Xcloud.id

Negara: Timor Leste

  • KKP Maksimalkan Pengawasan Laut Jaga Ekosistem Laut Timur

    KKP Maksimalkan Pengawasan Laut Jaga Ekosistem Laut Timur

    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia demi melindungi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman illegal fishing, terutama di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

    Wilayah tersebut meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur-perairan dengan potensi perikanan yang menjadi primadona Indonesia.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengatakan pengawasan di perairan Arafura terus diperkuat melalui berbagai strategi seperti operasi kapal pengawas, patroli udara menggunakan pesawat Airborne Surveillance, serta pengawasan kepatuhan di pelabuhan perikanan menjadi langkah-langkah utama yang ditempuh.

    “Wilayah WPPNRI 718 sangat strategis karena berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Australia di selatan, Timor Leste di barat, dan Papua Nugini di timur. Hal ini menjadikan pengawasan ekstra diperlukan untuk melindungi sumber daya perikanan nasional dari ancaman penangkapan ikan ilegal,” kata Ipunk dalam keterangan pers, Sabtu, 22 November 2024.
     

    Ipunk memastikan aparat PSDKP tak gentar dengan ancaman kapal asing yang kerap menjadikan Laut Arafura, sebagai praktik illegal fishing. Untuk itu, KKP secara rutin menggelar operasi terpadu dengan melibatkan kapal pengawas yang disupport dengan teknologi modern seperti drone serta sistem pemantauan kapal vessel monitoring system (VMS). 

    Selain itu upaya pengawasan juga difokuskan di pelabuhan perikanan untuk memastikan hasil tangkapan yang masuk sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku.

    “PSDKP menetapkan WPPNRI 718 merupakan salah satu prioritas pengawasan karena perairan tersebut rawan illegal fishing. Intensitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 harus diawasi secara ketat untuk memastikan agar sumber daya ikan terus terjaga dan lestari dan memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan,” ungkapnya.

    Kemudian Ditjen PSDKP juga memperkuat pengawasan di Zona 3 melalui strategi intensif untuk memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di WPPNRI 718. Langkah ini diwujudkan dengan menempatkan kapal pengawas di titik-titik rawan serta menyiagakan pesawat patroli guna memastikan penindakan cepat terhadap pelanggaran.

    Untuk mencegah pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai aturan, pengawasan pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan diperketat. Jumlah personel pengawas perikanan di lapangan juga ditingkatkan demi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    Ipunk menyampaikan keberhasilan ini membuktikan kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, khususnya di Laut Arafura. 

    “Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir. PSDKP-KKP hadir untuk menjaga kedaulatan laut Arafura,” ungkap Ipunk.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Sinergi ini diwujudkan melalui patroli bersama, pertukaran data dan informasi, pengintegrasian moda pengawasan, serta penanganan pelanggaran secara terkoordinasi.

    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia demi melindungi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman illegal fishing, terutama di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.
     
    Wilayah tersebut meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur-perairan dengan potensi perikanan yang menjadi primadona Indonesia.
     
    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengatakan pengawasan di perairan Arafura terus diperkuat melalui berbagai strategi seperti operasi kapal pengawas, patroli udara menggunakan pesawat Airborne Surveillance, serta pengawasan kepatuhan di pelabuhan perikanan menjadi langkah-langkah utama yang ditempuh.
    “Wilayah WPPNRI 718 sangat strategis karena berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Australia di selatan, Timor Leste di barat, dan Papua Nugini di timur. Hal ini menjadikan pengawasan ekstra diperlukan untuk melindungi sumber daya perikanan nasional dari ancaman penangkapan ikan ilegal,” kata Ipunk dalam keterangan pers, Sabtu, 22 November 2024.
     

    Ipunk memastikan aparat PSDKP tak gentar dengan ancaman kapal asing yang kerap menjadikan Laut Arafura, sebagai praktik illegal fishing. Untuk itu, KKP secara rutin menggelar operasi terpadu dengan melibatkan kapal pengawas yang disupport dengan teknologi modern seperti drone serta sistem pemantauan kapal vessel monitoring system (VMS). 
     
    Selain itu upaya pengawasan juga difokuskan di pelabuhan perikanan untuk memastikan hasil tangkapan yang masuk sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku.
     
