Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Perbandingan Harga Beras RI vs Negara Asia Tenggara

    Perbandingan Harga Beras RI vs Negara Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras di Indonesia kembali menjadi sorotan ketika pemerintah merombak aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.

    Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa per 1 Agustus 2025, rata-rata harga beras premium secara nasional masih berada di atas HET, kendati mulai menunjukkan tren penurunan.

    Harga beras premium di zona 1 tercatat turun dari Rp15.497 menjadi Rp15.486 per kg, zona 2 relatif stagnan dari Rp16.591 menjadi Rp16.590, sedangkan harga di zona 3 melandai dari Rp18.390 menjadi Rp18.298 per kg.

    Terkait ini, Bapanas tengah mematangkan regulasi terkait dengan pengaturan HET beras dan klasifikasi mutu beras.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa nantinya akan diterapkan periode transisi untuk penerapan aturan baru tersebut.

    “Akan ada pembedaan harga di daerah sentra produksi dengan harga di Indonesia Tengah dan Timur. Itu juga kita harus atur karena tidak mungkin Indonesia yang luas ini dengan satu harga tanpa ada zonasi,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Namun demikian, dia menyebut bahwa keputusan final di meja Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan bahwa kelas mutu beras dari premium dan medium akan disederhanakan menjadi beras reguler dan beras khusus.

    Pengaturan HET disebut hanya akan berlaku untuk beras reguler sebagai batas atas di pasaran, sedangkan regulasi anyar beras khusus mengharuskan pelaku usaha untuk memegang sertifikat terhadap merek terkait.

    Perbandingan Harga Beras RI dan Negara Lain

    Mengacu data Global Product Prices per April 2025, harga rerata beras dari 80 negara yang dihimpun mencapai US$2,18 atau setara dengan Rp35.712,76 per kg (asumsi kurs Rp16.382). Nominal tersebut berlaku untuk beras putih bulir panjang ukuran 1 kg.

    Berdasarkan data yang sama, harga beras paling rendah tercatat di Bangladesh sebesar US$0,61 per kg alias senilai Rp9.993,02. Sementara itu, Jepang mencatatkan harga beras tertinggi senilai US$6,34 per kg atau setara dengan Rp103.861,88.

    Menilik negara-negara kawasan Asia Tenggara, harga beras di Indonesia tertera sebesar US$0,91 atau setara dengan Rp14.900 per kg. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-76 negara dengan harga beras termahal di dunia.

    Lebih lanjut, terdapat Vietnam yang memiliki harga beras senilai US$0,99 alias senilai Rp16.218 per kg. Vietnam pun berada satu setrip di atas Tanah Air alias urutan ke-75.

    Pada peringkat ke-71, Thailand memiliki rerata harga beras senilai US$1,08 atau setara dengan Rp17.692,56 per kg. Dua peringkat di atasnya atau pada urutan ke-69, Singapura membukukan harga beras per kg yang mencapai US$1,16 atau senilai Rp19.003,12.

    Selain itu, terdapat Filipina di peringkat ke-64 dengan rata-rata harga sejumlah US$1,44 atau Rp23.590,08 per kg. Malaysia tercatat memiliki harga beras termahal di kawasan Asia Tenggara atau peringkat ke-19 di dunia, dengan nilai US$2,71 atau sekitar Rp44.395,22 per kg.

  • Kinerja dagang Indonesia masih positif di tengah perang tarif

    Kinerja dagang Indonesia masih positif di tengah perang tarif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag: Kinerja dagang Indonesia masih positif di tengah perang tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kinerja perdagangan Indonesia pada semester 1 tahun 2025 mencapai 19,48 miliar dolar AS yang menunjukkan pertumbuhan positif di tengah isu geoekonomi.

    Budi menyebut surplus tertinggi disumbang oleh perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 9,92 miliar dolar AS, disusul dengan India 6,64 miliar dolar AS dan Filipina 4,36 miliar dolar AS.

    “Surplus kita tertinggi adalah ke Amerika yaitu menyumbangkan surplus yang tertinggi sampai semester 1 ini sebesar 9,92 miliar dolar AS. Ini pertanda bahwa produk-produk Indonesia masih punya daya saing meskipun ini belum diberlakukan tarif resiprokal,” kata Budi di Jakarta, Senin.

