Xcloud.id

Negara: Timor Leste

  • Bikin Rakyat Marah, Ini SUV yang Direncanakan buat Anggota DPR Timor Leste

    Bikin Rakyat Marah, Ini SUV yang Direncanakan buat Anggota DPR Timor Leste

    Jakarta –

    Rakyat Timor Leste sampai marah besar karena anggota DPR-nya bermewah-mewahan. Demo berujung kericuhan mewarnai Timor Leste lantaran rencana pembelian mobil dinas buat setiap anggota parlemennya.

    Tak tanggung-tanggung, mobil yang dianggarkan buat digunakan sebagai kendaraan dinas anggota DPR Timor Leste adalah sebuah SUV tangguh Toyota Prado. Menurut dokumen resmi parlemen, tender pembelian mobil dinas Toyota Prado itu dijadwalkan selesai bulan ini. Sebanyak 65 anggota parlemen Timor Leste dianggarkan mendapatkan mobil dinas Toyota Prado.

    Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas. Terlebih, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, seperti dikutip AFP.

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta (Rp 69 miliar) untuk SUV Toyota Prado buat 65 anggota parlemen negara tersebut. Anggaran tersebut telah disetujui tahun lalu.

    Demonstrasi di Timor Leste yang menolak pembelian mobil dinas untuk anggota DPR-nya itu terjadi sejak Senin (15/9/2025). Polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Setelah aksi yang berujung ricuh, Parlemen Timor Leste menyerah. Rencana pembelian Toyota Prado sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut dibatalkan.

    Tentang Toyota Prado

    Toyota Prado atau yang memiliki nama lengkap Land Cruiser Prado berbeda dengan Land Cruiser (tanpa embel-embel Prado). Jika Toyota Land Cruiser mengisi segmen full size SUV, Toyota Prado lebih ke mid-size luxury SUV yang lebih ringan, lebih murah, dan diposisikan di bawah Land Cruiser utama.

    Toyota Prado bermula dari seri Land Cruiser 70 Light Dutyyaitu varian lebih ringan dan lebih nyaman dibanding Land Cruiser 70 seri Heavy Duty. SUV ini memang dirancang serbaguna dengan digunakan off-road mumpuni, di jalan raya pun nyaman buat keluarga.

    Toyota Land Cruiser 250 ‘Prado’ Foto: Dok. Toyota

    Kini, Land Cruiser Prado telah memasuki generasi kelima. Mobil SUV yang juga mengusung nama Land Cruiser 250 itu punya ukuran lebih besar dibandingkan dengan Land Cruiser Prado sebelumnya. Mobil tersebut memiliki dimensi panjang 4.925 mm (+100 mm), lebar 1.980 mm (+95 mm), tinggi 1.870 mm (+20 mm), dan dengan jarak sumbu roda 2.850 mm (+60 mm). Seri 250 memiliki jarak sumbu roda yang sama dengan Seri 300 (Land Cruiser full size).

    Land Cruiser Prado terbaru itu hadir dengan dua pilihan mesin. Yang pertama adalah mesin 1GD-FTV 2.8 liter inline-four turbodiesel yang menghasilkan 204 PS (201 hp atau 150 kW) dari 3.000 hingga 3.400 rpm dan torsi 500 Nm dari 1.600 hingga 2.800 rpm. Pilihan kedua adalah mesin 2TR-FE 2.7 liter naturally-aspirated inline-four bensin dengan 163 PS (161 hp atau 120 kW) pada 5.200 rpm dan 246 Nm pada 3.900 rpm.

    Mesin bensin dipasangkan dengan transmisi otomatis ‘6 Super ECT’ enam percepatan, sedangkan turbodiesel mendapatkan gearbox otomatis ‘Direct Shift-8AT’ delapan percepatan.

    (rgr/din)

  • Rakyat Timor Leste Marah, Rencana Beli Mobil DPR Sudah Berkali-kali Diprotes

    Rakyat Timor Leste Marah, Rencana Beli Mobil DPR Sudah Berkali-kali Diprotes

    Jakarta –

    Demonstrasi di Timor Leste pecah. Penyebabnya, ada anggaran yang merencanakan pembelian mobil dinas buat anggota parlemen di negara itu. Bahkan disebutkan pembelian mobil dinas itu akan rampung bulan ini.

