Negara: Thailand

Ini Tujuan Donald Trump Naikkan Tarif Impor di Asia Tenggara

PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikan tarif impor merugikan banyak negara di dunia, termasuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara.

Penerapan tarif timbal balik” atau reciprocal tariff sebesar 10 persen berlaku untuk semua mitra dagang mulai 5 April 2025. Sementara negara atau lebih kawasan yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS akan dikenai tarif impor lebih tinggi, berlaku mulai 9 April 2025.

Negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Myanmar yang dilanda perang dan gempa bumi, Indonesia, dan beberapa negara Afrika termasuk di antara mitra dagang yang menghadapi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Donald Trump.

Lantas, mengapa Trump menargetkan negara-negara Asia Tenggara?

Dr Siwage Dharma Negara, seorang peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura mengatakan, tarif terhadap negara-negara Asia Tenggara sebenarnya dimaksudkan untuk merugikan China, terlepas dari situasi di Asia Tenggara.

Pasalnya, produsen China sebelumnya telah pindah ke negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja bukan hanya karena biaya operasional yang lebih rendah, tetapi juga untuk menghindari tarif.

“AS berpikir bahwa dengan menargetkan negara-negara ini, mereka dapat menargetkan investasi Tiongkok di negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Indonesia. Dengan menargetkan produk-produk mereka, mungkin hal itu akan memengaruhi ekspor dan ekonomi Tiongkok,” kata Dharma seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, Rabu, 3 April 2025.

“Target sebenarnya adalah Tiongkok, tetapi dampak nyata terhadap negara-negara tersebut akan cukup signifikan karena investasi ini menciptakan lapangan kerja dan pendapatan ekspor,” katanya menambahkan.

Daftar Negara Asia Tenggara dengan Tarif Impor Tertinggi 1. Kamboja

Negara berkembang dengan 17,8 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Pembangunan Asia (ADB), adalah negara yang paling terdampak di kawasan tersebut dengan tarif sebesar 49 persen. Lebih dari separuh pabrik di negara tersebut dilaporkan dimiliki oleh orang Cina.

2. Laos

Di posisi kedua adalah negara Asia Tenggara yang terkurung daratan, Laos, negara yang dibombardir AS selama perang dingin, dengan angka 48 persen. Menurut ADB, Laos memiliki angka kemiskinan sebesar 18,3 persen.

3. Vietnam

Negara ini dikenakan tarif impor sebesar 46 persen.

4. Myanmar

Negara yang baru saja dilanda gempa bumi dahsyat pada hari Jumat ini, serta perang saudara selama bertahun-tahun setelah kudeta militer tahun 2021 dikenai tarif 44 persen.

6. Indonesia

Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tarif sebesar 32 persen.

7. Thailand

Ekonomi terbesar kedua, dikenakan tarif sebesar 36 persen.

Tarif pada negara-negara seperti Indonesia, kata Dharma, akan kontraproduktif bagi AS, dan rincian bagaimana tarif tersebut akan diterapkan masih belum jelas.

“Beberapa perusahaan garmen dan alas kaki, beberapa merek Amerika seperti Nike, atau Adidas, perusahaan AS yang memiliki pabrik di Indonesia. Apakah mereka juga akan menghadapi tarif yang sama?” katanya.

Negara-negara lain yang paling terdampak adalah beberapa negara di Afrika, termasuk Lesotho 50 persen, Madagaskar dengan 47 persen dan Botswana dengan 37 persen.

Para ekonom telah memperingatkan perubahaan tarif besar-besaran itu akan meningkatkan biaya, mengancam lapangan kerja, memperlambat pertumbuhan dan mengisolasi AS dari sistem perdagangan global yang dipeloporinya, dan terus dikembangkan selama beberapa dekade.

“Beginilah cara Anda menyabotase mesin ekonomi dunia sambil mengklaim untuk memacu ekonominya,” kata Nigel Green, CEO penasihat keuangan global deVere Group.

