Xcloud.id

Negara: Ukraina

  • Lisensi Internet Satelit Amazon Digugat, Ambisi Kuiper Jeff Bezos Terancam

    Lisensi Internet Satelit Amazon Digugat, Ambisi Kuiper Jeff Bezos Terancam

    Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Amazon untuk menghadirkan internet satelit berkecepatan tinggi di Eropa sedang menghadapi rintangan besar.

    Di Prancis, sebuah serikat pekerja telekomunikasi resmi menggugat keputusan regulator nasional yang sebelumnya memberikan izin spektrum radio kepada raksasa teknologi tersebut.

    Gugatan itu diajukan pada Senin oleh serikat pekerja Telekomunikasi CFE-CGC, yang meminta pengadilan administrasi tertinggi Prancis membatalkan keputusan regulator Arcep pada Juli lalu. Keputusan tersebut memberikan Amazon hak penggunaan frekuensi selama 10 tahun bagi jaringan satelit orbit rendahnya (LEO), yang merupakan bagian dari proyek internet satelit Amazon dikenal sebagai Project Kuiper.

    Serikat pekerja menilai Arcep tidak melakukan proses yang memadai sebelum memberikan frekuensi yang dianggap sangat langka dan berharga itu. 

    Mereka menuduh regulator tidak melakukan analisis pasar, tidak berkonsultasi dengan otoritas persaingan usaha, dan tidak membuka proses penawaran kompetitif.

    Amazon maupun Arcep menolak memberikan komentar mengenai gugatan ini.

    Pertarungan hukum ini menjadi contoh terbaru bagaimana Prancis terhadap dominasi perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, terutama saat kompetisi layanan internet satelit semakin memanas.

    Amazon berniat meluncurkan lebih dari 3.000 satelit LEO dalam beberapa tahun ke depan. Layanan awal ditargetkan mulai tersedia pada akhir 2025, dengan peluncuran penuh sekitar 2026. Saat ini, 27 satelit pertama Amazon telah berhasil diluncurkan pada April lalu.

    Selain isu prosedural, serikat pekerja juga menyoroti aspek keamanan. Mereka menilai Arcep tidak cukup meninjau risiko keamanan nasional, perlindungan data, serta keselamatan publik, terutama untuk operator non Eropa.

    Menurut mereka, akses yang diberikan kepada penyedia asing dapat menimbulkan ancaman terhadap komunikasi penting, termasuk layanan darurat.

    Dampak Ekonomi dan Persaingan Industri

    Sebuah studi dari Oxford Economics menyebutkan bahwa Prancis bisa menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan dari kehadiran Project Kuiper, terutama melalui kerja sama dengan Arianespace, penyedia layanan peluncuran satelit.

    Namun Amazon bukan satu-satunya pemain di sektor ini. Pasar LEO global kini dipimpin oleh Starlink milik Elon Musk, dengan sekitar 8.000 satelit orbit rendah dan Eutelsat dari Prancis, yang mengoperasikan sekitar 648 satelit.

    Ketergantungan Eropa pada Starlink bahkan menjadi sorotan sejak muncul kekhawatiran bahwa akses layanan tersebut yang penting untuk komunikasi militer Ukraina dapat sewaktu-waktu diputus.

    Starlink sendiri telah memegang lisensi 10 tahun di Prancis sejak 2021, meski jumlah penggunanya di negara itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi.

    “Kami bahkan tidak melihat kedatangannya (Starlink). Mereka diberi lisensi begitu saja dan sampai sekarang kami tidak tahu berapa banyak pelanggan yang mereka miliki,” ujar Sebastien Crozier, ketua serikat pekerja CFE-CGC di Orange. (Nur Amalina)

  • Setelan Kalem Zelensky Usai Disebut Trump Tak Tahu Terima Kasih

    Setelan Kalem Zelensky Usai Disebut Trump Tak Tahu Terima Kasih

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Ukraina tidak tahu terima kasih terkait rencana mengakhiri perang dengan Rusia. Begini tanggapan kalem Zelensky.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (24/11/2025), komentar Trump itu disampaikan setelah Zelensky menolak untuk menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan AS untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Rencana perdamaian 28 poin itu dinilai banyak memenuhi tuntutan Moskow, termasuk yang mengharuskan Kyiv menyerahkan beberapa wilayahnya.

