Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Jakarta –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Ada harga yang harus dibayar Ukraina yang terungkap dalam draft rencana perdamaian untuk menghentikan konflik yang berlangsung sejak 2022 tersebut.

    Dirangkum detikcom, Jumat (21/11/2025), dalam rencana perdamaian yang berisi 28 poin itu, Kyiv disebut akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina Diminta Kurangi Pasukan Militernya

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Respons Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.

    Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

    Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump,” tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/yld)

  • Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Dalam unggahan di Telegram setelah bertemu Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll di Kyiv, Zelenskyy menyebut tim Ukraina dan AS akan “menggarap poin-poin rencana untuk mengakhiri perang.”

    Rincian usulan tersebut belum dipublikasikan. Namun, sejumlah media, termasuk kantor berita AFP, melaporkan bahwa rencana itu memuat tuntutan Rusia, termasuk penyerahan wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

    Sejumlah pejabat senior di Kyiv menilai usulan itu “absurd” dan menganggapnya sebagai “provokasi.”

    Zelenskyy juga menyampaikan bahwa dirinya menggelar “pembicaraan yang sangat serius” dengan seorang delegasi tingkat tinggi dari AS.

    Rencana Uni Eropa untuk “melemahkan Rusia”

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menanggapi laporan bahwa AS dan Rusia telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana perdamaian.

    Setelah bertemu perwakilan Ukraina dan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Kallas mengatakan bahwa UE memiliki “rencana dua poin” untuk mengakhiri perang. Rencana itu mencakup upaya melemahkan Rusia dan memperkuat Ukraina.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harusnya sudah menerima tawaran gencatan senjata tanpa syarat yang diajukan pada Maret lalu,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Rusia berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berdialog, tetapi pembicaraan sebelumnya selalu gagal karena Rusia tidak pernah membuat komitmen nyata. “Tekanan harus diarahkan pada pihak agresor, bukan korban,” kata Kallas.

    Untuk itu, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Fokus utamanya adalah menindak armada kapal bayangan Rusia dan para pihak yang mendukung operasi tersebut.

    “Data menunjukkan dengan jelas bahwa ekspor minyak mentah Rusia berada di titik terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pendapatan pajak Rusia dari minyak juga berada di level terendah sejak perang dimulai,” ujar Kallas, menilai bahwa sanksi sejauh ini terbilang efektif.

    Komandan Rusia klaim kuasai Kupiansk, Ukraina bantah

    Para komandan senior Rusia pada Kamis (20/11) mengklaim bahwa pasukan mereka telah merebut kota kecil Kupiansk, sekitar 120 kilometer dari Kharkiv, di wilayah timur laut Ukraina.

    Komandan pasukan Rusia di front barat, Sergei Kuzovlev, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah “menyelesaikan pembebasan Kota Kupiansk,” yang ia sebut sebagai “komponen kunci pertahanan Ukraina.”

    Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menambahkan bahwa pasukan Rusia “terus menghancurkan unit Ukraina yang terkepung di tepi kiri Sungai Oskil.”

    Kupiansk, dengan penduduk pra-perang sekitar 55.000 jiwa, merupakan jalur penting untuk kereta dan logistik. Kota ini jatuh ke tangan Rusia pada hari pertama invasi besar-besaran pada Februari 2022, tetapi berhasil direbut kembali oleh Ukraina beberapa bulan kemudian dan sejak itu menjadi pusat logistik penting.

    Militer Ukraina pada Kamis (20/11) malam membantah klaim Rusia bahwa Kupiansk telah direbut kembali.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin “mengunjungi salah satu pos komando pasukan barat dan menggelar pertemuan dengan kepala staf.” Tidak jelas apakah lokasi itu berada di wilayah Rusia atau di wilayah Ukraina yang diduduki.

    Putin dilaporkan menerima pemaparan mengenai situasi militer di Kramatorsk, Kostyantynivka, dan Pokrovsk, tiga kota penting Ukraina di wilayah Donetsk. Gerasimov mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 70 persen wilayah Pokrovsk, klaim yang disebut “tidak benar” oleh militer Ukraina.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas Rencana Damai Usulan AS

    Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas Rencana Damai Usulan AS

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.

    Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

    Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump,” tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.

    Di bawah rencana perdamaian 28 poin itu, Ukraina akan menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya. Kyiv, menurut rencana itu, juga harus berjanji untuk tidak bergabung NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan.

