Negara: Timor Leste

  • Wagub NTT sebut PLBN Napan gerbang pertumbuhan ekonomi

    Wagub NTT sebut PLBN Napan gerbang pertumbuhan ekonomi

    Kupang, NTT (ANTARA) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menyebutkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, yang berlokasi di Kabupaten Kupang, NTT, dan baru beroperasi, menjadi pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “PLBN Napan selain sebagai simbol kedaulatan negara, juga pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya di Kupang, NTT, Jumat.

    PLBN Napan menjadi pos batas keempat yang ada di NTT dan berbatasan dengan Timor Leste, setelah Mota Ain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

    Napan merupakan PLBN yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan Enclave Timor Leste yakni Distrik Oeccusi.

    Dia menambahkan dengan adanya PLBN Napan menunjukkan NTT punya tanggung jawab besar, untuk kejayaan bangsa dan kebangkitan ekonomi Indonesia di kawasan timur.

    “Provinsi NTT sebagai salah satu garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan negara, bukan hanya benteng kedaulatan, tetapi juga ujung tombak ekonomi, penghubung antarbangsa dan wajah persahabatan Indonesia,” ujar dia.

    Pembangunan infrastruktur perbatasan seperti PLBN, diyakini Johni, mendukung konektivitas antarwilayah untuk peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas antardaerah maupun negara.

    Hal ini, ujar dia, akan berdampak positif dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

    “Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, PLBN juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara,” tegasnya.

    Mantan Kapolda NTT itu juga mengatakan bahwa keberadaan PLBN yang memadai akan memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara lainnya,

    Johni berharap dengan beroperasinya Napan, maka pembangunan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, PLBN Haumeniana di Kabupaten TTU dan PLBN Turiskain di Kabupaten Belu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk segera dibangun, sehingga dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerahnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025, meski lembaga tersebut memangkas ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. 

    Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2025, produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. 

    ADB menilai konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap akan menopang pertumbuhan, dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat yang memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. 

    “Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi ekspor neto yang terbatas,” tulis ADB, dikutip pada Rabu (9/4/2025). 

    Dalam analisisnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong oleh sektor manufaktur dan pertanian serta jasa-jasa seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan, yang akan diuntungkan oleh permintaan domestik.

    ADB mengungkapkan bahwa konsumsi kemungkinan akan tetap tangguh dengan pertumbuhan yang dirancang agar lebih inklusif. 

    Kepercayaan konsumen diperkirakan akan tetap kuat dengan adanya langkah-langkah ekonomi yang mendukung seperti peningkatan upah minimum dan peluncuran program-program belanja sosial baru, terutama program makanan bergizi gratis, di atas bantuan sosial yang sudah ada. 

    ADP turut menilai bahwa implementasi penuh program makanan bergizi, yang pada akhirnya menjangkau 82,9 juta orang (anak sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui) di seluruh Nusantara, dapat membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

    “Program ini juga dapat memberikan dampak pemerataan yang positif dengan menstimulasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah perdesaan dan terpencil, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” tulis ADB. 

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (US$10,7 miliar) untuk program ini.

    Secara umum, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9% pada 2025, dari 5% tahun lalu.

    Melihat di kawasan Asia Tenggara, ternyata hanya Indonesia yang proyeksinya dipertahankan. Sementara proyeksi untuk Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, dan Singapura direvisi ke bawah.

    Berbeda dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam yang justru dikerek naik di tengah tantangan dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

    Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bakal terjaga di level 5%, inflasi turut diperkirakan tetap berada di level 2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • TNI AU bangun dua Satrad lagi di NTT

    TNI AU bangun dua Satrad lagi di NTT

    Kupang (ANTARA) – Komandan Pangkalan Udara (Lanud) EL Tari Kupang Marsma TNI Djoko Hadipurwanto menyatakan TNI AU akan menambah dua satuan radar (satrad) di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat wilayah pertahanan Udara Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.

    “Kedepan ini di bulan April dan Mei akan ada groudbreaking dua Satrad lagi di NTT,” katanya kepada ANTARA setelah memimpin upacara peringatan HUT ke 79 TNI AU di hanggar pesawat tempur Lanud El Tari Kupang, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada satu satuan radar yang terletak di Buraen, Kabupaten Kupang, di Pulau Timor.