    “PSDKP menetapkan WPPNRI 718 merupakan salah satu prioritas pengawasan karena perairan tersebut rawan illegal fishing. Intensitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 harus diawasi secara ketat untuk memastikan agar sumber daya ikan terus terjaga dan lestari dan memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan,” ungkapnya.
     
    Kemudian Ditjen PSDKP juga memperkuat pengawasan di Zona 3 melalui strategi intensif untuk memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di WPPNRI 718. Langkah ini diwujudkan dengan menempatkan kapal pengawas di titik-titik rawan serta menyiagakan pesawat patroli guna memastikan penindakan cepat terhadap pelanggaran.
     
    Untuk mencegah pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai aturan, pengawasan pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan diperketat. Jumlah personel pengawas perikanan di lapangan juga ditingkatkan demi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
     
    Ipunk menyampaikan keberhasilan ini membuktikan kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, khususnya di Laut Arafura. 
     
    “Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir. PSDKP-KKP hadir untuk menjaga kedaulatan laut Arafura,” ungkap Ipunk.
     
    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Sinergi ini diwujudkan melalui patroli bersama, pertukaran data dan informasi, pengintegrasian moda pengawasan, serta penanganan pelanggaran secara terkoordinasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan mahkamah Pidana Internasional (ICC), Kamis (21/11/2024). Hal ini menjadi resmi setelah ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan Israel itu.

    Dalam sebuah pernyataan, selain Netanyahu ICC menjatuhkan perintah penangkapan kepada mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan juga Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Ketiganya dituding telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam pertempuran di Gaza.

    “Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard, dikutip AFP.

    Langkah baru ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu. Karena salah satu negara dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut wajib menangkapnya di wilayah mereka.

    Dalam situsnya, negara-negara tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998 dan diimplementasikan pada 2002. Dalam hal ini, Indonesia bukanlah merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma, sehingga perintah penangkapan ICC ini tidak berlaku di RI.

    Berikut daftar anggota ICC sesuai dengan Statuta Roma berdasarkan situsnya:

    Afganistan

    Albania

    Andorra

    Antigua dan Barbuda

    Argentina

    Armenia

    Australia

    Austria

    Bangladesh

    Barbados

    Belgia

    Belize

    Benin

    Bolivia

    Bosnia dan Herzegovina

    Botswana

    Brasil

    Bulgaria

    Burkina Faso

    Cabo Verde

    Kamboja

    Kanada

    Republik Afrika Tengah

    Chad

    Cile

    Kolombia

    Komoro

    Kongo

    Kepulauan Cook

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Kroasia

    Siprus

    Republik Ceko

    Republik Demokratik Kongo

    Denmark

    Djibouti

    Dominika

    Republik Dominika

    Ekuador

    El Salvador

    Estonia

    Fiji

    Finlandia

    Perancis

    Gabon

    Gambia

    Georgia

    Jerman

    Ghana

    Yunani

    Granada

    Guatemala

    Guinea

    Guyana

    Honduras

    Hongaria

    Islandia

    Irlandia

    Italia

    Jepang

    Yordania

    Kenya

    Kiribati

    Latvia

    Lesoto

    Liberia

    Liechtenstein

    Lithuania

    Luksemburg

    Madagaskar

    Malawi

    Maladewa

    Mali

    Malta

    Kepulauan Marshall

    Mauritius

    Meksiko

    Mongolia

    Montenegro

    Namibia

    Nauru

    Belanda

    Selandia Baru

    Nigeria

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Palestina

    Panama

    Paraguay

    Peru

    Polandia

    Portugal

    Republik Korea

    Republik Moldova

    Rumania

    Saint Kitts dan Nevis

    Santo Lusia

    Saint Vincent dan Grenadines

    Samoa

    San Marino

    Senegal

    Serbia

    Seychelles

    Sierra Leone

    Slowakia

    Slovenia

    Afrika Selatan

    Spanyol

    Suriname

    Swedia

    Swiss

    Tajikistan

    Timor Leste

    Trinidad dan Tobago

    Tunisia

    Uganda

    Britania Raya

    Republik Bersatu Tanzania

    Uruguay

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

     

    (luc/luc)

  • Kunjungi Inggris, Ini Oleh-oleh Dibawa Kadin untuk Indonesia

    Kunjungi Inggris, Ini Oleh-oleh Dibawa Kadin untuk Indonesia

    Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menyebut Indonesia berpotensi memperoleh pendanaan dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris. Pendanaan untuk program transisi energi dan rumah murah.
     
