasan, katanya, seraya menambahkan:

    “Kami tidak akan bergabung dalam perlombaan menuju ke titik terendah yang berujung pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat”.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Trump Terapkan Tarif Timbal Balik

  • Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong adanya hilirisasi dan branding kopi Indonesia agar bisa bersaing di panggung dunia. 

    Menurutnya, kopi bukan sekadar minuman, melainkan bagian ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri agar perekonomian bisa menjadi lebih multiplier, baik budaya, ekonomi, bahkan diplomasi.

    Hal ini disampaikan Ibas saat membuka acara Audiensi Kebangsaan bertajuk “Kopi & Koneksi: Cerita Kita Tentang Hidup di Era Smart Society” di Gedung MPR RI, Senin (15/4/2025).

    “Kopi yang baik itu selalu mencari atau menemukan penikmatnya. Bagi mereka yang sangat mengerti, kenikmatan itu ya tentunya datang dari kita sendiri,” ungkap Ibas mengawali sambutannya. 

    “Saya pikir banyak dari kita, termasuk generasi muda, kopi itu konteksnya bukan hanya sekadar pergi menikmati minuman ke warung, tapi hari ini adalah tempat kita bercerita, tidak hanya tentang kehidupan, tapi juga segala hal. Apalagi kopi itu juga identik dengan pergaulan dan juga smart society yang semakin hari semakin kita rasakan,” lanjutnya. 

    Ibas kemudian memaparkan bagaimana kopi yang eksistensinya sudah ada sejak abad ke-9 di Afrika Timur dan terus bergerak hingga abad 15. 

    “Dan di Indonesia, kita tahu kopi ada sejak zaman penjajahan Belanda, ada dari para pejuang dahulu. Kopi seperti Arabika, Malabar, dan terus berkembang variannya. Peta kopi Indonesia juga menyebar,” papar Ibas. 

    Ibas yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyoroti bagaimana Indonesia memiliki potensi geografis dan demografis yang beragam dan subur untuk dimanfaatkan pengembangan komoditas kopinya. 

    “Bersyukur Indonesia memiliki geografis, demografis yang ragam bagian dari kebangsaan kita juga. Tidak hanya suku tapi peta kita memiliki kesuburan yang meluas tidak hanya di tanah Sumatera, Jawa, Sulawesi, daerah Timur, dan seterusnya.”

    “Semua itu penting, kita punya komoditas kopi yang menjadi kebanggaan dari perdagangan kita. Nah, kopi itu juga penyumbang penerimaan negara kita. At some extend (sampai batas tertentu), kopi kita juga di ekspor. Tadi juga ada kawan-kawan kita, para petani yang sudah menikmati. Betapa hebat dan baiknya kopi kita ini digunakan, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia, Eropa, dan Amerika,” ungkapnya. 

    “Jadi, simply they are saying about kopi, it’s hard to stop drinking coffee (sulit untuk berhenti minum kopi). Setuju ya? Karena fun factnya, Indonesia adalah produsen keempat terbesar di dunia. Ada Brazil, ada Vietnam, ada Columbia,” terangnya lebih lanjut yang langsung ditanggapi peserta tepuk tangan. 

    Menurut Ibas, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, Indonesia tidak perlu takut untuk bersaing dalam produktivitas kopinya. “Bahkan negara yang tadi kita anggap empat besar selain Indonesia, juga tidak perlu kita takut untuk bersaing dalam menjadi champion of producing coffee (juara dalam memproduksi kopi).”

    Lebih lanjut Ibas mengajak dan meminta seluruh pihak untuk sama-sama memperhatikan komoditas kopi, agar produksinya meningkat dari tahun ke tahun. “ Alhamdulillah, walaupun sebagian besar kopi kita dimiliki perkebunan rakyat yang dari sifatnya 2-25 hektare. Tapi produksi kopi kita ini secara nominal sudah mencapai hampir 450 ribu ton per tahapan. Masih kecil kalau dihadapkan dengan luasnya wilayah Indonesia dan jumlah penduduk kita. Dan kalau dilihat dari volume kita hari ini, 1,4 miliar USD atau setara dengan 23 triliun itu belum optimal dalam penerimaan negara kita,” jelasnya. 

    Menurut Ibas, pengembangan komoditas kopi ini memiliki potensi besar. 