    Untuk dua satuan radar yang akan dibangun itu terletak di pulau Sumba dan juga di pulau Alor guna menjaga wilayah udara Indonesia khususnya di NTT.

    Komandan berbintang satu itu mengatakan bahwa dengan ada tambahan dua Satrad itu maka dia menilai NTT merupakan provinsi yang istimewa.

    “NTT ini istimewa, karena jarang satu provinsi ada tiga Satrad. Nah kita ini punya tiga Satrad luar biasa sekali,” ujar dia.

    Penambahan Satrad itu ujar dia juga merupakan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk TNI AU. Apalagi NTT merupakan wilayah paling selatan Indonesia dan sangat strategis berbatasan dengan dua negara.

    Selain dalam hal peningkatan pertahanan udara, Lanud El Tari juga menjadi Forward Operating Base atau FOB atau pangkalan operasi terdepan yang disiapkan untuk menjembatani pelaksanaan operasi udara ke depan.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waspadai Obat Palsu yang Beredar di Indonesia, BPOM Ungkap Jenis-jenis yang Sering Dipalsukan – Halaman all

    Waspadai Obat Palsu yang Beredar di Indonesia, BPOM Ungkap Jenis-jenis yang Sering Dipalsukan – Halaman all

    Potensi ancaman obat palsu yang sering beredar di Indonesia, termasuk obat-obat yang disalahgunakan. BPOM menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap obat lifestyle dan obat ilegal lainnya yang membahayakan kesehatan masyarakat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkapkan bahwa tren pemalsuan obat di Indonesia didominasi oleh produk obat lifestyle, seperti obat disfungsi ereksi, penurun berat badan, serta obat-obat yang sering disalahgunakan seperti tramadol dan triheksifenidil. 

    Obat-obat palsu ini tidak hanya beredar di pasar tradisional, tetapi juga sering ditemukan di marketplace online.

    BPOM mencatat bahwa pada periode 2023-2024, pihaknya telah mengajukan takedown terhadap lebih dari 161.000 tautan yang berkaitan dengan obat-obat palsu. 

    Dari jumlah tersebut, sekitar 45 persen di antaranya merupakan produk ilegal, termasuk obat tanpa izin edar, obat impor ilegal, dan obat-obat yang diduga palsu.

    BPOM juga melakukan patroli siber untuk memantau dan menghentikan peredaran obat ilegal ini di dunia maya.

    Tindak Lanjut BPOM terhadap Obat Palsu

    Kepala BPOM RI, Prof. Dr. dr. Taruna Ikrar, M.Si, M.Ed, Ph.D, memimpin pertemuan strategis secara virtual dengan Pharmaceutical Security Institute (PSI) pada Senin malam (7/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

    “BPOM bekerja sama dengan PSI untuk mengidentifikasi dan menyelidiki tiga jaringan besar yang menjual obat palsu melalui berbagai platform online,” ujar Taruna. “Kerja sama internasional dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Australia juga menjadi kunci untuk memerangi peredaran obat ilegal ini.”

    Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap terapi canggih seperti sel punca.

    Terapi ini, meskipun memiliki potensi yang besar untuk membantu manusia, juga banyak disalahgunakan dan dipalsukan. BPOM telah memperingatkan bahwa banyak produk sel punca yang beredar tanpa izin dan tanpa jaminan keamanan bagi pasien.

    “Untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat palsu, kami tidak hanya fokus pada obat-obatan yang sering disalahgunakan, tetapi juga terhadap inovasi medis yang berpotensi disalahgunakan seperti terapi sel punca,” tambah Taruna.

    BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku peredaran obat palsu, mulai dari hukuman penjara hingga denda yang sangat besar. Pelaku yang terbukti melanggar dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

    Kerja sama antara BPOM dan PSI ini juga menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk obat yang tidak terjamin kualitasnya dan dapat berisiko fatal bagi pengguna.

    Dengan semakin maraknya peredaran obat palsu, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk obat, terutama melalui platform online.

     BPOM terus berupaya untuk mengawasi peredaran obat ilegal dan memberi penegakan hukum kepada pelaku yang melanggar.

    Sebagai konsumen, penting untuk selalu memeriksa izin edar obat dan membeli dari sumber yang terpercaya.

  • Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah resmi menerapkan tarif impor baru mulai dari tarif timbal balik dan tarif universal untuk barang masuk. Diketahui, untuk tarif universal akan mulai berlaku pada 5 April 2025 dan tarif timbal balik 9 April 2025.

