Negara: Uganda

Ramai-ramai Blokir WhatsApp, Simak Daftar Lengkapnya

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia resmi memberlakukan pembatasan terhadap layanan panggilan WhatsApp mulai Rabu (14/8). Pemerintah menuduh platform milik Meta itu gagal membagikan informasi penting yang dibutuhkan aparat dalam penyelidikan kasus penipuan dan terorisme.

Langkah Rusia ini menambah panjang daftar negara yang memilih memblokir atau membatasi akses WhatsApp, baik secara penuh maupun sebagian. Alasan pembatasan umumnya karena keamanan nasional, pengendalian arus informasi, hingga regulasi komunikasi digital.

Berikut daftar negara yang membatasi WhatsApp, dikutip dari Reuters, Jumat (15/8/2025).

Blokir Penuh WhatsApp

China yang mulai memblokir WhatsApp pada 2017 melalui sistem sensor internet ketat yang dikenal sebagai Great Firewall. Sistem ini menyaring dan memblokir lalu lintas data yang terhubung ke server luar negeri. Akibatnya, warga China beralih menggunakan aplikasi lokal seperti WeChat untuk komunikasi sehari-hari.

Korea Utara yang sejak 2016 melarang WhatsApp bersama platform besar lainnya seperti Facebook, YouTube, dan Twitter. Negara ini memiliki salah satu sistem internet paling tertutup di dunia, di mana akses informasi dikontrol ketat oleh pemerintah.

Blokir Sebagian WhatsApp

Beberapa negara tidak memblokir WhatsApp secara total, tetapi membatasi fitur tertentu seperti panggilan suara atau video berbasis internet (Voice over Internet Protocol/VoIP).

Rusia menjadi anggota terbaru kelompok ini dengan mulai membatasi WhatsApp sejak Rabu. Kebijakan ini muncul setelah bertahun-tahun berselisih dengan perusahaan teknologi asing terkait isu konten dan penyimpanan data pengguna.

Uni Emirat Arab (UEA) melarang sebagian besar layanan VoIP sejak 2017, sehingga panggilan suara dan video gratis antar-internet tidak bisa digunakan. Meski demikian, pesan teks WhatsApp tetap berfungsi. Pada 2020, pemerintah setempat sempat membuka akses panggilan internet, termasuk WhatsApp, selama penyelenggaraan Expo Dubai.

Qatar menerapkan pembatasan serupa terhadap panggilan VoIP, tetapi masih mengizinkan penggunaan pesan teks WhatsApp.

Mesir tidak memberlakukan larangan penuh, namun beberapa kali memperlambat akses atau kualitas panggilan melalui WhatsApp.

Yordania juga memiliki pembatasan terhadap layanan panggilan VoIP.

Larangan Sesekali (Pernah Memblokir) WhatsApp

Sejumlah negara tidak menetapkan larangan permanen, namun pernah memblokir WhatsApp dalam kondisi tertentu.

Iran mencabut larangan WhatsApp pada tahun lalu sebagai langkah awal untuk melonggarkan pembatasan internet yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Turki saat ini tidak melarang WhatsApp, tetapi dalam beberapa kesempatan di masa lalu, pemerintah memblokir layanan ini untuk meredam gejolak politik domestik.

Uganda pada 2021 melarang WhatsApp dan platform media sosial lain sebagai bentuk protes setelah Facebook memblokir akun-akun pro-pemerintah. Kebijakan ini kini telah dicabut.

Kuba juga pernah membatasi akses ke media sosial dan aplikasi pesan instan, termasuk WhatsApp, pada 2021 di tengah situasi politik yang memanas.

Amerika Serikat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melarang penggunaan WhatsApp pada seluruh perangkat resmi sejak Juni 2025, mengacu pada memo internal yang dikirim ke seluruh staf.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

15/08/2025 19:00
Sudan Selatan Bantah Perundingan dengan Israel Soal Relokasi Warga Gaza

Jakarta –

Pemerintah Sudan Selatan membantah adanya perundingan dengan Israel mengenai potensi relokasi warga Palestina dari Gaza ke negara Afrika Timur tersebut.

