Negara: Ukraina

Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pada Minggu, 4 Mei 2025, serangan pesawat nirawak Rusia kembali mengguncang Kyiv, merusak sejumlah bangunan tempat tinggal dan membakar kendaraan di beberapa lokasi.

Menurut laporan militer Ukraina, puing-puing dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi.

Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyatakan bahwa petugas medis dikerahkan ke lokasi serangan untuk memberikan bantuan.

Peringatan serangan udara berlaku di Kyiv dan wilayah sekitarnya selama satu jam setelah tengah malam.

Sebelumnya, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, penembakan Rusia di wilayah Donetsk menewaskan dua orang, sementara serangan di Kherson mengakibatkan satu korban jiwa lainnya.

Di wilayah Cherkasy, serangan pesawat nirawak juga menyebabkan beberapa kebakaran.

Ukraina Hancurkan Jet Tempur Rusia

Ukraina berhasil menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut.

Badan intelijen militer Ukraina, GUR, mengeklaim bahwa ini adalah peristiwa pertama di dunia di mana pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 2 Mei 2025, di atas perairan dekat Novorossiisk, sebuah kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai klaim tersebut.

Namun, seorang blogger Rusia yang dekat dengan kementerian mengonfirmasi bahwa jet tersebut telah ditembak jatuh dan pilotnya berhasil diselamatkan oleh pelaut sipil.

Penolakan Gencatan Senjata oleh Zelensky

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak tawaran gencatan senjata tiga hari yang diajukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Dalam pernyataannya, Zelensky menyebutkan bahwa gencatan senjata tersebut adalah sandiwara dan menegaskan bahwa Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh. “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” ujar Zelensky.

Putin sebelumnya mengumumkan gencatan senjata yang berlangsung dari 8 hingga 10 Mei 2025, dengan klaim bahwa ini adalah uji coba untuk kesiapan Ukraina dalam mencapai perdamaian jangka panjang.

Namun, Zelensky mengingatkan bahwa Ukraina tidak akan menciptakan suasana yang menguntungkan bagi Putin di tengah konflik yang berkepanjangan.

Tanggapan Hongaria terhadap Pernyataan Zelensky

Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, mengecam pernyataan Zelensky yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

Szijjarto menegaskan bahwa Ukraina harus menghargai posisi Hongaria terkait haknya dalam proses tersebut. “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” ujarnya.

Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, namun veto Hongaria masih menjadi penghalang utama.

Pada 29 April 2025, kedua negara sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

04/05/2025 12:48
Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.166 pada Minggu (4/5/2025).

Serangan pesawat nirawak Rusia pada malam hari di Kyiv, merusak beberapa bangunan tempat tinggal dan membakar mobil-mobil di seluruh kota, menurut laporan militer Ukraina, Minggu.

Puing-puing yang jatuh dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di bangunan-bangunan tempat tinggal di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi di Kyiv.

Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan petugas medis dipanggil ke distrik Sviatoshynskyi setelah serangan tersebut.

Kyiv, wilayah sekitarnya, dan separuh timur Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara selama sekitar satu jam, dimulai segera setelah tengah malam pada Minggu waktu setempat.

Sehari sebelumnya pada Sabtu (3/5/2025), penembakan Rusia menewaskan dua orang di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

Sementara itu, serangan pesawat nirawak di kota Kherson, Ukraina selatan, menewaskan satu orang lainnya.

Di wilayah tengah Cherkasy, serangan pesawat nirawak Rusia pada Sabtu malam memicu beberapa kebakaran, menurut laporan gubernur setempat, Ihor Taburets.

Ukraina Hancurkan Jet Tempur SU-30 Rusia

Ukraina telah menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut, menurut badan intelijen militer Ukraina (GUR).

Militer Ukraina mengklaim itu sebagai peristiwa pertama di dunia ketika pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

Pernyataan GUR di media sosial pada Sabtu, mengatakan pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh unit intelijen militer yang disebut Grup 13 pada Jumat (2/5/2025), di atas perairan dekat Novorossiisk, kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

Kementerian pertahanan Rusia tidak mengomentari klaim Ukraina.

Namun, tak lama setelah berita tersebut, seorang blogger Rusia yang berwenang yang diyakini dekat dengan kementerian tersebut mengatakan jet itu telah ditembak jatuh.

“Pilot keluar dan dijemput oleh pelaut sipil,” kata blogger itu, yang menggunakan nama Rybar, di Telegram.

Sementara itu, Wali Kota Novorossiisk mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu (3/5/2025), setelah otoritas setempat mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina telah merusak terminal gandum dan beberapa bangunan tempat tinggal, melukai lima orang.

Zelensky Tolak Gencatan Senjata 3 Hari

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menolak gencatan senjata tiga hari yang diperintahkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Zelensky menganggapnya sebagai sandiwara, lalu menegaskan Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh.

“Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” kata presiden Ukraina pada Jumat, dalam sambutan yang dirahasiakan hingga Sabtu, seperti diberitakan The Guardian.

Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina

Putin sebelumnya menetapkan gencatan senjata 3 hari pada 8-10 Mei 2025.

Moskow mengklaim gencatan senjata ditujukan untuk menguji kesiapan Ukraina untuk perdamaian jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan tidak seorang pun dapat menjamin Ukraina akan bertahan hidup hingga 10 Mei jika Ukraina menyerang Moskow selama perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei.

Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan bermain-main untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk memungkinkan Putin keluar dari isolasi pada tanggal 9 Mei.

Ia juga memperingatkan para pemimpin negara yang akan menghadiri acara tersebut bahwa Ukraina tidak dapat menjamin keselamatan mereka karena Rusia dan Ukraina sedang berperang.

Kremlin telah menolak seruan oleh Ukraina dan Amerika Serikat untuk gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari.

Menlu Hongaria Kecam Pernyataan Zelensky

Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menepis pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Zelensky sebelumnya mengatakan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

Peter Szijjarto mengecam Zelensky dengan mengatakan Ukraina seharusnya dapat menempatkan diri dan menghargai posisi Hongaria atas haknya di Uni Eropa.

“Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” katanya.

“Faktanya tetap, Ukraina ingin bergabung dengan asosiasi yang menjadi anggota kami, dan bukan sebaliknya… Oleh karena itu, Kyiv harus memilih nada yang tepat,” imbuhnya, seperti diberitakan Pravda.

Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana ambisius untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, tetapi veto Hongaria telah mencegah mereka untuk melanjutkannya.

Pada 29 April 2025, Ukraina dan Hongaria sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

04/05/2025 10:16
Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil keputusan penting untuk menarik diri dari peran mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, sABTU (3/5/2025).

Keputusan ini diambil setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan mundurnya Trump dan dampaknya terhadap konflik ini.

Apa yang Menjadi Penyebab Mundurnya Trump sebagai Mediator?

Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Trump mengalami frustrasi akibat kegagalan berkelanjutan dalam mediasi yang dijalankan.

termasuk negosiasi gencatan senjata yang direncanakan selama 30 hari.

“Kini giliran kedua pihak Rusia dan Ukraina untuk menyampaikan ide-ide konkrit tentang bagaimana konflik ini akan berakhir,” jelasnya, menegaskan bahwa upaya diplomatik harus datang dari kedua belah pihak.

Trump, yang sebelumnya mengeklaim mampu menyelesaikan konflik ini dalam sehari jika terpilih kembali, merasa kekecewaan yang mendalam ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Sementara itu, Rusia terus menolak proposal damai yang diajukan oleh AS dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dicaplok, yang bagi Ukraina merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

Lebih klanjut, selama masa jabatannya Trump memperkenalkan pendekatan non-tradisional dalam diplomasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai terlalu pragmatis dan pro-Rusia.

Banyak negara Eropa dan NATO tidak sepenuhnya mendukung metode yang diterapkan Trump, dan mereka meragukan komitmennya terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan dan adil.

Ini semua berkontribusi pada kemunduran negosiasi dan akhirnya, keputusan Trump untuk mundur sebagai mediator.

Apa Dampak dari Keputusan Mundur Trump?

Meski AS mundur dari peran mediator, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina.

Sebelum mundurnya sebagai mediator, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan sistem pertahanan udara kepada Ukraina.

Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan, “Bantuan ini diberikan Trump tepat setelah AS dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan mineral baru.”

Kesepakatan ini menjadi harapan baru bagi Ukraina dalam mendapatkan dukungan pertahanan dari AS, terutama dalam menghadapi agresi Rusia.

Keputusan untuk mundur dari mediasi ini juga memberi dampak signifikan terhadap citra politik Trump.

Sebelumnya, ia mengeklaim sebagai satu-satunya yang bisa mengakhiri perang ini, dan kekecewaannya akan proses negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan mempermalukan klaim tersebut.

Apa Selanjutnya untuk Konflik Rusia-Ukraina?

Setelah penarikan AS dari posisi mediator, kini berada di tangan Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

Kedua negara diharapkan dapat mengeksplorasi opsi-opsi baru dan merundingkan kesepakatan yang lebih konkret agar konflik ini dapat berakhir.

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mendengarkan satu sama lain.

Keputusan Trump untuk mundur menjadi sinyal penting dalam dinamika internasional dan berpotensi mempengaruhi masa depan konflik ini serta hubungan AS dengan kedua negara tersebut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 17:22
Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan paket sanksi ekonomi baru yang akan dikenakan terhadap Rusia.

Sanksi ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar setuju dengan gencatan senjata di Ukraina.

Sanksi yang sedang disusun akan menyasar sektor perbankan dan energi Rusia, termasuk raksasa energi Gazprom.

