Xcloud.id

Negara: Thailand

  • Ini Frekuensi yang Bisa Bikin Jaringan 5G Melesat

    Ini Frekuensi yang Bisa Bikin Jaringan 5G Melesat

    Jakarta –

    Riset dari konsultan global Kearney menyebut 5G kini sudah memasuki era baru, yaitu saat operator sudah bisa memanfaatkan investasinya dan meraih pertumbuhan secara komersial.

    Namun sayangnya, di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur. Yaitu keterbatasan spektrum yang menghambat kemampuan perluasan layanan 5G dan mencapai adopsi yang luas.

    “Indonesia memiliki kesempatan untuk melampaui pasar lain dalam hal ketersediaan spektrum. Spektrum frekuensi yang kini tersedia untuk operator telekomunikasi belum ideal untuk 5G,” kata Carlos Oliver Mosquera, partner di Kearney Singapura, dalam keterangan yang diterima detikINET, Kamis (27/3/2025).

    “Namun, sudah ada diskusi tentang pelepasan 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz yang lebih relevan untuk 5G. Jika regulator dapat merilis spektrum ini secara bersih, hal ini akan menjadi perubahan besar. Hal ini memungkinkan karena semua spektrum tersebut merupakan alokasi greenfield. Dengan demikian, operator dapat memperoleh spektrum berkualitas tinggi yang akan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan,” tambahnya.

    Adopsi 5G di Indonesia menurut Kearney hanya punya penetrasi sebesar 2% sejak 5G diluncurkan pada 2021. Hal ini disebabkan oleh jumlah stasiun pemancar, serta ketersediaan frekuensi yang terbatas.

    “Indonesia juga dapat melampau pasar lain dalam hal adopsi pelanggan. Harga perangkat kini jauh lebih rendah dibandingkan ketika negara-negara lain memulai perjalanan adopsi mereka. Konsumsi data per pelanggan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan pasar yang sejenis; misalnya, GB/pelanggan di Indonesia saat ini 40% lebih rendah daripada di Thailand,” kata Varun Arora, Managing Partner Kearney untuk Asia Tenggara.

    “Dengan dukungan 5G, konsumsi data per pelanggan bisa meningkat dari 13 GB/pelanggan saat ini menjadi 42 GB/pelanggan pada 2030, lebih dari tiga kali lipat,” tambahnya.

    Laporan 2025 5G Success Index oleh Kearney menunjukkan bahwa penetrasi 5G terus meningkat, dengan lebih dari 30% populasi di 10 negara kini sudah menggunakan 5G. Uni Emirat Arab dan Malaysia memimpin dengan penetrasi lebih dari 50%. Adopsi 5G secara signifikan mengungguli 4G, yang hanya mencapai 30% penetrasi di enam negara dalam lima tahun peluncurannya.

    Indeks tahun ini menunjukkan bahwa penetrasi 5G meningkat, tetapi komersialisasi melambat, dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura yang menduduki lima besar dan penetrasi di Malaysia melebihi 50%.

    Negara dengan performa penetrasi 5G yang terbaik antara lain adalah Amerika Serikat (skor 8,3), Australia (skor 7,4), Spanyol (skor 7,3), Singapura (skor 7,3), dan Finlandia (skor 7,1).

    “Jika kita menggabungkan peningkatan adopsi yang lebih tinggi dengan ketersediaan spektrum berkualitas, Total Cost of Ownership (TCO) dari jaringan 5G mungkin lebih baik daripada jaringan 4G. Hal ini juga menjadi penting karena sebagian besar operator global menghadapi tantangan untuk mendapatkan imbal hasil yang baik dari investasi mereka dalam spektrum 5G,” tutup Varun.

    (asj/fay)

  • IHSG ditutup menguat dan terbaik di Asia, Rupiah naik

    IHSG ditutup menguat dan terbaik di Asia, Rupiah naik

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat dan terbaik di Asia, Rupiah naik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 19:03 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat di zona hijau dengan kenaikan 3,8% ke posisi 6.472,35 pada Rabu (26/3), bersamaan dengan nilai tukar rupiah yang juga sama menguat 0,09% di Rp16.580/US$. 

    Tren positif ini terjadi didorong sentimen pembagian dividen jumbo dari empat saham bank besar Indonesia.

