Negara: Thailand

  • Keputusan Kontroversial Trump Bisa Picu Pelemahan Rupiah Hingga Rp16.900 Per Dolar – Halaman all

    Keputusan Kontroversial Trump Bisa Picu Pelemahan Rupiah Hingga Rp16.900 Per Dolar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi berpendapat serangkaian kebijakan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa memicu pelemahan rupiah ke level Rp16.900.

    Kebijakan kontroversial Trump dimaksud antara lain mengenakan kenaikan tarif impor sepihak terhadap negara-negara mitra dagangnya yang selama ini mengalami surplus.

    Rupiah diperkirakan akan tertekan oleh tarif timbal balik Trump sebesar 32 persen yang dikhawatirkan juga akan berdampak negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang rupiah.

    “Kita melihat bahwa tadi malam dolar mengalami pelemahan yang cukup tajam tapi ini tidak akan berdampak terhadap mata uang rupiah dan IHSG pada pembukaan pasar di hari Senin,” ujar Ibrahim saat dihubingi, Kamis (3/4/2025).

    Ibrahim melihat yang terjadi saat ini adalah perang dagang, sehingga tidak lagi membahas masalah pelemahan indeks dolar, tapi permasalahan perang dagang yang membuat fluktuasi IHSG dan rupiah mengalami suatu kelemahan.

    “Selama ini perdagangan Indonesia dengan AS surplus. Ini harus diperhatikan pemerintah,” tuturnya.

    Ibrahim melihat, mata uang rupiah bisa melemah ke level Rp16.900 dalam perdagangan pekan ini. Sedangkan, IHSG bisa merosot lebih dalam setelah diumumkannya ‘perang dagang’ oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Bisa saja akan menuju di level 16.900 dalam perdagangan di minggu ini. IHSG ada kemungkinan pada saat pembukaan pasar ini akan mengalami penurunan 2-3 persen, berarti dalam pengawasan Bursa Efek Indonesia,” kata Ibrahim.

    Pada saat perang dagang diumumkan, terjadi fluktuasi, rupiah mengalami pelemahan, IHSG kemungkinan juga terjadi pelemahan. 

    Namun, di luar dugaan, kata Ibrahim, harga emas dunia terus mengalami kenaikan, bahkan menyentuh level 3.180 dolar AS per troy ons.

    “Ada kemungkinan besar dalam minggu depan atau minggu ini level 3.200 dolar AS per troy ons akan tercapai.”

    “Ini cukup luar biasa ya bagi emas karena perang dagang ini membuat investor ketakutan dan mereka kembali mengoleksi emas sebagai safe haven,” tuturnya.

    Sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan Trump terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen.

    Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen. Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024.

    Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS.

    Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati

     

  • Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengumuman tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebabkan penurunan tajam di pasar saham global.

    Indeks Nikkei 225 Jepang turun 4 persen, KOSPI Korea Selatan dan ASX 200 Australia masing-masing turun lebih dari 2,3 persen dan 1,6 persen.

    Saham-saham besar AS seperti Apple, Nike, dan Tesla turun sekitar 7 persen, dikutip dari Al Jazeera Kamis (3/4/2025).

    Pejabat Federal Reserve, Adriana Kugler, memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memperpanjang inflasi lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Tarif yang lebih tinggi pada barang-barang setengah jadi seperti baja dan aluminium dapat mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi.

    Kugler menyebut memerlukan waktu lebih lama untuk dirasakan dampaknya.

    Oxford Economics: Tarif AS Berisiko Picu Krisis Ekonomi Global

    Oxford Economics memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memicu krisis ekonomi global yang lebih dalam.

    Dalam analisis mereka, tarif ini dapat mencapai tingkat yang belum terlihat sejak tahun 1930-an.

    Meskipun tarif dapat dinegosiasikan lebih rendah dalam beberapa hari mendatang, mereka menganggap asumsi sebelumnya terlalu optimis.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Keputusan Kontroversial Trump Bisa Picu Pelemahan Rupiah Hingga Rp16.900 Per Dolar – Halaman all

    Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang mengenakan tarif dasar 10 persen pada semua impor ke AS.

    Selain itu, tarif yang lebih tinggi juga diterapkan pada beberapa mitra dagang utama negara tersebut.

    Kebijakan ini memicu respons keras dari berbagai pemimpin dunia.

