Xcloud.id

Negara: Timor Leste

  • Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

    Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendapatkan hibah dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar yang akan digunakan untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan.

    Penggunaan dana hibah ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dari total dana hibah itu sekitar 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) dipergunakan untuk  program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) oleh PLN.

    “Dana digunakan PLN mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien dan sisanya akan digunakan oleh Kementerian ESDM,” kata Dadan saat acara Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility (IETF) di Jakarta belum lama ini.

    Dikatakannya, transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih yang menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.

    “Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40 persen, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri,” katanya.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone mengatakan, program  IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan, mendorong inovasi sehingga  kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Di saat peluncuran juga dilakukan seremoni penandatanganan perjanjian kemitraan antara PT PLN (Persero) dan AFD bertajuk Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia. 

    Perjanjian berinsi penempatan Energy Technical Advisor oleh AFD di lingkungan Kementerian ESDM, reformasi kebijakan dalam skema Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), 

    Lebih lanjut, kata Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly mengungkapkan, dana akan digunakan untuk mendukung berbagai program transisi energi di sektor ketenagalistrikan. 

    “Dukungan ini akan dimanfaatkan untuk renovasi proyek, asistensi teknis, serta memastikan kelancaran proyek transmisi dan distribusi energi terbarukan,” tuturnya. (Eko Sutriyanto)

     

  • AMAN-25 di Karachi galang kemampuan hadapi terorisme dan bajak laut

    AMAN-25 di Karachi galang kemampuan hadapi terorisme dan bajak laut

    Karachi (ANTARA) – Latihan perang multilateral AMAN Exercise 2025 yang digelar oleh Angkatan Laut Pakistan di Karachi pada 7–11 Februari bertujuan menggalang kemampuan angkatan laut dari berbagai negara untuk menghadapi ancaman terorisme dan bajak laut.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda (Laksda) Abdul Munib saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 (AMAN-25) di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan (PAK Navy), Karachi, Jumat, menilai ancaman-ancaman itu merupakan tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

    “Ini saatnya untuk menggalang kerja sama dan upaya-upaya bersama untuk menciptakan keamanan maritim daripada harus berusaha sendiri. Cakupan, jangkauan, dan beragamnya jenis ancaman di laut menunjukkan tak ada satu negara pun, sekuat apapun mereka, yang mampu menghadapi ancaman-ancaman itu sendirian,” kata Laksamana Muda Munib.

    Oleh karena itu, Angkatan Laut Pakistan yakin latihan multilateral seperti AMAN dapat meningkatkan kemampuan angkatan laut masing-masing negara, sekaligus menggalang kerja sama dan membangun interoperabilitas antarangkatan laut.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda Abdul Munib (dua kiri) menggelar jumpa pers selepas upacara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

    Dalam kesempatan yang sama, Abdul Munib secara khusus menyoroti Samudera Hindia sebagai salah satu jalur utama perdagangan, logistik, dan rute pelayaran militer (SLOC) negara-negara dunia. Dia melanjutkan dalam rangkaian AMAN Exercise negara-negara peserta juga akan berdialog berdiskusi membahas ancaman-ancaman dan potensi ancaman non-tradisional yang dapat tumbuh di kawasan.

    “Penting untuk memahami akar ancaman di kawasan Samudera Hindia (IOR), dan bagaimana itu berkembang, juga penting bagi kita untuk memahami kemampuan pasukan yang menjaga perairan internasional ini dalam bekerja sama,” sambung Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan.

    Oleh karena itu, AMAN Exercise pun menjadi salah satu cara untuk mempertemukan berbagai pengalaman, gagasan dan pikiran, sekaligus meminggirkan perbedaan.

    “Terkadang, negara-negara yang berkompetisi pada akhirnya dapat menjadi dekat dan bekerja sama, karena mereka meyakini ada tujuan bersama yaitu menciptakan stabilitas di laut,” kata Laksamana Muda Munib.