Kantor berita Associated Press sebelumnya melaporkan bahwa kedua negara terlibat dalam perundingan mengenai usulan Israel untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Sudan Selatan. Media tersebut mengutip enam orang yang mengetahui masalah tersebut.

“Dengan tegas membantah laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Pemerintah Republik Sudan Selatan terlibat dalam pembicaraan dengan negara Israel mengenai penempatan warga negara Palestina dari Gaza di Sudan Selatan,” kata Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (13/8) waktu setempat.

Dilansir media Al Jazeera, Kamis (14/8/2025), Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan bahwa klaim tersebut “tidak berdasar dan tidak mencerminkan posisi atau kebijakan resmi” pemerintah Sudan Selatan.

Beberapa pejabat Israel sebelumnya telah mengusulkan relokasi warga Palestina dari Gaza. Hal ini menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia akan dianggap sebagai pengusiran paksa, pembersihan etnis, dan melanggar hukum internasional.

Para kritikus rencana pemindahan tersebut khawatir warga Palestina tidak akan pernah diizinkan kembali ke Gaza. Mereka juga khawatir pemindahan massal tersebut dapat membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok wilayah kantong tersebut dan membangun kembali permukiman Israel di sana, sebagaimana diserukan oleh para menteri sayap kanan di pemerintahan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan ia ingin mewujudkan apa yang disebutnya “migrasi sukarela” bagi sebagian besar penduduk Gaza, sebuah kebijakan yang ia kaitkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya.

Menurut media Channel 12, selain Sudan Selatan, Israel juga dilaporkan tengah berunding membahas penempatan warga Gaza tersebut dengan empat negara lainnya, yakni Indonesia, Somaliland, Uganda dan Libya.

Tonton juga video “Israel Dikabarkan Berunding dengan 5 Negara untuk Terima Warga Gaza” di sini:

“Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” ujar seorang sumber diplomatik Israel kepada media Channel 12, seperti dilansir media Israel, The Times of Israel, Kamis (14/8/2025). Sumber itu menyebut Indonesia dan Somaliland sangat terbuka akan gagasan itu. Namun, belum ada keputusan konkret yang dibuat soal ini.

Somaliland adalah wilayah yang memisahkan diri dari Somalia yang dilaporkan berharap mendapatkan pengakuan internasional melalui kesepakatan tersebut.

Dalam wawancara dengan saluran berita i24News, Netanyahu menyuarakan dukungannya terhadap emigrasi massal warga Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa Israel sedang berkomunikasi dengan “beberapa negara” untuk menampung warga sipil yang mengungsi dari wilayah yang dilanda perang tersebut.

“Saya pikir ini adalah hal yang paling wajar,” kata Netanyahu. “Semua orang yang peduli terhadap Palestina dan mengatakan ingin membantu Palestina harus membuka pintu bagi mereka. Apa yang Anda khotbahkan kepada kami? Kami tidak mengusir mereka – kami memungkinkan mereka untuk pergi… pertama-tama, [meninggalkan] zona pertempuran, dan juga Jalur Gaza itu sendiri, jika mereka mau.”

Ketika ditanya mengapa proses tersebut belum mengalami kemajuan, Netanyahu menjawab: “Anda membutuhkan negara-negara penerima. Kami sedang berbicara dengan beberapa negara – saya tidak akan merincinya di sini.”