    Trump melontarkan serangan terhadap pemimpin Ukraina yang disebutnya “tidak mengungkapkan rasa terima kasih”, bahkan saat pasokan senjata AS terus mengalir ke Kyiv.

    “‘KEPEMIMPINAN’ UKRAINA TIDAK MENGUNGKAPKAN RASA TERIMA KASIH SAMA SEKALI ATAS UPAYA-UPAYA KITA,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    “DAN EROPA TERUS MEMBELI MINYAK DARI RUSIA. AS TERUS MENJUAL SENJATA DALAM JUMLAH BESAR KEPADA NATO, UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE UKRAINA,” sebutnya dalam postingan dengan menggunakan huruf kapital.

    Trump juga menyalahkan mantan Presiden Joe Biden, yang disebutnya gagal mencegah perang antara Rusia dan Ukraina yang “dahsyat dan mengerikan”. Trump menilai perang tersebut tidak seharusnya terjadi.

    “SAYA MEWARISI PERANG YANG SEHARUSNYA TIDAK PERNAH TERJADI, PERANG YANG MERUGIKAN SEMUA ORANG, TERUTAMA JUTAAN ORANG YANG TEWAS DENGAN SANGAT TIDAK PERLU,” ucapnya.

    Respons Kalem Zelensky

    Zelensky kemudian merespons tuduhan Trump itu. Dia menegaskan Ukraina berterima kasih kepada AS, dan khususnya Trump, atas semua upaya yang bertujuan membantu Kyiv.

    “Ukraina berterima kasih kepada Amerika Serikat, kepada setiap hati warga Amerika, dan khususnya kepada Presiden Trump atas bantuan, yang dimulai dengan (rudal) Javelin, yang telah menyelamatkan nyawa warga Ukraina,” ucap Zelensky dalam postingan Telegram setelah Trump melontarkan tuduhannya.

    Zelensky juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Eropa dan negara-negara G7 serta G20 atas bantuan mereka, dengan mengatakan bahwa upaya untuk mempertahankan dukungan ini sangatlah penting.

    “Inilah sebabnya kami bekerja dengan sangat hati-hati di setiap poin, setiap langkah menuju perdamaian. Semuanya harus dikerjakan dengan benar agar kita benar-benar dapat mengakhiri perang ini dan mencegah perang terulang kembali,” ujarnya.

    Pada Minggu (23/11) kemarin, para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss, untuk membahas rencana perdamaian usulan Washington demi mengakhiri perang.

    Pertemuan ini digelar setelah Zelensky sebelumnya menolak rencana perdamaian itu. Dia menyebut rencana itu memberikan “pilihan yang sangat sulit” bagi Ukraina.

    Berdasarkan rencana perdamaian usulan AS tersebut, Ukraina harus menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia, memangkas jumlah pasukan militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung NATO.

    Trump, pada Jumat (21/11), memberikan Zelensky batas waktu hingga 27 November mendatang untuk menyetujui rencana perdamaian itu.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Oleh-Oleh Gibran dari KTT G20 Afrika Selatan: Bahas MBG hingga Tata Kelola AI

    Oleh-Oleh Gibran dari KTT G20 Afrika Selatan: Bahas MBG hingga Tata Kelola AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk pertama kalinya sejak dilantik, mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum internasional di luar negeri, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Kehadirannya menandai debut diplomatik Gibran di panggung global sekaligus menunjukkan kepercayaan Presiden Prabowo terhadap peran strategis sang wakil dalam membawa agenda Indonesia ke dunia internasional.