“Realitanya sangat jelas: tarif ini akan menaikkan harga ribuan barang kebutuhan sehari-hari mulai dari ponsel hingga makanan dan hal itu akan memicu inflasi di saat inflasi sudah sangat parah,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/04/2025 16:02
Imbas Kebijakan Tarif Trump, Sektor Otomotif dan Elektronik Nasional di Ujung Tanduk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen disebut akan menimbulkan dampak ke sektor otomotif dan elektronik Indonesia

“Dengan tarif resiprokal 32 persen, sektor otomotif dan elektronik Indonesia berada di ujung tanduk,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS sebesar 280,4 juta dolar AS atau setara Rp 4,64 triliun (kurs 16.600).

Rata-rata pada 2019-2023, pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS sebesar 11 persen.

Bhima mengatakan pertumbuhan bisa jadi negatif begitu ada kenaikan tarif yang luar biasa seperti sekarang ini.

Sebab, adanya tarif ini akan membuat konsumen AS menanggung harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang berujung pada penjualan kendaraan bermotor turun di AS.

Dengan penjualan kendaraan bermotor di AS yang menurun, produsen otomotif Indonesia tidak akan semudah itu berpindah ke pasar domestik karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

“Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” ujar Bhima.

Bukan hanya otomotif, kata dia, tetapi juga komponen elektronik karena kaitan antara produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

“Ekspor Indonesia tertinggi ke AS adalah komponen elektronik. Jadi elektronik ikut terdampak juga,” ucap Bhima.

Dampak ke Ekonomi RI

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan terhadap Amerika Serikat (AS).

Negosiasi perlu dilakukan pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’. Tarif baru diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tariffs bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” ujar Eisha saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/4/2025).

Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

“Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” tuturnya.

Eisha melihat, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

“Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang,” tuturnya.

Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26%), Jepang (24%), Thailand (36%), Malaysia (24%), Filipina (17%),Singapura (10%).

Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain, seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang. Dampak Tarif terhadap pasar keuangan AS, Harga saham AS turun setidaknya 3 persen, dan terdapat penurunan harga saham di pasar keuangan Jepang atau terendah dalam 8 bulan, juga pasar saham Korea Selatan terutama harga saham otomotif.

Harga emas meningkat mencapai rekor tinggi di atas 3160 dolar AS per troy ons. Sedangkan, harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen. Fluktuasi nilai tukar juga terjadi setelah tarif diberlakukan, Japanese Yen menguat terhadap dolar AS. Dimana Yen menjadi salah satu safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi AS.

“Tarif yang diberlakukan AS bisa berpotensi menjadi boomerang bagi Ekonomi AS, yakni inflasi tinggi, harga barang tinggi karena tarif, dapat berdampak pada pasar tenaga kerja AS,” tuturnya.

Bagaimana dampaknya terhadap perekonomi Indonesia?

Secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3 persen, terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.

Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung, tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian, dampaknya adalah melambatnya produksi, dan lapangan pekerjaan.

03/04/2025 15:49
Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara soal pengenaan tarif dagang 32% untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS), sebagaimana disampaikan Presiden AS Donald Trump.

Ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam merespons kebijakan baru Presiden Trump tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait dampak dari kebijakan baru tarif dagang Trump ini cukup kompleks dan melibatkan perhitungan yang matang.

Dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025), politisi Partai Golkar itu mengatakan dampak tarif 32% dari Trump sangat signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Menurutnya, perlu dikaji secara mendalam dampak-dampak yang dapat timbul ke depannya dari respon yang mungkin diambil oleh Indonesia.

“Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump 2.0 ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stake holder untuk menghadapi nya karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tariff baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).

Seperti diketahui, mulanya pemerintah hari ini akan merespons kebijakan baru dari tarif dagang Presiden Trump. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda konferensi pers terkait pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% tersebut. Pengumuman tersebut ditunda karena banyaknya hal teknis yang perlu dirampungkan dan belum ada kepastian kapan respon ini akan diumumkan.