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

14/08/2025 15:52
Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza Nasional 14 Agustus 2025

Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela membantah Indonesia turut berunding dengan Israel untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.
Dia mengatakan, tidak pernah ada perundingan antara Indonesia dengan pemerintah Israel seperti yang diisukan oleh media Israel, The Times of Israel.
“Mengenai pertanyaan di atas (terkait dengan perundingan Israel dan Indonesia), dapat kami sampaikan bahwa tidak ada perundingan dengan Israel,” ucapnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (14/8/2025).
Adapun media The Times of Israel mengutip laporan Channel 12 yang menyebut sumber diplomatik Israel sedang berunding dengan lima negara untuk menerima warga Gaza, Palestina.
Lima negara tersebut adalah Indonesia, Somalia, Uganda, Sudan Selatan, dan Libya.
“Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” kata sumber diplomatik tersebut sambil menyebut Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang melakukan perundingan.
Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan evakuasi sementara 2.000 warga Gaza korban perang ke Pulau Galang.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Pulau Galang dipilih karena fasilitas penampungan sudah siap, mengingat tempat tersebut pernah dijadikan lokasi isolasi saat pandemi Covid-19.
“Kemarin Presiden (Prabowo) menyebut Pulau Galang, kita sedang melihat, karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan Covid-19, jadi ada infrastruktur yang sudah di sana,” ucap Sugiono, saat ditemui di kantor Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Sugiono mengatakan, upaya persiapan untuk menampung warga Palestina di Indonesia ini terus dimatangkan.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto, kata Sugiono, pernah meminta izin kepada negara-negara tetangga Palestina untuk melakukan evakuasi.
“Jadi, sewaktu-waktu itu bisa dilaksanakan, ya kita sudah siap,” imbuh dia.
Sugiono menuturkan, dalam pertemuan terakhir Prabowo dengan otoritas Palestina, mereka mengizinkan warga negaranya dirawat di Indonesia.
Namun, untuk izin dari negara-negara tetangga, Sugiono menyebut bahwa persetujuan masih dalam proses pembicaraan terus-menerus.
“Belum sampai ke sana (persetujuan), ya kan kemarin itu disampaikan, kita ada permintaan. Permintaan yang ngomongnya lebih teknis juga belum seperti apa, makanya kalau misalnya itu tiba-tiba terjadi, kita sudah siap,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 15:40
148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

