Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Ini Aplikasi Saingan WhatsApp di 2025, Pengguna Mulai Pindah

    Ini Aplikasi Saingan WhatsApp di 2025, Pengguna Mulai Pindah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telegram, sebagai salah satu aplikasi pesan singkat yang serupa dengan Whatsapp mengalami peningkatan pengguna pada 2025. Bahkan, perusahaan itu terus meraup keuntungan.

    Pendiri Telegram Pavel Durov mengatakan, pengguna aktif layanannya telah mencapai 1 miliar per Maret 2025. Bersamaan dengan itu, profit perusahaan telah mencapai US$547 juta sepanjang tahun lalu.

    Sebagai perbandingan, pengguna aktif WhatsApp saat ini masih lebih tinggi. Jumlahnya lebih dari 2 miliar dan diprediksi akan mencapai 3 miliar pada akhir 2025.

    “Di atas kami ada WhatsApp, layanan murah yang meniru Telegram. Selama bertahun-tahun, WhatsApp berupaya mengikuti inovasi kami sembari membakar uang miliaran dolar AS untuk lobi dan kampanye PR demi memperlambat pertumbuhan kami,” kata Pavel Durov, dikutip dari TechCrunch, Minggu (16/4/2025).

    “Mereka [WhatsApp] gagal. Telegram bertumbuh, meraup keuntungan, dan mempertahankan kemandirian kami,” ia menambahkan.

    Dikutip dari DemandSage, 10 juta orang telah berlangganan layanan berbayar Telegram Premium. India menjadi negara yang paling banyak menggunakan Telegram dengan porsi 45% dari total pengguna. Sementara itu, hanya 9% pengguna Telegram yang datang dari AS.

    Sebanyak 53,2% pengguna Telegram berasal dari kelompok usia 25-44 tahun. Lebih banyak pria daripada perempuan yang menggunakan Telegram, dengan proporsi 58% berbanding 42%.

    Secara rata-rata, pengguna Telegram menghabiskan waktu 3 jam 45 menit per bulan untuk mejajal aplikasi tersebut. Memang durasi tersebut masih jauh di bawah WhatsApp yang rata-rata diakses 17 jam 6 menit per bulan, menurut laporan DemandSage.

    Saat melaporkan pengguna aktif Telegram sebanyak 900 juta pada 2024 lalu, Durov mengatakan perusahaan menghadapi tekanan dari berbagai negara untuk membatasi pertukaran informasi tertentu.

    Bahkan, Durov sempat ditahan di Prancis pada Agustus 2024 atas tuduhan keterlibatan dalam mendistribusikan pornografi anak, obat-obatan terlarang, dan perangkat lunak peretasan pada aplikasi pesan singkat Telegram.

    Tak sampai sepekan pasca ditangkap, Durov dibebaskan bersyarat. Ia juga diminta membayar uang jaminan senilai 5 juta euro. Sejak saat itu, Telegram mulai melakukan penyesuaian dengan meningkatkan moderasi konten di dalam platform.

    Kendati demikian, Durov menekankan netralitas platformnya dari konflik geopolitik. Saat Rusia menginvasi Ukraina pada 2022 lalu, Telegram menjadi salah satu sumber informasi yang tak menyaring konten-konten di dalamnya.

    Meski dinilai transparan, tetapi banyak juga konten bermuatan disinformasi yang tersebar di platform tersebut. Durov menjamin sistem enkripsi pada Telegram akan membuat pertukaran informasi di dalamnya benar-benar terlindungi dan bebas intervensi pemerintah.

    “Saya lebih baik bebas ketimbang tunduk pada perintah siapa pun,” ujarnya pada 2024 sebelum ditangkap.

    Menurutnya, ada berbagai cara yang dilancarkan pemerintah untuk mengelabui enkripsi Telegram. Salah satunya datang dari FBI.

    Ia mengatakan FBI pernah mencoba merekrut engineer Telegram untuk membobol backdoor platformnya. FBI tak berkomentar soal tuduhan ini.

