Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Warga memainkan ruling tambur menyambut rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di pulau terluar Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama TNI AL Armada III dan Lantamal XIV mengadakan misi pengibaran bendera Merah Putih dan bakti sosial di Pulau terluar perbatasan NKRI dengan negara Palau sebagai bukti kehadiran negara di perbatasan. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan. Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya. Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI. Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global. Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut. 

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar. Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda. Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian. Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Pasca Diakuisisi dari Crown Group, Valuasi Mal Milik One Global Capital di Sydney Melonjak – Halaman all

    Pasca Diakuisisi dari Crown Group, Valuasi Mal Milik One Global Capital di Sydney Melonjak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – One Global Capital, perusahaan investasi yang berbasis di Sydney, Australia, memberikan informasi termutakhir perihal kinerja perusahaan. 

    Setelah menyelesaikan pembelian The Grand Eastlakes, mal terbesar milik Crown Group, senilai Rp 218 miliar pada akhir tahun 2024 yang di-rebranding dengan nama One Global Gallery, pusat perbelanjaan ini menunjukkan kinerja yang memuaskan.

    Founder & CEO One Global Capital Iwan Sunito, menyatakan One Global Gallery mampu menumbuhkan aset ritel tersebut hingga 40 persen dari nilai akuisisi awal serta memperkuat pendapatan berulang alias recurring income One Global Capital. 

    “Pusat perbelanjaan ini bakal mendukung perusahaan untuk bisa go public pada tahun 2031,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    One Global Gallery telah beroperasi sejak Juli 2021 dengan ruang ritel seluas 3.100 meter persegi (m2) yang dilengkapi 130 lot parkir mobil. Shopping center ini memiliki 16 gerai ritel, termasuk ALDI dengan format lebih besar, Metro Wool-worths, dan sejumlah toko khusus, seperti Pattison Pattiserie, Wholelife Pharmacy, Australia Post and Newsagency, Ausome Nails, Akira Sushi, Hatch Espresso, SP mobile, dan Val Morgan Retail.
     
    Iwan permintaan investor atas produk investasi One Global Capital terus meningkat setelah berhasil  mendapatkan lisensi wholesales pada Kuartal IV 2024, yakni  saat kali pertama penawaran saham One Global Capital Retail Trust. 

    “Kami menawarkan produk investasi kepada sekelompok investor terpilih yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kami,” ujarnya.

    Menurut Iwan, ini bukanlah penawaran publik kepada investor ritel, melainkan ditujukan kepada investor yang sudah mengenalnya selama berapa dekade atau teman dekat yang tertarik berinvestasi secara signifikan di proyek properti One Global Capital.

    Melalui One Global Capital Fund Management Platform, awalnya One Global Capital hanya menawarkan 10 persen saham One Global Retail, di mana 90 persen saham dimiliki oleh One Global Capital. Namun, permintaan melonjak tajam sehingga memaksa perusahaan untuk melepas 20 persen lagi, sehingga One Global Capital kini hanya memegang 70 persen saham. 

    Iwan menilai faktor utama yang membuat para investor tertarik untuk masuk adalah akses ke aset investasi di tingkat wholesale yang dibeli dengan harga dan tingkat pengembalian yang sangat menarik.

    “Hal yang paling saya sukai dari properti ini adalah nilai sewanya yang tinggi. Bila semua area ritel tersewa, maka hasilnya setara dengan 10 persen dari harga akuisisi,” ungkap pria kelahiran Surabaya ini.

    Iwan Sunito mengungkapkan, saat ini semua toko ritel di bagian dalam One Global Gallery sudah terisi penuh dengan potensi sewa yang menggiurkan. Sebagai contoh, biaya sewa Woolworth bisa menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp 4,2 miliar per tahun. Belum lagi restoran Thailand ternama yang juga akan segera dibuka di pusat belanja ini.

    “Dengan lonjakan nilai dari One Global Gallery hingga lebih dari 40 persen dari nilai awal akuisisi, memungkinkan kami membagikan deviden kepada para pemegang saham lebih cepat dari pada rencana awal,” tutup Iwan. 