    Surplus perdagangan juga terjadi di kawasan seperti ASEAN sebesar 9,6 miliar dolar AS, Uni Eropa 3,8 miliar dolar AS dan Eurasia sebesar 0,007 miliar dolar AS.

    Menurut Budi, surplus neraca perdagangan untuk kawasan Uni Eropa diperkirakan akan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, apalagi setelah diberlakukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA).

    “Harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik, bahwa sebelum diberlakukan IEU CEPA pun, ekspor kita terus mengalami peningkatan termasuk dengan Eurasia,” ujarnya.

    Komoditas ekspor nonmigas dengan pertumbuhan tertinggi di semester 1 2025 adalah kakao dan olahannya tumbuh 129,86 persen; kopi, teh dan rempah-rempah 86,50 persen; timah dan barang daripadanya 80,88 persen; aluminium dan barang daripadanya 74,35 persen; dan berbagai produk kimia 54,12 persen.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan pada semester 1 2025. Lima negara penyumbang defisit terbesar adalah Tiongkok 10,69 miliar dolar AS, Australia 2,39 miliar dolar AS, Thailand 0,62 miliar dolar AS, Jerman 0,45 miliar dolar AS, Jepang 0,35 miliar dolar AS.

    Lebih lanjut, kata Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki strategi untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan, khususnya dengan Amerika Serikat untuk menghadapi tarif resiprokal.

    Beberapa di antaranya adalah intensifikasi perundingan dan diplomasi dengan Amerika Serikat, meningkatkan diplomasi perdagangan regional dan multilateral, menekankan pentingnya rule-based trade, perluasan pasar ekspor melalui percepatan perundingan dagang dan promosi ekspor.

    Selain itu, penataan kebijakan perdagangan, pengamanan pasar dalam negeri dan menjaga keberlanjutan industri nasional, optimalisasi kelembagaan dan instrumen pengamanan perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ekspor.

    “Kita sekarang tahun ini sudah banyak menyelesaikan perjanjian dagang, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pasar Afrika. Jadi walaupun ke pasar Afrika itu sudah kita mulai, tetapi Afrika itu kebanyakan maunya perundingannya per kawasan,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Apindo Expo & UMKM Fair diharap naikkan penetrasi UMKM di rantai pasok

    Apindo Expo & UMKM Fair diharap naikkan penetrasi UMKM di rantai pasok

    Bandung (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan Apindo Expo & UMKM Fair 2025 di Bandung yang dimulai Senin, dapat meningkatkan penetrasi UMKM Indonesia yang jumlahnya di atas 66 juta unit, pada rantai pasok nasional dan global.

    Pasalnya, kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, dalam data yang dimilikinya, meski UMKM berkontribusi terhadap 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, hanya 7 persen UMKM terhubung ke rantai pasok domestik, dan 4,1 persen ke pasar global. Tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Vietnam (24 persen), Thailand (29 persen), dan Singapura (41 persen).

    “UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi nasional, mereka adalah agen transformasi. Acara ini harus jadi momentum perubahan nyata. UMKM harus jadi bagian utama dalam peta ekonomi nasional yang baru,” kata Shinta di salah satu hotel di Bandung, Senin.

    Untuk mendorong penetrasi UMKM ke rantai pasok yang lebih masif, Shinta menyampaikan pentingnya semangat “Indonesia Incorporated”, yakni kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi.

    “Ini untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh, efisien, dan terbuka terhadap inovasi. Kita harus buka akses, bangun jejaring, dan dorong UMKM agar jadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Shinta.

    Di lokasi yang sama, Ketua DPD Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyebut Apindo Expo dan UMKM Fair 2025 ini sebagai wujud nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

    Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.

    “Ini bukan hanya ajang pameran, tapi platform strategis untuk memperluas jaringan, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat keterlibatan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ning.

    Apindo Expo & UMKM Fair 2025 ini, jadi bagian dari Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO ke-34 yang mengangkat tema besar transformasi dan akselerasi UMKM Indonesia dalam rantai pasok nasional dan global.

    Sebanyak 34 pelaku UMKM dari berbagai sektor unggulan seperti kuliner, kerajinan, batik, fesyen, dan produk lokal lainnya berpartisipasi dalam pameran ini.

    Expo dan UMKM Fair ini juga menghadirkan berbagai sesi workshop tematik, pelatihan, dan diskusi kebijakan yang membahas tantangan krusial seperti digitalisasi, pembiayaan inklusif, inovasi produk, hingga ekspor.