    Sepanjang perdagangan IHSG bergerak nyaman di zona hijau, dengan rentang pergerakan yang terjadi pada level 6.312,96 sampai dengan tertinggi 6.489,14. Adapun total transaksi hari ini mencapai Rp34,46 triliun, dari sejumlah 30,84 miliar saham yang ditransaksikan sepanjang perdagangan.

    Saham-saham keuangan perbankan yang naik pesat adalah bank-bank BUMN seperti, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melejit 9,15%, saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) melesat 8,97%, dan juga saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menguat 8,65%.

    Indeks saham LQ45 yang berisikan saham-saham unggulan juga ikut menguat dan menutup hari di zona hijau, dengan kenaikan 34,12 poin atau menguat 4,9% ke posisi 731,1.

    Indonesia pun memimpin kenaikan yang terbaik di bursa Asia, yang diikuti KOSPI (Korea Selatan), NIKKEI 225 (Tokyo), Hang Seng (Hong Kong), TOPIX (Jepang), SETI (Thailand), Shenzhen Comp. (China), KLCI (Malaysia), Straits Times (Singapura), dan PSEI (Filipina), yang berhasil menguat masing-masing mencapai 3,8%, 1,08%, 0,65%, 0,6%, 0,55%, 0,46%, 0,39%, 0,29%, 0,23%, dan 0,1%.

    Di sisi berseberangan, SENSEX (India), Ho Chi Minh Stock Index (Vietnam), CSI 300 (China), TW Weighted Index (Taiwan), dan Shanghai Composite (China) yang tertekan dan drop dengan masing-masing 0,93%, 0,44%, 0,33%, 0,06%, dan 0,04%.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Produsen Elektronik RI Waswas Dampak Kebijakan Tarif Tinggi Trump

    Produsen Elektronik RI Waswas Dampak Kebijakan Tarif Tinggi Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Industri Elektronika (Gabel) menilai risiko kebijakan tarif tinggi bea masuk ke Amerika Serikat dapat menghantam industri nasional. Indonesia akan menjadi sasaran empuk produk elektronik dari negara yang dikenakan tarif tinggi oleh Presiden Donald Trump. 

    Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan bagi pelaku usaha elektronik, kebijakan tersebut lebih banyak menjadi tantangan ketimbang peluang. Sebab, pasar domestik Indonesia yang masih minim non-tariff measures berpotensi dibanjiri produk impor. 

    “Kalau kami melihat justru bisa jadi ancaman serius untuk industri dalam negeri,” ujar Daniel kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025). 

    Padahal, menurut Daniel, Indonesia dapat mengambil peluang dari masifnya pabrikan elektronik yang kabur dari China untuk menghindari tarif tinggi bea masuk ke AS yang diterapkan Presiden Trump.

    Namun, pihaknya justru melihat pabrikan elektronik China tersebut lebih memprioritaskan relokasi dan berinvestasi ke Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

    “Di sisi lain, China perlu pasar untuk menyerap hasil produksi mereka, dan tentunya Indonesia adalah pilihan seksi karena kita lemah NTM (Non Tariff Measure),” ujarnya.

    Menurut Daniel, pemerintah harus memperkuat kebijakan non-tarif measures, salah satunya telah dilakukan Kemenperin dan Kementerian ESDM yang memperluas penerapan wajib SNI dan Label Hemat Energi (LHE). 

    Kendati demikian, hal tersebut tidak akan efektif apabila relaksasi impor masih terjadi. Untuk itu, revisi Permendag No.8/2024 harus segera dilakukan dan dipercepat. 

    Pelaku usaha elektronik juga menyarankan agar rencana pemindahan pelabuhan atau entry point impor ke wilayah timur Indonesia tidak hanya jadi wacana.

    “Dalam jangka pendek kami terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kami akan usahakan untuk tidak terjadi perampingan, meskipun yang saya dengar, di level ritel elektronika sudah mulai terjadi perampingan, tapi bisa saja informasi ini kurang akurat,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Peneliti Ekonomi dari Institute of Development of Economic and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan produk elektronik dan komponen juga dapat dikenakan tarif tinggi ekspor ke AS, jika negara tersebut memperluas tarif untuk produk teknologi. 

    Menurut Ariyo, industri elektronik RI yang sedang berkembang bisa terdampak. Adapun, nilai ekspor produk elektronik (HS 85) sebesar US$4,18 miliar pada 2024 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$3,45 miliar. 