    Wapres Ke-14 RI itu pun muncul membawa satu gagasan yang mungkin tak disangka menjadi sorotan: pentingnya makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dan dunia.

    Bagi sebagian orang, topik pangan dan makan bergizi mungkin tidak terdengar seprestisius pembahasan utang global, kecerdasan buatan, atau transisi energi hijau. Tetapi bagi Indonesia, isu ini justru menjadi kunci membangun generasi masa depan.

    Dan di panggung G20, Gibran membawa “oleh-oleh” pemikiran yang mencerminkan penggabungan kepentingan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, dan strategi geopolitik yang lebih luas.

    Bersama para pemimpin dari 37 negara dan berbagai organisasi internasional, Gibran mengikuti sesi-sesi pembahasan yang berlangsung maraton. Dari ketahanan pangan global, pengurangan risiko bencana, hingga tata kelola kecerdasan buatan, Indonesia tampil bukan sekadar peserta, melainkan penggerak agenda Global South yang semakin bersuara lantang.

    Dalam sesi pembukaan KTT, Gibran menyoroti krisis pangan global yang terus menghantui dunia. Menurut laporan KTT, terdapat 720 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan. Angka itu menjadi latar penting ketika Indonesia memaparkan pengalaman di dalam negeri melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini bukan hanya untuk memberi makan, tetapi menjadi model pembangunan manusia yang semakin relevan dalam konteks krisis global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pesan kunci Gibran dalam forum itu.

    “Wakil Presiden menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Johannesburg, Sabtu (22/11).

    Melalui MBG, Indonesia ingin menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari strategi pembangunan ekonomi. Program ini berdampak langsung pada produksi pangan lokal, pemberdayaan petani, stabilitas harga, hingga aktivitas ekonomi UMKM.

    Airlangga menambahkan bahwa Gibran melihat MBG sebagai model yang bisa diterapkan lebih luas. Dia menegaskan kembali bagaimana program ini dapat memperkuat rantai pasok dalam negeri.

    “Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi contoh nyata yang memperkuat pemanfaatan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi dengan rantai pasok yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia,” ucap Airlangga.

    Dengan membawa MBG ke forum G20, Indonesia ingin menunjukkan bahwa investasi pada pangan dan gizi bukan sekadar kebijakan domestik, tetapi tonggak pembangunan berkelanjutan yang layak dicontoh negara lain terutama negara berkembang di Afrika.

    Di G20, Gibran juga menekankan perlunya membangun ketangguhan menghadapi bencana. Sebagai negara yang berada di ring of fire, Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami.

    “Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain,” kata Airlangga.

    Ucapan ini menggambarkan posisi Indonesia yang mengedepankan solidaritas dan kemanusiaan. Di panggung global, Gibran membawa pesan bahwa tata kelola dunia harus menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar kepentingan geopolitik.

    Dalam konteks domestik, Indonesia juga tengah membangun sistem peringatan dini dan penguatan mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana. Dengan empat dari lima penduduk hidup di wilayah rawan bencana, Indonesia menjadikan isu ini sebagai prioritas jangka panjang.

    Reformasi Sistem Pembiayaan Global: Suara Tuntas dari Negara Berkembang

    Tidak hanya soal pangan dan bencana, Gibran memasuki arena yang jauh lebih kompleks: sistem pembiayaan global. Dalam sesi pleno, dia menyampaikan pentingnya akses pembiayaan yang lebih adil bagi negara berkembang.

    “Wakil Presiden menegaskan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan untuk transisi hijau,” ujar Airlangga.

  • Kanselir Jerman Tegaskan Kedaulatan Ukraina Tak Bisa Ditawar!

    Kanselir Jerman Tegaskan Kedaulatan Ukraina Tak Bisa Ditawar!

    Jakarta –

    Pada Minggu (23/11), Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan kepada DW bahwa Eropa tengah menghadapi “ancaman serius” terhadap arsitektur keamanannya. Pernyataan itu disampaikan saat negosiasi atas rencana kontroversial Amerika Serikat (AS) terus berlangsung di Jenewa.