    Tak tanggung-tanggung, parlemen Timor Leste menganggarkan US$ 4,2 juta (Rp 69 miliar) untuk membeli SUV Toyota Prado. Anggaran itu digunakan buat mobil dinas 65 anggota parlemen negara tersebut. Anggaran tersebut telah disetujui tahun lalu.

    Menurut dokumen resmi parlemen, tender pembelian mobil dinas Toyota Prado itu dijadwalkan selesai bulan ini.

    Ribuan orang protes meminta pembelian mobil dinas anggota DPR dibatalkan. Demonstran bahkan sampai membakar ban dan mobil milik pemerintah. Polisi membalas dengan gas air mata. Beberapa jam kemudian, parlemen Timor Leste menyerah dan membatalkan pembelian mobil dinas itu.

    Diberitakan BBC, rencana untuk membeli mobil buat anggota parlemen di Timor Leste ternyata bukan kali pertama. Disebutkan, telah terjadi demonstrasi rutin menentang pembelian mobil gratis buat anggota parlemen sejak tahun 2000-an. Hal itu disampaikan oleh Cezario Cesar, salah satu tokoh kunci yang memimpin protes tersebut.

    Pada tahun 2008, polisi menangkap beberapa mahasiswa karena memprotes rencana pengeluaran US$1 juta untuk mobil baru bagi anggota parlemen.

    Gerakan protes benar-benar pecah sekarang. Apalagi Timor Leste terus bergulat dengan tingginya ketimpangan dan pengangguran.

    “Kami memulai protes ini… ketika mereka memutuskan untuk membeli mobil,” kata Cesar.

    “Rakyat tidak memiliki akses ke pendidikan, air, dan sanitasi yang baik… kami kekurangan fasilitas. Tetapi mereka masih membuat begitu banyak undang-undang untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Kami pikir ini tidak adil,” kata Cesar.

    Parlemen Timor Leste menyerah. Rencana pembelian Toyota Prado sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut dibatalkan.

    Namun, sikap parlemen Timor Leste yang membatalkan mobil dinas baru bagi anggota parlemen tak memuaskan hati masyarakatnya. Demonstran menganggap mobil-mobil dinas yang dibeli parlemen sedang dalam perjalanan.

    (rgr/dry)

  • Rakyat Timor Leste Marah, Anggota DPR Anggarkan Mobil Dinas Toyota Prado

    Rakyat Timor Leste Marah, Anggota DPR Anggarkan Mobil Dinas Toyota Prado

    Jakarta –

    Aksi protes yang diwarnai kericuhan terjadi di Timor Leste. Rakyat di negara itu marah lantaran ada anggaran untuk pembelian mobil dinas untuk anggota parlemen. Mobil dinas yang dipilih tak tanggung-tanggung, sebuah SUV Toyota Prado.

    Demonstrasi di Timor Leste yang menolak pembelian mobil dinas untuk anggota DPR-nya itu terjadi sejak Senin (15/9/2025). Mereka meminta parlemen untuk membatalkan rencana pembelian mobil baru tersebut.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, seperti dikutip AFP.

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Unjuk rasa itu memprotes rencana pengadaan mobil buat masing-masing anggota DPR Timor Leste yang berjumlah total 65 orang. Åksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kisruh.

    Polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta (Rp 69 miliar) untuk SUV Toyota Prado buat 65 anggota parlemen negara tersebut. Anggaran tersebut telah disetujui tahun lalu.

    Menurut dokumen resmi parlemen, tender pembelian mobil dinas Toyota Prado itu dijadwalkan selesai bulan ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas. Terlebih, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Buntut aksi demonstrasi ini, Parlemen Timor Leste menyerah. Rencana pembelian Toyota Prado sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut dibatalkan.

    Namun, sikap parlemen Timor Leste yang membatalkan mobil dinas baru bagi anggota parlemen tak memuaskan hati masyarakatnya. Demonstran menganggap mobil-mobil dinas yang dibeli parlemen sedang dalam perjalanan.

