Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU.

    Tujuh kelompok industri yang mendapat HGBT, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Belum diperpanjangnya program tersebut, membuat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima banyak keluhan dari industri terkait harga gas yang mahal.

    “Banyak keluhan yang saya dapati dari industri,” kata Agus di gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/1/2025).

    Agus menjelaskan, komponen gas dalam sebuah industri merupakan yang hal yang penting untuk produksi, termasuk bahan baku utama.

    Oleh sebab itu, Agus berharap program HGBT untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU, dapat segera berlaku kembali.

    “Saya kira harus segera berlaku ya, karena pabrik harus berjalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu tetap harus ada,” ujarnya.

    Diketahui, program tersebut telah berakhir 31 Desember 2024, sehingga 7 industri saat ini dikenakan harga gas komersil.

    Dorong Daya Saing

    Ekonom dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan HGBT sebelumnya telah membantu industri dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi. 

    “Apalagi kita tahu bahwa harga gas untuk industri di Indonesia dengan beberapa negara pembanding, misalnya Vietnam Thailand dan Malaysia relatif masih tinggi,” ujar Yusuf. 

    Menurutnya, dengan berakhirnya harga gas murah maka mempengaruhi daya saing dari 7 industri tersebut, dan hal ini akan bertolak belakang dengan rencana pemerintah dalam upaya mendorong kembali ke industrialisasi yang ditetapkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Ia menyebut, kebijakan gas murah memang memberikan dampak terhadap keuangan negara karena pemerintah tentu harus memberikan subsidi terhadap harga gas. 

    Namun, kata Yusuf, penurunan penerimaan negara dari memberikan subsidi dapat meningkatnya aktivitas perekonomian terutama dari sektor industri yang terkena dampak positif dari harga ga industri yang lebih murah.

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi 7 sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” paparnya.

    Di sisi lain, Yusuf menyampaikan, jika kebijakan HGBT diperpanjang akan memberikan ruang bagi industri untuk tetap mempertahankan efisiensi produksi dan daya saingnya. 

    “Apalagi 7 sektor yang dimaksud adalah 7 sektor industri strategis yang saya kira masih perlu dibantu terutama dalam konteks mendorong daya sayang mereka, terutama di tengah tekanan perekonomian baik dari global maupun domestik itu sendiri,” tuturnya.

    7 Sektor Dipertahankan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal bahwa penerapan HGBT atau Harga Gas Murah untuk tujuh sektor industri di tahun 2024 akan dilanjutkan.

    “Sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan untuk dilanjutkan,” kata Bahlil saat ditemui di kantor ESDM, dikutip dari Kontan.

    Namun, ia menambahkan bahwa waktu penerapan HGBT belum dapat dipastikan karena adanya usulan tambahan sektor industri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang masih dalam tahap kajian.

    “Karena ada pengusulan tambahan. Nah, pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” ujar Bahlil.

    Selama periode 2021 hingga 2024, penerapan HGBT telah mengonversi pendapatan negara sebesar Rp 67 triliun.

    Oleh karena itu, pemerintah berhati-hati dalam memberikan subsidi harga gas.

    “Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT, negara nggak dapat pendapatan. Kita hitung betul, dia (industri) harus kita kasih, tapi harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas Bahlil.

    HGBT saat ini hanya diberikan kepada tujuh sektor, yaitu: Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca, dan Sarung tangan karet

    Usulan Tambahan 15 Sektor Baru

    Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (2/12), mengusulkan penambahan 15 sektor penerima HGBT.

    Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, ekspor, dan investasi industri dalam negeri.

    “Pemberian HGBT kepada 15 sektor usulan baru untuk mendorong peningkatan daya saing industri, ekspor, dan investasi,” ungkap Faisol.

    Namun, ia tidak merinci sektor-sektor baru tersebut. Kemenperin juga mengusulkan penghapusan pembatasan kuota gas bumi untuk sektor industri agar kebutuhan pasokan dalam negeri dapat terpenuhi.

    “Dengan kebutuhan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya tetapi supply gas yang semakin menurun, dapat dipertimbangkan mekanisme impor gas bumi,” jelas Faisol.

