Xcloud.id

Negara: Turki

  • Satu Tahun Prabowo Jabat Presiden, Kunjungan Luar Negeri Capai 33 Kali ke 25 Negara

    Satu Tahun Prabowo Jabat Presiden, Kunjungan Luar Negeri Capai 33 Kali ke 25 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencatatkan aktivitas diplomasi yang intens sepanjang satu tahun pemerintahannya, dengan 33 kunjungan luar negeri ke sedikitnya 25 negara sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih sering dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun pertamanya memimpin Indonesia pada jenjang waktu yang sama pada 20 Oktober 2014—20 Oktober 2015 yang tercatat melakukan 16 kunjungan luar negeri.

    Berdasarkan data yang dirangkum Bisnis, Prabowo mengawali lawatan internasionalnya ke Beijing, China pada 8 November 2024, hanya tiga pekan setelah dilantik. Setelah itu, rangkaian diplomasi berlanjut ke Amerika Serikat, Brasil, Uni Emirat Arab, hingga ke Eropa dan Timur Tengah.

    Sejak awal, agenda diplomasi luar negeri Prabowo menunjukkan pola yang lebih ekspansif dan strategis, mencakup partisipasi aktif dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Sidang Umum PBB di New York, hingga KTT BRICS di Brasil.

    Dia juga memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, termasuk menjalin hubungan erat dengan Turki, Arab Saudi, dan Qatar.

    Perbandingan dengan Jokowi

    Sementara itu, Presiden Jokowi pada tahun pertamanya lebih menitikberatkan pada penguatan hubungan regional dan investasi Asia Pasifik.

    Berdasarkan penelusuran, Jokowi hanya melakukan 16 lawatan luar negeri selama 2014–2015, dengan fokus ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura, serta pertemuan tingkat tinggi seperti APEC di Beijing dan KTT G20 di Brisbane, Australia.

    Jika dibandingkan, cakupan diplomasi Prabowo lebih luas, mencakup hampir seluruh kawasan utama dunia mulai dari Asia Timur, Timur Tengah, Eropa Barat, hingga Amerika Latin dan Amerika Utara.

    Dalam konteks agenda, Prabowo juga aktif memimpin forum investasi dan pertahanan, di mana isu pangan, energi, dan perdamaian global menjadi sorotan.

    Diplomasi ekonomi menjadi ciri utama lawatan Prabowo. Dalam 33 perjalanan luar negeri, sebagian besar agenda berfokus pada investasi, ketahanan energi, dan kerja sama pangan.

    Selain ekonomi, Prabowo juga aktif dalam isu kemanusiaan. Pada 12 Oktober 2025, ia menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, yang membahas penyelesaian krisis Gaza, menegaskan peran Indonesia sebagai juru damai di kawasan Timur Tengah.

    Berbeda dari Jokowi yang dikenal pragmatis dan selektif, Prabowo tampil dengan gaya diplomasi yang lebih proaktif dan simbolik, mencerminkan ambisinya untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah dunia (middle power).

    Selama satu tahun pertama pemerintahannya, Prabowo tidak hanya memperluas jejaring diplomasi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang percaya diri dan aktif di kancah internasional.

    Dengan total lebih dari 60 lawatan domestik dan luar negeri dalam 12 bulan, pola ini menandai perubahan signifikan dari era Jokowi menuju diplomasi yang lebih agresif, berbasis geopolitik dan ekonomi strategis.

  • Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    GELORA.CO -Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengarkan Nasihat

    rmol.id Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Menurut Syahganda, ada banyak kejanggalan sejak awal proyek ini dimulai, terutama dalam konteks geopolitik dan kebijakan ekonomi yang dinilainya sangat dipengaruhi oleh kepentingan Cina.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menilai, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump di KTT Gaza menjadi sinyal penting dalam perubahan arah geopolitik Indonesia. 

    “Dengan dia bertemu dengan Trump dan dihormati di KTT Gaza, mungkin di mata Donald Trump sekarang Prabowo sudah lebih hebat, bahkan lebih dekat dibandingkan Presiden Turki. Jadi keseimbangan politik juga harus dilakukan,” ujarnya.

    Syahganda berpendapat, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak pembayaran utang proyek KCJB dari APBN merupakan pesan tegas bahwa pemerintahan Prabowo ingin menata ulang ketergantungan terhadap proyek-proyek Cina.

    “Geopolitik ini kan selama ini Indonesia dikuasai Cina, proyek-proyek Cina semua. Mungkin itu ada keinginan Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia dalam konteks proyek Cina ini ingin menetralkan posisi Indonesia,” tutur Syahganda.

    Ia menyebut proyek KCJB sebagai “jebakan utang Cina” yang sejak awal penuh kejanggalan. Syahganda mengulas, dulu proposal untuk kereta cepat datang dari Jepang dan sudah mengadakan studi kelayakan.

    “Tapi tiba-tiba masuk Cina entah bagaimana dan kapan buat proposalnya. Dibangun seolah lebih murah, tapi tanpa proses yang transparan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Syahganda mengingatkan bahwa kritik terhadap proyek kereta cepat bukan hal baru. Ia menyinggung sikap Ferry Juliantono yang kini menjabat Menteri Koperasi yang sejak awal sudah menolak proyek tersebut karena dianggap merusak lingkungan.

    “Dulu Ferry Juliantono yang waktu itu Ketua Gerindra Jawa Barat, berkali-kali demonstrasi menolak proyek ini karena dinilai merusak lingkungan. Dari sisi geopolitik juga orang bertanya, kenapa titiknya harus di Halim, markas elitenya TNI AU? Apakah intelijen China memang ingin menguasai area itu? Itu kan sudah jadi perdebatan sejak awal,” ungkapnya.