    AMAN-25 diikuti oleh kurang lebih 60 negara, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Laut yang mewakili Indonesia dalam latihan multilateral itu mengirimkan satu kapal fregat ringan serbaguna-nya (MRLF) KRI Bung Tomo-357 untuk berlatih bersama-sama dengan 30 kapal perang dari Angkatan Laut Pakistan dan negara-negara peserta.

    Dari 60 negara peserta, ada 11 kapal asing yang turut serta, yaitu BNS Somudra Joy (Bangladesh), PLANS Baotou-133 dan PLANS Gaoyouhu-966 (China), KRI Bung Tomo-357 (Indonesia), JS Murasame (Jepang), HMS Jazan dan HMS Hail (Arab Saudi), KD Terengganu-174 (Malaysia), RNOV Sadh (Oman), SLNS Vijayabahu (Sri Lanka), USS Lewis B. Puller (Amerika Serikat), IRIS Jamaran-76 (Iran), dan Abu Dhabi P-191 (Uni Emirat Arab).

    Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko, Komandan KRI Bung Tomo sekaligus Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL (tujuh kiri), berfoto bersama delegasi angkatan laut dari berbagai negara saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

    Sementara itu, negara-negara peserta AMAN-25 mencakup Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Brazil, Brunei, Burundi, Kamboja, Kanada, China, Komoros, Ceko, Djibouti, Mesir, Fiji, Perancis, Jerman, Indonesia, Iran, Irak, Italia, Jepang, dan Yordania.

    Kemudian, ada pula Kazakhstan, Kenya, Arab Saudi, Kuwait, Libya, Malaysia, Maladewa, Maroko, Myanmar, Belanda, Nigeria, Oman, Palestina, Filipina, Qatar, Romania, Rusia, Rwanda, Seychelles, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, dan Sri Lanka.

    Negara-negara lain yang juga turut serta mencakup Swiss, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.

    Dalam rangkaian AMAN-25, Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko yang saat ini menjabat sebagai Komandan KRI Bung Tomo, bertindak sebagai Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL. Kolonel Dedi turut menghadiri upacara pembukaan AMAN-25 di Karachi, Jumat, bersama Atase Pertahanan (Athan) RI untuk Pakistan Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhan bahas ajang Super Garuda Shiel 2025 dengan Amerika Serikat

    Menhan bahas ajang Super Garuda Shiel 2025 dengan Amerika Serikat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan perwakilan pemerintah Amerika Serikat membahas soal rencana digelarnya latihan bersama tingkat internasional Super Garuda Shield yang rencananya akan digelar tahun ini.

    Pembahasan itu terjadi kala Sjafrie bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia H.E. Kamala Shirin Lakhdhir di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (6/5).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang membenarkan terjadinya pertemuan tersebut.

    Menurut Frega, ke dua belah pihak membahas tentang Super Garuda Shield lantaran kegiatan tersebut merupakan ajang bagi Indonesia, Amerika Serikat dan seluruh kontingen negara lain untuk mempererat hubungan bilateral.

    Tidak hanya soal Super Garuda Shield, Frega mengatakan keduanya membahas soal beberapa isu seperti hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat mulai dari kebijakan “Pause Policy” Presiden Trump hingga fasilitas latihan di Baturaja dan upaya peningkatan kapabilitas pertahanan lainnya bagi Indonesia.

    Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat mempererat hubungan bilateral antara ke dua negara.

    Di hari yang sama, Sjafrie juga menerima kunjungan dari Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Syed Mohamad Hasin Tengku Hussrin dan Duta Besar Timor Leste untuk Republik Indonesia, H.E. Roberto Sarmento de Olivera Soares. Sama seperti saat bertemu Duta Besar Amerika Serikat, pertemuan Sjafrie dengan kedua duta besar itu membahas soal kerja sama di bidang pertahanan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Didukung Uni Eropa, Indonesia Percepat Transisi Energi Hijau

    Didukung Uni Eropa, Indonesia Percepat Transisi Energi Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia mendapat dukungan dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis yang memberikan suntikan dana atau hibah langsung sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar guna mempercepat transisi energi hijau.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, hibah ini akan digunakan dalam program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) bersama Agence Francaise de Development (AFD). Tujuannya yakni mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di Tanah Air.