  • Nilai Tukar Rupiah dan Mata Uang Asia Hari Ini Menguat dari Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah dan Mata Uang Asia Hari Ini Menguat dari Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (20/7/2024) pagi menguat atau terapresiasi dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Tak hanya rupiah, hampir seluruh mata uang Asia juga menguat dari dolar AS.

    Data Bloomberg Asian Pacific Currencies menyatakan, rupiah pukul 09.34 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 16.370 per dolar AS atau naik 9,5 poin atau 0,6% dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Sementara, selain rupiah hari ini yang menguat, yen Jepang juga alami kenaikan karena bertambah 0,24% menjadi 155,9 yen per dolar AS, dolar Hong Kong naik tipis 0,02% menjadi 7,7 dolar Hong Kong per dolar AS, dolar Singapura naik 0,19% menjadi 1,36 dolar Singapura per dolar AS, dan dolar Taiwan melesat 0,26% menjadi 32 dolar Taiwan per dolar AS.

    Kemudian, won Korea naik 0,30% menjadi 1,453 won per dolar AS, peso Filipina naik 0,19% menjadi 58,5 peso per dolar AS, yuan China naik 0,14% menjadi 7,3 yuan per dolar AS, ringgit Malaysia naik 0,08% menjadi 4,5 ringgit per dolar AS, dan baht Thailand bertambah 0,16% menjadi 34,4 baht per dolar AS.

    Sementara, saat rupiah hari ini naik, mata uang Asia lainnya catat pelemahan, yakni rupe India yang turun 0,07% menjadi 86,6 rupe per dolar AS.

  • Menkes Budi Sadikin Disebut Melawan Prabowo

    Menkes Budi Sadikin Disebut Melawan Prabowo

    GELORA.CO -Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin sama saja melawan Presiden Prabowo Subianto dengan meminta masyarakat menambah asuransi swasta di tengah gencarnya program peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia dengan diadakan screening kesehatan secara gratis.

    Demikian disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil merespons pernyataan Menkes Budi yang meminta masyarakat menambah asuransi kesehatan karena tidak semua penyakit ditanggung BPJS Kesehatan.

    Menurut Kang Tamil, Menkes Budi tidak paham mengelaborasi Asta Cita Presiden Prabowo. Seharusnya, jika BPJS Kesehatan tidak mengcover penyakit tertentu, maka diubah aturannya agar bisa dicover.

    “Di satu sisi Presiden Prabowo sedang gencar-gencarnya memikirkan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia dengan diadakannya screening kesehatan secara gratis pada hari ulang tahun masyarakat, kok di sisi lain Menkes ini mencoba merusak citra pemerintah dengan mengimbau agar masyarakat ikut asuransi kesehatan swasta,” kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin 20 Januari 2025.

    Karena, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, fungsi negara adalah melindungi rakyat, bukan hitung-hitungan untung rugi dengan rakyat.

    “Harusnya Menkes ini melihat bahwa potensi pengobatan alternatif tradisional Indonesia itu luas sekali, ini yang harusnya dielaborasi lebih dalam, dibuat sistem yang integral secara pendidikannya dan profesional,” tutur Kang Tamil.

    Apalagi, kata Kang Tamil, nenek moyang zaman dahulu telah mengenal jamu sebagai obat alternatif, bahkan pemerintah memberikan jamu sebagai simbol kesehatan.

    “Ini yang harus dikembangkan seperti Malaysia, Thailand, bahkan Singapore. Jadi saya harap, Budi Sadikin jangan melawan Pak Prabowo, pernyataannya jelas mengkounter apa yang disampaikan Presiden kita tentang kesehatan, nggak benar ini orang,” pungkas Kang Tamil.

  • Islah Bahrawi Singgung Wacana Soal Hambali: Mengapa Hanya Perusak Nama Islam yang Ingin Dipulangkan

    Islah Bahrawi Singgung Wacana Soal Hambali: Mengapa Hanya Perusak Nama Islam yang Ingin Dipulangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi, mengkritisi wacana Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, yang mengusulkan pemulangan Hambali dari Guantanamo.

    “Pak presiden Prabowo, mohon menteri bapak yg mantan pembela Abu Bakar Ba’asyir ini diperhatikan sepak terjangnya,” ujar Islah dalam keterangannya di X @islah_bahrawi (19/1/2025).

    Islah menilai bahwa rencana ini perlu dipertimbangkan secara matang dan harus melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

    “Alangkah baiknya rencana pak Yusril ini juga dikonsultasikan dengan Densus 88 AT Polri dan mantan-mantan anggota Jama’ah Islamiyah yang sekarang sudah insyaf,” sebutnya.

    Islah menyebutkan bahwa Hambali, yang juga dikenal dengan nama Encep Nurjaman, adalah ideolog teror yang bertanggung jawab atas sejumlah aksi kekerasan dan pendanaan jaringan terorisme di Asia Tenggara.

    “Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamudin, adalah tokoh penting dalam gerombolan Khawarij Pesek di Indonesia,” tukasnya.

    Hambali dianggap sebagai sosok yang berperan penting dalam serangan-serangan teror di sejumlah wilayah, termasuk Thailand Selatan, Mindanao, Bali, Ambon, Poso, dan Jakarta.

    “Dia adalah ideolog teror sejati, yg merusak keluhuran ajaran Islam di seluruh dunia,” cetusnya.

    Ia juga disebut-sebut sebagai penghubung utama jaringan teror di Asia Tenggara dengan Al-Qa’idah di Afghanistan.

    “Dia dan gerombolannya membajak nama Islam dengan mendanai brutalitas teror,” ungkapnya.

  • Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Hpa Lu di Myawaddy Sulit Dijangkau – Halaman all

    Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Hpa Lu di Myawaddy Sulit Dijangkau – Halaman all

    Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Proses Penyelamatan Jadi Tantangan

    Danang Triatmojo/Tribunnews.com

     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lokasi eks Anggota DPRD Indramayu, Robiin dan 3 orang warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang disekap dan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah diketahui. 

    Mereka berada di Hpa Lu, Myawaddy, Myanmar.

    Namun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI masih belum bisa menyelamatkan Robiin dan kawan – kawannya karena Hpa Lu, Myawaddy merupakan daerah perbatasan Myanmar dengan Thailand, yang juga menjadi wilayah konflik antara kelompok etnis dan militer Myanmar, serta tak bisa dijangkau penegak hukum.

    Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, menyebut hal ini jadi tantangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk menemui solusi pemulangan para WNI yang berada di tengah zona konflik tersebut.

    “Ini tantangan bagi Kemlu untuk mendapatkan jalan bagi pemulangan yang bersangkutan. Semoga segera ketemu. Setahu saya mereka terus berusaha. Semoga agar ada jalan,” kata Sukamta kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025). 

    “Sehingga sampai saat ini KBRI di sana belum berhasil memulangkan yang bersangkutan,” kata Sukamta. 

    Sukamta sendiri menyebut kasus yang menyeret Robiin sudah terjadi sejak Agustus 2024.

    Dirinya juga pernah mengadvokasi 4 WNI lewat Kemlu RI agar upaya pemulangan bisa dilakukan.

    Namun kondisi konflik masih jadi kendala terbesar yang harus dihadapi.

    “Ini kasus sudah lama. Saya sudah advokasi sejak bulan Agustus tahun lalu, melalui Kemlu RI,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui video permintaan tolong dari mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Robiin, kembali viral di media sosial pada pertengahan Januari 2025. 

    Robiin dan ketiga temannya kembali meminta pertolongan karena mengaku masih disekap dan disiksa di Myanmar. 

    Video dari Robiin sebelumnya juga pernah viral pada Oktober 2024, dan sejumlah pihak sudah merespons untuk upaya pembebasan, seperti Divhubinter Polri dan Kemlu RI bersama KBRI Yangon.

    Sejak viralnya video pertama Robiin, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan pihaknya bersama KBRI Yangon, sudah melakukan upaya-upaya yang di antaranya menyampaikan sejumlah nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar.

    Koordinasi dan kerja sama dengan jejaring lokal di Myawaddy juga terus dijalin untuk upaya pembebasan ini.

    “Koordinasi dengan otoritas terkait di Myanmar, berkomunikasi dengan jejaring lokal di Myawaddy hingga menjalin kerja sama bilateral dan regional,” kata Judha. 

    Selain Robiin, Kemlu RI mencatat ada 81 WNI yang bernasib sama menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Myawaddy, Myanmar. Seluruhnya juga sedang ditangani Kemlu RI. 

    Judha mengatakan jumlah orang-orang yang menjadi korban TPPO itu sendiri terus bertambah meski ada beberap WNI yang sudah dikeluarkan dari wilayah tersebut pada 2024 ini.

    “Meskipun selama tahun 2024, 53 WNI telah berhasil dikeluarkam dari Myawaddy, namun penambahan kasus baru masih terus terjadi,” ungkapnya.

    Selain WNI, data yang diperoleh Kemenlu sendiri ada pula 59 warga negara lain yang juga memiliki kasus yang sama.

    Terlebih, mereka berada di wilayah Hpa Lu, Myawaddy yang merupakan daerah terpencil dan lokasi konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar.

    “Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan tawaran kerja luar negeri melalui sosmed dan selalu ikuti prosedur resmi penempatan kerja luar negeri,” tuturnya.

  • India Bekukan Visa, Pelajar dan Pasien di Bangladesh Kena Imbasnya

    India Bekukan Visa, Pelajar dan Pasien di Bangladesh Kena Imbasnya

    New Delhi –

    Ketegangan diplomatik antara India dan Bangladesh semakin meruncing. Kini, pemerintah di New Delhi dikabarkan memangkas kuota visa bagi warga Bangladesh secara drastis.

    Hubungan kedua negara meregang sejak kerusuhan politik yang menjatuhkan pemerintahan lama pada bulan Agustus silam. Amukan demonstran memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri dan mendapat suaka di India.

    Sejak itu, Komisi Tinggi India di Dhaka menutup kantor-kantor konsuler di penjuru Bangladesh. Warga akibatnya tidak lagi bisa leluasa mengajukan permohonan visa. Pada September, kedutaan India mengembalikan 20.000 paspor milik warga Bangladesh yang masih diproses ketika penundaan layanan konsuler diberlakukan.

    Ketegangan di antara jiran

    Perselisihan antara India dan Bangladesh semakin bereskalasi dalam beberapa hari terakhir, terutama karena masalah pengelolaan perbatasan.

    India mengumumkan rencana membangun tembok di lima lokasi di sepanjang perbatasan. Akibatnya, duta besar India Pranay Verma dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

    India merespons dengan memanggil Dubes Bangladesh Md. Nural Islam dan menegaskan kembali bahwa langkah-langkah keamanan perbatasannya sejalan dengan perjanjian yang ada.

    Kebuntuan tersebut telah menyebabkan gangguan signifikan pada arus perjalanan, memicu pembatalan pemesanan dan penurunan jumlah omset.

    Imbas bagi pelajar dan wisatawan medis

    Menurut kedutaan India, jumlah aplikasi visa harian telah turun dari lebih dari 7.000 menjadi 500-700 permohonan, tanpa indikasi jelas kapan situasi akan kembali normal.

    India menawarkan 15 kategori visa ke Bangladesh, yang mencakup “visa jurnalis, riset dan layanan darurat”.

    “Kami terus memantau situasi dan saat keadaan kembali normal, kami akan memulai operasi visa penuh,” kata seorang pejabat kementerian luar negeri kepada DW.

    Pejabat lain mengatakan kepada DW, dengan syarat anonim, bahwa penerbitan layanan visa yang tepat akan ditunda untuk sementara waktu.

    Antrian wisatawan medis

    Kisruh antarjiran di Asia Selatan juga berdampak pada pariwisata medis. Banyak warga Bangladesh yang bepergian ke India untuk berobat. Rejim visa liberal di India juga memungkinkan pemegang visa medis membawa keluarga atau teman selama perawatan.

    CareEdge Ratings, sebuah kelompok analisis industri di Mumbai, mencatat penurunan jumlah pasien Bangladesh di rumah sakit besar di India, yang berkisar antara 25% hingga 40%.

    Artinya, semakin sedikit wisatawan medis Bangladesh yang bepergian ke kota-kota besar seperti Kolkata, Chennai, dan Bengaluru.

    Pembatasan tersebut telah berdampak signifikan pada ribuan pasien Bangladesh yang bergantung pada layanan medis India yang hemat biaya. Banyak yang mencari pilihan pengobatan alternatif di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Turki.

    “Pembatasan mobilitas antarnegara sering kali merupakan dampak dari perbedaan pendapat politik. India dan Bangladesh perlu melakukan dialog yang lebih panjang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan perubahan pemerintahan di Bangladesh,” kata Ajay Bisaria, mantan utusan untuk Pakistan, kepada DW.

    “Pada akhirnya, ini tentang membangun kembali kepercayaan. Ini adalah masalah yang mudah diatasi, tetapi beberapa memberi dan menerima, dialog dan negosiasi akan diperlukan untuk mempromosikan mobilitas dan meringankan rezim visa pada tahun 2025,” lanjutnya.

    Mahasiswa hadapi masalah logistik

    Penundaan layanan visa India juga berdampak kepada pelajar Bangladesh yang ingin pergi ke Eropa. Pasalnya, tidak sedikit negara Eropa yang belum memiliki perwakilan di Bangladesh, seperti Finlandia, Rumania, dan Republik Ceko.

    Akibatnya, calon pelajar di Bangladesh harus melakukan perjalanan ke India untuk pengajuan aplikasi visa dan otentikasi identitas di sana.

    Persyaratan ini menjadi mimpi buruk logistik, karena banyak mahasiswa tidak dapat memperoleh visa India.

    Lebih dari 1.500 mahasiswa Bangladesh telah menerima surat penawaran universitas tetapi terjebak dalam ketidakpastian, karena tidak dapat menyelesaikan aplikasi visa secara tepat waktu.

    Selama pertemuan dengan diplomat UE pada bulan Desember, Muhammad Yunus, kepala penasihat pemerintah sementara Bangladesh, mendesak negara-negara Eropa untuk merelokasi pusat visa mereka dari New Delhi ke Dhaka atau ke negara tetangga lainnya, demi memudahkan pengajuan visa.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

  • Viral Video Eks Anggota DPRD Indramayu Disekap di Myanmar, Kementerian P2MI Koordinasi ke Kemlu RI – Halaman all

    Viral Video Eks Anggota DPRD Indramayu Disekap di Myanmar, Kementerian P2MI Koordinasi ke Kemlu RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Video permintaan tolong dari mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Robiin, kembali viral di media sosial pada pertengahan Januari 2025.

    Robiin dan ketiga temannya meminta pertolongan karena mengaku masih disekap dan disiksa di Myanmar. 

    Video dari Robiin sebelumnya juga pernah viral pada Oktober 2024, dan sejumlah pihak sudah merespons untuk upaya pembebasan, seperti Divhubinter Polri dan Kemlu RI bersama KBRI Yangon.

    Merespons ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

     

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal ini,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

     

    Berdasarkan hasil penelusuran, Robiin dan teman – temannya berada di Hpa Lu, Myawaddy, daerah perbatasan Myanmar dengan Thailand, yang juga menjadi wilayah konflik dan tak terjangkau penegak hukum.

     

    Christina menduga para WNI di Myawaddy, termasuk Robiin, dipekerjakan sebagai scammer atau operator penipuan daring oleh perusahaan setempat.

     

    “Diduga mereka dipekerjakan sebagai scammer oleh perusahaan penipuan daring di sana,” ungkap dia.

     

    Kendati lokasi sudah terdeteksi, ada kendala dalam upaya advokasi pembebasan WNI. Mengingat Myawaddy adalah daerah terpencil yang juga wilayah konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar.

    Kementerian P2MI dan Kemlu RI tetap terus mencari solusi untuk menyelamatkan para WNI yang disekap di Myanmar.

     

    “Semoga segala hal yang tengah diupayakan Kemlu membawa hasil baik bagi WNI kita agar mereka bisa secepatnya kembali ke Tanah Air. Kami terus berkoordinasi,” ucapnya.

     

    Sejak viralnya video pertama Robiin, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan pihaknya bersama KBRI Yangon, sudah melakukan upaya-upaya yang di antaranya menyampaikan sejumlah nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar.