    Namun, ia mengatakan tekanan untuk menjunjung kebebasan perbendapat dan berekspresi sebenarnya tak hanya datang dari pemerintah. Tantangan itu justru lebih banyak datang dari rivalnya seperti Apple dan Alphabet.

    “Dua platform tersebut benar-benar bisa menyensor apa saja yang Anda baca, serta mengakses semua yang ada di smartphone Anda,” kata dia.

    (npb/haa)

  • Putin Umumkan ‘Gencatan Senjata Paskah’ Terkait Perang di Ukraina

    Putin Umumkan ‘Gencatan Senjata Paskah’ Terkait Perang di Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata Paskah dalam konflik di Ukraina. Gencatan senjata ini dimulai pada Sabtu malam ini dan berlangsung hingga tengah malam pada hari Minggu.

    Dilansir AFP, Sabtu (19/4/2025), usulan gencatan senjata jangka pendek dari Rusia muncul saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Moskow dan Kyiv untuk menyetujui gencatan senjata, tetapi gagal mendapatkan konsesi besar dari Kremlin.

    “Hari ini mulai pukul 18.00 (15.00 GMT) hingga tengah malam hari Minggu (21.00 GMT hari Minggu), pihak Rusia mengumumkan gencatan senjata Paskah,” kata Putin dalam komentar yang disiarkan televisi, saat bertemu dengan kepala staf Rusia Valery Gerasimov.

    Paskah menjadi hari libur besar bagi umat Kristen, yang dirayakan pada hari Minggu.

    “Saya perintahkan untuk periode ini menghentikan semua aksi militer,” ucap Putin, yang menyebut gencatan senjata berdasarkan alasan kemanusiaan.

    “Kami akan bertindak atas dasar bahwa pihak Ukraina akan mengikuti contoh kami, sementara pasukan kami harus siap untuk melawan kemungkinan pelanggaran gencatan senjata dan provokasi oleh musuh, setiap tindakan agresif,” tambahnya.

    Putin mengklaim bahwa Gerasimov telah mengatakan kepadanya bahwa Ukraina lebih dari 100 kali melanggar perjanjian untuk tidak menyerang infrastruktur energi.

    “Usulan gencatan senjata terbaru akan menunjukkan seberapa tulus kesiapan rezim Kyiv, keinginannya dan kemampuannya untuk mematuhi perjanjian dan berpartisipasi dalam proses perundingan damai,” ujar Putin.

    Upaya sebelumnya untuk mengadakan gencatan senjata untuk Paskah pada bulan April 2022 dan Natal Ortodoks pada bulan Januari 2023 tidak dilaksanakan setelah kedua belah pihak gagal menyetujuinya.

    (fas/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Tepis Zelensky soal Pasok Senjata untuk Rusia

    China Tepis Zelensky soal Pasok Senjata untuk Rusia

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku mendapat informasi China telah memasok senjata ke Rusia. China langsung menepis kabar tersebut.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Sabtu (19/4/2025), Zelensky tiba-tiba menyampaikan kabar terkait China dan Rusia. Dia mengaku mendapat informasi China telah memasok senjata ke Rusia.

    “Kami akhirnya menerima informasi bahwa China memasok senjata ke Federasi Rusia,” kata Zelensky.

    Zelensky meyakini perwakilan China terlibat dalam produksi sejumlah senjata di wilayah Rusia. Kendati demikian, Zelensky belum membeberkan wilayah mana saja yang produksi senjatanya melibatkan China.

    “Kami yakin bahwa perwakilan China terlibat dalam produksi sejumlah senjata di wilayah Rusia,” imbuhnya.

    China Bantah Pasok Senjata ke Rusia

    Foto: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian (Dok. Reuters).

    Otoritas China membantah klaim Volodymyr Zelensky soal Beijing memasok persenjataan kepada Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Ditegaskan otoritas China bahwa pihaknya tidak pernah memasok senjata mematikan kepada pihak mana pun dalam konflik tersebut.

    Bantahan ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (19/4), disampaikan Kementerian Luar Negeri China setelah Zelensky mengklaim dirinya mendapatkan “informasi” soal Beijing memasok senjata untuk Moskow.