Menurut sejumlah pejabat AS dan sumber tepercaya, sanksi ini juga akan mencakup beberapa entitas besar lainnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan perbankan.

Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden AS Donald Trump akan memberikan persetujuan akhir terhadap paket sanksi tersebut.

“Keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump,” ungkap salah satu pejabat AS.

Upaya Diplomatik yang Gagal

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

“Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap konflik di Ukraina.

Mereka akan mengurangi peran sebagai mediator dan menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menemukan solusi konkret.

“Kami tidak akan terus menerus terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

Pengumuman sanksi baru ini muncul setelah berbulan-bulan upaya diplomatik AS yang tidak membuahkan hasil.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengingatkan bahwa Washington mungkin akan melanjutkan upaya gencatan senjata jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat.

Awal tahun ini, pemerintahan Trump telah meningkatkan diplomasi dengan menawarkan proposal gencatan senjata selama 30 hari, termasuk penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sipil.

Namun, hingga saat ini, Rusia masih menunda atau menolak semua usulan perdamaian, sementara intensitas serangan mereka di Ukraina justru meningkat.

Dengan langkah sanksi baru ini, AS berharap dapat memberikan sinyal tegas bahwa mereka serius dalam mendesak penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 16:36
Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia, yang akan mulai berlaku pekan depan dalam momentum tahun ketiga pecahnya konflik Rusia-Ukraina.

Mengutip Associated Press, Sabtu (3/5/2025) seorang pejabat tinggi dan diplomat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa blok tersebut menyetuji paket tindakan ke-16 termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan pembatasan perdagangan terhadap Rusia.

Sanksi terbaru Eropa terhadap Rusia juga mencakup pembatasan terhadap 13 bank dan 3 lembaga keuangan asal negara tersebut.

Di antara sanksi terbaru adalah pembatasan armada pengangkutan minyak dan gas, serta armada yang diduga membawa gandum curian asal Ukraina.

Sekitar 70 kapal yang diyakini sebagai bagian dari armada bayangan akan ditambahkan ke lebih dari 50 kapal yang sudah terdaftar.

Hampir 50 pejabat Rusia menjadi sasaran sanksi, bergabung dengan daftar yang sudah mencakup Presiden Vladimir Putin, beberapa rekannya, dan sejumlah anggota parlemen, sementara puluhan entitas lainnya.

Selain itu, sanksi tersebut juga akan memberlakukan pembatasan penggunaan 11 pelabuhan dan bandara di Rusia yang dianggap Eropa digunakan untuk membantu Moskow menghindari pembatasan harga minyak dan tindakan lain yang telah diberlakukan oleh blok tersebut.

Adapun sanksi berupa larangan perdagangan terhadap beberapa produk kimia dan aluminium Rusia.

Namun, keputusan sanksi baru ke Rusia masih belum sepenuhnya diselesaikan hingga menteri luar negeri Uni Eropa mengeluarkan persetujuan pada hari Senin besok (5/5/2025), yang memungkinkannya untuk mulai berlaku.

03/05/2025 13:20
Penyebab Kebakaran dan Badai Pasir Mengerikan Israel Masih Dicari, Ini Beberapa Teorinya

Jakarta –

Selain dilanda kebakaran hutan hebat, Israel juga diterjang badai pasir (sand storm) mengerikan. Usai ribuan hektar lahan dekat wilayah Yerusalem hangus, badai pasir hebat menerjang wilayah selatan Israel.

Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengumumkan kebakaran di wilayah Yerusalem berhasil dikendalikan setelah hampir 30 jam pada Kamis (1/5). Kebakaran tersebut merusak 4.942 hektar lahan. Tim investigasi khusus telah dibentuk untuk mencari penyebabnya.

Kebakaran Hutan Terbesar di Israel

Kebakaran hutan yang telah terjadi selama tiga hari di Israel membuat negara ini berada dalam keadaan darurat nasional. Beberapa dampak dari kejadian itu antara lain kesehatan masyarakat terganggu karena asap kebakaran, ekosistem hutan rusak, hingga risiko banjir dan tanah longsor akibat ketiadaan pepohonan yang mengikat air.

Kebakaran yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi pada Rabu (30/4) itu dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Petugas penyelamat Israel dilaporkan mengevakuasi penduduk dari beberapa kota di Israel di tengah kebakaran hutan yang meluas yang dipicu oleh suhu yang tinggi dan angin kencang.

Untuk memadamkan kebakaran, Israel meminta bantuan internasional. Laporan Sky News menyebutkan bahwa sejumlah negara telah mengirimkan bantuan pesawat antara lain Spanyol, Italia, Prancis, Kroasia, Ukraina, dan Rumania.