1.Meksiko: 20 Maret 2025

2.Armenia: 21 Juni 2024

3.Slovenia: 4 Juni 2024

4.Irlandia: 22 Mei 2024

5.Norwegia: 22 Mei 2024

6.Spanyol: 22 Mei 2024

7.Bahama: 8 Mei 2024

8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

9.Jamaika: 24 April 2024

10.Barbados: 20 April 2024

11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

12.Kolombia: 3 Agustus 2018

13.Saint Lucia: 14 September 2015

14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

15.Swedia: 30 Oktober 2014

16.Haiti: 27 September 2013

17.Guatemala: 9 April 2013

18.Thailand: 18 Januari 2012

19.Islandia: 15 Desember 2011

20.Brasil: 3 Desember 2011

21.Grenada: 25 September 2011

22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

23.Dominika: 19 September 2011

24.Belize: 9 September 2011

25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

26.Honduras: 26 Agustus 2011

27.El Salvador: 25 Agustus 2011

28.Suriah: 18 Juli 2011

29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

30.Liberia: 1 Juli 2011

31.Lesotho: 3 Mei 2011

32.Uruguay: 16 Maret 2011

33.Paraguay: 29 Januari 2011

34.Suriname: 26 Januari 2011

35.Peru: 24 Januari 2011

36.Guyana: 13 Januari 2011

37.Chile: 7 Januari 2011

38.Ekuador: 27 Desember 2010

39.Bolivia: 17 Desember 2010

40.Argentina: 6 Desember 2010

41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

42.Venezuela: 27 April 2009

43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

45.Lebanon: 30 November 2008

46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

47.Montenegro: 24 Juli 2006

48.Timor Leste: 1 Maret 2004

49.Malawi: 23 Oktober 1998

50.Kirgistan: 1 November 1995

51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

53.Uzbekistan: 25 September 1994

54.Tajikistan: 2 April 1994

55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

56.Georgia: 25 April 1992

57.Turkmenistan: 17 April 1992

58.Azerbaijan: 15 April 1992

59.Kazakstan: 6 April 1992

60.Eswatini: 1 Juli 1991

61.Filipina: 1 September 1989

62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

63.Benin: 1 Mei 1989

64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

66.Rwanda: 2 Januari 1989

67.Bhutan: 25 Desember 1988

68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

69.Burundi: 22 Desember 1988

70.Botswana: 19 Desember 1988

71.Nepal: 19 Desember 1988

72.Kongo: 18 Desember 1988

73.Polandia: 14 Desember 1988

74.Oman: 13 Desember 1988

75.Gabon: 12 Desember 1988

76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

77.Mozambik: 8 Desember 1988

78.Angola: 6 Desember 1988

79.Kongo: 5 Desember 1988

80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

81.Uganda: 3 Desember 1988

82.Laos: 2 Desember 1988

83.Chad: 1 Desember 1988

84.Ghana: 29 November 1988

85.Togo: 29 November 1988

86.Zimbabwe: 29 November 1988

87.Maladewa: 28 November 1988

88.Bulgaria: 25 November 1988

89.Tanjung Verde: 24 November 1988

90.Korea Utara: 24 November 1988

91.Niger: 24 November 1988

92.Rumania: 24 November 1988

93.Tanzania: 24 November 1988

94.Hongaria: 23 November 1988

95.Mongolia: 22 November 1988

96.Senegal: 22 November 1988

97.Burkina Faso: 21 November 1988

98.Kamboja: 21 November 1988

99.Komoro: 21 November 1988

100.Guinea: 21 November 1988

101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

102.Mali: 21 November 1988

103.China: 20 November 1988

104.Belarus: 19 November 1988

105.Namibia: 19 November 1988

106.Rusia: 19 November 1988

107.Ukraina: 19 November 1988

108.Vietnam: 19 November 1988

109.Siprus: 18 November 1988

110.Republik Ceko: 18 November 1988

111.Mesir: 18 November 1988

112.Gambia: 18 November 1988

113.India: 18 November 1988

114.Nigeria: 18 November 1988

115.Seychelles: 18 November 1988

116.Slowakia: 18 November 1988

117.Sri Lanka: 18 November 1988

118.Albania: 17 November 1988

119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

120.Djibouti: 17 November 1988

121.Mauritius: 17 November 1988

122.Sudan: 17 November 1988

123.Afghanistan: 16 November 1988

124.Bangladesh: 16 November 1988

125.Kuba: 16 November 1988

126.Yordania: 16 November 1988

127.Madagaskar: 16 November 1988

128.Nikaragua: 16 November 1988

129.Pakistan: 16 November 1988

130.Qatar: 16 November 1988

131. Arab Saudi: 16 November 1988

132.Serbia: 16 November 1988

133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

134.Zambia: 16 November 1988

135.Aljazair: 15 November 1988

136.Bahrain: 15 November 1988

137.Indonesia: 15 November 1988

138.Irak: 15 November 1988

139.Kuwait: 15 November 1988

140.Libya: 15 November 1988

141.Malaysia: 15 November 1988

142.Mauritania: 15 November 1988

143.Maroko: 15 November 1988

144.Somalia: 15 November 1988

145.Tunisia: 15 November 1988

146.Turki: 15 November 1988

147.Yaman: 15 November 1988

148.Iran: 4 Februari 1988

Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

Australia

Kanada

Prancis

Malta

Portugal

Inggris

Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

Amerika Serikat

Panama

Jerman

Italia

Austria

Denmark

Lithuania

Moldova

Kroasia

Latvia

Yunani

Eritrea

Kamerun

Myanmar

Korea Selatan

Jepang

Israel

Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

(sef/sef)

[Gambas:Video CNBC]

12/08/2025 11:50
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani executive order terkait pengenaan tarif yang berlaku bagi negara-negara mitra dagang utamanya.