    Trump tidak mengenakan tarif baru sebesar 10 persen untuk barang-barang yang berasal dari Kanada dan Meksiko, Reuters melaporkan.

    Tarif sebelumnya yang mencapai 25 persen tetap berlaku terkait masalah kontrol perbatasan dan perdagangan fentanil, menurut Gedung Putih.

    Berikut adalah reaksi dari beberapa pejabat dunia terhadap kebijakan tarif ini:

    “Trump telah mempertahankan sejumlah elemen penting dalam hubungan kami dengan AS, namun tarif fentanil, baja, dan aluminium masih berlaku,” kata Perdana Menteri Kanada, Mark Carney.

    “Kami akan melawan tarif ini dengan tindakan balasan, melindungi pekerja kami, dan membangun ekonomi terkuat di G7,” tegas Carney.

    Kementerian Luar Negeri Brasil

    “Pemerintah Brasil menyesalkan keputusan AS untuk mengenakan tarif tambahan 10 persen pada ekspor Brasil,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil.

    “Kami akan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk membela kepentingan nasional.” imbuh kementerian.

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    “Tarif ini tidak memiliki dasar logika dan bertentangan dengan dasar kemitraan antara kedua negara. Ini bukan tindakan seorang teman, dan keputusan ini akan menambah ketidakpastian serta meningkatkan biaya bagi rumah tangga Amerika,” ungkap Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo

    “Dalam menghadapi kenyataan perang dagang global, pemerintah harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo.

    Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay

    “Kepentingan Selandia Baru akan lebih terlayani dalam dunia perdagangan yang lancar,” kata Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay.

    “Kami akan berbicara dengan pemerintah AS untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan memahami dampaknya terhadap eksportir kami,” terangnya.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez

    “Spanyol akan melindungi perusahaan dan pekerjanya serta tetap berkomitmen pada dunia perdagangan yang terbuka,” ungkap Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez.

    Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson

    “Kami tidak ingin hambatan perdagangan semakin besar,” tutur Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson.

    “Kami ingin menemukan jalan untuk kembali bekerja sama dengan AS agar masyarakat kami dapat menikmati kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter

    “Langkah selanjutnya akan segera diputuskan oleh Dewan Federal,” ungkap Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter.

    “Kepatuhan terhadap hukum internasional dan perdagangan bebas tetap menjadi nilai inti kami,” lanjutnya.

    Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin

    “Keputusan AS untuk mengenakan tarif 20 persen pada impor dari Uni Eropa sangat disayangkan,” kata Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin.

    “Tarif ini tidak menguntungkan siapa pun, dan prioritas kami adalah melindungi lapangan pekerjaan dan ekonomi Irlandia,” ungkapnya.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni

    “Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencapai kesepakatan dengan AS, guna menghindari perang dagang yang dapat melemahkan Barat,” jelas Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

    Presiden EPP, Manfred Weber

    Partai Terbesar di Parlemen Eropa juga berkomentar.

    “Bagi sahabat-sahabat kami di AS, hari ini bukan hari pembebasan, melainkan hari kemarahan,” ungkap Presiden EPP, Manfred Weber.

    “Tarif Trump tidak melindungi perdagangan yang adil, tetapi justru menyerangnya, merugikan kedua belah pihak,” jelasnya.

    “Eropa siap membela kepentingannya dan terbuka untuk perundingan yang adil,” bebernya.

    Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia

    “Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi industri nasional dan eksportir kami,” ungkap Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kebijakan Tarif Trump ke RI Lebih Tinggi dari India, Gara-gara China?

    Kebijakan Tarif Trump ke RI Lebih Tinggi dari India, Gara-gara China?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif resiprokal baru pada Rabu (2/4/2025) atau Kamis (3/4/2025) waktu Indonesia. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terdampak oleh kebijakan tarif Trump. 

    Yang menarik, menurut The Indian Express, tarif yang dikenakan pada Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan India. India hanya mendapatkan tarif 26%, sementara Indonesia dikenakan tarif 32%. Negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam (46%) dan Thailand (36%), juga terdampak oleh kebijakan ini. The Indian Express mengungkapkan bahwa tarif yang lebih tinggi untuk Indonesia diperkirakan karena semakin banyaknya keterlibatan Indonesia dalam rantai pasokan China.

    Menurut analisis The Indian Express, tarif yang tinggi ini merupakan cara Trump untuk memberikan sinyal kepada negara-negara yang semakin bergantung pada China. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Trump untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global.

    “Tarif tinggi ini dianggap sebagai cara Trump untuk memberi sinyal kuat kepada negara-negara yang semakin bergantung pada China, sebagai bagian dari kebijakan yang lebih besar untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global,” analisis The Indian Express. 

    Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan yang telah berlangsung lama. Trump juga mengatakan bahwa meskipun hubungan Amerika dengan India cukup baik, India tidak memperlakukan AS secara adil dalam perdagangan.

     “Mereka mengenakan tarif 52% pada kami, sementara kami hampir tidak mengenakan tarif apapun selama bertahun-tahun,” kata Trump. Kebijakan tarif Trump yang lebih tinggi untuk India ini, menurut presiden dari Partau Republik itu, adalah bagian dari strategi untuk memastikan negara-negara memperlakukan AS secara adil.

    India sendiri tetap menjadi sorotan dalam laporan dari Perwakilan Dagang AS (USTR), yang mencatat tarif tinggi India pada berbagai barang, termasuk minyak nabati, sepeda motor, mobil, dan produk pertanian. Selain itu, kebijakan India yang membatasi impor susu, daging babi, dan ikan, serta mewajibkan sertifikasi bebas rekayasa genetika (GM-free), dianggap sebagai hambatan perdagangan bagi eksportir AS.

    Di sisi lain, faktor ketergantungan pada China tetap menjadi alasan utama dalam kebijakan tarif Trump. Presiden Amerika Serikat ke-47 itu berharap kebijakan taribaru ini dapat mengurangi ketidakseimbangan perdagangan global dan mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memproduksi lebih banyak barang di dalam negeri, tanpa bergantung pada impor dari negara-negara seperti China.

  • Trump Umumkan Tarif Impor, Segini yang Dikenakan AS untuk Indonesia

    Trump Umumkan Tarif Impor, Segini yang Dikenakan AS untuk Indonesia

    Washington, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Kamis (3/4/2025) WIB,  mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Langkah ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebutnya hari itu sebagai Hari Pembebasan.

    Mata uang dolar AS langsung melemah 1% terhadap euro serta mengalami pelemahan terhadap mata uang utama lainnya setelah pengumuman tarif impor ini.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan,” ujar Trump.

    Tarif impor yang diterapkan meliputi:
     – 34% untuk impor dari Tiongkok (ditambah 20% tarif sebelumnya, total 54%)
    – 20% untuk Uni Eropa
    – 24% untuk Jepang
    – 26% untuk India
    – 46% untuk Vietnam
    – 24-49% untuk Thailand, Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar
    – 24% untuk Brunei
    – 10% untuk Singapura
    – Tarif dasar 10% untuk Inggris dan beberapa negara lainnya

    Trump menampilkan grafik daftar pungutan, mengeklaim bahwa kebijakan tarif impor ini lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan negara-negara lain terhadap produk ekspor AS.

    Pengumuman ini disambut sorak-sorai dari para pekerja industri baja, minyak, dan gas yang hadir dalam acara tersebut. “Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” ujar Trump.

    Namun, banyak ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu resesi di AS karena peningkatan biaya bagi konsumen domestik serta risiko perang dagang global yang merugikan.

    Pasar keuangan juga bereaksi negatif, dengan volatilitas meningkat akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan AS.

    Langkah Trump semakin memperburuk hubungan dengan sekutu lama AS. Mitra dagang utama telah mengancam akan melakukan pembalasan dengan memberlakukan tarif serupa terhadap produk-produk AS.

    Sementara itu, Trump tetap optimis bahwa kebijakan ini akan menandai era baru bagi industri Amerika. “Hari ini akan dikenang sebagai hari di mana industri Amerika lahir kembali,” tegasnya.

    Ke depan, dunia akan menunggu langkah berikutnya dari negara-negara yang terkena dampak tarif impor ini apakah mereka akan melakukan negosiasi atau memilih jalur konfrontasi dalam eskalasi perang dagang global ini.

  • Gempa Myanmar, Indonesia Tambah Kiriman Bantuan Hari Ini

    Gempa Myanmar, Indonesia Tambah Kiriman Bantuan Hari Ini

    loading…

    Pemerintah Indonesia akan mengirimkan Kembali bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Myanmar. Foto/Tasnim.

    JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan kembali bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Myanmar. Rencananya bantuan tersebut akan dikirim hari ini, Kamis (3/4/2025).

    Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Menurutnya, saat ini bantuan tersebut sedang disiapkan dan terjadwal dikirimkan Kamis (3/4/2025) untuk membantu korban gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut.

    Baca juga: Lebih dari 2.000 Orang Tewas akibat Gempa Myanmar, 700 Muslim Meninggal di Masjid

    “Ya jadi kita merespons apa yg disampaikan oleh Myanmar pasca kejadian gempa kemarin,” kata Sugiono krpada wartawan di Kompleks Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa pengiriman ini merupakan bagian dari rangkaian bantuan yang telah dikirim sejak 31 Maret 2025.

    Baca juga: Jumlah Korban Tewas Gempa Myanmar-Thailand Melebihi 1.600 Orang

    “Ini sedang kita proses persiapannya. Secara resmi kita akan kirimkan bantuannya,” lanjut Sugiono.

    Sebelumnya, Palang Merah Indonesia (PMI) telah menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 7 ton dengan nilai mencapai Rp800 juta untuk korban gempa di Myanmar. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan Indonesia terhadap korban bencana.

    Bantuan yang dikirim PMI terdiri dari 5.000 unit sarung, 500 selimut, 500 kantong jenazah, 500 hygiene kit, serta 500 unit terpal. Seluruh bantuan tersebut telah disiapkan di Gudang Regional PMI di Banten dan akan dikirim bersamaan dengan bantuan dari pemerintah.

  • Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

    Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025 

    Country
    Country’s Tariff*
    US Reciprocal Tariffs

    Afghanistan
    49%
    10%

    Albania
    10%
    10%

    Algeria
    59%
    30%

    Andorra
    10%
    10%

    Angola
    63%
    32%

    Anguilla
    10%
    10%

    Antigua and Barbuda
    10%
    10%

    Argentina
    10%
    10%

    Armenia
    10%
    10%

    Aruba
    10%
    10%

    Australia
    10%
    10%

    Azerbaijan
    10%
    10%

    Bahamas
    10%
    10%

    Bahrain
    10%
    10%

    Bangladesh
    74%
    37%

    Barbados
    10%
    10%

    Belize
    10%
    10%

    Benin
    10%
    10%

    Bermuda
    10%
    10%

    Bhutan
    10%
    10%

    Bolivia
    20%
    10%

    Bosnia and Herzegovina
    70%
    35%

    Botswana
    74%
    37%

    Brazil
    10%
    10%

    British Indian Ocean Territory
    10%
    10%

    British Virgin Islands
    10%
    10%

    Brunei
    47%
    24%

    Burma
    88%
    44%

    Burundi
    10%
    10%

    Cabo Verde
    10%
    10%

    Cambodia
    97%
    49%

    Cameroon
    22%
    11%

    Cayman Islands
    10%
    10%

    Central African Republic
    10%
    10%

    Chad
    26%
    13%

    Chile
    10%
    10%

    China
    67%
    34%

    Christmas Island
    10%
    10%

    Cocos (Keeling) Islands
    10%
    10%

    Colombia
    10%
    10%

    Comoros
    10%
    10%

    Congo (Brazzaville)
    10%
    10%

    Congo (Kinshasa)
    22%
    11%

    Cook Islands
    10%
    10%

    Costa Rica
    17%
    10%

    Cote d’Ivoire
    41%
    21%

    Curacao
    10%
    10%

    Djibouti
    10%
    10%

    Dominica
    10%
    10%

    Dominican Republic
    10%
    10%

    Ecuador
    12%
    10%

    Egypt
    10%
    10%

    El Salvador
    10%
    10%

    Equatorial Guinea
    25%
    13%

    Eritrea
    10%
    10%

    Eswatini
    10%
    10%

    Ethiopia
    10%
    10%

    EU
    39%
    20%

    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    82%
    41%

    Fiji
    63%
    32%

    French Guiana
    10%
    10%

    French Polynesia
    10%
    10%

    Gabon
    10%
    10%

    Gambia
    10%
    10%

    Georgia
    10%
    10%

    Ghana
    17%
    10%

    Gibraltar
    10%
    10%

    Grenada
    10%
    10%

    Guadeloupe
    10%
    10%

    Guatemala
    10%
    10%

    Guinea
    10%
    10%

    Guinea-Bissau
    10%
    10%

    Guyana
    76%
    38%

    Haiti
    10%
    10%

    Heard and McDonald Islands
    10%
    10%

    Honduras
    10%
    10%

    Iceland
    10%
    10%

    India
    52%
    26%

    Indonesia
    64%
    32%

    Iran
    10%
    10%

    Iraq
    78%
    39%

    Israel
    33%
    17%

    Jamaica
    10%
    10%

    Japan
    46%
    24%

    Jordan
    40%
    20%

    Kazakhstan
    54%
    27%

    Kenya
    10%
    10%

    Kiribati
    10%
    10%

    Kosovo
    10%
    10%

    Kuwait
    10%
    10%

    Kyrgyzstan
    10%
    10%

    Laos
    95%
    48%

    Lebanon
    10%
    10%

    Lesotho
    99%
    50%

    Liberia
    10%
    10%

    Libya
    61%
    31%

    Liechtenstein
    73%
    37%

    Madagascar
    93%
    47%

    Malawi
    34%
    17%

    Malaysia
    47%
    24%

    Maldives
    10%
    10%

    Mali
    10%
    10%

    Marshall Islands
    10%
    10%

    Martinique
    10%
    10%

    Mauritania
    10%
    10%

    Mauritius
    80%
    40%

    Mayotte
    10%
    10%

    Micronesia
    10%
    10%

    Moldova
    61%
    31%

    Monaco
    10%
    10%

    Mongolia
    10%
    10%

    Montenegro
    10%
    10%

    Montserrat
    10%
    10%

    Morocco
    10%
    10%

    Mozambique
    31%
    16%

    Namibia
    42%
    21%

    Nauru
    59%
    30%

    Nepal
    10%
    10%

    New Zealand
    20%
    10%

    Nicaragua
    36%
    18%

    Niger
    10%
    10%

    Nigeria
    27%
    14%

    Norfolk Island
    58%
    29%

    North Macedonia
    65%
    33%

    Norway
    30%
    15%

    Oman
    10%
    10%

    Pakistan
    58%
    29%

    Panama
    10%
    10%

    Papua New Guinea
    15%
    10%

    Paraguay
    10%
    10%

    Peru
    10%
    10%

    Philippines
    34%
    17%

    Qatar
    10%
    10%

    Reunion
    73%
    37%

    Rwanda
    10%
    10%

    Saint Elena
    15%
    10%

    Saint Kitts and Nevis
    10%
    10%

    Saint Lucia
    10%
    10%

    Saint Pierre and Miquelon
    99%
    50%

    Saint Vincent and the Grenadines
    10%
    10%

    Samoa
    10%
    10%

    San Marino
    10%
    10%

    São Tomé and Príncipe
    10%
    10%

    Saudi Arabia
    10%
    10%

    Senegal
    10%
    10%

    Serbia
    74%
    37%

    Sierra Leone
    10%
    10%

    Singapore
    10%
    10%

    Sint Maarten
    10%
    10%

    Solomon Islands
    10%
    10%

    South Africa
    60%
    30%

    South Sudan
    10%
    10%

    Sri Lanka
    88%
    44%

    Sudan
    10%
    10%

    Suriname
    10%
    10%

    Svalbard and Jan Mayen
    10%
    10%

    Syria
    81%
    41%

    Taiwan
    64%
    32%

    Tajikistan
    10%
    10%

    Tanzania
    10%
    10%

    Thailand
    72%
    36%

    Timor-Leste
    10%
    10%

    Togo
    10%
    10%

    Tokelau
    10%
    10%

    Tonga
    10%
    10%

    Trinidad and Tobago
    12%
    10%

    Tunisia
    55%
    28%

    Turkey
    10%
    10%

    Turkmenistan
    10%
    10%

    Turks and Caicos Islands
    10%
    10%

    Tuvalu
    10%
    10%

    Uganda
    20%
    10%

    Ukraine
    10%
    10%

    United Arab Emirates
    10%
    10%

    United Kingdom
    10%
    10%

    Uruguay
    10%
    10%

    Uzbekistan
    10%
    10%

    Vanuatu
    44%
    22%

    Venezuela
    29%
    15%

    Vietnam
    90%
    46%

    Yemen
    10%
    10%

    Zambia
    33%
    17%

    Zimbabwe
    35%
    18%

    NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House. 

    SOURCE: White House

  • Kemenperin Sebut Lebaran Jadi Penyelamat Indeks Manufaktur Indonesia Maret 2025 Tak Makin Merosot – Halaman all

    Kemenperin Sebut Lebaran Jadi Penyelamat Indeks Manufaktur Indonesia Maret 2025 Tak Makin Merosot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief mengatakan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 bisa semakin merosot jika tidak ada perayaan hari besar keagamaan dan momen liburan.

    Diketahui, S&P Global mencatat Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2025 masih berada di level ekspansif sebesar 52,4 poin.

    Namun, angka tersebut turun dibandingkan dengan PMI bulan sebelumnya sebesar 53,6.

    Momentum perayaan keagamaan, terutama Lebaran dan liburan setelahnya, disebut menjadi penahan laju penurunan PMI lebih dalam lagi.

    Padahal, biasanya momentum perayaan keagamaan setiap tahunnya selalu menjadi titik lonjakan permintaan bagi produk-produk manufaktur dan diikuti dengan kenaikan PMI.

    Namun, kali ini lonjakan tersebut tidak terjadi.

    “Momentum perayaan keagamaan kali ini hanya mampu menjadi penopang PMI agar tidak turun lebih dalam lagi,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (2/4/2025).

    Berdasarkan laporan perusahaan industri pada Kemenperin, penjualan produk manufaktur, terutama untuk produk industri makanan, minuman serta Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), mengalami penurunan penjualan pada saat menjelang lebaran.

    Penurunan penjualan di antaranya disebabkan pelemahan daya beli masyarakat.

    Perlambatan ini juga terlihat dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2025 yang berada di angka 52,98 atau turun tipis 0,17 poin dibandingkan Februari 2025.

    “Tetapi, para pelaku industri masih menyampaikan optimisme yang tinggi dalam menjalankan usaha di Indonesia,” ujar Febri.

    Berdasarkan data yang dirilis oleh S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2025 mampu melampaui beberapa negara.

    Ada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (51,2), Vietnam (50,5), Thailand (49,9), Taiwan (49,8) Amerika Serikat (49,8) Myanmar (49,8), Belanda (49,6), Korea Selatan (49,1), Prancis (48,9), Jerman (48,3), Jepang (48,3), dan Inggris (44,6).

    Hampir semua negara ASEAN mengalami penurunan PMI pada Maret, bahkan beberapa negara ada yang kontraksi.

    Namun, itu karena sebagian negara tersebut tidak memiliki perayaan hari besar keagamaan pada Maret untuk menjadi pendorong lonjakan ataupun menahan penurunan PMI.

    “Bayangkan jika tidak ada perayaan hari besar keagamaan dan liburan pada bulan Maret ini, maka PMI Indonesia bisa turun lebih dalam lagi,” ucap Febri.

    PMI Bisa Naik Lagi

    Febri menyebut PMI Indonesia dapat naik lagi, bahkan lebih tinggi dibanding pada Februari sebesar 53,6, jika mampu mengoptimalkan permintaan perayaan keagamaan.

    Selain itu, pengendalian produk impor murah di pasar domestik juga perlu dioptimalkan.

    Produk impor murah di pasar domestik mengancam industri manufaktur nasional yang masih menjadi sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    Industri manufaktur Indonesia juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja karena hingga saat ini telah menyerap lebih dari 19 juta pekerja. 

    “Namun, dengan derasnya arus produk impor barang jadi dengan harga murah masuk ke pasar domestik, tentunya mengancam keberlangsungan industri dalam negeri,” kata Febri.

    Artinya, Febri bilang, kinerja industri manufaktur masih sangat bergantung pada pasar domestik yang potensial. 

    Hampir 80 persen produk manufaktur dijual di pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, swasta dan rumah tangga. 

    “Oleh karena itu, jika manufaktur memiliki kinerja baik, maka pendapatan dari 19 juta rakyat Indonesia yang bekerja pada sektor manufaktur juga ikut naik,” ujarnya.

    “Sebaliknya, ketika pasar domestik dibanjiri produk impor barang jadi, akan mengakibatkan tekanan yang berat pada demand domestik, bahkan juga akan mengancam pendapatan rumah tangga untuk 19 juta pekerja tersebut,” jelas Febri.

    Lindungi Sektor Manufaktur Nasional

    Ia menjelaskan Kemenperin senantiasa berupaya melindungi sektor manufaktur nasional melalui kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan kebijakan pembatasan impor melalui non-tariff measures untuk menekan laju produk impor yang berpotensi merugikan industri lokal.

