Xcloud.id

Negara: Turki

  • Ledakan Gas Terjadi di Turki, 5 Orang Tewas-50 Lainnya Terluka

    Ledakan Gas Terjadi di Turki, 5 Orang Tewas-50 Lainnya Terluka

    Istanbul –

    Ledakan gas terjadi di salah satu restoran di Turki barat. Imbas insiden tersebut, 5 orang dilaporkan tewas.

    “Ledakan gas di sebuah restoran di Turki barat telah menewaskan lima orang dan melukai lebih dari 50 lainnya,” kata Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya dilansir AFP, Senin (1/7/2024).

    Ali Yerlikaya mengatakan pada X bahwa 57 orang terluka akibat ledakan yang disebabkan oleh botol gas.

    “Ledakan tersebut, yang terjadi di kota Torbali di selatan kota Izmir, sangat dahsyat hingga terdengar hingga bermil-mil jauhnya,” katanya menurut berita resmi Anadolu.

    Gambar yang disiarkan di saluran televisi menunjukkan beberapa bangunan hancur akibat ledakan. Jendel-jendeal mobil juga pecah imbas ledakan tersebut.

    (maa/maa)

  • Ngeri Kebakaran Hutan Hanguskan Desa Turki, 5 Orang Tewas-44 Luka

    Ngeri Kebakaran Hutan Hanguskan Desa Turki, 5 Orang Tewas-44 Luka

    Ankara –

    Kebakaran hutan melanda beberapa desa di wilayah Turki bagian tenggara semalam. Nahas, sedikitnya lima orang tewas dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka, dengan 10 orang di antaranya luka parah.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (21/6/2024), Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca dalam pernyataannya menyebut kebakaran hutan itu melalap dua wilayah di dekat kota Mardin, Turki bagian tenggara.

    “Lima orang tewas dan 44 orang lainnya mengalami luka-luka, dengan 10 orang di antaranya luka serius,” tutur Koca dalam pernyataan via media sosial X pada Jumat (21/6) waktu setempat.

    Koca tidak menjelaskan lebih lanjut soal dugaan penyebab kebakaran hutan yang memakan korban jiwa tersebut.

    Namun laporan media Al Jazeera menyebut kebakaran itu bermula dari aktivitas pembakaran sisa panen. Dengan semakin dikobarkan oleh angin, kebakaran bergerak cepat melintasi area desa Koksalan, Yazcicegi dan Bagacik.

    Sejumlah foto yang diunggah ke media sosial menunjukkan kobaran api sangat besar menerangi langit malam, dengan kepulan asap menjulang ke udara.

    Dalam pernyataannya, Koca juga menyebut bahwa empat tim darurat dan sedikitnya 35 ambulans telah dikerahkan ke lokasi terdampak kebakaran hutan.

    Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, dalam pernyataan terpisah, menyebut kebakaran hutan itu mulai terjadi pada Kamis (20/6) malam waktu setempat di area berjarak sekitar 30 kilometer di sebelah selatan kota Diyarbakir, dan dengan cepat menyebar karena angin kencang.

    Yerlikaya mengatakan bahwa kebakaran hutan itu berdampak pada lima desa di area antara Diyarbakir dan Madin.

    “Sayangnya, tiga warga area Diyarbakir dan dua warga area Mardin kehilangan nyawa mereka,” tulis Yerlikaya dalam pernyataan via media sosial X.

    Gubernur Diyarbakir, Ali Ihsan Su, dalam pernyataan terpisah pada Jumat (21/6) waktu setempat menyebut para petugas pemadam kebakaran telah berhasil mengendalikan kobaran api.

    Sementara itu, menurut laporan kantor berita Anadolu Agency, di wilayah Turki bagian barat laut, para petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kebakaran hutan di dekat kota Ayvacik, Provinsi Canakkale.

    Tidak ada korban luka akibat kebakaran hutan di area tersebut, namun otoritas setempat terpaksa mengevakuasi warga desa kecil bernama Camkoy sebagai tindakan pencegahan.

    Kebakaran tersebut merupakan salah satu dari beberapa kebakaran hutan yang melanda Provinsi Canakkale dalam sepekan terakhir, saat angin kencang berhembus dan suhu musim panas sangat terik.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perang di Ukraina Terus Berkecamuk, Arab Saudi Bisa Jadi Mediator?