    “Gonjang ganjing terkait dengan perang tarif atau perang beneran di Ukraina dan Rusia. Nah kita nggak usah perang kopi, karena kopi kita bisa saja ada di mana-mana. Dan artinya komunitas kopi ini bisa menyasar semua masyarakat yang ada di dunia. The opportunity is there (peluangnya ada di sana).”

    Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, Ibas akan terus mendorong dan mengawal agar komoditas kopi di Indonesia terus tumbuh berkembang. 

    “Nah, sehingga saya sebagai pimpinan dan wakil rakyat tentu mendorong, mengawal, dan memperjuangkan agar pertanian, perkebunan kopi kita terus berkembang. Tidak mengecil, tidak kemudian menurun produksinya di hulu. Di hilir pun kami berharap dan mendorong agar hilirisasi dari turunan pengembangan kopi ini terus dirasakan.”

    Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII itu kemudian menyampaikan bahwa Indonesia harus memandang kopi sebagai peluang untuk mendorong konsumsi dalam negeri demi menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. 

    “Kita melihat kopi ini adalah ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri kita agar perekonomian kita bisa menjadi lebih multiplier.” 

    Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kopi ke pasar global agar citra Indonesia, yang diwakili oleh semangat merah putih, semakin dikenal. 

    “Sehingga kalau ada di benak orang lain di dunia, ini kopi dari mana? Nah kita yang harus membuat branding kopi itu menjadi satu kenyataan bahwa Indonesia bisa memasuki era penetrasi melalui produk kopi itu sendiri.” 

    Salah satu peserta audiensi, Satria, pemilik Kopi Wanoja, peraih penghargaan Cup of Excellence (COE) tahun 2021, sekaligus pengelola lebih dari 20 hektar perkebunan kopi menyampaikan beberapa aspirasinya pada acara ini. 

    “Pak Ibas, terima kasih atas undangannya, karena baru kali ini kami diundang langsung oleh MPR/DPR, apalagi oleh pimpinannya. Perlu kami ceritakan sedikit apa yang kami alami. Produktivitas kopi memiliki beberapa kendala seperti tidak daanya kepastian iklim, sehingga sulitnya perawatan bibit berkualitas. Selain itu, harga kopi juga tinggi disebabkan operasional yang tinggi tidak diimbangi dengan produktivitasnya. 

    Salah satu kesulitannya adalah akses ke kebun kopi yang sulit. Harus dipanggul atau paling memungkinkan memakai motor. Selama ini kita bisa ekspor, ada peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi akan sangat disayangkan, sehingga tolong untuk menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

    Acara ini dihadiri oleh beberapa peserta di antaranya, Rani Mayasari pendiri Java Halu Coffee Farm; Ayi Sutedja petani kopi sekaligus Ketua Murbeng Puntang dan aktif dalam Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI); Adi Taroepratjeka Instruktur Q Grader Kopi Pertama di Asia Tenggara; dan masih banyak lagi.

  • Pengamat: Indonesia perlu perkuat intelijen ekonomi saat perang tarif

    Pengamat: Indonesia perlu perkuat intelijen ekonomi saat perang tarif

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen Dr Stepi Anriani menyebut bahwa Indonesia perlu memperkuat peran intelijen ekonomi guna menghadapi dampak dari perang tarif global yang tengah memanas saat ini, pasca adanya kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Menurut dia, perang tarif secara terbuka pada 2025 ini merupakan kelanjutan dari perang dagang 2018–2020 yang kala itu belum terekspos secara vulgar, tetapi sudah menyebabkan penurunan perdagangan dunia sebesar 3 persen dan GDP global turun 0,8 persen.

    “Tarif 32 persen terhadap impor dari Indonesia bukan angka kecil. Tiongkok bahkan menghadapi situasi yang lebih parah akibat balasan perang tarif karena transhipment yang digagasnya,” kata Stepi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menyoroti bahwa fragmentasi ekonomi global saat ini tidak hanya mengubah rantai pasok dan tata kelola ekonomi dunia, tetapi juga membentuk blok-blok ekonomi baru yang berpotensi mengisolasi negara-negara tertentu.

    Dia menyebut ada tiga kemungkinan sikap negara-negara di dunia dalam menghadapi situasi ini. Pertama; negara-negara akan membentuk blok ekonomi baru untuk melawan dominasi Amerika Serikat, kedua; negara-negara mengikuti skenario AS dan tunduk pada hegemoninya, dan ketiga; negara-negara mencoba bersikap netral melalui negosiasi yang lebih lunak.