    Hal itu disampaikan Anindya usai menghadiri acara Indonesia-UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange, di 10 Paternoster Sq, London EC4M 7LS, Inggris, Kamis, 21 November 2024. Anindya datang ke Inggris untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi negeri Raja Charles tersebut.
     
    “Pertama-tama senang kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo. Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris,” ucap Anindya melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
    Anindya menjelaskan pihaknya tak hanya menarget membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program transisi energi dan pembangunan rumah murah. Namun, juga aspek pendanaan di sektor riil.
     

    “Di sini kami katakan bagaimana membawa financing (pendanaan) dari Global North (Utara) ke Global South (Selatan). Karena bagaimanapun juga, yang mempunyai biodiversitas banyak itu justru di Selatan, yang mempunyai (kandungan) mineral kritis (juga) di Selatan, dan yang mempunyai renewable energy (energi terbarukan) juga di Selatan. Jadi itu (juga) yang kami upayakan,” jelas Anindya.
     
    Selain itu, Kadin Indonesia selama ini memiliki bidang-bidang penting terkait perubahan iklim dan keuangan hijau. Seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.
     
    “Hal-hal itu (juga) bisa dikerjasamakan dengan LSEG. Jadi makin banyak perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang bisa mendapatkan dana dari sini (LSEG). Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya deviden-nya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain,” ujar Anindya. 
     
    Dalam acara yang merupakan rangkaian dari London Climate Action Week itu, Anindya hadir bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Lingkungan dan Energi, Hashim S Djojohadikusumo; Ketua Komite Bilateral Inggris Indonesia Kadin Indonesia Michael Sampoerna; serta perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani; dan pengusaha Indonesia Wisnu Wardhana.
     
    Mereka disambut langsung oleh CEO LSEG Julia Hoggett, Wali Kota London Alastair John Naisbitt King DL, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey. Beberapa saat sebelumnya, Hashim, Rosan, Anindya, Michael, dan Wisnu mendapatkan kehormatan untuk menekan tombol bersama Naisbitt King, Julia, dan Dominic sebagai tanda dibukanya sesi perdagangan saham Bursa Efek London (LSE).
     
    London Stock Exchange Group plc, yang berbasis di Inggris, beroperasi sebagai penyedia infrastruktur dan data pasar global yang terdiversifikasi, penting dalam industri jasa keuangan. Grup ini mengelola berbagai layanan termasuk pembentukan modal, manajemen risiko dan neraca, serta perdagangan dan investasi di seluruh dunia. 
     
    LSEG mencakup Bursa Efek London, Refinitiv, LSEG Technology, FTSE Russell, dan saham mayoritas di LCH dan Tradeweb. LSEG memiliki operasi di 70 negara di EMEA (Europe, the Middle East & America), Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia Pasifik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Bukan Investasi Langsung, Ini Bentuk Dukungan AS untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Bukan Investasi Langsung, Ini Bentuk Dukungan AS untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan teknis kepada Indonesia dalam implementasi program makan bergizi gratis yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Agricultural Conselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Lisa Ahramjian menyebut bahwa Negeri Paman Sam memiliki sejarah panjang dalam program makan gratis untuk siswa sekolah. Dia mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dan berbagi pengalaman terkait penerapan program makan bergizi gratis jika diminta.

    Ahramjian tidak menjawab terkait kemungkinan AS untuk berinvestasi secara langsung ke program makan bergizi gratis ini. Namun, dia mengatakan, Proyek Pendidikan AS-Indonesia yang telah diluncurkan akan menjadi salah satu bentuk dukungan terbesar AS kepada Indonesia dalam program makan bergizi gratis

    “Saya pikir akan sangat membantu jika kami memahami dukungan apa yang ingin mereka [Indonesia] dapatkan dari sisi teknis, perspektif kebijakan, atau bagaimana AS telah menyiapkan program makanan sekolah dan apa yang telah kami pelajari selama beberapa dekade terakhir. Jadi, saya pikir itulah yang terbaik,” ujar Ahramjian dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Dia melanjutkan, AS juga membantu menjalankan program makan bergizi gratis di negara yang kurang berkembang, seperti Timor Leste. Namun, menurutnya bentuk bantuan yang dibutuhkan Indonesia sudah pasti akan berbeda mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang sudah lebih maju.