    One Global Capital adalah platform modal dan dana yang didirikan oleh Iwan Sunito, yang menjabat sebagai pendiri, Chairman dan CEO Grup. Grup ini telah menginvestasikan dan melahirkan banyak merek terkenal dunia seperti Crown Group, SKYE Suites, The Grand, One Global Residences, dan One Global Resorts. Saat ini, grup telah menyelesaikan proyek senilai $3,5 miliar dengan proyek tambahan senilai $5 miliar yang sedang dalam pengembangan. (Kontan)
     

  • Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Jakarta –

    Setelah berminggu-minggu melakukan manuver diplomatik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambigu, otoritas Thailand akhirnya mendeportasi sekelompok 40 pria Uighur ke Cina bulan lalu.

    Padahal, selama berbulan-bulan, Amerika Serikat (AS) dan beberapa organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa para warga Uighur itu hampir pasti akan menghadapi penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan nasib yang lebih buruk di bawah pemerintahan Cina, jika tindakan itu dilakukan.

    Uighur, minoritas muslim berbahasa Turki dari provinsi Xinjiang di barat laut Cina, telah mengalami penindasan bertahun-tahun oleh otoritas Cina. Washington bahkan telah secara resmi menyebut tindakan Cina sebagai “genosida”.

    Insiden deportasi terbaru ini mirip dengan kejadian pada 2015, ketika pemerintah Thailand juga secara paksa mengembalikan lebih dari 100 pengungsi Uighur ke Cina, yang kemudian memicu kemarahan global dan protes dari warga muslim.

    Kecaman terhadap Pemerintah Thailand

    Menjelang deportasi terbaru ini, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan beberapa peringatan, menyerukan Bangkok untuk menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, terutama prinsip larangan pengusiran paksa, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman, atau bahaya serius lainnya.

    Pada 27 Februari, hari deportasi terjadi, Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam langkah tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Deportasi ini melanggar prinsip dalam hukum internasional yang melarang pengembalian orang ke negara di mana mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

    Komisi Eropa juga mengecam keputusan Bangkok. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada 13 Maret, Parlemen Eropa menyerukan Thailand untuk segera menghentikan deportasi lebih lanjut dan memberikan transparansi mengenai kebijakan pengungsi mereka.

    Banyak analis sepakat bahwa keputusan Thailand ini adalah langkah yang disengaja untuk mencari dukungan dari Cina, yang telah lama menuntut pengembalian pengungsi Uighur dari luar negeri.

    Deportasi ini terjadi pada saat Beijing secara aktif berupaya mempererat hubungannya dengan Bangkok, terutama dalam menangani sindikat industri penipuan siber atau cyberscam yang telah menyebar ke sebagian besar negara tetangga Thailand.

    “Apakah Thailand melakukannya untuk menyenangkan Beijing? Ya. Tetapi apakah Thailand meninggalkan Barat demi Cina? Tidak, sama sekali tidak,” kata seorang analis Thailand dan kolumnis kepada DW. “Thailand sedang memainkan strategi keseimbangan yang biasa, dan dalam hal ini, mereka hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendeknya.”

    Utamakan ekonomi daripada isu HAM

    Para analis secara luas melihat keputusan ini lebih didorong oleh pragmatisme ekonomi daripada keselarasan ideologi.

    “Thailand jelas tidak memikirkan kesejahteraan para pembangkang Cina, dan jelas tidak mempertimbangkan kerusakan jangka pendek terhadap reputasinya,” kata Mark Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai di Osaka, kepada DW.

    Sebaliknya, yang dipikirkan adalah satu hal yang paling penting bagi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra: pertumbuhan ekonomi. “Saat ini, pertumbuhan ekonomi lebih mungkin terjadi dengan Cina daripada dengan Amerika Serikat,” kata Cogan.

    Ekonomi Thailand memang telah lesu selama bertahun-tahun dan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,5% pada 2025, hampir sama seperti tahun lalu, menurut data pemerintah.

    Salah satu sektor yang jadi perhatian utama Bangkok adalah pariwisata, yang menyumbang sekitar sepersepuluh dari PDB. Namun, enggannya wisatawan Cina untuk kembali dalam jumlah besar sejak pandemi COVID-19, jadi salah satu faktor utama yang merugikan sektor ini.

