Negara: Timor Leste

  • 7
                    
                        Gempa M 6,3 Guncang Maluku Barat Daya Selasa Sore, Terasa hingga NTT dan Timor Leste
                        Regional

    7 Gempa M 6,3 Guncang Maluku Barat Daya Selasa Sore, Terasa hingga NTT dan Timor Leste Regional

    Gempa M 6,3 Guncang Maluku Barat Daya Selasa Sore, Terasa hingga NTT dan Timor Leste
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com –
    Gempa bumi dengan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Selasa (1/4/2025) petang.
    Kepala Stasiun Geofisika
    Kupang, Pak
    Arief Tyastama
    , mengatakan bahwa gempa tersebut terjadi pukul 18.15 Wita.
    Lokasi gempa berada pada 7,68 derajat lintang selatan dan 128,57 derajat bujur timur.
    “Pusat gempa 101 kilometer timur laut Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dengan kedalaman 150 kilometer,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa petang.
    Gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga negara Timor Leste.
    Wilayah di NTT yang merasakan getaran gempa bumi yakni di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang.
    Hingga saat ini, kata Arief, belum ada laporan kerusakan bangunan akibat guncangan gempa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inilah 10 artis Indonesia dengan kekayaan terbesar tahun 2025, siapa saja mereka?

    Inilah 10 artis Indonesia dengan kekayaan terbesar tahun 2025, siapa saja mereka?

    GELORA.CO –  Kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa pengorbanan. Ada dedikasi, semangat dan kerja keras yang dilakukan oleh seseorang.

    Kekayaan fantastis para artis Indonesia adalah bukti nyata bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil yang gemilang.

    Hops.ID melalui channel YouTube @kontentrendingtopik yang dihimpun pada 30 Maret 2025, akan mengupas tuntas 10 artis Indonesia dengan pundi-pundi rupiah terbesar di tahun 2025. Siapa saja? Yuk, simak rahasia sukses mereka!

    1. Rey Utami

    Rey Utami menduduki posisi puncak sebagai artis terkaya di Indonesia versi CDEM International Research, dengan kekayaan mencapai Rp6,3 triliun.

    Artis yang telah berkarier sejak 2010 ini kini memfokuskan diri sebagai CEO PT Sentul City Central Park, yang berkontribusi signifikan terhadap kekayaannya.

    2. Raffi Ahmad

    Raffi Ahmad, sang ‘Sultan Andara’, adalah potret sukses artis Indonesia yang merajai dunia hiburan dan bisnis. Dari bintang sinetron dan iklan, ia kini menjadi salah satu selebriti terkaya di Indonesia.

    Beberapa bisnisnya, mulai dari RANS Entertainment hingga kebun binatang dan klub sepak bola, membuktikan bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil luar biasa.

    Bahkan, pada tahun 2024, ia dipercaya sebagai utusan khusus presiden untuk generasi muda dan pekerja seni dalam kabinet Prabowo Gibran.

    3. Agnez Mo

    Agnez Mo membuktikan bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Dengan kekayaan mencapai Rp600 miliar, ia menjadi salah satu artis terkaya di Indonesia.

    Ia juga dikenal sebagai penyanyi dengan pengaruh besar di Indonesia dan luar negeri. Selain itu, ia memiliki berbagai bisnis yang sukses, mulai dari kuliner hingga wine.

    4. Syahrini

    Dikenal dengan gaya hidup glamornya, Syahrini termasuk dalam jajaran artis Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

    Tarif penampilannya mencapai Rp100 juta untuk dua kali tampil dan Rp600 juta untuk acara privat.

    Selain menyanyi, pundi-pundi kekayaannya juga berasal dari iklan, YouTube, dan berbagai bisnis. Pernikahannya dengan pengusaha sukses, Reino Barack, semakin melipatgandakan kekayaannya.

    5. Atta Halilintar

    Atta Halilintar, suami Aurel Hermansyah, meraup keuntungan besar dari YouTube dan berbagai bisnisnya, seperti fashion dan kuliner.

    Penghasilannya yang mencapai miliaran rupiah setiap bulan menjadikannya salah satu influencer paling berpengaruh di Indonesia, dengan jutaan pengikut di media sosial.