Investigasi Penyebab Kebakaran

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh bahwa kebakaran di Israel adalah disengaja. “Saat ini kami menahan 18 orang yang diduga sengaja membakar, satu orang tertangkap basah,” ujar Netanyahu yang dikutip dari Anadolu.

Namun Channel 12 melaporkan bahwa kebakaran utama di Jerusalem Hills tidak terjadi dengan sengaja. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran tersebut disebabkan oleh kelalaian. Radio Angkatan Darat Israel pun membantah klaim Netanyahu terkait 18 orang yang ditahan. “Hanya tiga orang yang ditangkap atas dugaan pembakaran,” kata mereka.

Badan keamanan internal Israel, Shin Bet, terlibat dalam investigasi penyebab kebakaran. Mereka menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah kebakaran tersebut merupakan hasil dari ‘motif nasionalis’.

Kelalaian Manusia hingga Perubahan Iklim

Surat kabar Times of Israel melaporkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan di Israel disebabkan oleh manusia, yang sering kali disebabkan oleh kelalaian. Laporan mereka juga menunjukkan bahwa Israel sedang mengalami musim panas yang panjang, panas, dan kering, kondisi yang menyebabkan kebakaran hutan. Insiden kebakaran hutan yang signifikan dilaporkan terjadi di Israel pada 1989, 1995, 2010, 2015, 2019, 2021, dan 2023.

Sejumlah ahli lingkungan juga menyoroti penanaman pohon pinus Eropa dalam skala besar oleh Israel yang bukan merupakan tanaman asli wilayah tersebut. Wilayah itu sebelumnya merupakan habitan asli pohon zaitun. Program penanaman pohon pinus Eropa secara besar-besaran dilakukan Israel sebagai salah satu upaya menghilangkan jejak desa-desa Palestina yang tidak berpenghuni ini. Hal ini telah secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kebakaran hutan.

Pasalnya, tidak seperti tanaman asli Mediterania, pohon pinus sangat mudah terbakar, terutama dengan kayu yang mengandung resin dan daun berbentuk serasah jarum padat yang mudah terbakar dalam kondisi kering dan panas. Dengan perubahan iklim yang memperburuk gelombang panas dan kekeringan, pohon pinus menambah kerentanan hutan menjadi mudah terbakar dan memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.

Badai Pasir Menerjang

Usai ribuan hektar lahan dekat wilayah Yerusalem hangus, badai pasir menerjang wilayah Gurun Negev dan Kota Beersheba. Embusan angin yang sangat kuat membuat jarak pandang nyaris nol. Badai pasir yang melanda pada Rabu (30/4) membuat kawasan tersebut dipenuhi kabut tebal dan menjadikan langit berwarna jingga gelap.

Belum ada rincian apakah badai ini menyebabkan korban jiwa, namun mengutip Anadolu, badai pasir membuat jarak pandang menjadi minim. Orang-orang yang sudah berada di jalan, memilih untuk meninggalkan mobil mereka di jalanan dan mencari perlindungan. Masyarakat pun diminta untuk tidak keluar rumah.

Selain itu badai pasir dan debu yang terus menerus terjadi dikhawatirkan mengubur vegetasi, mencemari air, dan menurunkan kesuburan tanah. Badai pasir mengerikan ini menunjukkan bagaimana perubahan iklim memperparah bencana alam dan dampaknya pada semua aspek kehidupan.

(rns/rns)

03/05/2025 12:18
Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rusia menyatakan kesiapannya membantu Taliban dalam memerangi ISIS-K, cabang ISIS yang berbasis di Afghanistan.

Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Vladimir Putin kepada media pemerintah pada Jumat (2/5/2025).

Zamir Kabulov, perwakilan khusus Presiden Putin, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Kremlin menghargai upaya otoritas Taliban dalam memerangi ISIS-K.

“Kelompok ini, yang menganut ideologi jihad global ultra-radikal, adalah musuh bersama bagi Rusia dan Afghanistan,” ujarnya.

“Kami akan memberikan setiap bantuan yang memungkinkan kepada otoritas negara ini melalui struktur khusus.”

ISIS-K sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah konser di Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

Dalam beberapa bulan setelahnya, Putin mulai menyebut Taliban sebagai “sekutu” Rusia dalam perang melawan terorisme.

Rusia terus menjalin hubungan dengan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

Pada 17 April lalu, Mahkamah Agung Rusia secara resmi menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, status yang telah disandang sejak 2003.

Meskipun langkah tersebut belum mencapai pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan Kremlin ke arah aliansi regional baru, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat hubungan dengan mitra tradisional memburuk, menurut Moscow Times.

Sejumlah pejabat Rusia juga menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Taliban.

Pada 1980-an, Uni Soviet pernah terlibat dalam perang selama satu dekade di Afghanistan—konflik yang kemudian melahirkan kelompok pejuang mujahidin, banyak di antaranya menjadi bagian dari Taliban.

Para sejarawan sering menyebut konflik ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.

Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

Sementara itu, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, hak-hak perempuan terus ditekan dan dibatasi.

Hal ini diungkap dalam laporan terbaru UNAMA (Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan) yang dirilis pada 1 Mei 2025.

UNAMA, yang memiliki mandat untuk memantau hak asasi manusia, melaporkan sejumlah pelanggaran, termasuk hukuman cambuk di depan umum, penyempitan ruang sipil, serta kekerasan terhadap mantan pejabat pemerintahan.

Pejabat Taliban dilaporkan telah menutup salon-salon kecantikan yang dikelola perempuan dari rumah mereka, serta menutup stasiun radio khusus perempuan di beberapa provinsi.

Di Kandahar, inspektur de facto meminta pemilik toko melaporkan perempuan yang datang tanpa pendamping laki-laki (mahram) dan menolak melayani mereka.

Di salah satu rumah sakit, otoritas memerintahkan tenaga medis untuk tidak memberikan perawatan kepada pasien perempuan yang datang tanpa wali.

Selain itu, Taliban juga meningkatkan penegakan pembatasan terhadap media, memberlakukan hukuman fisik, dan menindak kebebasan beragama serta pendidikan ulang.

Selama periode pelaporan, lebih dari 180 orang — termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan — dicambuk di depan umum karena pelanggaran seperti perzinahan dan praktik homoseksualitas.

Hukuman ini dilakukan di hadapan pejabat Taliban.

Meski laporan UNAMA menyajikan bukti pelanggaran terhadap norma internasional dan hak asasi manusia, pejabat Taliban menolak tudingan tersebut.

“Menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan berdasarkan Syariah tetap menjadi prioritas utama Emirat Islam,” tulis juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam unggahan media sosialnya pada 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

“Semua hak dasar yang diberikan kepada perempuan Afghanistan telah dilindungi sesuai hukum Syariah Islam, serta dalam kerangka budaya dan adat masyarakat Afghanistan,” tambahnya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

03/05/2025 09:45
Daftar Hitam AS Banyak yang Ngawur, Panti Pijat-Kios China Ikut Kena

Jakarta, CNBC Indonesia – Daftar hitam AS ke China penuh dengan kesalahan serta detail yang tidak tepat. Hal ini memengaruhi sejumlah bisnis kecil di Negeri Panda, dengan beberapa diantaranya terkena sejumlah larangan akses keuangan.

Salah satunya dialami Doris Au, penjual kunci pintu dan perangkat keras di Hong Kong. Juni lalu, ia menerima surat dari banknya, DBS Group, yang menyatakan bahwa rekening bisnisnya akan ditutup. Bank tersebut tidak memberikan banyak penjelasan tetapi kemudian membekukan rekening tersebut, yang mematikan bisnisnya dengan pemasok internasional.

Setelah mencari secara daring, Au menemukan bahwa perusahaan lain dengan nama yang mirip telah ditambahkan ke daftar hitam perdagangan AS pada Oktober 2023 karena memberikan dukungan kepada pangkalan industri militer dan/atau pertahanan Rusia. Entri tersebut mengidentifikasi dua alamat, salah satunya adalah gudang Au.

“Kami bukan perusahaan itu. Itu benar-benar kesalahan,” kata Au dikutip Reuters.

Kesulitan Au menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat meningkatkan batasan akses China ke teknologi Amerika dengan menambahkan puluhan perusahaan China ke daftar hitamnya.

Tinjauan Reuters terhadap hampir 100 perusahaan China dan Hong Kong yang ditambahkan ke daftar entitas AS pada tahun 2023 dan 2024 menemukan lebih dari seperempat, atau 26 entri, berisi detail yang salah, seperti nama dan alamat yang salah dan informasi yang sudah ketinggalan zaman.

Untuk setiap entitas yang terdaftar, Reuters mengunjungi setidaknya satu alamat yang diidentifikasi oleh AS untuk menentukan apakah perusahaan yang masuk daftar hitam masih ada di sana. Bisnis di lokasi tersebut termasuk salon kecantikan, firma bimbingan belajar, panti pijat, dan pusat konseling.

Di satu lokasi di Shenzhen, Reuters bahkan menemukan sisa-sisa pabrik yang ditumbuhi rumput liar yang menurut penduduk setempat telah dihancurkan beberapa tahun sebelumnya.

Daftar entitas, yang ditetapkan pada tahun 1997, telah menjadi alat yang semakin penting bagi AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan China, termasuk semikonduktor, yang dapat merusak keamanan AS. Daftar ini dikelola oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS), sebuah badan Departemen Perdagangan.

Lima mantan pejabat AS mengakui kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kasus kesalahan identitas dan memperbarui informasi pada daftar entitas. Ini sebagian karena keterbatasan staf.