    Alasan utamanya adalah kepercayaan bahwa Thailand tidak aman, sebuah citra yang sebelumnya dipropagandakan oleh Beijing sebagai bagian dari upayanya menekan pemerintah Asia Tenggara untuk menangani pusat-pusat penipuan atau scam mereka.

    United States Institute of Peace memperkirakan bahwa industri ilegal ini bisa bernilai antara seperempat hingga sepertiga dari ekonomi formal Kamboja, Laos, dan Myanmar, negara tetangga Thailand.

    Banyak pusat penipuan ini ditemukan di kota-kota dekat perbatasan Thailand, dan Thailand adalah titik transit utama dalam perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat-pusat tersebut.

    Pada Januari, aktor Cina berusia 31 tahun, Wang Xing, yang juga dikenal dengan nama panggung Xingxing, diselamatkan dari pusat penipuan siber di Myanmar setelah diculik di Thailand.

    Ia dikembalikan ke Thailand setelah mendapat perhatian besar di media sosial Cina.

    Menurut Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Bangkok sangat bertekad untuk menarik wisatawan Cina.

    “Namun, tujuan ini dapat terancam oleh laporan berkelanjutan mengenai masalah keamanan bagi wisatawan Cina, atau oleh kegagalan Beijing dalam meyakinkan warganya sendiri,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Strategi menyeimbangkan kepentingan

    Paul Chambers, pakar urusan Asia Tenggara di Universitas Naresuan, Thailand, mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Bangkok berupaya menenangkan Beijing.

    Sejak Januari, Bangkok dan Beijing telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka, yang sebagian besar berfokus pada industri penipuan siber di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai ancaman keamanan transnasional paling berbahaya di kawasan ini.

    Namun, Thailand tetap bekerja sama dengan AS, kata Chambers. Negara ini masih menjadi salah satu dari dua sekutu AS di kawasan tersebut, dan kedua negara masih terus berpartisipasi dalam latihan militer dan kepolisian bersama.

    “Sampai kerja sama Thailand-AS menurun drastis, saya ras kita tidak bisa mengatakan bahwa Bangkok telah meninggalkan strategi keseimbangan dan sepenuhnya memasuki orbit Beijing,” kata Chambers.

    Namun, beberapa pihak merasa episode deportasi ini bisa jadi titik balik.

    Bagi Thitinan Pongsudhirak, peneliti senior di Institute of Security and International Studies, kasus ini menandai “titik perubahan” dalam keseimbangan geopolitik Thailand.

    “Thailand kini menjadi bidak terbuka dalam konflik AS-Cina,” katanya kepada DW. “Bahaya strategis terbesar adalah bahwa elite Thailand yang menghadapi sanksi AS kini semakin dekat dengan Cina dan mengorbankan strategi keseimbangan yang pernah terkenal.”

    Untuk saat ini, beberapa analis memperkirakan Bangkok tidak akan terlalu terganggu oleh sanksi visa AS. “Thailand melihat pembatasan perjalanan AS sebagai hukuman yang cukup minimal,” kata Phil Robertson, direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, kepada DW.

    Meski begitu, ia menyebutnya “agak cerdik” bahwa kedutaan AS di Bangkok belum mengumumkan siapa yang masuk daftar hitam, yang berarti satu-satunya cara bagi pejabat Thailand untuk mengetahuinya adalah dengan mengajukan visa dan kemudian berisiko mengalami penolakan yang memalukan.

    Robertson di sisi lain juga mempertanyakan: apalah arti potensi kehilangan muka bagi seorang politisi atau pejabat Thailand dibandingkan dengan “neraka yang akan dihadapi 40 orang Uighur di Xinjiang?”

    “Bisa dibilang pemerintah Thailand lolos dengan hukuman yang secara mengejutkan, ringan.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Danantara Diurus Tokoh Asing, Bahlil: Mereka Punya Pengalaman Dunia

    Danantara Diurus Tokoh Asing, Bahlil: Mereka Punya Pengalaman Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri ESDM juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan tidak masalah jika kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diisi oleh para tokoh asing. 

    Menurut Bahlil, tokoh asing diperlukan sejauh yang bersangkutan profesional dan berpengalaman.

