Gempa M 6,3 Guncang Maluku Barat Daya Selasa Sore, Terasa hingga NTT dan Timor Leste
Tim Redaksi
KUPANG, KOMPAS.com –
Gempa bumi dengan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Selasa (1/4/2025) petang.
Kepala Stasiun Geofisika
Kupang, Pak
Arief Tyastama
, mengatakan bahwa gempa tersebut terjadi pukul 18.15 Wita.
Lokasi gempa berada pada 7,68 derajat lintang selatan dan 128,57 derajat bujur timur.
“Pusat gempa 101 kilometer timur laut Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dengan kedalaman 150 kilometer,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa petang.
Gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga negara Timor Leste.
Wilayah di NTT yang merasakan getaran gempa bumi yakni di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang.
Hingga saat ini, kata Arief, belum ada laporan kerusakan bangunan akibat guncangan gempa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Timor Leste
-
/data/photo/2024/12/06/67527840768a0.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Gempa M 6,3 Guncang Maluku Barat Daya Selasa Sore, Terasa hingga NTT dan Timor Leste Regional
-

Kaltim-YKAN dorong pertumbuhan “blue economy” konservasi Derawan
Samarinda (ANTARA) – Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendorong pertumbuhan ekonomi biru atau blue economy dari konservasi laut pada kawasan dilindungi di pesisir Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, Kamis menyebut area tersebut dikenal dengan sebutan “Kawasan Konservasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitar (KKP3K-KDPS)”
KKP3K-KDPS berada di Kabupaten Berau seluas 285.548 hektare, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, bahkan menjadi bagian dari segi tiga terumbu karang.
Segitiga Terumbu Karang adalah istilah geografis untuk perairan di Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste yang kaya akan terumbu karang.
Segitiga Terumbu Karang dijadikan oleh World Wildlife Fund sebagai salah satu dari prioritas utama konservasi kehidupan maritim yang diluncurkan pada 2007.
Ekonomi biru atau blue economy
adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut.Ekonomi biru juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim.
KKP3K-KDPS yang dipenuhi terumbu karang dan beragam keindahan di dalamnya tersebut, memungkinkan warga setempat mendapat keuntungan dari kegiatan pariwisata dan sektor lain di sekitarnya.
Tentunya pengembangan pariwisata bahari dan pantai di kawasan pesisir itu tentunya diimbangi dengan pengelolaan yang lestari.
“Untuk mendukung pengelolaan KKP3K-KDPS, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sebagai unit pengelola dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 7 Tahun 2024,” kata Irhan.
Sedangkan untuk memastikan keberlanjutan pendanaan pengelolaan kawasan yang juga dibutuhkan konservasi.
UPTD KKP3K-KDPS saat ini mulai melakukan proses untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Pengajuan penerapan sistem BLUD telah diajukan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, bahkan telah terbentuk Tim Penilai Penerapan BLUD-UPTD KKP3K-KDPS yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan penilaian kelayakan BLUD di UPTD KKP3K KDPS, akan dilakukan April 2025, sehingga pada Mei BLUD dapat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kaltim.
Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan, mengingat arti penting KKP3K-KDPS baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi, maka pengelolaannya perlu didukung dengan sistem pendanaan berkelanjutan, di antaranya melalui BLUD.
“Kami siap mendukung proses penerapan BLUD di kawasan ini. Sistem ini merupakan salah satu model pengembangan lembaga pengelola kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan,” ujar Ilman.
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025 -