    Merz menegaskan, kedaulatan Ukraina tidak boleh dikorbankan dalam skema apa pun, termasuk dalam kesepakatan yang diinginkan Trump untuk disetujui sebelum Kamis (27/11).

    Apa kata Merz soal rencana perdamaian Ukraina?

    Berbicara kepada Michaela Küfner dari DW setelah KTT G20 di Johannesburg, Merz mengatakan bahwa Eropa sudah mengetahui rencana tersebut. Ia juga telah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump sebelum berangkat ke Afrika Selatan.

    “Kami mengetahui rencana 28 poin ini sejak Jumat lalu,” kata Merz.

    “Saya berbicara dengan Presiden Trump sebelum saya berangkat. Saya sampaikan bahwa kami bisa menyetujui beberapa poin, tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kami setujui. Dan saya tegaskan bahwa kami sepenuhnya sejalan dengan Ukraina, bahwa kedaulatan negara tersebut tidak boleh dipertaruhkan.”

    Ia menyebut negosiasi di Jenewa berlangsung serius dan dipimpin para penasihat keamanan nasional dari AS, Ukraina, dan Eropa. “Kami tidak tahu bagaimana hasil akhirnya,” ujar Merz.

    Namun pada akhirnya, kedaulatan Ukraina tidak boleh diganggu gugat.

    Merz mengatakan perang telah mengguncang stabilitas Eropa selama hampir empat tahun. “Kami melihat serangan serius terhadap infrastruktur kami. Kami melihat serangan besar terhadap keamanan siber kami. Ini ancaman mendalam bagi tatanan politik seluruh benua,” ujarnya. “Itulah alasan kenapa kami begitu terlibat.”

    Ia juga memperingatkan bahwa tanggal Kamis (27/11) yang ditetapkan Trump untuk menyelesaikan seluruh detail rencana tersebut tidak realistis. “Saya kira tidak mungkin menyepakat seluruh 28 poin,” katanya.

    Sejauh mana peran Eropa dalam rencana perdamaian ini?

    Merz menegaskan bahwa Eropa justru mengevaluasi langkah yang lebih kecil. Selain itu, menurutnya, Eropa juga masih memiliki kendali atas hasil akhir yang dapat dicapai.

    “Kami mencoba menentukan bagian mana dari rencana ini yang bisa disepakati secara bulat oleh Eropa, Amerika, dan Ukraina di satu sisi, serta Rusia di sisi lain,” katanya. “Ini sangat rumit… saat ini kami mencoba menyiapkan langkah sementara hingga Kamis. Dan saya tahu Presiden Trump ingin setidaknya ada hasil sementara pada hari itu.”

    Merz menegaskan bahwa Eropa memegang kendali atas elemen-elemen kunci dalam rencana tersebut. “Aset Rusia yang berada di Brussel tidak bisa mengirimkan ke Amerika. Itu tidak masuk akal,” katanya. Jadi, jika rencana ini benar-benar dijalankan, dukungan Eropa pasti diperlukan.

    Ia juga menyebut Cina bisa membantu menekan Rusia. “Cina bisa berperan. Cina bisa memberi tekanan tambahan pada Rusia untuk mengakhiri perang ini,” ujarnya.

    Merz menambahkan bahwa ia mengadakan “pertemuan panjang” dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang dalam rangka persiapan kunjungan kenegaraan tahun depan. Ia berharap gencatan senjata bisa dicapai sebelum kunjungan tersebut terlaksana.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    Tonton juga video “Putin Terima Rencana Perdamaian yang Dirancang Trump”

    (ita/ita)

  • Rusia Terus Serang Ukraina, 4 Orang Tewas-17 Luka

    Rusia Terus Serang Ukraina, 4 Orang Tewas-17 Luka

    Jakarta –

    Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina. Serangan drone Rusia di kota besar Ukraina, Kharkiv, menewaskan empat orang dan melukai 17 orang pada hari Minggu (23/11) waktu setempat.