    Menurut Syahganda, segala peringatan dan nasihat terhadap Jokowi sebenarnya sudah disampaikan jauh hari. 

    “Pengamat sudah menasihati, tapi Pak Jokowi tidak mau dinasihati,” pungkasnya.

  • Resmi! Ini Kelanjutan Perang Afghanistan-Pakistan Usai Pertemuan Qatar

    Resmi! Ini Kelanjutan Perang Afghanistan-Pakistan Usai Pertemuan Qatar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Afghanistan dan Pakistan akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata segera setelah sepekan bentrokan berdarah di wilayah perbatasan kedua negara, dalam pertemuan yang dimediasi oleh Qatar dan Turki di Doha pada Sabtu (18/10/2025) malam. Pengumuman resmi disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar pada Minggu dini hari.

    Dalam pernyataannya, Qatar mengatakan bahwa kedua pihak juga sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan dalam beberapa hari ke depan guna memastikan keberlanjutan dan pengawasan terhadap pelaksanaan gencatan senjata “secara andal dan berkelanjutan.”

    Kesepakatan ini dicapai setelah bentrokan di sepanjang perbatasan sepanjang 2.600 kilometer antara kedua negara menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya dalam kekerasan terburuk sejak Taliban merebut kekuasaan di Kabul pada 2021.

    Sebelum pengumuman gencatan senjata, Afghanistan dan Pakistan mengonfirmasi sedang mengadakan perundingan damai di Doha untuk mencari jalan keluar dari ketegangan yang meningkat tajam.

    “Seperti dijanjikan, negosiasi dengan pihak Pakistan berlangsung hari ini di Doha,” ujar juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, seraya menambahkan bahwa delegasi Kabul dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mullah Muhammad Yaqoob.

    Dari pihak Pakistan, Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif memimpin pembicaraan dengan delegasi Taliban. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan fokus utama pembicaraan adalah mengakhiri serangan lintas batas dan memulihkan stabilitas di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan.

    “Negosiasi akan berfokus pada langkah-langkah segera untuk menghentikan terorisme lintas batas yang berasal dari Afghanistan dan mengembalikan perdamaian di kawasan perbatasan,” bunyi pernyataan resmi Islamabad, dilansir Reuters.

    Sebelumnya, pertempuran darat dan serangan udara Pakistan di sepanjang perbatasan dimulai setelah Islamabad menuduh Kabul gagal menindak kelompok militan yang melakukan serangan di wilayah Pakistan dan disebut beroperasi dari tempat persembunyian di Afghanistan.

    Namun, Taliban membantah tudingan tersebut dan justru menuding militer Pakistan menyebarkan informasi palsu untuk mendestabilisasi Afghanistan. Mereka juga menuduh Pakistan melindungi militan yang berafiliasi dengan kelompok Negara Islam (ISIS) guna melemahkan kedaulatan Kabul.

    Sementara itu, Pakistan menegaskan pihaknya hanya menargetkan kelompok ekstremis dan menyebut tuduhan Taliban tidak berdasar.

    “Rezim Afghanistan harus menertibkan proksi-proksi mereka yang memiliki tempat aman di Afghanistan dan menggunakan tanah Afghanistan untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Pakistan,” tegas Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir.

    Kekerasan terakhir meletus pada Jumat, ketika serangan bunuh diri di dekat perbatasan menewaskan tujuh tentara Pakistan dan melukai 13 lainnya, menurut pejabat keamanan setempat.

    Meskipun gencatan senjata telah diperpanjang pada Jumat untuk memberikan ruang bagi dialog, pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Paktika beberapa jam setelah perpanjangan tersebut diumumkan.

    Zabihullah Mujahid mengatakan serangan itu menyasar warga sipil. “Kami berhak untuk merespons, namun para pejuang kami telah diperintahkan untuk menahan diri demi menghormati tim negosiasi yang sedang bekerja,” ujarnya.

    Sebagai bentuk protes, Afghanistan menarik diri dari turnamen kriket internasional tri-seri Twenty20 yang dijadwalkan berlangsung di Pakistan bulan depan. Dewan Kriket Afghanistan (ACB) menyatakan keputusan itu diambil setelah tiga pemain lokal tewas akibat serangan udara militer di Paktika.

    Pemerintah Pakistan membantah tuduhan bahwa serangan udara mereka menargetkan warga sipil. Dalam unggahannya di platform X, Menteri Informasi Attaullah Tarar menyebut serangan itu diarahkan ke “kamp militan yang telah diverifikasi” di sepanjang perbatasan, bukan ke pemukiman penduduk.

    Menurut Tarar, para militan mencoba melancarkan beberapa serangan ke wilayah Pakistan selama periode gencatan senjata. Ia menambahkan bahwa lebih dari 100 militan tewas oleh pasukan keamanan Pakistan, sebagian besar dalam serangan terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas serangan bunuh diri hari Jumat.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Langgar Gencatan Senjata 47 Kali, Bunuh 38 Warga Palestina

    Israel Langgar Gencatan Senjata 47 Kali, Bunuh 38 Warga Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kantor media pemerintah Gaza menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas sebanyak 47 kali sejak awal Oktober, dengan serangkaian serangan yang disebut telah menewaskan 38 warga Palestina dan melukai 143 orang lainnya.

    Dalam pernyataannya pada Sabtu (18/10/2025) malam, otoritas Gaza menyebut pelanggaran itu meliputi “penembakan langsung terhadap warga sipil, pengeboman yang disengaja, serta penangkapan sejumlah warga”. Tindakan-tindakan tersebut, menurut mereka, menunjukkan bahwa Israel “terus melanjutkan kebijakan agresi meskipun perang telah dinyatakan berakhir”.