    “Transisi energi menjadi bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih 2024-2029. Diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya dalam acara Kick Off Meeting IETF di Jakarta Kamis (6/2/2025).

    Dalam aspek teknologi penangkapan karbon, Dadan menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan Carbon Capture Storage (CCS). 
    Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri.

    “Sekitar 44 persen atau 6,5 juta Euro atau Rp 109,85 miliar akan digunakan oleh PT PLN (Persero) untuk mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien.

    Dana yang tersisa oleh Kementerian ESDM baka digunakan mendukung berbagai program yang sejalan dengan upaya Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh program ini tetap memperhatikan target pengurangan emisi gas rumah kaca.

    “Pada tahun 2024, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sektor energi mencapai 147,61 juta ton CO2 ekuivalen, melampaui target yang kami tetapkan sebesar 142 juta ton. Jadi kita masih on the track pada pengurangan emisi,” ungkap Dadan.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone menyatakan IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan yang kuat, mendorong inovasi, serta memastikan komitmen jangka panjang untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelas Penone kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

    Hibah yang diberikan melalui program ini memiliki dua fokus utama, yakni mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien.

    Selanjutnya, menjadi catatan menarik bahwa percepat penerapan energi terbarukan di Indonesia, langkah kolaborasi Indonesia-Perancis menjadi kuncinya guna mengatasi kompleksitas transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

  • Mulai Pasang Tiang Pancang, Andi Gani Targetkan Pembangunan Gedung Pusdiklat KSPSI Rampung 1 Tahun – Halaman all

    Mulai Pasang Tiang Pancang, Andi Gani Targetkan Pembangunan Gedung Pusdiklat KSPSI Rampung 1 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meresmikan pemasangan tiang pancang Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025). 

    Peresmian pemasangan tiang pancang secara simbolis dilakukan dengan menekan tombol bel. 

    Dalam peresmian, Andi Gani didampingi Pejabat Pemkab Purwakarta, pengurus DPP KSPSI, serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI. 

    “Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan selesai sesuai target. Pusdiklat ini adalah simbol kebersamaan dan profesionalisme KSPSI. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memberikan kontribusi,” kata Andi Gani. 

    Andi Gani memastikan, Gedung Pusdiklat KSPSI dibangun atas swadaya mandiri anggota KSPSI seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan, pembangunan Pusdiklat ini tanpa bantuan dari APBN Pemerintah. 

    Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan ini menjelaskan, Gedung Pusdiklat KSPSI berdiri di atas lahan 2.900 meter.

    Gedung Pusdiklat ini terdiri dari 5 lantai, bangunan dilengkapi auditorium pertemuan, 7 ruang kelas pendidikan, perpustakaan, dan  mushola. 

    Adapun pembangunan Gedung Pusdiklat KSPSI ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun, dengan anggaran pembangunan Rp14 miliar. 

    Untuk diketahui, peletakan batu pertama Gedung Pusdiklat KSPSI dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan disaksikan ribuan buruh anggota KSPSI.

    Gedung Pusdiklat KSPSI ini merupakan Pusdiklat milik serikat pekerja yang  terbesar di Asia Tenggara.

    Andi Gani berharap Gedung Pusdiklat KSPSI dapat bermanfaat untuk seluruh anggota KSPSI dengan metode pelatihan, pendidikan, serta keterampilan wirausaha 

    “Setiap anggota KSPSI dapat memilih materi pendidikan yang ingin diikuti dengan pendaftaran secara online dan pelatihan serta pendidikan dilakukan secara tatap muka,” jelasnya. 

    Andi Gani mengungkapkan, beberapa serikat pekerja negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar telah menyatakan ketertarikan untuk studi banding ke Gedung Pusdiklat KSPSI.