    (rgr/din)

  • Ini Update Baru Demo Tetangga RI Gara-Gara Mobil Dinas Baru DPR

    Ini Update Baru Demo Tetangga RI Gara-Gara Mobil Dinas Baru DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Parlemen Timor Leste akhirnya mencabut fasilitas dana pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen dan membatalkan rencana pembelian SUV mewah. Pembatalan ini menyusul gelombang protes mahasiswa dan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan.

    Parlemen dalam pernyataannya menegaskan resolusi sudah diadopsi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru dalam anggaran 2025” dan akan meninjau ulang undang-undang tahun 2006 yang mengatur pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen.

    Protes yang berlangsung sejak awal pekan ini memobilisasi ribuan orang di ibu kota Dili. Aksi sempat ricuh dengan lemparan batu dari massa dibalas gas air mata oleh polisi. Awalnya, tuntutan hanya menolak rencana pembelian 65 unit SUV Toyota Prado senilai US$4,2 juta untuk anggota parlemen, namun kemudian melebar ke isu dana pensiun seumur hidup bagi mantan legislator.

    “Jika mereka tidak mematuhi kesepakatan, kami akan menggelar protes yang lebih besar,” ujar Cristovao Mato (27), salah satu perwakilan demonstran, seperti dikutip AFP, Rabu (17/9/2025).

    Meski parlemen sudah membatalkan rencana pengadaan SUV, sebagian massa tetap skeptis. “Rumornya, mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan. Inilah alasan saya dan semua mahasiswa ada di sini hari ini – untuk memastikan uang pajak saya tidak disalahgunakan,” kata Trinito Gaio (42), salah satu demonstran.

    Akademisi turut menyoroti kontroversi ini. “Banyak orang memandang bahwa pejabat publik, khususnya para legislator, tidak hidup dalam kondisi yang sama dengan masyarakat biasa. Rencana SUV itu simbol ketidakadilan,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi Universidade da Paz, Caetano C. Correia.

    Presiden Jose Ramos-Horta juga angkat bicara, menegaskan “tidak akan ada toleransi” terhadap kekerasan dalam unjuk rasa. Sementara Perdana Menteri Xanana Gusmao saat ini sedang berada di London untuk menghadiri pertemuan terkait perbatasan laut dan darat, dan dijadwalkan kembali pada 22 September.

    Lebih dari 40% warga Timor Leste masih hidup dalam kemiskinan, menurut Bank Dunia. Perekonomian negara berpenduduk 1,3 juta jiwa itu masih sangat bergantung pada cadangan minyak, dengan tantangan serius berupa ketimpangan, malnutrisi, dan pengangguran.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Batal Gara-gara Unjuk Rasa

    Rencana Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Batal Gara-gara Unjuk Rasa

    Jakarta –

    Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi anggota parlemen di Timor Leste dikecam oleh warganya. Protes terhadap anggota DPR di sana tak dapat dihindari hingga memunculkan aksi protes ke jalan diwarnai dengan kericuhan.

    Aksi protes oleh warga Timor Leste mulai berlangsung pada Senin (15/9) waktu setempat. Masyarakat di sana mendorong beberapa partai politik mengumumkan bahwa mereka akan meminta parlemen untuk membatalkan rencana pembelian mobil baru tersebut.

    Aksi menuntut pembatalan mobil dinas itu berlanjut di hari berikutnya. Laporan jurnalis AFP, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), menyebutkan bahwa lebih dari 2.000 orang berkumpul di dekat gedung Parlemen Nasional pada Selasa (16/9) waktu setempat. Sebagian besar demonstran merupakan mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas di ibu kota Dili.

    Unjuk rasa itu memprotes rencana pengadaan mobil bagi masing-masing dari total 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Aksi protes yang awalnya berlangsung damai ini berubah menjadi diwarnai tindak kekerasan, ketika polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut.

    Para demonstran telah berjanji untuk melanjutkan aksi protes mereka hingga rencana pembelian tersebut resmi dibatalkan. Publik Timor Leste ingin anggaran untuk fasilitas mobil anggota dewan tak berlanjut.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (16/9).