    Pihak Gaza mendesak PBB dan negara-negara penjamin perjanjian gencatan senjata untuk segera bertindak agar Israel menghentikan kekerasan dan melindungi penduduk sipil yang tidak bersenjata.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa perlintasan Rafah, jalur utama bagi bantuan kemanusiaan, tidak akan dibuka kembali hingga Hamas menyerahkan seluruh jenazah sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    “Perdana Menteri Netanyahu memerintahkan agar perbatasan Rafah tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut,” demikian bunyi pernyataan dari kantornya, dilansir The Guardian.

    “Pembukaannya akan dipertimbangkan berdasarkan sejauh mana Hamas memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sandera dan jenazah, serta melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.”

    Militer Israel pada Sabtu malam mengatakan bahwa Palang Merah telah menerima dua jenazah sandera sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Namun di lapangan, kekerasan masih terjadi.

    Gencatan Senjata Rapuh

    Pada Jumat, sebelas anggota satu keluarga Palestina tewas ketika kendaraan yang mereka tumpangi diserang pasukan Israel, insiden yang disebut otoritas Gaza sebagai pelanggaran paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan delapan hari sebelumnya.

    Menurut Badan Pertahanan Sipil Gaza, keluarga tersebut sedang berusaha kembali ke rumah mereka di kawasan Zeitoun, Kota Gaza, ketika bus yang mereka naiki dihantam karena dianggap melintasi “garis kuning”, batas imajiner yang ditetapkan tentara Israel untuk membedakan zona operasi mereka.

    “Mereka mungkin tidak tahu di mana posisi garis itu, karena tidak ada tanda fisik di lapangan,” kata Mahmoud Basal, juru bicara badan pertahanan sipil. “Saya yakin keluarga itu tidak dapat membedakan antara garis kuning dan merah yang disebutkan tentara.”

    Rekaman video yang dirilis oleh Badan Pertahanan Sipil Gaza, bersama Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), menunjukkan proses evakuasi jenazah keluarga tersebut, termasuk tujuh anak dan tiga perempuan.

    Militer Israel, IDF, membenarkan telah menembak sebuah kendaraan di wilayah utara Gaza, menyatakan bahwa “kendaraan mencurigakan terdeteksi melintasi garis kuning dan mendekati pasukan”. Menurut pernyataan IDF, pasukan sempat melepaskan tembakan peringatan, namun kendaraan “tetap melaju dengan cara yang dianggap mengancam”.

    Israel dan Hamas saling menuduh pihak lain melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel menuding Hamas gagal mengembalikan seluruh jenazah sandera yang telah meninggal. Hamas sendiri mengatakan sudah menyerahkan 20 sandera hidup dan 12 dari 28 jenazah, namun membutuhkan peralatan khusus untuk menemukan sisanya di reruntuhan.

    Untuk membantu proses pencarian, Turki mengirim puluhan ahli penyelamat bencana guna membantu menggali puing-puing bangunan di Gaza. Pihak Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 68.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai, dan diperkirakan 10.000 jasad masih terperangkap di bawah reruntuhan.

    Badan Pertahanan Sipil Gaza memperkirakan sekitar 60 juta ton puing tersebar di seluruh wilayah tersebut, menjadikan upaya pemulihan dan pencarian korban sebagai pekerjaan yang “nyaris mustahil” tanpa bantuan besar-besaran.

    Sementara itu, kantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa salah satu jenazah yang dikembalikan Hamas diidentifikasi sebagai Eliyahu Margalit. Dalam pernyataan terpisah, ia juga memastikan niatnya untuk maju kembali dalam pemilihan umum tahun depan.

    Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut Israel telah mengembalikan 15 jenazah warga Palestina pada Sabtu, sehingga total mencapai 135 jenazah sejak gencatan senjata dimulai. Dokter di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, melaporkan bahwa banyak jenazah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan eksekusi, seperti tangan terikat, mata tertutup, serta luka tembak di kepala.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Industri Dalam Negeri Perlu Dilindungi dengan Langkah Ini

    Industri Dalam Negeri Perlu Dilindungi dengan Langkah Ini

    Tangerang, CNBC Indonesia – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) untuk melindungi industri nasional dari lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

    Hal tersebut dikemukakan dalam seminar Trade Expo Indonesia 2025 yang mengusung tema “Peranan KPPI dalam Melindungi Industri dalam Negeri” yang digelar pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/10/2025).

    Seminar yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai asosiasi pelaku usaha tersebut dibuka oleh Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dengan menghadirkan Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan KPPI Ilham Adinusa, serta Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan KPPI Adityo Prinadi sebagai narasumber. Sementara itu, Wakil Ketua KPPI, Amesta Yisca Putri bertindak sebagai moderator. 

    “Kondisi pasar dunia saat ini menghadirkan tantangan besar bagi industri lokal. Liberalisasi perdagangan, ketegangan geopolitik, dan dinamika ekonomi global menyebabkan meningkatnya arus barang impor yang dapat mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Oleh karena itu, safeguard measures sangat penting untuk memulihkan atau mencegah terjadinya kerugian serius bagi industri nasional,” ujar Ketua KPPI, Julia Gustaria Silalahi.

    Di sisi lain, Julia menambahkan, langkah-langkah safeguard measures dilakukan secara independen dan transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk produsen, distributor, dan importir.

    Dalam setiap penyelidikan safeguard measures, KPPI memastikan data dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan apakah lonjakan barang impor benar-benar berdampak pada kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

    Safeguard measures, lanjut Julia, diterapkan sebagai instrumen sementara yang memberi waktu bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian struktural, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing industri nasional. Dengan begitu, perlindungan yang diberikan tetap seimbang dan adil bagi seluruh ekosistem perdagangan.

