Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Kolaborasi Telkomsel dan SCKS Corporation, Ciptakan Konektivitas Andal

    Kolaborasi Telkomsel dan SCKS Corporation, Ciptakan Konektivitas Andal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel secara resmi bekerja sama dengan SCKS Corporation untuk menyediakan jaringan router dan konektivitas di Indonesia. VP Enterprise Product Management and Development Telkomsel, Kwok Wai Kiat mengatakan dalam kolaborasi ini, Telkomsel akan memanfaatkan keunggulan perangkat keras SCSK dengan konektivitas dan layanan terkelola (managed services) Telkomsel untuk menyediakan layanan jaringan digital yang andal bagi pelanggan.

    “Dari kerja sama ini kami menargetkan industri manufaktur, retail dan juga finansial. Namun pada awal kerja sama ini kami mendorong pada perusahaan kecil, menengah, hingga besar yang membutuhkan solusi untuk pertumbuhan yang cepat,” jelas Wai Kiat kepada CNBC Indonesia, Kamis (21/8/2025).

    Wai Kiat menambahkan dengan nama besar yang dimiliki SCSK, kerja sama ini dapat menjadi awal dari kolaborasi-kolaborasi lainnya dengan perusahaan dan komunitas Jepang yang ada di Indonesia. Meski begitu, Wai Kiat memastikan pasar Indonesia adalah yang utama ke depannya.

    Oleh karena itu, saat ini Telkomsel dan SCKS Corporation akan membentuk sales team hingga sales support untuk menghadirkan solusi end to end bagi penggunanya.

    “Kami menawarkan layanan terkelola bersama dengan layanan SCKS Corporation sehingga pengguna akan mendapatkan layanan menyeluruh,” tegas Wai Kiat.

    Wai Kiat juga memastikan ke depan kerja sama ini juga akan terus bergerak. Pasalnya, bukan tidak mungkin kerja sama ini akan berlanjut ke eksplorasi yang berhubungan dengan AI, GPU, dan video analitik berbasis AI yang memang menjadi kekuatan Yamaha dan Sumitomo.

    “Kolaborasi ini sangat menjanjikan dan yang pertama di Asia Tenggara. Meski pada awalnya pasar yang ditargetkan adalah Indonesia, kerja sama ini berpotensi untuk menargetkan pasar di Singapura, Thailand, Filipina, Australia, atau India,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Telkomsel Enterprise hadir untuk mendukung berbagai industri di Indonesia dalam menghadapi tantangan melalui solusi digital yang relevan dan adaptif. Kemitraan antara Telkomsel dan SCSK Corporation berpusat pada penyediaan solusi jaringan yang menggabungkan perangkat keras tangguh Yamaha dengan konektivitas dan layanan terkelola Telkomsel.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur jaringan yang hemat biaya, andal, dan dapat dijangkau untuk berbagai sektor di Indonesia, memanfaatkan kesuksesan Yamaha yang telah terbukti di Jepang.

    Dalam kesempatan yang sama, Senior Corporate Officer, General Manager, Network Division, IT Infrastructure Service Business Group, Kenji Ichiba mengatakan sebagai pemimpin pasar di Jepang, SCSK Corporation ingin membawa keahliannya ke Indonesia dengan bekerja sama dengan Telkomsel.

    Menurutnya Telkomsel menjadi partner tepat, terutama dengan posisinya sebagai pemimpin pasar di Indonesia dengan konektivitas jaringan dan jangkauan yang luas.

    “Produk Yamaha akan cocok untuk perkantoran skala kecil, menengah, dan juga besar. Kami berharap bisa menjangkau toko ritel dan banyak perkantoran di berbagai lokasi di Indonesia,” ungkap dia.

    Dia juga menyebutkan Indonesia adalah negara pertama yang diajak kerja sama oleh SCKS. Ke depan menurutnya, kerja sama dengan Telkomsel bukan hanya soal solusi dan layanan namun ke depan makin banyak layanan dan produk.

    “Kami terus mengadakan semacam lokakarya untuk membahas rencana ke depan. Kerja sama ini ke depan bukan hanya akan baik bagi Telkomsel, namun juga Sumitomo yang memiliki lebih banyak layanan di luar Jepang, dan juga Yamaha,” pungkas Kenji.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Karya Luar Biasa Finalis Kontes Fotografer Laut, Banyak di Indonesia

    Karya Luar Biasa Finalis Kontes Fotografer Laut, Banyak di Indonesia

    Fotografer: Sirachai Arunrugstichai Kategori: Harapan Lokasi: Thailand “Seorang akuarium memegang toples kaca berisi embrio tahap awal hiu macan tutul Indo-Pasifik (Stegostoma tigrinum), wadah telurnya dikeluarkan untuk percobaan pembesaran di Aquaria Phuket, salah satu akuarium swasta terbesar di Thailand,” kata Arunrugstichai.