“Banyak entitas yang terdaftar adalah perusahaan UMKM. Tantangannya adalah mereka dapat pindah ke alamat lain dengan nama lain,” kata mantan pejabat senior BIS, Matthew Borman.

Profiling Perusahaan

Di bawah pemerintahan Biden, AS berupaya membatasi transfer teknologi yang dibutuhkan Rusia untuk perangnya di Ukraina. AS menambahkan ratusan entitas untuk menahan akses Moskow ke komponen tersebut, banyak yang dibuat di China.

AS juga menggunakan daftar tersebut untuk membatasi akses Beijing ke kemampuan canggih dalam AI, modernisasi militer, dan teknologi kuantum. Tren itu terus berlanjut di bawah Trump.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pada bulan Maret bahwa China harus dicegah mendapatkan chip AS, dengan mencatat keberhasilan perusahaan rintisan AI milik Negeri Tirai Bambu, DeepSeek. Ia mengatakan AS akan memberlakukan kontrol ekspor ke dalam kesepakatan perdagangan di masa mendatang.

Lembaga pemikir KSE Institute Ukraina menemukan 76% dari semua barang umum berprioritas tinggi yang mungkin diperoleh Rusia untuk program persenjataannya, termasuk semikonduktor, radar, dan perlengkapan komunikasi, disalurkan melalui China dan Hong Kong pada tahun 2023.

Catatan bea cukai Rusia kemudian menunjukkan 20 dari 92 perusahaan yang terdaftar yang dikunjungi Reuters mengekspor barang-barang terlarang ke Rusia pada Desember 2023, bulan terakhir saat kumpulan data lengkap tersedia. Barang-barang tersebut, termasuk semikonduktor, bernilai US$ 7,5 juta (Rp 123 miliar).

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan kawasan itu memiliki kontrol yang kuat terhadap perdagangan strategis sesuai dengan standar internasional. Namun mereka tidak akan menerapkan sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh negara lain.

Sementara itu, dalam situs resminya, BIS mengatakan perusahaan dan alamat yang masuk daftar hitam dilarang menerima barang-barang AS yang dibatasi. Transaksi dengan entitas yang terdaftar tidak selalu dilarang tetapi harus diperlakukan dengan “tanda bahaya,” dan pihak-pihak yang terlibat harus melakukan uji tuntas

“Entitas-entitas tersebut didaftarkan berdasarkan tinjauan analis BIS terhadap informasi sumber terbuka dan rahasia, dan prosesnya melibatkan departemen Perdagangan, Luar Negeri, Pertahanan, dan Energi,” tambah Borman.

(tps)

03/05/2025 07:00
Video: Rusia Luncurkan Serangan Drone Besar-besaran Ke Ukraina

Jakarta, CNBC Indonesia –Rusia melancarkan serangan drone besar-besaran ke kota Zaporizhzhia, Ukraina. Sedikitnya, 29 orang terluka termasuk seorang anak dan belasan gedung rusak parah.

Selengkapnya saksikan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (02/05/2025).

02/05/2025 22:05
AS Tunda Pengiriman Tank Abrams, Desak Yunani Serahkan Patriot ke Ukraina, Bersiap Hadapi China? – Halaman all

AS Tunda Pengiriman Tank Abrams, Desak Yunani Serahkan Rudal Patriot ke Ukraina, Apa Maksud Taktik Ini?

TRIBUNNEWS.COM – Pada 29 April 2025, muncul laporan kalau Amerika Serikat (AS) sedang mengambil pendekatan yang rumit dan tampaknya kontradiktif terhadap dukungan militernya terhadap Ukraina.

Langkah AS ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas strategisnya yang lebih luas di berbagai front, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Bersiap Hadapi China di Pasifik

Menurut media Yunani, Kathimerini, AS telah menekan Yunani untuk mentransfer salah satu sistem pertahanan udara Patriotnya ke Ukraina, sebuah langkah yang akan memperkuat pertahanan Kiev terhadap serangan udara Rusia.

Pada saat yang sama, postingan di X dan laporan media menunjukkan kalau AS telah menunda ekspor 59 tank M1A1 Abrams yang dijanjikan oleh Australia ke Ukraina, dengan alasan kebijakan penghentian dalam persetujuan bantuan militer di bawah pemerintahan Donald Trump saat ini.

“Pendekatan ganda ini—mendesak sekutu Eropa (Yunani) untuk memasok sistem penting sekaligus membatasi kontribusi dari sekutu Pasifik (Australia)—menunjukkan perubahan yang disengaja dalam kebijakan AS, yang memprioritaskan pelestarian sumber daya di kawasan Asia-Pasifik untuk kemungkinan konfrontasi dengan China (Tiongkok) sekaligus mengalihkan beban dukungan terhadap Ukraina ke Eropa,” tulis ulasan situs militer BM, dikutip Jumat (2/5/2025).