    6. Inul Daratista

    Awal karier Inul Daratista di dunia musik dangdut Indonesia dengan ‘Goyang Ngebor’ sempat menuai kontroversi.

    Namun, ia berhasil membuktikan profesionalismenya dan meraih kesuksesan gemilang. Selain aktif di dunia hiburan, Inul juga sukses membangun jaringan bisnis karaoke Inul Vista dengan ratusan cabang di seluruh Indonesia.

    Pendapatannya dari berbagai acara off-air turut menyumbang kekayaan totalnya yang mencapai Rp300 miliar.

    7. Krisdayanti

    Sebelum terjun ke dunia politik, Kris Dayanti telah mengumpulkan kekayaan yang signifikan, mencapai sekitar Rp288 miliar pada tahun 2020.

    Selain dari kariernya yang gemilang di dunia hiburan, ia juga mengembangkan bisnis seperti Raya Music Entertainment dan Raya Timor Leste, yang menjual pakaian khas Timor Leste.

    8. Raline Shah

    Raline Shah, yang dikenal dengan gaya hidupnya yang elegan dan bersahaja, berhasil meraih kesuksesan sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia.

    Meskipun berasal dari keluarga berada di Medan, ia membangun karirnya dengan mengembangkan berbagai bisnis yang sukses.

    9. Deddy Corbuzier

    Berawal dari pesulap, Deddy Corbuzier kini menjelma menjadi pebisnis digital sukses melalui kanal YouTube dan podcast ‘Close the Door’, yang menghasilkan pendapatan signifikan.

    Tak hanya itu, ia juga memiliki portofolio bisnis yang beragam, mulai dari properti hingga pusat kebugaran, yang berkontribusi pada kekayaannya yang diperkirakan mencapai Rp76 miliar.

    10. Reza Rahadian

    Di urutan terakhir ada Reza Rahadian. Kemampuan akting yang memukau dan reputasinya sebagai aktor papan atas mengantarkan Reza Rahadian menjadi salah satu artis terkaya di Indonesia, dengan perkiraan kekayaan mencapai Rp72 miliar.

    Tak hanya dari dunia seni peran, ia juga mengembangkan bisnis properti yang turut menyumbang pundi-pundi kekayaannya.

    Dari berbagai latar belakang dan bidang karier, 10 artis Indonesia ini berhasil membuktikan bahwa kesuksesan dapat diraih dengan dedikasi, semangat dan kerja keras yang luar biasa.***

  • Kapolri Dapat Penghargaan dari Presiden Timor Leste

    Kapolri Dapat Penghargaan dari Presiden Timor Leste

    Kapolri Dapat Penghargaan dari Presiden Timor Leste
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Kapolri
    ) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat penghargaan Tingkat Insignia dalam Ordo
    Timor Leste
    dari Presiden Republik Demokratik Timor Leste, José Manuel Ramos-Horta.
    Penghargaan itu diumumkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) di Halaman Istana Perdana Menteri Timor Leste, Dili, Timor Leste, Kamis (27/3/2025).
    Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Y.M. Maun Bot Kayrala Xanana Gusmao. Sementara itu, Kapolri diwakili oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas upaya nyata Kapolri dalam mempererat kerja sama strategis antara Polri dan PNTL.
    “Ini adalah bentuk kehormatan yang luar biasa. Penghargaan ini mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya dalam konteks kerja sama keamanan regional,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025)
    “Kapolri dinilai berhasil membangun fondasi kerja sama yang kuat, mulai dari penanggulangan kejahatan lintas batas, peningkatan kapasitas personel PNTL, hingga dukungan keamanan pada kunjungan Paus Fransiskus tahun lalu,” ujarnya lagi.
    Selain itu, Trunoyodo mengatakan, penghargaan ini juga menegaskan sinergi antar penegak hukum di kawasan Asia Tenggara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban.
    Dia pun berharap kerja sama ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kedua negara.
    “Ini bukan hanya apresiasi untuk Kapolri secara pribadi, tapi juga pengakuan atas peran institusi Polri dalam menjaga stabilitas kawasan bersama PNTL,” kata Trunoyodo.
    Sebagai informasi, Ordo Timor Leste sendiri merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi rakyat dan negara Timor Leste, baik dari dalam maupun luar negeri.
    Pemerintah Timor Leste memberikan penghargaan Ordo Timor Leste kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral kepolisian antarnegara kedua negara.
    Nantinya, medali dan dokumen penghargaan akan diserahkan oleh Kepolisian Nasional Timor Leste secara langsung di Mabes Polri, Jakarta, dalam waktu dekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta Beri Penghargaan untuk Kapolri

    Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta Beri Penghargaan untuk Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan Tingkat Insignia dalam Ordo Timor Leste dari Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Jose Manuel Ramos-Horta.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan atas upaya nyata Kapolri, dalam mempererat kerja sama strategis antara Polri dan Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL).

    “Penghargaan itu mencerminkan hubungan yang erat antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya dalam konteks kerja sama keamanan regional, karena Kapolri dinilai berhasil membangun pondasi kerja sama yang kuat, mulai dari penanggulangan kejahatan lintas batas, peningkatan kapasitas personel PNTL, hingga dukungan keamanan pada kunjungan Paus Fransiskus tahun lalu,” kata Trunoyudo dilansir dari Antara, Jumat (28/3/2025).

    Trunoyudo menjelaskan penghargaan tersebut diumumkan dalam momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 PNTL, yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Y.M Maun Bot Kayrala Xanana Gusmao.

    Acara yang digelar di halaman Istana Perdana Menteri Timor Leste, di Dili itu dilakukan dengan penuh penghormatan dan nuansa persahabatan antarbangsa.

    Kapolri yang diwakili oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti, ikut dalam dua kegiatan resmi, termasuk pada peringatan ulang tahun PNTL.

    Trunoyudo menambahkan medali dan dokumen penghargaan akan diserahkan secara langsung di Mabes Polri, Jakarta, oleh Kepala Kepolisian Nasional Timor Leste, yang dijadwalkan melakukan kunjungan resmi dalam waktu dekat.

    “Ini bukan hanya apresiasi untuk Kapolri secara pribadi, tapi juga pengakuan atas peran institusi Polri dalam menjaga stabilitas kawasan bersama PNTL dan kami berharap kerja sama ini terus tumbuh, serta memberikan manfaat bagi kedua negara,” ujar dia.

    Dia juga menekankan, penghargaan itu juga menegaskan bahwa sinergi antar penegak hukum di kawasan Asia Tenggara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki potensi rawan terhadap kejahatan lintas negara.

    Ordo Timor Leste merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi rakyat dan negara tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri.

  • Kaltim-YKAN dorong pertumbuhan “blue economy” konservasi Derawan

    Kaltim-YKAN dorong pertumbuhan “blue economy” konservasi Derawan

    Samarinda (ANTARA) – Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendorong pertumbuhan ekonomi biru atau blue economy dari konservasi laut pada kawasan dilindungi di pesisir Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, Kamis menyebut area tersebut dikenal dengan sebutan “Kawasan Konservasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitar (KKP3K-KDPS)”

    KKP3K-KDPS berada di Kabupaten Berau seluas 285.548 hektare, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, bahkan menjadi bagian dari segi tiga terumbu karang.

    Segitiga Terumbu Karang adalah istilah geografis untuk perairan di Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste yang kaya akan terumbu karang.

    Segitiga Terumbu Karang dijadikan oleh World Wildlife Fund sebagai salah satu dari prioritas utama konservasi kehidupan maritim yang diluncurkan pada 2007.

    Ekonomi biru atau blue economy
    adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut.

    Ekonomi biru juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim.

    KKP3K-KDPS yang dipenuhi terumbu karang dan beragam keindahan di dalamnya tersebut, memungkinkan warga setempat mendapat keuntungan dari kegiatan pariwisata dan sektor lain di sekitarnya.

    Tentunya pengembangan pariwisata bahari dan pantai di kawasan pesisir itu tentunya diimbangi dengan pengelolaan yang lestari.

    “Untuk mendukung pengelolaan KKP3K-KDPS, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sebagai unit pengelola dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 7 Tahun 2024,” kata Irhan.

