Xcloud.id

Negara: Timor Leste

  • Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.

    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 

    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.

    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.

    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 

    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.

    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.

    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.

    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.

    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.

    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 

    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.

    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 

    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.

    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.

    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 

    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.

    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  

    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.
     
    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 
     
    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.
     
    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.
     
    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 
     
    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.
     
    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.
     
    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
     
    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.
     
    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.
     

     
    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.
     
    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.
     
    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 
     
    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.
     
    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 
     
    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.
     
    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 
     
    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  
     
    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Siapa Sangka, 6 Negara Ini Dulunya Masuk Wilayah Nusantara

    Siapa Sangka, 6 Negara Ini Dulunya Masuk Wilayah Nusantara

    3. Brunei Darussalam

    Selain Majapahit, Kerajaan Sriwijaya juga sempat menguasai wilayah Brunei Darussalam. Bahkan, nama Vijayanegar disebut pada beberapa pemukiman di Teluk Brunei.

    Brunei Darussalam tercantum dalam kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1365. Wilayah Brunei Darussalam yang disebut Buruneng dikuasai Majapahit setelah Patih Gajah Mada berambisi melaksanakan Sumpah Palapa

    4. Kamboja

    Kerajaan Sriwijaya sempat menaklukkan wilayah Kamboja. Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis, membuat Sriwijaya bisa dengan mudah menjual hasil alam dan sumber ekonomi di wilayah tersebut.

    Kamboja memiliki letaknya yang strategis, terutama di sekitar Selat Malaka dan Selat Bangka. Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran internasional sejak abad ke-2 M.

    Sriwijaya juga menguasai Selat Bangka yang merupakan pintu masuk perdagangan yang memiliki angkatan laut yang kuat. Beberapa hasil alam dan sumber ekonomi yang dijual Sriwijaya di wilayah Kamboja, yakni kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, dan kapulaga.

    5. Timor Leste

    Sebelum merdeka, Timor Leste adalah salah satu Provinsi di Indonesia bernama Provinsi Timor Timur.Negara ini memang memiliki sejarah panjang dengan bangsa Indonesia.

    Timor Leste pernah menjadi wilayah jajahan Portugis selama 450 tahun (1522-1975) dan merdeka dari Portugis pada 30 November 1975. Pada 1975, Indonesia melakukan invasi ke Timor Leste yang disebut Operasi Seroja.

    Operasi ini mendapat kecaman dunia internasional karena kekerasan yang dilakukan tentara Indonesia. Pada 1976, Timor Leste menjadi provinsi ke-27 NKRI.

    Pada 1999, Presiden BJ Habibie melakukan referendum untuk menentukan apakah Timor Timur tetap menjadi bagian NKRI atau merdeka. Hasilnya, mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka. Timor Leste akhirnya secara resmi merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002.

    6. Singapura

    Singapura menjadi negara maju jauh di atas Indonesia, tetapi Singapura pernah dikuasai oleh kerajaan dari Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan beberapa kerajaan lainya. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang pernah menguasai wilayah Singapura.

    Begitu juga Kerajaan Majapahit yang menguasai Pulau Tumasik yang kini menjadi Singapura tercatat dalam Kitab Negarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca pada era Majapahit. Selain itu ada beberapa yang juga pernah dikuasai oleh Ayutthaya dari Thailand dan Kesultanan Malaka.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Kemenperin Buka Lebar Ekspor Minuman Alkohol Buatan Lokal

    Kemenperin Buka Lebar Ekspor Minuman Alkohol Buatan Lokal

    ERA.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong ekspor minuman beralkohol buatan lokal karena produksi berlebih dalam negeri dan adanya potensi pasar yang besar.

    “Kami dorong ekspor, promosikan, dan kami branding,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di sela meninjau produsen minuman anggur di Denpasar, Bali, Sabtu (7/12/2024), dikutip dari Antara.

    Kemenperin mencatat volume produksi industri minol di tanah air pada 2023 mencapai 324,1 juta liter, meningkat dibandingkan pada 2022 mencapai 320,8 juta liter.

    Minuman beralkohol golongan A paling banyak diproduksi mencapai 194,4 juta liter; golongan B mencapai 118,1 juta liter; dan golongan C mencapai 11,6 juta liter.