     

    Koordinasi dan kerja sama dengan jejaring lokal di Myawaddy juga terus dijalin untuk upaya pembebasan ini.

     

    “Koordinasi dengan otoritas terkait di Myanmar, berkomunikasi dengan jejaring lokal di Myawaddy hingga menjalin kerja sama bilateral dan regional,” kata Judha. 

     

    Selain Robiin, Kemlu RI mencatat ada 81 WNI yang bernasib sama menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Myawaddy, Myanmar. Seluruhnya juga sedang ditangani Kemlu RI. 

     

    Judha mengatakan jumlah orang-orang yang menjadi korban TPPO itu sendiri terus bertambah meski ada beberap WNI yang sudah dikeluarkan dari wilayah tersebut pada 2024 ini.

     

    “Meskipun selama tahun 2024, 53 WNI telah berhasil dikeluarkam dari Myawaddy, namun penambahan kasus baru masih terus terjadi,” ungkapnya.

     

    Selain WNI, data yang diperoleh Kemenlu sendiri ada pula 59 warga negara lain yang juga memiliki kasus yang sama.

     

    Terlebih, mereka berada di wilayah Hpa Lu, Myawaddy yang merupakan daerah terpencil dan lokasi konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar.

     

    “Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau agar masyarakat berhati-hati denagn tawaran kerja luar negeri melalui sosmed dan selalu ikuti prosedur resmi penempatan kerja luar negeri,” tuturnya.

     

  • Begini Penampakan Honda PCX 2025 Versi Jepang

    Begini Penampakan Honda PCX 2025 Versi Jepang

    Jakarta –

    Setelah meluncur di Eropa dan sejumlah negara Asia Tenggara, Honda PCX terbaru akhirnya meluncur di negara asalnya, Jepang. Honda PCX 2025 versi market Jepang ini memiliki pilihan warna yang lebih mewah dan elegan.

    Dikutip dari Autoby, Honda PCX 2025 versi Jepang ditawarkan dalam empat pilihan warna, yakni Matte Starry Blue Metallic, Pearl Jupiter Grey, Pearl Snowflake White, juga Pearl Magellan Black.

    Honda PCX 2025 versi market Jepang Foto: Dok. Honda

    Secara desain dan fitur, PCX 2025 versi Jepang tak jauh berbeda dengan model yang dipasarkan di Eropa, Indonesia, Malaysia, maupun Thailand. Motor ini memiliki fascia agresif dengan model dual headlamp dan lampu DRL LED di atasnya.

    Geser ke area dasbor, terdapat cover di bagian setang yang menambah kesan sporty. Pembaruan lainnya ada di bagian fairing yang lebih ringkas, foot step depan yang lebih nyaman, serta revisi pada bagian lampu belakang.

    Di negeri matahari terbit, Honda PCX 2025 ditawarkan dalam dua pilihan mesin, 125 cc dan 160 cc. Soal harga, PCX versi 125 cc akan dijual seharga 379.500 yen atau setara Rp 39,9 juta. Sementara untuk PCX versi 160 cc dijual dengan harga 462.000 yen atau setara Rp 48,6 juta.

    Honda PCX 2025 versi market Jepang Foto: Dok. Honda

    Honda PCX 2025 versi Jepang dibekali beberapa fitur standar, seperti bagasi 30 liter, kompartemen depan untuk menyimpan botol ukuran 500 ml, sistem smart key, dan soket USB tipe C.

    Yang menarik, Honda PCX 2025 versi Jepang ini tak memiliki fitur-fitur unggulan seperti PCX yang dipasarkan di Indonesia. Fitur yang tampak absen di PCX versi Jepang yakni sokbreker belakang dengan tabung dan juga panel instrumen digital dengan fitur Honda RoadSync.

    (lua/din)

  • 9 Startup Indonesia Raih Penghargaan di ASEAN Digital Awards 2025 Nasional 18 Januari 2025

    9 Startup Indonesia Raih Penghargaan di ASEAN Digital Awards 2025 Nasional 18 Januari 2025

    9 Startup Indonesia Raih Penghargaan di ASEAN Digital Awards 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perusahaan rintisan (
    Startup
    ) Indonesia meraih 9 penghargaan di
    ASEAN Digital Awards 2025
    , di Bangkok, Thailand, pada Kamis (16/1/2025).
    Dari total 18 penghargaan yang diberikan, Indonesia berhasil meraih 9 penghargaan, termasuk 4 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu.
    Sebagian besar peraih penghargaan merupakan
    startup
    mitra Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui program pendampingan digital.
    “Kemenangan ini membuktikan bahwa ekosistem
    startup
    Indonesia tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Kami sangat bangga melihat kerja keras para pelaku startup yang telah mengharumkan nama bangsa,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).
    Kemkomdigi berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekosistem
    startup
    Indonesia melalui berbagai program strategis dan pendampingan.
    “Kami ingin keberhasilan ini menjadi motivasi bagi startup lain untuk berinovasi dan membawa Indonesia semakin bersinar di kancah global,” ujar dia.
    Keberhasilan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama dalam ekosistem digital Asia Tenggara, sekaligus memperkuat peran negara dalam transformasi digital yang inovatif dan inklusif.
    Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Eko K. Budiardjo mengatakan, keberhasilan ini sebagai pencapaian tertinggi di bidang digital untuk Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
    “Kemenangan ini menunjukkan bahwa inovasi digital Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat kompetitif,” kata Eko.
    ASEAN Digital Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada organisasi, bisnis, dan individu yang telah mempelopori produk atau layanan inovatif, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap digital di kawasan Asia Tenggara.
    Sebelumnya ajang dikenal sebagai ASEAN ICT Awards (AICTA), namun kini telah diubah namanya menjadi “ASEAN Digital Awards”. Tahun lalu, Indonesia meraih lima penghargaan
    Berikut adalah rincian penghargaan per kategori yang diraih oleh
    startup
    Indonesia:
    1. Public Sector
    • DTO MoH (Kementerian Kesehatan) – Gold (Indonesia)
    • Open Desa – Silver (Indonesia)
    2. Private Sector
    • Cexup – Gold (Indonesia)
    3. Digital Inclusivity
    • Wonderjack – Silver (Indonesia)
    • Silang – Bronze (Indonesia)
    4. Digital Content
    • Shevia – Bronze (Indonesia)
    5. Digital Startup
    • Surplus – Gold (Indonesia)
    6. Digital Innovation
    • Ludesc – Gold (Indonesia)
    • eFishery – Silver (Indonesia)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepemimpinan Ganda HNSI Pusat Bikin Bingung Nelayan se-Indonesia

    Kepemimpinan Ganda HNSI Pusat Bikin Bingung Nelayan se-Indonesia

    loading…

    Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam kondisi resah akibat tidak mendapat perhatian organisasi. Adanya kepengurusan ganda HNSI di tingkat pusat diduga menjadi pemicunya. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam kondisi resah akibat tidak mendapat perhatian organisasi. Adanya kepengurusan ganda HNSI di tingkat pusat diduga menjadi pemicunya.

    Dua kepengurusan HNSI di pusat yakni pimpinan Herman Herry dan pimpinan mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Soemarjono.

    “Pengurus pusat sibuk merebut jabatan Ketua Umum HNSI. Anggota juga bingung dengan kepengurusan ganda di pusat saat ini,” ujar Aktivis Nelayan HNSI Andy Willkam Sinaga, Sabtu (18/1/2025).

    Saat ini para nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak – hak normatifnya seperti kelangkaan BBM untuk nelayan anggota HNSI.

    Andy yang juga Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI menambahkan belum lagi banyak persoalan tentang nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan HNSI.

    Nelayan Indonesia menghadapi berbagai persoalan di antaranya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) nelayan asing seperti dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

    “Mereka sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kemudian praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75 persen sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi,” katanya.

    Kemudian, masih adanya kebijakan yang tidak merata sehingga memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Belum lagi peran HNSI untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Presiden Prabowo.

    Menurut dia, ikan merupakan makanan bergizi yang bisa menjadi menu MBG. Semua ini tentu saja membutuhkan kepemimpinan HNSI yang kuat dan kredibel dengan kepemimpinan tunggal.

    “Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI segera diakhiri dan pemerintah dalam hal ini Menteri KKP sebagai bapak angkat nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat,” ujar Andy.

    (jon)