    “Pihak China tidak pernah menyediakan senjata mematikan kepada pihak mana pun dalam konflik tersebut, dan secara ketat mengendalikan barang-barang yang memiliki fungsi ganda,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam pernyataannya.

    Otoritas Beijing mengatakan “posisinya mengenai masalah Ukraina sangat konsisten dan jelas”.

    “Kami selalu secara aktif berupaya untuk menghentikan permusuhan dan mengupayakan perundingan damai,” kata Lin.

    China selama ini menggambarkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam perang yang berlangsung selama tiga tahun terakhir itu, meskipun ada kritikan dari negara-negara Barat bahwa hubungan dekatnya dengan Rusia telah memberikan dukungan ekonomi dan diplomatik yang penting kepada Moskow.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Zelensky Tuduh China Kirim Senjata, Ini Respons China – Halaman all

    Zelensky Tuduh China Kirim Senjata, Ini Respons China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, secara tegas membantah tuduhan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang keterlibatannya dalam pengiriman senjata ke Rusia.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa negaranya tidak pernah menyediakan senjata untuk Moskow selama konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan.

    Dalam keterangan resminya, Lin menjelaskan, “Kami tidak pernah menyediakan senjata mematikan kepada pihak manapun yang berkonflik dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang dengan fungsi ganda.”

    Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen China untuk tetap netral dalam permasalahan Ukraina, meskipun Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki hubungan yang kuat sebagai sekutu.

    Apa Posisi China Terkait Konflik Ukraina?

    China menegaskan bahwa posisinya mengenai isu Ukraina adalah “netral, konsisten, dan jelas.”

    Lin Jian juga menambahkan, “Tiongkok secara aktif berkomitmen untuk mendorong gencatan senjata dan mengakhiri konflik serta mendorong perundingan damai.”

    Hal ini menunjukkan upaya China untuk berperan sebagai mediator di tengah ketegangan yang terus berlangsung.

    Mengapa Zelensky Menuduh China?

    Presiden Zelensky sebelumnya mengeklaim bahwa intelijen Ukraina telah menemukan bukti bahwa China memasok senjata kepada Rusia.

    Dalam konferensi pers di Kyiv pada 17 April 2025, Zelensky menyampaikan, “Kami akhirnya menerima informasi bahwa China memasok senjata ke Federasi Rusia.”

    Meskipun tidak memberikan detail lebih lanjut, ia menekankan bahwa Ukraina siap untuk membicarakan hal ini secara mendalam.

    Klaim tersebut muncul setelah militer Ukraina menangkap dua warga negara China yang diduga bertempur bersama pasukan Rusia di Donetsk.

    Apa Reaksi Dari Pihak Ukraina?

    Meski pemerintah China telah menanggapi tuduhan dengan keras, seorang pejabat senior Ukraina, yang identitasnya dirahasiakan, mengatakan kepada AFP bahwa tentara China yang ditangkap kemungkinan adalah sukarelawan yang bergabung dengan pasukan Rusia untuk keuntungan finansial.

    Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin bukan tentara yang dikirim langsung oleh Beijing.

    Sebagai respons terhadap situasi ini, Departemen Luar Negeri AS menggarisbawahi bahwa penangkapan dua warga negara China tersebut menunjukkan tingkat dukungan Beijing terhadap Moskow.

    Selain itu, Ukraina juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan China, melarang mereka untuk beroperasi di Ukraina dan membekukan aset mereka.

    Bagaimana Dampak Terhadap Hubungan China dan Ukraina?

    Langkah sanksi tersebut menambah kompleksitas situasi, mengingat China selama ini mempertahankan posisi netral sambil memberikan dukungan ekonomi kepada Rusia.

    Dengan demikian, perkembangan terbaru ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Ukraina dan China, tetapi juga menambah ketegangan dalam hubungan internasional yang lebih luas terkait konflik Rusia-Ukraina.

    Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat tuduhan serius dari pihak Ukraina terhadap China, pemerintah Beijing tetap teguh dengan penolakannya dan menegaskan komitmennya untuk menjaga posisi netral dalam konflik ini.

    Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana situasi ini akan berkembang di masa depan dan apakah peran China sebagai mediator bisa terealisasi dengan baik?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Rusia-Ukraina: Trump Menghentikan Mediasi, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    Rusia-Ukraina: Trump Menghentikan Mediasi, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan bahwa Washington akan menghentikan upaya mediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina jika tidak ada kemajuan yang jelas dalam waktu dekat.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengekspresikan rasa frustrasi mereka terhadap lambatnya proses negosiasi tersebut.

    Mengapa Trump Menghentikan Mediasi?

    Trump mengancam akanmenghentikan upaya mediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina jika tidak ada kemajuan yang jelas dalam waktu dekat 

    “Kami ingin ini selesai secepat mungkin. Jika karena suatu alasan salah satu dari kedua pihak membuatnya sangat sulit, kami akan mengatakan Anda bodoh. Anda tolol. Anda orang-orang yang mengerikan.” Ujar Trump.

    Pernyataan ini mencerminkan ketidakpuasan Trump terhadap kurangnya kemajuan dalam perundingan, terutama setelah ia menetapkan perayaan Paskah sebagai tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan damai.

    Ketegangan meningkat ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, menolak untuk berkomitmen pada pembicaraan atau mempertahankan konsesi kecil, seperti penghentian serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina.

    Selain itu, Trump juga menunjukkan ketidaksenangan terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyalahkannya atas berlanjutnya perang.

    Apa Dampak Jika AS Mundur dari Perundingan?

    Meskipun rencana Trump untuk mundur dari perundingan dapat dianggap sebagai gertakan, ada risiko nyata jika keputusan tersebut diambil.

    Jika AS benar-benar menarik diri, prospek kesepakatan damai diprediksi akan melemah drastis.

    Tanpa dukungan Washington, Rusia mungkin akan merasa lebih bebas untuk meningkatkan serangan militernya, sementara Ukraina, yang sangat bergantung pada dukungan militer dan intelijen AS, akan kehilangan daya tahan dalam jangka panjang.

    Dampak lain dari penarikan AS dari perundingan ini adalah potensi keraguan dari negara-negara sekutu terkait komitmen jangka panjang Washington terhadap aliansi mereka.

    Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Tiongkok dan Rusia untuk membangun pengaruh di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara.

    Bagaimana Progres Perundingan Rusia-Ukraina?

    Sejak Trump menjabat pada Januari, Rusia dan AS telah terlibat dalam beberapa putaran negosiasi.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengeklaim bahwa beberapa kemajuan telah dicapai, meskipun ia mengakui bahwa komunikasi dengan Washington tetap sulit.

    Rusia tetap terbuka untuk berdialog, asalkan kepentingannya terjamin, termasuk desakan agar Ukraina mencegah kehadiran NATO dan mengakui perbatasan baru Rusia.

    Namun, Ukraina menilai tuntutan Rusia sebagai paksaan untuk menyerah, yang berarti pengkhianatan terhadap rakyatnya dan melemahkan kedaulatannya.

    Kompleksitas konflik ini menjadi hambatan besar bagi tercapainya perundingan damai.

    Dengan ketidakpastian yang menyelimuti perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, langkah Trump untuk menghentikan mediasi jika tidak ada kemajuan segera mungkin membawa dampak besar tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas internasional.

    Saat ini, perhatian dunia tertuju pada bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi hubungan internasional, terutama dengan kekuatan besar seperti Rusia dan Tiongkok yang siap mengambil keuntungan dari situasi ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perundingan Nuklir Iran-AS di Roma: Apa Hasilnya? – Halaman all

    Perundingan Nuklir Iran-AS di Roma: Apa Hasilnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali digelar di Roma, dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi.

    Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya yang berlangsung di Muscat, Oman, dan menjadi salah satu upaya penting dalam mencari kesepakatan mengenai program nuklir Iran.

    Dengan format yang bersifat tidak langsung, kedua pihak akan mendiskusikan batasan masing-masing serta kemungkinan mencapai kesepakatan.