Implikasi dari strategi AS ini tidak hanya menyentuh soal ketahanan medan perang Ukraina tetapi juga keamanan sekutu di Timur Tengah dan kohesi NATO.

SISTEM RUDAL PATRIOT – Foto yang diambil dari laman NATO tanggal 6 Maret 2025 memperlihatkan sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika Serikat. Ukraina dilaporkan mulai kehabisan rudal Patriot. (Laman NATO)

Seputar Sistem Pertahanan Udara Patriot

Sistem pertahanan udara Patriot yang menjadi inti desakan ke Yunani merupakan landasan teknologi pertahanan rudal modern.

Dikembangkan oleh Raytheon pada tahun 1970-an dan pertama kali digunakan pada tahun 1980-an, Patriot, yang secara resmi disebut sebagai MIM-104, dirancang untuk mencegat rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan pesawat canggih.

Versi yang dimaksud, Patriot PAC-2, dilengkapi dengan hulu ledak fragmentasi ledakan dan dioptimalkan untuk menyerang target aerodinamis seperti pesawat terbang dan rudal jelajah, meskipun kemampuannya terhadap rudal balistik terbatas dibandingkan dengan varian PAC-3 yang lebih baru.

Setiap baterai Patriot biasanya mencakup satu set radar, stasiun kontrol pertempuran, generator listrik, dan hingga delapan peluncur, yang masing-masing menampung empat rudal.

Yunani, menurut Kathimerini , memiliki enam baterai seperti itu, yang terdiri dari sekitar 36 peluncur M901, yang telah menjadi bagian integral pertahanan nasionalnya dan, hingga baru-baru ini, untuk melindungi Arab Saudi dari serangan rudal dan pesawat nirawak Houthi di Yaman.

Radar sistem tersebut, AN/MPQ-53, dapat melacak hingga 100 target secara bersamaan dan menghadapi berbagai ancaman pada jarak yang melebihi 100 mil, menjadikannya aset vital untuk mempertahankan infrastruktur penting atau instalasi militer.

Namun, bukan berarti sistem pertahanan udara ini tanpa cela.

Kinerjanya secara historis, masih diperdebatkan.

Selama Perang Teluk 1991, Patriot mencapai rekor beragam terhadap rudal Scud Irak, dengan klaim awal intersepsi yang hampir sempurna kemudian direvisi menjadi tingkat keberhasilan kurang dari 50 persen, menurut penyelidikan Kongres tahun 1992.

Up-grade pada tahun 1990-an meningkatkan keandalannya, dan pada Operasi Pembebasan Irak tahun 2003, PAC-2 dilaporkan mencegat setiap rudal balistik yang dihadapinya, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional.

Imbal Jasa dan Risiko Buat Yunani

Desakan ke Yunani untuk mentransfer salah satu baterai ini ke Ukraina muncul di saat yang genting.

Kathimerini melaporkan pada 22 April 2024, AS telah menawarkan Yunani jaminan keamanan dan keuangan yang tidak disebutkan jumlahnya untuk melepaskan sistem Patriot, sebuah proposal yang telah memicu perdebatan di Athena mengingat hubungan negara itu yang tegang dengan Turki.

Patriot Yunani telah dikerahkan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di Arab Saudi, di mana mereka telah mencegat banyak pesawat nirawak dan rudal Houthi sejak 2015, menurut The Guardian .

Memindahkan salah satu sistem ini ke Ukraina akan mengurangi kapasitas pertahanan Yunani dan berpotensi melemahkan perlindungan Arab Saudi terhadap ancaman yang didukung Iran, terutama karena AS mengejar kesepakatan senjata senilai $100 miliar dengan Riyadh, seperti yang disebutkan dalam berbagai laporan media.

“Logika di balik tekanan ini tampaknya terkait dengan kebutuhan mendesak Ukraina akan pertahanan udara,” kata ulasan BM.

Serangan udara Rusia telah meningkat sejak 2022, menargetkan kota-kota dan infrastruktur dengan rudal jelajah dan pesawat nirawak, yang sangat cocok untuk dilawan oleh PAC-2.

Ukraina telah secara terbuka meminta 25 sistem Patriot untuk mengamankan wilayah udaranya, angka yang jauh melampaui komitmen saat ini, dengan Jerman telah mengirimkan satu baterai dan menjanjikan enam lagi, menurut Pengakuan Angkatan Darat.

Tank Abrams Amerika Serikat, Tank ini dikabarkan sudah sampai di Ukraina dan siap diterjunkan ke medang perang melawan Rusia. (U.S. Army National Guard)

Efektivitas Tank Abrams Buat Ukraina

Sementara itu, penangguhan pengiriman tank M1A1 Abrams dari Australia ke Ukraina menggambarkan gambaran yang kontras atas sikap AS.