    Perang di Ukraina Terus Berkecamuk, Arab Saudi Bisa Jadi Mediator?

    Jakarta –

    Pada akhirnya, sama seperti Indonesia, Arab Saudi tidak menandatangani dokumen final konferensi internasional tentang Ukraina di Swiss. Arab Saudi keberatan dengan frasa bahwa Rusia bertanggung jawab atas “perang yang sedang berlangsung melawan Ukraina”, yang terus menyebabkan “penderitaan dan kehancuran manusia yang luas”.

    Selama KTT di Swiss, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al Saud menyatakan keprihatinannya tentang formulasi itu. Arab Saudi menekankan mendukung upaya perdamaian, namun setiap proses yang kredibel memerlukan partisipasi Rusia, demikian tulis Al-Jazeera.

    Beberapa pengamat mengatakan, Rusia mungkin akan diundang dalam konferensi lanjutan. Di mana konferensi lanjutan itu akan dilaksanakan, masih belum ditetapkan. Selain Turki, Arab Saudi dianggap berpotensi menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan dengan partisipasi Rusia.

    Ingin menjadi penengah di panggung internasional

    “Haluan politik Riyadh memang sesuai dengan kepentingan nasionalnya,” kata Sebastian Sons, pengamat politik di Pusat Penelitian Terapan dalam Kemitraan dengan Timur, CARPO, di Bonn. Arab Saudi sejauh ini tidak ingin memihak ke pihak mana pun dalam konflik tersebut dan tidak ingin dianggap pendukung salah satu kubu. “Sebaliknya, Arab Saudi mengandalkan otonomi strategis dan berusaha untuk tetap berhubungan dengan semua pemain dunia dan dengan demikian mendapatkan pengaruh diplomasi,” kata Sons.

    Cinzia Bianco, pakar Arab Saudi di lembaga pemikir Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa ECFR, kurang setuju dengan pandangan itu. “Tentu ada beberapa harapan dari Ukraina terhadap Riyadh,” kata Cinzia, merujuk pada konferensi perdamaian sebelumnya dengan peserta dari lebih dari 40 negara – termasuk Cina – di Jeddah pada Agustus 2023.

    Rangkaian konferensi itu memang tidak membuahkan hasil yang konkrit. Namun menurut Saudi Press Agency, pihak kerajaan setidaknya merumuskan tujuan simbolis mereka, yaitu “menciptakan landasan bersama yang membuka jalan bagi perdamaian.”

    Arab Saudi, yang juga ingin memperbaiki citra negatifnya di panggung internasional mengenai isu hak asasi manusia, bersedia melakukan mediasi tidak hanya terkait dengan Ukraina. Menurut laporan media, menteri luar negeri Saudi mengambil bagian dalam pertemuan virtual dengan rekan-rekannya dari negara-negara lain di kawasan pada tanggal 3 Juni, yang membahas upaya mediasi Qatar, Mesir dan Amerika Serikat dalam perang Gaza. Menteri Luar Negeri Saudi kembali menegaskan kesediaan negaranya untuk mendukung upaya tersebut. Riyadh memelihara kontak tidak hanya dengan Palestina dan “negara-negara saudara” Arabnya, tetapi juga – meskipun masih secara informal – dengan pihak Israel, yang dengannya mereka berupaya melakukan normalisasi.

    Arab Saudi makin percaya diri

    “Namun demikian, inisiatif diplomatik Riyadh menunjukkan seberapa besar kepercayaan diri Saudi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Sebastian Sons. “Pemerintah di Riyadh, tidak lagi ingin dianggap sebagai agen perwakilan dan mitra junior Barat, dan tentu saja bukan Amerika Serikat. Sebaliknya, mereka ingin dihormati sebagai aktor independen yang dapat memainkan peran penting di panggung politik dunia sebagai sebuah negara mediator.”

    Cinzia Bianco berpandangan serupa. Arab Saudi ingin mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan menengah di dunia multipolar, katanya. Artinya, negara ini ingin selalu hadir ketika topik-topik seperti masa depan perdagangan dunia, penggunaan teknologi, energi, dan iklim dibahas di forum-forum penting. “Jika Riyadh memainkan kartunya dengan cerdik dalam perundingan ini, tentu saja setidaknya sebagian tujuannya dapat tercapai,” pungkas Cinzia Bianco.

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Akhirnya, Turki Bisa Beli Jet Tempur F-16 AS Senilai Rp 377 T!