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk yang berisi tulisan mendesak otoritas Timor Leste untuk “menghentikan pencuri, menghentikan koruptor”. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini terus bergulat dengan tingginya kesenjangan, malnutrisi, dan tingginya pengangguran, dengan perekonomian yang sangat bergantung pada minyak.

    Parlemen Batalkan Pembelian SUV

    Foto: AFP/VALENTINO DARIELL DE SOUSA

    Parlemen Timor Leste menyerah pada tekanan publik dan membatalkan rencana pembelian SUV sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut. Hal ini menindaklanjuti protes yang terjadi berhari-hari hingga timbulnya kerusuhan.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta, yang telah disetujui tahun lalu, untuk membeli SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen negara tersebut.

    Tender pembelian mobil dinas tersebut, menurut dokumen resmi parlemen, dijadwalkan selesai pada September ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas di negara yang, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Demonstran Tak Puas dengan Pembatalan

    Foto: VALENTINO DARIELL DE SOUSA/AFP

    Sikap parlemen Timor Leste yang membatalkan pembelian SUV sebagai mobil dinas baru bagi anggota parlemen tak memuaskan hati masyarakat di sana. Para demonstran yang skeptis kembali turun ke jalanan dalam aksi protes terbaru pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Unjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa itu dihadiri oleh ribuan orang di ibu kota Dili pada pekan ini, dengan para demonstran dan polisi terlibat bentrok selama dua hari berturut-turut. Aksi protes itu menentang pembelian mobil dinas baru bernilai jutaan dolar Amerika untuk semua 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), tidak membuat para demonstran puas, dengan laporan jurnalis AFP menyebut sekitar 2.000 demonstran kembali berkumpul di dekat gedung parlemen di Dili untuk unjuk rasa hari ketiga pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Rumornya mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata salah satu demonstran, Trinito Gaio (42) saat berbicara kepada AFP.

    “Jadi inilah mengapa semua mahasiswa ini dan saya sendiri berada di sini pada hari ini — untuk memastikan uang pajak saya tidak mengalir ke… arah yang salah,” ujarnya.

    Para anggota parlemen dengan suara bulat lantas mengadopsi resolusi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru yang tercantum dalam anggaran tahun 2025”. Pernyataan parlemen Timor Leste menambahkan bahwa Sekretariat Jenderal Parlemen sekarang harus “mengadopsi langkah-langkah administratif dan keuangan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan penggunaan yang efisien” atas kendaraan-kendaraan yang sudah digunakan oleh para anggota parlemen.

    Halaman 2 dari 3

    (dwr/dwr)

  • Rapor Merah Indeks Korupsi di Indonesia, Banyak Anggota Dewan Korup Nasional 18 September 2025

    Rapor Merah Indeks Korupsi di Indonesia, Banyak Anggota Dewan Korup Nasional 18 September 2025