    Serangan itu terjadi ketika para pejabat Amerika Serikat, Ukraina, dan Eropa berada di Jenewa, Swiss untuk membahas proposal guna mengakhiri perang Rusia yang telah berlangsung hampir empat tahun di Ukraina.

    “Saat ini, 17 orang diketahui terluka. Empat orang tewas,” kata Wali Kota Kharkiv, Igor Terekhov, yang melaporkan serangan malam itu dalam sebuah pesan di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Senin (24/11/2025).

    “Situasinya sungguh mengerikan ketika, terlepas dari negosiasi, pasukan Rusia menyerang objek sipil, infrastruktur sipil, bangunan tempat tinggal, ketika orang-orang sekarat — ini mengerikan,” kata Terekhov.

    Oleg Synegubov, kepala administrasi militer regional Kharkiv, menggambarkan serangan itu sebagai “besar-besaran”.

    Layanan darurat mengatakan serangan drone di dua distrik Kharkiv telah menyebabkan kebakaran dan kerusakan bangunan.

    “Tiga bangunan tempat tinggal dan sebuah fasilitas infrastruktur terbakar,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan kepala delegasi Ukraina, Andriy Yermak, mengatakan perundingan di Jenewa pada hari Minggu telah mencapai kemajuan.

    Presiden AS Donald Trump telah memberi Ukraina waktu hingga 27 November untuk menyetujui rencana kontroversialnya untuk mengakhiri konflik.

    Namun, pemerintah Ukraina menginginkan perubahan pada draf kesepakatan yang menerima berbagai tuntutan garis keras Rusia, dengan rencana 28 poin yang mengharuskan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayah ke Rusia, memangkas militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung dengan NATO.

    Tonton juga video “Putin Terima Rencana Perdamaian yang Dirancang Trump”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Bilang Ukraina Tak Tahu Terima Kasih, Zelensky Bilang Gini

    Trump Bilang Ukraina Tak Tahu Terima Kasih, Zelensky Bilang Gini

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Ukraina tidak tahu berterima kasih atas upaya Washington dalam mengakhiri perang. Presiden Volodymyr Zelensky langsung menepis tuduhan itu, dengan menegaskan Kyiv berterima kasih kepada AS dan Trump atas semua upaya untuk membantu negaranya.

    Komentar Trump itu disampaikan setelah Zelensky menolak untuk menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan AS untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Rencana perdamaian 28 poin itu dinilai banyak memenuhi tuntutan Moskow, termasuk yang mengharuskan Kyiv menyerahkan beberapa wilayahnya.

    Trump yang mendukung rencana perdamaian yang disusun pemerintahannya itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (24/11/2025), melontarkan serangan terhadap pemimpin Ukraina yang disebutnya “tidak mengungkapkan rasa terima kasih”, bahkan saat pasokan senjata AS terus mengalir ke Kyiv.

    “‘KEPEMIMPINAN’ UKRAINA TIDAK MENGUNGKAPKAN RASA TERIMA KASIH SAMA SEKALI ATAS UPAYA-UPAYA KITA,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    “DAN EROPA TERUS MEMBELI MINYAK DARI RUSIA. AS TERUS MENJUAL SENJATA DALAM JUMLAH BESAR KEPADA NATO, UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE UKRAINA,” sebutnya dalam postingan dengan menggunakan huruf kapital.

    Dalam postingannya, Trump menyalahkan mantan Presiden Joe Biden, yang disebutnya gagal mencegah perang antara Rusia dan Ukraina yang “dahsyat dan mengerikan”. Trump menilai perang tersebut tidak seharusnya terjadi.

    “SAYA MEWARISI PERANG YANG SEHARUSNYA TIDAK PERNAH TERJADI, PERANG YANG MERUGIKAN SEMUA ORANG, TERUTAMA JUTAAN ORANG YANG TEWAS DENGAN SANGAT TIDAK PERLU,” ucapnya.