    Senada dengan Julia, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Ilham Adinusa juga menekankan bahwa safeguard measures dapat melindungi industri dalam negeri akibat lonjakan barang impor melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

    Tidak hanya itu, safeguard measures dinilai dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas terpakai, serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Safeguard measures juga dinilai mampu menambah penerimaan negara melalui BMTP.

    Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Indonesia merupakan negara yang paling aktif dalam memanfaatkan safeguard measures dengan 28 tindakan pengamanan pada 31 Desember 2024. Sementara itu, India menempati posisi kedua dengan 25 tindakan pengamanan, diikuti Turki pada posisi ketiga dengan 22 tindakan pengamanan.

    Dalam seminar yang sama, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Adityo Prinadi menjelaskan mekanisme permohonan dan pelaksanaan penyelidikan safeguards measures. Menurut Adityo, permohonan safeguards measures dapat diajukan oleh industri dalam negeri, instansi pemerintah, serta asosiasi pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat lonjakan barang impor kepada KPPI.

    Setelah permohonan tersebut diajukan, KPPI akan melakukan penelitian bukti awal, menginisiasi penyelidikan, memberikan notifikasi mengenai pengenaan tindakan ke WTO, melakukan dengar pendapat (public hearing), melakukan verifikasi lapangan, dan membuat laporan hasil penyelidikan ke Menteri Perdagangan.

    Selanjutnya, Menteri Perdagangan memiliki waktu sebanyak 30 hari kerja untuk pertimbangan keputusan nasional (PKN) dan memutuskan besaran serta jangka waktu pengenaan BMTP. Setelah itu, Menteri Keuangan memiliki waktu 30 hari kerja untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan berupa tarif dan KPPI akan memberikan notifikasi kembali ke WTO.

    “Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak terkait produk yang dikenakan BMTP, besaran tarif, serta jangka waktu penerapannya. Dengan begitu, seluruh proses dilakukan secara transparan dari awal hingga akhir,” tegas Adityo.

    Tidak ketinggalan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Andrew Purnama yang hadir sebagai peserta seminar menyampaikan apresiasinya terhadap peran KPPI. Ia menilai, langkah safeguard measures yang diterapkan KPPI sangat penting, terutama bagi industri tekstil dan produk tekstil.

    “Kami sudah lama mengikuti kegiatan KPPI. Kami berharap KPPI mampu mengakomodasi seluruh kepentingan dari ekosistem industri dalam negeri, terutama industri tekstil sehingga kepentingan tersebut terpenuhi dari hulu hingga hilir,” tukas Andrew. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perluas Pasar Ekspor RI, Kemendag Dorong Perjanjian Dagang di Asia

    Perluas Pasar Ekspor RI, Kemendag Dorong Perjanjian Dagang di Asia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa pemanfaatan skema perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) menjadi kunci strategis untuk memperluas pasar ekspor Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

    Untuk diketahui, Indonesia telah menandatangani sembilan perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupun regional dengan negara-negara di kawasan tersebut.

    Direktur Perundingan Asean Kemendag Nugraheni Prasetya menyebut bahwa mengacu data Kemendag, sebanyak 60% dari total perdagangan Indonesia dilakukan dengan negara-negara mitra di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

    “Berdasarkan data yang kami miliki, 60% dari perdagangan Indonesia dilakukan dengan negara-negara mitra kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur,” kata Nugraheni dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Nugraheni menuturkan, dengan pemanfaatan berbagai skema perjanjian, baik FTA dan CEPA, pemerintah berharap Indonesia dapat terus memperluas pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk nasional, serta memperkuat posisi dalam rantai pasok global.

    “Dengan pemanfaatan berbagai skema FTA dan CEPA, kami berharap Indonesia dapat terus memperluas pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk nasional, dan semakin memperkuat posisinya dalam rantai pasok global,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Atase Perdagangan Malaysia Aziza Rahmaniar Salam memandang bahwa adanya potensi besar pasar Malaysia sebagai salah satu pintu masuk produk Indonesia ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

    Menurut Aziza, posisi strategis Malaysia dan keterlibatannya dalam berbagai perjanjian perdagangan seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memberikan peluang luas bagi produk Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar.

    Dia menilai, melalui pemanfaatan skema ATIGA dan RCEP, pelaku usaha Indonesia dapat menikmati tarif preferensi dan kemudahan asal produk untuk menjangkau pasar Malaysia.

    “Malaysia juga dapat berperan sebagai hub bagi produk Indonesia untuk menembus pasar lain, seperti Turki melalui skema Malaysia—Turki FTA,” kata Aziza.

    Lebih lanjut, Aziz menambahkan bahwa pelaku usaha Indonesia harus memahami preferensi konsumen dan regulasi di pasar Malaysia, terutama karakter pasar yang terdiri dari tiga kelompok etnis dengan kebutuhan yang berbeda.

    Pasalnya, sambung dia, karakter pasar akan sangat membantu pelaku usaha dalam menyesuaikan produknya agar lebih diterima.

    “Misalnya, konsumen Melayu mengutamakan produk yang bersertifikat halal, sementara konsumen Tionghoa cenderung menghindari makanan tinggi lemak,” imbuhnya.

    Senada, Atase Perdagangan Korea Selatan Roesfitawati menilai Indonesia memiliki peluang untuk melakukan diversifikasi produk ke pasar Korea Selatan.

    Sebab, ungkap dia, Korea Selatan tengah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan gaya hidup sehat, yang membuka peluang bagi produk-produk Indonesia, mulai dari makanan dan minuman alami, produk halal, kosmetik dan wellness, serta furnitur ramah lingkungan.

    Selain itu, Atase Perdagangan Tokyo Merry Astrid Indriasar juga mengungkap bahwa Jepang merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk makanan dan bahan pangan Indonesia.