    Akhirnya, Turki Bisa Beli Jet Tempur F-16 AS Senilai Rp 377 T!

    Ankara –

    Turki dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani kontrak pembelian puluhan jet tempur F-16. Penandatanganan dilakukan setelah Washington akhirnya menyetujui kesepakatan senilai US$ 23 miliar (Rp 377 triliun), menyusul negosiasi panjang yang berlangsung selama berbulan-bulan.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (14/6/2024), penandatanganan kontrak pembelian jet tempur F-16 buatan AS ini diungkapkan oleh sejumlah sumber pada Kementerian Pertahanan Turki pada Kamis (13/6) waktu setempat.

    “Kontrak telah ditandatangani dan delegasi dari kedua pihak sedang merundingkan rinciannya,” ucap sumber-sumber di Kementerian Pertahanan Turki itu.

    Berdasarkan kesepakatan itu, Turki akan mendapatkan 40 unit baru jet tempur F-16 dan mendapatkan upgrade atau pembaruan untuk 79 unit jet F-16 yang sudah dimiliki oleh militer Turki.

    Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS memuji “langkah maju yang besar” dalam pembelian jet tempur F-16 baru oleh Turki, dan menyebutnya sebagai “F-16 paling canggih yang pernah tersedia hanya untuk sekutu dan mitra terdekat”.

    “Hanya contoh terbaru dari komitmen abadi AS terhadap kemitraan keamanan dengan Turki,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan via media sosial.

    Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, Departemen Luar Negeri AS telah memberi tahu Kongres soal perjanjian dengan Turki itu pada Januari lalu, juga soal penjualan terpisah 40 unit jet siluman F-35 kepada Yunani senilai US$ 8,6 miliar.

    Sebelum akhirnya ditandatangani, AS tidak memberikan lampu hijau untuk transaksi tersebut hingga instrumen ratifikasi Turki atas keanggotaan baru Swedia dalam aliansi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik (NATO) tiba di Washington.

    Parlemen Turki meratifikasi keanggotaan Swedia dalam NATO pada Januari lalu setelah lebih dari setahun penundaan, yang membuat kecewa negara-negara Barat yang menginginkan persatuan dalam menghadapi perang Rusia melawan Ukraina.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin NATO di Washington bulan depan.

    Erdogan dijadwalkan akan melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden bulan lalu, namun pertemuan yang seharusnya menjadi yang pertama di antara keduanya di Gedung Putih harus ditunda karena masalah penjadwalan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pesawat Latih Militer Turki Jatuh, 2 Pilot Tewas

    Pesawat Latih Militer Turki Jatuh, 2 Pilot Tewas

    Jakarta –

    Sebuah pesawat latih militer Turki jatuh di wilayah Turki tengah, menewaskan dua pilot di dalamnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (4/6/2024), Kementerian Pertahanan Turki mengatakan bahwa pesawat itu lepas landas dari pangkalan militer di Kayseri dalam penerbangan pelatihan, dan kemudian jatuh. Belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

    Foto-foto di media Turki menunjukkan asap hitam mengepul dari bangkai pesawat yang hangus dan setengah hancur di lahan pertanian.

    Dari foto-foto yang didapat kantor berita Anadolu Agency, terlihat para petugas pemadam kebakaran, penyelamat dan polisi sedang bekerja di lokasi tersebut.

    “Saya menyampaikan belasungkawa saya kepada keluarga para martir, kepada tentara heroik kami, dan kepada bangsa kami,” tulis Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya dalam postingan di media sosial X, sebelumnya Twitter.

    (ita/ita)

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yunani dan Turki Ingin Pererat Hubungan Dagang

    Yunani dan Turki Ingin Pererat Hubungan Dagang

    Athena –

    Turki dan Yunani sejak lama dipisahkan jurang konflik, yang sebagian besar berpusar pada kisruh soal perbatasan laut dan status Pulau Siprus yang terbelah dua sejak invasi Turki sekitar 50 tahun lalu.

    Selama ini, ketegangan antara Athena dan Ankara seringkali mengarah kepada konflik militer. Namun sekitar satu setengah tahun yang lalu, kedua musuh bebuyutan ingin mengupayakan damai lewat dialog.