    Berdasarkan tarif impor baru ini, Indonesia kena 32 persen, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya yakni Vietnam 46 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Singapura 10 persen, Filipina 7 persen, Laos 48 persen, Brunei 24 persen, Timor Leste 10 persen, Thailand 36 persen, dan Myanmar 44 persen.

    Sebagai informasi, tarif universal 10 persen untuk semua negara dan tarif timbal balik dihitung dari separuh persentase surplus dagang terhadap AS.

    Dampak dari pengenaan tarif impor pada Indonesia adalah daya saing produk ekspor menurun di pasar karena harganya naik.

    Lalu, perlambatan atau penurunan hasil produksi komoditas ekspor akibat penurunan permintaan. Selanjutnya, menurunnya pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal mendatang.

    Menurut data Badan Pusat Statistik perdagangan Indonesia-AS pada 2020-2024, angka ekspor terjadi kenaikan dan kestabilan pada 2020 angka menunjukkan 8,25, 2021 11,25, 2022 11,61, 2023 11,28, dan 11,97 pada 2024.

    Sedangkan, untuk angka impor pada 2020 mencapai 18,62, 2021 25,79, 2022 28,18, 2023 23,25, dan 2024 26,31.

    Komoditas ekspor terbesar di Indonesia ke AS menurut data Kementerian Perdagangan per 4 April 2025 adalah 62 kakao dan olahannya, 67 mesin dan perlengkapan, 60 alas kaki pelindung sejenisnya, 58 perangkat semikonduktor, dan 52 telepon dan perangkat telekomunikasi.

    Sebagai informasi, angka ekspor Januari 2025 merupakan hasil pembulatan dalam juta dolar AS.

    Selain itu, sebelumnya telah dikabarkan ada empat negara yang dikecualikan oleh Donald Trump termasuk Rusia dan Korea Utara.

    Atas keputusannya itu, Gedung Putih pun membela keputusan Presiden AS tersebut dari kebijakan tarif impor baru.

    “Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Pemerintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu,” ucap pejabat Gedung Putih.

    Ia juga mengatakan bahwa Trump baru-baru ini telah mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia.

    Pengecualian terhadap Rusia ini pun menyulut kecaman di media sosial setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru dan banyak pihak menuduh bahwa ia telah tunduk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

    YouTube The White House

    TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

    1. China: 34 persen
    2. Uni Eropa:20%
    3. Vietnam: 46%
    4. Taiwan: 32%
    5. Jepang: 24%
    6. India: 26%
    7. Korea Selatan: 25%
    8. Thailand: 36%
    9. Swiss: 31%
    10. Indonesia: 32%
    11. Malaysia: 24%
    12. Komboja: 49%
    13. Inggris: 10%
    14. Afrika Selatan: 30%
    15. Brasil: 10%
    16. Bangladesh: 37%
    17. Singapura: 10%
    18. Israel: 17%
    19. Filipina: 17%
    20. Chile: 10%
    21. Australia: 10%
    22. Pakistan: 29%
    23. Turki: 10%
    24. Sri Langka: 44%
    25. Kolombia: 10%
    26. Peru: 10%
    27. Nikaragua: 18%
    28. Norwegia: 15%
    29. Kosta Rika: 10%
    30. Jordan: 20%
    31. Republik Dominika: 10%
    32. Uni Emirat Arab: 10%
    33. Selandia Baru: 10%
    34. Argentina: 10%
    35. Ekuador: 10%
    36. Guatemala: 10%
    37. Honduras: 10%
    38. Madagaskar: 47%
    39. Myanmar: 44%
    40. Tunisia: 28%
    41. Kazakhstan: 27%
    42. Serbia: 37%
    43. Mesir: 10%
    44. Arab Saudi: 10%
    45. El Savador: 10%
    46. Pantai Gading: 21%
    47. Laos: 48%
    48. Botswana: 37%
    49. Trinidad dan Tabago: 10%
    50. Maroko: 10%
    51. Algeria: 30%
    52. Oman: 10%
    53. Uruguay: 10%
    54. Bahamas: 10%
    55. Lesotho: 50%
    56. Ukraina: 10%
    57.Bahrain: 10%
    58. Qatar: 10%
    59. Mauritius: 40%
    60. Fiji: 32%
    61. Islandia: 10%
    62. Kenya: 10%
    63. Liechtenstein: 37%
    64. Guyana: 38%
    65. Haiti: 10%
    66. Bosnia-Herzegovina: 35%
    67. Nigeria: 14%
    68. Namibia: 21%
    69. Brunei: 24%
    70. Bolivia:  10%
    71. Panama: 10%
    72. Venezuela: 15%
    73. Makedonia Utara: 33%
    74. Ethiopia: 10%
    75. Ghana: 10%
    76. Moldova: 31%
    77. Angola: 32%
    78. Republik Demokratik Kongo: 11%
    79. Jamaika: 10%
    80. Mozambik: 16%
    81. Paraguay: 10%
    82. Zambia: 17%
    83. Lebanon: 10%
    84. Tanzania: 10%
    85. Irak: 39%
    86. Georgia: 10%
    87. Senegal: 10%
    88. Azerbaijan: 10%
    89. Kamerun: 11%
    90. Uganda: 10%
    91. Albania: 10%
    92. Armenia: 10%
    93. Nepal: 10%
    94. Sint Maarten: 10%
    95. Kepulauan Falkland: 41%
    96. Gabon: 10%
    97. Kuwait: 10%
    98. Togo: 10%
    99. Suriname: 10%
    100. Belize: 10%
    101. Papua Nugini: 10%
    102. Malawi: 19%
    103. Liberia: 10%
    104. British Virgin Islands: 10%
    105. Afganistan: 10%
    106. Zimbabwe: 18%
    107. Benin: 10%
    108. Barbados: 10%
    109. Monako: 0%
    110. Suriah: 41%
    111. Uzbekistan: 10%
    112. Republik Kongo: 10%
    113. Jibuti: 10%
    114. Polinesia Prancis: 10%
    115. Kepulauan Cayman: 10%
    116. Kosovo: 10%
    117. Curaçao: 10%
    118. Vanuatu: 22%
    119. Rwanda: 10%
    120. Sierra Leone: 10%
    121. Mongolia: 10%
    122. San Marino: 10%
    123. Antigua dan Barbuda: 10%
    124. Bermuda: 10%
    125. Eswatini: 10%
    126. Kepulauan Marshall: 10%
    127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
    128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
    129. Turkmenistan: 10%
    130. Grenada: 10%
    131. Sudan: 10%
    132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
    133. Aruba: 10%
    134. Montenegro: 10%
    135. Saint Helena: 10%
    136. Kirgistan: 10%
    137. Yaman: 10%
    138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
    139. Niger: 10%
    140. Saint Lucia: 10%
    141. Nauru: 30%
    142. Guinea Khatulistiwa: 13%
    143. Iran: 10%
    144. Libya: 31%
    145. Samoa: 10%
    146. Guinea: 10%
    147. Timor Leste: 10%
    148. Monstserrat: 10%
    149. Chad: 13%
    150. Mali: 10%
    151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
    152. Pulau Norfolk: 29%
    153. Gibraltar: 10%
    154. Tuvalu: 10%
    155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
    156. Tokelau: 10%
    157. Guinea-Bissau: 10%
    158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
    159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
    160. Réunion: 37%

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dokter Terawan Isi Kuliah Umum di Harvard, Pamer Asta Cita Prabowo – Page 3

    Dokter Terawan Isi Kuliah Umum di Harvard, Pamer Asta Cita Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden RI Terawan Agus Putranto menjadi pembicara kuliah tamu (guest lecture) di Harvard Medical School (Sekolah Kedokteran Harvard) di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat (AS).

    Dalam kuliah tamu pada Senin (31/3/2025) waktu setempat atau Selasa (1/4/2025) dini hari tersebut, dr. Terawan menyampaikan makalah berjudul ‘Making Immunotherapy in Low Resources Settings (Indonesia and Timor Leste)’ yang menjadi spesialisasinya.

    Di hadapan puluhan peserta kuliah umum, mantan menteri kesehatan itu memaparkan tentang Immunotherapy Nusantara. Menurut Terawan, Immunotherapy Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit, termasuk infeksi dan kanker.

    Ketua Tim Dokter Kepresidenan RI periode 2009-2019 itu menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Meski menggunakan sumber daya terbatas, Immunotherapy Nusantara kini terus berkembang.

    “Hingga saat ini telah berkembang ke negara lain, Timor Leste,” ujar Terawan dalam kuliah tamu yang digelar di Armenise Modell 100 Atrium, Harvard Medical School Campus tersebut.

    Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu menambahkan sejumlah negara lain telah menghubunginya guna menjalin kerja sama dalam pengembangan Immunotherapy Nusantara di negeri mereka. Pengembangannya pun dimungkinkan menggunakan bahan yang ada di negara setempat.

    “Bisa menggunakan tanaman obat dan mikroorganisme,” imbuh Terawan dalam paparannya yang menggunakan Bahasa Inggris.

    Dokter alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu pun mengajak mengajak akademisi, peneliti, dan mahasiswa bergerak aktif dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang medis.

    “Penyakit makin berkembang maka ilmu pengetahuan juga harus terus berkembang,” ujar Terawan dalam kuliah yang juga disiarkan secara virtual melalui Zoom tersebut.

    Penerima gelar guru besar kehormatan bidang kedokteran militer dari Universitas Pertahanan itu menjelaskan pengembangan ⁠ilmu kesehatan menjadi tanggung jawab bersama. Terawan menegaskan siapa saja dan negara mana pun bisa melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan.

    “Kampus bisa menjadi motor penggerak penelitian ilmu kesehatan,” imbuhnya.

    Namun, Terawan menekankan pentingnya semua pihak, termasuk negara lain, berkolaborasi dalam pengembangan ilmu kesehatan. Menurut dia, Indonesia mampu mengembangkan Immunotheraphy Nusantara dengan sumber daya yang tersedia.

    “Intinya ialah kolaborasi dan penelitian berkelanjutan. Sumber bisa berasal dari mana saja,” ucapnya.

     

  • Dokter Terawan Berceramah di Harvard, Immunotherapy Nusantara Bisa Jadi Sumbangan Indonesia untuk Dunia

    Dokter Terawan Berceramah di Harvard, Immunotherapy Nusantara Bisa Jadi Sumbangan Indonesia untuk Dunia

    JAKARTA – Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden RI Terawan Agus Putranto menjadi pembicara kuliah tamu (guest lecture) di Harvard Medical School (Sekolah Kedokteran Harvard) di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat (AS).

    Dalam kuliah tamu pada Senin, 31 Maret, waktu setempat atau Selasa 1 April, dini hari WIB tersebut, dr. Terawan menyampaikan makalah berjudul ‘Making Immunotherapy in Low Resources Settings (Indonesia and Timor Leste)’ yang menjadi spesialisasinya.

    Di hadapan puluhan peserta kuliah umum, mantan menteri kesehatan itu memaparkan tentang Immunotherapy Nusantara. Menurut Terawan, Immunotherapy Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit, termasuk infeksi dan kanker.

    Ketua Tim Dokter Kepresidenan RI periode 2009-2019 itu menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Meski menggunakan sumber daya terbatas, Immunotherapy Nusantara kini terus berkembang.

    “Hingga saat ini telah berkembang ke negara lain, Timor Leste,” ujar Terawan dalam kuliah tamu yang digelar di Armenise Modell 100 Atrium, Harvard Medical School Campus tersebut.

    Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu menambahkan sejumlah negara lain telah menghubunginya guna menjalin kerja sama dalam pengembangan Immunotherapy Nusantara di negeri mereka. Pengembangannya pun dimungkinkan menggunakan bahan yang ada di negara setempat.

    “Bisa menggunakan tanaman obat dan mikroorganisme,” imbuh Terawan dalam paparannya yang menggunakan Bahasa Inggris.

    Dokter alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu pun mengajak mengajak akademisi, peneliti, dan mahasiswa bergerak aktif dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang medis.

    “Penyakit makin berkembang maka ilmu pengetahuan juga harus terus berkembang,” ujar Terawan dalam kuliah yang juga disiarkan secara virtual melalui Zoom tersebut.

    Penerima gelar guru besar kehormatan bidang kedokteran militer dari Universitas Pertahanan itu menjelaskan pengembangan ⁠ilmu kesehatan menjadi tanggung jawab bersama. Terawan menegaskan siapa saja dan negara mana pun bisa melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan.

    “Kampus bisa menjadi motor penggerak penelitian ilmu kesehatan,” imbuhnya.

    Namun, Terawan menekankan pentingnya semua pihak, termasuk negara lain, berkolaborasi dalam pengembangan ilmu kesehatan. Menurut dia, Indonesia mampu mengembangkan Immunotheraphy Nusantara dengan sumber daya yang tersedia.