“Terkait kebijakan tarif AS sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif,” ujar perwakilan dari Kemenko Perekonomian RI.

Sementara itu, pihak Trump mengaku bahwa tarif 32% yang diterapkan pada Indonesia dihitung berdasarkan asumsi Gedung Putih bahwa Indonesia telah menerapkan pembatasan perdagangan dan manipulasi mata uang yang mengakibatkan tarif sebesar 64% pada barang AS.

Selain kepada RI, tarif juga dijatuhkan untuk beberapa negara lain termasuk negara jiran seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, hingga Brunei Darussalam.

“Negara kita dan pembayar pajak kita telah dirampok selama 50 tahun namun hal ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Presiden Trump dalam caption posting Instagram terhadap tarif tersebut.

(tps/wia)

03/04/2025 15:30
Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor barang dari luar negeri.

Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff itu diberlakukan lewat perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4/2025).

Trump meyakini kebijakan tarif ini diperlukan guna menangani kesetidakimbangan perdagangan dan melindungi industri AS. Namun, kebijakan Trump itu disebut mengguncang dunia.

BBC melaporkan sejumlah negara hanya dikenai tarif dasar 10 persen yang berlaku mulai 5 April. Negara-negara ini misalnya Inggris, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Negara lainnya dikenai tarif jauh besar, misalnya Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), Jepang (24 persen), Kamboja (49 persen), Afrika Selatan (30 persen), Tiongkok (54 persen), dan Taiwan (32 persen).

Indonesia dikenai 32 persen

Indonesia turut terdampak oleh kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump. Barang impor dari Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

Lalu, dampaknya bagi Indonesia?

Menurut Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi eksportir.

“Kebijakan ini secara khusus memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta sejumlah besar produk pertanian,” ujar Josua, Kamis (3/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Josua menyebut tarif impor tinggi ini bakal menambah biaya ekspor bagi produsen dan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, tarif tersebut akanmengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

Lalu, Josua mengatakan sektor manufaktur berbasis teknologi, misalnya elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan bakal menghadapi tekanan besar. Itu karena produk-produk tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi.

Menurut Josua, dampaknya bagi eksportir Indonesia diperkirakan cukup besar lantaran AS adalah salah satu pasar ekspor utama.

INDEF: Pemerintah perlu bernegosiasi

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS setelah kebijakan tarif timbal balik.

“Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” kata Eisha kepada wartawan, Kamis.

Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.

Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

“Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.

Menurut Eisha, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

“Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang.”

Pemerintah batal menggelar konpers

Sementara itu, pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis pukul 10.45 WIB.

Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Luar Negeri, Sugiono; dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.

Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat, konpers telah dibatalkan.

(Tribunnews/Febri/Dennis Destryawan/Endrapta/Kompas.com/Agustinus Rangga)

03/04/2025 15:19
Tarif Baru Trump terhadap Indonesia Dinilai Bisa Picu Resesi di Kuartal IV-2025

PIKIRAN RAKYAT – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat tarif timbal balik atau resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap Indonesia bisa memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025. Adapun, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia.

“Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” kata Bhima dikutip dari Antara, Kamis, 3 April 2025.

Tarif timbal balik tersebut akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Selain memengaruhi kuantitas ekspor Indonesia ke AS, kata Bhima, dampak negatif berkelanjutan ke volume ekspor ke negara lain juga turut terdampak.

Sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk. Pasalnya konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal sehingga dapat memicu penurunan penjualan kendaraan bermotor di AS.

“Produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu shifting ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda. Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” kata Bhima.

Dia mengatakan karena adanya korelasi ekonomi Indonesia dan AS dengan persentase 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08 persen.