    Merespons tuduhan itu, Zelensky menegaskan Ukraina berterima kasih kepada AS, dan khususnya Trump, atas semua upaya yang bertujuan membantu Kyiv.

    “Ukraina berterima kasih kepada Amerika Serikat, kepada setiap hati warga Amerika, dan khususnya kepada Presiden Trump atas bantuan, yang dimulai dengan (rudal) Javelin, yang telah menyelamatkan nyawa warga Ukraina,” ucap Zelensky dalam postingan Telegram setelah Trump melontarkan tuduhannya.

    Zelensky juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Eropa dan negara-negara G7 serta G20 atas bantuan mereka, dengan mengatakan bahwa upaya untuk mempertahankan dukungan ini sangatlah penting.

    “Inilah sebabnya kami bekerja dengan sangat hati-hati di setiap poin, setiap langkah menuju perdamaian. Semuanya harus dikerjakan dengan benar agar kita benar-benar dapat mengakhiri perang ini dan mencegah perang terulang kembali,” ujarnya.

    Para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Minggu (23/11) untuk membahas rencana perdamaian usulan Washington demi mengakhiri perang.

    Pertemuan ini digelar setelah Zelensky sebelumnya menolak rencana perdamaian itu, yang disebutnya memberikan “pilihan yang sangat sulit” bagi Ukraina.

    Berdasarkan rencana perdamaian usulan AS tersebut, Ukraina harus menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia, memangkas jumlah pasukan militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung NATO.

    Trump, pada Jumat (21/11), memberikan Zelensky batas waktu hingga 27 November mendatang untuk menyetujui rencana perdamaian itu.

    Tonton juga video “Zelensky Temui Trump di Gedung Putih, Bahas Permintaan Rudal Tomahawk”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Indonesia Bawa Agenda Strategis di KTT G20 Afrika Selatan, dari Pangan hingga AI

    Indonesia Bawa Agenda Strategis di KTT G20 Afrika Selatan, dari Pangan hingga AI

    Airlangga juga menyampaikan data kelaparan dunia yang dibahas dalam forum serta contoh program yang dapat diterapkan. Airlangga menyampaikan laporan terbaru dalam forum mencatat masih adanya persoalan kelaparan global yaitu sekitar 720 juta penduduk dunia masih dalam kelaparan. Terkait hal itu, program makan bergizi gratis sebagai contoh upaya yang dapat memberikan manfaat luas.

    Dalam pembahasan terkait bencana, Wakil Presiden menegaskan tantangan tidak hanya bersumber dari alam, tetapi juga akibat peran manusia. Isu-isu seperti Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel turut disebut sebagai latar penting perlunya penempatan kemanusiaan dalam tata kelola global serta peran G20 sebagai teladan.

    Wakil Presiden juga menghadiri mikta leaders gathering bersama pemimpin Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Indonesia juga mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan Ethiopia, Vietnam, Angola, Finlandia, serta pimpinan organisasi internasional seperti WTO dan UNCTAD.

    Airlangga menambahkan masih ada satu sesi tambahan yang akan kembali dihadiri Wakil Presiden pada rangkaian KTT G20 Afrika Selatan.

     

  • Menko Airlangga: KTT G20 Bahas Pertumbuhan Ekonomi Global hingga Pembiayaan Internasional

    Menko Airlangga: KTT G20 Bahas Pertumbuhan Ekonomi Global hingga Pembiayaan Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin penting dalam KTT G20 Leaders Summit Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 

    Airlangga menyampaikan KTT G20 kali ini mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability. Dalam KTT G20 itu, Wapres Gibran mengikuti dua sesi Leaders Summit. 

    Sesi pertama, lanjutnya, membahas tentang ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan. Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan. 

    Berdasarkan catatan Airlangga, Wapres menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi global harus kuat, stabil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang. 

    “Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara a.l. penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau,” paparnya dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025). 