    Kemudian dilakukan peluncuran buku panduan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk UMKM. Serta sebagai bentuk komitmen konkret, dilakukan penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha besar dan UMKM.

    Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Apindo, Ronald Walla, mengatakan hal ini karena ekspor tersebut tidak hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai platform kolaboratif antara UMKM, dunia usaha, pemerintah, investor, hingga akademisi.

    Ronald juga mengatakan isu-isu pembiayaan dan keterhubungan juga menjadi sorotan dalam ajang ini, mengingat survei Apindo mengungkap bahwa 51 persen UMKM masih kesulitan akses pembiayaan, dan 80 persen bergantung pada modal pribadi.

    “Sehingga Expo ini diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi gap tersebut,” ujarnya.

    Salah satu inisiatif strategis Apindo, adalah program Apindo UMKM Merdeka (AUM) yang mengusung pendekatan pentahelix, dengan tahun 2024 mereka telah menjangkau 425 UMKM di sembilan provinsi dan akan diperluas pada 2025 melalui program seperti Green Jobs, integrasi ke e-katalog, serta kolaborasi dengan Diplomat Success Challenge dan Magang Berdampak.

    “AUM adalah strategi konkret membangun ekosistem UMKM yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal dari masing-masing daerah. Karena peran Apindo sebagai enabler dan advokator, yakni tidak hanya memberikan panggung, tapi juga memperjuangkan kebijakan dan menciptakan ruang kolaborasi yang mendorong UMKM naik kelas,” kata Ronald menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Naik Kelas, Apindo Expo 2025 Dorong Kolaborasi Nasional

    UMKM Naik Kelas, Apindo Expo 2025 Dorong Kolaborasi Nasional

    Bandung, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara resmi membuka Apindo Expo & UMKM Fair 2025 sebagai bagian dari agenda strategis Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIV yang digelar di eL Royale Hotel, Bandung, Jawa Barat.

    Acara ini menghadirkan 34 booth yang diisi oleh anggota Apindo serta pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti kerajinan tangan, kuliner, fesyen, batik, dan produk lokal unggulan lainnya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menekankan peran krusial UMKM dalam perekonomian nasional.

    “UMKM Indonesia yang berjumlah lebih dari 66 juta unit berperan menjaga daya tahan ekonomi, bahkan dalam situasi krisis, dengan menciptakan dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional serta menopang produktivitas melalui kontribusi 61% terhadap PDB,” ujarnya.

    Namun, Shinta menyoroti tantangan besar yang dihadapi UMKM dalam menembus pasar global. Saat ini, hanya 7% UMKM yang terhubung dengan rantai pasok domestik dan hanya 4,1% yang berhasil masuk ke global value chain. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia pun masih tertinggal dibanding negara tetangga, yakni 15,7%, jauh di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%).

    Mengusung semangat GROW (Grit, Resilience, Opportunity, Win Together), Shinta mengajak seluruh elemen bangsa untuk tak sekadar mengapresiasi UMKM, tetapi juga membangun ekosistem agar mereka bisa naik kelas.

    “Dukungan terhadap UMKM adalah bagian dari semangat Indonesia Incorporated, yaitu membangun ekosistem ekonomi kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, korporasi, UMKM, masyarakat, dan akademisi,” lanjutnya.

    Apindo Expo & UMKM Fair 2025 tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga simbol komitmen terhadap transformasi ekonomi inklusif. Shinta turut mengapresiasi peran DPP APINDO Jawa Barat sebagai tuan rumah.

    “Sinergi antara pengurus pusat dan daerah APINDO menjadi model nyata bagaimana kolaborasi bisa menciptakan ruang tumbuh lebih luas bagi UMKM,” katanya.

    “Komitmen ini akan terus diperluas ke seluruh DPP APINDO agar pemberdayaan UMKM menyentuh semua lapisan, dari kota hingga perbatasan,” tambahnya.

    Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Apindo Ronald Walla menegaskan, Apindo bukan sekadar asosiasi, melainkan mitra strategis UMKM.

    “Kami hadir sebagai enabler dan advokator. Expo ini menciptakan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan ekspansi usaha bagi UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.