Trump mempertahankan tarif dasar 10% ke negara-negara di mana AS memiliki surplus perdagangan. Lalu, memberlakukan tarif 15% ke mitra dagang utama seperti Uni Eropa (UE), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

Sedangkan bagi Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya tarif yang diterapkan masih sama sesuai hasil negosiasi, yaitu di kisaran 19-20%. Untuk Indonesia masih tetap dikenakan 19% dari sebelumnya 32%.

Pemerintah menganggap, besaran tarif bea masuk yang telah diumumkan Trump pada Kamis malam lalu itu sudah cukup untuk memberikan daya saing ekspor komoditas-komoditas Indonesia ke AS dibanding negara mitra dagang AS lainnya.

“Indonesia kan seperti kita ketahui sudah selesai dan berlaku tanggal 7 dan seluruh negara ASEAN hampir selesai dan negara-negara yang di ASEAN 19%, kecuali Singapura tarifnya yang paling rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Menurut pemerintah, besaran tarif itu akan membuat kinerja ekspor Indonesia terjaga baik ke AS karena tak mengalami perbedaan dengan negara-negara kompetitor seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, maupun Pakistan.

“Karena beberapa negara ASEAN kan 19%, dan paling rendah negara yang memang dengan AS relatif baik. Selama ini juga sama, punya competitiveness terhadap Thailand maupun Malaysia dan sektornya agak mirip tapi ada perbedaan juga, yang penting india agak tinggi sedikit,” ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, meski tarif perdagangan resiprokal atau bea masuk yang dikenakan Trump ke Indonesia 19%, namun untuk sejumlah komoditas telah resmi ditetapkan menjadi lebih rendah hingga 0%, terutama komoditas-komditas strategis yang tidak dimiliki AS.

“Bahkan untuk copper konsentrat dan copper catode di nol kan jadi itu yang sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis antara lain copper dan itu US sudah umumkan juga,” papar Airlangga.

‘Jadi itu yang Indonesia sebut industrial comodities jadi secondary process sesudah ore, jadi sudah sejalan dengan apa yang kemarin diumumkan juga oleh secretary commerce dari white house,” tegasnya.

Berikut ini daftar negara yang tarifnya telah diumumkan Trump dan berlaku 7 Agustus 2025:

Suriah

Laos

Myanmar

Swiss

Irak

Serbia

Aljazair

Bosnia dan Herzegovina

Libya

Afrika Selatan

Brunei

India

Kazakhstan

Moldova

Tunisia

Bangladesh

Sri Lanka

Taiwan

Vietnam

Indonesia

Kamboja

Malaysia

Pakistan

Filipina

Thailand

Nikaragua

Afghanistan

Angola

Bolivia

Botswana

Kamerun

Chad

Kosta Rika

Pantai Gading

Republik Demokratik Kongo

Ekuador

Equatorial Guinea

Fiji

Ghana

Guyana

Islandia

Israel

Jepang

Yordania

Lesotho

Liechtenstein

Madagaskar

Malawi

Mauritius

Mozambik

Namibia

Nauru

Selandia Baru

Nigeria

Makedonia Utara

Norwegia

Papua Nugini

Korea Selatan

Trinidad dan Tobago

Turki

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zambia

Zimbabwe

Brasil

Kepulauan Falkland

Inggris

Uni Eropa

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

01/08/2025 14:10
Rabu pagi, kualitas udara Jakarta terburuk ketiga di dunia

Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di Jakarta pada Rabu pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.52 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 159 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 66,5 mikrogram per meter kubik.

Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta, yaitu bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

Sedangkan kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama, yaitu Kinshasa (Kongo-Kinshasa) di angka 189, urutan kedua Kampala (Uganda) di angka 162, urutan keempat Lahore (Pakistan) di angka 157 dan urutan kelima Santiago de Chile, (Cile) di angka 143.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meluncurkan platform pemantau kualitas udara terintegrasi yang didukung 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tersebar di wilayah kota metropolitan tersebut.