    “Saya pikir selama dia profesional, dan dia juga tokoh-tokoh ternama itu, mereka semua punya pengalaman dunia dan okelah, enggak ada masalah, itu lembaga profesional kok,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Bahlil mengatakan Danantara akan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang kompeten dan profesional. Karena itu, dia optimistis tokoh-tokoh yang berada di struktur kepengurusan Danantara merupakan tokoh yang profesional, punya integritas dan berpengalaman.

    “Saking profesional, kredibelnya Pak Prabowo saja tidak menitipkan orang satu pun. Itu dilakukan betul-betul secara profesional. Bahwa ada tokoh-tokoh yang menjadi bagian daripada kepengurusan, saya pikir itu tokoh-tokoh yang berintegritas, orang-orang yang profesional, yang sudah barang tentu punya reputasi, punya integritas, dan punya kemampuan,” ujar mantan menteri investasi ini.

    Diketahui, sejumlah tokoh asing mengisi kursi kepengurusan Dewan Penasihat Danantara. Mereka di antaranya adalah Ray Dalio sebagai pendiri Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia dengan aset kelolaan US$ 124 miliar dan penasihat makro ekonomi di banyak negara.

    Selain itu, ada juga ekonom dan akademisi global Jeffrey Sachs, Equity Portfolio Manager Capital Group, F Chapman Taylor, serta mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Di jajaran management director Danantara juga ada Lieng-Seng Wee dan Yup Kim. Wee menjabat sebagai managing director risk and sustainability, sedangkan Kim akan bertanggung jawab atas Komite Investasi dan Portofolio. 

    Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir mengatakan alasan dan pertimbangan sosok asing mengisi Dewan Penasihat karena lembaga ini juga harus mewaspadai risiko perekonomian global dan geopolitik dalam berinvestasi.

    “Hal-hal yang menyangkut makro dan kita sangat aware, makanya tadi ada Dewan Penasihat seperti Ray, Jeffrey Sachs itu kenapa? Karena kita tahu bahwa macro risk semakin besar, geo-political risk semakin besar,” ujar Pandu dalam konferensi pers di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Pandu memastikan, sejumlah sosok yang bergabung dalam Danantara merupakan seorang yang berkompeten dan profesional. Dia menegaskan, tidak ada orang titipan seperti yang dipersepsikan publik.

    “Memang banyak noise, concern, pertama bagaimana pembentukan tim Danantara, siapakah manajemen Danantara, semoga dengan hari ini bisa dijawab tadi seperti kata Pak Rosan bahwa all professional, tidak ada titipan-titipan, semua adalah yang terbaik di bidangnya and global, ini juga penting,” pungkas Pandu.

  • Banyak Tokoh Asing di Danantara, Bahlil: Selama Profesional Gak Masalah!

    Banyak Tokoh Asing di Danantara, Bahlil: Selama Profesional Gak Masalah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyoroti soal jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diduduki oleh tokoh yang berstatus warga negara asing (WNA).

    Menurut dia, selama mereka bekerja secara profesional maka tidak ada masalah. Terlebih, mereka juga sudah ternama dan memiliki pengalaman.

    “Saya pikir selama dia [tokoh asing] profesional, dan dia juga tokoh-tokoh ternama itu, mereka semua punya pengalaman dunia dan okelah gak ada masalah, itu lembaga profesional kok,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Lebih lanjut, Menteri ESDM ini beranggapan bahwa BPI Danantara adalah sebuah lembaga keuangan milik negara yang mirip dengan Temasek milik Singapura.

    Sebab itu BPI Danantara, kata Bahlil, harus dikelola secara profesional dan kredibel. Maka dari itu, tokoh-tokoh yang menjadi bagian kepengurusan adalah orang yang berintegritas, profesional, dan memiliki reputasi baik.

    “Saking profesional kredibelnya Pak Prabowo aja tidak menitipkan orang satu pun. Itu dilakukan betul-betul secara profesional,” ujar politikus Golkar tersebut.

    Menurutnya, hal itu dilakukan supaya BPI Danantara bisa menjadi suatu lembaga yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia.

    “Dan sekaligus bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendorong dan mengikat pertumbuhan ekonomi kita secara baik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani resmi mengumumkan nama-nama orang yang menduduki struktur organisasi BPI Danantara pada hari ini, Senin (24/3/2025).  