    Dalam konteks ini, Indo-Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis namun juga rentan terhadap konflik terbuka. Ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Tiongkok Selatan, konflik Rusia-Ukraina, dan situasi di Timur Tengah menjadi indikator bahwa dunia tengah menghadapi skenario geopolitik yang kompleks.

    “Indonesia berada di jantung kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Posisi ini memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam mencegah konflik terbuka,” kata dia.

    Untuk itu, menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah Indonesia, antara lain memperkuat struktur ekonomi domestik, menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, serta melakukan diversifikasi perdagangan dan kemitraan strategis multilateral.

    Ia juga menekankan bahwa memperkuat solidaritas dan peran aktif di forum ASEAN, diplomasi adaptif, serta membangun kepercayaan publik baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

    “Intelijen ekonomi harus ditingkatkan sebagai alat deteksi dini terhadap dampak perang tarif. Sinergi antara intelijen, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha sangat penting agar Indonesia siap menghadapi tekanan ekonomi eksternal,” kata dia.

    Selain itu, dia mendorong agar Indonesia memimpin inisiatif dialog konsultatif antar negara-negara berkembang atau “Global South Economic Dialogue Initiative” guna memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam sistem ekonomi global yang adil dan inklusif.

    Ia juga menyampaikan bahwa momentum krisis harus dimanfaatkan sebagai pemicu transformasi ekonomi, percepatan digitalisasi, serta transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan.

    “Indonesia harus aktif membuka perdagangan ke kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, dan Timur Tengah sebagai alternatif dari ketergantungan terhadap pasar AS,” katanya.

    Menurut dia, diplomasi yang dijalankan pemerintah saat ini, termasuk kunjungan-kunjungan kenegaraan dan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, menunjukkan upaya membangun posisi sebagai “middle power” yang berperan sebagai penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar dunia.

    “Indonesia perlu terus memperkuat ketahanan domestik dan menjadikan kolaborasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • China Angkat Bicara setelah 2 Prajurit yang Ditangkap Ukraina Muncul di Publik – Halaman all

    China Angkat Bicara setelah 2 Prajurit yang Ditangkap Ukraina Muncul di Publik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menanggapi permintaan koresponden Ukrinform di China, untuk mengomentari seruan tawanan China yang ditangkap oleh pasukan Ukraina agar mereka dipulangkan.

    “Posisi pemerintah China sangat jelas. Kami telah mengeluarkan banyak peringatan dan meminta warga China untuk menjauh dari zona konflik bersenjata, menghindari berpartisipasi dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun, dan menghindari berpartisipasi dalam operasi militer oleh pihak mana pun,” kata Lin Jian pada Selasa (15/4/2025).

    “Perilaku warga negara China di luar negeri akan ditinjau sesuai dengan hukum saat ini dan tindakan konsuler dan tindakan lainnya yang diperlukan akan diambil,” lanjutnya, seperti diberitakan Pravda.

    Lin Jian mengatakan pemerintah China masih memverifikasi informasi tentang warga negara yang ditangkap di Ukraina dan mengklarifikasi keterlibatan mereka.

    “Sikap China terhadap krisis Ukraina tetap tidak berubah. Beijing berupaya untuk mempromosikan perundingan damai untuk mengakhiri konflik,” katanya.

    Ia meminta semua pihak terkait untuk memahami posisi China yang objektif terhadap hal tersebut.

    “Kami menghimbau semua pihak terkait untuk memahami secara akurat posisi Tiongkok yang objektif dan tidak memihak serta untuk menahan diri dari manipulasi politik atau menggunakan masalah ini (warga negara Tiongkok yang ditangkap – red) untuk publisitas atau promosi diri,” ujarnya.

    Pertama Kali, 2 Prajurit China yang Ditangkap Ukraina Muncul di Publik

    Dua pria China yang diduga menjadi tentara bayaran, Zhang Renbo dan Wang Guangjun, mengungkapkan bagaimana mereka dapat bergabung dengan tentara Rusia sebelum akhirnya ditangkap oleh pasukan Ukraina.

    Setelah penangkapan itu, mereka menyatakan kesiapannya untuk pertukaran tawanan dan memohon kepada pemerintah China untuk memulangkan mereka.

    “Kami siap untuk pertukaran dan kami ingin kembali ke China, ke tanah air kami,” kata salah satu dari mereka dalam konferensi pers bersama Ukrinform, Senin (14/4/2025).

    Zhang Renbo mengatakan ia menerima kartu bank yang digunakan untuk menyimpan pembayarannya dari kontrak tentara Rusia digunakan secara eksklusif oleh orang Rusia.