    “APINDO juga memperjuangkan kebijakan yang berpihak dan mendorong kemitraan adil antara usaha besar dan kecil-menengah,” tambah dia.

    Expo ini mempertemukan pelaku UMKM dengan usaha besar, pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan dalam satu ekosistem kolaboratif.

    Tak hanya pameran produk, rangkaian kegiatan juga meliputi workshop tematik, pelatihan, diskusi kebijakan, penandatanganan MoU, hingga peluncuran buku panduan ESG untuk UMKM.

    Apindo mencatat sejumlah tantangan utama UMKM, termasuk keterbatasan akses pembiayaan (51% kesulitan), dominasi modal pribadi (80%), dan rendahnya integrasi dalam rantai pasok global (4,1%). Ini menyebabkan Indonesia tertinggal dari Vietnam (24%), Thailand (29%), dan Singapura (41%).

    Menjawab tantangan ini, Apindo konsisten menjalankan program unggulan APINDO UMKM Merdeka (AUM) yang mengusung semangat kolaborasi pentahelix. Pada 2024, program ini telah menjangkau 425 UMKM di 9 provinsi, melibatkan 247 mahasiswa, 173 mentor, dan 27 perusahaan mitra.

    Untuk 2025, AUM diperluas dengan inisiatif seperti, sosialisasi green jobs dan green UMKM, integrasi dengan Diplomat Success Challenge (DSC), masuk ke e-katalog LKPP, dan kolaborasi program Magang Berdampak dan PRIMA PTKI

    “AUM adalah strategi clusterisasi pembangunan UMKM dari masing-masing DPP, untuk membangun ekosistem yang terstruktur dan terukur,” ujar Ronald.

    Sementara Ketua DPP APINDO Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyebut, Expo & UMKM Fair 2025 sebagai platform strategis, bukan sekadar ajang pameran.

    “Acara ini menjembatani kepentingan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ini ruang bagi UMKM untuk memperluas jaringan sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Ning juga menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan Kota Bandung.

    “Kami percaya kemajuan ekonomi harus dimulai dari akar rumput. Expo ini menjadi contoh nyata sinergi antara dunia usaha dan pemerintah yang membawa dampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Apindo juga mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Expo & Fair 2025 sebagai langkah nyata untuk membuka akses pasar, mendorong ekspor, dan menjadikan UMKM sebagai motor ekonomi.

    “Apindo Expo & UMKM Fair 2025 adalah bentuk nyata transformasi menuju ekonomi inklusif dan berdaya saing dalam kerangka Indonesia Emas 2045,” tegas Shinta.

  • Negosiasi Rampung September 2025, Tarif Resiprokal AS-Indonesia Bisa Turun Lagi? – Page 3

    Negosiasi Rampung September 2025, Tarif Resiprokal AS-Indonesia Bisa Turun Lagi? – Page 3

    Menurutnya, tarif 19 persen bagi produk asal RI masih lebih baik dari sejumlah negara tetangga. Diantaranya, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Kamboja kena tarif sama yakni 19 persen. Sementara itu, Vietnam dikenakan tarif 20-40 persen, Brunei Darussalam 25 persen, serta Laos dan Myanmar sebesar 40 persen.

    “Kalau kita lihat kita ini dapat tarif resiprokal 19 persen, artinya ini tarif yang cukup bagus atau tarif yang kecil di negara-negara Asean termasuk beberapa negara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand,” ungkapnya.

    Pada akhirnya, Budi tetap akan menghitung potensi pasar AS bagi produk Indonesia. “Kita melihat lagi pasar di Amerika, artinya kalau pasarnya ke Amerika tetap bergairah terus berarti kesempatan kita akan semakin besar karena kita mendapat tarif yang lebih bagus dibanding negara lain,” tuturnya.

     

  • Gokil! Motor Bebek Petualang Yamaha PG-1 Bakal Disuntik Mesin 155 cc VVA

    Gokil! Motor Bebek Petualang Yamaha PG-1 Bakal Disuntik Mesin 155 cc VVA

    Jakarta –

    Yamaha dikabarkan tengah menyiapkan versi terbaru dari motor bebek petualang mini mereka, PG-1, yang bakal hadir dengan mesin lebih bertenaga. Rumor ini berembus kencang setelah PG-1 sukses memikat pasar Asia, termasuk Thailand, Vietnam, dan Filipina, berkat desain retronya yang disebut-sebut mirip Honda CT125 Hunter Cub.