    Hasilnya, pesawat tempur Turki dan Yunani tidak lagi berpatroli di atas Laut Aegea sudah sejak 18 bulan terakhir. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga tidak lagi melayangkan serangan verbal ke arah negeri jiran. Pada Desember 2023, dia berkunjung ke Athena dan menandatangani perjanjian persahabatan dengan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis.

    Pada Senin (13/5), giliran Mitsotakis yang mengunjungi ibu kota Ankara. Tapi harapan yang sempat meruak pada awal 2024, kembali surut seiring buntunya perundingan seputar garis perbatasan atau status Siprus.

    Meski demikian, Mitsotakis dan Erdogan bersikeras menampilkan “agenda positif” yang ingin diupayakan dalam relasi kedua negara. Keduanya mengaku puas atas prospek kerja sama di bidang pariwisata, perdagangan dan manajemen kebencanaan.

    Polemik Hamas

    Kedua kepala negara berkesan berusaha mengecilkan perbedaan, kecuali menyangkut perang di Jalur Gaza.

    Ketika perdana menteri Yunani menegaskan hak Israel untuk membela diri, presiden Turki menuduh Israel melakukan genosida. Erdogan juga menolak penetapan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Tapi ketimbang perbedaan sikap, Mitsotakis lebih memilih menegaskan kesamaan. “Mengenai masalah Hamas, kami memiliki pendapat yang berbeda. Namun kami setuju bahwa gencatan senjata segera diperlukan, terutama untuk melindungi warga sipil Palestina.”

    Pendekatan diplomatik berbuah manis

    Mitsotakis dan Erdogan mengaku lebih memilih fokus pada isu yang sudah disepakati. Perdana Menteri Yunani berbicara tentang “normalitas produktif” dalam kerja sama dengan presiden Turki, yang telah bertemu sebanyak empat kali dalam sepuluh bulan terakhir.

    Hasil positif dari pemulihan hubungan Yunani-Turki mencakup, antara lain, kerja sama dalam mencegah krisis pengungsi dan kemudahan visa bagi warga negara Turki yang ingin mengunjungi pulau-pulau tertentu di Yunani.

    Kedua kepala negara menilai penting untuk lebih memperdalam kerja sama di laut dan darat untuk mencegah migrasi ilegal. Erdogan juga mendukung kerja sama yang lebih erat dengan Yunani dalam memerangi terorisme.

    Mereka menegaskan kembali tujuan yang sudah ditetapkan pada bulan Desember untuk menggandakan volume perdagangan bilateral menjadi USD10 miliar dalam lima tahun ke depan, serta merayakan pembentukan Dewan Ekonomi Yunani-Turki.

    Mitsotakis dan Erdogan juga menandatangani nota kerja sama dalam penanganan bencana alam, berdasarkan solidaritas timbal balik kedua negara saat terjadi gempa.

    Kebuntuan di Siprus

    Meski Erdogan berulang kali menekankan bahwa “tidak ada masalah antara Yunani dan Turki yang tidak dapat diselesaikan, tidak peduli seberapa besar masalah tersebut,” terlihat jelas bahwa kedua negara memiliki posisi yang sangat berbeda mengenai berbagai isu sentral.

    Dia menyerukan “solusi yang adil” terhadap masalah Siprus, dengan merujuk pada “solusi dua negara merdeka”. Bagi Yunani, Siprus dan PBB, satu-satunya solusi yang dapat diterima adalah reunifikasi total.

    Erdogan menilai, “minoritas Turki” di Yunani dapat membangun “jembatan persahabatan” antara kedua bangsa. Namun pemerintah Yunani tidak mengakui minoritas Turki, melainkan hanya minoritas Muslim. Karena begitulah penduduk Turki dan Yunani digolongkan secara eksplisit dalam Perjanjian Lausanne yang mengatur hubungan kedua negara pada tahun 1923.

    Namun perbedaan terbesar dirasakan dalam isu Biara Khora yang kini diubah menjadi masjid oleh Erdogan. Khora adalah gereja peninggalan era Bizantium dan berfungsi sebagai museum sejak pendirian Republik Turki. Bangunan bersejarah itu sejak lama mendapat status warisan dunia UNESCO.