    “Saya menerima kartu dengan setoran sebesar 200.000 rubel, tetapi saya tidak dapat menggunakannya,” kata Zhang Renbo.

    “Faktanya, uang tersebut, beserta ponsel yang memiliki aplikasi yang terhubung ke kartu tersebut, secara berkala diambil oleh orang Rusia dan dibelanjakan dengan dalih biaya bahan bakar atau pengisi daya. Jadi saya sendiri tidak dapat menggunakan uang tersebut,” jelasnya.

    Pria kelahiran tahun 1998 itu menjelaskan ia tiba di Moskow pada tanggal 20 Desember 2024, dan tinggal di sana selama seminggu. 

    Setelah itu, ia dikirim ke Donetsk dan tinggal di sana selama sekitar satu bulan. 

    Menurutnya, selama waktu itu ia dipindahkan ke berbagai tempat perlindungan dan berinteraksi dengan tentara asing lainnya hingga operasi tempur dimulai.

    “Kami terus-menerus diserang pesawat nirawak dan penembakan. Pada tanggal 5 April, saya ditangkap,” kata Zhang.

    Zhang mengatakan ia sebelumnya mengajukan permohonan untuk menandatangani kontrak militer dengan Rusia setelah melihat iklan daring yang menawarkan layanan dan pembayaran sebesar 2 juta rubel.

    Sementara itu, Wang Guangjun yang lahir tahun 1991, dilaporkan direkrut oleh agen Rusia di China dan tiba di Moskow pada Februari 2025 untuk menandatangani kontrak.

    Ia mengaku tidak memiliki pengalaman tempur sebelumnya dan tidak pernah memegang senjata.

    Kedua tawanan itu menyadari kemungkinan akan mendapat hukuman di China dan mereka menyatakan siap menghadapinya.

    “Saya memahami bahwa hukuman itu mungkin saja terjadi dan saya siap untuk itu, karena jelas bahwa berpartisipasi dalam perang dan tindakan semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi. Namun, saya ingin kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga saya,” imbuh Wang.

    Dalam konferensi pers tersebut, keduanya menekankan mereka tidak memiliki hubungan dengan pemerintah China dan tidak bertugas di militer China sebelumnya.

    Mereka menandatangani kontrak dengan tentara Rusia setelah terpengaruh oleh iklan daring.

    Juru bicara Dinas Keamanan Ukraina (SSU) Artem Dekhtiarenko mengatakan kedua tawanan China tersebut diperlakukan dengan baik selama penahanan mereka di Ukraina.

    Menurutnya, penyidik SSU sudah melakukan interogasi awal dan memastikan mereka bergabung dengan tentara Rusia dengan menandatangani kontrak setelah mendapat informasi dari iklan daring.

    Sebelumnya militer Ukraina melaporkan mereka menangkap dua warga China yang bertempur dengan Rusia di Donetsk.

    Satu orang ditangkap oleh para pejuang dari Batalyon ke-2 Brigade Mekanik Terpisah ke-157 di dekat desa Tarasivka.

    Sementara itu, satu lainnya ditangkap oleh prajurit dari Batalyon ke-1 Brigade Serangan Lintas Udara ke-81 di dekat Bilohorivka.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Rusia Dikabarkan Minta Akses Pesawat Militer di Pangkalan Udara Biak, Australia Khawatir

    Rusia Dikabarkan Minta Akses Pesawat Militer di Pangkalan Udara Biak, Australia Khawatir

    GELORA.CO – Rusia mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat militernya di pangkalan udara di Biak, Papua—lokasi yang hanya berjarak sekitar 1.400 kilometer dari Darwin, wilayah utara Australia.

    Laporan tersebut pertama kali diungkap situs pertahanan Janes, yang menyebut permintaan disampaikan Moskow kepada Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu pada Februari lalu.

    Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami. Sangat jelas,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan kekhawatirannya menyusul laporan tersebut, Selasa (15/4).

    Mengutip Guardian, Albanese juga menegaskan posisi Australia yang mendukung Ukraina dan mengecam kepemimpinan Vladimir Putin.

    kumparan telah menghubungi Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI, Frega Wenas, ia menyebut belum memantau isu tersebut.

    Wakil PM Australia, Richard Marles, mengatakan pemerintah Indonesia belum merespons permintaan Rusia.

    “Saya ingin mencatat bahwa Indonesia belum menanggapi permintaan ini. Kami akan terus menjalin komunikasi dengan Indonesia sebagai mitra dekat dan sahabat lama,” ucap Marles.