  • Reformasi Setengah Hati Menkeu Sri Mulyani

    Reformasi Setengah Hati Menkeu Sri Mulyani

    loading…

    Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute. Foto/Istimewa

    Kusfiardi
    Analis Ekonomi Politik FINE Institute

    SRI Mulyani Indrawati telah menjadi figur utama dalam pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih gelar Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi dan defisit APBN yang terkendali.

    Namun, penghargaan ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang belum teratasi, terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, serta penguatan fundamental ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

    Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang lebih mendalam dan strategi yang lebih efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang sangat penting.

    Tax Ratio TertinggalSalah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya hanya 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan di 2024 kembali turun ke 10,08%.
    Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih jauh tertinggal. Thailand memiliki tax ratio berkisar 14%-16%, Malaysia 12%-15%, dan Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang menyebabkan pembangunan berjalan lebih lambat dan tidak merata.

    Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Ini juga menandakan adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal pembangunan ekonomi.

    Setengah HatiPemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal karena reformasi yang dilakukan cenderung setengah hati.

    Salah satu isu utama dalam reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di banyak negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih fleksibel dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak.

    Namun, Sri Mulyani enggan melepaskan DJP dari Kementerian Keuangan, yang menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang panjang membuat kebijakan pajak sering kali tidak dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

    Selain itu, penerapan sistem Coretax yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru menimbulkan banyak kendala. Gangguan teknis dalam sistem ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan dalam pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.

  • Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti kebijakan pemerintah yang ingin membuka kembali moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditinjau ulang mengingat masih banyaknya kasus lama yang belum diselesaikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia di sana.

    “Pemerintah jangan sampai membuka moratorium tetapi kita tidak mereview permasalahan lama yang dilakukan pemerintahan Arab Saudi terhadap pekerja migran kita,” kata Arzeti Bilbina dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Arzeti meminta agar pemerintah tetap mempertahankan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi, khususnya untuk sektor domestik.

    “Masih banyak PR lama yang belum dijalankan pemerintah Arab Saudi dengan berbagai macam kasus dari pekerja migran kita di sana. Sekarang kenapa tiba-tiba dibuka kembali?” tuturnya.

    Meski telah ada evaluasi terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang diklaim lebih aman, Arzeti mengingatkan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terkait PMI harus tetap menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan.

    “Fraksi PKB berpandangan bahwa keamanan dalam sistem penempatan hanyalah satu aspek. Jauh lebih penting adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh PMI kita di masa lalu dan bahkan hingga saat ini,” jelas Arzeti.

    Arzeti mengatakan ada beberapa kasus PMI di Arab Saudi selama ini yang menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan agar tidak mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

    “Seperti kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan, kasus gaji tidak dibayar, kondisi kerja tidak layak, serta kasus hukum yang tidak mendapatkan pembelaan yang adil,” urai Arzeti.

    Arzeti mendesak Pemerintah untuk melakukan sejumlah hal sebelum membuka kembali moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Hal yang paling utama adalah agar Pemerintah memastikan Pemerintah Arab Saudi menyelesaikan seluruh kasus-kasus PMl yang bermasalah secara transparan dan adil.

    “Pemerintah juga harus menuntut adanya perjanjian bilateral yang lebih kuat dan mengikat antara Indonesia dan Arab Saudi yang secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak PMI, mekanisme pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” papar Arzeti.

    “Kemudian penting juga bagi Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada PMI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Arzeti menegaskan perlindungan terhadap PMI juga sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia dari modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengingat banyak WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya yang terkait dengan jaringan scam di Myanmar dan Thailand di mana mereka berangkat secara ilegal.

    “Kita juga pernah mendengar cerita dari korban TPPO di Thailand dan Myanmar, anak-anak muda dari sejumlah daerah yang ahli komputer atau IT, terutama lulusan SMA,” sebut Arzeti.

    Diketahui, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut pemerintah akan mencabut moratorium dan segera meneken kerja sama dengan Arab Saudi terkait pengiriman TKI. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

    “Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Dia mengatakan kerja sama dengan Saudi dimoratorium atau dihentikan sejak 2015. Namun, katanya, kondisi itu membuat risau.