    Mitsotakis sempat berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Erdogan. Setelah pertemuan, dia mengaku telah mengungkapkan keprihatinannya secara langsung, namun menegaskan pentingnya “menjaga nilai kultural dari situs ini agar bisa dikunjungi oleh semua pihak.”

    rzn/as

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Bangun Tembok di Perbatasan Afghanistan

    Iran Bangun Tembok di Perbatasan Afghanistan

    Jakarta –

    Tembok beton itu niatnya dibangun setinggi empat meter, dilengkapi kawat berduri dan membentang sepanjang 74 kilometer, di lokasi yang selama ini menjadi jalur lintasan penyelundupan di perbatasan dengan Afganistan. Untuk itu, Dewan Keamanan Nasional Iran sudah menganggarkan dana sekitar tiga miliar Euro.

    Adalah angkatan bersenjata yang mendapat mandat memperkuat perbatasan di Provinsi Razavi Khorasan. Pengerjaannya akan memakan waktu selamat tiga tahun, lapor kantor berita IRNA.

    Menurut pemerintah di Teheran, wilayah Khorasan yang dibagi ke dalam tiga provinsi di timur laut Iran merupakan tujuan utama penyelundupan dan migrasi ilegal.

    Iran dan Afganistan sejatinya berbagi perbatasan sepanjang 950 kilometer. Sebagian melintasi pegunungan tinggi dan gurun pasir. Kesukaran itu tidak mengendurkan niat banyak pengungsi yang melintas secara ilegal karena melarikan diri dari perang saudara, kemiskinan atau kekuasaan Taliban di Afganistan.

    Risiko serangan ISK di Iran

    Situasi keamanan di perbatasan Afganistan memburuk sejak dikuasai Taliban. Pada tahun 2021, pasukan dari kedua negara terlibat baku tembak. Ketegangan itu diyakini membuka celah bagi kelompok teror Islamic State Provinsi Khorasan, ISK, untuk menyusup ke Iran. Dalam tiga tahun terakhir, ISK sudah berulangkali melancarkan serangan teror di negeri jiran.

    Awal Januari 2024 silam, dua ledakan di kota Kerman menewaskan 89 orang. Islamic State mengklaim diri bertanggung jawab, sebagaimana pada serangan di bulan Oktober 2022, ketika belasan orang meninggal dunia dalam serangan di kota Shiraz.

    Sebagaimana Taliban, Islamic State berideologi fundamentalisme Sunni yang menganggap Syiah sebagai aliran sesat. Sejak pergantian kekuasaan di Afganistan, militer Iran giat memperkuat pengamanan di perbatasan. Kendati begitu, perlintasan ilegal tetap menjadi bagian keseharian.

    Hampir 4,5 juta pengungsi dari Afganistan

    Kebanyakan enggan mendaftarkan diri karena takut dideportasi. Kedekatan budaya dan bahasa memudahkan para pengungsi Afganistan untuk membaur dan menghilang dari pantauan otoritas di Iran. Tapi sebagian besar pengungsi diyakini tidak ingin menetap, melainkan hanya singgah dalam perjalanan menuju Eropa.

    Situasi ini disadari Turki, jiran di barat Iran. Alhasil, pemerintah di Ankara membangun tembok setinggi tiga meter sepanjang 170km dari 560km perbatasan yang membentang antara kedua negara.

    Tembok sumber perkara

    Sudah sejak tiga puluh tahun Iran berniat membangun tembok di perbatasan. Proyek konstruksi pertama dicanangkan pada tahun 1992. Saat itu, tembok sepanjang 30km dibangun di Provinsi Sistan-Beluchestan, bukan demi menghadang migrasi, melainkan mencegah penyelundupan bensin dari Iran menuju Afganistan dan sebaliknya opium dari Afganistan menuju Iran.

    Namun tembok itu dibangun menjorok masuk ke dalam wilayah Iran. Sebabnya, terdapat hampir 2.000 hektar lahan petani Iran yang berada di antara perbatasan dengan Afganistan. Mereka diizinkan melintasi tembok demi menggarap lahan.

    Namun para petani acap menjadi sasaran serangan Taliban, yang menganggap tembok sebagai penanda batas dan mengira beroperasi di wilayah sendiri. Mereka dikabarkan acap menganiaya dan merampas mesin milik petani Iran.