     

  • Komnas HAM Buka Peluang Bawa Kasus Penembakan WNI di Malaysia ke Forum HAM Asia Tenggara – Halaman all

    Komnas HAM Buka Peluang Bawa Kasus Penembakan WNI di Malaysia ke Forum HAM Asia Tenggara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka peluang bakal membawa kasus penembakan lima WNI di Malaysia ke forum Komnas HAM Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF). 

    Diketahui, Komnas HAM menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2025. 

    SEANF merupakan jaringan lembaga hak asasi manusia yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara.

    Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan Myanmar. 

    Komnas HAM juga membuka kemungkinan bakal melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia). 

    “Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing,” ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Sabtu (2/2/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Atnike mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada 5 WNI yang menjadi korban penambakan polisi Malaysia, 24 Januari 2025 lalu. 

    “Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini,” ujarnya. 

    Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

    “Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012,” tambahnya.

    Malaysia Didesak Usut Tuntas

    Di sisi lain, otoritas Malaysia juga diminta untuk segera mengusut tuntas kasus ini. 

    “Kami mendesak pemerintah Malaysia agar kasus ini diusut tuntas,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, Sabtu (1/2/2025).

    Andreas juga meminta agar kasus penembakan tersebut menjadi pelajaran bagi semua WNI yang ingin bekerja di luar negeri.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan untuk hati-hati apabila hendak bekerja di luar negeri.

    “Tenaga kerja kita haruslah terlatih dan legal sehingga terlindungi dari eksploitasi dan tidak menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking),” ujar Andreas.

    Desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat. 

    Desakan juga sempat disuarakan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Kami berharap insiden ini diusut tuntas, mohon kepada Malaysia untuk mengusut, agar tidak terjadi lagi tragedi itu,” ujar Cak Imin, di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

    Cak Imin mengatakan, peristiwa penembakan ini menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengambil tindakan terkait perkuatan hukum legal dan ilegal.

    “(Solusi) kedua duduk bersama, mengatasi yang legal maupun ilegal,” tutur dia.

    Kedua negara menurut dia harus meningkatkan kerja sama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal.

    “Ini menjadi pelajaran penting untuk terus meningkatkan kerja sama, melegalkan pola hubungan interaktif penegak kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal,” ujar dia.

    (Tribunnews.com/Milani/Rizki Sandi) (Kompas.com) 

  • Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Megapolitan 2 Februari 2025

    Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Megapolitan 2 Februari 2025

    Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
    Komnas HAM
    ) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.
    “Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini,” ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).
    Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para
    pekerja migran
    lainnya.
    “Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh
    Pekerja Migran
    dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012,” tambahnya.
    Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.
    SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.
    “Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing,” ungkap Atnike.
    Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.
    Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
    Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Targetkan Bebas Kusta dan Kaki Gajah di Tahun 2030 – Halaman all

    Indonesia Targetkan Bebas Kusta dan Kaki Gajah di Tahun 2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia menargetkan bebas Penyakit Tropis Terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs), khususnya kusta dan filariasis pada tahun 2030.

    Direktur Penyakit Menular, dr. Ina Agustina mengatakan, ada berbagai tantangan masih harus diatasi, di antaranya stigma sosial, keterlambatan diagnosis, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalani pengobatan.

    Indonesia masih menempati peringkat tiga dunia dalam jumlah kasus baru kusta, dengan total 12.798 kasus baru.

    “Provinsi yang mencatat jumlah kasus kusta tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Papua,” kata dia dalam temu media, Kamis (31/1/2025).

    Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia Prof. Linuwih menekankan, stigma terhadap penderita kusta menjadi hambatan utama dalam upaya eliminasi.

    “Banyak pasien yang sudah sembuh masih mengalami diskriminasi sosial, sehingga mereka enggan mencari pengobatan sejak dini,” ungkapnya.

    Ada lima strategi utama yang dilakukan untuk eliminasi di tahun 2030. Pertama, deteksi dini dan pengobatan cepat dengan terapi Multi-Drug Therapy (MDT) selama 6 hingga 12 bulan.