    Mengutip situs Young Machine, beredar kabar Yamaha tengah menggarap varian baru bernama PG-155 bermesin 155 cc lengkap dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA).

    Yamaha PG-1 Foto: Dok. Yamaha

    Sekadar informasi, saat ini PG-1 dipasarkan dengan mesin berkapasitas 113,7 cc berkarburator, yang cocok untuk penggunaan harian dan jalur semi-offroad. Namun, para penggemar motor ini di Jepang dan Asia rupanya menginginkan versi yang lebih bertenaga untuk mendukung perjalanan jarak jauh.

    Yamaha disebut-sebut akan mengadopsi mesin 155 cc berpendingin cairan yang digunakan pada YZF-R15. Mesin tersebut dikenal responsif dengan teknologi VVA dan bisa menyemburkan tenaga sekitar 19 dk dengan kecepatan puncak diperkirakan menembus 120 km/jam.

    Mesin baru ini bukan hanya menjanjikan tenaga lebih besar, tetapi juga diklaim memenuhi standar emisi Jepang dan Eropa. Hal ini membuat PG-155 berpotensi jadi motor bebek petualang dengan performa mumpuni namun tetap ramah lingkungan.

    Yamaha YZF-R15 Foto: Dok. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

    Secara desain, PG-155 kabarnya tetap mempertahankan ciri khas PG-1 dengan bodi nuansa retro yang simpel namun tangguh. Rangkanya dirancang kokoh dengan ground clearance tinggi dan posisi berkendara nyaman untuk melibas jalur aspal maupun jalan tanah.

    Dengan sokongan mesin 155 cc, motor ini digadang-gadang mampu menawarkan pengalaman touring yang lebih menyenangkan bagi pengendara yang ingin mengendarai motor bernuansa klasik, namun tetap bertenaga.

    Meski Yamaha belum memberikan konfirmasi resmi, rumor ini makin santer karena tingginya permintaan dari para pecinta motor bebek petualang di Asia, terutama Jepang. Jika benar terwujud, PG-155 diperkirakan akan mengalami beberapa penyesuaian teknis, mulai dari penguatan rangka, perubahan sistem transmisi, hingga penambahan radiator untuk mendukung sistem pendingin cairan.

    (lua/rgr)

  • MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    Jakarta (ANTARA) – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mencatat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 lebih dari 1,5 juta ton CO2e dibandingkan tahun dasar 2019.

    Jumlah tersebut, menurut Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, melampaui target perusahaan untuk 2025 yaitu sebesar 1,08 juta ton CO2e atau setara 20 persen dari total emisi tahun dasar 2019.

    “Pengurangan emisi adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. MedcoEnergi terus menjalankan berbagai inisiatif pengurangan emisi yang dilakukan secara paralel dengan operasi kami di lapangan,” ujar dia.

    Penurunan emisi tersebut, lanjut Ronald, merupakan bagian dari rencana jangka panjang MedcoEnergi, yang menargetkan Net Zero emisi GRK Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060.

    Dalam pelaksanaannya, menurut dia, perusahaan menjalankan sejumlah inisiatif, antara lain efisiensi dan pengurangan emisi yang diterapkan di seluruh wilayah operasi, baik di Indonesia maupun aset internasional.

    Lebih jauh, Ronald mengatakan pada 2024, MedcoEnergi menerapkan 43 inisiatif di berbagai aset dengan puncak pengurangan emisi GRK tahunan mencapai 181.727 ton CO2e.

    Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan penghindaran gas suar (flare avoidance) di Blok Corridor, yaitu sebesar 53.713 ton CO2e.

    Pengurangan emisi juga diperoleh dari optimalisasi proses produksi untuk efisiensi penggunaan bahan bakar gas, dan mengurangi emisi gas metana.

    Ia mengatakan di wilayah offshore, panel surya digunakan untuk mendukung kebutuhan energi di beberapa anjungan di South Natuna Sea Block B dan Blok Sampang.

    Penggunaan panel surya juga diterapkan pada operasi aset onshore di Indonesia. Konversi penggunaan genset ke sistem kelistrikan dilakukan di Oman, Grati Facilities (Jawa Timur), dan Rawa Gas Plant (Sumatra Selatan). Selain itu penggunaan biodiesel telah diimplementasikan untuk kapal suplai di Thailand.