    Adapun pada 2023, nilai ekspor minuman beralkohol mencapai total 14,1 juta dolar AS, atau meningkat sekitar 46 persen dibandingkan 2022 mencapai 9,6 juta dolar AS.

    Nilai ekspor paling besar pada 2023 adalah minuman alkohol golongan A sebesar 8,5 juta dolar AS.

    Adapun klasifikasi minuman beralkohol golongan A memiliki kandungan alkohol kurang dari lima persen di antaranya bir; golongan B mencapai 5-20 persen seperti anggur; dan golongan C di atas 20 persen seperti spirit/whiskey.

    Negara yang banyak menyerap produk minuman beralkohol dari Indonesia adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Rusia, China, Australia, Timor Leste, Belanda, Kenya dan Jepang.

    Sementara itu, penerimaan cukai industri tersebut pada 2023 mencapai Rp7,74 triliun dan pada 2022 mencapai Rp7,76 triliun.

    Di sisi lain, nilai impor minuman beralkohol di Indonesia pada 2023 mencapai total 27,1 juta dolar AS, dengan nilai paling besar adalah golongan B sebesar 17,6 juta dolar AS.

    Berakhirnya pembatasan akibat pandemi COVID-19 ikut mendorong peningkatan kebutuhan minuman tersebut di luar negeri.

    “Ini mengindikasikan bahwa produk kita bisa bersaing dan disukai pasar global,” katanya.

    Kemenperin mencatat perusahaan minuman beralkohol di Indonesia mencapai 107 unit berlokasi di Bali, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang menarik 4.449 tenaga kerja.

    Adapun nilai investasi mencapai Rp3,8 triliun dengan kapasitas produksi per tahun mencapai 673 juta liter yang lebih dari 60 persen adalah produk golongan A.

  • Kemenperin Dorong Ekspor Minuman Beralkohol Lokal untuk Maksimalkan Potensi Pasar Global

    Kemenperin Dorong Ekspor Minuman Beralkohol Lokal untuk Maksimalkan Potensi Pasar Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggalakkan ekspor minuman beralkohol produksi lokal guna mengatasi surplus produksi dalam negeri, sekaligus memanfaatkan peluang pasar internasional yang menjanjikan.

    “Kami mendukung penuh ekspor, mempromosikan, dan membangun merek produk kita agar lebih dikenal,” ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dikutip dari Antara, Sabtu (7/12/2024).

    Data Kemenperin menunjukkan bahwa pada 2023 volume produksi minuman beralkohol lokal mencapai 324,1 juta liter, naik dari 320,8 juta liter pada tahun sebelumnya.

    Sebagian besar produksi berasal dari golongan A sebesar 194,4 juta liter (kandungan alkohol di bawah 5%, seperti bir). Kemudian, golongan B sebesar 118,1 juta liter (kandungan alkohol 5–20%, seperti anggur) dan golongan C sebesar 11,6 juta liter (kandungan alkohol di atas 20%, seperti whiskey atau spirit).

    Pada 2023, ekspor minuman beralkohol lokal Indonesia mencatat nilai total sebesar US$ 14,1 juta, meningkat 46% dibandingkan 2022 yang mencapai US$ 9,6 juta. Minuman golongan A menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor US$ 8,5 juta.

    Negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor, antara lain Malaysia, Thailand, Singapura, Rusia, China, Australia, Timor Leste, Belanda, Kenya, dan Jepang.

    Berakhirnya pembatasan akibat pandemi COVID-19 turut meningkatkan permintaan minuman beralkohol Indonesia di pasar global. “Ini membuktikan bahwa produk kita mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar internasional,” tambah Putu.

    Dari sisi penerimaan negara, cukai dari industri minuman beralkohol mencapai Rp 7,74 triliun pada 2023, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Rp 7,76 triliun pada 2022.

    Industri minuman beralkohol lokal mencakup 107 perusahaan yang tersebar di Bali, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten, dengan tenaga kerja sebanyak 4.449 orang. Investasi di sektor ini mencapai Rp 3,8 triliun, dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 673 juta liter, dengan lebih dari 60% merupakan produk golongan A.