    Pangkalan udara di Biak merupakan markas Skuadron Udara 27 TNI AU, yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.

    Lokasinya strategis di wilayah timur Indonesia dan memiliki kedekatan geografis dengan Australia.

    Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menambahkan, pemerintahnya masih mengonfirmasi kebenaran laporan tersebut.

    “Kami sedang mencari informasi lebih lanjut untuk memahami status permintaan dari Rusia,” ujarnya.

    Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pejabat militer Indonesia maupun Kedutaan Besar Rusia di Jakarta.

    Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan manapun.

    Informasi penting disajikan secara kronologis

    Meski begitu, RI tetap menjalin latihan militer dengan berbagai negara, termasuk AS, Australia, China, hingga Rusia.

    Pada November 2024, Indonesia dan Rusia menggelar latihan angkatan laut bilateral pertama mereka di lepas pantai Jawa.

    Latihan itu menuai sorotan karena dilakukan di tengah kritik internasional terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

    Februari lalu, Indonesia dan Rusia juga sepakat memperkuat kerja sama pertahanan dalam pertemuan bilateral. Komitmen itu muncul tak lama setelah Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS—blok ekonomi negara berkembang yang turut digagas Rusia.

  • Putin Rekrut Pengangguran China Jadi Tentara Rusia Lewat TikTok

    Putin Rekrut Pengangguran China Jadi Tentara Rusia Lewat TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Vladimir Putin secara aktif merekrut pria China untuk menjadi tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky mengklaim setidaknya ada 150 warga negara China yang melayani pasukan bersenjata Rusia.

    Hal ini sudah dibantah oleh Beijing. Namun, 2 tentara Rusia asal China yang ditangkap oleh Ukraina menceritakan pengalaman pribadi mereka hingga akhirnya bergabung menjadi pasukan Putin.

    Mereka menyebut pemerintah China tak tahu apa-apa tentang keterlibatan mereka di perang Rusia. Pasalnya, kontrak mereka ditangani oleh middleman.

    Kedua tentara tersebut berhasil ditangkap oleh pasukan Ukraina pada 8 April 2025 dan kini menjadi tawanan perang (POW). Dalam konferensi pers yang digelar Lembaga Keamanan Ukraina (SBU), 2 tentara mengatakan kepada media tentang perjalanan mereka hingga sampai ke Rusia.

    Mereka juga mengaku mendapat perlakuan buruk di bawah militer Rusia, dikutip dari KyivPost, Selasa (15/4/2025).

    Wang Guangjun mengaku mendapat tawaran untuk bergabung ke militer Rusia melalui iklan TikTok. Ia tergiur karena iming-iming bayaran yang besar.

    Wang kehilangan pekerjaan di China saat pandemi Covid-19. Mulanya, ia tertarik untuk bergabung menjadi tentara Rusia sebaga tim medis.

    Sebagai warga China, Wang mengatakan di negaranya pekerjaan militer sangat dijunjung tinggi. Pemikiran itu ia kira akan sama dengan Rusia. Ia berharap hidupnya akan lebih baik jika bergabung dengan tentara Rusia.

    Terlebih, Rusia memiliki sentimen positif di China. Hal ini dijadikan ‘senjata’ bagi Rusia untuk merekrut pasukan dari China.

    “Menurut saya ini jebakan,” ujar Wang, dikutip dari TVP World.

    Selain TikTok, platform media sosial lain di China ramai dibanjiri iklan Rusia untuk bergabung dalam perang. Dalam satu postingan di Weibo yang mendapat ratusan ribu views, diperlihatkan orang-orang yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk bergabung dalam perang Rusia.

    “Anda adalah pria. Jadilah pria sejati,” kata iklan tersebut.

    Video dalam bahasa Rusia yang memiliki subtitle bahasa China itu menjanjikan bonus besar sebagai tentara Rusia, yakni mencapai US$21.000 (Rp353 jutaan). Selain itu, gaji bulanannya disebut mencapai US$2.400 (Rp40 jutaan). Angka itu jauh di atas gaji rata-rata di banyak kota di China.

    Camp Rusia yang Mengerikan

    Wang bercerita ia berangkat ke zona perang melalui Kazan, lalu Rostov-on-Don, sebelum sampai ke Donetsk, Ukraina. Wang ditangkap 3 hari setelah pertama kali dipekerjakan untuk membantu militer Rusia dalam menginvasi Ukraina.