Dari SPKU tersebut, kemudian data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara. Hal ini dibuat sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

Laman ini juga menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/07/2025 06:07
Pakailah masker, kualitas udara Jakarta terburuk kedua di dunia

Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di Jakarta pada Selasa pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 159 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 67 mikrogram per meter kubik.

Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta, yaitu bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

Sedangkan kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama, yaitu Kinshasa (Kongo-Kinshasa) di angka 191, urutan ketiga Kampala (Uganda) di angka 156, urutan keempat Delhi (India) di angka 153 dan urutan kelima Addis Ababa, (Etiopia) di angka 146.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meluncurkan platform perantau kualitas udara terintegrasi yang didukung 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tersebar di wilayah kota metropolitan tersebut.

Dari SPKU tersebut, kemudian data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara. Hal ini dibuat sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

Laman ini juga menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/07/2025 06:30
Defisit Perdagangan dengan Uganda, Indonesia Didorong Tingkatkan Ekspor Baru

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Uganda Wilson Mbasu Mbadi menyoroti ketidakseimbangan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan negaranya.

Mbadi menuturkan, hingga pertengahan 2025, Indonesia masih mencatatkan defisit perdagangan dengan negara di kawasan Afrika Timur tersebut. Mengutip United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), Mbadi menuturkan, ekspor Indonesia ke Uganda hingga Juni 2025 mencapai US$16,8 juta.

Produk Indonesia ke Uganda mencakup barang-barang seperti besi, baja, mesin, serta obat-obatan.

Sementara itu, ekspor Uganda ke Indonesia pada rentang waktu yang sama adalah sebesar US$39,43 juta. Dia menjelaskan, ekspor Uganda ke Indonesia mencakup komoditas seperti kakao, biji minyak (oilseeds), kulit hewan, dan lain-lain.

Meski demikian, Mbadi menyebut pihak Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan ketidakseimbangan tersebut. Menurutnya, hal tersebut justru dapat menjadi titik awal bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan perdagangannya.

“Karena ini akan membuka peluang bagi Indonesia dan Uganda untuk meningkatkan volume ekspor dan mendiversifikasi produk ekspor, termasuk kopi, teh, vanila, dan ikan air tawar berkualitas tinggi,” jelas Mbadi dalam Uganda-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

Adapun, ke depannya Uganda mendorong peningkatan ekspor produk unggulan seperti kopi, teh, vanila, ikan air tawar, susu, buah, dan bunga.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

“Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya, namun kalau kita melihatnya, peluang. Jadi, peluang untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” katanya.

Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

“Jadi justru pasar-pasar non-konvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

11/07/2025 10:00
Neraca Dagang RI Tekor dari Uganda, Kemendag Bilang Begini

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia masih memiliki potensi untuk membalik neraca perdagangan Indonesia—Uganda dari defisit menjadi surplus.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

Berdasarkan data yang dipaparkan Roro, terlihat neraca perdagangan Indonesia—Uganda mencatatkan defisit senilai US$44,25 juta pada 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada Januari—April 2025, neraca perdagangan kedua negara ini kembali mencatatkan defisit sebesar US$35,97 juta.

“Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya. Namun kalau kita melihatnya, oportunitas. Jadi, oportunitas untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” kata Roro saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Pearl of Africa Business Forum – Indonesia Chapter Exploring Strategic Investment Opportunities in Uganda’s Key Sectors di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

“Jadi justru pasar-pasar nonkonvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

“Furnitur adalah yang besar, dan kami mengekspor cukup banyak ke daerah-daerah seperti Eropa, Amerika, juga. Tapi mungkin ini, ini mungkin menarik bagi pasar Uganda, juga, dan saya berharap bahwa hari ini melayani kesempatan bagi kita untuk belajar dari satu sama lain,” ujarnya.