    Namun, impor minuman beralkohol juga menunjukkan angka signifikan. Pada 2023, nilai impor mencapai US$ 27,1 juta, dengan kontribusi terbesar berasal dari minuman golongan B senilai US$ 17,6 juta.

    Dengan potensi pasar global yang terus berkembang, Kemenperin berkomitmen mendorong ekspor dan daya saing industri minuman beralkohol lokal melalui peningkatan kualitas produk dan promosi internasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan ekspor, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

  • Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.

    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.

    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.

    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.

    (Foto: Dok.)

    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 

     

    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.

    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)

    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.

    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.

    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 

    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.
     
    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.
     
    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.
     
    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 
     
     

     
    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.
     
    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.
     

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)
     
    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.
     
    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.
     
    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 
     
    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • British Council Hibahkan Dana untuk Tingkatkan Kapasitas Guru Indonesia

    British Council Hibahkan Dana untuk Tingkatkan Kapasitas Guru Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — British Council menghibahkan Dana Pemberdayaan Pendidik Guru (Teacher Educator Enabling Fund) kepada para pendidik guru.

    Salah satu penerima hibah adalah Kelas Kreatif Indonesia Foundation yang berfokus mengembangkan kapasitas guru dalam menggunakan pembelajaran yang berbeda. 

    Rencananya, uang tersebut akan digunakan mendukung mereka dalam mengembangkan komunitas praktik. Sebagai contoh lokakarya daring dan luring besutan Kelas Kreatif yang telah diterapkan kepada 2.000 guru di 12 kota dan kabupaten.

    Selain itu, ada proyek Keterampilan untuk Partisipasi Digital Inklusif (Skills for Inclusive Digital Participations). Proyek ini memberikan pelatihan pengembangan keterampilan kepada individu-individu yang terpinggirkan secara digital di wilayah timur Indonesia.

    Upaya ini bertujuan mengatasi tantangan strategi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau Gedsi dalam pendidikan tinggi, pengajaran bahasa Inggris, serta sektor seni dan budaya. 

    Platform yang diberikan, yaitu Breaking Barriers, menyediakan ruang untuk menampilkan metode inovatif, program inklusif, dan praktik terbaik melalui diskusi panel, lokakarya, dan pameran. 

    Dari lingkungan pembelajaran formal dan non-formal hingga metode pengajaran inovatif dan inisiatif kreatif, acara ini mempertemukan para penggerak perubahan, pendidik, dan seniman untuk menginspirasi kolaborasi yang bermakna dan mendorong kemajuan menuju dunia yang benar-benar inklusif.

    Terkait dengan hal tersebut, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey mengatakan Negeri Ratu Elizabeth telah lama menjadi pemimpin global dalam praktik-praktik inklusif, melalui inisiatif seperti Equality Act 2010 yang menjadi tolak ukur bagi Undang-Undang anti-diskriminasi dan standar aksesibilitas. 

    “Memajukan inklusi para penyandang disabilitas adalah prioritas utama bagi pemerintah Inggris. Kami percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari hambatan yang mereka hadapi,” kata dia di Jakarta, Jumat (6/12/2024). 

    Upaya kami, sambungnya, termasuk mendukung pembangunan teknologi pendamping, mengembangkan sistem pendidikan inklusif, dan menciptakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

    “Seiring perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Inggris-Indonesia, kami akan terus memperkuat kemitraan kami untuk memastikan masa depan yang lebih Inklusif demi kepentingan masyarakat kita,” kata dia. 

    Country Director Indonesia dan Direktur Asia Tenggara di British Council, Summer Xia, menambahkan inklusi sebaiknya lebih dari sekedar akses terhadap pendidikan dan seni, meskipun kedua hal tersebut tetap menjadi fondasi yang penting. 

    Breaking Barriers, lanjut Xia, bertujuan menjadi inspirasi dan membangun masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi, berkembang, dan merasa berharga.

  • Telkom Raup Rp15,2 Triliun dari Enterprise Kuartal III/2024, Genjot Pasar UMKM

    Telkom Raup Rp15,2 Triliun dari Enterprise Kuartal III/2024, Genjot Pasar UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Perseroan) Tbk. (TLKM) memperkuat posisi mereka di pasar UMKM Tanah Air dengan mendorong sejumlah program. Pada kuartal III/2024, kinerja Telkom di segmen enterprise, yang di dalamnya terdapat UMKM, mencapai Rp15,2 triliun atau naik 3,4% secara tahunan. 