    Rapor Merah Indeks Korupsi di Indonesia, Banyak Anggota Dewan Korup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 37 menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo.
    Ibnu mengatakan, skor IPK tersebut merupakan yang terbaru atau tahun 2024 yang menggambarkan situasi korupsi di Indonesia sudah merah.
    “Skor kita hanya 37, kalau kita sekolah itu enggak lulus, nilainya merah semua, merah sekali,” ujar Ibnu dalam sambutan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
    Menurut Ibnu, skor tersebut membuat Indonesia kini berada di urutan ke-99 dari 180 negara di 2024.
    Kemerosotan IPK itu terjadi karena korupsi di Indonesia begitu banyak dan terjadi di berbagai sektor.
    Ia mencontohkan, banyak aparat penegak hukum yang semestinya menjaga integritas justru terlibat korupsi.
    “Bahkan para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum itu pun terkontaminasi dengan korupsi. Kita hanya 37, padahal seharusnya dapat 100 yang bagus,” kata Ibnu.
    Pada 2019, Indonesia pernah meraih menjadi negara dengan nomor urut ke-80, tetapi merosot ke nomor 99.
    “Nilai kita pernah naik di 2019 adalah 80, tetapi turun tiba-tiba menjadi 34, baru-baru ini naik ke 37,” ucap dia.
    Ibnu mengatakan, skor IPK yang rendah menampar semua pihak untuk bekerja sama memberantas korupsi karena pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum.
    “Jadi untuk meningkatkan Indeks Anti Korupsi, kita bersama-sama. Ini bukan tugas penegak hukum saja, melainkan tugas negara bersama-sama,” kata Ibnu.
    Untuk diketahui, skor IPK dirilis oleh Transparency International (TI), lembaga yang mengkaji korupsi di berbagai negara.
    Skor 0 menjadi indikator sangat korup, sedangkan 100 paling bersih.
    Skor IPK 37 membuat Indonesia kalah dari sejumlah negara di ASEAN, yakni Vietnam (40), Timor Leste (44), Malaysia (50), dan Singapura (84).
    Basuki mengungkapkan, tingginya angka kasus korupsi di Indonesia diisi oleh pegawai pihak swasta dengan jumlah 485 kasus, diikuti eselon I, II, III, dan IV dengan jumlah 443 kasus, serta anggota DPR RI-DPRD 364 kasus.
    Jumlah keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi itu mencapai 1.878, berdasarkan profesi dan jabatan, yang telah ditindak hingga triwulan II 2025.
    “Tindak pidana yang pernah ditangani ada 1.878 pelaku, antara lain DPR-DPRD 364, kepala lembaga atau kementerian 41, walikota/bupati dan wakil 171, eselon I, II, III, dan IV itu 443, hakim 31, jaksa 13, polisi 6, swasta 485 kasus,” tutur Ibnu.
    Menurutnya, penyelenggara negara yang terseret korupsi biasanya tergoda karena adanya kesempatan, iming-iming dari pelaku, dan integritas yang lemah.
    Beberapa modus korupsi yang menyeret penyelenggara negara, menurut dia, adalah menyangkut pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, dan penyuapan.
    “Modusnya adalah barang dan jasa 428 temuan, perizinan 28, gratifikasi atau penyuapan 1.068, ini yang paling besar. Kadang-kadang kita tidak sadari kita sedang menggunakan gratifikasi,” ungkap Ibnu.
    Pada kesempatan itu, Ibnu menyinggung pandangan yang menganggap koruptor bisa diciduk KPK karena sedang sial.
    Padahal, menurutnya, mereka tidak saja sial.
    Sebab, mereka kehilangan reputasi, jabatan, dan kepercayaan publik.
    “Ada yang masih mengatakan kalau (koruptor) ditangkap itu cuma sial doang,” ujar Ibnu.
    Menurut dia, akibat perbuatan culas itu, keluarga, terutama istri dan anak-anaknya, menjadi terdampak.
    Mereka dihujat orang lain karena korupsi yang dilakukan oleh sang ayah, misalnya.
    “Yang kasihan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ‘pantas kaya, orang bapaknya korupsi’,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Jakarta (ANTARA) – Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menyatakan bahwa jaring peduli sosial perlu dibangun untuk mencegah fenomena gerakan kilat politik atau political blitzer yang dinilai rawan memicu keresahan sosial.

    Haris mengatakan fenomena political blitzer mirip dengan gelombang protes Arab Spring yang menyebar cepat di Asia, termasuk Filipina, Malaysia, Bangladesh, Timor Leste hingga Nepal. Ia menyebut pola tersebut tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang jelas tetapi bertujuan menumbuhkan ketidakpercayaan dan pembangkangan sosial.

    “Target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder, dan disobidience,” kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut Haris, kerentanan ekonomi masyarakat menjadi sasaran utama gerakan tersebut dengan memanfaatkan media sosial dan sumber terbuka.

    Ia menyorot opini pakar yang menilai kericuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu dipicu oleh pihak-pihak yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempengaruhi data di media sosial.

    “Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data media sosial,” ujarnya.

    Karena itu, ia menilai perlu percepatan program perlindungan sosial, termasuk paket stimulus ekonomi pemerintah, untuk melindungi kelompok rentan.

    Ia meminta pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk bekerja sama untuk melindungi kaum rentan menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat itu dengan mengaktifkan jaring peduli sosial.

    “BUMN, swasta, dan warga juga diharapkan bergotong royong mengaktivasi jaring peduli sosial agar kelompok rentan secara ekonomi tidak menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat,” kata Haris.

    Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo juga telah tepat menjawab persoalan mendasar rakyat, namun perlu mitigasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan kelancaran program strategis pemerintah.

    Haris menyebut pandangan Presiden tentang praktik “serakahnomic” yang menjarah sumber daya negara sesuai dengan tuntutan gerakan sosial era reformasi.

    Sebelumnya, istilah “serakahnomics” pertama kali disampaikan Presiden Prabowo saat menutup sebuah kongres di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2025. Dalam pidatonya, ia menyebut “serakahnomics” sebagai aliran baru yang menggambarkan kelompok serakah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi pribadi.

    “Arah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah sangat mendasar menjawab persoalan rakyat dan bangsa,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar program strategis pemerintah berjalan tanpa gangguan gerakan kilat politik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didemo Rakyat, Timor Leste Batalkan Mobil Dinas Baru Anggota Parlemen

    Didemo Rakyat, Timor Leste Batalkan Mobil Dinas Baru Anggota Parlemen

    Dili –

    Parlemen Timor Leste menyerah pada tekanan publik dan membatalkan rencana pembelian SUV sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut. Namun para demonstran yang skeptis kembali turun ke jalanan dalam aksi protes terbaru pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Unjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa itu dihadiri oleh ribuan orang di ibu kota Dili pada pekan ini, dengan para demonstran dan polisi terlibat bentrok selama dua hari berturut-turut. Aksi protes itu menentang pembelian mobil dinas baru bernilai jutaan dolar Amerika untuk semua 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), tidak membuat para demonstran puas, dengan laporan jurnalis AFP menyebut sekitar 2.000 demonstran kembali berkumpul di dekat gedung parlemen di Dili untuk unjuk rasa hari ketiga pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Rumornya mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata salah satu demonstran, Trinito Gaio (42) saat berbicara kepada AFP.

    “Jadi inilah mengapa semua mahasiswa ini dan saya sendiri berada di sini pada hari ini — untuk memastikan uang pajak saya tidak mengalir ke… arah yang salah,” ujarnya.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta, yang telah disetujui tahun lalu, untuk membeli SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen negara tersebut.

    Tender pembelian mobil dinas tersebut, menurut dokumen resmi parlemen, dijadwalkan selesai pada September ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas di negara yang, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Menghadapi protes yang semakin meningkat, parlemen Timor Leste mengambil langkah terbaru pada Selasa (16/9) waktu setempat. Para anggota parlemen dengan suara bulat mengadopsi resolusi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru yang tercantum dalam anggaran tahun 2025”.

    Pernyataan parlemen Timor Leste menambahkan bahwa Sekretariat Jenderal Parlemen sekarang harus “mengadopsi langkah-langkah administratif dan keuangan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan penggunaan yang efisien” atas kendaraan-kendaraan yang sudah digunakan oleh para anggota parlemen.

    Dalam unjuk rasa pada Senin (15/9) dan Selasa (16/9) waktu setempat, para demonstran melemparkan batu ke arah polisi, yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata. Presiden Jose Ramos-Horta mengatakan kepada wartawan bahwa “tidak akan ada toleransi” terhadap tindak kekerasan selama unjuk rasa.

    Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini terus bergulat dengan tingginya kesenjangan, malnutrisi, dan tingginya pengangguran, dengan perekonomian mereka yang sangat bergantung pada minyak.

    Lihat juga Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Demo RI-Nepal Nular, Timor Leste Chaos Mobil DPR-Kendaraan Dibakar

    Demo RI-Nepal Nular, Timor Leste Chaos Mobil DPR-Kendaraan Dibakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Demonstrasi masih terjadi di Timor Leste, Selasa. Bahkan para demonstran telah berjanji untuk terus berunjuk rasa hingga rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota DPR dibatalkan.

    Sebenarnya, demo yang diinisiasi mahasiswa sudah terjadi sejak Senin. Namun kemarin, protes berujung rusuh dengan karena bentrok antara massa dengan polisi di jalan-jalan.

    Dilaporkan 2.000 massa datang memenuhi jalan di ibu kota Dili sambil membawa spanduk “Hentikan Para Pencuri”. Angka ini jauh dibanding massa Senin.