    Siapa yang Memimpin Delegasi?
    Delegasi Iran: Siapa yang Terlibat?

    Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan negosiator nuklir senior, Abbas Araghchi.

    Ia didampingi oleh beberapa pejabat lainnya, termasuk Majid Takht-Ravanchi sebagai wakil politik dan Kazem Gharibabadi sebagai wakil hukum dan urusan internasional.

    Ali Shamkhani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa delegasi Iran datang dengan wewenang penuh untuk mencapai kesepakatan komprehensif.

    Delegasi AS: Siapa yang Mengwakili?

    Dari pihak AS, Steve Witkoff, yang merupakan teman dekat mantan Presiden Donald Trump dan seorang pengembang properti asal New York, kembali ditunjuk sebagai pemimpin delegasi.

    Witkoff juga dikenal terlibat dalam berbagai perundingan terkait konflik lain di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Gaza dan Rusia-Ukraina.

    Apa Tujuan dari Pertemuan Ini?

    Ali Shamkhani mengungkapkan bahwa tujuan utama Iran adalah mencapai kesepakatan yang seimbang, berdasarkan sembilan prinsip.

    Prinsip-prinsip tersebut meliputi jaminan keseimbangan, pencabutan sanksi, penolakan terhadap model Libya dan UEA, serta penghindaran ancaman dari pihak ketiga, termasuk Israel.

    Iran menegaskan bahwa mereka tidak datang untuk menyerah dalam perundingan ini.

    Apa yang Dikatakan Donald Trump?

    Mantan Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun.

    Ia menyatakan, “Saya mendukung penghentian Iran dari memiliki senjata nuklir.” Trump ingin Iran menjadi negara yang hebat dan makmur, tetapi tetap menolak keras kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran.

    Ia juga memberikan peringatan bahwa jika Iran memiliki senjata nuklir, konsekuensi serius akan mengikuti.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Witkoff menekankan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dengan Iran harus mencakup penghentian total program pengayaan dan persenjataan nuklirnya.

    Ancaman untuk menggunakan kekuatan militer bersama Israel terhadap fasilitas nuklir Iran juga diungkapkan sebagai langkah yang mungkin diambil jika diperlukan.

    Pertemuan di Roma ini akan menjadi forum kunci dalam mengkaji langkah-langkah selanjutnya dalam perundingan nuklir ini.

    Dengan dinamika yang kompleks dalam perundingan ini, banyak yang berharap agar hasil dari pertemuan di Roma dapat membawa kemajuan menuju solusi damai dan menghindari ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pertukaran 500 Tahanan Rusia-Ukraina Dimediasi UEA Jelang Paskah – Halaman all

    Pertukaran 500 Tahanan Rusia-Ukraina Dimediasi UEA Jelang Paskah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menjelang perayaan Paskah yang sering kali dikaitkan dengan harapan dan rekonsiliasi, Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan signifikan untuk melakukan pertukaran tahanan.

    Kesepakatan ini dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA), yang telah berperan aktif dalam beberapa pertukaran tahanan sejak dimulainya konflik.

    Apa Rincian Pertukaran Tahanan Ini?

    Pertukaran tahanan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 April 2025, akan melibatkan sebanyak 246 tahanan dari masing-masing pihak, serta pemulangan 46 tentara yang terluka.

    Total hampir 500 orang akan dipertukarkan dalam kesepakatan terbaru ini, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters yang mengutip sumber dekat negosiasi.

    Apa Peran Uni Emirat Arab dalam Mediasi Ini?

    Uni Emirat Arab bukanlah pihak yang baru dalam memfasilitasi pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.

    Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, UEA telah berhasil memediasi 13 pertukaran tahanan.

    Sebagaimana diungkapkan oleh sumber dari Moscow Times, jumlah total tawanan yang berhasil dipulangkan melalui mediasi UEA telah mencapai 3.233 orang.

    Kementerian Pertahanan Rusia hingga saat ini belum memberikan komentar resmi terkait pertukaran tahanan terbaru ini.

    Namun, Sky News menginformasikan bahwa pertukaran ini merupakan bagian dari kesepakatan lebih besar yang melibatkan tawanan perang dan tentara yang terluka.