    “Sejak 2023, program pengembangbiakan yang dijalankan oleh staf akuarium telah menghasilkan lebih dari 40 anak hiu dari spesies yang terancam punah ini, yang terdaftar dalam Daftar Merah IUCN. Aquaria Phuket kini bekerja sama dengan Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir, ReShark, WildAid, Ocean Blue Tree, dan mitra swasta dalam Proyek StAR (Augmentasi dan Pemulihan Stegostoma tigrinum) Thailand, yang akan memperkenalkan kembali hiu-hiu ini ke alam liar, mulai Agustus 2025.” Foto: Ocean Photographer of the Year

  • Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja memang sudah sepakat melakukan gencatan senjata sekitar tiga minggu lalu. Namun, kedua negara masih berperang di dunia maya demi memenangkan simpati internasional dan menggalang dukungan di dalam negeri.

    Sejak rentetan roket kiriman Kamboja menghantam Thailand pada 24 Juli silam yang kemudian dibalas serangan udara Thailand, pasukan media sosial Kamboja serta saluran media berbahasa Inggris yang dikontrol negara, menyebar tudingan dan hasutan yang sebagian besar tidak sesuai fakta.

    Taktik ini berhasil karena masyarakat Thailand yang juga memiliki masalah kepercayaan pada pemerintahnya menjadi mudah terpecah. Selain itu, dunia internasional juga belum berpihak pada Thailand.

    Alhasil, sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama seabad ini makin meruncing dalam strategi berbeda.

    Adu informasi di media sosial

    Dengan memanfaatkan teknologi, Kamboja seolah piawai mengolah informasi. Padahal sebagian besar informasi yang dibagikan di media sosial kerap merupakan misinformasi dan disinformasi.

    Misalnya, Kamboja melaporkan pesawat tempur F16 Thailand telah ditembak jatuh dengan mengunggah gambar sebuah pesawat yang terbakar jatuh dari langit. Namun foto itu berasal dari Ukraina yang juga tengah berperang dengan Rusia.

    Tuduhan lain yang tidak berdasar adalah Thailand disebut telah menjatuhkan gas beracun disertai gambar pesawat pengebom air yang menjatuhkan bahan pemadam kebakaran berwarna merah muda. Faktanya, gambar itu adalah situasi kebakaran hutan di California beberapa waktu lalu.

    Bangkok juga gagal menyampaikan argumennya bahwa Kamboja bertanggung jawab atas eskalasi konflik dengan Thailand setelah menyerang pertama kali menggunakan roket sehingga menewaskan beberapa warga sipil Thailand.

    “Persepsinya Kamboja tampil lebih gesit, lebih tegas, dan lebih mengerti media. Sedangkan, Thailand selalu selangkah di belakang,” kata Clare Patchimanon, dalam siniar Lembaga Penyiaran Publik Thailand, Media Pulse.

    Mantan pemimpin Kamboja Hun Sen secara rutin menulis di Facebook untuk menuduh Thailand melanggar gencatan senjata (Hun Sen/ Facebook)

    Kondisi ini merupakan dampak dari hubungan pemerintah dan militer Thailand yang tidak harmonis. Bukan rahasia lagi, pemerintah Thailand yang didominasi Partai Pheu Thai pimpinan miliarder Thaksin Shinawatra berseberangan dengan militer Thailand.

    Situasi ini makin buruk pada Juni lalu.

    Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja dan teman lama Thaksin, membocorkan percakapan telepon pribadi yang dilakukannya dengan putri Thaksin yaitu Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

    Paetongtarn memohon kepada Hun Sen untuk membantu menyelesaikan problem di perbatasan dan mengeluh jenderal tentara Thailand yang memimpin pasukan di sana menentangnya.

    Jenderal yang dimaksud adalah Letnan Jenderal Boonsin Padklang, komandan Angkatan Darat ke-2 yang kini cukup populer di Thailand dan punya banyak penggemar karena nasionalismenya yang tinggi walau bertentangan dengan pemerintah.

    Bocornya percakapan itu menyebabkan kegemparan politik di Thailand. Hal ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi memberhentikan Paetongtarn yang kemudian sangat melemahkan pemerintah ketika krisis perbatasan bereskalasi.

    Sementara itu, Hun Sen berada di atas angin. Secara teknis, ia telah menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet. Namun, pengaruhnya setelah berkuasa hampir 40 tahun masih kuat. Tentara, partai yang berkuasa, dan media masih berada di bawah kendalinya.

    Sejak awal, Hun Sen rutin mengunggah foto-foto dirinya mengenakan seragam, tentara atau sedang meneliti peta militer dengan keterangan bernada mengejek Thailand dalam bahasa Khmer dan Inggris di halaman Facebook-nya.

    “Hun Sen sangat cerdas,” kata Sebastian Strangio, penulis buku Hun Sen’s Cambodia yang berisi laporan tentang kepemimpinannya.