    Telkom melalui Indibiz terus memperluas pasar di segmen UMKM. Bekerja sama dengan Digiserve dan Microsoft, perusahaan telekomunikasi pelat merah itu mendorong transformasi digital di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

    OVP Enterprise Regional Management Telkom Reni Yustiani mengatakan berkolaborasi dalam memberdayakan UKM dengan memberikan pelatihan dan edukasi. Langkah ini juga menjadi upaya Telkom untuk merangkul pelanggan UKM baru, dengan memperkenalkan mereka terhadap solusi-solusi yang dimiliki perusahaan termasuk solusi Microsoft 365.  

    “Harapannya, peserta yang mengikuti kegiatan ini semakin lebih mengenal ekosistem solusi digital Indibiz yang dapat meningkatkan produktivitas bisnis UKM,” kata Reni, dikutip Kamis (5/12/2024). 

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Presiden Direktur Digiserve Buddy Restiady menjelaskan Telkom dan Microsoft menawarkan fitur yang dirancang untuk membantu UKM memenuhi kebutuhan digital tools standar global. Dengan solusi ini, pelaku usaha dapat mengelola data lebih mudah mulai dari penyimpanan, akses, hingga penghapusan. 

    Selain mencetak pendapatan di enterprise, Telkom juga membukukan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun dari bisnis data center pada kuartal III/2024. Jumlah tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1,4 triliun. 

    Telkom memiliki total kapasitas sebesar 42 MW (megawatt)di 33 data center yang terdiri dari 28 lokasi di Indonesia dan 5 lokasi di 3 negara lainnya (Singapura, Hong Kong, dan Timor Leste). 

    Rata-rata data center utilisasi data center tersebut sebesar 70% dari berbagai segmen pelanggan, seperti pemerintahan, perbankan, enterprise, dan international hyperscaler. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, rata-rata utilisasi tersebut belum meningkat. 

    “Selama periode kuartal III/2024, NeutraDC fokus pada perluasan kapasitas sebesar 18 MW di Cikarang. Data Center dan Cloud Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun dan mengalami pertumbuhan 9,8% YoY,” tulis dalam info memo. 

    Untuk diketahui, NeutraDC merupakan nama brand dari PT Telkom Data Ekosistem, yaity anak usaha dari Telkom Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan pusat data.

    Dalam mendukung penerapan ESG, NeutraDC menggunakan panel surya untuk mendapatkan sumber energi terbarukan. 

    “Kami juga terbuka untuk mengadopsi teknologi pendinginan berbasis air untuk konsumsi energi yang lebih efisien. Untuk menangkap potensi bisnis dari teknologi AI, NeutraDC dikembangkan lebih lanjut agar AI-ready,” dikutip dari info memo.

  • Sosok Idola Lama PSIS Semarang, Gayanya Mirip Gali Freitas, 100 Persen Layak Buat Mahesa Jenar

    Sosok Idola Lama PSIS Semarang, Gayanya Mirip Gali Freitas, 100 Persen Layak Buat Mahesa Jenar

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sosok pemain ini sudah sangat layak untuk kembali dibujuk agar bersedia membela PSIS Semarang saat ini.

    Belum lama ini dia dinaturalisasi oleh Timnas Kamboja.

    Kini, dia pun menjadi pemain krusial yang dipersiapkan Kamboja untuk ASEAN Cup 2024.

    Sebelumnya, pemain ini sempat dibidik oleh tim Mahesa Jenar, namun urung karena satu-dua hal.

    Ada satu sosok pemain krusial idola lama yang setidaknya bisa dibungkus PSIS Semarang pada bursa transfer paruh kedua Liga 1 2024-2024.

    Satu nama ini layak dipertimbangkan PSIS Semarang untuk mengisi pos lini tengah mereka yang acapkali bocor di awal musim.

    Bukan berlabel Eropa maupun Asia, sosoknya belum lama ini memilih untuk pindah kewarganegaraan.

    Sosok yang dimaksud tak lain adalah winger kiri yang belum lama dinaturalisasi Kamboja, Andres Nieto.