M1 Abrams, yang dirancang oleh General Dynamics pada akhir tahun 1970-an, adalah salah satu tank tempur utama paling tangguh di dunia, dengan berat 70 ton dan ditenagai oleh mesin turbin gas berkekuatan 1.500 tenaga kuda.

Meriam laras halus 120 mm dapat menembakkan berbagai amunisi, termasuk peluru uranium terdeplesi yang dapat menembus lapis baja, sementara lapis baja kompositnya, yang disempurnakan dengan lapisan reaktif pada model-model selanjutnya, menawarkan perlindungan yang kuat terhadap senjata anti-tank.

Varian M1A1, yang dijanjikan Australia kepada Ukraina, tidak memiliki perangkat elektronik canggih seperti M1A2 tetapi tetap memiliki daya tembak dan lapis baja yang sebanding.

Mobilitas tank, dengan kecepatan tertinggi 42 mil per jam, dan kemampuannya untuk beroperasi di berbagai medan telah menjadikannya andalan bagi sekutu AS, termasuk Mesir, Arab Saudi, dan Irak.

Namun, konsumsi bahan bakarnya yang tinggi—hingga 2 galon per mil—dan persyaratan perawatan yang rumit telah menuai kritik, terutama di medan perang Ukraina yang banyak diterjang pesawat nirawak, di mana target statis rentan.

Postingan di X dari 29 April 2025, mengutip ABC News , melaporkan kalau sebanyak 59 tank M1A1 Abrams milik Australia, yang bernilai $163 juta, tetap dihentikan produksinya karena AS belum menyetujui ekspornya, sebuah keputusan yang terkait dengan penghentian sementara bantuan militer pemerintah Trump ke Ukraina.

Keraguan Australia untuk mempercepat transfer tersebut mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam. Pada bulan Oktober 2024, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengumumkan sumbangan tank-tank ini, yang dijadwalkan akan diganti dengan model M1A2 yang lebih baru, menurut AP News.

Namun, seperti dilansir ABC News, pejabat militer Australia secara pribadi mempertanyakan kegunaan tank tersebut bagi Ukraina, dengan alasan kerentanannya terhadap drone dan rudal anti-tank, pandangan yang diamini oleh kru Ukraina yang melaporkan tantangan pemeliharaan dengan Abrams yang dipasok AS pada Juni 2024, menurut Pengakuan Angkatan Darat Ukraina.

Keengganan militer Australia mungkin juga berasal dari perhitungan strategis.

Dengan meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik, khususnya terkait Taiwan, Australia tampaknya khawatir akan mengurangi kemampuan persenjataannya, terutama saat bersiap menghadapi potensi konflik yang kini lebih dekat dengan negaranya.

Hal ini sejalan dengan perubahan kebijakan AS yang lebih luas, terbukti sejak Strategi Keamanan Nasional 2022 pemerintahan Biden, yang memprioritaskan melawan Tiongkok daripada mempertahankan keterlibatan besar dalam keamanan Eropa.

USS CARL VINSON – Tangkap layar yang diambil dari laman resmi US Navy (11/4/2025), memperlihatkan Kapal induk USS Carl Vinson yang semula berada di lautan Asia-Pasifik kini telah bergeser ke wilayah Timur Tengah untuk mendampingi kapal induk USS Harry S. Truman, dalam menjalankan kampanye AS melawan Houthi. (Tangkap layar yang diambil dari laman resmi US Navy)

Membaca Strategi AS

Perpaduan kedua kasus ini—yang mendorong Yunani untuk menyerahkan baterai Patriot sekaligus memblokir sumbangan tank Australia—mengungkapkan strategi AS yang penuh nuansa.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, AS telah memberikan lebih dari $24 miliar bantuan militer, termasuk 31 tank M1A1 Abrams dan sistem Patriot, menurut Reuters dan POLITICO.

Namun, di bawah pemerintahan saat ini, ada tanda-tanda kalau AS berpikir ulang soal jumlah bantuan ke Ukraina.

Pusat Studi Strategis dan Internasional pada Maret 2025 mencatat , meskipun pengiriman peralatan ke Ukraina diproyeksikan meningkat tahun ini, mencapai $920 juta per bulan, skeptisisme pemerintah tentang keberlanjutan tingkat dukungan ini semakin meningkat.

Wakil Presiden JD Vance telah menyatakan secara terbuka bahwa keunggulan jumlah Rusia dalam hal tenaga kerja dan persenjataan membuat bantuan lebih lanjut kurang berdampak, sentimen yang mungkin menjelaskan penghentian persetujuan ekspor tank Australia.

“Pada saat yang sama, tekanan terhadap Yunani menunjukkan bahwa AS mendorong sekutu Eropa untuk mengisi kekosongan tersebut, sebuah langkah yang menjaga sumber daya Amerika dan sekutu Pasifik untuk wilayah lain,” ulas laporan BM menganalisis strategi AS tersebut.

(oln/BM/*)

02/05/2025 21:04