RMC 2025 dorong kesetaraan penguatan hak sipil dan media
“Ini adalah inisiatif besar yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Harapannya, konferensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem kesetaraan di kawasan ini,”
Makassar (ANTARA) – Forum Regional Media Conference (RMC) 2025 mendorong kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan transparan.
“Ini adalah inisiatif besar yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Harapannya, konferensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem kesetaraan di kawasan ini,” Direktur KabarMakassar Hajriana Ashadi di Bikin-Bikin Creative Hub Mal Nipah Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, konferensi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara KabarMakassar dan BBC Media Action serta dukungan dari Pemerintah Inggris di Indonesia. Konferensi ini menekankan pentingnya kerja sama ini dalam membangun ekosistem kesetaraan di Indonesia Timur.
Hal senada disampaikan Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action Rachael McGuin bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh pada kegiatan tersebut yang menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya.
“Kami sangat senang berada di sini dan bangga dapat berkolaborasi dengan KabarMakassar, BBC Media Action berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Kegiatan tersebut juga dikemas dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas kondisi di timur Indonesia, mencakup tantangan akses informasi, ketimpangan pembangunan, dan penguatan hak sipil. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan topik berbeda namun saling berkaitan.
Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan literasi media di wilayah terpencil, terutama terkait isu energi, perempuan, anak, dan masyarakat adat. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan dianggap krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berdampak luas.
Rekomendasi lainnya adalah kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan, dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki jangkauan nasional.
Hajriana menambahkan, RMC 2025 menghasilkan berbagai ide strategis, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan dan pemenuhan hak sipil di wilayah timur Indonesia. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat melahirkan produk hukum yang menjamin transparansi dan berkelanjutan
Founder dan CEO KGI Upi Asmaradhana, menekankan pentingnya RMC 2025 sebagai langkah awal dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil. Karena, tak cukup bergerak sendiri dan keluar dari jebakan echo-chamber.
“Ini adalah momentum penting bagi media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat timur Indonesia kepada pemangku kebijakan,” ujarnya.
Peran Jurnalisme dalam Demokrasi dan HAM
Dalam sambutan virtualnya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey CVO, OBE, menyoroti peran penting jurnalisme dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Dia juga mengapresiasi kolaborasi KabarMakassar dan BBC Media Action dalam membuka ruang diskursus mengenai tantangan media dan jurnalisme khususnya di Kawasan timur Indonesia.
Ia menegaskan bahwa jurnalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar penting dalam masyarakat demokratis. Jurnalis memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mengarahkan perhatian terhadap isu-isu penting seperti HAM dan lingkungan.
Menurutnya, meliput isu lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi, bukanlah tugas yang mudah. Jurnalis sering kali harus bekerja dalam kondisi yang menantang dan menghadapi risiko besar. Oleh karena itu, menjaga keselamatan dan independensi mereka menjadi hal yang sangat penting guna menjamin kebebasan pers.
Head of Project BBC Media Action Helena Rea, juga menyoroti pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia melihat semangat kolaborasi yang luar biasa dari berbagai pihak, baik media maupun aktivis.
“Media adalah pilar penting dalam perubahan sosial. Selain meningkatkan kualitas karya jurnalistik, kita juga perlu melihat bagaimana media dapat memengaruhi kebijakan terkait isu-isu besar, seperti lingkungan, hak perempuan, dan pemerataan pembangunan di daerah terpencil,” ujar Helena.
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa pada kesempatan itu menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan di timur Indonesia.
Di akhir acara dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama pihak terkait kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media. Inisiatif ini diharapkan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -

Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025
YOGYAKARTA – Urutan paspor terkuat di Asean 2025 penting untuk diketahui karena berkaitan dengan kemudahan perjalanan antarnegara. Urutan tersebut bisa diketahui dari Henley Passport Index. Berdasarkan urutan yang dirilis belum lama ini, di urutan pertama psapor terkuat se-Asean tahun 2025 masih ditempati oleh Singapura. Sedangkan di posisi terakhir se-Asean, posisi ditempati oleh Myanmar.
Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025
Seperti diketahui, ASEAN memiliki 10 anggota negara. Tiap negara memiliki peringkat kekuatan paspor yang berbeda-beda.
Tahun ini, kekuatan paspor Indonesia kalah sakti dibandingkan Timor Leste. Berikut ini urutan paspor paling kuat se-Asean terbaru.
Singapura: Menduduki peringkat dunia nomor 1 dengan akses bebas visa ke 193 tujuanMalaysia: Menduduki peringkat dunia nomor 11 dengan akses bebas visa ke 181 tujuanBrunei Darussalam: Menduduki peringkat dunia nomor 18 dengan akses bebas visa ke 164 tujuanTimor Leste: Menduduki peringkat dunia peringkat dunia nomor 50 dengan akses bebas visa ke 96 tujuanThailand: Menduduki peringkat dunia nomor 60 dengan akses bebas visa ke 80 tujuanIndonesia: Menduduki peringkat dunia nomor 64 dengan akses bebas visa ke 73 tujuanFilipina: Menduduki peringkat dunia nomor 72 dengan akses bebas visa ke 65 tujuanKamboja: Menduduki peringkat dunia nomor 82 dengan akses bebas visa ke 52 tujuanVietnam: Menduduki peringkat dunia nomor 83 dengan akses bebas visa ke 51 tujuanLaos: Menduduki peringkat dunia nomor 86 dengan akses bebas visa ke 48 tujuanMyanmar: Menduduki peringkat dunia nomor 88 dengan akses bebas visa ke 42 tujuan.
Perlu diiketahui, Henley Passport Index adalah peringkat resmi ukuran kekuatan paspor. Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah destinasi yang bisa dikunjungi tanpa visa maupun dengan visa on arrival.
Henley & Partners sendiri mendapatkan data bersumber dari International Air Transport Association (IATA). Setelah itu dilakukan serangkaian analisis dengan hasil daftar kekuatan paspor. Index tersebut terus diperbarui secara berkala. Dengan demikian peringkat paspor negara yang terdata bisa berubah di masa depan.
Kekuatan paspor sendiri sangat berguna terutama bagi masyarakat yang sering bepergian ke berbagai negara. Semakin kuat paspor negara, makin mudah dan banyak fasilitas keimigrasian yang bisa didapatkan oleh pemegangnya. Jika paspor tidak terlalu kuat, maka fasilitas keimigrasian yang didapatkan pemegangnya juga semakin sulit didapatkan.
Dilansir dari Indonesiabaik, naik-turunnya kekuatan paspor dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya kaarena hubungan timbal balik antar negara, jumlah penduduk, bahkan faktor keamanan negara.
Itulah informasi terkait paspor terkuat di Asean 2025. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.
-