    Foto: Mahasiswa dari beberapa universitas berlari dari gas air mata yang ditembakkan polisi selama protes mereka terhadap rencana parlemen untuk membeli 65 SUV untuk anggota parlemen di Universitas Nasional Timor Leste (UNTL) di Dili pada 15 September 2025. (AFP/VALENTINO DARIELL DE SOUSA)

    Massa pun melakukan pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen. Dilaporkan pula tembakan batu pendemo dibalas gas air mata petugas.

    “Dua petugas pemadam kebakaran memadamkan sebuah SUV hitam yang terbakar di jalan,” bunyi laporan AFP, dikutip rabu (17/9/2025).

    DPR Timor Leste, Parlemen Nasional, memang sudah menyepakati pembelian SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen. Namun rencana ini dinilai tak mengindahkan suara rakyat di tengah himpitan ekonomi.

    “Kami ingin keputusan pembelian mobil itu dibatalkan,” ujar aktivis Domingos de Andrade, 34 tahun, kepada wartawan kemarin.

    “Keputusan ini harus diambil oleh ketua parlemen nasional,” tambahnya.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Timor Leste Xanana Gusmao meminta pendemo melawan protes dengan kekerasan. Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mengatakan tidak akan ada toleransi terhadap kekerasan selama demonstrasi.

    “Anda boleh menggelar demonstrasi untuk memprotes pemerintah dan parlemen ketika mereka berbuat salah, tetapi Anda tidak boleh menggunakan kekerasan,” ujar Ramos-Horta.

    Timor Leste, negara termuda di Asia Tenggara. Negara itu memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 2002.

    Bekas jajahan Portugis ini bergulat dengan tingginya ketimpangan, malnutrisi, dan pengangguran, dengan perekonomian yang sangat bergantung pada minyak. Sebelumnya, demo menyuarakan keprihatinan ke sikap dewan juga terjadi di Indonesia dan Nepal.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Batal Gara-gara Unjuk Rasa

    Warga Timor Leste Protes Mobil Dinas Baru untuk Anggota Parlemen

    Dili –

    Warga Timor Leste menggelar unjuk rasa, yang berlangsung dua hari terakhir, untuk memprotes rencana pembelian mobil dinas baru untuk para anggota parlemen. Polisi menembakkan gas air mata ke arah para demonstran saat unjuk rasa diwarnai kekerasan.

    Laporan jurnalis AFP, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), menyebutkan bahwa lebih dari 2.000 orang berkumpul di dekat gedung Parlemen Nasional pada Selasa (16/9) waktu setempat. Sebagian besar demonstran merupakan mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas di ibu kota Dili.

    Unjuk rasa itu memprotes rencana pengadaan mobil bagi masing-masing dari total 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Aksi protes yang awalnya berlangsung damai ini berubah menjadi diwarnai tindak kekerasan, ketika polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut.

    Unjuk rasa pada Selasa (16/9) ini menyusul aksi protes serupa pada Senin (15/9) waktu setempat, yang mendorong beberapa partai politik mengumumkan bahwa mereka akan meminta parlemen membatalkan rencana pembelian tersebut. Partai-partai politik yang sama sebelumnya telah menyetujui anggaran tahun 2025 yang mencakup pendanaan untuk pembelian kendaraan tersebut.

    Para demonstran telah berjanji untuk melanjutkan aksi protes mereka hingga rencana pembelian tersebut resmi dibatalkan.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (16/9).

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk yang berisi tulisan mendesak otoritas Timor Leste untuk “menghentikan pencuri, menghentikan koruptor”.

    Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Pemerintah Timor Leste, hingga Selasa (16/9), belum memberikan tanggapan resmi untuk unjuk rasa tersebut.

    Sementara Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor, Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-putra Timor, dalam penyataan bersama pada Senin (15/9), mengatakan rencana pembelian mobil dinas baru itu “tidak mencerminkan kepentingan publik” dan berjanji akan meminta parlemen untuk membatalkannya.

    Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini terus bergulat dengan tingginya kesenjangan, malnutrisi, dan tingginya pengangguran, dengan perekonomian yang sangat bergantung pada minyak.

    Simak juga Video: Istana Buka Suara soal Anggaran Mobil Dinas Eselon I Nyaris Rp 1 M

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)