Sepanjang Januari—April 2025, total perdagangan Indonesia—Uganda mencapai US$52,82 juta. Namun, neraca dagangnya masih didominasi impor dari Urganda sepanjang empat bulan pertama 2025.

Secara terperinci, pada Januari—April 2025, nilai ekspor Indonesia ke Uganda hanya mencapai US$8,4 juta. Di sisi lain, nilai impor dari Urganda ke Indonesia US$44,39 juta.

Namun demikian, Roro optimistis masih ada peluang untuk Indonesia mendorong peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia—Uganda ke depan.

Sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia ke Uganda didominasi komoditas baja dan stainless senilai US$5,8 juta dengan pangsa 68,87%. Komoditas lain yang diekspor ke Urganda adalah minyak nabati yang nilainya mencapai US$1,88 juta atau sekitar 22,42%.

Selain itu, Roro mengungkap Indonesia mengekspor kaca ke Uganda sebanyak US$274.000 dengan pangsa sebesar 3,26%.

Di sisi lain, pada periode yang sama, komoditas yang diimpor Indonesia dari Uganda adalah biji kakao senilai US$44,02 juta dan kulit domba/domba yang telah disamak senilai US$349.000.

“Komoditas utama kita mencakup baja, termasuk baja tahan karat, minyak nabati, serta kaca. Sementara dari Uganda ke Indonesia, salah satu komoditas utama adalah biji kakao,” tandasnya.

11/07/2025 08:52
Kemendag Dorong Penguatan Kerja Sama Dagang RI-Uganda

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong penguatan kerja sama perdagangan Indonesia dan Uganda di tengah tensi geopolitik.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dalam acara bertajuk Pearl of Africa Business Forum – Indonesia Chapter Exploring Strategic Investment Opportunities in Uganda’s Key Sectors di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

“Seperti yang kita ketahui, meskipun terdapat ketidakpastian ekonomi global dan situasi geopolitik yang menantang saat ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uganda tetap cukup kuat,” ujar Roro.

Secara umum, Roro menuturkan bahwa total perdagangan antara Indonesia dan Uganda menunjukkan tren peningkatan sebesar 47,25% dari 2020–2024, yakni dari US$8,93 juta pada 2020 menjadi US$55,35 juta pada 2024.

Teranyar, total perdagangan Indonesia—Uganda mencapai US$52,82 juta pada Januari—April 2025. Kendati demikian, Roro mengakui neraca perdagangan Indonesia—Uganda masih didominasi impor dari Uganda sepanjang empat bulan pertama 2025.

Secara terperinci, pada Januari—April 2025, nilai ekspor Indonesia ke Urganda hanya mencapai US$8,4 juta. Di sisi lain, nilai impor dari Uganda ke Indonesia US$44,39 juta.

“Dari angka-angka ini, saya percaya masih banyak peluang yang dapat kita kembangkan dan eksplorasi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kerja sama perdagangan [Indonesia—Uganda] di masa mendatang,” ujarnya.

Sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia ke Uganda didominasi komoditas baja dan stainless senilai US$5,8 juta dengan pangsa 68,87%. Komoditas lain yang diekspor ke Urganda adalah minyak nabati yang nilainya mencapai US$1,88 juta atau sekitar 22,42%.

Selain itu, Roro mengungkap Indonesia mengekspor kaca ke Uganda sebanyak US$274.000 dengan pangsa sebesar 3,26%.

Di sisi lain, pada periode yang sama, komoditas yang diimpor Indonesia dari Uganda adalah biji kakao senilai US$44,02 juta dan kulit domba/domba yang telah disamak senilai US$349.000.

“Komoditas utama kita mencakup baja, termasuk baja tahan karat, minyak nabati, serta kaca. Sementara dari Uganda ke Indonesia, salah satu komoditas utama adalah biji kakao,” pungkasnya.

11/07/2025 08:21