    Sedangkan untuk memastikan keberlanjutan pendanaan pengelolaan kawasan yang juga dibutuhkan konservasi.

    UPTD KKP3K-KDPS saat ini mulai melakukan proses untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

    Pengajuan penerapan sistem BLUD telah diajukan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, bahkan telah terbentuk Tim Penilai Penerapan BLUD-UPTD KKP3K-KDPS yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

    Tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan penilaian kelayakan BLUD di UPTD KKP3K KDPS, akan dilakukan April 2025, sehingga pada Mei BLUD dapat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kaltim.

    Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan, mengingat arti penting KKP3K-KDPS baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi, maka pengelolaannya perlu didukung dengan sistem pendanaan berkelanjutan, di antaranya melalui BLUD.

    “Kami siap mendukung proses penerapan BLUD di kawasan ini. Sistem ini merupakan salah satu model pengembangan lembaga pengelola kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan,” ujar Ilman.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Warga memainkan ruling tambur menyambut rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di pulau terluar Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama TNI AL Armada III dan Lantamal XIV mengadakan misi pengibaran bendera Merah Putih dan bakti sosial di Pulau terluar perbatasan NKRI dengan negara Palau sebagai bukti kehadiran negara di perbatasan. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan. Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya. Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI. Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global. Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut. 

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar. Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda. Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian. Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan.

    Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan.

    Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya.

    Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI.

    Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia.

    Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global.

    Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut.

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

    TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua.

    Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

    Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar.

    Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda.

    Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian.

    Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik.

    Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan.

    Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

    Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik.

    Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara.

    Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.

    Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    *) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

    Copyright © ANTARA 2025

  • RMC 2025 dorong kesetaraan penguatan hak sipil dan media

    RMC 2025 dorong kesetaraan penguatan hak sipil dan media

    “Ini adalah inisiatif besar yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Harapannya, konferensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem kesetaraan di kawasan ini,”

    Makassar (ANTARA) – Forum Regional Media Conference (RMC) 2025 mendorong kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan transparan.

    “Ini adalah inisiatif besar yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Harapannya, konferensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem kesetaraan di kawasan ini,” Direktur KabarMakassar Hajriana Ashadi di Bikin-Bikin Creative Hub Mal Nipah Makassar, Selasa.

    Ia menjelaskan, konferensi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara KabarMakassar dan BBC Media Action serta dukungan dari Pemerintah Inggris di Indonesia. Konferensi ini menekankan pentingnya kerja sama ini dalam membangun ekosistem kesetaraan di Indonesia Timur.

    Hal senada disampaikan Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action Rachael McGuin bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh pada kegiatan tersebut yang menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya.

    “Kami sangat senang berada di sini dan bangga dapat berkolaborasi dengan KabarMakassar, BBC Media Action berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Kegiatan tersebut juga dikemas dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas kondisi di timur Indonesia, mencakup tantangan akses informasi, ketimpangan pembangunan, dan penguatan hak sipil. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan topik berbeda namun saling berkaitan.

    Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan literasi media di wilayah terpencil, terutama terkait isu energi, perempuan, anak, dan masyarakat adat. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan dianggap krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berdampak luas.

    Rekomendasi lainnya adalah kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan, dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki jangkauan nasional.

    Hajriana menambahkan, RMC 2025 menghasilkan berbagai ide strategis, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan dan pemenuhan hak sipil di wilayah timur Indonesia. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat melahirkan produk hukum yang menjamin transparansi dan berkelanjutan

    Founder dan CEO KGI Upi Asmaradhana, menekankan pentingnya RMC 2025 sebagai langkah awal dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil. Karena, tak cukup bergerak sendiri dan keluar dari jebakan echo-chamber.

    “Ini adalah momentum penting bagi media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat timur Indonesia kepada pemangku kebijakan,” ujarnya.

    Peran Jurnalisme dalam Demokrasi dan HAM

    Dalam sambutan virtualnya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey CVO, OBE, menyoroti peran penting jurnalisme dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Dia juga mengapresiasi kolaborasi KabarMakassar dan BBC Media Action dalam membuka ruang diskursus mengenai tantangan media dan jurnalisme khususnya di Kawasan timur Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa jurnalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar penting dalam masyarakat demokratis. Jurnalis memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mengarahkan perhatian terhadap isu-isu penting seperti HAM dan lingkungan.