    Rosan menyampaikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah melalui pemilihan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis. 

    “Arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sudah jelas tidak ata titipan nama, jadi itu pegangan kami,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025). 

    Duduk di jajaran Dewan Pengarah Danantara ialah mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Sementara itu, kursi Dewan Penasihat Danantara diisi oleh Ray Dalio (Founder & CIO Mentor, Bridgewater Associates (1975–sekarang), Helman Sitohang (CEO Asia Pasifik, Credit Suisse (2015–2021), Jeffrey Sachs (Direktur, Center for Sustainable Development, Columbia University, AS (2016–sekarang), F. Chapman Taylor (Equity Portfolio Manager, Capital Group (1994–sekarang), dan Thaksin Shinawatra (Mantan PM Thailand). 

    Menurutnya, kehadiran pemimpin-pemimpin berkualitas ini akan memberikan keyakinan kepada publik dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

  • Umar Hasibuan Pertanyakan Thaksin di BPI Danantara: Koruptor Kok Bisa Jadi Penasihat?

    Umar Hasibuan Pertanyakan Thaksin di BPI Danantara: Koruptor Kok Bisa Jadi Penasihat?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menyoroti tajam nama-nama pengurus BPI Danantara yang baru saja diumumkan secara resmi.

    Salah satu yang paling disorot adalah Thaksin Shinawatra sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara)

    Kontroversinya tentu karena rekam jejak Thaksin yang sarat dengan tuduhan korupsi dan kejahatan politik selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

    Thaksin Shinawatra dikabarkan memiliki banyak kontroversi karena rekam jejaknya yang sarat dengan tuduhan korupsi dan kejahatan politik selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

    Thaksin diketahui pernah terseret kasus terkait saham Shin Corp.

    Perusahaan inilah yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand.

    Umar Hasibuan melalui cuitan diakun X pribadinya mempertanyakan alasan ditunjuknya Thaksin untuk bergabung karena rekam jejak koruptornya.

    “Entah apa pertimbangannya Thaksin koruptor yg buronan di thailand bisa jd dewan penasihat danantara?,” tulisnya dikutip Rabu (26/3/2025).

    Umar dengan tegas juga mempertanyakan terkait tidak adanya nama lain yang lebih layak.

    “Apa gak ada orang lain yg bisa jd dewas danantara?,” ujarnya.

    Satu nama yang disarankannya adalah CEO Air Asia, Tony Fernandea ketimbang Thaksin.

    “Mending Toni fernandes drpd thaksin,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sosok George Soros, Orang yang Dituding Sebabkan Krisis Moneter 1998

    Sosok George Soros, Orang yang Dituding Sebabkan Krisis Moneter 1998

    Jakarta –

    George Soros adalah sosok pengusaha dan investor sukses dengan kekayaan lebih dari Rp 118 triliun. Meski begitu, hingga kini dirinya disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama terjadinya krisis moneter 1998 lalu.

    Melansir dari situs Ensiklopedia Britannica, Rabu (26/3/2025), Soros lahir di Budapest, Hongaria pada 12 Agustus 1930. Dirinya lahir di keluarga yang cukup kaya saat itu, sehingga ia bisa mengenyam bangku pendidikan yang tidak banyak dirasakan anak-anak saat itu.

    Namun masa kecilnya sebagai anak orang tajir mulai terusik akibat kedatangan Nazi di Hungaria pada tahun 1944. Sebab kala itu keluarganya yang merupakan keturunan Yahudi harus berpisah dan menggunakan dokumen palsu agar tidak dikirim ke kamp konsentrasi.

    Hingga pada 1947 keluarga Soros pindah ke London. Di sana ia belajar filsafat di bawah bimbingan Karl Popper di London School of Economics, tetapi ia mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang filsuf.

    Tidak lama setelah itu Soros pertama kali bekerja di sektor keuangan saat dirinya bergabung dengan bank dagang London Singer & Friedlander sekitar tahun 1950an. Barulah setelah itu pada 1956 ia pindah ke New York City, tempat ia pertama kali bekerja sebagai analis sekuritas.

    Singkat cerita, pada 1973 Soros mendirikan Soros Fund (yang kemudian diubah menjadi Quantum Endowment Fund), sebuah dana lindung nilai yang kemudian melahirkan berbagai perusahaan terkait.