    “Saran terbaik yang dapat kami berikan adalah bantuan teknis dan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo, terutama di bidang-bidang yang ingin mereka pelajari dari pengalaman AS,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden, juga telah menyatakan komitmennya untuk membantu program makan bergizi gratis saat kunjungan Prabowo ke Gedung Putih belum lama ini.

    “Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

    Tidak hanya itu, Biden menekankan bahwa Indonesia dan AS juga berkomitmen untuk memajukan kerja sama kesehatan guna memajukan penelitian klinis, tujuan kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatan untuk mengatasi kondisi kesehatan yang baru muncul dan kronis, serta penyakit menular, termasuk tuberkulosis. 

    Kedua pemimpin juga menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kesehatan antara Indonesia dan Amerika Serikat di masa mendatang. Upaya ini menggarisbawahi komitmen teguh kedua negara untuk berkolaborasi guna mewujudkan tujuan transformasi kesehatan Indonesia.

  • Perum BULOG Temui NCL I.P. Timor Leste, Bahas Ketahanan Pangan Negara

    Perum BULOG Temui NCL I.P. Timor Leste, Bahas Ketahanan Pangan Negara

    Jakarta –

    Perum BULOG, diwakili oleh Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq dan Direktur Human Capital Sudarsono Harjosoekarto, melakukan pertemuan dengan delegasi dari Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) Timor Leste beserta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kantor Pusat Perum BULOG. BULOG. Dalam pertemuan ini, kedua pihak itu membahas tentang ketahanan pangan.

    Sekretaris Perusahaan BULOG A. Widiarso menyatakan Delegasi Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) menyampaikan dua agenda yang menjadi tujuan kedatangan ke BULOG.

    “Agenda pertama adalah kerja sama dalam penguatan capacity building dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Timor Leste, seperti manajemen pergudangan, pemberantasan hama, penyimpanan dalam SILO, dan penggilingan. Sedangkan agenda kedua adalah permintaan dari Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) adalah untuk mendapatkan personil ahli dari BULOG untuk menjadi konsultan manajemen dan teknis dalam pengembangan NCL I.P,” jelas Widiarso dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

    Dalam pemaparannya, Centro Logistica Nacional Intittuto Public memiliki tujuan untuk membangun ketahanan pangan di Timor Leste. Tujuan tersebut sama dengan tujuan BULOG untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Saat ini, Centro Logistica Nacional Intittuto Public baru mengelola beras (gabah dan beras) dan kacang-kacangan.

    Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, delegasi Centro Logistica Nacional Intittuto Public melihat kegiatan BULOG mulai dari on-farm (kegiatan Mitra Tani), penggilingan (SPP – SPB), pergudangan (termasuk silo), dan pemberantasan hama. Selain itu, akan dilakukan pelatihan bagi 15 – 20 personil Centro Logistica Nacional Intittuto Public untuk belajar terkait manajemen logistik pangan di BULOG Corporate University.

    Lihat juga video: Jokowi Tunjuk Luhut Urus Bulog untuk Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja

    (prf/ega)

  • Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank – Page 3

    Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank – Page 3

    Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan penghapusan tagih kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini diatur khusus untuk piutang macet pada UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.

    Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menyatakan bahwa penghapusan kredit macet bukan hal baru bagi BRI. Sebelumnya, BRI telah menerapkan kebijakan hapus tagih terhadap sejumlah debitur yang terdampak bencana alam besar.

    “Contohnya, setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia, kami menghapus tagih sebesar Rp 173 miliar. Begitu pula pada bencana seperti gempa Yogyakarta dan tsunami Aceh. Jika sesuai dengan kriteria stakeholder, kami menghapus piutang yang terdampak,” ungkap Supari di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Supari menambahkan bahwa meskipun ada berbagai kebijakan hapus tagih di masa lalu, ia tidak mengingat total nominalnya. “Angkanya saya lupa. Namun, kebijakan hapus tagih BRI umumnya dilaksanakan pada kondisi bencana alam,” tambahnya.