    “Upaya pengurangan emisi dilakukan dengan mengacu pada standar teknis dan lingkungan yang berlaku. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan diperluas seiring transformasi Perusahaan menuju operasi yang lebih efisien dan rendah karbon,” ujar Ronald.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Intip Negara Pesaing Berat Produk Ekspor Indonesia ke AS – Page 3

    Intip Negara Pesaing Berat Produk Ekspor Indonesia ke AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Budi Santoso mulai ancang-ancang antisipasi pesaing produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS). Menyusul rencana tarif resiprokal baru yang akan berlaku dalam waktu dekat.

    Budi menyampaikan saat ini sedang menghitung potensi produk RI ke pasar AS atas tarif impor baru yang telah disepakati. Termasuk mengintip negara-negara pesaing produk serupa di pasar tersebut.

    “Kita juga sudah mulai mengintip dari 10 produk ekspor kita, produk utama kita, siapa pesaingnya, pesaing dari 10 produk itu berapa dapat tarif resiprokal dan saya pikir kita masih kompetitif dengan tarif-tarif yang diberikan kepada pesaing kita,” kata Budi dalam Konferensi Pers Kinerja Ekspor Semester I, di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, tarif 19 persen bagi produk asal RI masih lebih baik dari sejumlah negara tetangga. Diantaranya, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Kamboja kena tarif sama yakni 19 persen. Sementara itu, Vietnam dikenakan tarif 20-40 persen, Brunei Darussalam 25 persen, serta Laos dan Myanmar sebesar 40 persen.

    “Kalau kita lihat kita ini dapat tarif resiprokal 19 persen, artinya ini tarif yang cukup bagus atau tarif yang kecil di negara-negara ASEAN termasuk beberapa negara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand,” ungkapnya.

    Pada akhirnya, Budi tetap akan menghitung potensi pasar AS bagi produk Indonesia. “Kita melihat lagi pasar di Amerika, artinya kalau pasarnya ke Amerika tetap bergairah terus berarti kesempatan Indonesia akan semakin besar karena kita mendapat tarif resiprokal yang lebih bagus dibanding negara lain,” tuturnya.

     

  • Pemerintah rilis aturan baru pajak kripto, Tokocrypto siap beradaptasi

    Pemerintah rilis aturan baru pajak kripto, Tokocrypto siap beradaptasi

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu platform perdagangan aset kripto, Tokocrypto menyampaikan pihaknya telah siap untuk beradaptasi terhadap aturan baru pajak kripto yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025.

    Menanggapi kebijakan itu, CEO Tokocrypto Calvin Kizana memberikan apresiasi atas terbitnya PMK 50/2025 yang menandai pengakuan lebih besar terhadap aset kripto sebagai aset keuangan digital.

    “Skema perpajakan baru ini cukup progresif. Dengan penghapusan PPN dan hanya mengenakan PPh final saat penjualan, investor kini mendapatkan kepastian dan efisiensi dalam bertransaksi,” ungkap Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Namun, ia menyoroti bahwa tarif pajak kripto masih lebih tinggi dibanding pasar saham dan sistem PPh final dinilai kurang adil karena tetap dikenakan meskipun investor mengalami kerugian.

    “Ini berbeda dengan sistem capital gain tax yang hanya berlaku saat investor memperoleh keuntungan. Ke depan, kami berharap skema pajak bisa lebih mencerminkan asas keadilan dalam ekonomi digital,” tambahnya.

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan skema pajak baru atas transaksi aset kripto yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi kripto ditetapkan sebesar 0,21 persen untuk perdagangan domestik, dan 1 persen untuk transaksi dengan platform luar negeri.

    Ketentuan baru ini juga menghapus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aset kripto, seiring dengan pergeseran status aset kripto menjadi setara dengan surat berharga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.

    Pemerintah menegaskan bahwa reformasi pajak ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan industri kripto di Indonesia, yang mencatat lonjakan nilai transaksi tiga kali lipat pada 2024 menjadi Rp650 triliun dan memiliki lebih dari 20 juta investor, melampaui jumlah investor pasar saham.

    Langkah ini diambil untuk menstandardisasi pasar, meningkatkan pendapatan negara, serta mendorong transaksi melalui bursa lokal dengan tarif pajak yang lebih kompetitif.