    “Sekali lagi kebijakan ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor murah yang sudah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri,” kata Febri.

    “Melindungi industri dalam negeri berarti melindungi 19 juta rakyat Indonesia yang bekerja pada industri dalam negeri,” jelasnya.

  • Penjualan Industri Makanan hingga Tekstil Turun jelang Lebaran Dampak Pelemahan Daya Beli – Page 3

    Penjualan Industri Makanan hingga Tekstil Turun jelang Lebaran Dampak Pelemahan Daya Beli – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia untuk Maret 2025 masih berada di level ekspansif sebesar 52,4 poin. Angka ini turun dibandingkan dengan PMI bulan sebelumnya sebesar 53,6 tetapi penurunan tersebut tidak terlalu besar karena adanya momentum perayaan keagamaan terutama Lebaran.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan, perayaan keagamaan setiap tahunnya selalu menjadi titik lonjakan permintaan bagi produk-produk manufaktur dan diikuti dengan kenaikan PMI. Namun kali ini lonjakan tersebut tidak terjadi. Momentum perayaan keagamaan kali ini hanya mampu menjadi penopang PMI agar tidak turun lebih dalam lagi.

    Berdasarkan laporan perusahaan industri pada Kemenperin, diketahui bahwa penjualan produk manufaktur terutama untuk produk Industri Makanan, Minuman serta Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mengalami penurunan penjualan pada saat menjelang lebaran. Penurunan penjualan di antaranya disebabkan pelemahan daya beli masyarakat.

    “Perlambatan ini juga terlihat dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2025 yang berada di angka 52,98 atau turun tipis 0,17 poin dibandingkan Februari 2025. Tetapi para pelaku industri masih menyampaikan optimisme yang tinggi dalam menjalankan usaha di Indonesia,” kata Febri dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Berdasarkan data yang dirilis oleh S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2025 mampu melampaui RRT (51,2), Vietnam (50,5), Thailand (49,9), Taiwan (49,8) Amerika Serikat (49,8) Myanmar (49,8), Belanda (49,6), Korea Selatan (49,1), Prancis (48,9), Jerman (48,3), Jepang (48,3), dan Inggris (44,6).

    Hampir semua negara ASEAN mengalami penurunan PMI pada bulan Maret ini bahkan beberapa negara PMI nya masih tetap kontraksi. Sebagian negara tersebut tidak memiliki perayaan hari besar keagamaan pada bulan ini untuk menjadi pendorong lonjakan ataupun menahan penurunan PMI.

    “Bayangkan jika tidak ada perayaan hari besar keagamaan dan liburan pada bulan Maret ini maka PMI Indonesia bisa turun lebih dalam lagi. PMI Indonesia melonjak lebih tinggi dibanding PMI bulan lalu sebesar 53,6 jika mampu mengoptimalkan demand perayaan keagamaan dan juga mengoptimalkan pengendalian produk impor murah di pasar domestik,” ujar Febri.

     

  • Bantu Korban Gempa Myanmar, Prabowo Perintahkan Ini ke Menlu Sugiono

    Bantu Korban Gempa Myanmar, Prabowo Perintahkan Ini ke Menlu Sugiono

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar, Kamis (3/4/2025). Hal ini dilakukan setelah negara itu mengalami gempa berkekuatan M 7,7 pekan lalu.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memaparkan bantuan yang dikirimkan merupakan rangkaian dari pengiriman tim yang telah ditugaskan sejak Senin lalu untuk membantu penanganan dampak gempa. Ini merupakan respons dari permintaan yang disampaikan oleh Pemerintah Myanmar pasca gempa besar tersebut.

    “Jadi mulai dari tanggal 31 sudah ada tim yang kami kirimkan, dan bantuan resmi kita akan kirimkan besok. Ini sedang kita proses persiapannya,” kata Sugiono.

    Sebelumnya, pada Jumat, Myanmar diguncang gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang berpusat tak jauh dari kota terbesar kedua negara itu, Mandalay. Gempa ini terasa hingga sejumlah negara tetangga seperti Thailand, dengan sebuah gedung di kota Bangkok ikut roboh pasca getaran gempa.

    Sejauh ini, gempa itu telah menewaskan lebih dari 2.800 orang dan melukai 4.600 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, dengan sejumlah pakar memprediksi korban jiwa dapat mencapai 10 ribu orang.

    (tps/tps)