    Saat ditanya apakah Wang sempat ingin kabur, ia mengatakan hal tersebut tak mungkin. Pasalnya, setelah mengikuti pelatihan di camp, para calon prajurit diawasi ketat.

    “Setiap mau ke kamar mandi, bahkan saat tengah malam, ada tentara yang mengikuti dengan senjata berpeluru,” kata Wang.

    “Selama pelatihan, komandan akan selalu mengawasi kami jadi tidak bisa kabur. Selain itu, pasukan Rusia ada di mana-mana. Jadi memang tidak bisa lari ke mana-mana,” ia menambahkan.

    Ia bercerita ketika berada di Rostov, ada satu insiden ketika calon prajurit asing bunuh diri di tengah malam. Tak jelas alasan di baliknya.

    Wang mengatakan kondisi camp militer Rusia di Rostov sangat tidak manusiawi. Tak ada air atau listrik, hanya ada seporsi makanan setiap hari atau 2 hari sekali.

    Bahkan, pernah para prajurit berlatih hingga jam 4-5 subuh, lalu mereka hanya diberikan sejumput nasi mentah sebagai makanan.

    Zhang Renbo yang merupakan POW kedua mengatakan ia ke Rusia sebagai turis dengan rencana untuk bergabung ke militer. Namun, ia menyesali keputusannya meninggalkan China untuk bergabung dalam perang.

    “Orang tua saya mungkin melihat saya di televisi. Mereka tak tahu saya bergabung di perang Rusia. Saya ingin mengatakan bahwa saya masih hidup. Meski mereka pasti sangat marah, namun setidaknya saya beruntung masih hidup,” kata Zhang.

    Ia mengatakan realita perang yang selama ini ia ketahui hanya berasal dari serial televisi atau film. Namun, ketika mengalaminya langsung, ia sadar setiap detik berjalan sangat lama.

    Ia berharap bisa segera pulang ke rumah dan akan berkooperasi dengan otoritas Ukraina.

    Propaganda Rusia

    Wang mengkritisi propaganda Moskow terhadap populasi China. Ia menegaskan akan melarang warga China untuk bergabung dalam perang jika mereka punya niat serupa dirinya dulu.

    “Untuk sesama warga China yang berharap untuk bergabung dalam perang melawan Ukraina, saya berpesan jangan sampai ikut dalam perang,” kata Wang.

    “Semua yang Rusia katakan kepada kita adalah kebohongan. Semuanya palsu. Rusia tak sekuat yang mereka klaim. Saya berharap kalian tidak bergabung dalam perang apapun, terutama perang ini yang tak relevan dengan kita,” ia menambahkan.

    Wang juga mengatakan pasukan Rusia tak pernah mengajarkan para prajurit asing bagaimana cara menyerah ketika ditangkap. Ia mengatakan pasukan Rusia menakut-nakuti dengan menyebut jika mereka ditangkap, maka mereka akan mati.

    “Rusia mengatakan kepada semua prajurit asing bahwa Ukraina akan memperlakukan kami dengan sangat buruk jika kami ditangkap. Foto kami akan dikirim ke teman dan keluarga di rumah,” Wang menuturkan.

    (fab/fab)

  • Zelensky Tuduh Wapres AS Dukung Putin, JD Vance: Tak Masuk Akal, Saya Mengutuk Rusia sejak 2022 – Halaman all

    Zelensky Tuduh Wapres AS Dukung Putin, JD Vance: Tak Masuk Akal, Saya Mengutuk Rusia sejak 2022 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, mengkritik pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan ia membenarkan tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam invasinya ke Ukraina.

    JD Vance membantah tuduhan Zelensky dengan mengatakan ia telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022.

    Sejak itu, ia berusaha memahami tujuan dari kedua belah pihak dan berupaya menemukan solusi dalam menghentikan perang.

    Hal itu, menurut JD Vance, tidak berarti ia mendukung Rusia.

    “Itu tidak berarti Anda secara moral mendukung tujuan Rusia, atau bahwa Anda mendukung invasi skala penuh,” kata JD Vance dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, UnHerd, pada hari Selasa (15/4/2025).

    Ia meminta Zelensky untuk memahami apa yang menjadi garis merah bagi Rusia.

    “…tetapi Anda harus mencoba memahami apa saja garis merah strategis mereka, sama seperti Anda harus mencoba memahami apa yang Ukraina coba dapatkan dari konflik ini,” lanjutnya.