Pemerintah RI Tak Biarkan BBM Subsidi Mengalir ke Timor Leste
Jakarta: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di bawah manajemen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Bea Cukai Atambua, memperketat pengawasan kendaraan yang melakukan eksportasi melalui PLBN.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, mengatakan hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Utamanya pascatemuan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste yang diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang,” kata Nurdin dalam keterangan pers, Senin, 17 Maret 2025.
Sementara Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan ekspor, baik yang menuju Timor Leste maupun yang menuju ke Indonesia.
“Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai dibantu bersama unsur petugas satuan pengamanan PLBN Motaain,” jelas Rika.
Rika memastikan yang menjadi fokus utama pada pengawasan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi. Terutama truk ekspor yang menggunakan tangki ganda, atau memiliki kapasitas bahan bakar melebihi ketentuan.
“Beberapa truk ekspor juga didapati memodifikasi tangki BBM sehingga melebihi kapasitas sewajarnya, terhadap truk tersebut, akan ditahan sementara untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Rika.
Sejak adanya laporan dari masyarakat terkait penyelundupan BBM yang disamarkan saat kegiatan eksportasi dengan truk barang mulai terbuka, kegiatan pengawasan terhadap para pelintas batas di PLBN Motaain juga mulai diperketat setiap harinya.
Menurut dia peningkatan ekskalasi pengawasan ini merupakan bentuk pencegahan dan mitigasi untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan aktifitas ilegal di perbatasan RI-Timor Leste.
“Kami terus memperkuat koordinasi bersama dengan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) serta instansi terkait lainnya. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal yang dapat merugikan negara,” ungkap Rika.
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, menegaskan segala bentuk penyelundupan adalah kegiatan ilegal.
“Apalagi jika menyebabkan ekonomi di wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Belu terganggu, ketersediaan BBM menjadi langka, maka perlu penegakan hukum,” ujarnya.
Jakarta: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di bawah manajemen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Bea Cukai Atambua, memperketat pengawasan kendaraan yang melakukan eksportasi melalui PLBN.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, mengatakan hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Utamanya pascatemuan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste yang diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang,” kata Nurdin dalam keterangan pers, Senin, 17 Maret 2025.
Sementara Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan ekspor, baik yang menuju Timor Leste maupun yang menuju ke Indonesia.
“Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai dibantu bersama unsur petugas satuan pengamanan PLBN Motaain,” jelas Rika.
Rika memastikan yang menjadi fokus utama pada pengawasan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi. Terutama truk ekspor yang menggunakan tangki ganda, atau memiliki kapasitas bahan bakar melebihi ketentuan.
“Beberapa truk ekspor juga didapati memodifikasi tangki BBM sehingga melebihi kapasitas sewajarnya, terhadap truk tersebut, akan ditahan sementara untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Rika.
Sejak adanya laporan dari masyarakat terkait penyelundupan BBM yang disamarkan saat kegiatan eksportasi dengan truk barang mulai terbuka, kegiatan pengawasan terhadap para pelintas batas di PLBN Motaain juga mulai diperketat setiap harinya.
Menurut dia peningkatan ekskalasi pengawasan ini merupakan bentuk pencegahan dan mitigasi untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan aktifitas ilegal di perbatasan RI-Timor Leste.
“Kami terus memperkuat koordinasi bersama dengan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) serta instansi terkait lainnya. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal yang dapat merugikan negara,” ungkap Rika.
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, menegaskan segala bentuk penyelundupan adalah kegiatan ilegal.
“Apalagi jika menyebabkan ekonomi di wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Belu terganggu, ketersediaan BBM menjadi langka, maka perlu penegakan hukum,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(DEN)

/data/photo/2025/03/28/67e5f50c80325.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