Lebih lanjut, Bhima melihat industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi pun bisa ikut terkena dampak akibat tarif Presiden AS tersebut. Dia mengatakan bahwa banyak jenama global asal AS memiliki pangsa pasar besar di Indonesia. Akibatnya pasar Indonesia akan dibanjiri produk seperti China karena mengincar pasar alternatif.

“Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” kata Bhima.

Di sisi lain, Bhima menyampaikan solusi agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh terhadap tarif resiprokal yang diterapkan AS yakni, pemerintah perlu mengejar peluang relokasi pabrik dengan cara memberikan regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk memasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia.

Pemerintah AS mengumumkan tarif baru terhadap sejumlah negara dan mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Indonesia termasuk dalam kelompok negara Asia Tenggara, paling terdampak kebijakan tarif baru Trump tersebut. Besaran tarif sebesar 32 persen, Indonesia berada di bawah Thailand (36 persen) namun lebih tinggi dibandingkan Brunei dan Malaysia (masing-masing 24 persen).***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/04/2025 14:57
Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

Jakarta, Beritasatu.com – Enam dari sembilan negara di Asia Tenggara terpukul akibat kenaikan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025), dengan besaran antara 32% hingga 49%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa yang hanya dikenakan tarif 20%.

Pemerintah Vietnam mengatakan akan membentuk gugus tugas dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan berencana untuk berunding dengan AS karena merasa terpukul akibat kebijakan tarif Trump.

Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand merupakan eksportir besar ke AS, mendapat keuntungan ketika produsen Tiongkok dan internasional memindahkan produksi ke negara mereka untuk menghindari tarif yang dikenakan Trump pada Tiongkok selama masa jabatan pertamanya.

Vietnam dikenakan tarif sebesar 46% dan berada dalam posisi rentan karena menjadi lokasi utama bagi perusahaan besar seperti Apple dan Samsung Electronics dalam mendirikan pabrik manufaktur skala besar.

Total ekspor Vietnam ke AS mencapai US$ 142 miliar pada tahun 2024, hampir 30% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan satuan tugas untuk menangani situasi ini setelah rapat kabinet darurat diselenggarakan pada Kamis (3/4/2025) pagi.

Ia mencatat target pertumbuhan 8% untuk negara itu tetap tidak berubah tahun ini.

Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, menyatakan bahwa model pertumbuhan berbasis ekspor Vietnam telah sukses menarik banyak perusahaan multinasional. Namun, kebijakan tarif Trump dapat menghambat model tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan, ia berharap dapat menurunkan tarif 37% yang dikenakan pada negaranya.

“Kita harus bernegosiasi dan membahas perinciannya. Tidak boleh membiarkannya sampai meleset dari target PDB kita,” tegasnya, dikutip dari Reuters.

Pertumbuhan ekonomi Thailand diketahui tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni tumbuh sekitar 2,5% pada tahun lalu, tertahan akibat melonjaknya utang rumah tangga.

Pada tahun ini, negara Gajah Putih itu berharap dapat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.

Menteri Perdagangan Thailand Pichai Naripathaphan menuturkan pihaknya siap untuk bernegosiasi dengan AS.

Kemudian, Malaysia yang diketahui dikenakan tarif sebesar 24% mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan yang bebas dan adil.

Negara Asia Tenggara lainnya, Kamboja dikenakan tarif 49% yang berisiko merugikan industri garmen dan alas kaki, serta menggagalkan harapan negara itu untuk menarik investasi yang berpindah dari negara lain.

Seorang konsultan investasi yang enggan disebutkan namanya menilai, situasi ini sangat serius bagi perekonomian Kamboja.

Menurutnya, tidak ada apa pun yang dapat ditawarkan Kamboja sebagai alat bernegosiasi dengan AS untuk menentang kebijakan tarif Trump.

03/04/2025 14:45
AS Umumkan Kebijakan Tarif, Indef: Pemerintah RI Perlu Negosiasi Perdagangan dengan Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan terhadap Amerika Serikat (AS).

Negosiasi perlu dilakukan pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’. Tarif baru diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” ujar Eisha saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/4/2025).

Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

“Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” tuturnya.

Eisha melihat, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

“Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang,” tuturnya.

Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20%), Vietnam (46%), India (26%), Jepang (24%), Thailand (36%), Malaysia (24%), Filipina (17%),Singapura (10%).

Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain, seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang. Dampak Tarif terhadap pasar keuangan AS, Harga saham AS turun setidaknya 3 persen, dan terdapat penurunan harga saham di pasar keuangan Jepang atau terendah dalam 8 bulan, juga pasar saham Korea Selatan terutama harga saham otomotif.

Harga emas meningkat mencapai rekor tinggi di atas 3160 dolar AS per troy ons. Sedangkan, harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen. Fluktuasi nilai tukar juga terjadi setelah tarif diberlakukan, Japanese Yen menguat terhadap dolar AS. Dimana Yen menjadi salah satu safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi AS.

“Tarif yang diberlakukan AS bisa berpotensi menjadi boomerang bagi Ekonomi AS, yakni inflasi tinggi, harga barang tinggi karena tarif, dapat berdampak pada pasar tenaga kerja AS,” tuturnya.

Bagaimana dampaknya terhadap perekonomi Indonesia?

Secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3 persen, terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.

Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung, tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian, dampaknya adalah melambatnya produksi, dan lapangan pekerjaan.

03/04/2025 14:38
Konsisten Terapkan Prinsip ESG, BRI Raih Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih penghargaan bergengsi dalam The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025 yang digelar di Hong Kong, Rabu (19/03). Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI dalam mendorong keuangan berkelanjutan serta memperkuat peran Indonesia dalam agenda keberlanjutan di sektor keuangan regional.

Dalam ajang tersebut, BRI dianugerahi Best Issuer for Sustainable Finance, sebuah penghargaan yang diberikan kepada institusi yang dinilai paling aktif dan berkomitmen dalam menerbitkan instrumen keuangan berkelanjutan. Pengakuan ini makin memperkuat posisi BRI sebagai salah satu pemain utama dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan.

Selain itu, BRI juga meraih penghargaan Best Social Loan atas keberhasilannya mendapatkan pinjaman sosial dari konsorsium bank internasional dengan total US$800 juta yang merupakan bagian dari upaya penghimpunan dana sebesar US$1 miliar. Dana dari pinjaman sosial ini akan dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen BRI dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis Perusahaan.

“Praktik keuangan berkelanjutan bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan yang harus diwujudkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus berinovasi dalam menciptakan solusi pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Agustya Hendy.

Capaian penghargaan ini sejalan dengan komitmen BRI yang secara konsisten menghadirkan produk dan layanan perbankan berkelanjutan, termasuk Green Bond, Sustainability-Linked Loans, serta berbagai instrumen pendanaan dan pembiayaan berkelanjutan lainnya.

Hingga tahun 2024, BRI telah mencatat penerbitan Green Bond sebesar Rp13,5 Triliun yang disalurkan pada proyek-proyek hijau maupun sosial. Tidak hanya itu, BRI juga menerbitkan Social Loan senilai US$800 juta, yang disalurkan pada proyek-proyek sosial.

Dari sisi pembiayaan, hingga tahun 2024, BRI telah menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL)/Green Loan sebesar Rp86,6 triliun. Sementara itu, penyaluran Social Loan mencapai Rp698,7 triliun, yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

The Asset adalah lembaga riset serta penerbit berita bisnis dan industri keuangan di Asia yang berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hong Kong. Sementara itu, The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025, menjadi penghargaan yang diberikan kepada institusi keuangan dan perusahaan yang menunjukkan keunggulan dalam kinerja serta komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan.

Penghargaan ini mencakup berbagai negara dan wilayah, termasuk Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam. Selain itu, terdapat kategori Best Deals Only yang mencakup negara-negara seperti Kamboja, Laos, Mongolia, Myanmar, dan Sri Lanka.