    Dia menuturkan bahwa ketergantungan Jepang terhadap impor bahan makanan yang mencapai sekitar 60% dari total kebutuhan nasional, menjadi peluang besar.

  • Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Jakarta –

    Awal Oktober 2025, kabar gembira ketika dunia menyaksikan pengumuman gencatan senjata pasca ketegangan antara Israel dan Hamas sejak dua tahun yang lalu, diumumkan di Sharm el-Sheikh, difasilitasi oleh Mesir. Pengumuman inisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuat rencana 20 poin menandai fase pertama penghentian permusuhan, pembebasan sandera, dan pergeseran pasukan.

    Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada niat politik yang jelas dan tindakan nyata dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, serta komunitas internasional yang dapat membantu membangun kembali Gaza, yang telah hancur akibat serangan militer Israel.

    Pihaknya bersama mitranya dari Eropa dan negara-negara Arab bertemu di Paris pada Kamis (9/10/2025) membahas masa depan Gaza. Pertemuan digelar atas dasar kesepakatan kedua pihak berseteru untuk gencatan senjata, pertukaran tawanan dan sandera, serta penarikan pasukan dari sebagian wilayah di Gaza yang diusulkan Trump.

    Pertemuan di Paris dihadiri oleh para menteri luar negeri dan dipandang penting untuk membahas perihal pembentukan pasukan stabilisasi internasional, tata kelola pascaperang, dan rekonstruksi Gaza.

    Paling penting untuk menegaskan bahwa gencatan senjata dipimpin AS; sejumlah laporan menjelaskan bahwa Gedung Putih memainkan peran sentral mendesak pihak-pihak terkait persetujuan fase awal perjanjian.

    Ada dua perasaan yang bebarengan muncul. Lega karena kekerasan yang mengoyak kehidupan rakyat Palestina tersendat dan/atau skeptisisme. Pengumuman tersebut dihadapkan pada dualisme cara pandang menyoal komitmen, mengarah pada perdamaian permanen atau hanya jeda sementara sebelum spiral kekerasan berulang.

    Pasalnya, beberapa jam setelah kesepakatan damai, pesawat tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Zeitoun dan Khan Younis.

    Suara ledakan menggema, asap tebal menjulang dari rumah yang baru saja merdeka, memupus harapan untuk merdeka menjadi perasaan hancur berkeping-keping. Harapannya, setelah diwawancarai oleh media Israel, otoritas Palestina Mahmoud Abbas akan mereformasi berbagai sektor di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan-untuk menentukan nasib sendiri bersungguh-sungguh dan membentuk struktur kenegaraan yang kredibel sesuai cita-cita rakyat Palestina.

    Gencatan Senjata: Sementara atau Selamanya?

    Perjanjian di atas mengubah lanskap politik Israel, melalui pemerintahannya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, membuka peluang untuk penghentian serangan di Gaza. Pasca pengumuman, pasukan Israel mulai menarik diri di Gaza secara bertahap pada Jumat (10/10/2025).

    Reuters menyebutkan bahwa warga Israel dan Palestina menyambut kabar tersebut dengan suka cita, setelah perang dua tahun yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina.

    Meskipun Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas, mengklaim telah menerima jaminan dari AS dan mediator lain bahwa perang akan berakhir. Serangan udara oleh Israel di Gaza menurun drastis. Suara “Allahu Akbar” menggema setelah mendengar kabar tersebut, setelah warga Gaza diselimuti dengan kesedihan, wajah lelah, dan tubuh yang luka.

    Meskipun ada pengumuman tersebut, Netanyahu menghadapi tekanan dari internal koalisi setelah bersepakat untuk gencatan senjata dengan Hamas.

    Namun perjanjian fase awal ini masih belum menyentuh persoalan struktural-mengenai status politik Gaza, proses demiliterisasi yang kredibel, pengaturan keamanan jangka panjang, hingga mekanisme pemerintahan yang menjamin hak-hak sipil dan politik rakyat Palestina.

    Tanpa rencana politis yang komprehensif, jeda operasi militer berisiko menjadi jeda sementara dalam kengerian yang dapat kembali menyala.

    Trump menuju kawasan Timur Tengah, Minggu (12/10/2025) untuk menghadiri penandatanganan perjanjian di Mesir. Lawatan ke Timur Tengah disertai undangan dari Ketua Parlemen Israel Amir Ohana untuk berpidato di Knesset, Parlemen Israel.

    Trump berharap agar tujuannya dapat menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

    Harapnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, gencatan senjata jangan sampai menjadi harapan palsu bagi masyarakat lokal Palestina dan sejumlah komunitas internasional, yang menginginkan konflik dapat berakhir dan mewujudkan perdamaian abadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Setelah gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas, pasukan Israel menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza pada Jumat (10/10/2025). Hal ini memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk kembali ke rumahnya, meskipun hampir keseluruhan hancur akibat perang dua tahun terakhir.

    Namun, yang lebih penting, skala kerusakan di Gaza bukan hanya membangun kembali rumah yang telah hancur, melainkan menghidupkan ekosistem tatanan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

    Ismail Zayda (40), sebagai warga Gaza, dihadapkan situasi yang berkecamuk dan bangunan rata dengan tanah, seluruh distrik lenyap, rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti. Bantuan sosial sudah masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang hidup di tenda-tenda.

    Penilaian kolektif Bank Dunia bersama Uni Eropa dan PBB, pada Februari 2025 melalui Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA), memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai sekitar US$53,2 miliar untuk dekade mendatang, dengan kebutuhan mendesak sekitar US$20 miliar pada tiga tahun pertama.

    Angka tersebut memberikan gambaran bahwa kekayaan finansial dan teknologi perlu diperkuat dengan koordinasi politik dan mekanisme yang menjamin akses, transparansi, dan perlindungan hak-hak penduduk selama fase rekonstruksi.