    Menurutnya, sangat tidak masuk akal Ukraina menuduhnya memihak kepada Rusia ketika pemerintah AS berupaya untuk menengahi kedua negara.

    “Saya pikir agak tidak masuk akal bagi Zelensky untuk memberi tahu pemerintah (Amerika), yang saat ini menjaga seluruh pemerintahan dan upaya perangnya tetap bersatu, bahwa kita entah bagaimana berada di pihak Rusia,” ujarnya, seperti diberitakan Kyiv Independent.

    Zelensky Tuduh Wapres AS Berpihak kepada Rusia

    Dalam sebuah wawancara dengan CBS pada Minggu (13/4/2025), Zelensky mengatakan penyesalannya terkait narasi Rusia dominan di Amerika Serikat.

    Ia menuduh beberapa pihak masih percaya, Rusia bukanlah agresor dan tidak memulai perang. 

    “Wakil presiden (AS) entah bagaimana membenarkan tindakan Putin,” kata Zelensky kepada CBS.

    Menurutnya, AS tidak bisa mengambil posisi netral dalam pembicaraan negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

    “Saya mencoba menjelaskan, ‘Anda tidak dapat mencari sesuatu di tengah-tengah. Ada agresor dan ada korban. Rusia adalah agresor, dan kami adalah korban’,” kata Zelensky.

    Dalam wawancara tersebut, Zelensky menyoroti perubahan sikap pemerintah AS terhadap Ukraina setelah Donald Trump kembali berkuasa pada Januari lalu.

    Zelensky dan JD Vance sebelumnya terlibat perdebatan pada 28 Februari lalu, di Gedung Putih.

    Perdebatan itu membuat hubungan Zelensky dengan Presiden AS Donald Trump sempat renggang.

    Setelah pertengkaran itu, JD Vance mengatakan ia menolak untuk mengunjungi Ukraina karena dia yakin pemerintah Ukraina menyediakan “tur propaganda”.

    Pada bulan Maret, Zelensky kembali mengundang JD Vance untuk mengunjungi Ukraina, namun tidak mendapatkan respons.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Australia Bingung Ada Kabar Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia

    Australia Bingung Ada Kabar Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia

    Jakarta –

    Pemerintah Australia berusaha keras untuk mengonfirmasi apakah Rusia tengah berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia.

    Situs web militer Amerika Serikat bernama ‘Janes’ melaporkan jika Rusia sudah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, provinsi Papua.

    Pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan tersebut yang tampaknya merupakan latihan pengumpulan intelijen.

    Kemungkinan penempatan pesawat militer Rusia yang jaraknya begitu dekat dengan Australia akan menimbulkan kecemasan bagi Australia.

    Pakar mengatakan Rusia juga dapat menggunakan pangkalan Indonesia untuk memantau fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat, termasuk di Guam.

    Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada wartawan jika pemerintah Australia tengah mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.

    “Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia tersebut,” katanya.

    Menteri Pertahanan Richard Marles juga mengatakan Australia sudah “berkomunikasi” dengan Indonesia terkait laporan tersebut, namun pemerintah Indonesia belum menanggapinya secara resmi.

    ‘Belum ada kesepakatan’

    Seorang sumber di Jakarta mengatakan kecil kemungkinan Indonesia mengabulkan permintaan tersebut, dengan mengatakan hal itu akan membahayakan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya yang sudah lama berlaku.

    Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC jika Indonesia dapat menolak permintaan dari Rusia.

    “Belum ada kesepakatan yang tuntas, dan mungkin akan gagal,” katanya.

    “Australia, Jepang, dan Amerika akan menekan Indonesia untuk mengatakan tidak,” kata Malcolm.

    Namun, ia mengatakan jika Indonesia memberi lampu hijau, maka lebih banyak aset militer Amerika Serikat dan Australia akan ditempatkan dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia.

    Australia sudah berupaya untuk memperluas hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia dengan cepat, tetapi Rusia juga makin dengan Indonesia, khususnya setelah salah satu pejabat militer senior Rusia Sergei Shogiu mengunjungi Indonesia Februari lalu.

    Walau fokus utama Presiden Rusia Vladimir Putin tetap pada perang melawan Ukraina, ia telah berupaya memperluas hubungan militer lebih jauh ke luar negeri, termasuk Indonesia.Kedua negara sudah mengadakan latihan angkatan laut di Laut Jawa pada bulan November.

    Pemerintah Australia yakin Rusia dan China juga semakin fokus pada semakin kuatnya kehadiran militer AS di Darwin dan Wilayah Utara.