    Seberapa Sering Pertukaran Tahanan Terjadi?

    Sejak awal konflik, Rusia dan Ukraina telah melakukan sebanyak 62 kali pertukaran tahanan.

    Pertukaran terakhir terjadi pada 19 Maret, di mana 175 warga Ukraina berhasil dipulangkan.

    Pihak berwenang Ukraina melaporkan bahwa sejak invasi dimulai, sebanyak 4.306 orang—baik tentara maupun warga sipil—telah dibebaskan dari tawanan Rusia.

    Namun, jumlah tawanan Ukraina yang masih ditahan di Rusia belum diketahui secara pasti.

    Ombudsman Ukraina, Dmytro Lubinets, memperkirakan bahwa lebih dari 16.000 warga sipil Ukraina masih ditahan oleh pihak Rusia.

    Di sisi lain, Ukraina juga pernah mengusulkan pertukaran tahanan berskala besar pada tahun 2024.

    Harapan di Tengah Konflik

    Kesepakatan untuk pertukaran tahanan menjelang Paskah ini menunjukkan adanya harapan untuk rekonsiliasi di tengah ketegangan yang terus berlanjut.

    Dengan mediasi dari pihak ketiga seperti Uni Emirat Arab, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat berlanjut dan mengurangi penderitaan para tahanan serta keluarga mereka.

    Pertukaran ini tidak hanya menjadi angka dalam statistik, tetapi juga merupakan langkah kecil menuju pemulihan hubungan antara Rusia dan Ukraina.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • AS Pertimbangkan Pengakuan Krimea Milik Rusia untuk Perdamaian Ukraina – Halaman all

    AS Pertimbangkan Pengakuan Krimea Milik Rusia untuk Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam situasi yang kian mendesak terkait konflik Ukraina, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia.

    Keputusan ini dikaitkan dengan upaya pencapaian kesepakatan damai yang lebih luas antara Moskow dan Kyiv.

    Apa Latar Belakang Pengakuan Krimea?

    Menurut laporan Bloomberg News, yang mengutip sumber-sumber dekat dengan proses negosiasi, langkah ini mencerminkan keinginan kuat dari Presiden Donald Trump untuk mempercepat tercapainya gencatan senjata di Ukraina.

    Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai pengakuan tersebut belum diambil, dan Gedung Putih serta Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan komentar lebih lanjut saat diminta tanggapan.

    Krimea telah dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 melalui referendum yang kontroversial di bawah pendudukan militer.

    Sejak saat itu, sebagian besar negara di dunia masih menolak mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia, karena dianggap sebagai tindakan aneksasi ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Mengapa Presiden Zelensky Menentang Pengakuan Ini?

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menunjukkan penolakan yang keras terhadap kemungkinan pengakuan tersebut.

    Dalam pernyataan yang dikutip oleh Bloomberg, ia menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerahkan “satu inci pun” dari wilayahnya kepada Moskow. “Saya tegaskan, wilayah Ukraina adalah milik rakyat Ukraina. Kami tidak akan membahas apa pun sebelum ada gencatan senjata,” kata Zelensky di Kyiv.

    Apa Isi Proposal Damai dari AS?

    Laporan menunjukkan bahwa AS telah menyodorkan proposal damai kepada sekutunya dalam pertemuan di Paris.

    Proposal ini mencakup gambaran tentang penghentian pertempuran dan pelonggaran sanksi terhadap Rusia jika gencatan senjata dapat ditegakkan secara konsisten.

    Di dalam rancangan itu, garis depan konflik akan dibekukan, dan wilayah Ukraina yang saat ini dikuasai Rusia akan tetap dalam kontrol Moskow.

    Isu keanggotaan Ukraina di NATO juga tidak akan dibahas dalam tahap ini.

    Pertemuan di Paris melibatkan tokoh-tokoh penting, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, utusan AS Steve Witkoff, serta pejabat dari Jerman, Inggris, dan Ukraina.

    Pertemuan lanjutan direncanakan akan diadakan di London untuk memperdalam pembahasan mengenai rencana damai ini.