    Komitmen finansial tanpa pengaturan politik yang aman berisiko menimbulkan masalah baru-seperti korupsi, penguatan rekonstruksi oleh aktor yang memperkuat ketidaksetaraan, atau rekonstruksi yang mengabaikan kebutuhan korban yang paling rentan. Hal Ini perlu peran komunitas internasional melalui donor negara, lembaga internasional, NGO, dan aktor regional (seperti Mesir, Qatar, dan Turki) menjadi krusial.

    Rekonstruksi idealnya harus berbasis prinsip do no harm, inklusif, dan dipimpin oleh kebutuhan lokal. Penentuan bentuk rekonstruksi, seperti perumahan, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik, serta pemulihan mata pencaharian, harus melibatkan perwakilan organisasi sipil Palestina agar kebijakan tidak menjadi alat politik untuk meraih legitimasi jangka pendek.

    Berdasarkan laporan IRDNA, menempatkan prioritas secara jelas bahwa prakarsa donor tanpa mekanisme partisipasi lokal justru berbahaya.

    Komitmen Kemanusiaan

    Hal yang lebih penting menyoal gencatan senjata atau rekonstruksi Gaza, yang tidak boleh diabaikan adalah dimensi kemanusiaan. Banyaknya korban jiwa dan luka-luka yang meluas, trauma kolektif, serta kehancuran infrastruktur publik (sekolah, rumah sakit, jaringan air dan listrik) menggores generasi mendatang.

    Data resmi yang dirilis organisasi kemanusiaan dan otoritas kesehatan di Gaza, korban jiwa mencapai puluhan ribu, dengan jumlah terus bertambah seiring verifikasi data secara statistik, menjadi alasan moral mengapa rekonstruksi harus didahului oleh jaminan keamanan dan akses kemanusiaan yang tidak dapat diintervensi secara politis.

    Komitmen Trump dan administrasi AS dalam penyelesaian konflik, apakah bersifat temporer atau permanen? Meskipun AS dalam konteks geopolitik dinilai mampu memimpin proses perdamaian besar-baik lewat tekanan diplomatik, insentif politik, maupun bantuan ekonomi-sering kali bergantung pada agenda domestik dan pergantian kepemimpinan.

    Yang berbeda kali ini adalah klaim Trump berhasil menggalang koalisi regional dan internasional untuk mendorong Israel dan Hamas menerima fase awal perjanjian. Tetapi komitmen jangka panjang membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan anggaran berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internasional yang kuat, bukan hanya deklarasi sesaat yang kemudian terpinggirkan oleh perubahan prioritas politik domestik.

    Indonesia dan Pesan Perdamaian

    Mengenai perdamaian yang dimotori oleh AS. Terdapat nilai penting yang dapat ditawarkan Indonesia maupun jaringan masyarakat sipil: pengalaman membangun koeksistensi lintas agama, advokasi untuk solusi berbasis hak asasi manusia, dan penekanan pada keadilan transisional inklusif.

    Indonesia dapat berperan sebagai jembatan moral dan diplomatik-memfasilitasi suara masyarakat sipil Palestina di forum internasional, mendorong donor untuk menerapkan prinsip transparansi, dan menegaskan bahwa rekonstruksi harus melindungi warisan sipil serta pluralitas sosial.

    Pengalaman historis Indonesia menjadi modal untuk berperan dalam rekonsiliasi pasca-konflik menjadi referensi relevan, tanpa menyederhanakan kompleksitas lokal Palestina.

    Namun peran moral tidak cukup; harus disertai komitmen praksis dari negara-negara donatur (termasuk AS) yang harus meliputi tiga hal konkret: (1) paket pendanaan multiyear yang terikat pada hasil konkret (recovery milestones); (2) jaminan akses aman untuk bantuan dan pekerja rekonstruksi melalui mekanisme internasional yang disepakati; serta (3) dukungan untuk rekonstruksi yang dipimpin lokal-melalui dana yang dikelola kolektif oleh lembaga internasional dan otoritas sipil Palestina untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas.

    Selain solusi dua negara, seringkali disebut konsep normatif dalam diplomasi internasional, dihadapkan tantangan besar: berkurangnya kepercayaan, ekspansi pemukiman di Tepi Barat, serta bahaya fragmentasi politik internal Palestina.

    Tanpa momentum politik yang jelas yang menghubungkan gencatan senjata di Gaza dan perundingan politik yang lebih luas yang menghormati hak kewarganegaraan, batas-batas yang diterima, dan jaminan keamanan-upaya perdamaian berisiko terbatas pada manajemen konflik daripada penyelesaian konflik.

    Oleh karenanya penting peranan dari non-Atlantik (negara-negara Asia, Liga Arab, dan organisasi internasional) dalam menyeimbangkan pengaruh dan menawarkan jalur diplomasi yang inklusif. Publik Indonesia dan komunitas global harus menuntut transparansi.

    Trump atau siapa pun yang mengklaim keberhasilan broker perdamaian, klaim tersebut harus diikuti dengan akses terbuka untuk pengamat independen, laporan berkala tentang implementasi, serta keterlibatan aktor kemanusiaan untuk memantau kondisi lapangan.

    Komitmen politik tanpa mekanisme evaluasi dan akuntabilitas rentan. Indonesia, bagian dari komunitas global peduli kemanusiaan dan keadilan, dapat menekan agar bantuan dan proses rekonstruksi diarahkan pada pemulihan prestasi publik-melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bukan hanya pencitraan politik.