    “Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia dan sampai sekarang memang sejak dimoratorium sampai sekarang itu ada hal yang merisaukan kita,” ujarnya.

    Karding mengatakan moratorium pengiriman PMI malah membuat banyak warga negara Indonesia berangkat ke Saudi secara ilegal. Dia menyebut jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahun.

    “Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ujar Karding.

    (eva/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah

    Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil studi terbaru dari Bank Dunia menyatakan kinerja pengumpulan pajak Indonesia sangat buruk. Bank Dunia pun menyarankan agar pemerintah Indonesia memajaki UMKM hingga aktivitas ekonomi bawah tanah.

    Pernyataan dan saran tersebut tercantum dalam laporan studi Bank Dunia bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corpotate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang terbit pada 3 Maret 2025.

    Studi tersebut menganalisis kepatuhan setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) di Indonesia selama 2016—2021. Hasilnya, besarnya kesenjangan pajak (tax gap) menyebabkan efisiensi setoran dua sumber utama penerimaan pajak tersebut sangat rendah.

    Bank Dunia pun menyatakan kinerja pengumpulan pajak pemerintah Indonesia sangat buruk. Mereka mencontohkan, pada 2021 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 9,1%.

    Rasio pajak Indonesia itu lebih rendah dari negara-negara di kawasan seperti Kamboja (18%), Malaysia (11,9%), Filipina (15,2%), Thailand (15,7%), dan Vietnam (14,7%). Bahkan, Bank Dunia menyatakan rasio pajak Indonesia sebagai salah satu yang terendah di dunia.

    Bank Dunia mengindikasikan bahwa salah satu penyebab belum maksimalnya penerimaan PPN dan PPh Badan di Indonesia karena tingginya ambang batas pengenaan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Memang, hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar yang wajib memungut PPN dan menyetor PPh Badan.

    Bank Dunia melihat, tingginya ambang batas tersebut menyebabkan banyak korporasi yang tak dikenai pajak. Selain itu, UMKM menjadi kurang diawasi dan meningkatkan ketidakpatuhan pelaporan pajak formal.

    “Menurunkan ambang batas serta memperkenalkan larangan hukum pengelompokan dapat mengurangi selisih [penerimaan yang seharusnya dengan yang sebenarnya] PPN dan PPh,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, Bank Dunia melihat pangsa aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia juga sangat besar yang nilainya bisa mencapai 17,6% hingga 21,8% dari total PDB. Masalahnya, aktivitas ekonomi bawah tanah tidak terdeteksi secara administrasi perpajakan.

    Oleh sebab itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah harus memperluas akses informasi tentang seluruh kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan data pihak ketiga untuk meningkatkan penegakan kepatuhan pajak.

    “Wajib pajak yang masih berada di luar sistem—UMKM dan sektor yang tidak dikenakan pajak—harus dimasukkan ke dalam pelaporan PPN dan PPh untuk mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam sistem di masa mendatang,” tulis Bank Dunia.

    Lebih lanjut, hasil perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun selama 2016—2021.

    “Estimasi kesenjangan PPN dan PPh Badan yang tercatat rata-rata mencapai 6,4% dari PDB atau Rp944 triliun pada periode 2016—2021,” tulis Bank Dunia, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Padahal, PPN dan PPh Badan yang merupakan sumber utama penerimaan pajak Indonesia tidak bekerja secara maksimal.

    Bank Dunia menunjukkan, rata-rata selisih antara PPN yang seharusnya dibayar dengan PPN yang sebenarnya dibayar mencapai 43,9% atau setara 2,6% dari PDB selama 2016—2021. Dalam nominal, selisih tersebut setara Rp386 triliun.

    Sementara itu untuk PPh Badan, rata-rata selisih yang seharusnya dibayar dengan yang sebenarnya dibayar mencapai 33% atau setara 1,1% PDB selama 2016—2021. Dalam nominal, selisih tersebut setara Rp160 triliun.

    “Itu dapat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kepatuhan yang rendah, tarif pajak efektif yang relatif rendah, dan basis pajak yang sempit,” tulis Bank Dunia.