    Apa Tantangan dalam Proposal Damai Ini?

    Salah satu tantangan utama dalam proposal ini adalah kebutuhan akan jaminan keamanan untuk Ukraina agar kesepakatan damai bisa bertahan.

    Senator Marco Rubio menyebutkan bahwa jaminan tersebut merupakan tuntutan yang masuk akal dari pihak Kyiv.

    Negosiasi juga membahas rencana pengawasan gencatan senjata dan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

    Di tengah itu, Rusia terus melancarkan serangan, termasuk pengeboman di kota Sumy, yang mengakibatkan 35 orang tewas.

    Usulan damai ini merupakan ujian bagi solidaritas negara-negara sekutu Barat, terutama mengenai pencabutan sanksi terhadap Rusia yang memerlukan persetujuan bulat dari negara-negara Uni Eropa.

    Apa Reaksi Terhadap Usulan Pengakuan Ini?

    Dalam wawancara dengan Fox News, Witkoff menyatakan bahwa inti dari kesepakatan melibatkan lima wilayah, meskipun tidak menjelaskan lebih lanjut.

    Rusia tetap menuntut pengakuan atas semua wilayah yang telah direbut sejak 2014, termasuk Krimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.

    Zelensky menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa Witkoff tampaknya mengadopsi strategi Rusia dan menegaskan bahwa Trump tidak memiliki mandat untuk membicarakan wilayah Ukraina.

    Dengan situasi yang terus berkembang, ketegangan antara Ukraina dan Rusia semakin kompleks, dan banyak pihak berharap bahwa diplomasi dapat menghasilkan solusi yang damai tanpa mengorbankan integritas wilayah Ukraina.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Upaya Perdamaian dan Sanksi China dalam Konflik Rusia-Ukraina Hari ke-1151 – Halaman all

    Upaya Perdamaian dan Sanksi China dalam Konflik Rusia-Ukraina Hari ke-1151 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 kini telah memasuki hari ke-1151 pada Sabtu, 19 April 2025.

    Dalam periode yang panjang ini, berbagai perkembangan signifikan terus terjadi, termasuk langkah Ukraina menjatuhkan sanksi terhadap tiga perusahaan asal China yang diduga terlibat dalam produksi rudal Iskander untuk Rusia.

    Mari kita bahas lebih dalam mengenai hal ini.

    Mengapa Ukraina Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perusahaan China?

    Ukraina menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan China pada Jumat, 18 April 2025.

    Ketiga perusahaan tersebut adalah Beijing Aviation, Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery, dan Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining.

    Sanksi ini dilakukan setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga berperan dalam rantai pasokan senjata Rusia, khususnya untuk rudal Iskander.

    Zelensky menegaskan dalam pernyataan di platform media sosial X bahwa sanksi ini merupakan bagian dari upaya Ukraina untuk mempersempit rantai pasokan militer Rusia yang berlanjut.

    Ia menyatakan, “Sebagian besar entitas yang terkena sanksi ini berasal dari Rusia, namun ada juga yang berbasis di Tiongkok.” Meskipun rincian sanksi belum diumumkan secara resmi, biasanya sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan transaksi, dan pemutusan kerja sama bisnis.

    Apa Tanggapan Tiongkok terhadap Tuduhan Ini?

    Dalam menanggapi tuduhan dari Zelensky, pemerintah Tiongkok secara tegas membantahnya.

    Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan perlengkapan militer kepada pihak manapun dalam konflik ini dan berulang kali mengeklaim bahwa mereka bersikap netral dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

    Namun, Ukraina menilai bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan China dalam rantai produksi senjata Rusia adalah indikasi adanya keterlibatan tidak langsung.

    Apa Pengaruh Amerika Serikat dalam Konflik Ini?

    Di tengah upaya mencapai perdamaian, laporan menyebutkan bahwa Amerika Serikat bersiap untuk mengakui kendali Rusia atas Krimea sebagai bagian dari perjanjian damai yang lebih luas dengan Ukraina.