  • BRI siapkan kebijakan agar penghapusan utang UMKM tepat sasaran

    BRI siapkan kebijakan agar penghapusan utang UMKM tepat sasaran

    KUR bukan objek hapus tagih, karena KUR adalah kredit yang masih berjalan dan memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM agar naik kelasJakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan kebijakan internal Perusahaan sebelum menerapkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa pihaknya tengah mempelajari ketentuan yang ada dalam PP tersebut serta menggunakan parameter yang selektif guna memastikan implementasi yang tepat.

    “Iya, BRI akan segera merespon PP 47 itu, kita akan telaah, supaya enggak salah nanti kriteria nasabah yang menjadi target ini, karena di dalam PP 47 kan ada kriteria. Terus yang kedua, BRI menghitung ini berapa kira-kira nasabah yang nanti akan masuk dalam kategori kriteria hapus tagih ini,” kata Supari dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu.

    Supari menjelaskan bahwa Perseroan mendukung adanya penerapan PP tersebut. BRI sendiri telah memiliki pengalaman dalam mengelola kebijakan penghapusan utang, terutama dalam situasi bencana alam besar seperti gempa di Yogyakarta dan tsunami di Aceh. Dalam kasus tersebut, penghapusan utang dilakukan setelah proses restrukturisasi menyeluruh terhadap nasabah yang benar-benar kehilangan usaha.

    “Karena BRI sendiri sudah beberapa kali menghapus tagih, contohnya terkait dengan portfolio kami di Timor Leste pada saat Timor Leste memisahkan diri dari Republik Indonesia. Itu kami hapus tagih Rp173 miliar,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, BRI juga menegaskan bahwa penghapusan piutang UMKM tidak berlaku bagi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut dikarenakan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2024, salah satu kriteria kredit macet UMKM yang bisa diputihkan ialah kredit komersial atau kredit program yang sudah selesai pelaksanaan programnya.

    “KUR bukan objek hapus tagih, karena KUR adalah kredit yang masih berjalan dan memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM agar naik kelas,” jelas Supari.

    Selain itu, ia mengakui bahwa tren kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) di segmen UMKM mengalami peningkatan. Ia menyebut faktor makroekonomi, seperti daya beli masyarakat, menjadi salah satu penyebab utama kenaikan NPL.

    Meskipun demikian, dirinya optimistis dengan perbaikan ekonomi ke depan, terutama melalui program-program pemerintah yang melibatkan UMKM.

    Sejalan dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2024, pemerintah memberikan waktu enam bulan bagi perbankan untuk mempersiapkan implementasinya.

    Melalui penerapan kriteria yang ketat, Supari berharap kebijakan penghapusan utang ini dapat tepat sasaran dan tidak memicu moral hazard, dengan fokus utama pada nasabah UMKM yang terdampak secara signifikan.

    Baca juga: BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global
    Baca juga: BRI salurkan bantuan beasiswa bagi anak TNI dan Polri

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puluhan Akademisi dari Berbagai Negara Kumpul di UNS Solo Bahas Cara Capai SDGs – Espos.id

    Puluhan Akademisi dari Berbagai Negara Kumpul di UNS Solo Bahas Cara Capai SDGs – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Puluhan akademisi dari berbagai negara menghadiri International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS) ke-8 yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di Tower UNS, Solo, Rabu (6/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, SOLO — Sekitar 40 akademisi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Timor Leste, mengikuti forum International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS) ke-8 yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di Tower UNS Solo, Rabu (6/11/2024).

    Forum tersebut membahas upaya-upaya untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia yang ditargetkan tercapai pada 2030. Salah satu rekomendasi yang muncul yakni perlunya kolaborasi semua pihak untuk mencapai tujuan itu.

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Chairman ICOSAPS 2024, Septyanto Galan Prakoso, mengatakan ICOSAPS diadakan dua tahun sekali untuk merespons persolan sosial politik di dunia dan secara spesifik juga di Indonesia. Terdapat 40 peserta dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Timor Leste. 

    Kemudian ada lima pembicara utama yakni Colin Kuehl dari Northern Illinois University (USA), Novel A Lyndon dari Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia), Dorien Kartikawangi dari Universitas Katolik Atma Jaya (Indonesia), Vo Lap Phuc dari Vietnam National University (Ho Chi Minh City, Vietnam), dan Rino A Nugroho dari Universitas Sebelas Maret (Indonesia).

    “Tujuannya adalah memberikan kesadaran sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian dan kajian [yang dilakukan peserta],” kata Septyanto kepada Espos melalui sambungan WhatsApp, Senin (11/11/2024).