  • Media Asing Sorot Ray Dalio-Thaksin Sinawarta di Danantara

    Media Asing Sorot Ray Dalio-Thaksin Sinawarta di Danantara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Danantara Indonesia telah meluncurkan anggota ‘tim impian’ untuk memetakan strateginya. Mereka termasuk penasihat untuk manajer dana lindung nilai Ray Dalio, ekonom Jeffrey Sachs, hingga mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

    Media asing pun ramai menyoroti hal ini. Media Reuters, misalnya, melaporkannya melalui tajuk ‘Sovereign fund Danantara Indonesia names ‘dream team’ of former presidents, Sachs, Dalio and ex-Thai PM Thaksin’ pada Senin (24/3/2025).

    “Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk sebagai anggota komite pengarah dana tersebut,” lapor Reuters.

    “Sementara Dalio, pendiri perusahaan dana lindung nilai terbesar di dunia, Bridgewater, akan mengemban peran penasihat bersama Thaksin, miliarder yang menghabiskan 15 tahun mengasingkan diri untuk menghindari penjara karena penyalahgunaan kekuasaan dan merupakan ayah dari perdana menteri Thailand saat ini, Paetongtarn Shinawatra,” demikian laporan media tersebut.

    Selanjutnya, media Fortune melaporkannya melalui tajuk ‘Ray Dalio, a China investment expert, will advise Indonesia’s new US$900 billion sovereign wealth fund’.

    “Penunjukan Dalio dan Sachs dilakukan saat Danantara menghadapi pertanyaan dari investor global tentang akuntabilitas dan tata kelola. Investor khawatir bahwa karena Danantara akan melapor langsung kepada Prabowo, pengawasan yang diperlukan untuk memastikannya memberikan keuntungan akan berkurang. Ada juga kekhawatiran bahwa peran Prabowo dapat menyebabkan campur tangan politik dalam keputusan investasi,” demikian laporan Fortune.

    Media tersebut menyebut, dengan menunjuk pakar tepercaya seperti Dalio, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, dan Sachs, salah satu pakar pembangunan ekonomi terkemuka di dunia, Danantara berharap dapat meredakan kekhawatiran pasar.

    “Sejak awal tahun, pasar Asia Tenggara mengalami aksi jual besar-besaran, terutama Indonesia yang terpukul keras. Saham Indonesia jatuh ke titik terendah dalam empat tahun dan bank sentral melakukan intervensi kebijakan besar untuk menghentikan mata uangnya agar tidak merosot. Respons yang tidak menentu dari investor tersebut menjadi pukulan bagi rencana Prabowo untuk pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029,” ujar media tersebut.

    Menurut laporan Fortune, pemahaman Dalio tentang pasar Asia berasal dari hubungan bisnisnya yang sudah lama di China. Selama lebih dari 40 tahun berinvestasi di China, Dalio membangun hubungan yang kuat dengan komunitas bisnis dan pemerintah.

    Sementara Danantara memiliki initial funding atau pendanaan awal yang diproyeksi mencapai US$ 20 miliar pada tahap awal. Ini akan menaungi setidaknya tujuh BUMN jumbo.

    (fab/fab)

  • Sebanyak 554 WNI korban TPPO dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar

    Sebanyak 554 WNI korban TPPO dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar

    Selasa, 18 Maret 2025 12:35 WIB

    Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Thailand di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 554 WNI korban TPPO kejahatan online scam dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

    Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) duduk di dalam bus setibanya dari Thailand di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 554 WNI korban TPPO kejahatan online scam dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

  • Wamen Ekonomi Kreatif Ajak Menelusuri Jejak Sejarah dalam Destinasi Kuliner dan Budaya Batavia – Halaman all

    Wamen Ekonomi Kreatif Ajak Menelusuri Jejak Sejarah dalam Destinasi Kuliner dan Budaya Batavia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghidupkan kembali Jakarta tempo dulu, pengelola Pantai Indah Kapuk (PIK) resmi menghadirkan Batavia PIK. 

    Kawasan yang ini menawarkan beragam pengalaman menarik, mulai dari sejarah, budaya hingga kuliner khas Jakarta.

    Terinspirasi dari kota pelabuhan Batavia tempo dulu di abad ke-18, kawasan ini menawarkan pengalaman unik yang memadukan keindahan arsitektur khas kolonial, atmosfer kota pelabuhan, serta sajian kuliner dan hiburan khas Nusantara.

    Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar menyampaikan, Batavia PIK lebih dari sekedar destinasi wisata, tetapi menghidupkan kembali kejayaan Batavia, yang dahulu dikenal sebagai ‘Queen of the East’, yaitu sebuah pusat perdagangan maritim yang mempertemukan berbagai bangsa dan budaya. 

    Seperti halnya Batavia di masa lampau, destinasi ini kini menjadi melting pot modern, di mana akulturasi budaya hadir dalam seni, hiburan, kuliner, dan arsitektur yang autentik. 

    “Tak hanya menawarkan nostalgia, Batavia PIK juga menghadirkan pengalaman imersif yang mengajak pengunjung menjelajahi sejarah melalui konsep interaktif dan inovatif, sehingga dapat dinikmati oleh para wisatawan dari berbagai generasi, baik lokal maupun mancanegara,” ungkap Irene. 

    Alun-Alun Batavia: Pusat Festival dan Hiburan

    Sebagai jantung dari Batavia PIK, Alun-alun Batavia menjadi tempat berkumpulnya para pengunjung untuk menikmati berbagai event spesial.

    Dari bazaar kerajinan lokal, kuliner, pertunjukan senit teater, hingga live music bernuansa keroncong, alun-alun ini selalu ramai dengan deretan aktivitas menarik.  

    CEO Agung Sedayu Group, Natalia Kusumo menyampaikan, lebih dari sekadar tempat hiburan, Alun-Alun Batavia juga menjadi panggung bagi para seniman kreatif Indonesia.

    Berbagai sanggar seni dan pertunjukan ternama, seperti Jember Fashion Carnaval, Sanggar Tari Ayodya Pala, hingga Teater Mhyajo, turut berkolaborasi menampilkan karya-karya yang mengangkat budaya lokal dengan sentuhan modern. 

    Menikmati Nostalgia Lewat Kuliner dan Kerajinan Tradisional 

    Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, Batavia PIK tetap menjaga semangat lokal dengan menghadirkan Pasar Rakjat.

    Lebih dari sekadar tempat berbelanja, pasar ini menjadi wadah bagi UMKM Indonesia untuk berkembang dan memamerkan produk terbaik mereka, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, hingga seni kreatif. 

    Pada Maret 2025, Batavia PIK akan menyambut Sarinah, department store ikonik yang selama puluhan tahun dikenal sebagai rumah bagi produk-produk lokal unggulan.

    “Kehadirannya akan semakin memperkaya pengalaman belanja di Batavia PIK, menghadirkan beragam karya anak bangsa, mulai dari tekstil, fesyen, hingga kerajinan tradisional,” ungkap Natalia. 

    Jembatan Kota Intan dan Dermaga Taksi Air

    Salah satu daya tarik utama Batavia PIK adalah jembatan kayu yang menghubungkan fase pertama di Golf Island PIK dengan Batavia Pasar Rakjat di Riverwalk Island.

    “Jembatan ini terinspirasi dari Jembatan Kota Intan yang legendaris, menghadirkan sentuhan arsitektur klasik yang pernah menghiasi Batavia tempo dulu,” jelas Natalia.

    Tak hanya itu, pengalaman di Batavia PIK semakin lengkap dengan kehadiran dermaga taksi air, yang memungkinkan pengunjung menjelajahi kanal menggunakan perahu listrik.

    Menyusuri kawasan ini dari jalur air menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati keindahan Batavia PIK, menjadikannya pilihan wisata unik bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman berbeda. 

    Kuliner Autentik dari Nusantara hingga Internasional

    Tak lengkap rasanya menjelajahi Batavia tanpa mencicipi kelezatan kulinernya.

    Batavia PIK menyuguhkan pengalaman bersantap yang menggugah selera dengan deretan tenant F&B yang menghidangkan berbagai masakan khas Nusantara dan internasional.

    Beberapa tenan ternama yang dapat dinikmati antara lain seperti Dewata by Monsieur Spoon yang menawarkan sentuhan kuliner Bali yang autentik, Sate & Seafood Senayan yang menyajikan sate dan hidangan laut khas Indonesia.

    Selain itu, Canton 168 yang merupakan pilihan tepat bagi pencinta masakan Kanton, Orasa’s yaitu restoran dengan menu khas Thailand, Saigon Ngon untuk menikmati cita rasa autentik Vietnam, dan Rumah Jajan Bu Nanik yang menyajikan jajanan legendaris khas Indonesia.