    ‘Tidak diterima di kawasan kami’

    Pemimpin Oposisi Australia Peter Dutton mengatakan akan menjadi “kegagalan hubungan diplomatik yang fatal” jika pemerintah Australia tidak mendapat “peringatan sebelumnya” tentang permintaan tersebut sebelum dipublikasikan.

    “Ini adalah perkembangan yang sangat, sangat meresahkan dan dugaan bahwa entah bagaimana Rusia akan memiliki beberapa aset mereka yang berbasis di Indonesia hanya dalam jarak yang dekat dari, tentu saja, bagian utara negara kita,” kata Peter.

    “Kita perlu memastikan pemerintah menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi di sini.”

    Ketika ditanya apa “pesannya” kepada Presiden Putin, Peter menjawab: “ia [Rusia] tidak diterima di kawasan kami.”

    “Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Indonesia. Saya sudah bertemu dengan presiden, baik saat ia menjadi menteri pertahanan maupun saat ia menjadi presiden terpilih … Prabowo adalah teman baik Australia,” katanya.

    “Namun pesan saya kepada Presiden Putin adalah kami tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Presiden Putin, dan kami tidak menginginkan kehadiran militer dari Rusia di wilayah kami.”

    PM Anthony Albanese tidak mengatakan kapan pemerintah mengetahui tentang permintaan yang dilaporkan tersebut tetapi mengatakan mereka masih menggali informasi.

    “Yang kami lakukan adalah klarifikasi yang tepat,” katanya kepada wartawan.

    “Begitulah cara menangani hubungan internasional.”

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan kepada ABC jika ia belum mendengar tentang permintaan tersebut, sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Freda Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan ia tidak “memantau” masalah tersebut.

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Negara NATO ‘Berlomba’ Dongkrak Belanja Militer di Tengah Ketidakpastian Global

    Negara NATO ‘Berlomba’ Dongkrak Belanja Militer di Tengah Ketidakpastian Global

    JAKARTA – Anggota NATO tengah membahas penetapan target belanja untuk pertahanan sipil dan dukungan bagi Ukraina di samping tujuan inti anggaran militer.

    Banyak anggota NATO telah meningkatkan belanja militer sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, tetapi mereka mendapat tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk melangkah lebih jauh dan membelanjakan 5% dari PDB untuk pertahanan – di atas target mereka saat ini sebesar 2%.

    Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan pertemuan puncak para pemimpin NATO di Den Haag pada Juni dapat menyetujui target belanja pertahanan di atas 3% dari PDB, bersama dengan target kedua untuk belanja lain yang lebih luas terkait dengan keamanan dan pertahanan.

    “Ada diskusi yang sedang berlangsung, yang belum kita lihat akhirnya, mengenai apakah NATO, sejalan dengan angka targetnya untuk pertahanan militer harus memiliki angka target untuk pertahanan sipil, kesiapsiagaan, dukungan untuk Ukraina dan hal-hal semacam itu,” katanya dilansir Reuters, Senin, 14 April.

    Target belanja pertahanan dapat ditetapkan pada 3,5% dengan tambahan 1,5% untuk hal-hal yang terkait dengan pertahanan sipil, dukungan Ukraina dan hal lainnya yang berada di luar area pertahanan militer langsung tersebut.

    Menurut perkiraan NATO, 23 dari 32 anggota aliansi tersebut memenuhi atau melampaui target 2% tahun lalu.

    Namun, beberapa negara ekonomi besar Eropa, termasuk Italia dan Spanyol, masing-masing hanya menghabiskan sekitar 1,5% dan 1,3%. Swedia menjadi anggota NATO ke-32 pada Maret tahun lalu dalam perubahan haluan kebijakan luar negeri yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap Rusia.

    “Saya sangat bertekad untuk memastikan bahwa kami di Swedia memenuhi komitmen yang diputuskan NATO,” kata Kristersson. Seorang diplomat Eropa mengatakan diskusi tentang target pengeluaran untuk pertemuan puncak Den Haag baru saja dimulai, tetapi tampaknya ada pemahaman target kemampuan militer baru yang ditetapkan oleh NATO akan berarti menghabiskan sekitar 3,5% dari PDB.

    Berbicara dengan syarat anonim, diplomat tersebut mengatakan memenuhi angka Trump sebesar 5% akan memerlukan elemen tambahan, termasuk “meningkatkan ketahanan dan mobilitas militer”.