    “Tembok ini bukanlah tembok perbatasan atau tembok keamanan,” keluh Mohammad Sargazi, anggota parlemen provinsi Sistan-Baluchestan, dalam wawancara media Iran. “Tembok ini hanya mempersulit hidup petani Iran,” tegasnya lebih lanjut. Anggota parlemen lain dari provinsi tersebut bahkan menuntut agar tembok dirobohkan.

    rzn/as

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biara Khora di Turki Kembali Jadi Masjid Kariye

    Biara Khora di Turki Kembali Jadi Masjid Kariye

    Jakarta –

    Selama 450 tahun Biara Khora berfungsi sebagai rumah ibadah bagi umat Kristen di era Konstantinopel. Fungsi tersebut mulai berubah di bawah kekuasaan Sultan Mehmet dari Uthmaniyyah yang menamai kota di dua benua itu sebagai Istanbul pada 1453 dan mengalihkan banyak bangunan gereja menjadi masjid, termasuk Hagia Sophia.

    Biara Khora akhirnya menjadi Masjid Kariye. Mosaik dan karya seni fresko dari tradisi Kekristenan, yang memenuhi dinding dalam bangunan, ditutup oleh lapisan untuk menjamin ibadah solat.

    “Direbut” sebagai masjid

    Seiring berdirinya Republik Turki pada 1923 oleh Mustafa Kemal Atatrk, kedua bangunan bersejarah dialihfungsikan sebagai museum. Status tersebut kembali diubah pada tahun 2018 oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika mengumumkan Hagia Sophia sebagai rumah ibadah umat muslim, dan Masjid Kariye pada tahun 2020.

    Bagi pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, perubahan status kedua warisan budaya UNESCO itu menyimpan klaim abadi sebagai pewaris kekuasaan Uthmaniyyah dengan mengedepankan corak keislaman.

    Dalam publikasi teranyar, pemerintah Turki menggunakan istilah “penaklukan” ketika mengumumkan perubahan fungsi bangunan. Pun kantor urusan agama di Turki, Diyanet, menyebut kembalinya Haga Sophia dan Biara Khora sebagai “pampasan perang,”

    “Hagia Sophia adalah bukti bahwa kita sekarang menduduki kawasan ini. Hagia Sophia ibaratnya adalah pedang penaklukan, hak berkuasa atas Turki,” kata orang kepercayaan Erdoan, Numan Kurtulmu, tahun 2020 silam.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sejarah Kekristenan

    Arsitek dan restorator Turki Zeynep Ahunbay menekankan bahwa Khora sangat penting bagi sejarah seni. “Ada banyak bekas bangunan Bizantium di Turki yang rusak akibat gempa bumi dan kemudian dipugar. Namun Anda dapat melihat mosaik di bangunan-bangunan ini tidak terpelihara dengan baik, seperti yang ada di Khora” kata dia.

    Ahunbay yakin bahwa corak bangunan tersebut harus dipulihkan sesuai dengan masa lalunya. Namun karya seni kekristenan tidak diharapkan dalam fungsinya sebagai masjid.

    Langkah mundur?

    Yunani bersikap berang merespons keputusan Turki. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis, misalnya, akan terbang ke Ankara pada hari Senin (20/5). Dia mengaku “terganggu” oleh perubahan status tersebut dan ingin menyampaikan ketidakpuasannya kepada Erdoan.

    Banyak warga Turki yang juga khawatir dengan perubahan status Biara Khora karena dampaknya terhadap perdamaian antaragama. Uzunolu, contohnya, merujuk pada “Aliansi Peradaban”, yang didirikan pada tahun 2006 atas inisiatif Turki dan Spanyol dalam kerangka PBB. “Mengingat inisiatif ini, kepekaan antaragama harus berada pada tingkat tertinggi untuk saling meningkatkan dialog dan toleransi,” kata Uzunolu.

    Ahunbay melihat keputusan tersebut sebagai bukti betapa pemerintahan AKP telah menyimpang dari gagasan negara sekuler yang digariskan Atatrk. Jika dulu masjid-masjid bekas gereja dialihkan sebagai museum di era sekularisme, sekarang fungsi agama lebih dikedepankan. Ini adalah sebuah langkah mundur. Saya tidak berpikir itu tepat untuk warisan budaya.”

    “Sudah ada banyak masjid di sekitar”

    Menurut teolog Islam hsan Eliak, perubahan status Biara Khora menjadi Masjid Kariye tidak diperlukan untuk alasan praktis, karena banyaknya rumah ibadah umat Islam di sekitar Khora dan Hagia Sophia. “Tidak ada yang membutuhkan bangunan ini sebagai masjid,” kata dia.