    “Intinya ialah kolaborasi dan penelitian berkelanjutan. Sumber bisa berasal dari mana saja,” ucapnya.

    Terawan meyakini Immunotheraphy Nusantara bisa menjadi sumbangan Indonesia untuk dunia.

    “Sistem Immunotheraphy Nusantara dihasilkan oleh para peneliti dari Indonesia agar perkembangan ilmu kesehatan bisa bermanfaat untuk dunia,” imbuhnya.

    Guru Besar Department of Global Health and Social Medicine, Harvard Medical School Prof. Byron J Good pun mengapresiasi kesediaan Terawan hadir di guest lecture itu. Antropolog medis itu berterima kasih kepada Terawan yang telah memaparkan soal Immunotheraphy Nusantara.

    Asisten II Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Oktafiandi menyebut pengembangan Immunotherapy Nusantara merupakan upaya mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara. Juru bicara bagi dr. Terawan itu mengatakan Presiden Prabowo menginginkan Indonesia juga berdaulat di bidang kesehatan.

    “Presiden Prabowo menekankan pentingnya memberikan akses kesehatan yang mudah dan murah kepada rakyat, serta mewujudkan kedaulatan di bidang kesehatan. Immunotherapy Nusantara adalah salah satu ikhtiar untuk mencapai kedaulatan kesehatan Indonesia,” ujar mantan staf khusus menteri kesehatan yang kini menjadi kandidat doktor ilmu komunikasi itu.

  • Isi Kuliah Umum di Harvard, Dokter Terawan Paparkan Immunotherapy Nusantara – Halaman all

    Isi Kuliah Umum di Harvard, Dokter Terawan Paparkan Immunotherapy Nusantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden RI Terawan Agus Putranto menjadi pembicara kuliah tamu (guest lecture) di Harvard Medical School (Sekolah Kedokteran Harvard) di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat (AS).

    Dalam kuliah tamu pada Senin (31/3/2025) waktu setempat atau Selasa (1/4/2025) dini hari, dr. Terawan menyampaikan makalah berjudul ‘Making Immunotherapy in Low Resources Settings (Indonesia and Timor Leste)’ yang menjadi spesialisasinya.

    Di hadapan puluhan peserta kuliah umum, Ia memaparkan tentang Immunotherapy Nusantara. 

    Menurut Terawan, Immunotherapy Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit, termasuk infeksi dan kanker. 

    Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Meski menggunakan sumber daya terbatas, Immunotherapy Nusantara kini terus berkembang.

    “Hingga saat ini telah berkembang ke negara lain, Timor Leste,” ujar Terawan dalam kuliah tamu yang digelar di Armenise Modell 100 Atrium, Harvard Medical School Campus tersebut.

    Menurutnya, sejumlah negara lain telah menghubunginya guna menjalin kerja sama dalam pengembangan Immunotherapy Nusantara di negeri mereka. Pengembangannya pun dimungkinkan menggunakan bahan yang ada di negara setempat. 

    “Bisa menggunakan tanaman obat dan mikroorganisme,” imbuh Terawan.

    Terawatan pun mengajak mengajak akademisi, peneliti, dan mahasiswa bergerak aktif dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang medis.

    “Penyakit makin berkembang maka ilmu pengetahuan juga harus terus berkembang,” ujar Terawan.

    Terawan mengatakan, pengembangan ⁠ilmu kesehatan menjadi tanggung jawab bersama. Terawan menegaskan siapa saja dan negara mana pun bisa melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan.

    “Kampus bisa menjadi motor penggerak penelitian ilmu kesehatan,” imbuhnya.

    Namun, Terawan menekankan pentingnya semua pihak, termasuk negara lain, berkolaborasi dalam pengembangan ilmu kesehatan. Menurut dia, Indonesia mampu mengembangkan Immunotheraphy Nusantara dengan sumber daya yang tersedia.

    “Intinya ialah kolaborasi dan penelitian berkelanjutan. Sumber bisa berasal dari mana saja,” ucapnya.

    Terawan juga meyakini Immunotheraphy Nusantara bisa menjadi sumbangan Indonesia untuk dunia. 

    “Sistem  Immunotheraphy Nusantara dihasilkan oleh para peneliti dari Indonesia agar perkembangan ilmu kesehatan bisa bermanfaat untuk dunia,” ucapnya.