    Kedua, pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) di daerah dengan kasus tinggi. Ketiga, surveilans aktif untuk menemukan kasus secara cepat.

    Keempat, edukasi dan promosi kesehatan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kelima, kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi kusta.

    Sementara itu, filariasis atau kaki gajah merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk.

    Indonesia menghadapi tantangan unik dalam eliminasi penyakit ini karena menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga spesies cacing filaria, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori (spesies yang hanya ditemukan di Indonesia dan Timor Leste).

    Dosen FKUI Departemen Parasitologi Prof. Dr. Taniawati Supali menjelaskan, filariasis adalah penyebab kecacatan terbesar kedua di dunia setelah gangguan jiwa, dengan dampak ekonomi yang signifikan bagi penderitanya.

    “Filariasis memperburuk kemiskinan karena penderitanya kehilangan kemampuan bekerja dan akhirnya dikucilkan oleh masyarakat,” jelasnya.

    Salah satu tantangan utama dalam eliminasi filariasis adalah banyaknya individu yang sudah terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala.

    Infeksi membutuhkan waktu 5 hingga 8 tahun untuk berkembang menjadi kondisi yang terlihat, sehingga banyak orang sehat yang sebenarnya sudah memiliki cacing dalam darahnya, tetapi tidak merasakan sakit.

    Untuk mencapai target eliminasi filariasis 2030, ada lima strategi utama yang diterapkan.

    Pertama, Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) setiap tahun selama lima tahun di daerah endemis.

    Kedua, penerapan strategi pengobatan tiga obat (IDA therapy) yang dapat mempercepat eliminasi hanya dalam dua tahun.

    Ketiga, surveilans ketat untuk memastikan tidak ada transmisi baru.

    Keempat, peningkatan edukasi masyarakat tentang bahaya dan pencegahan filariasis.

    Kelima, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan peternakan dan lingkungan, karena filariasis juga ditemukan pada hewan seperti kera, kucing, dan anjing.

    Dengan keterlibatan semua pihak dan langkah-langkah strategis yang lebih inovatif, Indonesia dapat mencapai target eliminasi kusta dan filariasis lebih cepat.

    Ini sekaligus memastikan tidak ada lagi penderita yang mengalami kecacatan, diskriminasi, atau dampak ekonomi akibat penyakit ini.

     

  • Koleksi Brevet dan Tanda Jasa Letjen TNI Rui Fernando, Jenderal Kopassus Berdarah Timtim

    Koleksi Brevet dan Tanda Jasa Letjen TNI Rui Fernando, Jenderal Kopassus Berdarah Timtim

    loading…

    Letjen TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte mendapat sejumlah brevet dan tanda jasa selama pengabdiannya di TNI. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Brevet dan tanda jasa koleksi Letjen TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte menarik untuk diulas. Saat ini, abituren Akademi Militer (Akmil) 1993 dari satuan Kopassus ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan).

    Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 tanggal 18 OKtober 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Jabatan terakhir Jenderal TNI AD kelahiran Viqueque, Timor Portugis atau Timor Timur (Timtim) sekarang bernama Timor Leste adalah Warek Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhan.

    Selama meniti kariernya di militer, Rui Fernando banyak menduduki jabatan strategis baik di Korps Baret Merah maupun di institusi TNI. Di antaranya, Dansubtim Batalyon 11/1 Grup 1 Kopassus pada 1998, Dantim 3/3/811/Aksus Sat 81 Kopassus pada 1999, Dantim 1/3/811/Aksus Sat 81 Kopassus pada 2000, Danden 3/811/Aksus Sat 81 Kopassus.

    Selain itu, PBU Athan KBRI di Washington DC/USA pada 2005, Kapokbungkol Spri Panglima TNI pada 2014-2016, Atase Pertahanan KBRI di London. Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden, Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan, dan Kasatwas Unhan.

    Rui Fernando juga banyak mengenyam pendidikan baik di militer atau umum seperti Sussarcab Infanteri (1993), pendidikan PARA, Komando, Dik PARA Utama, Dik Free Fall, pendidikan Gultor, Diklapa I dan Selapa II (2003).