    Menurutnya, keputusan mengenai kedua bangunan tersebut saling terkait: “Pemerintah menyimpan niatan politik dengan mengubah gereja dan museum menjadi masjid,” kata Eliak. “Karya seni di Gereja Khora menceritakan kisah agama Kristen. Itu adalah bangunan bersejarah milik umat manusia. Oleh karena itu, ia harus tetap menjadi museum.” rzn/yf

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Ankara –

    Senyum menghiasi wajah Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika menjawab pertanyaan DW, bahwa “kami sudah tidak lagi mempertahankan hubungan dagang intensif dengan Israel. Isunya sudah selesai,” kata dia dalam jumpa pers di akhir kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Ankara, dua pekan lalu.

    Saat itu, rencana Turki “membatasi” ekspor sebanyak 54 jenis komoditas ke Israel baru berupa ancaman. Beberapa hari setelah pernyataan Erdogan, Kementerian Perdagangan akhirnya mengumumkan penghentian kerja sama ekspor dan impor dengan Israel.

    Kedua negara sejatinya menjalin kekariban bisnis. Menurut Asosiasi Ekspor Turki, TIM, perdagangan bilateral antara Turki dan Israel, “memiliki struktur yang stabil dan independen secara politik.”

    Pada 2022 silam, volume perdagangan antara kedua negara mencapai sembilan miliar dolar AS. Israel mengekspor barang senilai dua miliar dolar AS, sementara Turki membukukan penjualan senilai tujuh miliar dolar AS.

    Volume dagang kedua negara sejak itu berkurang dan hanya mencapai tujuh miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Proyeksi negatif di Turki

    Bagaimana penghentian dagang dengan Israel akan berdampak pada ekonomi Turki yang sedang dilanda krisis? Menurut Oguz Oyan, ekonom dan tokoh oposisi Turki, langkah tersebut akan menyulitkan Ankara menemukan investor asing.

    “Negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, memandang negatif negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” kata dia. “Penghentian dagang tidak hanya memperburuk hubungan dengan Israel, tetapi juga dengan pasar keuangan, dan artinya juga aliran dana investasi ke Turki.”

    Kritik dari Israel

    Di Israel, Menteri Luar Negeri Israel Katz merespons keras keputusan Turki untuk sepenuhnya menghentikan hubungan dagang.

    “Erdogan melanggar perjanjian internasional dengan memblokir pelabuhan. Dia mengabaikan kepentingan rakyat Turki dan pengusaha Turki. Beginilah tindakan seorang diktator,” kata dia.

    Apakah keputusan Ankara akan memicu konsekuensi hukum? “Tidak,” kata Profesor Funda Basaran Yavalar di Universitas Marmara, Istanbul, spesialis dalam hukum keuangan internasional.

    Karena sejauh ini, belum ada kontrak bisnis yang diakhiri secara sepihak. Basaran yakin, situasinya belum akan berubah.

    Menurutnya, solusi bisa diupayakan lewat Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang mewadahi perdagangan kedua negara dan menawarkan mekanisme mediasi antara negara anggota.

    Kegamangan usai kekalahan pemilu

    Sikap keras Ankara terhadap Israel diyakini bersumber pada kekalahan bersejarah Erdogan dalam pemilu komunal akhir Maret lalu.

    Kepada DW, Gabriel Haritos, peneliti di lembaga pemikir Yunani ELIAMEP yang berbasis di Yerusalem, menilai pemutusan hubungan dagang dengan Israel sebagai “taktik politik,” demi memuaskan publik di dalam negeri.

    Hal serupa diungkapkan ekonom Turki Oguz Oyan. “Di masa kampanye pemilu, pemerintahan Partai AKP mendulang sentimen negatif karena pesatnya perdagangan dengan Israel,” kata dia.

    Kebijakan pemerintah dinilai bermuka dua, karena di satu sisi giat menuduhkan kejahatan perang terhadap Israel di depan publik, tapi di balik layar tetap panen uang lewat hubungan dagang. “Hal ini mempengaruhi suara para pemilih Islam konservatif.”

    Oyan yakin, AKP berusaha memobilisasi dukungan elektoral di dalam negeri dengan bersikap keras ke Israel. “Mereka mengalami kekalahan besar dalam pemilu. AKP ingin memulihkan gengsi yang hilang dan redupnya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini