Negara: Thailand

  • Sinkhole Raksasa Tiba-tiba Muncul di Bangkok, Warga Dievakuasi

    Sinkhole Raksasa Tiba-tiba Muncul di Bangkok, Warga Dievakuasi

    Bangkok

    Sebagian ruas jalan raya yang ramai di Bangkok, ibu kota Thailand, tiba-tiba amblas pada Rabu (24/9) dini hari, ketika sebuah sinkhole raksasa muncul di area tersebut. Lubang menganga sedalam 50 meter muncul di depan sebuah rumah sakit di Bangkok, dan memaksa warga sekitarnya untuk mengungsi.

    Sinkhole berukuran raksasa itu, seperti dilansir AFP, Rabu (24/9/2025), muncul tepat di bagian luar kantor polisi setempat dan di depan Rumah Sakit Vajira yang ada di kawasan permukiman di Bangkok.

    Lubang dengan kedalaman puluhan meter itu, menurut sejumlah jurnalis AFP di lapangan, telah menarik kabel listrik ke bawah dan memperlihatkan bagian pipa yang pecah sampai menyemburkan air.

    Puluhan polisi dan beberapa pejabat kota Bangkok telah menutup lokasi kejadian dari publik.

    Direktur departemen pencegahan bencana Bangkok, Suriyachai Rawiwan, mengatakan kepada AFP di lokasi kejadian bahwa amblasnya tanah di area tersebut kemungkinan terkait dengan hujan deras yang mengguyur baru-baru ini dan saluran pipa yang bocor.

    “Ada kebocoran pada pipa air — air dari pipa tersebut mengikis (tanah) di bawah jalan sehingga insiden ini terjadi,” kata Suriyachai, sembari menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa yang diketahui sejauh ini.

    “Air yang mengikis (tanah) membawa sejumlah tanah amblas ke stasiun kereta bawah tanah yang sedang dibangun, menyebabkan keruntuhan,” jelasnya.

    Terowongan tersebut merupakan bagian dari layanan bawah tanah yang sedang dibangun oleh Otoritas Transportasi Cepat Massal milik negara, yang telah menyatakan akan menyelidiki penyebab insiden tersebut.

    Suriyachai menambahkan bahwa kantor polisi yang berada di dekat sinkhole itu telah dievakuasi.

    Seorang perwira polisi senior Bangkok, Sayam Boonsom, mengatakan secara terpisah bahwa dirinya telah memerintahkan evakuasi untuk blok-blok apartemen yang ada di sekitar lokasi kejadian.

    “Lokasinya di sebuah stasiun, dan tanah tersedot ke dalam lokasi… amblas,” kata Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt kepada AFP di lokasi kejadian.

    Sebuah video yang diunggah ke media sosial, dan telah diverifikasi oleh AFP, menunjukkan beberapa orang berlarian dari area konstruksi di Jalan Samsen ketika ruas jalanan retak dan tiba-tiba amblas, memperlihatkan lubang berisi air.

    Lihat juga Video: Detik-detik Sinkhole ‘Telan’ Truk Muatan Minuman di Meksiko

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul

    3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir 3 tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan, aturan turunan dan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang itu tak kunjung terbentuk. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai kondisi tersebut membuat pelaksanaan UU PDP belum berjalan optimal.

    “UU PDP mengamanahkan adanya peraturan turunan berupa PP [Peraturan Pemerintah] yang melakukan pengaturan lebih rinci terkait pelaksanaan UU PDP. Karena hingga saat ini belum terbentuk,  maka hal ini yang mesti kita dorong agar Komdigi merampungkannya,” kata Agung kepada Bisnis pada Rabu (24/9/2025). 

    Dia menambahkan, selain PP, pembentukan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) juga belum terealisasi. Karena itu, dia berharap Komdigi segera merampungkannya. Menurut Agung, absennya dua instrumen penting itu membuat pelaksanaan UU PDP masih jauh dari harapan. 

    “Pelaksanaan UU PDP belum akan optimal selagi butir 1 [PP] dan 2 [LPPDP] belum ada,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembentukan LPPDP masih dalam tahap harmonisasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan, proses pembahasan masih berjalan lantaran kompleksitas substansi pasal-pasal dalam UU PDP.

    “Lembaga PDP lagi diharmonisasi ya, lagi dibahas terus karena pasalnya banyak, lebih dari 200 ya jadi harus dilihat satu per satu pasal-pasal itu dan kami harapkan bisa segera selesai,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Senin (28/7/2025).

    Dia menargetkan proses harmonisasi rampung pada Agustus agar kejelasan institusi pelindung data pribadi segera tercapai, khususnya dalam konteks kerja sama internasional. 

    “Kalau bisa seperti ini jadi kami bisa speed up prosesnya sehingga kejelasan yang diminta itu kami bisa berikan,” lanjutnya.

    Sejalan dengan itu, Komdigi juga menyebut aturan turunan dari UU PDP masih dalam tahap pembahasan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Brigjen Pol Alexander, mengatakan rancangan peraturan pemerintah dari UU PDP terus dibahas secara rutin.

    “Itu [turunan UU PDP] ada 200-an pasal 200. Itu pembahasannya hampir tiap minggu, dan baru sampai pasal 90-an. Jadi masih berproses, semoga bisa segera,” kata Alexander di Komdigi, Jumat (9/5/2025).

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani berlakunya UU PDP pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini diyakini menjadi tonggak penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat dari pencurian maupun pemalsuan, sekaligus mengawal transformasi digital Indonesia menuju era Industri 5.0.

    Sebagai produk legislasi lex specialis, UU PDP memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding regulasi lain jika terjadi konflik pengaturan. Artinya, jika ada pertentangan dengan aturan lain, maka UU PDP menjadi rujukan utama.

    UU PDP juga mengatur detail terkait pengendalian data yang dilakukan individu, badan publik, hingga organisasi internasional. 

    Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan kewenangan antara lain merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan kepatuhan, hingga menjatuhkan sanksi administratif.

    Meski UU PDP telah berlaku hampir tiga tahun, Indonesia masih masuk daftar negara dengan jumlah kebocoran data tertinggi di dunia. 

    Riset white paper bertajuk Where’s The Fraud: Protecting Indonesian Business from AI-Generated Digital Fraud yang dipublikasikan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-13 global sekaligus tertinggi di Asia Tenggara dalam kasus kebocoran data.

    “Indonesia berada di peringkat ke-13 secara global untuk kebocoran data, tertinggi di Asia Tenggara, menurut Statistik Pelanggaran Data Global Surfshark [2004−2024],” demikian kutipan riset tersebut.

    Jumlah kebocoran data di Indonesia mencapai 157.053.913 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (52.030.140 kasus), Thailand (48.924.923 kasus), dan Singapura (34.731.337 kasus).

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong konsumsi masyarakat. Langkah ini serupa dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang meluncurkan kebijakan serupa untuk mendorong perekonomian.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (23/9/2025), rencana ini diungkapkan oleh Siripong Angkasakulkiat, Wakil Pemimpin Partai Bhumjaithai konservatif. Dia mengatakan pemerintah di bawah PM baru Anutin juga akan berupaya menstabilkan nilai tukar baht. 

    Penguatan baht ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia dalam sebulan terakhir memicu desakan agar pemerintah segera melakukan intervensi demi melindungi ekspor dan pariwisata.

    Pengumuman kebijakan dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Oktober. Siripong menyebut rencana pemerintah mencakup pemangkasan biaya hidup dengan menghidupkan kembali program subsidi bersama (co-payment) serta menurunkan biaya energi dan transportasi.

    “Fokus kebijakan adalah pada isu ekonomi rakyat dan stimulasi pertumbuhan jangka pendek. Baht juga perlu dikelola karena terlalu kuat. Pemerintah menekankan pentingnya stabilitas mata uang,” ujarnya, dikutip Bloomberg, Selasa (23/9/2025).

    Untuk merangsang konsumsi, pemerintah akan mengaktifkan kembali skema subsidi bersama “half and half” yang sebelumnya diperkenalkan saat pandemi Covid-19. Melalui skema ini, warga Thailand akan menerima bantuan digital untuk menanggung 50% harga barang dan jasa, sementara wajib pajak akan mendapatkan subsidi hingga 60%.

    Upaya menekan biaya hidup juga mencakup pemangkasan tarif listrik mulai Januari. Selain itu, pemerintah menargetkan pemasangan panel surya berkapasitas 1.500 megawatt di komunitas lokal dalam beberapa bulan ke depan guna membantu rumah tangga mengurangi tagihan listrik.

    Dukungan terhadap konsumen yang terbebani utang rumah tangga—salah satu yang tertinggi di Asia—akan menjadi prioritas. Pemerintah berencana merestrukturisasi utang dan menyelesaikan kredit macet untuk pinjaman di bawah 1 juta baht, serta memberi akses kredit murah bagi debitur dengan rekam jejak baik.

    Paket Stimulus RI

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengumumkan delapan program dalam Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun.

    Program yang diluncurkan pada 15 September 2025 tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis.

    Delapan program yang diumumkan tersebut antara lain program Magang Lulusan Perguruan Tinggi bagi 20.000 fresh graduate dengan uang saku setara UMP sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan dengan anggaran Rp198 miliar. Selain itu, pemerintah memperluas PPh 21 DTP untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan pembebasan penuh PPh 21 selama tiga bulan senilai Rp120 miliar.

    Bantuan Pangan juga diberikan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan dengan anggaran Rp7 triliun. Ada pula subsidi iuran JKK dan JKM bagi 731 ribu pekerja sektor transportasi online, logistik, dan kurir dengan diskon 50 persen iuran serta manfaat hingga Rp42 juta per peserta dengan anggaran Rp36 miliar.

    Program lainnya meliputi Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi bunga KPR/KPA untuk 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp150 miliar. Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai bersama Kemenhub dan KemenPU yang menyerap 609 ribu tenaga kerja untuk proyek September–Desember 2025 senilai Rp5,3 triliun.

    Program berikutnya adalah percepatan deregulasi PP28 terkait integrasi sistem RDTR digital ke OSS di 50 daerah dengan alokasi Rp175 miliar. Pemerintah juga meluncurkan Program Perkotaan Pilot Project DKI Jakarta yang berfokus pada peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan tempat kerja bagi pekerja gig economy, dengan dukungan dana Rp2,7 triliun dari Pemda DKI dan Kemenparekraf.

    Airlangga menegaskan bahwa program ini akan berjalan beriringan dengan reformasi struktural dan dukungan sektor swasta.

    “Menteri Keuangan juga mengusulkan adanya tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil menteri keuangan, menteri investasi/ Kepala BKPM, Kepala Bappenas dan beranggotakan seluruh menteri terkait,” tandas Airlangga.

    Malaysia

    Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 23 Juli meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meredakan tekanan biaya hidup sekaligus mendorong konsumsi.

    Melansir Straits Times, Rabu (24/9/2025), paket tersebut mencakup bantuan tunai sekali sebesar 100 ringgit atau sekitar Rp396.000 bagi seluruh warga dewasa, penurunan harga bahan bakar, dan penundaan kenaikan tarif tol.

    Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Anwar menegaskan bahwa seluruh warga berusia 18 tahun ke atas akan menerima bantuan tunai 100 ringgit melalui MyKad. Bantuan ini dapat dipakai untuk membeli kebutuhan pokok di lebih dari 4.100 gerai ritel mulai 31 Agustus hingga 31 Desember. Program ini diproyeksikan menjangkau 22 juta orang dengan biaya 2 miliar ringgit.

    Selain itu, Anwar mengumumkan harga bensin RON95 akan dipangkas enam sen menjadi 1,99 ringgit per liter pada akhir September. Ia menekankan harga produksi sebenarnya mencapai 2,50 ringgit per liter, namun pemerintah menanggung selisihnya.

    Kebijakan tersebut juga menjadi realisasi janji politik yang ia lontarkan hampir dua dekade lalu saat Pemilu 2008 sebagai pemimpin oposisi, ketika ia berikrar akan menurunkan harga bensin begitu menjabat perdana menteri.

    “Saya minta maaf butuh waktu lebih lama untuk menepatinya. Kini saya yakin waktunya telah tiba,” ujarnya.

    Lebih dari 18 juta pengendara diperkirakan akan mendapat manfaat dari kebijakan ini.

    Anwar menegaskan potongan harga hanya berlaku untuk warga Malaysia, sementara warga asing akan dikenai harga pasar. Paket kebijakan ini juga mencakup diskon untuk barang kebutuhan pokok dan penyaluran bantuan tunai terarah bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

  • Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akhirnya resmi menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) usai sempat mandek selama hampir 10 tahun. Kesepakatan dagang tersebut diharapkan akan membuka peluang akses pasar dan mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi kedua pihak.

    Dalam kesepakatan dagang ini, UE dan Indonesia akan menghapus tarif atas lebih dari 98% pos tarif dan 99% dari total nilai impor. Sebanyak 80% tarif akan dihapus segera saat perjanjian mulai berlaku, Kemudian, setelah masa transisi selama 5 tahun, liberalisasi akan mencakup 96% dari total perdagangan.

    Saat implementasi kesepakatan tersebut, produk Indonesia langsung akan menikmati tarif 0% di 90,40% pasar UE dan dengan pengurangan tarif lebih lanjut yang akan menyusul secara bertahap. Komoditas unggulan seperti produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.

    Sebagai gantinya, Indonesia akan membebaskan bea masuk produk industri asal UE yang saat ini dikenai tarif tinggi, seperti tarif untuk mobil buatan UE akan diturunkan dari 50% menjadi 0% dalam 5 tahun. Kemudian, sebagian tarif mesin dan peralatan listrik, serta produk farmasi yang saat ini dikenai hingga 15% akan bebas bea masuk saat perjanjian berlaku. Lalu, tarif bahan kimia yang mencapai 25% juga akan bebas bea.

    Tak hanya itu, perjanjian ini juga akan menghapus tarif atas ekspor produk agro-pangan UE, seperti makanan olahan, sebagian produk susu, dan produk daging.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini IEU-CEPA dapat memberikan manfaat konkret bagi Indonesia, khususnya dalam memperluas ekspor dan mengamankan akses pasar yang lebih luas di UE.

    UE sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan yang terus menunjukkan tren positif yang mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak juga mencatatkan surplus bagi Indonesia dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

    Kerja sama juga akan berdampak pada 723 juta orang dari kedua pihak dengan nilai ekonomi sebesar US$21 triliun sehingga ada banyak peluang dan masa depan yang bergantung pada blok perdagangan besar ini.

    Proyeksi menunjukkan bahwa dalam awal implementasi, ekspor Indonesia ke UE diproyeksikan dapat meningkat signifikan hampir 60% dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Airlangga juga mengatakan terdapat beberapa industri prioritas seperti industri tekstil, sepatu, pakaian, furnitur, dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia yang saat ini mempekerjakan sekitar 5 juta orang. Industri tersebut akan turut merasakan dampak dari IEU-CEPA.

    “Jadi, 5 juta orang ini sekarang merayakan bahwa mereka memiliki prospek yang baik di masa depan karena pasar menjadi semakin besar, dan tentu saja kita berharap untuk rantai pasokan antara Indonesia dan Eropa, termasuk mineral kritis, energi terbarukan, inovasi, serta investasi,” kata Airlangga usai penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA di Bali, Selasa (23/9/2025).

    Selain itu, perjanjian ini juga membuka peluang investasi, salah satunya yang potensial adalah investasi UE di industri otomotif.

    Airlangga menyebut, sedang berbicara dengan Eropa untuk kerja sama yang lebih erat di bidang otomotif. Menurutnya, Eropa memiliki kepentingan soal kerja sama tersebut, terutama dalam suplai mineral kritis untuk produksi baterai kendaraan listrik.

    “Dan tentu salah satu yang Eropa berkepentingan dan minat itu di industri otomotif termasuk untuk menyuplai ataupun mengembangkan electric vehicle [EV] di Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic mengatakan, sekitar €600 juta (US$700 juta) bea masuk akan dihemat oleh eksportir Eropa sebagai hasil dari perjanjian dagang ini.

    “Kami benar-benar membuka babak baru yang sangat besar,” kata Sefcovic dalam wawancara bersama Bloomberg News.

    “Perdagangan kami dengan Indonesia selama ini jauh di bawah potensi,” ujarnya, mengingat bahwa ekonomi Indonesia lebih besar dibandingkan gabungan ekonomi Vietnam, Filipina, dan Thailand.

    Kesepakatan dengan Indonesia akan memainkan peran penting dalam upaya UE untuk mendiversifikasi rantai pasoknya, terutama dalam hal bahan baku, serta membuka pasar baru di tengah kebijakan tarif sebesar 15% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap sebagian besar produk ekspor UE.

    Peluang dan Tantangan

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, penandatanganan IEU-CEPA memberi peluang perdagangan yang lebih berkeadilan bagi Indonesia. Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, potensi ekspor bisa ditingkatkan hingga US$60 miliar, dengan volume ekspor yang bisa meningkat hingga 50% dalam 3 hingga 4 tahun ke depan.

    “Bagi Indonesia, ini berarti komoditas sawit, tekstil, peralatan pangan, dan perikanan mendapatkan pijakan yang lebih adil di Eropa. Bagi Uni Eropa, ini berarti akses ke pasar Indonesia yang kuat dengan 280 juta penduduk dan peluang di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa,” ucap Shinta.

    Senada, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, kebijakan IEU-CEPA yang akan membebaskan tarif bea masuk produk Indonesia ke Eropa dapat meningkatkan kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia pada 2027 dengan signifikan.

    “Pertumbuhan ekspor TPT diperkirakan akan bergerak positif, meski sangat bergantung pada kemampuan industri dalam memenuhi standar kualitas, keberlanjutan, dan regulasi teknis Uni Eropa yang ketat,” kata David kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025).

    Penurunan tarif bea masuk ke Eropa membuat daya saing produk Indonesia makin kompetitif di wilayah tersebut. IEU-CEPA memberikan peluang percepatan ekspor, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah.

    Bahkan, kebijakan tersebut juga dinilai akan mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia, baik dari investor asing maupun domestik.

    “Dengan terbukanya pasar Eropa, Indonesia akan makin menarik bagi investor untuk membangun pabrik, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan alih teknologi dalam rantai pasok TPT,” tuturnya.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk hulu tekstil (HS 50-54) ke wilayah Eropa Barat mencapai US$24,6 juta pada 2024 dengan volume 8,17 kg, sementara ke Eropa Utara mencapai US$986,080 dengan volume 365,691 kg.

    Di sisi lain, ekspor produk serupa ke Eropa Selatan mencapai US$24,6 juta dengan volume 8,4 juta kg pada 2024, sedangkan ekspor ke Eropa Timur mencapai US$6,5 juta dengan volume 5 juta kg pada tahun lalu.

    Kendati demikian, David melihat terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi industri tekstil dan produk tekstil. Pertama, produk yang berbahan serat alam khususnya rayon dari Indonesia harus lulus sertifikasi European Union Best Available Techniques (EU-BAT).

    “Jika tidak maka benang atau kain berbahan rayon Indonesia tidak dapat dipasarkan di Eropa,” tuturnya.

    Kedua, adanya kewajiban fabric forward atau two-steps process, di mana pakaian jadi yang diekspor ke Uni Eropa harus menggunakan kain yang ditenun atau dirajut di Indonesia.

    Menurut David, ketentuan ini berpotensi meningkatkan aktivitas produksi industri pertenunan, perajutan, dan penyempurnaan kain dalam negeri. Namun, mesti didukung dengan kebijakan strategis untuk meregulasi impor kain sehingga kebutuhan bahan baku ekspor dapat dipenuhi oleh industri lokal.

    Ketiga, seluruh produk yang masuk ke pasar Eropa diwajibkan menggunakan energi ramah lingkungan, sedangkan mayoritas industri TPT Indonesia masih bergantung pada energi berbasis batu bara.

    “Ini menuntut adanya dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas dan harga gas yang kompetitif, agar industri mampu bertransformasi menuju energi yang lebih bersih dan berdaya saing,” jelasnya.

    Dengan memahami peluang, tantangan, dan potensi investasi tersebut, pihaknya berkomitmen memanfaatkan IEU-CEPA secara maksimal melalui peningkatan kapasitas produksi berbasis teknologi, pemenuhan standar keberlanjutan, serta optimalisasi bahan baku dalam negeri.

    Namun, dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor akan sangat menentukan agar perjanjian ini tidak hanya membuka pasar, tetapi juga mendorong transformasi struktural industri TPT Indonesia menjadi lebih kuat, modern, berdaya saing, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

    Sementara itu, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor ke Eropa hingga 25% setelah perjanjian dagang IEU-CEPA ditarget efektif pada Januari 2027. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, IEU-CEPA dan kebijakan strategis yang tercakup dalam perjanjian ini akan memperluas akses produk furnitur Indonesia ke pasar Uni Eropa. 

    “Kami di Himki memproyeksikan bahwa ekspor furnitur ke Eropa bisa meningkat antara 15%-25% dalam 3 tahun pertama sejak perjanjian berlaku penuh,” kata Sobur kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025). 

    Potensi Serbuan Produk UE ke RI

    Pelaku usaha melihat potensi masuknya produk UE ke RI tanpa dikenai bea masuk bukanlah suatu ancaman. Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) Indonesia menilai penurunan tarif bea masuk untuk produk Uni Eropa ke Indonesia justru dapat mendukung kebutuhan kualitas dan teknologi tinggi untuk kemajuan industri, meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan yang mesti dipertimbangkan.

  • Jenius tawarkan deposito dolar AS dengan bunga 4,2 persen

    Jenius tawarkan deposito dolar AS dengan bunga 4,2 persen

    Layanan deposito bernama Maxi Saver Jenius, dengan menawarkan pilihan tenor 3 sampai 6 bulan.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) melalui Jenius menawarkan layanan deposito valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat (AS) dengan bunga hingga 4,2 persen per tahun.

    Layanan deposito bernama Maxi Saver Jenius, dengan menawarkan pilihan tenor 3 sampai 6 bulan.

    Digital Banking Product & Innovation Head SMBC Indonesia Febri Rusli dalam Media Gathering, di Jakarta, Selasa, mengatakan alasan hadirnya layanan ini seiring mata uang dolar AS yang terus bertumbuh dalam beberapa waktu terakhir.

    “Dolar AS mata uang yang growing terus, terutama semenjak beberapa bulan terakhir. Dan orang tahu juga ada wise di dalam Jenius, semakin on board lagi ke Jenius. Dan naik sih dolar AS,” ujar Febri.

    Secara rinci, ia menjelaskan, untuk penempatan deposito sebesar Rp50.000 ke atas akan mendapatkan bunga sebesar 4,2 persen per tahun, sementara untuk deposito kisaran Rp10.000 hingga Rp50.000 akan mendapatkan bunga 3,75 persen per tahun.

    Ia mengatakan layanan deposito ini diperuntukkan kalangan siapa pun, baik dari generasi muda hingga generasi tua. “Ini kan bunga deposito ya, jadi fix, tergantung tier-nya,” ujar Febri.

    Selain itu, Jenius menawarkan investasi reksa dana dalam mata uang dolar AS, yang terintegrasi dengan saldo mata uang asing dolar AS pada aplikasi Jenius.

    Dengan demikian, transaksi jual dan beli menjadi lebih mudah dalam satu aplikasi dan pengguna terhindar dari perbedaan konversi kurs saat berinvestasi.

    “Pengguna dapat mulai berinvestasi dalam dolar AS pada aplikasi Jenius mulai dari 10 dolar AS,” ujar Febri..

    Jenius juga mengumumkan bahwa nasabah mereka telah dapat melakukan transaksi menggunakan QR di Jepang (JPQR), serta dapat melakukan transaksi QRIS Cross Border di Malaysia dan Thailand pada September 2025.

    Jenius mencatat jumlah nasabah terus bertambah menjadi sebanyak 6,1 juta nasabah hingga periode saat ini.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari meme ke gerakan sosial, membaca tren baru aktivisme  media sosial

    Dari meme ke gerakan sosial, membaca tren baru aktivisme media sosial

    Mereka mengandalkan meme, video pendek, remix musik, dan caption satir untuk menyampaikan kritik. Cara ini relevan dengan budaya komunikasi instan di era digital

    Jakarta (ANTARA) – Fenomena “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang merebak di media sosial dan menjadi aksi nyata dalam bentuk stiker dan gerakan parsial di jalan memperlihatkan wajah baru gerakan sosial digital.

    Berangkat dari akumulasi keresahan publik terhadap perilaku tidak etis, gerakan daring ini menggabungkan ekspresi humor, kritik sosial, serta ajakan moral yang sederhana namun kuat.

    Dari sisi komunikasi publik, fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, menggunakan bahasa populer dan simbol budaya populer untuk mengartikulasikan isu etika sosial. Selain itu, aksi ini menegaskan pergeseran pola gerakan sosial di era digital, dari mobilisasi massa konvensional menuju gerakan berbasis konten viral.

    Awalnya, “Stop Tot Tot Wuk Wuk” mungkin dianggap sekadar lelucon atau jargon internal komunitas. Namun, ternyata jargon ini memenuhi syarat sebagai framing isu. Seperti dijelaskan Robert Entman (1993) bahwa sebuah isu akan menjadi perhatian publik jika disederhanakan dalam simbol atau narasi yang mudah dipahami. Kalimat yang repetitif, ritmis, dan jenaka justru mempermudah penyebaran.

    Inilah yang membuat gerakan tersebut cepat menular di TikTok, X, dan Instagram. Generasi media sosial tidak memerlukan seminar panjang untuk membahas etika digital. Sebuah kalimat sederhana bisa menggeser diskursus publik, mengingatkan, bahkan mempermalukan perilaku yang dianggap melanggar norma sosial.

    Aktivisme Baru

    Gerakan sosial digital ini juga dapat dibaca melalui lensa teori spiral keheningan (Noelle-Neumann, 1974). Individu yang tadinya enggan bersuara soal perilaku menyimpang kini mendapat keberanian karena ada ekspresi kolektif yang viral. Mereka merasa berada dalam arus utama opini publik, bukan minoritas yang terisolasi.

    Lebih jauh, “Stop Tot Tot Wuk Wuk” memperlihatkan pola baru aktivisme generasi Z. Mereka tidak selalu menempuh jalur formal, demonstrasi fisik, atau forum diskusi akademik. Mereka memilih arena yang mereka kuasai yaitu media sosial. Mereka mengandalkan meme, video pendek, remix musik, dan caption satir untuk menyampaikan kritik. Cara ini relevan dengan budaya komunikasi instan di era digital.

    Fenomena serupa juga pernah muncul di luar negeri. Misalnya, gerakan #MeToo yang lahir dari media sosial berhasil membongkar praktik pelecehan seksual di berbagai sektor. Di Thailand, protes mahasiswa terhadap pemerintah juga banyak diekspresikan lewat meme satir yang menggabungkan ikon budaya pop. Hal ini menegaskan bahwa humor, kreativitas, dan bahasa sehari-hari bisa menjadi senjata politik dan sosial yang efektif.

    Dari perspektif komunikasi publik, gerakan ini memiliki tiga fungsi penting. Pertama, fungsi edukatif. Ia menyampaikan pesan moral tentang batas etika, baik di dunia nyata maupun digital. Pesan sederhana “Stop Tot Tot Wuk Wuk” bisa menjadi pintu masuk diskusi lebih serius tentang pelecehan verbal, catcalling, atau perilaku yang merendahkan martabat orang lain.

    Kedua, fungsi deterrent. Pesan yang viral menciptakan tekanan sosial. Individu yang hendak melakukan perilaku negatif mungkin menahan diri karena takut menjadi bahan olokan publik. Dalam komunikasi massa, efek semacam ini disebut sebagai efek preventif pesan, di mana komunikasi bukan hanya memberi informasi, tetapi juga mempengaruhi perilaku.

    Ketiga, fungsi reflektif yang ditunjukkan lewat keresahan kolektif terhadap nilai-nilai yang dianggap terganggu. Dengan demikian, gerakan ini berfungsi sebagai kanal ekspresi warga sekaligus cermin bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk memahami dinamika etika generasi muda.

    Namun, tidak berarti gerakan ini bebas dari masalah. Pertama, penyederhanaan pesan bisa mengaburkan substansi. Tidak semua orang yang membaca jargon tersebut memahami konteks kritis di baliknya. Bisa saja pesan hanya dipahami sebagai guyonan, tanpa perubahan perilaku nyata.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: Indonesia tegas tolak dampak diskriminatif EUDR

    Kemendag: Indonesia tegas tolak dampak diskriminatif EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Pemerintah Indonesia secara konsisten terus menyuarakan isu terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau UU Anti Deforestasi dalam berbagai forum internasional.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Indonesia akan selalu menekankan bahwa EUDR berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan memberikan dampak bagi negara berkembang.

    “Dalam berbagai pertemuan WTO (World Trade Organization), RI menekankan EUDR berpotensi menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap negara berkembang, khususnya petani kecil dan UMKM, serta menciptakan hambatan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO,” ujar Djatmiko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga menggalang 17 Like-Minded Countries atau 17 negara dengan pandangan sama untuk menyampaikan kritik serta imbauan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan EUDR.

    Adapun ke-17 negara tersebut terdiri dari Indonesia, Argentina, Brazil, Bolivia, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Ivory Coast, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Paraguay, Peru dan Thailand.

    Menurut Djatmiko, hingga saat ini terdapat ketidakjelasan terkait dengan implementasi EUDR, khususnya pada definisi deforestasi, degradasi hutan, klasifikasi risiko negara, serta petunjuk teknis.

    “Indonesia mendorong agar penanggulangan deforestasi ditempuh melalui pendekatan multilateral yang inklusif dengan mengakui sistem nasional sebagai instrumen kepatuhan kredibel, bukan melalui langkah unilateral yang mengabaikan perbedaan regulasi dan kapasitas produsen,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 100.000 SMS Bajak Rekening Disebar Tiap Jam, Masuk ke Semua HP

    100.000 SMS Bajak Rekening Disebar Tiap Jam, Masuk ke Semua HP

    Jakarta,CNBC Indonesia – Aksi penipu BTS palsu makin meluas. Modus pembajak adalah berkeliling di pusat keramaian menyebar SMS palsu yang berisi link phising untuk menjebak pemilik HP.

    Laporan Wired yang dikutip oleh Futurism mengungkapkan bahwa modus pembajakan HP menggunakan BTS palsu mulai menyebar dari negara-negara Asia ke Eropa dan Amerika.

    Penjahat siber menyebarkan SMS dalam hitungan jam menggunakan menara BTS portabel yang dibawa menggunakan mobil atau berjalan kaki. Tiap HP yang terkoneksi dengan BTS tersebut langsung menerima SMS. Artinya, penipu tidak membutuhkan nomor HP sasaran untuk menyebar link phising.

    Laporan kepolisian Thailand, misalnya, menyatakan perangkat yang digunakan oleh penipu di negara mereka mampu mengirim 100.000 SMS hanya dalam 1 jam. Penipu yang diringkus diketahui telah mengirim 1 juta SMS dalam sehari.

    Cathal Mc Daid, ahli keamanan siber dari Enea menyatakan bahwa teknologi yang digunakan oleh penipu sebetunya adalah teknologi lama.

    “Namun ini pertama kalinya teknologi ini digunakan secara massif menggunakan perangkat transmisi radio bergerak oleh kelompok penjahat,” katanya seperti dikutip oleh Wired.

    Teknologi ini juga sangat sederhana sehingga bisa digunakan oleh orang yang tak punya keahlian khusus.

    “Laporan menunjukkan orang yang ditangkap hanya dibayar untuk menyetir mobil mengitari suatu wilayah, menggunakan mobil,” kata Mc Daid.

    Perangkat SMS Blaster atau BTS palsu bisa digunakan untuk menyamarkan pihak pengirim SMS. Tiap HP yang berada di radius hingga 1,8 kilometer bakal menerima SMS yang bisa disamarkan berasal dari nomor bank atau operator.

    Mekanismenya awalnya adalah “menjebak” HP di sekitarnya dengan sinyal 4G yang tampak asli. Kemudian, HP dipaksa untuk beralih ke koneksi 2G.

    “BTS palsu 2G kemudian digunakan untuk mengirim SMS jahat ke HP yang sebelumnya sudah terperangkap oleh BTS 4G palsu. Seluruh proses ini terjadi hanya dalam 10 detik,” kata Mc Daid.

    Operator seluler tidak bisa mencegah aktivitas ini karena aksi penyebar SMS jahat dilakukan di luar jaringan seluler mereka.

    Modus SMS palsu menjadi andalan setelah operator seluler mulai memblokir penyebaran SMS yang mengandung link atau URL. Aksi kejahatan yang tadinya bermunculan di negara-negara Asia, termasuk Jakarta, kini mulai terjadi juga di Eropa Barat dan Amerika Selatan.

    Pada Juni, polisi di Inggris menangkap orang yang membawa BTS palsu di bagasi mobilnya. Ia disebut telah mengemudi berkeliling London selama sepekan penuh.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BPJPH perkuat kerja sama internasional untuk bangun ekosistem halal

    BPJPH perkuat kerja sama internasional untuk bangun ekosistem halal

    Halal sebagai standar berkaitan erat dengan isu kesehatan, higienitas, keamanan pangan, nutrisi, gizi, ketahanan pangan, bahkan terkait rekayasa genetika bahan makanan…,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dalam dan luar negeri demi membangun ekosistem halal serta menjadikan Indonesia sebagai rujukan halal dunia.

    “Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga halal luar negeri (LHLN) untuk memperluas jaringan layanan halal. Standar halal ASEAN harus menjadi titik awal menuju ekosistem halal global yang kuat dan berwibawa,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mamat mengatakan, hal ini sejalan dengan halal yang menjadi salah satu nilai yang kian diperhitungkan dalam bisnis dan perdagangan internasional terutama di sektor makanan dan minuman.

    “Halal sebagai standar berkaitan erat dengan isu kesehatan, higienitas, keamanan pangan, nutrisi, gizi, ketahanan pangan, bahkan terkait rekayasa genetika bahan makanan. Urgensi ini membuktikan bahwa halal semakin diakui sebagai faktor penting dalam sektor industri dan perdagangan global,” ujar Mamat.

    Untuk itu, ia mengatakan BPJPH berupaya untuk memperkuat regulasi dan membagikan pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

    “Indonesia, melalui BPJPH, terus mengembangkan layanan sertifikasi halal yang efektif, transparan, akuntabel, mudah, cepat, dan terjangkau guna mendukung penguatan ekosistem halal baik nasional maupun global,” katanya.

    Indonesia pun cukup aktif menyuarakan pentingnya nilai dan pembangunan ekosistem halal di sejumlah panggung dunia. Baru-baru ini, BPJPH juga terlibat dalam rangkaian Food Ingredients Asia (Fi Asia) and Vitafoods Asia 2025 yang diselenggarakan di Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, Thailand.

    Kegiatan berskala internasional ini diikuti oleh 36 ribu pengunjung dari 70 negara serta menghadirkan 1.500 peserta dari berbagai merek terkemuka.

    Selain pameran industri makanan dan minuman, Fi Asia juga menampilkan rangkaian seminar, konferensi, lokakarya, dan sesi teknis mengenai berbagai topik penting seperti tren inovasi, peluang investasi startup, tantangan regulasi, keberlanjutan, hingga wawasan pasar global.

    Lebih lanjut, BPJPH juga menyambut baik rencana penyelenggaraan FI Asia 2026 di Jakarta. BPJPH menyatakan selalu mendukung program-program penguatan ekosistem industri halal, termasuk melalui diseminasi informasi terkait perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

    “Ini momentum penting untuk mengarusutamakan halal di pasar global makanan dan bahan pangan. Dan Indonesia siap mengambil peran strategis untuk memanfaatkan peluang besar ini,” ujar Mamat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.