    Seperti diketahui, belum lama ini, Kamboja menaturalisasi enam pemain jelang ASEAN Cup 2024.

    Lima pemain naturalisasi lainnya Kamboja selain Andres Nieto adalah Hikaru Mizano, Yudai Ogawa, Takaki Ose, Coulibaly Abdel Kader, dan Mohammad Faeez Khan.

    Usut punya usut, ternyata 1 pemain naturalisasi Kamboja, Andres Nieto merupakan tokoh krusial yang pernah masuk radar PSIS Semarang.

    Masuknya nama Andres Nieto ke dalam list belanja PSIS Semarang saat itu tak terlepas dari performa apiknya kala bersama Phnom Penh Crown FC berujicoba ke Stadion Jatidiri Semarang.

    Kala itu, Andres Nieto bermain sejak menit pertama dan turun sebagai otak serangan.

    Tak disangka, penampilan menawan Andres Nieto kala itu membuat PSIS Semarang jatuh hati.

    Hingga akhirnya, kabar ketertarikan PSIS Semarang kepada Andres Nieto diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @kandaboll, Jumat (15/9/2023) silam.

    “Gelandang serang asal Kolombia Rafael Nieto masuk radar PSIS Semarang.”

    “Saat ini dia bermain di Liga Kamboja bersama Phnom Penh,” tulis @kandaboll.

    Pemain PSIS Semarang asal Timor Leste Gali Freitas dalam latihan PSIS belum lama ini. (TRIBUN JATENG/Ariel Setiaputra)

    Lantas, apa keuntungan PSIS Semarang jika benar mendatangkannya, serta berapa harga kisarannya?

    Dilansir dari TribunWow.com, Rabu (4/12/2024), PSIS Semarang diyakini bakal untung besar jika mendatangkan Andres Nieto.

    Hal ini karena kelihaiannya mengatur serangan dan mengalirkan bola.

    Andres Nieto juga dikenal dengan akurasi umpan maupun sepakannya yang membuat Phnom Penh Crown panen gelar sejak kedatangannya.

    Tercatat, bersama Phnom Penh Crown, Andres Nieto mampu bukukan empat gelar bergengsi.

    Dengan rincian 2 Cambodian League Cup Winner dan 2 kali juara Liga Kamboja.

    Lebih lanjut, untuk harga kisaran Andres Nieto saat ini tak lebih dari Rp2,61 miliar.

    Meski begitu, harga itu belum termasuk klausul sisa kontraknya yang masih satu musim bersama Phnom Penh Crown.

    Hal ini mengingat Andres Nieto masih menyisakan setengah musim bersama Phnom Penh Crown dengan opsi perpanjangan satu musim.

    Apabila berhasil didapatkan, PSIS Semarang bakal memiliki dua pemain ASEAN di skuadnya.

    Sebelumnya, PSIS Semarang memiliki pemain ASEAN yakni Gali Freitas.

    Di sisi lain, peluang juga dimiliki PSIS Semarang karena beberapa waktu lalu, Andres Nieto kepergok saling follow Yoyok Sukawi dan Aggy Eka Ressy.

    Catatan Statistik Andres Nieto

    Phnom Penh Crown: 71 pertandingan, 35 gol, 12 assist dan 5609 menit bermain.

    Profil Andres Nieto

    Dikutip dari Transfermarkt, berikut profil dari Andres Nieto.

    Nama Lengkap                 : Rafael Andres Nieto

    Tanggal lahir                     : 29 April 1996

    Tempat kelahiran            : Bogota, Kolombia

    Usia                                    : 27 tahun

    Tinggi                                 : 1,78 meter

    Kewarganegaraan           : Kamboja dan Kolombia

    Posisi                                 : Sayap Kiri/Left Winger

    Kaki                                    : Kanan/Right

    Klub Saat Ini                     : Phnom Penh Crown

    Bergabung                        : 1 Januari 2020

    Kontrak berakhir             : 30 Juni 2025

    Pilihan kontrak                : Opsi klub 1 tahun

    Perpanjangan terakhir   : 28 Oktober 2020.