    Aji Cahyono. Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    (rdp/imk)

  • MUI Tolak Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta dalam Memori Hari Ini, 17 Oktober 2021

    MUI Tolak Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta dalam Memori Hari Ini, 17 Oktober 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 17 Oktober 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak rencana pemerintah gunakan nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di Menteng, Jakarta Pusat. MUI meyakini Bapak Turki Modern itu tak layak dihargai karena pikirannya dianggap menyesatkan.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia-Turki ingin mempererat hubungan persahabatan. Keduanya negara berencana bertukar nama toko nasional jadi nama jalan di negaranya masing-masing.

    Eksistensi Ataturk sebagai tokoh yang peduli masa depan Turki tak diragukan. Ia jadi orang yang punya visi besar. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah mulai pontang-panding.

    Sistem kekhalifahannya sudah kuno. Ataturk pun bergerak mengubah segalanya. Ia tak mau bangsa Turki hidup sengsara di bawah monarki. Ia menggelorakan perang kemerdekaan dari 1919-1923 dan berhasil.

    Ataturk lalu menghadirkan Republik Turki modern pada 1924. Ia jadi presiden pertama Turki. Ia juga membawa Turki jadi negara sekular. Ajian itu berhasil membuat Turki terus bertumbuh jadi negara besar di dunia. Alhasil, jasa besar Ataturk tak bisa dilupakan dalam ingatan sejarah rakyat Turki.

    Kondisi itu terlihat kala Indonesia-Turki ingin mempererat hubungan persahabatan pada 2021. Kedua negara sepakat dengan wacana menganugerahkan nama toko nasional masing-masing jadi nama jalan. Indonesia memilih nasa Soekarno jadi nama salah satu jalan di Ankara.

    Turki memilih nama Ataturk jadi nama salah satu jalan di Menteng, Jakarta. Kedua nama yang diinginkan sama-sama punya peran besar sebagai founding father. Rencananya peresmian nama jalan akan dihadiri langsung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan tahun depan, atau 2022.

    Kehadiran nama jalan itu dianggap akan membuat hubungan kedua negara semakin dekat. Apalagi, sebagaimana dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, sosok Ataturk jadi salah tokoh yang menginspirasi perjuangan kaum bumiputra lepas dari belenggu penjajahan.

    “Kami sudah meminta komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk pemerintah memberikan nama jalan dengan founding father-nya Turki di Jakarta. Dalam hal ini, melalui wakil gubernur pada saat itu, sudah mengalokasikan salah satu jalan di daerah Menteng.”

    “Itu yang nantinya akan diberikan nama founding father Turki. Diharapkan jalan yang nanti dengan nama Bapak Bangsa Turki di DKI Jakarta itu, nantinya diharapkan akan diresmikan pada saat kunjungan Presiden Erdogan ke Jakarta,” ungkap Duta Besar Indonesia di Ankara, Muhammad Iqbal sebagaimana dikutip laman detik.com, 15 Oktober 2021.

    Bapak Turki Modern, Mustafa Kemal Ataturk (kanan). (Wikimedia Commons)

    Rencana penamaan jalan dengan nama tokoh nasional masing-masing mendapatkan sambutan yang luas. Namun, MUI ikut angkat bicara pada 17 Oktober 2021. Mereka menyatakan penolakannya terhadap Ataturk yang notabene tokoh sekular jadi nama jalan di Jakarta.

    MUI memandang Ataturk punya pikiran yang sesat dan memisahkan dalam konteks penerapan sekularisme di Turki. Narasi itu karena sekularisme dianggap MUI adalah paham yang bertentangan dengan Islam.

    Sekular dianggap paham yang menjauhan agama dalam urusan politik. Ataturk pun dipandang tokoh yang mengacak-acak Islam di Turki. Ataturk semasa hidupnya telah menjauhkan rakyat Turki dari Islam. Penolakan itu membuat rencana penamaan jalan belum terealisasi hingga kini.

    “Jadi Ataturk ini adalah seorang tokoh yang sangat sekular, yang tidak percaya ajaran agamanya akan bisa menjadi solusi dan akan bisa membawa Turki menjadi negara maju. Oleh karena itu kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Ibukota Jakarta hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia, 17 Oktober 2021.

  • Menteri Maman Dorong Gastronomi Pariwisata UMKM jadi Diplomasi Rasa Indonesia di Dunia  – Page 3

    Menteri Maman Dorong Gastronomi Pariwisata UMKM jadi Diplomasi Rasa Indonesia di Dunia  – Page 3

    Liputan6.com, Badung – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya penguatan gastronomi pariwisata berbasis UMKM sebagai strategi ganda, yaitu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperkenalkan kekayaan rasa Indonesia ke kancah global.

    Berbicara dalam The 5th International Conference on Tourism, Gastronomy and Tourist Destination di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/10/2025), Maman menyebut bahwa pengembangan sektor gastronomi akan menjadi jembatan antara ekonomi, budaya, dan diplomasi Indonesia.

    “Kita harus mendorong dan memperkuat gastronomy tourism hub. Hub ini akan menjadi etalase kuliner daerah, tempat pelatihan, pusat inovasi, sekaligus wadah kurasi produk unggulan berbasis kearifan lokal,” ujar Menteri UMKM Maman dalam sambutannya.

    Menurutnya, pengembangan gastronomi bukan sekadar program ekonomi, tetapi gerakan nasional untuk membangun kebanggaan dan kesejahteraan bangsa.

    “Sejatinya, kuliner adalah bahasa universal yang menghubungkan manusia, dan UMKM merupakan jembatan yang menghidupkan ekonomi rakyat,” ujarnya. 

    UMKM Jadi Motor Diplomasi Ekonomi dan Rasa 

    Maman menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Saat ini, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 57 juta pengusaha, yang menyumbang 61,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional.

    “Potensi besar ini harus kita dukung, termasuk UMKM di sektor kuliner dan pariwisata, dalam pengembangan usaha serta perluasan pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Maman.