    Menurutnya, meliput isu lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi, bukanlah tugas yang mudah. Jurnalis sering kali harus bekerja dalam kondisi yang menantang dan menghadapi risiko besar. Oleh karena itu, menjaga keselamatan dan independensi mereka menjadi hal yang sangat penting guna menjamin kebebasan pers.

    Head of Project BBC Media Action Helena Rea, juga menyoroti pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia melihat semangat kolaborasi yang luar biasa dari berbagai pihak, baik media maupun aktivis.

    “Media adalah pilar penting dalam perubahan sosial. Selain meningkatkan kualitas karya jurnalistik, kita juga perlu melihat bagaimana media dapat memengaruhi kebijakan terkait isu-isu besar, seperti lingkungan, hak perempuan, dan pemerataan pembangunan di daerah terpencil,” ujar Helena.

    Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa pada kesempatan itu menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan di timur Indonesia.

    Di akhir acara dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama pihak terkait kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media. Inisiatif ini diharapkan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    YOGYAKARTA – Urutan paspor terkuat di Asean 2025 penting untuk diketahui karena berkaitan dengan kemudahan perjalanan antarnegara. Urutan tersebut bisa diketahui dari Henley Passport Index. Berdasarkan urutan yang dirilis belum lama ini, di urutan pertama psapor terkuat se-Asean tahun 2025 masih ditempati oleh Singapura. Sedangkan di posisi terakhir se-Asean, posisi ditempati oleh Myanmar.

    Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    Seperti diketahui, ASEAN memiliki 10 anggota negara. Tiap negara memiliki peringkat kekuatan paspor yang berbeda-beda.

    Tahun ini, kekuatan paspor Indonesia kalah sakti dibandingkan Timor Leste. Berikut ini urutan paspor paling kuat se-Asean terbaru.

    Singapura: Menduduki peringkat dunia nomor 1 dengan akses bebas visa ke 193 tujuanMalaysia: Menduduki peringkat dunia nomor 11 dengan akses bebas visa ke 181 tujuanBrunei Darussalam: Menduduki peringkat dunia nomor 18 dengan akses bebas visa ke 164 tujuanTimor Leste: Menduduki peringkat dunia peringkat dunia nomor 50 dengan akses bebas visa ke 96 tujuanThailand: Menduduki peringkat dunia nomor 60 dengan akses bebas visa ke 80 tujuanIndonesia: Menduduki peringkat dunia nomor 64 dengan akses bebas visa ke 73 tujuanFilipina: Menduduki peringkat dunia nomor 72 dengan akses bebas visa ke 65 tujuanKamboja: Menduduki peringkat dunia nomor 82 dengan akses bebas visa ke 52 tujuanVietnam: Menduduki peringkat dunia nomor 83 dengan akses bebas visa ke 51 tujuanLaos: Menduduki peringkat dunia nomor 86 dengan akses bebas visa ke 48 tujuanMyanmar: Menduduki peringkat dunia nomor 88 dengan akses bebas visa ke 42 tujuan.

    Perlu diiketahui, Henley Passport Index adalah peringkat resmi ukuran kekuatan paspor. Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah destinasi yang bisa dikunjungi tanpa visa maupun dengan visa on arrival.

    Henley & Partners sendiri mendapatkan data bersumber dari International Air Transport Association (IATA). Setelah itu dilakukan serangkaian analisis dengan hasil daftar kekuatan paspor. Index tersebut terus diperbarui secara berkala. Dengan demikian peringkat paspor negara yang terdata bisa berubah di masa depan.

    Kekuatan paspor sendiri sangat berguna terutama bagi masyarakat yang sering bepergian ke berbagai negara. Semakin kuat paspor negara, makin mudah dan banyak fasilitas keimigrasian yang bisa didapatkan oleh pemegangnya. Jika paspor tidak terlalu kuat, maka fasilitas keimigrasian yang didapatkan pemegangnya juga semakin sulit didapatkan.