    Sementara Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut. Namun sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow menginvasi Ukraina lagi.

    Rencana perdamaian itu melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu.

    Namun Zelensky, yang kantornya menyatakan telah menerima draf rencana perdamaian itu, mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan AS dalam beberapa elemen rencana perdamaian itu. Zelensky berharap dapat membahas langsung rencana perdamaian itu dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”.

    Zelensky menegaskan kesepakatan apa pun harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” yang menghormati kedaulatan Kyiv.

    Dua sumber mengatakan kepada Reuters jika Washington telah memberi isyarat kepada Zelensky bahwa Kyiv harus menerima kerangka kerja yang dirancang AS untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama hampir empat tahun terakhir.

    Negara-negara Eropa menentang rencana perdamaian itu, terutama soal bagian yang mewajibkan Ukraina menyerahkan wilayah dan melucuti sebagian persenjataan. Syarat semacam itu dianggap sebagai bentuk penyerahan diri oleh sekutu-sekutu Kyiv.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu hanya dengan Moskow. Ditegaskan Gedung Putih bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah “secara diam-diam” bekerja sama dengan kedua belah pihak selama sebulan terakhir.

    Kepala utusan publik militer AS, Kolonel Dave Butler, mengatakan bahwa Zelensky telah setuju untuk bergerak cepat menuju kesepakatan dan penandatanganan rencana perdamaian. Butler menegaskan AS ingin memastikan bahwa ini merupakan “rencana yang baik untuk rakyat Ukraina”.

    Tonton juga video “Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Washington DC –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Di bawah rencana perdamaian 28 poin itu, Kyiv akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya berharap dapat membahas rencana perdamaian itu dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”. Zelensky mengatakan kesepakatan apa pun harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” yang menghormati kedaulatan Kyiv.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Tonton juga video “Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Jakarta –

    Dua orang yang mengetahui masalah rencana perdamaian bersyarat ini mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu (19/11) bahwa Washington telah memberi sinyal kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy bahwa Ukraina harus menerima kerangka kerja yang disusun AS untuk mengakhiri perang, yang mencakup konsesi wilayah dan pembatasan angkatan bersenjata Ukraina. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu.

    Percepatan diplomasi AS terjadi pada momen yang sulit bagi Kyiv, dengan pasukannya yang tertekan di medan tempur dan pemerintah Zelensky diguncang skandal korupsi. Parlemen memecat dua menteri kabinet pada hari Rabu (19/11) .

    Moskow meremehkan setiap inisiatif baru dari AS. “Konsultasi saat ini tidak sedang berlangsung. Ada kontak, tentu saja, tapi tidak ada proses yang bisa disebut konsultasi,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Ia menambahkan Rusia tidak memiliki tambahan apapun selain posisi yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan Agustus, dan menekankan bahwa setiap kesepakatan perdamaian harus menangani “akar penyebab konflik”, frase yang lama digunakan Moskow untuk merujuk pada tuntutannya.

    Perdamaian bukan kapitulasi

    Menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Brussels, Belgia, berhati-hati untuk tidak memberikan komentar terlalu rinci tentang rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) yang belum dipublikasikan. Namun mereka menegaskan tidak akan menerima tuntutan konsesi menghukum dari Kyiv. Demikian dikutip dari Reuters.

    “Ukraina menginginkan perdamaian—perdamaian yang adil, menghormati kedaulatan semua pihak, perdamaian yang tahan lama dan tidak dapat dipertanyakan oleh agresi di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. “Tapi perdamaian bukan berarti kapitulasi.”

    Gedung Putih belum memberikan komentar tentang proposal ini. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan “terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak dalam konflik ini”.

    Delegasi Angkatan Darat AS, dipimpin Sekretaris Angkatan Darat AS Dan Driscoll dan Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George, berada di Kyiv dan diperkirakan akan bertemu Zelenskiy pada Kamis (20/11) malam.

    Mereka bertemu dengan komandan militer tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, pada Rabu (19/11) malam. Syrskyi mengatakan ia memberitahu mereka bahwa cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan mempertahankan wilayah udara Ukraina, memperluas kemampuan menyerang jauh ke Rusia, dan menstabilkan garis depan.