    Dalam penerapan aturan itu, Calvin menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur teknis dalam menghadapi perubahan ini. Tokocrypto, menurutnya, tengah melakukan konsolidasi internal dan penyesuaian sistem transaksi serta pelaporan pajak agar implementasi berjalan optimal.

    “Kami telah mengusulkan masa transisi minimal satu bulan sejak PMK diterbitkan. Ini penting agar semua platform memiliki waktu yang cukup untuk penyesuaian dan edukasi kepada pengguna,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap transaksi aset kripto di platform luar negeri demi menciptakan level playing field yang adil bagi pelaku industri lokal.

    Kebijakan pajak kripto Tanah Air berbeda dengan sejumlah negara lain. India tetap memberlakukan tarif tinggi sebesar 30 persen dan belum membuka peluang untuk ETF Bitcoin.

    Di Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengusulkan penghapusan pajak capital gain atas kripto untuk mendorong adopsi. Sementara itu, Thailand membebaskan pajak penghasilan pribadi bagi pengguna exchange lokal hingga 2029, sebagai upaya memperkuat posisinya sebagai hub kripto di Asia Tenggara.

    Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia berharap kebijakan baru ini dapat memperkuat posisi industri kripto nasional, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif di tingkat global.

    “Kami berharap kebijakan pajak yang lebih fleksibel dan adaptif ini dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia. Di sisi lain, kami mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi pelaku industri kripto nasional guna mendukung inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap inklusi keuangan digital di Indonesia,” tutup Calvin.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rekam Medis Ketahuan Buat Bungkus Jajanan, RS Kena Denda Rp 610 Juta

    Rekam Medis Ketahuan Buat Bungkus Jajanan, RS Kena Denda Rp 610 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah rumah sakit swasta besar di Thailand didenda 1,21 juta baht (sekitar Rp 610 juta) setelah rekam medis pasien dalam bentuk dokumen kertas ditemukan digunakan sebagai bungkus camilan.

    Insiden ini merupakan salah satu dari lima kasus besar yang dilaporkan pada oleh Komite Perlindungan Data Pribadi Pemerintah Thailand (Personal Data Protection Committee/PDPC), bersamaan dengan pengenaan sanksi terhadap sejumlah pihak karena melanggar undang-undang pelindungan data.

    Rumah sakit yang tidak disebutkan namanya itu menjadi sorotan setelah dokumen dari registrasi pasiennya ditemukan digunakan sebagai kantong untuk camilan renyah yang dikenal dengan nama lokal Khanom Tokyo.

    Investigasi yang dilakukan oleh PDPC mengungkap bahwa lebih dari 1.000 dokumen penting telah salah kelola setelah dikirim untuk dimusnahkan.

    Pihak rumah sakit mengaku telah menyerahkan proses pemusnahan dokumen kepada sebuah usaha kecil, namun mereka gagal melakukan pengawasan. Pemilik usaha tersebut mengakui kesalahannya, dan menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut bocor setelah disimpan di tempat mereka.

    PDPC akhirnya menjatuhkan denda sebesar 1,21 juta baht kepada rumah sakit tersebut. Sementara itu, pemilik usaha pemusnahan dokumen yang lalai didenda sebesar 16.940 baht, demikian dikutip dari Bangkok Post, Senin (4/8/2025).

    Dalam kasus lain, komite mengungkap bahwa sebuah lembaga pemerintah membocorkan data pribadi lebih dari 200.000 warga setelah mengalami serangan siber terhadap aplikasi web miliknya. Data tersebut kemudian dijual di dark web.

    Hasil penyelidikan menunjukkan lemahnya sistem keamanan, seperti penggunaan kata sandi yang mudah ditebak, tidak adanya penilaian risiko, serta ketiadaan perjanjian pemrosesan data dengan pengembang aplikasi web tersebut.

    Total denda sebesar 153.120 baht dijatuhkan kepada lembaga tersebut dan kontraktor swasta yang terlibat.

    Tiga kasus lainnya melibatkan kebocoran data dari pengecer dan distributor daring, dengan nilai denda berkisar antara 500 ribu baht hingga 7 juta baht.

    Sejak tahun 2024, PDPC telah menyelesaikan enam kasus pelanggaran data pribadi dengan total denda mencapai 21,5 juta baht.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]