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa negara-negara berkembang, terutama Indonesia, sangat menekankan pembiayaan internasional yang adil.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Wapres Gibran menyampaikan contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah. Salah satunya, sistem pembayaran dengan QRIS yang kini sudah diadopsi beberapa negara lain di Asean, bahkan negara lain di Asia termasuk Jepang dan Korea.

    Wapres, kata Airlangga, juga mendorong dialog di G20 mengenai kecerdasan artifisial (AI) dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju.

    Airlangga menambahkan Wapres menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis mengingat 270 juta penduduk dunia kelaparan.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya dapat mencapai seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.

    Airlangga juga melaporkan KTT G20 juga membahas mengenai pengurangan risiko bencana, tak hanya bencana alam tetapi juga bencana akibat tindakan manusia seperti yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel dan banyak wilayah lain. 

    “Berbagai  peristiwa itu menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan.”

  • Singgung Gaza, Gibran: Dunia tak boleh normalisasi penderitaan manusia

    Singgung Gaza, Gibran: Dunia tak boleh normalisasi penderitaan manusia

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza, Palestina, dan mengajak para pemimpin dunia untuk tidak menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah.

    Dalam sesi kedua KTT G20 yang dihadiri puluhan pimpinan negara, Gibran mengatakan bahwa bencana yang terjadi saat ini bukan hanya bencana alam, namun banyak bencana lainnya yang merupakan akibat dari tindakan manusia.

    “Kita melihat hal ini di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan dan mata pencaharian masyarakat,” kata Gibran yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Gibran menyoroti tragedi dan bencana kemanusiaan itu mengingatkan kita untuk menempatkan rasa kemanusiaan di jantung tata kelola global.

    Menurut Gibran, pemimpin dunia tidak boleh membiarkan penderitaan manusia itu menjadi sebuah normal baru.

    “Dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah menjadi normal baru,” kata Gibran.

    Gibran menambahkan bahwa kelompok negara yang tergabung dalam G20 sebagai forum yang mewakili 85 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh.

    “G20 memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh, memastikan bahwa pertumbuhan dan ketahanan menjadi dua sisi mata uang yang sama, mendorong harapan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua,” kata Gibran.

    Adapun dalam sesi kedua KTT G20, para pemimpin dunia membahas tema yang berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

    Gibran juga akan menyampaikan pidato pada sesi ketiga yang membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Minyak Dunia Anjlok, Pasar Cermati Rencana Damai Ukraina dan Sanksi AS

    Harga Minyak Dunia Anjlok, Pasar Cermati Rencana Damai Ukraina dan Sanksi AS

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia kembali merosot pada perdagangan Jumat waktu setempat, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendorong rencana perdamaian baru untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina.

    Sentimen pasar langsung tertekan karena rancangan tersebut dinilai berpotensi mengubah dinamika geopolitik global.

    Mengutip CNBC, Sabtu (22/11/2025), harga minyak Brent kontrak Januari turun 1,29% menjadi USD 62,56 per barel, melanjutkan pelemahan 0,2% pada sesi sebelumnya. Minyak WTI kontrak Januari juga anjlok 1,59% ke USD 58,06 per barel setelah ditutup melemah 0,5% pada Kamis.

    Tekanan tidak hanya terjadi pada harga minyak, tetapi juga pada saham-saham energi global. Indeks Stoxx Oil and Gas Eropa turun lebih dari 2,4%. Saham Shell dan BP merosot sekitar 1,4%, Equinor turun 2,3%, dan Siemens Energy anjlok hampir 8%.

    Di AS, dua raksasa minyak Exxon Mobil dan Chevron juga tidak luput dari tekanan. Masing-masing turun 1,1% dan 0,6% pada perdagangan Jumat.

    Koreksi harga minyak terjadi ketika investor mencermati dampak dari rencana damai yang dilaporkan telah disusun administrasi Trump untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun tersebut.