03/04/2025 14:38
Pratikno: Misi Kemanusiaan ke Myanmar Wujud Solidaritas Indonesia – Page 3

Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Sagaing – Mandalay, Myanmar, pada Jumat (28/3). Guncangan tersebut dirasakan hingga India, Bangladesh, Thailand, dan China, dan diikuti dengan gempa susulan berkekuatan 6,4 magnitudo.

Bencana ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, menewaskan sejumlah orang, dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

Menko PMK menjelaskan bahwa pengiriman bantuan ini telah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam Rapat Tingkat Menteri yang dilaksanakan pada Minggu (30/3).

Hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan strategis mengenai mekanisme bantuan, termasuk pengiriman Tim Urban Search and Rescue (USAR), Emergency Medical Team (EMT), serta bantuan logistik yang akan mendukung upaya tanggap darurat di Myanmar.

03/04/2025 14:24
Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global dengan kebijakan tarif perdagangannya. Dalam langkah terbaru yang diumumkan, dia menargetkan berbagai negara yang dianggap menghambat perdagangan AS.

Indonesia, bersama 57 negara lainnya, masuk dalam daftar yang disusun oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya

Donald Trump telah lama mengkampanyekan kebijakan “tarif timbal balik”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagangnya. Dia menuduh berbagai negara menerapkan tarif dan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap produk AS.

Oleh karena itu, dia berencana menerapkan bea masuk terhadap negara-negara tersebut.
Meskipun detail spesifik dari kebijakan ini masih samar, Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam “hari pembebasan” ekonomi AS.

Donald Trump mengklaim kebijakan ini akan mengatur ulang hubungan dagang Amerika dengan dunia. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang diterapkan secara luas bisa memicu perang dagang global.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada 18 Maret 2025, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut adanya “Dirty 15” atau 15% negara yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan AS namun memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang-barang Amerika.

Meskipun tidak merinci negara-negara tersebut, data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Alasan Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS

Menurut laporan tahunan Perwakilan Dagang AS, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghambat perdagangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap membebani produk AS. Beberapa faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam daftar ini meliputi:

Kebijakan Keamanan Pangan
Regulasi terkait standar keamanan pangan di Indonesia dinilai terlalu ketat dan menghambat produk pertanian dari AS untuk masuk ke pasar Indonesia. Syarat Energi Terbarukan
Kebijakan Indonesia dalam mengutamakan energi terbarukan dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan energi Amerika yang ingin berinvestasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Meksiko dan Argentina, menerapkan PPN yang dinilai memberatkan produk impor dari AS. Regulasi Impor
Sistem lisensi impor Indonesia dianggap terlalu birokratis dan menghambat arus perdagangan barang dari AS. Bea Cukai dan Akses Pasar Farmasi
Produk farmasi AS mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia akibat kebijakan bea cukai yang kompleks dan ketatnya aturan impor obat-obatan. Regulasi Produk Halal
Persyaratan sertifikasi halal di Indonesia juga menjadi sorotan karena dianggap menambah kompleksitas bagi eksportir AS, terutama dalam industri makanan dan farmasi.

“Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” ucap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

“Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” tuturnya menambahkan.

Daftar Lengkap 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

Berikut adalah daftar lengkap 58 negara yang masuk dalam daftar negara penghambat perdagangan AS:

Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council (GCC)

Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait masuknya Indonesia dalam daftar negara penghambat perdagangan AS. Namun, beberapa analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tarif yang akan diterapkan AS bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan farmasi.

Jika Donald Trump melanjutkan kebijakan tarifnya tanpa pengecualian, perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada pasar AS harus mencari strategi baru, termasuk diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China dan Uni Eropa.

Di sisi lain, kebijakan proteksionisme AS ini juga bisa memicu Indonesia untuk memperkuat kerja sama dagang regional, misalnya melalui perjanjian dengan ASEAN atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/04/2025 14:07