    Selanjutnya Seskoad LN (US Army Command General and Staff College (CGSC) Fort Leavenworth, Kansas (2009), Dikreg Sesko TNI, S2 International Relation Webster University (M.A) hingga S3 Strategi Pertahanan Unhan.

    Tidak hanya itu, Rui Fernando juga memiliki banyak koleksi brevet dan tanda jasa. Brevet tersebut diperolehnya karena telah mengikuti pendidikan militer maupun diterjunkan dalam medan operasi. Rui Fernando tercatat pernah terlibat dalam Operasi Seroja di Timor Leste.

    Berikut ini brevet yang dimiliki Letjen TNI Rui Fernando:

    1. Brevet Kualifikasi Komando Kopassus

    Brevet ini diperoleh prajurit Kopassus yang telah melewati pendidikan dan latihan di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan yang berlangsung selama tujuh bulan ini meliputi pendidikan dasar, pelatihan di hutan, gunung, rawa, dan laut.

    2. Brevet Para Dasar

    Brevet Para Dasar adalah lencana yang diberikan kepada prajurit TNI AD yang telah lulus kursus terjun payung militer. Brevet ini merupakan simbol keahlian dan prestasi khusus di bidang tertentu dan menandakan kompetensi teknis dan profesional prajurit.

  • Indonesia-Inggris berkolaborasi kelola kawasan konservasi laut

    Indonesia-Inggris berkolaborasi kelola kawasan konservasi laut

    Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama, karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Inggris untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut.

    “Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama, karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Trenggono menyampaikan bahwa dukungan Pemerintah Inggris dibuktikan melalui peluncuran Program Blue Planet Fund Country Plan di Jakarta.

    Ia menjelaskan, Blue Planet Fund Country Plan merupakan dukungan Pemerintah Inggris untuk pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam perikanan secara berkelanjutan di Indonesia.

    Dia menyebutkan, Indonesia memiliki kebijakan ekonomi biru untuk memastikan perlindungan laut, mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan, mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengatasi pencemaran laut.

    “Salah satu inisiatif utama dalam kebijakan ini adalah perluasan kawasan konservasi laut,” ujarnya lagi.

    Menteri Trenggono menyebut bahwa pihaknya berencana melindungi 10 persen wilayah laut atau setara dengan 30 juta hektare pada tahun 2030 dan 30 persen atau 97,5 juta hektare pada tahun 2045.

    “Konsep hingga 2024, Indonesia telah melindungi 29,9 juta hektare laut. Luas ini hampir sama dengan wilayah daratan Inggris. Namun, kami masih memiliki perjalanan panjang untuk mencapai 97,5 juta hektare,” ujarnya.

    Untuk memperluas kawasan konservasi laut dan memastikan pengelolaan yang efektif, kata Trenggono, pihaknya menerapkan tiga kebijakan dan tindakan strategis utama, di antaranya yaitu mengintegrasikan 30 persen kawasan konservasi laut ke dalam rencana konsep pembangunan jangka panjang dan rencana tata ruang laut nasional dan regional.

    Kemudian, memperkuat regulasi pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi laut serta mengembangkan dokumen Visi Kawasan Konservasi Laut 2045 sebagai referensi nasional bagi semua pemangku kepentingan.

    Trenggono menambahkan, strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan konservasi laut mampu mempertahankan stok ikan, menjaga layanan ekosistem untuk menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen, serta melindungi keanekaragaman hayati laut.

    “Untuk memperkuat keberlanjutan finansial konservasi, kami juga baru saja menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Berkelanjutan untuk Sektor Kelautan dan Perikanan,” kata Trenggono.

    Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menegaskan, penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dapat mendukung pencapaian program Blue Planet Fund Country Plan.

    “Kita bicara tentang bagaimana kita memperkuat kerja sama, dalam program Planet Fund Country Plan. Bersama kita bisa,” kata Jermey.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025