    Dia mengatakan dalam forum ICOSAPS tahun ini sengaja mengangkat SDGs untuk merespons lambatnya capaian realisasi. Dia mengatakan target waktu yang diberikan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai indikator SDGs tinggal enam tahun lagi.

    “Tapi berdasarkan data di dunia ini belum sampai separuhnya, nah ini mau diapakan?” kata dia. Dia mengatakan perlu adanya kolaborasi serta kesadaran bersama untuk mempercepat capaian SDGs demi masa depan global yang lebih cerah di semua sektor.

    17 Tujuan SDGs

    TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 17 tujuan yang dideklarasikan oleh negara maju dan berkembang pada Sidang Umum PBB, September 2015 lalu.

    Ke-17 tujuan tersebut yakni:

    Tanpa Kemiskinan
    Tanpa Kelaparan
    Kehidupan Sehat dan Sejahtera
    Pendidikan Berkualitas
    Kesetaraan Gender
    Air Bersih dan Sanitasi Layak
    Energi Bersih dan Terjangkau
    Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
    Industri, Inovasi dan Infrastruktur
    Berkurangnya Kesenjangan
    Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
    Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
    Penanganan Perubahan Iklim
    Ekosistem Laut
    Ekosistem Daratan
    Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
    Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

    Terpisah, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN), Setyo Budiantoro, mengatakan capaian SDGs secara global masih suram.

    Dia mengatakan pencapaian SDGs secara global hanya 17%. Sedangkan pencapaian SDGs di Indonesia sudah mencapai 62,5 persen atau sebanyak 139 indikator dari total target. 

    SDGs Indonesia Tertinggi di Asia

    “Di tingkat dunia, pencapaian SDGs ini suram, sementara Indonesia merupakan negara dengan pencapaian tertinggi di antara negara-negara berpenghasilan menengah atas,” kata di Jakarta, Selasa (5/11/2024), sebagaimana dikutip dari menpan.go.id.

    Dia mengatakan berdasarkan data United Nations (UN) Sustainable Development Solutions Network (SDSN), komitmen SDGs Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia dan menempati peringkat ketujuh di dunia. 

    Meski begitu terdapat kendala untuk mencapai target SDGs pada 2030 terutama dalam hal pendanaan. Hal itu tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19. Dia mengatakan sebelum pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia Periode 2020-2030 diperkirakan mencapai Rp67.000 triliun, dengan gap pembiayaan sebesar Rp14.000 triliun.

    “Namun, pascapandemi, kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia hingga tahun 2030 meningkat menjadi Rp122.000 triliun, dengan gap pembiayaan mencapai Rp24.000 triliun,” kata dia.

    Senada dengan hasil rekomendasi ICOSAPS, Setyo mengatakan untuk mencapai SDGs pada 2030 perlu ada kolaborasi bersama. Bentuk kolaborasi ini dapat berupa inovasi pendanaan publik, campuran antara publik dan swasta, perbankan, lembaga keuangan nonbank, investor, hingga filantropi. 

    “Indonesia cukup maju dalam sustainable finance, menjadi salah satu negara paling maju di antara 44 negara ekonomi berkembang,” kata Setyo.

    Dia menekankan pencapaian SDGs pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah pada tahun 2041, sekaligus mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. “Jika SDGs tidak tercapai, dampaknya akan berakibat pada meningkatnya kemiskinan,” ujarnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 44% Korporasi Kebut Digitalisasi untuk Bisnis Berkelanjutan

    44% Korporasi Kebut Digitalisasi untuk Bisnis Berkelanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA – Schneider Electric mengungkapkan perusahaan di dunia, termasuk Indonesia, terus mengoptimalkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan bisnis berkelanjutan. 

    Dalam laporan terbaru berjudul Green Impact Gap Survey 2024 disebutkan bahwa sebanyak 38% perusahaan di dunia siap berinvestasi sebesar US$1 juta atau Rp15,6 miliar untuk mengejar pertumbuhan bisnis berkelanjutan. 

    Cluster President Schneider Electric Indonesia & Timor Leste Martin Setiawan mengatakan dari 38% tersebut terdapat dua fokus yang bakal ditingkatkan untuk bisnis berkelanjutan yaitu soal digitalisasi dan keberlanjutan rantai pasok.