    Dilansir dari Indonesiabaik, naik-turunnya kekuatan paspor dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya kaarena hubungan timbal balik antar negara, jumlah penduduk, bahkan faktor keamanan negara.

    Itulah informasi terkait paspor terkuat di Asean 2025. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Pemerintah RI Tak Biarkan BBM Subsidi Mengalir ke Timor Leste

    Pemerintah RI Tak Biarkan BBM Subsidi Mengalir ke Timor Leste

    Jakarta: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di bawah manajemen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Bea Cukai Atambua, memperketat pengawasan kendaraan yang melakukan eksportasi melalui PLBN. 

    Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, mengatakan hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    “Utamanya pascatemuan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste yang diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang,” kata Nurdin dalam keterangan pers, Senin, 17 Maret 2025. 
     

    Sementara Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan ekspor, baik yang menuju Timor Leste maupun yang menuju ke Indonesia. 

    “Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai dibantu bersama unsur petugas satuan pengamanan PLBN Motaain,” jelas Rika.

    Rika memastikan yang menjadi fokus utama pada pengawasan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi. Terutama truk ekspor yang menggunakan tangki ganda, atau memiliki kapasitas bahan bakar melebihi ketentuan.

    “Beberapa truk ekspor juga didapati memodifikasi tangki BBM sehingga melebihi kapasitas sewajarnya, terhadap truk tersebut, akan ditahan sementara untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Rika.

    Sejak adanya laporan dari masyarakat terkait penyelundupan BBM yang disamarkan saat kegiatan eksportasi dengan truk barang mulai terbuka, kegiatan pengawasan terhadap para pelintas batas di PLBN Motaain juga mulai diperketat setiap harinya.

    Menurut dia peningkatan ekskalasi pengawasan ini merupakan bentuk pencegahan dan mitigasi untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan aktifitas ilegal di perbatasan RI-Timor Leste.

    “Kami terus memperkuat koordinasi bersama dengan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) serta instansi terkait lainnya. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal yang dapat merugikan negara,” ungkap Rika.

    Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, menegaskan segala bentuk penyelundupan adalah kegiatan ilegal. 

    “Apalagi jika menyebabkan ekonomi di wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Belu terganggu, ketersediaan BBM menjadi langka, maka perlu penegakan hukum,” ujarnya.

    Jakarta: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di bawah manajemen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Bea Cukai Atambua, memperketat pengawasan kendaraan yang melakukan eksportasi melalui PLBN. 
     
    Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, mengatakan hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 
     
    “Utamanya pascatemuan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste yang diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang,” kata Nurdin dalam keterangan pers, Senin, 17 Maret 2025. 
     

    Sementara Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan ekspor, baik yang menuju Timor Leste maupun yang menuju ke Indonesia. 

    “Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai dibantu bersama unsur petugas satuan pengamanan PLBN Motaain,” jelas Rika.
     
    Rika memastikan yang menjadi fokus utama pada pengawasan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi. Terutama truk ekspor yang menggunakan tangki ganda, atau memiliki kapasitas bahan bakar melebihi ketentuan.
     
    “Beberapa truk ekspor juga didapati memodifikasi tangki BBM sehingga melebihi kapasitas sewajarnya, terhadap truk tersebut, akan ditahan sementara untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Rika.
     
    Sejak adanya laporan dari masyarakat terkait penyelundupan BBM yang disamarkan saat kegiatan eksportasi dengan truk barang mulai terbuka, kegiatan pengawasan terhadap para pelintas batas di PLBN Motaain juga mulai diperketat setiap harinya.
     
    Menurut dia peningkatan ekskalasi pengawasan ini merupakan bentuk pencegahan dan mitigasi untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan aktifitas ilegal di perbatasan RI-Timor Leste.
     
    “Kami terus memperkuat koordinasi bersama dengan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) serta instansi terkait lainnya. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal yang dapat merugikan negara,” ungkap Rika.
     
    Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, menegaskan segala bentuk penyelundupan adalah kegiatan ilegal. 
     
    “Apalagi jika menyebabkan ekonomi di wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Belu terganggu, ketersediaan BBM menjadi langka, maka perlu penegakan hukum,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)