    Musim dingin keempat

    Rusia terus menggempur kota dan infrastruktur Ukraina setiap malam, menewaskan warga sipil dan menyebabkan pemadaman listrik seiring datangnya musim dingin. Pihak berwenang mengatakan 22 orang masih hilang dan 26 tewas akibat serangan udara yang menghancurkan sebuah blok apartemen pada Rabu (19/11) pagi, salah satu serangan terburuk dalam beberapa bulan terakhir.

    Di Ternopil, barat Ukraina ratusan mil dari medan tempur, asap masih mengepul dari reruntuhan bangunan sementara tim berusaha membuat bangunan sekitar aman dan mengevakuasi lebih banyak jenazah.

    Ihor Cherepanskyi sedang mencari jenazah nenek buyutnya yang tinggal di lantai enam. Setelah serangan, ia berlari ke dalam gedung untuk mencoba menyelamatkannya, tapi hanya sampai lantai lima sebelum langit-langit runtuh. “Target strategis macam apa ini?” katanya.

    Dengan datangnya musim dingin ke-4 dalam perang paling mematikan di Eropa dalam delapan dekade terakhir, pasukan Rusia perlahan maju dan siap merebut kota besar pertama mereka dalam hampir dua tahun, yaitu hub kereta api Pokrovsk di timur yang hancur.

    Ukraina mengatakan pada Kamis (19/11) bahwa pihaknya menerima 1.000 jenazah dari Rusia dalam pertukaran terbaru dari medan perang.

    Rusia, yang melancarkan invasi penuh ke negara tetangganya pada 2022, menguasai hampir seperlima Ukraina dan mengatakan akan terus berperang kecuali Ukraina menyerahkan wilayah tambahan, menerima netralitas permanen, dan memangkas angkatan bersenjatanya. Ukraina mengatakan hal itu sama saja dengan kapitulasi.

    Setelah beberapa bulan pertama ketika Ukraina menangkis serangan Rusia di Kyiv dan merebut kembali wilayah, perang telah berlangsung tiga tahun, dengan kerugian besar di kedua pihak.

    Serangan balik Ukraina terhenti pada tahun 2023, dan sejak itu Moskow melaju lambat tapi pasti, dengan kedua pihak terpisah di “tanah tak bertuan” yang hangus, saling memburu dengan drone.

    Moskow mengatakan penaklukan Pokrovsk akan memicu kemajuan lebih lanjut di medan perang. Kyiv mengatakan kemajuan Rusia hanya memiliki signifikansi strategis terbatas, tetapi Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya.

    Orang nomor satu di Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali berkuasa tahun ini dengan janji mengakhiri perang dengan cepat, telah mengubah kebijakan AS dari mendukung Ukraina secara tegas menjadi menerima beberapa justifikasi Moskow atas invasinya.

    Namun ia juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak utama Rusia, langkah yang tidak dilakukan pendahulunya yang lebih pro-Ukraina, Joe Biden. Jumat, 21 November, adalah batas waktu bagi pembeli asing minyak Rusia untuk menghentikan pembelian mereka.

    *Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menanti Pertemuan Pertama Trump dan Mamdani di White House”

    (ita/ita)

  • Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Gibran berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (21/11/2025) sekitar pukul 09.30 WIB atau 04.30 waktu setempat.

    Penugasan ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam kancah global, khususnya dalam upaya memperkuat pemulihan ekonomi dunia serta memperdalam kerja sama internasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    Setelah penerbangan hampir 11 jam, rombongan Wapres tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg. G20 Afrika Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22–23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre dan akan mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global prioritas.

    Selama KTT G20 Afrika Selatan, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dia juga dijadwalkan mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat. 

    “Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan Kepala negara sekaligus memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara,” pungkas Gibran.

    Putin, Xi Jinping, dan Trump juga Tak Hadir

    Tak hanya Prabowo yang absen dalam agenda tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mengambil langkah serupa.

    Trump menyatakan bahwa AS tidak akan mengirim pejabat mana pun ke KTT G20 di Afrika Selatan, sebagai protes terhadap apa yang dia sebut “pelanggaran HAM” terhadap petani kulit putih Afrikaner di Afrika Selatan. 

    Setali tiga uang, Presiden China Xi Jinping juga dipastikan tidak hadir di KTT G20 di Johannesburg. Sebagai gantinya, China mengutus Perdana Menteri Li Qiang untuk mewakili negara tersebut. 

    Sedangkan, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. 

    Salah satu alasan utamanya adalah surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang aktif, karena tuduhan terkait deportasi paksa anak-anak Ukraina. 