    “Utamanya terkait digitalisasi sebanyak 44% dan keberlanjutan rantai pasokan sebanyak 43% menjadi dua fokus utama dalam investasi ini,” kata Martin saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Dalam survei yang dilakukan oleh Schneider Electric melibatkan sembilan negara Asia dengan melibatkan 4.500 pemimpin bisnis, termasuk Indonesia.

    Di Indonesia, kata Martin, 98% pemimpin bisnis mengatakan telah menetapkan target keberlanjutan, dengan 71% pemimpin bisnis menyatakan keberlanjutan sebagai prioritas utama.

    “Namun dari 98% perusahaan tersebut baru 51% perusahaan yang memiliki rencana aksi yang jelas termasuk upaya dekarbonisasi,” ujarnya.

    Terkait masih adanya perusahaan yang belum peduli dengan green teknologi, Martin menjelaskan bahwa faktor internal menjadi salah satu penyebabnya.

    Martin menuturkan, kebanyakan perusahaan kelas atas sudah aware untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dikarenakan memiliki rencana untuk masalah tersebut.

    “Yang biasanya belum peduli adalah perusahaan lokal, misalnya kelas menengah gitu ya. Karena mereka punya tim juga terbatas. Dan akses ke teknologi seperti ini mereka juga terbatas,” ujarnya.

    Maka dari itu, Schneider Electric mengadakan beberapa roadshow dan seminar guna mengenalkan teknologi ramah lingkungan yang dapat digunakan semua kalangan.

    “Misalnya kita menawarkan green assessment untuk kelas medium atau small medium gitu ya. Karena kalau small medium mereka tadi saya bilang gak punya tim khusus,” ucapnya

  • Telkom (TLKM) Raup Rp1,5 Triliun dari Bisnis Data Center, Naik Tipis

    Telkom (TLKM) Raup Rp1,5 Triliun dari Bisnis Data Center, Naik Tipis

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) membukukan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun dari bisnis data center pada kuartal III/2024. Jumlah tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1,4 triliun. 

    Merujuk pada laporan Info Memo, Selasa (5/11/2024), hingga kuartal III/2024, Telkom memiliki total kapasitas sebesar 42 MW (megawatt)di 33 data center yang terdiri dari 28 lokasi di Indonesia dan 5 lokasi di 3 negara lainnya (Singapura, Hong Kong, dan Timor Leste). 

    Rata-rata data center utilisasi data center tersebut sebesar 70% dari berbagai segmen pelanggan, seperti pemerintahan, perbankan, enterprise, dan international hyperscaler. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, rata-rata utilisasi tersebut belum meningkat. 

    “Selama periode kuartal III/2024, NeutraDC fokus pada perluasan kapasitas sebesar 18 MW di Cikarang. Data Center dan Cloud Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun dan mengalami pertumbuhan 9,8% YoY,” tulis dalam info memo. 

    Untuk diketahui, NeutraDC merupakan nama brand dari PT Telkom Data Ekosistem, yaity anak usaha dari Telkom Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan pusat data.

    Dalam mendukung penerapan ESG, NeutraDC menggunakan panel surya untuk mendapatkan sumber energi terbarukan. 

    “Kami juga terbuka untuk mengadopsi teknologi pendinginan berbasis air untuk konsumsi energi yang lebih efisien. Untuk menangkap potensi bisnis dari teknologi AI, NeutraDC dikembangkan lebih lanjut agar AI-ready,” dikutip dari info memo.

    Telkom berkomitmen untuk terus menjadi pusat ekosistem digital yang mengintegrasikan konten, jaringan, platform, dan eyeball seeker. Saat ini, Telkom tengah berupaya untuk membuka ekosistem bisnis data center-nya dengan menjajaki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, Telkom melakukan beberapa improvisasi dalam pembangunan data center Neutra DC di Batam. Rencananya, data center tersebut akan mendapat sentuhan kecerdasan buatan (AI). 

    Untuk menyiapkan infrastruktur AI yang mumpuni, maka data center perlu mengalami sedikit perubahan.

    Direktur Group Business Development Telkom, Honesti Basyir mengatakan lantai satu pusat data Batam ini bakal rampung pada kuartal 1/2025.

    “Batam yang kampus (gedung) 1 untuk lantai 1, ini target kita mungkin sekitar first quarter tahun depan, ya lantai 1 itu siap,” kata Honesti saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/10/2024).