    “Dia telah menggunakan taktik asimetris untuk memperlebar perpecahan yang sudah ada di Thailand. Dan fakta bahwa Kamboja sangat pandai dalam memainkan peran sebagai korban telah memberinya senjata ampuh lain untuk melawan Thailand di arena internasional,” sambung Strangio.

    BBC/ Jonathan HeadSeorang ahli bahan peledak Thailand menunjukkan cara mendeteksi ranjau di dekat lokasi seorang tentara Thailand terluka akibat ranjau darat pada 9 Agustus

    Meski motifnya dalam bermusuhan dengan keluarga Shinawatra masih belum jelas, tampaknya ia sedang mempersiapkan konflik yang lebih besar di perbatasan.

    Para pejabat Thailand mengakui mereka kesulitan melawan strategi yang digunakan pihak Kamboja.

    “Ini sangat berbeda dengan perang informasi yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar Russ Jalichandra, wakil menteri luar negeri Thailand, kepada BBC.

    “Apa yang kami katakan harus kredibel dan dapat dibuktikan. Itulah satu-satunya senjata yang dapat kita gunakan untuk bertarung dalam perang ini. Dan kita harus berpegang teguh pada hal itu meski kadang kita tidak cukup cepat.”

    Sejak kapan sengketa perbatasan berlangsung?

    Thailand selalu berkeras sengketa perbatasannya dengan Kamboja harus diselesaikan secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar. Salah satunya dengan menggunakan Komisi Perbatasan Bersama yang dibentuk kedua negara sejak 25 tahun lalu. Namun, Kamboja ingin sengketa tersebut dibawa ke tingkat internasional.

    Kamboja adalah negara pertama yang mengajukan konflik perbatasan ini ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu. Kamboja juga telah meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan letak perbatasan tersebut. Hal ini menciptakan dilema pada Thailand.

    Sebab, Thailand tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional seperti banyak negara lain. Selain itu, ada ingatan kolektif Thailand mengenai kekalahan dan penghinaan di Mahkamah Internasional berkaitan sengketa perbatasan.

    Baik Thailand maupun Kamboja telah merekam kenangan pahit tentang kehilangan wilayah.

    Di pihak Kamboja, kenangan itu mengenai Kerajaan Khmer yang dulunya kuat tapi menjadi miskin karena perang dan revolusi akibat ambisi kerajaan-kerajaan tetangganya yang lebih besar.

    Di pihak Thailand, kenangan pahit tersebut adalah ketika kerajaan itu dipaksa mengorbankan wilayah pada awal abad ke-20 untuk mencegah kekuasaan kolonial Prancis atau Inggris.

    Saat Thailand menyetujui perbatasan baru dengan Kamboja yang diduduki Prancis, mereka mengizinkan pembuat peta dari Prancis untuk menggambar peta.

    Namun ketika Kamboja menjadi negara merdeka pada 1953, pasukan Thailand menduduki kuil Khmer yang disebut Preah Vihear atau Khao Phra Viharn dalam bahasa Thailand. Lokasi kuil berada di puncak tebing yang menjadi penanda perbatasan.

    Cambodian Mine Action Centre (CMAC)Pejabat Kamboja menunjukkan apa yang mereka duga sebagai kerusakan di kuil Preah Vihear akibat penembakan yang dilakukan oleh tentara Thailand

    Pihak Thailand berargumen bahwa kartografer Prancis telah melakukan kesalahan dengan memindahkan perbatasan dari daerah aliran sungai sebagai garis pemisah yang telah disepakati dan menempatkan kuil tersebut di Kamboja.

    Mahkamah Internasiona memutuskan bahwa terlepas dari kekurangan peta tersebut, Thailand gagal membuktikan wilayah itu adalah milik mereka 50 tahun sebelumnya.

    Penguasa militer Thailand saat itu terkejut dengan hasil keputusan tersebut dan ingin menyerang Kamboja, Namun, para diplomat Thailand membujuknya untuk menerima putusan tersebut dengan berat hati.

    Sensitivitas Thailand atas kekalahan pada 1962 membuat negara itu secara politis tidak menerima peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yang tersisa.

    Hal ini memungkinkan Hun Sen untuk menggambarkan Thailand sebagai negara yang menentang hukum internasional.

    Ranjau darat Kamboja

    Kini, Thailand melawan narasi Kamboja lebih efektif, yaitu penggunaan ranjau darat. Kedua negara adalah penandatangan Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan ranjau anti-personel.

    Kamboja memiliki warisan traumatis sebagai salah satu negara yang paling banyak menggunakan ranjau darat di dunia. Jadi, tuduhan Thailand bahwa tentara Kamboja memasang ranjau anti-personel baru di sepanjang perbatasan, yang menyebabkan banyak tentara Thailand terluka, merupakan tuduhan yang janggal bagi pemerintah Kamboja.

    Awalnya, Kamboja menepis tuduhan tersebut, dengan mengatakan ranjau-ranjau itu adalah ranjau-ranjau tua yang tersisa dari perang saudara pada 1980-an.

    Pemerintah Thailand kemudian membawa sekelompok diplomat dan wartawan ke perbatasan untuk menunjukkan apa yang mereka temukan.

    Di atas sebuah meja di hutan, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan, terdapat kumpulan amunisi yang menurut tim penjinak ranjau Thailand ditemukan dari area yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Kamboja.

    Di antara amunisi-amunisi itu terdapat lusinan cakram plastik tebal berwarna hijau dengan diameter sebesar piring. Salah satunya adalah ranjau PMN-2 buatan Rusia yang mengandung sejumlah besar bahan peledak dan cukup untuk menyebabkan kerusakan anggota tubuh yang parah. Beberapa di antaranya terlihat masih baru dan belum pernah diletakkan.

    Hal ini mendorong Kamboja untuk menepis klaim Thailand sebagai tudingan yang tidak berdasar. Namun, BBC diperlihatkan ranjau-ranjau lain yang telah dipersenjatai dan dikubur baru-baru ini, bukan pada 1980-an.

    Atas hal ini, Thailand menyerukan tindakan terhadap Kamboja kepada para penandatangan Konvensi Ottawa lainnya. Thailand meminta negara-negara yang mendukung program-program penghapusan ranjau di Kamboja untuk berhenti mendanai program-program tersebut.

    Thailand berargumen bahwa penolakan Kamboja mengakui adanya ranjau darat atau penolakan menyetujui rencana penghapusan ranjau darat menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan sengketa perbatasan.

    BBC/ Jonathan HeadRanjau PMN-2 buatan Rusia yang menurut militer Thailand baru-baru ini dipasang oleh tentara Kamboja

    Kamboja tak mau kalah. Mereka membalas dengan menuduh Thailand menggunakan amunisi tandan dan peluru fosfor putih. Meski tidak dilarang tapi dapat menimbulkan ancaman bagi non-kombatan; militer Thailand telah mengakui menggunakan amunisi tersebut tapi hanya untuk melawan sasaran militer.

    Kamboja juga telah mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan kerusakan kuil Preah Vihear, sebuah Situs Warisan Dunia, akibat penembakan Thailandhal yang dibantah oleh militer Thailand.

    Tuduhan yang tak henti-hentinya dari kedua negara membuat upaya damai atas sengketa perbatasan mereka tidak mungkin terjadi.

    Hun Sen dan putranya telah diuntungkan secara politis karena dapat menggambarkan diri mereka sebagai pembela tanah Kamboja, tetapi konflik ini telah membuat tantangan politik yang dihadapi oleh pemerintah Thailand menjadi lebih buruk.

    Konflik ini telah memicu permusuhan yang intens antara kubu nasionalis Thailand dan Kamboja. Ratusan ribu pekerja migran Kamboja telah meninggalkan Thailand, yang akan memukul perekonomian Kamboja yang sudah mengalami kesulitan.

    “Kedua belah pihak menggambarkan perbatasan sebagai garis pemisah yang sakral di antara negara mereka,” kata Strangio.

    “Simbolisme ini sangat penting. Hal ini menyangkut pertanyaan yang sangat dalam tentang identitas nasional, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh kedua belah pihak saat ini.”

    Read more about the Thai-Cambodia dispute

    (ita/ita)

  • Kedaulatan Digital, Kunci Masa Depan Penerimaan Pajak

    Kedaulatan Digital, Kunci Masa Depan Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam laporan E-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada 2024 mencapai US$90 miliar, naik 13% dibandingkan dengan 2023 senilai US$80 miliar. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan Gross Merchandise Value (GMV) tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

    Angka tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, bahkan melampaui Thailand (US$33 miliar), Malaysia (US$23 miliar), atau Vietnam (US$16 miliar). Capaian tersebut sering dianggap sebagai bukti kebangkitan ekonomi digital kita.

    Namun, di balik optimisme itu tersimpan pertanyaan penting mengenai sejauh mana negara mampu memastikan lonjakan transaksi digital benar-benar memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak? Sebab, tanpa kendali dan kedaulatan atas data transaksi, pertumbuhan yang mengesankan itu berisiko hanya berakhir menjadi angka-angka di atas kertas, sementara potensi penerimaan negara malah terabaikan.

    RISIKO KEBOCORAN

    Seluruh sistem perpajakan pada dasarnya berangkat dari data. Di era ekonomi konvensional, data transaksi relatif mudah diperoleh karena mayoritas kegiatan ekonomi terjadi dalam wilayah negara dan tercatat melalui sistem perbankan atau laporan keuangan perusahaan domestik. Dengan kata lain, otoritas pajak memiliki akses langsung terhadap informasi yang menjadi basis pengenaan pajak.

    Namun, logika itu mulai bergeser ketika ekonomi merambah ke ranah digital. Transaksi tidak lagi dibatasi oleh batas geografis, melainkan berlangsung lintas negara, lintas sistem pembayaran, bahkan lintas yurisdiksi hukum. Pergeseran ini membuka ruang bagi sejumlah perusahaan digital raksasa seperti Google, Meta, atau Amazon untuk meraup keuntungan besar di Indonesia yang notabene tidak memerlukan kehadiran secara fisik. Layanan iklan digital, langganan aplikasi, atau transaksi e-commerce kerap hanya tercatat dalam server yang berlokasi di luar negeri. Akibatnya, data yang seharusnya menjadi basis pemajakan justru berada di luar jangkauan otoritas pajak.

    Jika data transaksi ekonomi digital tidak sepenuhnya terkendali, maka proses pemungutan pajak ibarat membidik sasaran dalam kabut. Negara hanya bisa mengandalkan laporan sepihak dari perusahaan asing, yang biasanya menuntut insentif sebagai daya tawar untuk meminimalkan beban pajaknya. Di sinilah kedaulatan digital menjadi krusial.

    Ketika negara tidak memiliki kendali penuh atas data transaksi digital, potensi profit shifting atau pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah menjadi keniscayaan. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dapat memanfaatkan celah regulasi dan keterbatasan akses negara terhadap data ekonomi digital untuk melakukan praktik base erosion and profit shifting (BEPS).

    Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 1,8% (Rp25,4 triliun) dari total transaksi ekonomi digital di Indonesia (Rp1.420 triliun) yang berhasil dikonversi menjadi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Padahal secara matematis potensi penerimaan bisa sekitar Rp156 triliun. Ini bukti bahwa negara belum mampu memaksimalkan potensi fiskal dari transaksi digital.

    Selanjutnya, potensi ketidakadilan fiskal makin nyata. UMKM lokal yang berjualan di platform digital diwajibkan melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan, sementara raksasa teknologi global bisa saja menghindar melalui rekayasa struktur bisnis. Kondisi tersebut tentunya memunculkan ironi ketimpangan, karena mayoritas pelaku usaha kecil harus tunduk pada aturan, sementara kelompok kapitalis besar leluasa mencari celah.

    Terakhir, jika semua data transaksi ekonomi hanya tersimpan di server asing, maka pemerintah kehilangan instrumen penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang efektif. Penerimaan negara menjadi rapuh, bergantung pada “kemauan baik” perusahaan global dalam melaporkan pendapatannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya, negara bisa saja tumbuh menjadi pasar digital terbesar di kawasan, tetapi tetap miskin dalam hal penerimaan pajak.

    Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sejumlah kebijakan telah diluncurkan untuk menambal celah penerimaan, salah satunya adalah penerapan PPN atas PMSE. Sejak berlaku pada 2020, beberapa perusahaan global seperti Netflix, Google, dan Spotify telah terdaftar sebagai pemungut PPN, sehingga transaksi digital masyarakat Indonesia turut menyumbang penerimaan negara.

    Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam kerja sama internasional di bawah payung OECD/G20. Melalui skema Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting, negara-negara bersepakat untuk membatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Salah satu terobosan pentingnya adalah kesepakatan pajak minimum global 15% dan pembagian hak pemajakan bagi negara pasar, termasuk Indonesia.

    Namun, upaya pemerintah dalam memajaki ekonomi digital masih menghadapi tantangan besar. Penerapan PPN PMSE misalnya, baru mencakup sebagian transaksi dan belum mampu menjangkau keseluruhan ekosistem digital. Di sisi lain, rencana implementasi pajak global juga membutuhkan konsensus internasional yang rumit dan proses panjang sebelum benar-benar bisa dijalankan secara efektif.

    Situasi ini makin diperumit oleh dominasi perusahaan digital multinasional yang memiliki sumber daya hukum dan finansial jauh lebih besar dibandingkan otoritas pajak negara berkembang, sehingga mereka relatif lebih mudah mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak.

    Masa depan penerimaan negara di era digital sangat ditentukan oleh sejauh mana Indonesia mampu mengukuhkan kedaulatan digitalnya. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dipertimbangkan.

    Pertama, Indonesia perlu memperkuat regulasi atas data transaksi digital. Negara harus memiliki kewenangan untuk mengakses data transaksi yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, terlepas di mana entitas perusahaan berada. Kewajiban berbagi data dengan otoritas pajak harus menjadi syarat bagi setiap platform yang beroperasi di Indonesia. Kedua, membangun infrastruktur digital nasional yang kuat. Langkah ini meliputi pengintegrasian sistem pembayaran lokal dengan platform e-commerce internasional, sehingga setiap transaksi yang dilakukan masyarakat dapat tercatat secara transparan dan tidak luput dari pengawasan. Investasi pada teknologi big data dan kecerdasan buatan juga diperlukan agar DJP mampu mengolah data dalam skala besar secara cepat dan akurat.

    Ketiga, Indonesia harus aktif mendorong implementasi pajak minimum global dan memastikan hak pemajakan negara pasar tidak diabaikan. Tanpa sikap tegas, potensi penerimaan dari perusahaan multinasional akan terus menguap. Keempat, pemerintah harus mendorong literasi pajak digital di masyarakat. Pemahaman bahwa setiap transaksi digital membawa konsekuensi fiskal perlu terus disosialisasikan. Pajak di era digital bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

    Jika negara gagal menguasai data transaksi ekonomi digital, maka masa depan penerimaan pajak akan rapuh. Sebaliknya, jika Indonesia mampu mengelola data dengan baik, membangun infrastruktur digital yang mumpuni, dan menegosiasikan hak fiskalnya di level global, maka peluang untuk meningkatkan penerimaan negara terbuka lebar.

    Era digital sering disebut sebagai “new oil”, di mana saat ini data menjadi sumber daya paling berharga. Namun, data saja tidak cukup, negara juga harus memiliki kilang untuk mengolahnya. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi penyedia “ladang minyak” sementara nilai tambahnya diangkut keluar negeri. Pertanyaannya, apakah kita ingin terus menjadi pasar digital yang besar tetapi gagal memaksimalkan nilai tambah?

  • Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

    Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

    Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis penjualan lahan di kawasan industri diproyeksi semakin bergeliat menyusul adanya sejumlah investor China yang berencana merelokasi pabrik pascapenetapan tarif resiprokal AS sebesar 19% terhadap Indonesia.

    Konsultan Properti CBRE Indonesia, mengatakan sektor bisnis kawasan industri nasional akan dibanjiri oleh perusahaan asal China yang bergerak di sektor otomotif hingga tekstil.

    Divisional President, India, Souheast Asia, Middle East & Africa CBRE Indonesia, Anshuman Magazine juga menjelaskan bahwa pihaknya turut melihat adanya peningkatan permintaan lahan dari sektor perusahaan farmasi di beberapa kawasan industri di Indonesia.

    “Jadi, saya pikir sektor otomotif adalah salah satunya, kemudian ada juga sektor farmasi di beberapa kawasan yang ada,” kata Anshuman saat ditemui dalam media briefing di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Senada, Head of Real Estate Asia Konsultan Properti Turner & Townsend, Sumit Mukherjee juga memproyeksi sektor manufaktur nasional bakal meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

    Sumit mewanti-wanti potensi geliat pasar itu perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Mengingat, tambah dia, komponen kemantapan infrastruktur menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan para calon investor.

    “Jadi tantangan yang kita lihat sekarang adalah bagaimana produk dari investor itu nantinya terdistribusi dengan baik. Bukan hanya di Jakarta, jika kita pergi ke Karawang, Cikarang tentu saja, fasilitas logistik sudah besar di sana. Tapi masalahnya adalah bagaimana saya bisa mengantarkan produk ke Toraja atau ke Balikpapan misalnya,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan pemerintah juga perlu memantapkan ekosistem dan simpul-simpul logistik agar rencana ekspansi dari Penanam Modal Asing (PMA) itu benar-benar bisa ditangkap di Indonesia.

    “Karena tak semestinya investasi menumpuk di Jabodetabek mengingat pasar Cirebon, Tegal, Pekalongan ini juga besar. Sehingga, diperlukan simpul logistik yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah perusahaan asal Tiongkok dikabarkan bakal segera memperluas bisnisnya ke Indonesia. Hal itu terjadi imbas AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 19% untuk barang asal Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, sedangkan Vietnam sebesar 20%. China sendiri dikenakan tarif bea masuk lebih dari 30% saat ini.

    Dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia diklaim memiliki keunggulan yakni potensi pasar konsumen yang besar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara terpadat keempat di dunia.

    Reuters dalam laporan bertajuk ‘Chinese Investors Eyeing Indonesia Avoid US Tariffs, Tap Local Market’ menyebut bahwa pendiri firma konsultan lahan industri di Jakarta, Gao Xiaoyu, menerima banyak permintaan dari perusahaan China untuk memperluas usaha ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    “Kami cukup sibuk akhir-akhir ini. Kami rapat dari pagi hingga malam,” kata Gao, yang mendirikan perusahaannya PT Yard Zeal Indonesia.

  • Muncul Tanda Kiamat, NASA Beberkan Fakta Sebenarnya

    Muncul Tanda Kiamat, NASA Beberkan Fakta Sebenarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak orang yang bertanya-tanya kapan kiamat akan menghancurkan Bumi. Beberapa tandanya sudah terlihat dari perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan.

    Perubahan iklim merusak keseimbangan ekosistem Bumi, memicu bencana alam di mana-mana, dan menimbulkan krisis pangan.

    Terlepas dari itu, ada tanda kiamat lain yang diyakini banyak pihak, yakni ketika Matahari terbit dari barat. Beberapa saat lalu, ada konten viral yang beredar di media sosial terkait fenomena tersebut.

    Dalam sebuah unggahan berbahasa Thailand yang viral di Facebook sejak 14 Januari 2021, tertulis bahwa NASA menyebut Matahari akan terbit dari Barat yang disebabkan oleh perputaran Bumi ke arah berlawanan. Unggahan foto dan narasi soal Matahari terbit dari Barat di Facebook sudah banyak dibagikan di mana-mana.

    “NASA mengonfirmasi kemungkinan matahari terbit dari barat. Bumi berputar ke arah yang berlawanan yang menyebabkan matahari terbit dari sisi barat!!,” tulis teks tersebut.

    “Para peneliti percaya bahwa kita sedang bergerak menuju kebalikan dari medan magnet yang akan membawa kita ke akhir umat manusia dan mendekati hari kiamat,” imbuhnya.

    NASA Jelaskan Fakta Sebenarnya

    NASA buka suara terkait klaim tersebut. Lembaga itu menyebut tidak pernah mengeluarkan prediksi soal klaim Matahari terbit dari barat.

    “Baik NASA maupun organisasi ilmiah lain tidak ada yang memprediksi Matahari akan terbit dari barat,” kata Bettina Inclan, Associate Administrator for Communications NASA, beberapa saat lalu.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fenomena pembalikan magnet memang benar terjadi dan nyata, bahkan sejumlah ilmuwan pernah mempelajarinya. Fenomena tersebut terdapat di planet tetangga Bumi, Venus yang melakukan rotasi dengan berputar ke belakang.

    Sementara itu, lama Venus berotasi cukup lama yakni 243 hari dan waktu planet itu untuk mengitari Matahari setara dengan 225 hari di Bumi.

    Ini membuat Matahari akan terlihat di permukaan di Venus hanya sebanyak dua kali selama setahun atau satu kali dalam 117 hari.

    Namun, sekali lagi NASA menegaskan fenomena serupa tak terjadi di Bumi. Dengan begitu, unggahan viral terkait Matahari terbit dari barat di Bumi merupakan kesalahan informasi. Semoga klarifikasi ini bermanfaat bagi Anda. 

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Puluhan Merchant di Jepang Sudah Bisa Terima Pembayaran QRIS Pakai Platform Ini – Page 3

    Puluhan Merchant di Jepang Sudah Bisa Terima Pembayaran QRIS Pakai Platform Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan perwakilan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP), baru saja meluncurkan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara di Jepang, pada 17 Agustus 2025.

    PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) sebagai salah satu penyedia jasa solusi sistem pembayaran digital yang mengadopsi QRIS di Jepang, menilai bahwa langkah ini merupakan peluang strategis menghadirkan UMKM Indonesia sebagai wajah bangsa di kancah internasional.

    “Langkah ini memperlihatkan komitmen kuat kami untuk memberdayakan UMKM Indonesia agar semakin percaya diri bersaing di pasar internasional,” ujar CEO Netzme, Vicky G. Saputra, dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Ia menyebut QRIS bukan kanya sebuah alat transaksi, tetapi merupakan pintu gerbang bagi pelaku usaha lokal untuk meraih peluang bisnis yang lebih besar dan menjangkau pasar global.

    Saat ini, sudah ada 35 merchant di Jepang yang bisa menerima pembayaran QRIS melalui jaringan JPQR Global. Para merchant terbaik tersebut akan diajak merasakan langsung pengalaman bertransaksi dengan QRIS Antarnegara menggunakan netzme pay.

    Puluhan merchant yang terpilih merupakan hasil kolaborasi dengan Mitra10, Olsera, Atria, Jakpreneur, serta merchant netzme yang aktif pengguna QRIS Soundbox Netzme.

    Sebelumnya, Netzme menjadi salah satu first mover PJP QRIS Antarnegara di Singapore, Thailand, dan Malaysia.

     

     

  • Mandalika Lanjut, Brasil Jadi Tuan Rumah Baru

    Mandalika Lanjut, Brasil Jadi Tuan Rumah Baru

    Jakarta –

    Kalender sementara MotoGP 2026 resmi dirilis Dorna. Dari 22 seri yang dijadwalkan, Indonesia kembali menggelar MotoGP di Sirkuit Mandalika. Sementara itu, Brasil muncul sebagai tuan rumah baru.

    Balapan perdana musim depan akan dimulai di Thailand, tepatnya di Sirkuit Buriram pada 27 Februari – 1 Maret 2026. Setelah itu, MotoGP akan langsung menuju Brasil pada 20-22 Maret. Negeri Samba itu akan memakai Sirkuit Ayrton Senna yang baru direnovasi. Sirkuit ini pernah menggelar MotoGP pada musim 1987 sampai 1989.

    “Kami sangat menantikan untuk kembali ke Brasil. Kami memiliki basis penggemar yang baik yang kami tahu sangat gembira dengan berita ini. Perjanjian baru ini juga bakal menawarkan peluang fantastis untuk berekspansi di pasar utama bagi olahraga ini dan pabrikan kami,” kata CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta.

    Masuknya Brasil menambah variasi kalender yang kini tersebar di lima benua. Selain itu, seri klasik tetap dipertahankan, mulai dari Jerez, Mugello, Assen, hingga Silverstone. MotoGP Hungaria di Balaton Park dan Ceko di Brno juga kembali mengisi jadwal setelah sempat vakum lama.

    Kabar baik untuk pecinta balap di Tanah Air, Sirkuit Mandalika di Lombok tetap menjadi salah satu tuan rumah. Balapan akan digelar pada 9-11 Oktober 2026, masuk dalam rangkaian Asia Tenggara bersama Australia dan Malaysia. Kehadiran Mandalika menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar penting MotoGP.

    Jadwal MotoGP 2026

    1. Thailand (Buriram) 27 Februari – 1 Maret
    2. Brasil (Ayrton Senna) 20 Maret – 22 Maret
    3. Amerika Serikat (COTA) 27 Maret – 29 Maret
    4. Qatar (Lusail) 10 April – 12 April
    5. Spanyol (Jerez) 24 April – 26 April
    6. Prancis (Le Mans) 8 Mei – 10 Mei
    7. Spanyol (Catalunya) 15 Mei – 17 Mei
    8. Italia (Mugello) 29 Mei – 31 Mei
    9. Hungaria (Balaton Park) 5 Juni – 7 Juni
    10. Ceko (Brno) 19 Juni – 21 Juni
    11. Belanda (Assen) 26 Juni – 28 Juni
    12. Jerman (Sachsenring) 10 Juli – 12 Juli
    13. Inggris (Silverstone) 7 Agustus – 9 Agustus
    14. Spanyol (Aragon) 28 Agustus – 30 Agustus
    15. San Marino (Misano) 11 September – 13 September
    16. Austria (Red Bull Ring) 18 September – 20 September
    17. Jepang (Motegi) 2 Oktober – 4 Oktober
    18. Indonesia (Mandalika) 9 Oktober – 11 Oktober
    19. Australia (Phillip Island) 23 Oktober – 25 Oktober
    20. Malaysia (Sepang) 30 Oktober – 1 November
    21. Portugal (Portimao) 13 November – 15 November
    22. Spanyol (Valencia) 20 November – 22 November

    (lua/rgr)

  • Dolar AS Tekuk Rupiah ke Level Rp 16.288

    Dolar AS Tekuk Rupiah ke Level Rp 16.288

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada perdagangan hari ini. Mata uang Paman Sam itu mendekati level Rp 16.300/US$.

    Dilansir dari Bloomberg, Kamis (21/8/2025), sekitar pukul 09.15 WIB dolar AS berada pada level Rp 16.288, menguat 16,5 poin atau sebesar 0,28% dibandingkan saat penutupan.

    Sementara itu, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya terlihat bervariasi. Dolar AS terpantau menguat terhadap dolar baru Taiwan 0,39%. Begitu juga terhadap won Korea Selatan 0,04%.

    Nilai tukar dolar AS juga mengalami penguatan terhadap rupee India 0,14% dan terhadap dolar Singapura juga menguat 0,03%. Dolar AS juga menguat terhadap dolar Australia sebesar 0,11%.

    Di sisi lain, dolar AS mengalami pelemahan terhadap sejumlah mata uang lainnya. Mata uang Paman Sam itu melemah terhadap peso Filipina 0,06%. Lalu terhadap mata uang yuan China juga mengalami pelemahan 0,05%.

    Nilai tukar dolar AS juga mengalami pelemahan terhadap mata uang baht Thailand 0,01% dan juga terhadap ringgit Malaysia sebesar 0,11%. Pelemahan juga terjadi terhadap mata uang dolar Hong Kong 0,05% dan yen Jepang 0,01%.

    (acd/acd)

  • Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun. 

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun. 

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

    Meski terus meningkat, kinerja industri pengolahan dari segi laju pertumbuhan industri dan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan. 

    Dari segi kinerja pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas tumbuh pesat ke angka 5,60%% yoy pada kuartal II/2025 atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4,31% yoy.

    Capaian pertumbuhan periode baru ini juga naik dibanding periode yang sama tahun lalu 4,63% yoy dan 4,67% pada kuartal II/2023. Angkanya nyaris sama dengan kinerja tahun kuartal II/2022 yakni 5,47% yoy. Meskipun stagnan sedekade terakhir atau pada periode yang sama 2015 lalu sebesar 5,22% yoy.

    Tak hanya itu, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy).

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022.

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, industri dalam negeri sudah mendapatkan banyak insentif perpajakan, tetapi kemajuannya tidak sepesat Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

    “Kenapa tidak optimal insentif-insentif pajak tersebut karena insentif itu seperti icing on the cake atau hanya pemanis saja, jadi hal-hal lain yang lebih fundamental tidak dibenahi maka industri tidak akan bisa optimal,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025). 

    Menurut dia, insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan perbaikan polemik fundamental seperti kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri. 

    “Jadi belanja perpajakan harus dievaluasi terkait efektivitasnya, sebab ini salah satu sumber kebocoran APBN, insentif-insentif yang tidak optimal,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

    “Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh, dihubungi terpisah.