    “Dengan deretan menu yang beragam, Batavia PIK tentunya juga menjadi destinasi wajib bagi para pencinta kuliner,” ungkapnya.

    Kilau Ramadhan 1001 Malam

    Memasuki bulan Ramadhan, Batavia PIK semakin semarak dengan ‘Kilau Ramadhan 1001 Malam Batavia’, sebuah festival kuliner dan hiburan yang menghadirkan suasana khas Timur Tengah dan Nusantara. 

    Salah satu atraksi utama adalah buka puasa bersama Chef Muto, yang dikenal dengan atraksi kungfu cooking-nya.

    Pengunjung dapat menikmati hidangan istimewa sambil menyaksikan keahlian memasak yang menghibur.

    Tak hanya itu, rangkaian acara Ramadhan juga dimeriahkan oleh penampilan artis papan atas setiap akhir pekan, pertunjukan seni dari Jember Fashion Carnaval, serta live music dari Mustafa Debu yang membawa suasana syahdu di bulan suci. 

    Menambah keistimewaan acara ini, kedutaan besar dari negara-negara ASEAN dan Maroko, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, turut hadir untuk merayakan momen kebersamaan dalam semangat Ramadhan.

    “Sebagai destinasi yang menggabungkan sejarah, budaya, dan gaya hidup modern, Batavia PIK menghadirkan pengalaman wisata yang tak hanya menghibur tetapi juga memperkaya wawasan,” ungkapnya.

    “Dengan arsitektur klasik yang memukau, ragam kuliner autentik, serta beragam acara dan atraksi menarik, kawasan ini menjadi tempat ideal bagi siapa saja yang ingin merasakan pesona Batavia tempo dulu dalam balutan modernitas,” ujarnya.

  • Dituding Oposisi jadi Boneka Thaksin, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Lolos dari Penggulingan – Halaman all

    Dituding Oposisi jadi Boneka Thaksin, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Lolos dari Penggulingan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, berhasil lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pada Rabu (26/3/2025).

    Oposisi menuding pemerintahannya berada di bawah kendali sang ayah, mantan PM Thaksin Shinawatra, yang kini kembali aktif dalam dunia politik Thailand.

    Dikutip dari Reuters, oposisi utama, Partai Rakyat, mengkritik kepemimpinan Paetongtarn yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh Thaksin.

    Mereka menilai kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan keluarga Shinawatra dibanding rakyat Thailand.

    “Kita memiliki pemimpin di luar sistem yang mengarahkan kebijakan pemerintahan tanpa pertanggungjawaban apa pun,” ujar Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat.

    Selain itu, Paetongtarn juga dituding melakukan penggelapan pajak serta gagal menangani berbagai masalah nasional, seperti krisis ekonomi, polusi udara, meningkatnya kriminalitas, dan kasus korupsi yang merajalela.

    Paetongtarn Bantah Tuduhan Oposisi

    Meski diterpa kritik, Paetongtarn menegaskan bahwa pemerintahannya tetap solid.

    Ia membantah tuduhan sebagai boneka politik Thaksin dan menolak anggapan bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi sebagai pemimpin negara.

    Dalam sidang mosi tidak percaya, ia mendapatkan 319 suara dukungan dan 161 suara menentang. Setelahnya, ia mengunggah ucapan terima kasih di media sosial.

    “Setiap suara, baik yang mendukung maupun yang menentang, adalah kekuatan yang akan mendorong saya dan Kabinet untuk terus bekerja dengan tekun bagi rakyat,” tulisnya di akun pribadinya.

    Pengaruh Thaksin di Politik Thailand

    Thaksin Shinawatra merupakan sosok yang kontroversial di Thailand. Setelah digulingkan dalam kudeta militer pada 2006, ia mengasingkan diri selama 15 tahun.

    Namun, pada 2023, ia kembali ke Thailand setelah Partai Pheu Thai yang ia dirikan kembali berkuasa.

    Setelah sempat menjalani tahanan rumah selama enam bulan, Thaksin dibebaskan bersamaan dengan naiknya Paetongtarn sebagai Perdana Menteri.

    Kini, ia juga mendapat posisi sebagai dewan penasihat di Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia, Danantara, bersama tokoh dunia lainnya, seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)