    Ia menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata dunia telah mengalami transformasi besar.Wisatawan tidak lagi sekadar mencari keindahan alam, melainkan juga pengalaman autentik, salah satunya melalui wisata kuliner khas daerah.

    Indonesia, kata dia, memiliki modal luar biasa untuk bersaing di sektor ini. Negara kepulauan ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah terbesar di dunia dengan sekitar 30.000 spesies rempah, menempatkan Indonesia di posisi kelima setelah India, Turki, Bangladesh, dan China.

    Gastronomi, Jantung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

    Maman juga mengutip data dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO) yang menunjukkan bahwa lebih dari 35% wisatawan dunia memilih destinasi berdasarkan daya tarik kuliner. Sementara di Indonesia sendiri, sektor kuliner berkontribusi hampir 41% terhadap total PDB ekonomi kreatif nasional.

    “Artinya, gastronomi telah menjadi jantung dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Maman.

    Ia menilai bahwa potensi besar tersebut harus dikelola dengan pendekatan terintegrasi agar bisa menghasilkan efek berantai bagi ekonomi lokal. Gastronomi, lanjutnya, dapat menjadi alat diplomasi rasa, memperkenalkan cita rasa nusantara sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi kuliner dunia.

    Holding UMKM Jadi Terobosan Baru 

    Dalam kesempatan yang sama, Maman juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk meluncurkan Program Holding UMKM, yaitu sistem kemitraan berbasis klaster yang menyatukan pelaku usaha kecil di sektor pariwisata dan kuliner.

    “Melalui mekanisme ini, UMKM di sektor kuliner dan pariwisata dapat memperkuat kolaborasi, meningkatkan skala usaha, dan lebih mudah masuk ke rantai pasok global. Dengan demikian, UMKM kita tidak lagi hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga aktor penting di tingkat internasional,” katanya.

    Ia optimistis, kolaborasi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Gastronomi, menurut Maman, bukan sekadar urusan cita rasa, tetapi juga strategi ekonomi, sosial, dan budaya.

    Dengan dukungan UMKM yang tangguh, ia berharap Indonesia dapat menjadikan gastronomi sebagai kekuatan baru diplomasi global menyapa dunia lewat rasa, aroma, dan kekayaan kuliner nusantara.

  • Gencatan Senjata Gaza Terancam, Israel Tiba-Tiba Ngamuk & Ancam Hamas

    Gencatan Senjata Gaza Terancam, Israel Tiba-Tiba Ngamuk & Ancam Hamas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang ditengahi AS berada di bawah tekanan besar. Ini terjadi setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tekadnya untuk “mengamankan pembebasan semua sandera.

    Mengutip AFP, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memperingatkan militer akan “melanjutkan pertempuran” jika Hamas gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas. “Hamas melanggar ketentuan perjanjian. Kami bisa saja kembali berperang di Gaza,” ujarnya dikutip Times of Israel, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Ancaman Israel ini muncul setelah Hamas, meskipun menyatakan komitmennya pada perjanjian, kesulitan untuk menyerahkan semua jasad sandera yang tersisa. Hamas mengatakan proses penyerahan jasad “mungkin membutuhkan waktu”.

    Kelompok itu menjelaskan bahwa beberapa jenazah korban tewas terkubur di terowongan yang hancur akibat pendudukan. Sementara yang lain berada di bawah puing-puing bangunan yang dibom dan dihancurkan.

    Di bawah perjanjian gencatan senjata yang dipelopori oleh Presiden AS Donald Trump, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang selamat dan mengembalikan jasad sembilan sandera yang diketahui meninggal. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina dari penjara dan menghentikan kampanye militer di Gaza yang dilancarkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sejauh ini, masih ada 19 jasad sandera yang belum ditemukan, terkubur di bawah reruntuhan di samping sejumlah besar warga Palestina. Turki telah mengerahkan puluhan spesialis bantuan bencana untuk membantu pencarian jasad, sebagai respons terhadap permintaan bantuan dari Hamas untuk menemukan jenazah sandera yang terkubur.

    Di sisi lain, keluarga sandera Israel yang tewas marah atas ketidakmampuan Hamas menyerahkan sisa-sisa jasad orang yang mereka cintai.”Kami menuntut agar Israel segera menghentikan implementasi setiap tahap perjanjian lebih lanjut selama Hamas terus secara terang-terangan melanggar kewajibannya,” ujar salah satu asosiasi keluarga sandera kepada AFP.

    Presiden Trump sendiri, yang semula menyerukan kesabaran, menyatakan frustrasinya dengan perilaku kelompok itu sejak pertempuran dihentikan. Trump sebelumnya bersikeras Hamas “benar-benar sedang menggali” untuk menemukan jasad sandera.

    Namun, ia kemudian mengeluarkan ancaman di Truth Social, merujuk pada penembakan warga sipil Palestina baru-baru ini. Ia menuding Hamas dibalik aksi itu.

    “Jika Hamas terus membunuh orang di Gaza, yang bukan merupakan Kesepakatan, kami tidak punya pilihan selain masuk dan membunuh mereka,” klaimnya. 

    Perang telah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza, dengan PBB mendeklarasikan kelaparan pada Agustus. Serangan Israel menyebabkan 67.000 warga Gaza tewas.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa penyakit menular “lepas kendali” (spiralling out of control) mewabah di sana. Hanya 13 dari 36 rumah sakit di wilayah itu yang berfungsi sebagian.

    “Baik meningitis, diare, penyakit pernapasan, kita berbicara tentang pekerjaan yang sangat besar,” kata Direktur Regional WHO untuk Kesehatan PBB, Hanan Balkhy, kepada AFP di Kairo.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]