    Pemerintah Afrika Selatan, sebagai negara penandatangan Statuta Roma (ICC), dianggap berkewajiban menahan Putin jika dia datang ke negara tersebut. 

    Kremlin menyatakan bahwa Rusia akan tetap diwakili pada tingkat tinggi, meski Putin tidak hadir secara langsung.

  • Trump Setujui Rencana Damai Rusia-Ukraina, Zelensky Bilang Gini

    Trump Setujui Rencana Damai Rusia-Ukraina, Zelensky Bilang Gini

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam membahas rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di wilayahnya. Zelensky mengharapkan dapat berdiskusi langsung dengan Presiden Donald Trump, dalam waktu dekat, membahas rencana perdamaian tersebut.

    Rencana perdamaian berisi 28 poin itu belum dipublikasikan ke publik. Namun Sekretaris Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan dalam jumpa pers bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff telah secara diam-diam menyusun rencana perdamaian itu selama sebulan terakhir.

    Leavitt juga mengungkapkan bahwa Trump mendukung rencana perdamaian Rusia-Ukraina tersebut.

    “Itu rencana yang baik bagi Rusia dan Ukraina, dan kami meyakini rencana ini akan diterima oleh kedua belah pihak,” ucapnya, sembari menambahkan bahwa AS memberikan keterlibatan yang setara antara Moskow dan Kyiv dalam rencana perdamaian itu.

    Sejumlah negara Eropa menentang rencana perdamaian itu, yang menurut beberapa sumber, akan mewajibkan Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah dan melucuti sebagian persenjataan. Syarat itu telah sejak lama dianggap sebagai bentuk penyerahan diri oleh sekutu-sekutu Kyiv.

    Namun Zelensky, seperti dilansir Reuters, Jumat (21/11/2025), yang kantornya menyatakan telah menerima draf rencana perdamaian itu, mengatakan bahwa Ukraina dan AS akan bekerja sama dalam beberapa elemen rencana perdamaian itu.

    Zelensky mengatakan dirinya baru saja bertemu dengan Menteri Angkatan Darat AS, Daniel Driscoll, di Kyiv baru-baru ini, di mana Driscoll menyerahkan draft rencana perdamaian itu pada Kamis (20/11) waktu setempat.

    “Tim kami — Ukraina dan AS — akan mengerjakan poin-poin rencana untuk mengakhiri perang,” kata Zelensky dalam pernyataan via Telegram.

    “Kami siap untuk bekerja sama secara konstruktif, jujur, dan cepat,” tegasnya.

    Dalam pernyataan terpisah, kantor kepresidenan Ukraina mengatakan Zelensky telah “menjabarkan prinsip-prinsip fundamental yang penting bagi rakyat kami”.

    “Dalam beberapa hari ke depan, Presiden Ukraina berencana untuk membahas dengan Presiden Trump, peluang diplomatik yang ada dan poin-poin penting yang diperlukan untuk mencapai perdamaian,” sebut kantor kepresidenan Ukraina.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip Reuters, rencana perdamaian itu merupakan hasil percakapan rahasia antara Witkoff dan Kirill Dmitriev yang merupakan Utusan Khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Moskow sejauh ini belum memberikan tanggapannya secara pubik.

    Sementara Rubio, dalam pernyataan via media sosial X, mengatakan bahwa AS “akan terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua belah pihak dalam konflik ini”. Dia menyebut bahwa perdamaian akan membutuhkan konsesi dari Moskow dan Kyiv.

    Dikatakan oleh kepala utusan publik militer AS, Kolonel Dave Butler bahwa Zelensky telah setuju untuk bergerak cepat menuju kesepakatan dan penandatanganan rencana perdamaian. Butler menegaskan AS ingin memastikan bahwa ini merupakan “rencana yang baik untuk rakyat Ukraina”.

    Saksikan juga Blak-blakan: Upaya Eri Cahyadi Menggaet Turis lewat “Surabaya Holiday Super Sale”

    Tonton juga video “Momen Mati Lampu saat Zelensky Diwawancarai Reporter”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Rencana Damai Ukraina-Rusia, Harga Minyak Hari Ini 21 November Turun

    Rencana Damai Ukraina-Rusia, Harga Minyak Hari Ini 21 November Turun

    Houston, Beritasatu.com – Harga minyak dunia melemah pada Jumat (21/11/2025) seiring pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump mendorong Ukraina menerima kesepakatan damai dengan Rusia untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Kontrak berjangka Brent ditutup di US$ 63,38 per barel, turun 13 sen atau 0,2%. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir di US$ 59,14 per barel, melemah 30 sen atau 0,5%. Kedua acuan sempat menguat pada awal sesi perdagangan setelah laporan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan penurunan stok minyak mentah yang lebih besar dari perkiraan.