    Meskipun demikian, keputusan akhir terkait pengakuan ini masih dalam pertimbangan dan belum ada komentar resmi dari Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS.

    Bagaimana Proses Pertukaran Tahanan Berlangsung?

    Pada hari yang sama, Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan baru, yang dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA).

    Pertukaran ini akan melibatkan hampir 500 tahanan dari kedua belah pihak, termasuk 46 tentara yang terluka.

    Menurut sumber yang berbicara kepada Reuters, proses pertukaran ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang terus meningkat di antara kedua negara yang terlibat dalam konflik ini.

    Apa Peran Diplomasi dalam Penyelesaian Konflik?

    Dalam konteks ini, upaya diplomasi menjadi sangat penting.

    Baru-baru ini, mantan Presiden AS, Donald Trump, melakukan percakapan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, membahas berbagai isu termasuk resolusi damai bagi perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

    Diskusi ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia semakin berupaya untuk menemukan jalan keluar dari konflik yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini.

    Dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh Ukraina, dukungan internasional, dan upaya mediasi, harapan untuk mencapai perdamaian dalam konflik ini tetap ada.

    Meskipun tantangan besar masih dihadapi, baik Rusia maupun Ukraina terus mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Bakal Lepas Tangan Mediasi Perang Rusia-Ukraina Jika Tak Ada Kemajuan

    Trump Bakal Lepas Tangan Mediasi Perang Rusia-Ukraina Jika Tak Ada Kemajuan

    JAKARTA — Amerika Serikat akan meninggalkan upaya untuk menengahi kesepakatan damai Rusia-Ukraina kecuali ada tanda-tanda kemajuan yang jelas dalam waktu dekat.

    “Kami ingin menyelesaikannya dengan cepat,” kata Presiden AS Donald Trump kepada wartawan di Gedung Putih dilansir Reuters, Sabtu, 19 April.

    “Sekarang jika karena suatu alasan salah satu dari kedua pihak mempersulitnya, kami akan berkata, ‘kalian bodoh, kalian tolol, kalian orang-orang jahat, dan kami akan bersikap lunak. Namun, mudah-mudahan kami tidak perlu melakukan itu,” tegas Trump.

    Pernyataan Trump tersebut menyusul komentar Menteri Luar Negeri AS Marco yang mengatakan kedua pihak hanya punya waktu beberapa hari untuk menunjukkan kemajuan atau Washington akan menyerah.

    “Kami tidak akan melanjutkan usaha ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi, kami perlu segera menentukan sekarang, dan saya berbicara tentang hitungan hari, apakah ini dapat dilakukan dalam beberapa minggu ke depan,” kata Rubio di Paris setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Ukraina.

    “Jika tidak memungkinkan, jika kita begitu jauh sehingga ini tidak akan terjadi, maka saya pikir presiden mungkin sudah pada titik di mana ia akan berkata, ‘baiklah, kita sudah selesai’,” sambung Menlu AS.

    Sementara Trump, ketika ditanya, menolak untuk menetapkan batas waktu tertentu untuk berapa lama ia bersedia menunggu.

    “Marco benar mengatakan kami ingin melihatnya berakhir,” kata Trump.

    Ketika ditanya apakah Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda, Trump menjawab: “Saya harap tidak.”

    Selama beberapa minggu terakhir, pejabat Trump secara pribadi mengakui bahwa peluang tercapainya kesepakatan damai yang cepat di Ukraina semakin sulit diraih.

    Pernyataan Rubio, kata tiga diplomat Eropa, mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi di Gedung Putih atas keengganan Rusia untuk mengakhiri perang.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan beberapa kemajuan dalam penyelesaian damai telah dicapai tetapi kontak dengan Washington sulit dilakukan.

    Ia mengatakan Rusia berusaha keras untuk menyelesaikan konflik sambil memastikan kepentingannya sendiri. Moskow tetap terbuka untuk berdialog dengan Amerika Serikat.

    Pejabat AS juga merasa frustrasi dengan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyyy minggu ini, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, “menyebarkan narasi Rusia,” dan mengatakan hal itu tidak membantu proses tersebut, kata seorang pejabat AS.