    Keputusan investasinya yang berani menyebabkan dana tersebut tumbuh pesat. Salah satunya saat dirinya dengan tepat meramalkan jatuhnya pasar saham dunia pada Oktober 1987, tetapi secara keliru meramalkan bahwa saham Jepang akan jatuh paling parah.

    Namun yang menjadi perhatian banyak orang adalah saat Soros melalui Quantum Fund miliknya menjual miliaran pound selama beberapa hari ketika pemerintah Inggris berencana mendevaluasi mata uangnya pada September 1992.

    Akibat tindakannya ini, mata uang Inggris tersebut sempat jatuh sangat dalam dan dalam kesempatan itu Soros membeli kembali pound dan memperoleh laba sekitar US$ 1 miliar. Bahkan kala itu dirinya mendapat julukan “orang yang menghancurkan Bank of England.”

    Tidak berhenti di sana, pada 1997 ia kembali berspekulasi dengan mata uang bath Thailand dan imbas tindakannya inilah yang disebut-sebut sebagai biang kerok terjadinya krisis moneter (krismon) di Asia pada 1998 yang secara langsung juga berdampak sangat besar ke Indonesia.

    Sebagai tambahan informasi, berdasarkan laporan Forbes saat ini Soros tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar US$ 7,2 miliar atau setara dengan Rp 118,94 triliun (kurs Rp 16.520 per dolar AS). Berkat itu saat ini dirinya tercatat sebagai orang terkaya ke-451 di dunia.

    (fdl/fdl)

  • PM Thailand Lolos dari Mosi Tidak Percaya di Parlemen

    PM Thailand Lolos dari Mosi Tidak Percaya di Parlemen

    Bangkok –

    Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, berhasil lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pada Rabu (26/3) waktu setempat. Paetongtarn mengalahkan tantangan dari partai-partai oposisi yang menuduhnya sebagai boneka ayahnya, miliarder dan mantan PM Thaksin Shinawatra.

    Usai perdebatan sengit di parlemen selama dua hari, seperti dilansir AFP, Rabu (26/3/2024), mayoritas anggota parlemen Thailand menolak mosi tidak percaya yang diajukan terhadap Paetongtarn. Hasil voting menunjukkan 319 suara menolak, sedangkan 162 suara mendukung, dengan tujuh suara abstain.

    Dalam perdebatan sengit di parlemen, kubu oposisi menyerang pengelolaan negara dan kurangnya pengalaman Paetongtarn, yang baru berusia 38 tahun.

    Setelah mosi tidak percaya ditolak parlemen, Paetongtarn mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya.

    “Semua suara, baik yang mendukung maupun yang menentang, akan menjadi kekuatan yang mendorong saya dan kabinet untuk terus bekerja keras bagi rakyat,” ucap Paetongtarn dalam pernyataannya via Facebook.

    Thaksin, ayah Paetongtarn, merupakan politisi paling berpengaruh namun kontroversial dalam sejarah modern Thailand. Dia pulang ke negaranya tahun 2023 lalu, setelah mengasingkan diri di luar negeri selama 15 tahun karena terjerat berbagai kasus di dalam negeri.

    Dia hanya menjalani beberapa bulan hukuman kurungan, dari total vonis delapan tahun penjara, atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjeratnya. Thaksin menjalani masa hukumannya di rumah sakit polisi sembari menjalani perawatan medis.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Dia akhirnya bebas setelah diampuni oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Bebasnya Thaksin pada saat itu memicu rumor soal kesepakatan diam-diam untuk memperlakukannya dengan baik.

    Thaksin yang kini berusia 75 tahun, tetap populer di mata jutaan warga Thailand yang miskin, yang sebelumnya hidup makmur di bawah pemerintahannya tahun 2001-2006 lalu. Namun dia dibenci oleh elite konservatif kerajaan yang menganggapnya korup dan manipulatif.

    Paetongtarn, anak bungsu Thaksin, menjadi PM Thailand sejak tahun lalu, setelah PM petahana, Srettha Thavisin, digulingkan oleh perintah pengadilan. Dia memimpin pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai — perwujudan terbaru dari gerakan politik yang didirikan.