    Proposal damai AS–Rusia mencakup konsesi wilayah Ukraina kepada Rusia serta pengurangan kekuatan militer Ukraina, dua hal yang sebelumnya ditolak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky menyatakan akan menelaah proposal tersebut dan berkonsultasi dengan AS terkait rencana perdamaian itu.

    “Banyak yang mengira proposal baru ini akan langsung ditolak Zelensky, tetapi ia tidak menepisnya begitu saja. Pertanyaan bernilai miliaran dolar sekarang adalah apakah sanksi akan diberlakukan besok? Jika negosiasinya mendekati kata sepakat, sanksi itu bisa saja dicabut atau ditunda,” ujar analis senior Price Futures Group, Phil Flynn, seperti dilansir Reuters.

    Sanksi AS terhadap perusahaan minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil, mulai berlaku pada Jumat (21/11/2025). Lukoil memiliki tenggat hingga 13 Desember untuk melepas portofolio internasionalnya.

    Pada sisi lain, penurunan stok minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan mencerminkan peningkatan aktivitas kilang seiring margin pengolahan yang kuat dan tingginya permintaan ekspor minyak AS.

    Persediaan minyak mentah turun 3,4 juta barel menjadi 424,2 juta barel pada pekan yang berakhir 14 November, menurut EIA. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan penurunan 603.000 barel berdasarkan jajak pendapat Reuters.

    Namun, analis juga mencatat persediaan bensin dan distilat AS meningkat untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan, menandakan potensi perlambatan konsumsi.

  • Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkap kekhawatiran terkait permintaan nikel yang rendah untuk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tengah kondisi oversupply produksi smelter. 

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, permintaan nikel untuk baterai sempat meningkat 10% pada 2020-2022. Namun, pertumbuhan permintaannya turun 1% per tahun sejak 2 tahun terakhir ini. 

    “Jadi perkiraan kami bahkan di tahun 2030 itu kebutuhan nikel untuk baterai tidak lebih dari 20% saja. Itu mungkin nantinya akan menjadi tantangan dan bahan diskusi dengan pemerintah terkait produk MHP kita ke depannya,” kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025). 

    Produk nikel MHP atau mixed hydroxide precipitate merupakan bahan baku krusial dalam rantai pasok produksi baterai EV. MHP umumnya diproduksi dari hasil pengolahan nikel kadar rendah melalui teknologi high pressure acid leaching (HPAL). 

    Adapun, saat ini terdapat tiga smelter HPAL di Indonesia yang telah beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 445.000 ton per tahun. Arif memproyeksi akan ada tambahan produk MHP sebanyak 30.000 ton dalam waktu dekat. 

    Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, smelter HPAL tumbuh ekspansif di mana saat ini terdapat 22 fasilitas pemurnian yang tengah dalam tahap konstruksi. Dengan proyek tersebut, pada 2027, akan ada tambahan mencapai 450.000 ton atau dua kali lipat dari kapasitas saat ini. 

    “Jadi penambahannya kurang lebih dua kali lipat sehingga di akhir tahun 2027 ini perkiraan produk MHP yang akan dihasilkan oleh Indonesia itu sekitar 940.000,” tuturnya. 

    Sementara itu, produksi nikel dari smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) mencapai 2,5 juta ton dari total 170-an perusahaan smelter di Indonesia. 

    Di sisi lain, industri nikel juga menghadapi tantangan di mana adanya ketergantungan pada sektor stainless steel sebagai penyerap utama nikel. Terlebih, terdapat persaingan dengan teknologi baterai non-nikel atau lithium ferro-phosphate (LFP). 

    “Kemudian pertumbuhan ekonomi juga perang di Timur Tengah, kemudian Rusia-Ukraina dan lain sebagainya mengakibatkan permintaan nikel dunia menurun hingga terjadi oversupply dan tekanan harga,” pungkasnya. 

  • Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Sebuah rencana gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina disebut akan meminta Kyiv menyerahkan sebagian wilayah yang kini dikuasai pasukan Rusia serta memangkas kekuatan militernya secara besar-besaran, menurut laporan AFP dan Reuters.

    Sejumlah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Washington ingin Ukraina menerima poin-poin utama dari proposal tersebut. Axios melaporkan bahwa rencana itu mengharapkan Ukraina menyerahkan sebagian wilayah Ukraina timur yang saat ini tidak dikuasai Kyiv, sebagai imbalan jaminan keamanan dari AS bagi Ukraina dan Eropa untuk menghadapi agresi Rusia di masa depan.

    Gedung Putih menolak memberi komentar terkait hal itu.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan terus menyusun daftar gagasan potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak yang berkonflik.

    Rubio menambahkan, “Mengakhiri perang yang rumit dan mematikan seperti di Ukraina membutuhkan pertukaran gagasan yang serius dan realistis. Dan untuk mencapai perdamaian yang bertahan lama, kedua pihak harus menyetujui konsesi yang sulit tetapi diperlukan.”

    NBC News melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyetujui dokumen berisi 28 poin tersebut. Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak dilibatkan dalam penyusunan proposal itu.

    Di Telegram, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak menanggapi isi rencana tersebut secara langsung, namun ia mendesak AS untuk menunjukkan kepemimpinan yang efektif guna mengakhiri perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Zelenskyy mengatakan hanya AS dan Presiden Donald Trump yang “memiliki kekuatan yang cukup besar agar perang ini benar-benar berakhir.”

    Reaksi Ukraina: “Terdengar seperti menyerah”

    Ia membantah kabar bahwa AS dan Rusia tengah merundingkan kesepakatan yang akan mengharuskan Kyiv menyerahkan wilayah yang dikuasai pasukan Rusia dan memangkas ukuran militernya lebih dari separuh. Menurutnya, kabar itu adalah “disinformasi dari Moskow.”

    Goncharenko menegaskan bahwa jaminan utama bagi Ukraina, seperti halnya negara mana pun, adalah angkatan bersenjatanya sendiri. Ia berkata, “Itulah yang diinginkan Rusia, yaitu mengurangi kekuatan militer Ukraina agar negara ini dapat dihancurkan dalam serangan berikutnya.”

    Ia menyampaikan bahwa ia tidak percaya AS akan “mendorong Ukraina untuk menyerah karena hal itu bukan kepentingan Ukraina maupun kepentingan Amerika Serikat.”

    Goncharenko juga mengatakan, “Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Presiden Donald Trump atas usahanya mencoba mencapai perdamaian, tetapi agar perdamaian terwujud, kesepakatan ini juga harus sesuai dengan kepentingan Ukraina, dan saya pikir ia menyadari hal itu.”

    Menurutnya, kesepakatan apa pun tidak bisa diputuskan oleh pemerintah saja.
    “Jika kita ingin memiliki kesepakatan apa pun, masyarakat Ukraina harus menerimanya. Ada hal-hal yang bisa diterima masyarakat Ukraina, ada yang tidak,” ujarnya.

    Komentar itu muncul ketika Zelenskyy sedang menghadapi krisis politik dalam negeri, menyusul penyelidikan terhadap sejumlah penasihat dekatnya dan pengunduran diri dua menteri.

    Eropa minta dilibatkan

    Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan bahwa Eropa menyambut upaya perdamaian, tetapi menegaskan perlunya dilibatkan dalam proses tersebut.
    Ia berkata, “Kami menghargai upaya perdamaian, tetapi ini menyangkut keamanan Eropa. Jadi kami berharap untuk diajak berkonsultasi.”

    Sikorski menambahkan, “Saya berharap bukan korban yang dibatasi kemampuannya untuk membela diri, tetapi agresor.”

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa agar rencana apa pun dapat berjalan, Ukraina dan negara-negara Eropa harus ikut serta.

    Ia menegaskan bahwa dalam perang ini terdapat satu pihak agresor dan satu pihak korban. “Kami belum mendengar adanya konsesi dari pihak Rusia,” ujar Kaja.

    Dalam kesempatan lain, Kallas mengatakan bahwa Eropa selalu mendukung perdamaian yang adil dan berjangka panjang.
    Ia menegaskan, “Kami menyambut upaya apa pun untuk mencapainya. Dan tentu saja agar rencana apa pun berhasil, Ukraina dan negara-negara Eropa harus berada di dalamnya.”

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)