    (*)

  • Kemenperin Dorong Adopsi Kecerdasan Buatan (AI) untuk Industri, Siapkan Insentif

    Kemenperin Dorong Adopsi Kecerdasan Buatan (AI) untuk Industri, Siapkan Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian mendorong adopsi kecerdasan buatan (AI) di industri. Pemerintah juga tengah membahas mengenai insentif untuk mengakselerasi teknologi AI. 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan teknologi kecerdasan buatan membawa peluang baru bagi industri di Tanah Air, seiring dengan operasional industri yang makin baik. 

    AI, lanjutnya, membawa perubahan dan transformasi bagi perindustrian Indonesia dari berbagai sisi termasuk rantai pasok. 

    “Produktivitas dan efisiensi naik, terjadi juga peningkatan inovasi dan layanan serta peningkatan rantai pasok seperti memprediksi kebutuhan inventory secara akurat, optimasi logistik, penguatan di pasar global lewat produksi massal hingga peningkatan analitik secara real-time,” kata Faisol dalam acara AI For Indonesia 2024, Rabu (4/12/2024). 

    Riset Zebra Technologies Corporation menyebutkan secara global makin banyak perusahan yang berharap pada AI dalam peningkatan produktivitas. Sebanyak 61% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan bisnis pada 2029, naik dari 41% pada 2024.

    Sementara itu di Asia Pasifik, ada 68% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan tahun 2029, naik dari 46% pada tahun 2024.

    Lebih lanjut, Faisol mencontohkan implementasi AI di sektor otomotif yang membantu dari proses produksi hingga produk tersebut dapat dimanfaatkan. 

    Faisol juga mengatakan pemerintah terus menyiapkan regulasi yang bersahabat terkait AI agar industri ini dapat terus berkembang. 

    “Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan insentif yang saat ini sedang dibahas untuk mendorong perkembangan industri termasuk salah satunya kami sedang membahas mengenai kontribusi kecerdasan buatan terhadap industri secara keseluruhan,” kata Faisol

    Faisol mengatakan AI mendorong manufaktur berkembang dan membantu Indonesia menuju Industri 4.0.

    Sebelumnya, Schneider Electric mengungkapkan perusahaan di dunia, termasuk Indonesia, terus mengoptimalkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan bisnis berkelanjutan. 

    Dalam laporan terbaru berjudul Green Impact Gap Survey 2024 disebutkan bahwa sebanyak 38% perusahaan di dunia siap berinvestasi sebesar US$1 juta atau Rp15,6 miliar untuk mengejar pertumbuhan bisnis berkelanjutan. 

    Cluster President Schneider Electric Indonesia & Timor Leste Martin Setiawan mengatakan dari 38% tersebut terdapat dua fokus yang bakal ditingkatkan untuk bisnis berkelanjutan yaitu soal digitalisasi dan keberlanjutan rantai pasok.

    “Utamanya terkait digitalisasi sebanyak 44% dan keberlanjutan rantai pasokan sebanyak 43% menjadi dua fokus utama dalam investasi ini,” kata Martin .

    Survei Schneider Electric melibatkan sembilan negara Asia dengan melibatkan 4.500 pemimpin bisnis, termasuk Indonesia.

    Di Indonesia, kata Martin, 98% pemimpin bisnis mengatakan telah menetapkan target keberlanjutan, dengan 71% pemimpin bisnis menyatakan keberlanjutan sebagai prioritas utama.

    “Namun dari 98% perusahaan tersebut baru 51% perusahaan yang memiliki rencana aksi yang jelas termasuk upaya dekarbonisasi,” ujarnya.

  • BNPP Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL

    BNPP Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL

    Malaka: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI.
     

    Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.

    “Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT,” kata Ismawan dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024. 

    Ismawan mengatakan nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL.

    “Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),” jelas Ismawan.

    Ismawan menjelaskan pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang.

    “Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin,” ungkap Ismawan.

    Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

    “Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang,” jelas dia.

    Untuk PBN yang hilang, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal.

    “Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah,” ujarnya.

    Malaka: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI.
     

    Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.
     
    “Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT,” kata Ismawan dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024. 
     
    Ismawan mengatakan nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL.
    “Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),” jelas Ismawan.
     
    Ismawan menjelaskan pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang.
     
    “Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin,” ungkap Ismawan.
     
    Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
     
    “Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang,” jelas dia.
     
    Untuk PBN yang hilang, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal.
     
    “Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)