    Dalam perdebatan di parlemen, seorang anggota parlemen dari kubu oposisi Partai Rakyat, Rangsiman Rome, menuduh Paetongtarn mengatur perlakuan istimewa untuk ayahnya. Paetongtarn dituduh membuat “kesepakatan setan” untuk memberikan kondisi lebih baik kepada ayahnya daripada tahanan lainnya.

    Paetongtarn membantah tuduhan itu, dengan menekankan bahwa dirinya baru menjadi PM Thailand beberapa bulan setelah ayahnya mendapat pengampunan Raja Thailand.

    Kubu oposisi juga menuduh Paetongtarn menghindari pajak dan keliru menangani kasus 40 warga Uighur yang dipulangkan ke China akhir bulan lalu. Pemulangan warga Uighur itu memicu kecaman internasional, dan mendorong Amerika Serikat (AS) memberlakukan larangan visa bagi sejumlah pejabat Thailand.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Tim Free Fire dari Indonesia Main di FFWS SEA 2025 Spring

    5 Tim Free Fire dari Indonesia Main di FFWS SEA 2025 Spring

    Jakarta –

    Turnamen esports bertajuk Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2025 Spring akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rencananya, Garena akan menghadirkannya pada April 2025.

    Keseruan kompetisinya akan diselenggarakan secara offline di Hanoi, Vietnam. Sebanyak 18 partisipan sudah siap bersaing memperebutkan gelar tim Free Fire terkuat se-Asia Tenggara.

    Dari 18 tim tersebut, lima di antaranya berasal dari Indonesia. Adapun tim yang dimaksud ialah RRQ Kazu, Evos Divine, Bigetron Delta, Onic Olympus, dan Sriwijaya Esports.

    Terlihat ada nama baru dari daftar tim Free Fire Indonesia yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ya, Sriwijaya Esports merupakan penantang anyar yang lolos dari Free Fire Nusantara Series (FFNS) 2025 Spring.

    Mereka berhasil mengamankan satu tiket ini, berkat penampilan gemilangnya selama babak grand final FFNS 2025 Spring. Sriwijaya Esports mampu mengoleksi total 132 poin, berbeda 13 poin dari Dewa United Apollo yang berada di peringkat dua.

    Saat itu, partai puncaknya diselenggarakan di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Medan, Sumatra Utara. Babak pamungkas ini bergulir pada Hari Minggu, 23 Maret 2025.

    Meski begitu tak hanya mengantongi satu tiket menuju kompetisi Free Fire se-Asia Tenggara, karena atas keberhasilannya menyabet juara, Sriwijaya berhak mengantongi bagian terbesar dari total hadiah Rp 850 juta. Mereka memperoleh apresiasi finansial dari Garena Indonesia sebesar Rp 250 juta.

    Namun perjuangan Sriwijaya Espors dalam merebut gelar juara FFWS SEA 2025 Spring akan lebih sulit dibandingkan ketika mereka tampil di FFNS 2025 Spring. Kali ini, mereka akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

    Berikut daftar tim yang akan bermain di FFWS SEA 2025 Spring, pantauan detikINET dari Liquipedia.

    WAG (Vietnam)HUA Esports (Vietnam)Heavy (Vietnam)GOW (Vietnam)P Esports (Vietnam)Buriram United Esports (Thailand)Team Falcons (Thailand)Twited Minds (Thailand)Core Memory (Thailand)All Gamers Global (Thailand)RRQ Kazu (Indonesia)Evos Divine (Indonesia)Bigetron Delta (Indonesia)Onic Olympus (Indonesia)Sriwijaya Esports (Indonesia)Todak (Malaysia)Team Vamos (Malaysia)Expand (Malaysia)

    Ajang bergengsi ini akan dimulai dari knockout stage pada 25 April – 1 Juni 2025. Nantinya 12 tim terbaik di babak ini akan melaju ke point rush dan grand final FFWS SEA 2025 Spring.

    (hps/afr)

  • Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan.

    Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan.

    Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya.

    Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI.

    Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia.

    Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global.

    Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut.

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

    TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua.

    Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

    Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar.

    Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda.

    Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian.

    Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik.

    Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan.

    Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

    Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik.

    Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara.

    Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.

    Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    *) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

    Copyright © ANTARA 2025